22 Maret 2019: Harga Jual Emas Antam Turun Rp 8.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (22/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 663.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 8.000 dibandingkan dengan harga jual Kamis (21/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 581.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 8.000 dibandingkan dengan harga buyback Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 356.000.

– emas 2 gram Rp 1.275.000.

– emas 3 gram Rp 1.891.000.

– emas 5 gram Rp 3.135.000.

– emas 10 gram Rp 6.205.000.

– emas 25 gram Rp 15.405.000.

– emas 50 gram Rp 30.735.000.

– emas 100 gram Rp 61.400.000.

– emas 250 gram Rp 153.250.000.

– emas 500 gram Rp 306.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 612.600.000.

3.000 Tenaga Kerja Konstruksi Kini Miliki Sertifikasi Keahlian

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, salah satunya diselenggarakan di Istora Senayan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan diikuti oleh 16 ribu tenaga kerja.

Penyelenggaraan sertifikasi terus bergulir dimana pada acara Pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia, Indobuildtech Expo 2019, dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Intakindo 2019 pada Kamis (21/3/2019) di Tangerang, juga diselenggarakan sertifikasi bagi 3.000 tenaga kerja.

Acara yang bertajuk “Establishing Architecture 4.0” di ICE BSD Tangerang tersebut di buka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai dan Ketua Intakindo Djoko Soepriyono.

Darmin Nasution menyampaikan pentingnya bagi Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di setiap daerah dalam menciptakan perekonomian yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat.

“Infrastruktur menjadi dasar atau basis yang cukup untuk mengembangkan berbagai kegiatan di berbagai wilayah yang mungkin sangat jauh dan sangat rumit di Indonesia ini,” ujarnya.

Hingga saat ini jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi sebanyak 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,6 juta orang merupakan tenaga ahli konstruksi namun yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian (SK) berdasarkan data LPJK Nasional pada tahun 2018 baru mencapai 195.312 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, dengan memiliki sertifikat maka tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan sejumlah manfaat.

“Harus ada bedanya antara yang tidak bersertifikat dan yang sudah bersertifikat. Tenaga kerja bersertifikat ada jaminan mutunya sehingga berhak mendapatkan pendapatan lebih. Bukan hanya penghasilan namun juga asuransi. Kalau enggak ada sertifikasi, asuransi enggak mau,” ujarnya.

Secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan sebanyak 512.000 tenaga kerja bersertifikat pada tahun 2019.

Jumlah tersebut 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.

Untuk itu, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan percepatan program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi melalui sertifikat elektronik.

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan, acara ini bertujuan sebagai ajang peningkatan kemampuan profesional para tenaga ahli di bidang jasa konstruksi di Indonesia, serta promosi dan informasi kemajuan teknologi konstruksi kepada masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Selama 5 hari penyelenggaraan pameran, akan diadakan uji kompetensi tingkat ahli muda kepada 500 orang tenaga kerja yang telah mendaftar secara online,” tutur Syarif.

Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi, telah dikembangkan sertifikat elektronik. Sertifikat ini memberikan kemudahan kepada pemiliknya dan ramah lingkungan, serta dapat mencegah pemalsuan sertifikat. Tenaga kerja hanya memerlukan gawai yang dimiliki untuk menunjukan bukti kompetensinya.

“Setidaknya ada 22 jabatan kerja yang akan dimiliki oleh para tenaga kerja ahli muda yang siap berkarya di konstruksi. Di antaranya sebagai ahli geoteknik, ahli manajemen konstruksi, ahli manajeman proyek, ahli K3 Konstruksi, ahli keselamatan jalan, ahli teknik jembatan, ahli teknik bendungan besar, ahli arsitek, dan ahli muda perencanaan wilayah dan kota,” ujarnya.

Kementerian PUPR bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Ikatan Nasional Tenaga ahli Konsultan Indonesia (Intakindo) menggelar pameran konstruksi mulai 20-24 Maret 2019 di ICE BSD Tangerang.

Selain itu juga diselenggarakan acara seminar, workshop, diskusi panel ahli konstruksi, dan presentasi produk yang diikuti oleh para pengusaha dari dalam dan luar negeri, serta asosiasi badan usaha, profesi, lembaga pendidikan.

Asosiasi profesi yang hadir diantaranya Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Ikatan Ahli Perencana (IAP).

Pameran akan diisi dengan 40 sesi workshop tentang konstruksi yang diperkirakan dihadiri oleh 4.000 orang, 70 karya ilmiah, dan 192 program forum bisnis yang diikuti oleh 9.600 peserta.

Selain itu, ada pula 640 stan pameran konstruksi. Setidaknya ada 10 perusahaan internasional turut memamerkan produk unggulan berteknologi terbarukan di bidang konstruksi, terutama yang telah mengadaptasi 4.0, yakni Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Taiwan, China, Turki, Italia, Mesir dan New Zealand.

Bendungan Membuat Petani Mampu Melakukan Aktivitasnya Lebih Mudah

Suara.com – Sejumlah bendungan dan embung kini sudah berfungsi di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan jaminan bagi para petani untuk bisa menjalani aktivitas pertaniannya dengan lebih mudah dan menguntungkan.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

“Penyediaan air dari bendungan yang berjumlah 65 buah, ada yang sudah selesai, ada juga yang belum. Embung yang jumlahnya bisa mencapai 30 ribu di seluruh Indonesia dibuatkan untuk menghadapi El Nino. Jumlah ini bisa mengairi lahan pertania hingga empat juta hektare,” ujarnya, dalam Sarasehan KTNA di Wisma Yampi, Jaksel.

Ia menambahkan, untuk sistem irigasi, pemerintah membantu memperbaiki saluran air yang rusak, membuatkan embung (waduk kecil), karena selama ini, lahan pertanian tidak sepenuhnya mendapat pengairan yang ideal.

Sejak 2015, petani juga mendapatkan bantuan berupa subsidi benih. Untuk meningkatkan indeks pertanaman, dibantu dengan mekanisasi pertanian dari yang kecil hingga yang besar, termasuk dryer (mesin pengering) bagi petani jagung.

Jumlahnya mencapai puluhan ribu unit. Winarno mengakui belum semua kelompok tani mendapatkan bantuan dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan), namun tak dipungkiri bahwa bantuan ini efektif menekan biaya tenaga kerja.

“Juga mesin panen. Potensi kehilangan saat panen sekarang berhasil diturunkan menjadi 3-4 persen. Ke depan, kita targetkan 2-3 persen, bahkan seperti di Jepang, 1-2 persen saja. Kita optimalkan di operatornya, nanti diberi pelatihan dan pembekalan lagi,” jelas Winarno.

Ia menggambarkan, dulu saat panen masih menggunakan cara tradisional menggunakan arit, kehilangan saat panen mencapai 10 persen karena rontok. Berapa persen yang terselamatkan setelah adanya bantuan mekanisasi bisa dengan mudah dihitung, dan menurutnya, ini menjadi keutungan langsung bagi petani.

“Untuk menghadapi El Nino tahun ini, kita juga Insya Allah lebih siap dengan bantuan perbaikan irigasi dan embung. Harapannya, El Nino 2019 tidak terlalu berdampak pada pertanian,” tambahnya optimistis.

Risiko bertani kini juga relatif lebih kecil setelah ada bantuan asuransi pertanian. Saat ini memang baru sebatas petani padi dan ternak, ke depan, ia mendapat kepastian akan dilebarkan juga ke petani jagung dan komoditas lainnya.

“Manakala petani menghadapi risiko pertanaman, ini berguna untuk meminimalisir kerugian. Dengan membayar Rp 36 ribu saja, saat gagal panen mendapat penggantian 36 juta rupiah,” tambahnya.

Ada pula permasalahan dulu selalu menghantui petani, tetapi kini sudah ada solusinya. Panen di musim hujan selalu mengakibatkan hasil tani tidak terjual bahkan busuk.

Kini pemerintah mengarahkan petani agar panen di waktu yang tidak bersamaan. Dalam hal stabilisasi harga, Winarno berharap pada peran penting Bulog, agar dapat menyerap hasil panen, untuk melindungi petani dari kerugian besar.

“Satu lagi, kami juga merasa dilindungi dari serbuan produk impor. Kami apresiasi hal ini sebagai keberanian Menteri Pertanian, Amran Sulaiman untuk membatasi impor hasil produk pertanian,” jelasnya.

KTNA Mart Solusi Menambah Nilai Produk Pertanian
Berbagai dukungan pemerintah di atas membuat jumlah produksi berbagai komoditas terus merangkak naik. Untuk membantu memasarkannya dengan nilai jual yang lebih baik, KTNA terus berinovasi, salah satunya dengan menyiapkan KTNA Mart.

Ide ini bermula dari kegelisahan KTNA melihat kurang dipasarkannya olahan hasil pertanian Indonesia di pasar ritel. KTNA Mart diminta menjajakan minimal 30 persen produk pertanian lokal dan terus dinaikkan secara bertahap.

Sebagai contoh, produk lokal yang potensial dipasarkan, KTNA menghadirkan sejumlah UMKM yang mengolah hasil produk pertanian.

Salah satunya, Ibu Lasmi dari Kelompok Wanita Tani (KWT) Jakarta Selatan, yang sangat terkenal keberhasilannya mengembangkan jamu gendong. Sayangnya, ia merasa kesulitan meluaskan pasar jamu racikannya, yang ia jamin keaslian dan kemurnian penggunaan bahan-bahannya, karena menggunakan bahan pengawet.

“Salah satu racikan saya uang mulai populer adalah sanapis, yaitu campuran sawi, nanas, dan jeruk nipis. Ini berkhasiat untuk melancarkan pencernaan, mencegah osteoporosis, menurunkan kadar kolesterol, dan bisa meredakan batuk. Tapi saya kesulitan masuk ke pasar ritel karena ada biaya-biaya yang memberatkan untuk UMKM,” ujar Lasmi.

Ia berharap peningkatan produksi yang telah dicapai dengan segenap dukungan pemerintah melalui Kementan, dapat disinergikan dengan membuatkan sebuah wadah untuk memasarkan produk-produk hasil olahan hasil pertanian.

Ini Alasan Swasta Harus Ikut Dalam Proyek Infrastruktur

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Namun tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).

Keterlibatan swasta terus didorong melalui berbagai model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP).

Kemampuan APBN 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Kebutuhan anggaran ini mencakup sektor Sumber Daya Air sebesar Rp 577 triliun, sektor Jalan dan Jembatan Rp 573 triliun, sektor permukiman Rp 128 triliun, dan sektor perumahan sebesar Rp 780 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, selain memberikan dukungan dalam inovasi pembiayaan, sektor swasta juga diharapkan dapat memberikan inovasi lainnya dalam bidang teknologi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur.

“Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” kata Danang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam forum High Level Dialogue on Indo Pacific Cooperation.

Danang mengatakan, swasta saat ini masih lebih tertarik pada pengusahaan jalan tol di ruas tol dengan volume lalu lintas harian tinggi di kawasan perkotaan.

“Seharusnya hal ini menjadi tantangan bagi sektor swasta untuk ikut masuk ke dalam pembangunan jalan tol pada ruas yang kelayakan finansialnya rendah. Salah satu caranya dengan inovasi pengembangan kawasan di sekitar jalan tol yang sedang dibangun, sehingga tidak hanya mengharapkan pada pendapatan dari tarif jalan tol,” ujarnya.

Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Dengan dikembangkannya kawasan sekitar tol akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Pihak swasta sebagai investor diuntungkan dengan peningkatan volume lalu lintas di jalan  tol yang dibangun. Sementara industri dan permukiman yang tumbuh akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja,” katanya.

Danang mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi ide-ide inovatif pengembangan kawasan di sepanjang jalan tol yang sedang dibangun.

Dalam forum ini berbagai perwakilan negara yang hadir berbagi pengalaman dalam pembangunan infrastruktur.

“Hal ini menjadi penting agar tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama dalam pembangunan,” tuturnya.

Kementan : LKMA Sebaiknya Beli Hasil Panen Petani dengan Harga Wajar

Suara.com – Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebaiknya dapat berfungsi sebagai pembeli hasil panen para petani dengan harga wajar dan menjualnya ke pasar tradisional maupun modern, sehingga ada jaminan harga yang pasti bagi para petani. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, saat mengunjungi LKMA Karya Baru Bersama di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

“LKMA dapat berfungsi sebagai pembeli hasil panen dari para petani dengan harga yang wajar dan menjualnya ke pasar tradisional maupun modern, atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pasar seperti Bulog, KUD, penggilingan dan sejenisnya, sehingga petani ada jaminan harga atas produk yang dihasilkannya,” katanya, NTB, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, LKMA juga didorong agar menjadi pioner kelembagaan keuangan mikro di pedesaan yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida. Pada kesempatan itu, Sarwo Edhy menunjukkan pembukuan LKMA Karya Baru Bersama, yang mana terdapat saldo Rp 207 juta, setelah dikurangi biaya operasional.

“Itulah yang kita sebut sebagai modal bagi LKMA,” tambahnya.

Termasuk peran dari LKMA, lanjutnya, lembaga ini mampu memberikan kredit lunak kepada petani untuk melakukan budi daya dan pembayarannya bisa dilakukan setelah panen.

Langkah-langkah yang dilakukan Kemenyan untuk menjadikan LKMA seperti itu dengan beberapa langkah. Pertama, menghubungkan petani ke bank-bank pemerintah melalui sosialisasi, agar mau menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya sangat rendah, yakni 7 persen per tahun.

Kementan berharap, pinjaman KUR yang didapatkan petani bisa untuk digunakan untuk budi daya pertanian dalam arti luas, seperti tanaman panga, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan usaha lainnya.

“Sebagai penghubung petani dengan perbankan, maka LKMA akan mendapatkan jasa dari perbankan,” ujarnya.

Kedua, melakukan pembinaan agar petani lain mencontoh untuk membentuk LKMA sejenis dalam rangka penguatan modal kelompok untuk usaha pertanian.

LKMA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu SK Menkeu yang dikuatkan SK Menteri Pertanian, bahwa bantuan pemerintah ditujukan kepada kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Sekarang jumlah gapoktan ada sekitar 500 ribu. Kebanyakan dibentuk saat ada program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP),” pungkasnya.

Jelang Akhir Pekan, IHSG Diprediksi Masih Berlanjut Menguat

Suara.com – Analis KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bakal berlanjut menguat, setelah kemarin ditutup menguat 0,29 persen di level 6.501.

Menurut pengamatan Yuganur, tren pergerakan IHSG masih mengejar resistance ke level 6.550. Sehingga, potensi penguatan lanjutan masih terjadi.

“Kami melihat IHSG sudah mengalami penguatan di 6.480-6.450 sehingga potensi trend ke depan adalah untuk rally mengejar resistance target di 6.550 dan 6.550 dan bukan untuk terkoreksi ke kisaran bawah 6.350-6.220 (skenario bearish),” kata Yuganur di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Senada dengan Yuganur, Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya juga memprediksi IHSG bergerak menguat.

Menurut pengamatan William, peluang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang masih menunjukan kenaikan yang cukup besar di tengah gejolak harga komoditas dan minimnya sentimen dari dalam negeri.

Terkecuali masih terus berlangsungnya rilis kinerja emiten yang diperkirakan masih terdapat kinerja positif sepanjang tahun 2018 sehingga dapat menunjang kenaikan IHSG.

“Hari ini IHSG berpotensi menanjak di kisaran 6.585,” tutup William.

Rupiah Masih Perkasa Menekan Dolar AS Jelang Akhir Pekan Ini

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah masih menguat terhadap dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, hal tersebut karena euforia hasil rapat The Fed terakhir. Namun demikian, di balik pernyataan The Fed, ada risiko perlambatan ekonomi global yang bisa menahan penguatan rupiah.

“Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.100 – Rp 14.180,” kata Ariston di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Selain itu, Ariston mengamati, data indeks manufaktur di kawasan industri Philadelphia yang dirilis lebih bagus dari ekspektasi 13,7 vs 4,6 setelah di bulan sebelumnya data menunjukan terjadi kontraksi.

“Hasil ini positif dan membantu penguatan dolar AS terhadap mata uang dunia,” imbuh dia.

Berdasarkan data Bloomberg pergerakan rupiah pada Kamis (21/3/2019) berada di level Rp 14.147 per dolar AS.

Level itu melemah dibandingkan perge‎rakan hari sebelumnya di level Rp 14.140 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Kamis kemarin berada di level Rp 14.102 per dolar AS.

Posisi itu menguat bila dibandingkan pada hari sebelumnya yang berada di level Rp 14.231 per dolar AS.

Berminat Kerja Kantoran? Simak Dulu Kelebihan dan Kekurangannya

Suara.com – Bekerja dan mendapatkan jabatan di perusahaan ternama merupakan keinginan banyak orang, terutama mereka yang sejak awal secara serius ingin menekuni karier di sebuah perusahaan tertentu.

Nah, bagi kamu yang baru saja lulus dan akan bekerja pertama kalinya, tentu akan sangat bersemangat dan memiliki beragam persiapan khusus terkait dengan hal ini.

Menjadi pekerja kantoran memang terlihat ideal dan menarik. Apalagi jika di sana kamu bisa mendapatkan beragam fasilitas yang cukup memadai.

Namun pada kenyataannya, kerja kantoran tentunya juga memiliki sisi buruk, selain sisi baiknya. Hampir semua pekerja tentunya merasakan hal yang sama ketika bekerja sebagai karyawan kantoran.

Memahami plus-minus ketika bekerja kantoran tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Seperti dikutip dari Cermati.com, berikut kelebihan dan kekurangan kerja kantoran.

1. Kelebihan Kerja Kantoran

Untuk menjadi pekerja kantoran yang profesional, kamu tentu membutuhkan banyak usaha dan juga kerja keras. Selain penghasilan, ada beberapa sisi kelebihan yang akan kamu dapatkan dari aktivitas yang satu ini:

  • Mendapatkan fasilitas dan lingkungan kerja yang memadai

Sebagai pekerja kantoran, kamu akan mendapatkan fasilitas pendukung yang memadai, tergantung pada jenis perusahaan. Selain itu, kamu juga bisa menemukan lingkungan kerja yang nyaman dan profesional.

Semua ini akan mendukung kamu untuk bisa bekerja dengan nyaman dan tenang, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih maksimal.

  • Belajar disiplin dan mengelola waktu

Menjadi pegawai kantoran yang terikat dengan jam kantor dan juga beragam kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, kamu akan terbiasa disiplin dalam bekerja. Hal ini akan membuatmu lebih mudah dalam mengelola waktu, bahkan di dalam keseharianmu juga.

  • Mengasah skill dan kemampuan berkomunikasi

Tidak hanya bekerja semata, menjadi pekerja kantoran juga akan memberimu kesempatan untuk belajar dan mengasah skill dengan maksimal. Kamu bisa belajar untuk mengasah kemampuan berkomunikasi, termasuk di berbagai forum resmi yang diadakan oleh perusahaan.

  • Belajar tentang dunia bisnis

Tidak hanya kemampuan yang kamu punya, berbagai hal lainnya juga bisa dipelajari ketika bekerja kantoran. Kamu bisa memelajari tentang dunia bisnis lebih dalam, terutama terkait dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.

2. Kekurangan Kerja Kantoran

Namun, bukan hanya sisi kelebihan saja, kerja kantoran juga memiliki sisi kekurangan yang tentu saja perlu kamu pertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa kekuarangan yang akan kamu temukan saat bekerja kantoran:

  • Rutinitas yang monoton

Berangkat pagi dan pulang sore selama 5 hingga 6 hari dalam sepekan. Inilah rutinitas harian yang akan kamu hadapi ketika menjadi pekerja kantoran.

Rasa lelah dan bosan tentu akan menjadi hal yang sulit untuk diabaikan, terutama di saat-saat kamu memiliki banyak pekerjaan di kantor.

Rutinitas yang monoton ini menjadi salah satu masalah yang paling sering dihadapi oleh pekerja kantoran, bahkan meski mereka sudah bekerja cukup lama di sebuah perusahaan.

  • Gangguan kesehatan

Kesibukan yang sangat tinggi selama bekerja sangat rentan menimbulkan tekanan dan juga stres bagi pekerja kantoran. Duduk terlalu lama, bekerja di depan komputer untuk waktu yang panjang, kurang istirahat dan berbagai hal lainnya, juga kerap menjadi pemicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan.

Semua ini bahkan bisa saja semakin memburuk, jika tidak kamu imbangi dengan pola hidup serta pola makan yang sehat dan seimbang. Jadi, olahraga jangan sampai terlewatkan.

  • Penghasilan yang tidak sepadan

Ini menjadi salah satu masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh pegawai kantoran, di mana mereka tidak mendapatkan gaji yang sepadan atas pekerjaan yang mereka selesaikan.

Penghasilan yang kecil dan tidak sesuai ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi kamu yang baru bekerja pertama kalinya dan belum memiliki pengalaman terkait dengan hal ini.

  • Konflik dengan rekan kerja

Ketika bekerja di kantor, maka kamu tentu akan bergaul dan menghabiskan banyak waktu di lingkungan kantor tersebut.

Pekerjaan yang menumpuk, masalah pribadi dan hal lainnya, sangat mungkin membuat kamu berkonflik dengan sesama rekan kerja, bahkan mungkin juga dengan atasan. Berbagai konflik ini tentu akan sangat menyita tenaga dan juga pikiran.

Pahami Kelebihan dan Kekurangannya, Kelola dengan Baik

Kerja kantoran akan menghadapkan kamu pada berbagai tantangan, termasuk sisi plus dan minus yang cukup beragam. Kamu perlu memahami berbagai hal ini, sehingga bisa dengan mudah mengatasi dan mengelolanya dengan baik. Jika bisa, itu akan membuatmu lebih nyaman dan bisa menikmati lingkungan kantor dengan lebih menyenangkan.

Baca juga artikel Cermati lainnya:

Perusahaan BUMN Idaman Buat Para Pencari Kerja

Mengenal Alibaba Grup, Kerajaan Bisnis Milik Jack Ma dari China

9 Pilihan Ide Bisnis Online ini Bisa Dilakukan Tanpa Modal

Wika Gedung Bagikan Dividen Rp 133 Miliar

Suara.com – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk membagikan Dividen Rp 133 miliar untuk pemegang saham. Pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp 13.924 untuk persahamnya.

Dividen berasal dari alokasi 30 persen laba bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 444 miliar. Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPST di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat.

Direktur utama Wika Gedung Nariman Prasetyo menjelaskan dalam RUPST tersebut selain penetapan penggunaan laba bersih pada tahun 2018 juga membahas laporan tahuna. Termasuk laporan kegiatan perseroan, perubahan anggaran dasar perseroan.

“RUPST yang dimulai pukul 14.00 WIB ini menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 133 miliar atau sebesar Rp 13.924 perlembar saham,” ujar Nariman di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/3/2019).

Sebelumnya laba bersih pada tahun 2018 meningkat dari Rencana Anggaran Kerja Perusahaan atau RKAP dari awalnya Rp 425 miliar tembus menjadi Rp 444 miliar.

Peningkatan laba bersih tersebut didorong oleh pertumbuhan pendapatan ditahun 2018 mencapai Rp 5,82 triliun naik 49,32 persen.

Diketahui Nariman akan meningkatkan target total kontrak dihadapi tahun 2019 ini naik sekitar 37,4 persen dengan nilai kontrak yang dihadapi atau order book sebesar Rp 22 triliun.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menargetkan kontrak dihadapi atau order book sebesar Rp 22 triliun pada tahun 2019. Kebanyakan proyek itu dapat dari pemerintah.

Nariman Prasetyo menjelaskan total target kontrak dihadapi tahun 2019 ini naik sekitar 37,4 persen dari realisasi ditahun 2018 sebesar Rp 22,78 triliun.

“Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2019 direncanakan berasal dari pemerintah 36 persen, BUMN dan anak BUMN 31 persen dan swasta 33 persen,” ujar Nariman.

Jenis proyek yang akan disasar oleh Wika Gedung seperti perkantoran 24 persen, fasilitas publik 30 persen dan perumahan 35 persen. Nariman menambahkan ia akan menargetkan laba bersih ditahun 2019 menjadi Rp 533 miliar. Saat ini untuk meningkatkan bisnisnya pihaknya sedang melakukan pengembangan usaha modular dan pracetak gedung.

Diketahui dari pengembangan tersebut yang sedang berjalan seperti Braga Hotel Bandung dan gedung perkantoran Mandiri Proklamasi.

Tahun 2018, Wika Gedung Dapat Laba Bersih sampai Rp 425 miliar

Suara.com – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk mendapat laba bersih Rp 444 miliar sepanjang tahun 2018. Capaian itu melebihi target Rencana Anggaran Kerja Perusahaan tahun lalu yang hanya Rp 425 miliar.

Direktur Utama PT Wika Gedung Nariman Prasetyo mengatakan, pencapaian laba bersih ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan tahun yang sama yakni Rp 5,82 triliun atau naik 49,32 persen.

“Pertumbuhan laba ini membuktikan bahwa strategi usaha yang kami terapkan efektif,” ujar Nariman Prasetyo, Kamis (21/3/2019).

Hal yang sama dikatakan oleh Direktur Keuangan Adibrayadi Riyanto. Ia menuturkan, pertumbuhan laba berasal dari proyek pemerintah sebesar 25 persen, BUMN dan anak BUMN 21 persen, sisanya dari sektor swasta.

“Porsi pendapatan dari proyek pemerintah pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 267 persen, BUMN dan Anak BUMN mengalami kenaikan 411 persen,” ujar Adiprayadi.

Sedangkan kas pada tahun 2018 sebesar Rp 1,77 triliun dan total ekuitas naik 24 persen menjadi Rp 2,14 triliun. Untuk cash flow tahun lalu juga meningkat 38 persen menjadi Rp 878 miliar.

“Kondisi ini menunjukkan operasi perusahaan dapat menghasilkan dividen dan investasi baru,” terangnya.

Pemerintah Bakal Bangun Sistem Logistik Desa

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah merumuskan sistem logistik desa atau Silogdes. Sistem ini tengah disiapkan pemerintah agar masyarakat di desa tidak terhambat untuk mengirimkan produk yang dihasilkan desa ke kota.

Menurut Darmin, selama ini sistem logistik yang sudah terbangun adalah dari Kota ke Desa. Namun sistem logistik dari desa ke kota belum terbangun.

“Jadi bagaimana caranya supaya logistiknya jangan terlalu mahal dan pemain di desa itu jangan cuma dapat sisanya. Apakah di dalam pasca panennya, apa yang harus dilakukan, tapi hari ini kita lebih fokus kepada logistik,” kata Darmin di Kantor  Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Darmin menuturkan, pihaknya menggandeng kalangan pelaku industri logistik untuk membangun sistem logistik tersebut. Menurutnya, pemikiran-pemikiran para pelaku industri dibutuhkan, karena mereka terlibat secara langsung.

“Idenya ada beberapa yang menarik tapi kita mau tuangkan dulu ide itu. Kita mau kompilasi dulu kita coba rumuskan dan kita lihat mulainya darimana itu yang paling penting sebenernya,” kata dia.

“Kalau you enggak tahu mulai dari mana melakukan perbaikan sama juga bohong, itu cita-cita doang,” lanjutnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menambahkan, pihaknya siap untuk mendorong produk-produk yang dibuat di desa dipasarkan ke kota. Namun kata dia, diperlukan sistem agar menguntungkan banyak pihak.

“Solusinya sudah ada, gambaran sudah ada solusi Pak Menko minta kami beri usulan dan akan dikomposisi, Skemanya ini ada produk ada distribusi itu perlukan logistik. Bukan hanya distribusi tapi packaging dengan baik,” katanya.

Rp 22 Triliun Kontrak WIKA, 36 Persen dari Pemerintah, Swasta 33 Persen

Suara.com – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menargetkan kontrak dihadapi atau order book sebesar Rp 22 triliun pada tahun 2019. Kebanyakan proyek itu dapat dari pemerintah.

Direktur utama Wika Gedung Nariman Prasetyo menjelaskan total target kontrak dihadapi tahun 2019 ini naik sekitar 37,4 persen dari realisasi ditahun 2018 sebesar Rp 22,78 triliun.

“Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2019 direncanakan berasal dari pemerintah 36 persen, BUMN dan anak BUMN 31 persen dan swasta 33 persen,” ujar Nariman di Bursa Efek Indonesia, Kamis (21/3/2019).

Jenis proyek yang akan disasar oleh Wika Gedung seperti perkantoran 24 persen, fasilitas publik 30 persen dan perumahan 35 persen.

Nariman menambahkan ia akan menargetkan laba bersih ditahun 2019 menjadi Rp 533 miliar. Saat ini untuk meningkatkan bisnisnya pihaknya sedang melakukan pengembangan usaha modular dan pracetak gedung.

Diketahui dari pengembangan tersebut yang sedang berjalan seperti Braga Hotel Bandung dan gedung perkantoran Mandiri Proklamasi.

Sri Mulyani Sebut Orang Rajin Salat dan Puasa Bisa Kalah dengan Godaan Uang

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak di pemerintahan harus berhati-hati dengan uang. Sebab, menurut dia, uang bisa membuat celaka banyak pihak bila nekat melakukan penyelewengan dana di pemerintahan. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut banyak pejabat terjerat kasus korupsi karena tak tahan dengan goda kala melihat uang banyak. Bahkan, dia menganggap, orang yang tekun beribadah bisa saja termakan godaan uang bila menemukan celah untuk melakukan penyelewengan.

“Keuangan negara, yang berhubungan dengan uang godaannya banyak sekali, bisa jadi sumber solusi dan bisa jadi sumber celaka. Banyak orang mudah tergoda uang, salat rajin, naik haji sudah, umrah sering, puasa Senin – Kamis, waktu lihat uang lupa semua itu,” ujarnya saat menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).  

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menuturkan, harus adanya mengawas dalam pengelolaan uang negara. Menurut dia, di Kementerian terdapat organisasi internal yang berfungsi mengawasi kinerja kementerian tersebut yaitu Inspektur Jenderal (Irjen). 

“Sebenarnya the first of defense adalah dirinya sendiri. Di Ditjen Pajak, Bea Cukai kami bentuk kepatuhan internal,” tutur dia. 

Sri Mulyani menambahkan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini, agar keuangan negara digunakan sesuai dengan jalur yang telah direncanakan. 

“Peranan APIP penting sekali. Jadi bagaimana organsiasi memperlakukan APIP ini bisa memperlihatkan organisasi berkualitas, bisa mencipta akuntabilitas tata kelola yang baik atau tidak,” pungkas dia.

BI Uji Coba Standarisasi Alat Pembayaran Berbasis QR Code

Suara.com – Bank Indonesia sudah menetapkan standarisasi alat tpembayaran berbasis kode QR. Standarisasi itu bertajuk QR Standar Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, QRSI merupakan standar alat pembayaran yang dikembangkan oleh para pelaku industri perbankan.

Nantinya, QRSI akan menjadi pedoman para pelaku industri perbankan dalam menyediakan alat pembayaran berbasis QR Code.

“Selama ini kami bersama industri mengembangkan QRSI. Sekarang sedang tahap uji coba,” ujar Perry dalam konferensi pers di kompleks perkantoran BI, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Perry menjelaskan, cara kerja QRSI harus tetap menggunakan electronic data capture (EDC).

Model EDC nantinya mengeluarkan struk yang terdapat total harga belanja dan QR Code. Kemudian, QR Code tersebut dipindai oleh ponsel pintar.

“Untuk transaksi kecil umumnya akan gunakan uang elektronik yang terdapat dalam dompet elektronik. Kalau belanjanya agak gede, nanti langsung didebitkan ke rekening layaknya anda gesek kartu ATM. Itu akan memperlancar proses transaksi,” jelas dia.

Kendati demikian, tambah Perry, QRIS ini masih dalam tahap uji coba dan terus dikembangkan dengan para pelaku Industri. Saat ini, terdapat 19 bank dan 68 merchant yang sudah terhubung dengan QRSI.

“Percobaannya sudah satu yang berhasil. Nanti akan diperluas, yakni melibatkan masyarakat selama dua bulan ke depan. Harapannya, sistem ini bisa mengefisiensi transaksi.”

Kemenhub Siapkan 547 Pesawat untuk Mudik Lebaran 2019 dari 12 Maskapai

Suara.com – Kementerian Perhubungan akan menyiapkan 547 pesawat angkutan mudik lebaran tahun 2019. Jumlah tersebut sama dengan jumlah pada mudik tahun lalu.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Nur Isnin Instiartono menuturkan, mudik tahun ini pihaknya mengedepankan tiga aspek, yaitu keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Armada untuk tahun ini tetap 547 pesawat dari 12 maskapai penerbangan berbagai jenis dari 4e sampai atr,” ujar Nur Isnin di Gedung Kementerian Perhubungan, Kamis (22/3/2019).

Isnin menerangkan, pesawat yang akan beroperasi pada mudik lebaran diantarannya Airbus A330 hingga jenis Aircaft Manufacture (ATR) dari Perancis.

Lebih jauh Isnin mengatakan, pihaknyajuga akan melakukan pengecekan pada pesawat yang akan digunakan dan memperbaiki prasarana dibandara jelang mudik lebaran.

Ia menerangkan, inspeksi sudah mulai dilakukan saat ini seperti melakukan tes pada seluruh pilot dan pegawai terkait dengan obat-obatan terlarang. Kemudian dari segi prasarana menjelang mudik lebaran akan dilakukan marking pada jalur lintasan.

“Untuk sarana pesawat ditingkatkan menjelang saat hari H dan setelah. Disitulah kita mengadakan inspeksi yang sifatnya random,” terangnya.

Lebih jauh Isnin mengatakan, pihaknya mengimbau agar menyederhanakan rotasi pesawat serta mengontrol tarif atas dan bawah untuk tiket menjelang mudik lebaran.

Sandiaga Klaim Jaring Investasi Rp 359 Miliar dari Keanggotaan OK OCE

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim telah menyerap investasi hingga Rp 359 miliar dari keanggotaan OK OCE.

Mengacu pada data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (DPMPTSP) sumbangan tersebut berasal dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di seluruh Jakarta sebanyak 16.734 IUMK.

Dari data tersebut, yang terdaftar dalam program OK OCE adalah sebanyak 7.295 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 29.346 orang.

“Data didapat dari berbagai sumber. Kita rangkum termasuk dari laporan ekonomi regional Bank Indonesia juga izin-izin yang terbit. Ini berkah buat kami. Kami memberikan sumbangsih. Sumber yang terpercaya,” kata Sandiaga.

Berdasarkan data tersebut, maka Sandiaga membantah jika program OK OCE hanya terpaku pada sebuah mini market saja.

Sandiaga menegaskan bahwa OK OCE ialah gerakan kewirausahaan yang bergerak di seluruh bidang.

“OK OCE Mart salah satu dari bentuk kegiatan OK OCE. Yang lain ada usaha kuliner, fashion, itu ditotal Rp 359 miliar,” pungkasnya.

BI Tahan Suku Bunga Acuan di Level 6 Persen

Suara.com – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate di level 6 persen. Keputusan tersebut tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal.

Khususnya untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan (current account defisit) dalam batas yang aman dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Februari 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6 persen,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi persnya di Kompleks Perkantoran BI, Kamis (21/3/2019).

Dalam RDG, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen. Dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Dalam hal ini, Bank Indonesia terus menempuh strategi operasi moneter untuk meningkatkan ketersediaan likuiditas melalui transaksi term-repo secara reguler dan terjadwal di samping FX Swap.

Kemudian, BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan menaikan kisaran batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha.

Koordinasi BI dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Khususnya dalam mendorong permintaan domestik dan menjaga stabilitas eksternal dengan mendorong ekspor, pariwisata dan aliran modal asing,” imbuh dia.

Rayakan Serangan Masjid Selandia Baru, Karyawan Transguard Dipecat Bosnya

Suara.com – Entah apa yang ada di pikiran salah seorang karyawan Transguard yang malah merayakan aksi penyerangan terhadap jamaah di Masjid Selandia Baru.

Karyawan perusahaan di Uni Emirat Arab (UAE) itu memposting komentar bernada provokatif di akun Facebook miliknya.

“Akhir pekan lalu, seorang karyawan membuat komentar menghasut dan merayakan serangan yang terjadi di masjid Christchurch, Selandia Baru,” kata Pimpinan Perusahaan Transguard Greg Ward seperti dilansir dari Reuters.

Meski telah membenarkan adanya pemecatan terhadap seorang karyawan, namun Greg tak memberikan identitas maupun inisial karyawannya yang dipecat tersebut.

Greg hanya memastikan bahwa perusahaannya tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap karyawannya yang melontarkan komentar negatif bernada provokatif terkait aksi penyerangan tersebut.

“Tidak ada toleransi, itu sebagai akibat dari tindakannya, orang itu segera diberhentikan dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk diproses,” ucap Greg.

Seperti diketahui, dalam aksi brutal tersebut, sedikitnya 50 orang tewas dan puluhan korban luka-luka akibat penyerangan yang dilakukan oleh seorang teroris dengan memberondongkan senjatanya secara membabi buta di masjid yang terletak di Christchurch pada Jumat pekan lalu.

Belakangan diketahui pelaku penembakan tersebut adalah Brenton Tarrant yang merupakan warga Australia berusia 28 tahun.

4 Bisnis Sampingan dengan Modal Minim, Cocok untuk Karyawan

Suara.com – Menjadi karyawan sebuah perusahaan tentu memiliki gaji yang terbatas. Namun, bila kalian menginginkan mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji pokok di perusahaan, kalian bisa mencoba memulai bisnis sampingan.

Jangan langsung khawatir harus punya modal besar. Ada beberapa bisnis sampingan yang hanya membutuhkan modal sedikit namun bisa memberikan hasil cukup memuaskan.

Berikut Suara.com merangkum beberapa bisnis sampingan dengan modal minim yang bisa kalian coba seperti dilansir dri Moneysmart.id.

1.   Katering

Katering bisa dijadikan sebagai bisnis sampingan yang cukup menjanjikan. Hanya dengan modal sedikit sekitar Rp 2 juta, kamu bisa memulai bisnis ini tanpa mengganggu jam kerja kantoranmu.

Bisnis ini justru sangat cocok untuk karyawan karena kamu bisa menargetkan rekan sekantor sebgai pelanggan tetap. Kamu bisa memulai bisnis dengan melayani sedikit pelanggan terlebih dahulu, bila peluang semakin besar kalian bisa menambah tenaga untuk membantu memasak.

2.   Personal Trainer

Bagi kamu yang hobi berolahraga atau nge-gym, bisnis sampingan menjadi personal trainer patut kalian coba. Hanya dengan modal membeli peralatan olahraga yang mumpuni, seperti kaus dan sepatu, kalian bisa menjadi personal trainer.

Sebelum memutuskan menjadi personal trainer pastikan kamu rutin latihan agar penampilan fisik meyakinkan. Bila secara kemampuan olahraga sudah mumpuni, kamu bisa menawarkan diri menjadi personal trainer saat malam hari atau saat weekend agar jam kerja kantor tidak terganggu.

3.   Angkringan

Bisnis angkringan juga menjadi salah satu pilihan bisnis sampingan yang sangat menggiurkan. Pasalnya, angkringan bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang kelaparan di tengah malam atau sekadar ingin ngemil dan bersantai ria sembari mengobrol dengan teman.

Dengan modal yang cukup murah sekitar Rp 2 jutaan, kamu bisa memulai bisnis ini. Sesuaikan dengan menu makanan yang akan disajikan di angkringan nanti. Untuk menghemat biaya sewa, kamu bisa mncoba membuka angkringan di rumah.

4.   Jasa Jahit dan Vermak Non-obras

Membuka jasa jahit dan vermak pakaian juga bisa menjadi salah satu alternatif bisnis sampingan yang kamu bisa pilih. Selain mudah, bisnis ini tidak mengganggu jam kerja kantormu, bisa dilakukan saat malam hari.

Saat ini ada berbagai macam mesin jahit dengan harga terjangkau Rp 2 jutaan. Pastikan kamu memiliki kemampuan menjahit ya sebelum memutuskan untuk membuka bisnis ini.

Bandingkan Harga Tiket MRT Jakarta dengan Negara Lain

Suara.com – Moda Raya Terpadu (MRT) Ratangga asal Indonesia sebentar lagi akan segera beroperasi komersial. Pemprov DKI Jakarta mengusulkan harga tiket MRT untuk publik seharga Rp 10 ribu per orang.

Meski demikian, hingga kini harga MRT belum diresmikan dan masih digodok di DPRD DKI Jakarta. Berbagai pihak masih menimbang-nimbang soal harga tiket usulan DKI Jakarta.

Lantas, bagaimana harga tiket MRT di negara lain ya? Apakah harga tiket MRT Jakarta masih termasuk terlalu mahal? Berikut Suara.com merangkum beberapa harga tiket MRT di berbagai negara seperti dilansir dari Moneysmart.id. Yuk, kita bandingkan dengan Jakarta.

1.   Singapura

MRT di negara Singapura telah beroperasi sejak 1987.  Dengan modal 5 miliar dolar Singapura atau setara Rp 71 triliun, jaringan MRT dibangun dan mulai dioperasionalkan pada 1987.

Hingga kini, ada 5 jalur yang dilayani MRT. Untuk harga tiket dibanderol seharga mulai dari 0,81 dolar Singapura hingga 2,06 dolar Singapura atau sekitar Rp 11 ribu hingga Rp 29 ribu.

2.   Malaysia

Negara terdekat dengan Indonesia yakni Malaysia pun telah mengoperasikan MRT sejak 2016. Pembangunan yang diusulkan sejak 2010 ini baru melayani satu jalur saja.

Untuk menempuh perjalanan menggunakan MRT dari Sungai Bulh menuju Kajang, kamu harus merogoh kocek 6,40 ringgit Maaysia untuk pembayaran tunai atau sekitar Rp 22 ribu. Sementara, untuk pembayaran nontunai mendapatkan tiket dengan harga lebih murah yakni 5,5 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 19 ribu.

3.   Thailand

Negeri Gajah Putih Thailand juga telah lebih dulu mengoperasionalkan MRT sebagai moda transportasi masal. Sejak 2004 hingga saat ini MRT telah melayani dua jalur pengoperasian di Bangkok.

Untuk harga tiket, pemerintah Thailand membanderol tiket mulai dari 8 baht atau setara Rp 3.606 untuk anak-anak dan lansia dan untuk orang dewasa dibanderol seharga 15 baht atau setara Rp 6.762. Namun, untuk perjalanan terjauh harga tiket bisa meningkat menjadi 40 baht untuk dewasa dan 20 baht untuk anak-anak dan lansia.

4.   Filipina

Filipina juga menjadi salah satu negara yang telah mengoperasikan MRT lebih dulu. Pembangunan MRT di Filipina yang memakan waktu selama 4 tahun ini sudah mulai beroperasi sejak 1999.

Harga tiket yang ditawarkan pun relatif lebih murah yakni 13 peso Filipina atau setara Rp 3.509 untuk jarak dekat dan 28 peso Filipina atau sekitar Rp 7.559 untuk perjalanan jarak jauh. Wah, murah banget ya?

Intip Gaya Makan Siang Sri Mulyani di Kantin Kemenkeu

Suara.com – Menjadi seorang Menteri, nampaknya tak membuat Sri Mulyani gengsi untuk makan siang bersama para pegawainya di kantin kementerian keuangan.

Meski keadaan kantin di jam makan siang yang ramai oleh para pegawai, Sri Mulyani nampak asik memilih menu makan rumahan di kantin Kementerian Keuangan.

Sambil memilih menu makanan, Sri Mulyani pun menyempatkan untuk bersenda gurau dengan pelayan makanan di kantin tersebut.

Tak ada jarak diantara mereka, semuanya berbaur seperti suasana makan siang pada umumnya di kantin-kantin kementerian.

Tentunya Sri Mulyani tak hanya sendirian makan siang di kantin Kementerian Keuangan. Sri Mulyani ditemani oleh staff dan jajarannya yang ikut serta melahap makanan tanpa rasa canggung.

Pengalamannya itu pun ditorehkan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya @smindrawati, berikut petikannya.

Siang ini saya menyempatkan diri untuk makan siang di kantin Dhawa Kementerian Keuangan RI bersama Wakil Menkeu dan juga beberapa pimpinan @kemenkeuri.

Saya makan siang bersama pegawai yang sedang makan di sana dengan menu nasi rames dan tempe mendoan.

Seusai makan siang, saya berkeliling kantin dan bercakap-cakap dengan para pegawai yang sedang makan siang dan juga para penjual makanan di sana.

Kepada para pegawai, saya menyarankan untuk memilih menu makanan yang sehat dan bergizi supaya dapat bekerja dengan optimal. Selain itu, juga menyarankan agar pegawai dapat duduk bersama dengan pegawai dari unit eselon satu yang berbeda, sehingga dapat bertukar informasi dan bersinergi.

Makan siang di mana Anda hari ini?

5 Pekerjaan Ini Kebanjiran Order di Pemilu 2019

Suara.com – Pesta demokrasi Pemilu 2019 yang bakal digelar pada 17 April 2019 semakin dekat. Jelang detik akhir perhelatan Pemilu, ada beberapa pekerjaan yang semakin kebanjiran pesanan.

Pekerjaan ini sangat dibutuhkan mendekati Pemilu. Tak jarang, mereka yang memiliki profesi ini semakin sibuk hingga akhir Pemilu, terutama saat masa kampanye berlangsung.

Berikut Suara.com merangkum beberapa pekerjaan yang kebanjiran rezeki jelang Pemilu 2019 seperti dilansir dari Moneysmart.id.

1.   Konsultan Politik

Setiap kandidat yang sedang berlaga di Pemilu 2019 pasti membutuhkn jasa seorang konsultan publik. Mereka harus menyiapkan diri melatih komunikasi yang baik hingga menyiapkan strategi kampanye yang tepat agar bisa tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pekerjaan konsultan publik sangat berjasa memberikan masukan kepada para kandidat untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tak jarang, para konsultan publik sangat dicari jelang Pemilu 2019.

2.   Musisi

Tak hanya konsultan publik saja, para musisi pun kebanjiran orderan menjelang Pemilu 2019. Sebab, di setiap kampanye yang dilakukan oleh para kandidat pastinya akan diselingi dengan hiburan yang menampilkan musisi.

Strategi menyiapkan panggung hiburan saat kampanye bisa menjadi salah satu strategi jitu menarik minat masyarakat. cara ini juga pernah dipakai oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu, ia mengundang Slank dan menggelar Konser Salam Dua Jari di Stadion Gelora Bung Karno.

3.   Master of Ceremony (MC)

Bila sudah ada panggung hiburan, maka dibutuhkan seorang MC. Posisi MC sangat penting untuk membangkitkan semangat masyarakat yang hadir.

Peran MC dalam tiap kampanye juga penting, salah satunya menjadi penyambung lidah menyampaikan visi dan misi kandidat di hadapan masyarakat. tak heran, profesi MC sangat laris jelang Pemilu 2019.

4.   Pengamat Politik

Profesi pengamat politik juga tak kalah penting dengan profesi lainnya. Pengamat politik yang biasanya berasal dari kalangan akademisi atau peneliti sangat dibutuhkan untuk meramal peta politik jelang Pemilu.

Tak sedikit pula pengamat politik yang diundang oleh berbagai media untuk memaparkan hasil analisisnya berdasarkan teoritis tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Hasil analisis pengamat dapat digunakan untuk merencanakan strategi selanjutnya.

5.   Fotografer Lepas

Dokumentasi yang baik sangat diperlukan oleh para kandidat yang sedang berlaga di Pemilu 2019. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap dan baik, maka kandidat juga bisa melancarkan kampanye melalui sosial media agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Tak heran, jasa fotografer lepas pun sangat dibutuhkan jelang Pemilu. Sosok fotografer professional mampu menangkap setiap momen yang ada dan menghasilkan gambar yang apik untuk menarik simpati masyarakat.

Marak Korupsi, JK Pertanyakan Fungsi Aparat dan Lembaga Pengawas Keuangan

Suara.com – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku heran dengan sistem pengawasan anggaran di pemerintahan. Pasalnya, banyak lembaga yang mengawasi tetapi tetap banyak pihak yang melakukan penyelewengan anggaran.

Menurut Ketua Umum PMI ini, saat ini lembaga yang menjadi pengawas diantaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, Polisi, Kejaksaan dan KPK.

Namun, meski telah memiliki banyak pengawas, namun korupsi yang terjadi juga banyak.

“Selama 15 tahun ada 9 menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur yang masuk penjara, ada ratusan bupati anggota DPRD DPR itu tentu menjadi perhatian kita bahwa begitu banyak yang mengawasi tapi juga makin banyak yang melakukannya,” kata JK saat menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

JK menuturkan, pengawas harus lebih pintar lagi dalam mengawasi anggaran. Karena, rumusan korupsi sekarang sudah makin luas. Artinya, korupsi saat ini tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk memperkaya orang lain.

“Kita harus lebih hati-hati, harus lebih fokus, karena anggaran maknanya bagaimana membangun bangsa ini dan makmurkan bangsa ini secara adil,” jelas dia.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga meminta para pengawas anggaran juga menguasai teknologi. Sebab, saat ini semua kejahatan penyelewengan anggaran sudah berbasis teknologi.

“Saya harap saudara (Pengawas) sekalian sebagai unsur pengawas pemerintah betul menguasai pengawasan masalah. Kemudian kita menguasai teknologi, sekarang orang diperiksa selalu diambil laptopnya semua bisa dibongkar KPK. Tentu alat tersebut harus ada penguasaan teknologi untuk mengetahui ada penyelewangan atau tidak,” imbuh dia.

Sri Mulyani Minta Transaksi Pengadaan Barang Pakai Kartu Kredit

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kementerian/Lembaga (K/L) menggunakan kartu kredit untuk pengadaan barang atau belanja barang. Pasalnya, menurut dia masih banyak K/L yang menggunakan uang tunai untuk belanja barang.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, dengan menggunakan kartu kredit, penggunaan dana untuk belanja barang lebih bisa dipertanggung jawabkan. Karena, laporan penggunaan dana telah tercatat di dalam kartu kredit tersebut.

Sehingga, tidak ada yang bermain atau curang dalam pengadaaan barang di setiap K/L.

“Kemenkeu bahkan sudah minta beberapa K/L menggunakan kartu kredit untuk uang persediaan. Dengan kartu kredit kita tahu dia beli apa, di mana. Pertanggungjawaban enggak usah ditulis lagi karena laporan dari Credit Card-nya sudah ketahuan,” kata Sri Mulyani saat menghadiri Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menurut Sri Mulyani, penggunaan kartu kredit untuk belanja pengadaan barang sebenarnya sudah diuji coba oleh Kemenkeu sejak tahun lalu. Hanya saja, dia mengaku tak banyak K/L yang menerapkan belanja barang dengan kartu kredit tersebut.

“Di uji cobanya di Kemenkeu, Kemensesneg, KPK. Jadi kalau K/L dana minta persediaan sekarang tidak perlu, karena sekarang sesuai dengan limitnya persedian yang dimiliki,” jelas dia.

Wanita yang kerap disapa Ani ini menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi program belanja pengadaan barang pemerintah, sehingga bisa diterapkan di K/L lain.

“Kita akan evaluasi lagi, agar bisa kita lakukan secara lebih luas. Tapi yang jelas dari desain untuk menciptakan akuntabilitas lebih mudah dan lebih reliable,” tutup dia.

Jokowi 3 Hari Lagi Resmikan MRT Meski Besaran Tarifnya Belum Jelas

Suara.com – Tiga hari jelang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besaran tarif MRT belum juga jelas. DPRD DKI Jakarta belum juga menyetujui tarif dan subsidi yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI.

Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso mengatakan, penentuan tarif MRT baru akan ditentukan pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) fraksi di Parlemen Kebon Sirih pada Senin (25/3/2019). Padahal peresmian dijadwalkan pada Minggu (24/3/2019).

“Belum. Tadinya (hari ini) kita mau rapat bahas lagi finalisasi. Tapi ternyata batal. Jadi diputuskan Senin nanti ada rapim,” kata Santoso saat dihubungi pada Rabu (20/3/2019).

Dia menjamin pada hari Senin itu Rapimgab bisa menyetujui tarif MRT yang sudah dibahas beberapa pekan terakhir di komisi B dan C.

“Kita Komisi B dan Komisi C rapat dulu pagi-pagi, hasilnya kita ajukan ke Rapimgab siangnya. Iya selesai kok bisa,” jelasnya.

Politikus partai Demokrat itu mengatakan, penetapan tarif yang berselang sehari setelah peresmian MRT tidak akan mengganggu rencana operasionalisasi MRT.

Adapun menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan MRT akan beroperasi secara komersial pada 1 April 2019.

“Iya nggak apa-apalah. Yang nggak boleh itu kita gagalin peresmiannya,” tutup Santoso.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengusulkan ke DPRD tarif MRT Jakarta dipatok antara Rp 8.500 per 10 kilometer dan Rp 10.500 per 10 kilometer.

Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa KemenPUPR Bentuk 34 BP2JK

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi di Indonesia menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dengan unit kerja, sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik, diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.

Pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR mengimplementasikan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Sembilan strategi tersebut diantaranya, pertama yakni, reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ. Ke dua, memperkuat sumber daya manusia. Ke tiga memperbaiki mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Ke empat, pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan. Ke lima, pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Ke enam, mengurangi risiko di unit organisasi (Unor), balai dan satuan kerja. Ke tujuh, pembentukan unit kepatuhan internal. Ke delapan, pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor dan terakhir ke sembilan yakni countinuous monitoring atas perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

“KPK menyatakan bahwa penyimpangan terbesar terjadi pada PBJ. Kementerian PUPR setiap tahunnya memiliki sekitar 10.000 paket yang dilelangkan. Selain sebagai pengguna jasa, Kementerian PUPR merupakan pembina jasa konstruksi di Indonesia. Oleh karenanya kami membentuk BP2JK, unit kerja yang lebih independen di setiap provinsi yang akan melaksanakan PBJ seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR. BP2JK juga didukung oleh SDM yang independen karena terpisah dari unit kerja lain,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki menjelaskan, bahwa sebelumnya PBJ di Kementerian PUPR dilakukan oleh ULP yang diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS)/Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN di daerah dengan anggota bersifat adhoc lintas unit organisasi.

Sehingga Balai melaksanakan empat tugas yakni mulai dari merencanakan, melelangkan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan infrastruktur.

“Kini tugas pelelangan dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi. Tugasnya sangat berat, harus tahan godaan dan intervensi. BP2JK harus memiliki kredibilitas karena menjadi wajah Kementerian PUPR. Oleh karenanya saya mengusulkan kepada Menteri Keuangan bisa diberikan remunerasi khusus untuk BP2JK,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki meminta BP2JK untuk segera bekerja dengan integritas dan profesionalisme melakukan tender seluruh paket pekerjaan 2019. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, Menteri Basuki menginstruksikan agar ikut berkomitmen menghindari intervensi dalam proses pemilihan.

“Tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan meski tahun 2019 adalah tahun terakhir Kabinet Kerja. Saya ingin meninggalkan institusi Kementerian PUPR yang dapat dipercaya (kredibel), layak diapresiasi dan dibanggakan masyarakat,” pungkas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR dipercaya membelanjakan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 110,73 triliun. Sebanyak 78% atau sebesar Rp 89,3 triliun merupakan anggaran kontraktual.

Sebanyak 8.777 paket menggunakan PBJ yang akan dilakukan oleh BPPJK. Rinciannya 2.948 paket senilai Rp 46 triliun sudah kontrak, 3.472 paket senilai Rp 21,5 triliun proses lelang, dan 2.357 paket senilai Rp 21,1 triliun belum lelang.

Kementerian PUPR Targetkan 29 Bendungan Selesai Sampai Akhir 2019

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada periode 2015-2019 membangun 65 bendungan yang terdiri atas 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan untuk melaksanakan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni kedaulatan pangan dan ketahanan air.

Hingga tahun 2018, sebanyak 55 dari 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi dimana 14 bendungan diantaranya sudah rampung atau dalam tahap penyelesaian akhir konstruksi.

“Insya Allah tahun 2019 akan diselesaikan lagi sebanyak 15 bendungan. Sehingga sampai akhir 2019 akan selesai 29 bendungan. Tahun 2019 juga akan dimulai pembangunan 10 bendungan baru,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa untuk membangun bendungan tidak dapat selesai dalam satu atau dua tahun, namun membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun.

Sehingga sisa dari 65 bendungan yang dibangun akan selesai seluruhnya pada tahun 2023. Kebutuhan pembiayaan untuk membangun 65 bendungan tersebut diperkirakan mencapai Rp 82,5 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Menteri Basuki dari 7,2 juta ha lahan irigasi yang ada di Indonesia, hanya 11% yang mendapatkan suplai air dari bendungan.

Rampungnya 65 bendungan nanti akan menambah luas lahan pertanian yang mendapat suplai irigasi premium atau irigasi dari air bendungan menjadi 19%-20%.

Sementara 29 bendungan yang selesai akan memberikan suplai pada areal irigasi seluas 258.902 hektare dengan total kapasitas tampung 2,15 miliar m3, mereduksi banjir 5.720 m3/detik, suplai air baku 24,86 m3/detik dan potensi listrik 150 MW. Disamping itu kehadiran bendungan juga memiliki potensi pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

“Kenapa harus disuplai air bendungan, karena pola tanamnya bisa diatur, kalau tidak ada tampungan air, pola tanamnya sesuai dengan hujan yang ada. Sesungguhnya potensi air di Indonesia besar, namun keberadaanya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita butuh tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya bendungan untuk penampungan air,” ucapnya.

14 Bendungan yang telah selesai konstruksinya yakni Bendungan Rajui (Aceh), Jatigede (Jawa Barat), Bajulmati (Jawa Timur), Nipah (Jawa Timur), Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh) Teritip (Kalimantan Timur), Raknamo Tanju (NTB), Mila (NTT), Rotiklod (NTT), Logung (Jateng), Sei Gong (Kepri), dan Sindangheula (Banten).

Pada 2019 ada 15 bendungan yang ditargetkan selesai konstruksinya yaitu Bendungan Gongseng, Karalloe, Tapin, Passeloreng, Bintang Bano, Way Sekampung, Ladongi, Napun Gete, Ciawi, Sukamahi, Karian, Keureuto, Gondang, Marangkayu, dan Kuningan.

Sementara 10 bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2019 yakni Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Ameroro, Tiu Suntuk dan Bulango Ulu.

Pameran Produk Tekstil Peraga Expo Targetkan Transaksi 150 Juta Dolar AS

Suara.com – Peraga Expo kembali menggelar pameran industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) terintegrasi bertaraf internasional terlengkap yakni Indo Intertex – Inatex – Indo Dyechem – Indo Texprint 2019.

Ke empat pameran ini saling terkait sebagai satu kesatuan, Indo Intertex menampilkan berbagai permesinan dan peralatan untuk industri tekstil dan garmen, Inatex menampilkan bahan baku serat, benang, kain, aksesoris dan produk fashion serta produk Industri Nonwoven, Indo Dyechem menampilkan kimia tekstil, peralatan proses pewarnaan dan finishing, Indo Texprint menampilkan mesin-mesin cetak tekstil digital.

Pameran yang akan digelar di Jakarta International Expo-Kemayoran Hall A, C, dan D selama 3 (tiga) hari pada 28-30 Maret 2019 ini mengambil tema “Investasi Menyambut Making Indonesia 4.0”.

Era Industri 4.0 menuntut pabrik melakukan pembaharuan dan upgrade peralatan mesin dengan teknologi yang memiliki kemampuan presisi, cepat, murah dan mudah dalam operasionalnya serta ramah lingkungan, sehingga mendorong harga produk menjadi lebih efisien dan mampu bersaing.

“Pelaku bisnis TPT harus melakukan transformasi menghadapi era Industri 4.0. Pameran Indo Intertex – Inatex – Indo Dyechem – Indo Texprint 2019 adalah platform procurement, sourcing dan networking yang paling terpercaya bagi para pelaku industri TPT untuk mengeksplorasi bisnis, apalagi permintaan produk fashion di masyarakat terus berkembang,” ujar Direktur Peraga Expo, Paul Kingsen selaku ketua penyelenggara pameran.

Pada penyelenggaraan pameran yang sama pada tahun 2017, tercatat transaksi bisnis diantara peserta pameran mencapai angka 75 juta dolar AS dan pada tahun 2018 mencapai 120 juta AS.

Oleh karena itu, pada pelaksanaan yang ke-17 tahun ini, Peraga Expo menargetkan peningkatan transaksi mencapai 150 juta dolar AS dengan pengunjung sebanyak 15.000 orang pengusaha dan professional.

Untuk mengantisipasi antusiasme pengunjung dari Bandung sebagai sentra TPT terbesar, Peraga Expo menyediakan sarana transportasi berupa shuttle-bus dengan rute Bandung-JIExpo Kemayoran (pp) gratis selama 3 hari berlangsungnya pameran.

Menarik diketahui, PT Asia Pasific Rayon (APR) selaku produsen serat viscose terintegrasi pertama di Asia, untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pameran.

Selama 3 hari pameran APR akan menampilkan produk viscose berkualitas yang dalam pembuatannya mengaplikasikan inovasi teknologi berkelanjutan dan menggunakan fasilitas produksi berstandar dunia.

Keberhasilan APR diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku tekstil di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program pemerintah sektor industri tekstil dalam Making Indonesia 4.0, mencetak lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Selain pameran, digelar pula berbagai acara Seminar mengangkat topik-topik kekinian yang menarik mengenai sustainable industry dan creative industry 4.0 diselenggarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Nonwoven Indonesia (INWA) dan Komunitas Printing Indonesia (KOPI Grafika).

Ada pula seminar mengenai Start-up Fashion Business (online dan offline) dan Import material and export garment in fashion industry di Indonesia oleh kelompok IMPORTIR.ORG. Tak kalah meriahnya akan digelar lomba rancang & peragaan busana Indo Project Runway dan lokakarya cetak tekstil digital.

“Penting bagi pelaku bisnis TPT untuk hadir di acara ini guna meningkatkan wawasan mereka mengenai digitalisasi dan networking yang membentuk tren masa depan sehingga industri kita tidak menjadi sekedar tukang jahit namun menjadi trend leader, menggairahkan ekonomi sekaligus meningkatkan citra Indonesia di mata Internasional yang menjadi impian kita semua dan tentunya cita-cita Making Indonesia 4.0,” tutup Paul Kingsen.

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Petani Terdampak Banjir

Suara.com – Bagi petani yang sawahnya terdampak banjir, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian (Kementan)akan memberi bantuan. Bantuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sawah dengan asuransi tani dan sawah tanpa asuransi tani.

Adapun bantuan asuransi diberikan senilai Rp 6 juta per hektare. Selain bantuan dalam bentuk asuransi, Kementan juga memberikan bantuan benih.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy.

“Bagi petani yang sawahnya memiliki asuransi tani, pemerintah akan memberikan kompensasi senilai Rp 6 juta per hektare. Sementara untuk petani yang sawahnya tidak memiliki asuransi tani, akan diusulkan pemberian bibit gratis,” ujarnya, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Dia menjelaskan, kalkulasi kompensasi asuransi sudah diperhitungkan dan diperkiran cukup bagi petani untuk melakukan budi daya lahan, mulai dari pengolahan lahan, membeli benih, dan juga pupuk.

“Mengingat cuaca yang tidak menentu, kami terus mendorong petani mengasuransikan lahannya sebelum tanam, agar lebih aman dan nyaman dalam usaha taninya,” kata Sarwo Edhy.

Dia menjelaskan, banjir yang menerjang lahan persawahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, belum mengganggu aktivitas pertanian. Bahkan sejumlah daerah melaporkan sudah mulai panen.

“Itulah pentingnya mekanisasi pertanian. Kita harus siap selalu pompa air apabila terjadi banjir atau kekeringan,” ujarnya.

Jateng Mendata Jumlah Sawah yang Terendam
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, Suryo Banendro, mengatakan, setelah banjir yang menerjang di kabupaten selatan Jateng itu, pemerintah mendata jumlah sawah yang terendam. Banjir itu merendam ribuan hektare tanaman padi di delapan kecamatan.

Sebanyak 1.874 hektare  tanaman di Kabupaten Purworejo, Jateng, rusak akibat terendam banjir pada Minggu, 17 Maret 2019. Pemprov Jateng bergerak cepat, dengan menyiapkan fasilitas asuransi untuk pertanian yang gagal panen atau puso.

“Beberapa diantaranya terancam gagal panen atau puso, karena padi yang terendam banjir berusia 75 hari hingga menjelang panen. Kondisinya juga bervariasi. Ada padi yang hanyut karena derasnya banjir sebanyak 7,5 hektare, ada pula yang roboh sampai 2,5 hektare,” kata Suryo.

Pemerintah, lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan itu. Untuk tanaman padi yang gagal panen atau puso, Pemprov Jateng menyiapkan asuransi yang ditanggung oleh APBD maupun APBN.

“Semua sudah kami siapkan, alokasinya sudah ada, tinggal mengajukan. Saat ini masih dilakukan pendataan dan verifikasi oleh teman-teman di kabupaten. Nantinya para petani yang mengalami puso akan mendapat asuransi sebesar Rp 6 juta,” ujarnya.

Pada dana alokasi untuk asuransi, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran untuk membayar polis asuransi sumber APBD Provinsi itu berjumlah 7.761 hektare, sedangkan untuk polis asuransi dari APBN sebanyak 155 hektare.

“Kalau asuransi sumber APBD, semua polis asuransi yang menanggung pemerintah, namun kalau yang bersumber dari APBN, petani masih harus membayar polis asuransi sebesar Rp 36 ribu,” katanya.

Selain asuransi, pemerintah juga menyediakan bantuan bibit gratis melalui cadangan benih nasional maupun bantuan benih dari pemerintah daerah dan pusat.

“Ini prosesnya cepat, tinggal teman-teman dari kabupaten mendata dan mengajukan, maka akan langsung turun bantuan ini,” ujarnya.

Perbaikan irigasi yang rusak akibat banjir di Purworejo juga langsung dilakukan dengan cepat, agar pertanian kembali normal. Perbaikan dilakukan di beberapa lokasi, seperti di Kecamatan Pituruh, Bayan, dan lainnya.

Begitu juga di Kabupaten Magetan, lahan sawah yang terendam banjir pekan lalu akan mendapatkan klaim asuransi.

“Perusahaan asuransi sedang menghitung kerusakan,  yang mengalami kerusakan berapa, itu yang akan ditentukan mendapat klaim,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan TPHPKP Kabupaten Magetan, Edi Suseno.

Edi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengikutsertakan asuransi lahan persawahan warga yang rentan terdampak banjir sejak tiga tahun lalu. Luasan lahan pertanian di tiga desa yang telah mengikuti program asuransi seluas 300 hektare.

“Premi 80 persen dibantu pemerintah, sementara 20 persen dibayar oleh pemilik sawah,” ujarnya.

Upaya pemerintah Kabupaten Magetan mengikutsertakan ratusan lahan sawah dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani, mengingat hampir setiap tahun, sejumlah lahan di bantaran Sungai Madiun terdampak banjir.

“Klaim yang cair tidak menutup kerugian seluruhnya. Paling tidak petani bisa beli benih lagi, beli pupuk dan nggarap lagi,” ucap Edi.

Berdayakan Koperasi, Kemenkop dan UKM – IPB Tingkatkan Kerja Sama

Suara.com – Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menandatangani nota kesepahamanan. Nota kesepahaman ini ditandatangani Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring dan Rektor IPB, Arif Satria, bersamaan dengan peluncuran “Cooperative and Social Business Initiative (Cosbi) FEM IPB”, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

“Ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kita beberapa waktu lalu. IPB selain meneliti, juga ingin menerapkan hasil penelitiannya. Hal ini akan menjadi sempurna bila hasil penelitian bisa diterapkan di tengah masyarakat,” kata Meliadi, dalam sambutannya.

Acara tersebut dihadiri Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Abdul Kadir Damanik, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Rulli Nuryanto.

Meliadi menekankan, pihaknya bersama IPB akan mengembangkan technopreneur dan socialpreneur di lingkungan KUMKM. Ia menyebut, membangun keduanya lebih tepat melalui koperasi, yang berprinsip memberi keuntungan bersama dan perekonomian masyarakat sekitar ikut terangkat.

Kemenkop dan UKM bersama IPB juga pernah membahas untuk mendirikan lembaga pengkajian koperasi yang sekarang resmi terbentuk dengan nama “Cosbi”. Menurut Meliadi, banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan IPB, misalnya dengan Deputi Kelembagaan, yang bisa sama-sama mengembangkan penyuluh lapangan koperasi di seluruh Indonesia.

“Dengan Deputi Pembiayaan juga banyak program yang bisa dijalankan bersama. Dengan Deputi Restrukturisasi Usaha bisa juga dalam mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT, yang sampai saat ini sudah ada 61 unit PLUT di seluruh Indonesia,” jelas Meliadi.

Selain itu, lanjut Meliadi, bisa juga kerja sama dengan Deputi Pengembangan SDM dalam hal program pelatihan-pelatihan seperti kewirausahaan dan vocational.

“Semua bidang tersebut bisa kita jalankan bersama ke depan. Seluruh hasil penelitian IPB akan kita terapkan untuk pengembangan KUMKM,” lanjut Meliadi.

Ia yakin, MoU tersebut bisa langsung dijalankan. Contohnya, terkait technopark milik IPB dengan koperasi dalam memberdayakan para petani di Indonesia agar produksi sektor pertanian bisa meningkat.

“IPB merupakan think tank bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IPB mengungkapkan, kerja sama dengan Kemenkop dan UKM bisa menjadi energi positif dalam pemberdayaan KUMKM di Indonesia.

“MoU ini meliputi pendidikan, penelitian, hingga pengabdian masyarakat, terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia,” kata Arif.

Ia menyebut, IPB memiliki visi ke depan yang ingin menjadikan IPB sebagai universitas technopreneur dan socialpreneur.

Arif optimistis, kerja sama ini bisa menurunkan kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan kemampuan petani yang masih rendah melalui transformasi teknologi kepada petani.

Potensi Kerajinan Lokal Sulbar Perlu Ditingkatkan

Suara.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Mufidah Jusuf Kalla, mengimbau agar pembinaan dan pengembangan UMKM di Sulawesi Barat terus ditingkatkan. Ia juga minta para perajin untuk terus menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi, mengingat banyaknya potensi kerajinan lokal seperti kain tenun, kerajinan kayu dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan.

“Saya sangat mengharapkan agar peran Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Provinsi Sulawesi Barat terus ditingkatkan, dalam rangka mengetahui dan menggali potensi produk kerajinan yang dapat dikembangkan. Hal ini bisa dilakukan dengan memotivasi para perajin untuk dapat menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi,” ujar Mufidah dalam sambutannya, dalam acara Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas dan Tim Penggerak PKK, di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (19/3/2019).

Ia menyebut, perlu upaya nyata untuk mendorong para perajin agar lebih giat meningkatkan kualitas untuk menghadapi persaingan di pasar global.

“Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan produk-produk kerajinan yang berdaya saing, sehingga laku di pasar,” katanya.

Pada kesempatan itu, Mufidah juga mengingatkan agar para UMKM memperhatikan tren desain produk yang terus berubah dengan sangat cepat. Peningkatan kreativitas dan inovasi desain perlu dilakukan, namun tetap mempertahankan identitas tradisional agar nuansa warisan budaya tetap harmoni dengan tren kekinian.

Ia berharap agar Dekranasda selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas terkait, BUMN dan dengan tim penggerak PKK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Manajemen Usaha, Bintang Puspayoga, menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan perkuatan Sinergi Program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) dengan Dekranas dan tim penggerak PKK.

Kegiatan mencakup pembekalan tentang perkoperasian, kewirausahaan, akses modal, dan pemasaran kepada para pelaku usaha untuk UMKM, tim penggerak PKK, serta para pengrajin tenun Mandar Mamasa dan Sekomandi. Kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat produk unggulan dan kearifan lokal Mamuju, Sulbar.

Dalam acara tersebut, Mufidah dan para pengurus Dekranas meninjau 15 stan UKM di pameran mini UKM perajin se-Provinsi Sulbar. Produk yang dipamerkan antara lain, kain tenun lokal khas Provinsi Sulbar (tenun Sutra Mandar, Sekomandi, dan Sambu Mamasa), olahan pangan dan kerajinan.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan perajin dari enam kabupaten, namun juga perajin dari daerah terdampak bencana, seperti Palu dan Donggala, dan Sigi, sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah terdampak bencana.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari penyuluhan perkoperasian usaha bersama pra koperasi, konsultasi dan pembekalan sertifikasi hak cipta produk KUKM, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan vocation keterampilan teknis bagi SDM KUKM.

Selain itu, dilakukan juga pelatihan perkoperasian, sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir, program bantuan kredit usaha rakyat dari deputi pembiayaan, bantuan modal usaha untuk UMK pasca bencana dari Deputi Restrukturisasi, program bantuan wirausaha pemula dari Deputi Pembiayaan, penyerahan sertifikat hak cipta dari Deputi Produksi dan Pemasaran.

Pada kesempatan itu dilaksanakan pula bakti sosial berupa pemberian bantuan alat tulis sekolah kepada korban bencana banjir di Kelurahan Bebanga, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Makkarma.

Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar.

Starbucks Investasi Rp 1,4 Triliun untuk Startup Makanan dan Ritel

Suara.com – Perusahaan kedai kopi terbesar di dunia, Starbucks akan berinvestasi 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 1,4 triliun yang akan dikelola investor Tesla untuk perusahaan startup yang bergerak di makanan dan ritel.

Dikutip dari Reuters (21/3/2019), Chief Executive Officer Starbucks, Kevin Johnson menjelaskan perusahaan Valor Equity Partners yang akan mempromosikan perusahaan dengan spesialisasi bergerak di bidang pengembangan teknologi dan produk baru untuk industri makanan dan ritel.

“Kami terinspirasi oleh bisnis kreatif dan ingin mendukung wirausaha di masa depan,” ujar Kevin Johnson.

Dalam situs resmi Bank Indonesia tercatat kurs jual rupiah melemah, bahkan pada siang hari ini kurs jual rupiah mencapai level Rp 15.002 per dolar AS.[Suara.com/Muhaimin A Untung]Dolar Amerika Serikat (AS) [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Starbucks mulai berinvestasi untuk startup karena terinspirasi perusahaan seperti Tyson Foods. Mereka memulai pendanaan pada 2016 untuk mengembangkan protein nabati. Beberapa perusahaan seperti Pepsi dan Kraft Heinz melakukan hal yang sama.

Starbucks pada 2019 menargetkan pendapatan laba jangka panjangnya serta akan membeli saham sebesar 2 miliar dolar AS dan berkomitmen pemegang saham 25 miliar dolar AS hingga 2020.

Dampak bisnis di Amerika Serikat yang cukup lamban membuat pemegang saham mengadakan rapat tahunan. Agendanya melakukan perombakan toko dan mengenalkan makanan baru, serta minuman dingin untuk mendorong penjualan di toko-toko yang mengalahkan pasar dalam dua kuartal terakhir.

Bos BEI Harap Tekanan Politik Pilpres 2019 Tak Ganggu IHSG

Suara.com – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi berharap adanya pemilihan presiden (pilpres) tak menggangu kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG diharapkan bisa bergerak stabil pada masa pilpres ini.

Meski Begitu, Inarno melihat dibandingkan tiga masa sebelumnya, masa pilpres tidak mengganggu laju pergerakan IHSG.

Berdasarkan data RTI, IHSG hingga saat ini masih berada di kisaran 6.500-an. Pada penutupan hari ini berada di level 6.482 atau menguat 0,04 persen.

“Dalam waktu dekat ada pilpres pasti rekam jejak indeks gimana. Saya katakan bahwa untuk tiga pemilu sebelumnya korelasi tidak terlalu banyak. Jadi harapannya untuk tahun ini korelasi tidak terlalu banyak terhadap indeks kita,” ujar Inarno di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Kendati demikian, Inarno menuturkan banyak tantangan yang dihadapi pada tahun 2019, terutama dari faktor eksternal. Tantangan ini bisa mempengaruhi kondisi perekonomian domestik yang juga berpengaruh pada kondisi IHSG.

Dia menjelaskan, salah satunya kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed dan kebijakan bank sentral dunia lainnya yang juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG.

“Kemudian ketegangan dagang AS dan China yang hangat dan adem tiba-tiba itu tantangan kita, Proyeksi perlambatan ekonomi global 3,5 persen dari 3,7 persen,” tutur dia.

“Brexit juga belum selesai juga tantangan eksternal yang kita hadapi yang pengaruhi domestik kita. Terlepas dari eksternal itu, kita berupaya menjadi pusat perdagangan efek dan mendalami pasar,” tambah dia.

BUMN Tawarkan Peluang Magang Bersertifikat pada 9.000 Mahasiswa

Suara.com – Perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membuka kesempatan kepada 9.000 mahasiswa untuk mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat (PMMB) tahun ini.  Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan diri dan menjajal dunia kerja secara professional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program “BUMN Goes to Campus”,  yang dilaksanakan dalam rangka peringatan HUT Kementerian BUMN. Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan, PMMB ini didesain untuk membantu menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja dan mampu bersaing.

Adapun waktu pelaksanaan PMMB minimal enam bulan dan programnya diakui sebagai bagian dari SKS mahasiswa di kampus masing-masing.

“Tahun 2018, BUMN sudah punya PMMB dan berlangsung dengan sukses. Semangatlah untuk ikut magang bersama BUMN. Harapan kami, mahasiswa yang ikut dapat betul-betul merasakan manfaat BUMN, sehingga dapat memberi semangat kepada mahasiswa yang belum ikut PMMB,” kata Rini, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Kementerian BUMN berharap, PPMB ini menjadi langkah nyata link and match kurikulum PTN/PTS dengan kebutuhan industri yang telah lama diinisiasi dan diharapkan menjawab gap yang selama ini masih terjadi di lapangan.

Program ini sangat positif karena mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang nyata di dunia industri, mendapatkan sertifikat kompetensi, dan atau sertifikat industri, mendapatkan uang saku, serta memiliki kesempatan pertama jika ada program perekrutan di BUMN.

Program ini juga diharapkan menjadi langkah strategi meningkatkan kualitas lulusan PTN dan PTS dengan terjun langsung di industri untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di lingkungan pendidikan.

PMMB pertama kali dilakukan pada 20 Mei 2018 dan telah menyerap 1.687 mahasiswa dari 28 PTN dan PTS yang magang di 40 BUMN. Pada ini, 9.000 peserta magang dari 231 perguruan tinggi ditargetkan akan melaksanakan 2 batch, di mana pada batch-1 BUMN telah membuka 4.280 posisi di 113 BUMN.

Kementerian BUMN pun menargetkan jumlah mahasiswa magang di akhir tahun 2020 mencapai 20.000 dan tersebar di 143 BUMN di seluruh Nusantara. Pada program BUMN Goes to Campus itu, Rini jjuga memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas Siliwangi mengenai komitmen perusahaan BUMN untuk berkontribusi secara optimal kepada negeri dan menjadi agen pembangunan serta terus mendorong BUMN menjadi pemain dunia.

“Sebagai agen pembangunan, BUMN terus mendukung aktifitas pembangunan ekonomi dengan program pemerintah untuk menciptakan multiplier effect ekonomi nasional,” katanya.

Saat ini, menurutnya, 143 perusahaan negara terus berkembang dan telah bekerja nyata untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Misalnya, untuk konektivitas darat, BUMN telah memperbaiki 45 lokasi stasiun kereta, merehabilitasi jalur kereta 394,6 kilometer dan mereaktivasi 178,8 kilometer rel kereta di Jawa Barat.

Selain itu, BUMN juga tengah membangun LRT Jabodetabek dengan 18 stasiun dan 51,5 kilometer lintasan rel. Sedangkan jalan tol baru yang telah beroperasi juga telah mencapai 476 kilometer hingga akhir tahun 2018.

Tak hanya itu, BUMN juga telah membangun 27 pelabuhan baru dan menyiapkan 100 kapal pendukung tol laut.

“Dan salah satu yang terpenting adalah rasio elektrifikasi di Indonesia yang telah mencapai 97,2 persen, kemudian jaringan serat optik baru telah terbentang sepanjang 161 kilometer sehingga semakin memudahkan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia mengakses informasi,” ujar Rini.

Peresmian Rice Milling Unit (RMU)
Dalam kesempatan terpisah, Rini juga meresmikan pengoperasian dua pusat pengolahan gabah dan beras (rice milling unit/RMU) di Kabupaten Ciamis, yakni di Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Jamanis. RMU yang dibangun oleh 2 perusahaan BUMN, yakni Bank Mandiri dan BRI tersebut, merupakan bentuk dukungan perusahaan negara kepada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui konsep kewirausahaan petani.

Rini menjelaskan, konsep kewirausahaan petani mensinkronkan empat kegiatan petani, yaitu pra tanam, tanam, panen dan pascapanen dalam sebuah entitas bisnis berbentuk PT yang dikelola secara professional serta dimiliki oleh rakyat setempat , yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan BUMNDesa.

“Konsep ini akan dapat mendorong kemandirian petani, karena proses pengelolaan hasil tanam hingga pemasaran dilakukan oleh petani secara profesional dan diawasi secara bersama-sama, sehingga bisa didapatkan hasil yang optimal,” katanya.

Ia mencontohkan, RMU Pamarican yang telah selesai dibangun oleh Bank Mandiri pada September 2018, sudah bisa memproduksi hingga lebih dari 700 ton beras berkualitas baik hingga Februari 2019.Beras dengan brand “Si Geulis” itu telah dipasarkan secara online di blanja.com, tokopedia, bukalapak, jd.id, dan shopee.

BEI Tunda Penghapusan Saham Gocap, Ini Alasannya

Suara.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) menunda kebijakan pemberlakuan harga saham terendah pada tahun ini. Selama ini, harga saham terendah ditetapkan sebesar Rp 50 per lembar saham atau gocap.

Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo meyampaikan alasan penundaan ini dilakukan karena pihaknya masih ingin melihat kesiapan Anggota Bursa dan investor terkait dengan kebijakan ini.

“Saham gocap, sementara kita tunda dulu. Enggak jadi tahun ini. Kita mesti lihat environment-nya apa sudah sesuai, karena berkaitan dengan investor dan kesiapan mereka terhadap peraturan ini,” kata Laksono dalan konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Laksono menyampaikan, dari 629 saham yang diperdagangkan sebanyak 33 perusahaan yang memiliki nilai saham gocap dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 28 triliun.

Selain itu, Laksono juga menunda penghentian perdagangan secara otomatis (Auto Rejection) pada saham yang baru melantai bursa atau Innitial Public Offering (IPO) pada tahun ini.

“Kita sudah bicara, auto rejection itu masih pending, review melihat dampak dari electronic book building. Jadi Kita tunda untuk program tahun depan. Kan ada banyak perubahan juga,” tutup dia.

Sebelumnya, BEI berencana untuk menghapus pemberlakuan harga terendah atau saham gocap. Penghapusan ini untuk meningkatkan transparasi perdagangan saham.

Tiket Pesawat Mahal, Lion dan Garuda Diduga Biang Keroknya

Suara.com – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi penguasaan pasar oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group di industri transportasi penerbangan, maka kedua maskapai terbesar tersebut pun bisa bebas menentukan penjualan harga tiketnya.

Adapun tingkat penguasaan pasar industri transportasi penerbangan yang dikuasai oleh dua maskapai tersebut mencapai 96 persen.

“Saat menaikan dan menurunkan harga tiket, mereka bisa bersepakat. Diduga ada kartel antara keduanya,” katanya di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Nailul menduga, pihak Lion dan Garuda bersepakat untuk bersama-sama menaikan harga tiket hingga mengorbankan masyarakat umum sebagai pengguna.

“Permasalahan utama ya dugaan kartel dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Grup,” tegasnya.

Senada dengan Indef, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga ikut bersuara terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menuding adanya permainan kartel yang berupaya menaikan harga tiket pesawat. Maskapai dilibatkan untuk melakukan kesepakatan untuk menaikan harga tiket domestik.

Kendati demikian pihaknya masih menunggu penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel tarif tiket tersebut.

“Apakah kita tekan terus agar tarif pesawat turun semurah mungkin. Jadi tunggu saja hasil penyelidikan KPPU terkait dugaan kartel tarif,” ujarnya.

YLKI: Tekan Tiket Pesawat Turun Semurah Mungkin

Suara.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut bersuara terkait dengan mahalnya harga tiket pesawat domestik. Diketahui, harga tiket pesawat belum juga mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menuding adanya permainan kartel yang berupaya menaikan harga tiket pesawat.

Maskapai dilibatkan untuk melakukan kesepakatan untuk menaikan harga tiket domestik.

Kendati demikian pihaknya masih menunggu penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel tarif tiket tersebut.

“Apakah kita tekan terus agar tarif pesawat turun semurah mungkin. Jadi tunggu saja hasil penyelidikan KPPU terkait dugaan kartel tarif,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (20/3/2019).

Menteri Pariwisata, Arief Yahya sebelumnya menyebut, banyak ratusan penerbangan tertunda akibat mahalnya tiket pesawat. Rata-rata penerbangan yang tertunda adalah penerbangan domestik.

Akibat batalnya sejumlah penerbangan tersebut, berpengaruh buruk pada jumlah kunjungan wisatawan domestik.

Selain itu, Menteri Arief juga mengaku dikeluhkan oleh pemerintah daerah seperti Banyuwangi dan Aceh yang mengeluhkan harga tiket pesawat untuk rute ke daerahnya tak seperti biasanya.

“Tiket kalau di domestik terpengaruh, internasional tidak pengaruh. Kilometer yang dari internasional lebih murah. Disindir juga dari Bupati Banyuwangi, return tiket dari Banyuwangi-KL Rp 500.000,” pungkasnya.

RI Gembar-gembor Bangun Bandara Internasional, Siapa yang Diuntungkan?

Suara.com – Pemerintah terus membangun dan mengembangkan fasilitas bandara baik yang telah maupun belum ada untuk mengejar predikat Bandara Internasional yang harapannya bisa langsung disinggahi maskapai-maskapai internasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan atau warga negara asing ke Indonesia.

Tak heran jika pemerintah jor-joran menggelontorkan biaya untuk pengembangan bandara.

Anggota Ombudsman bidang transportasi, yang juga sebagai pengamat penerbangan, Alvin Lie menyebutkan, saat ini terdapat 18 Bandara Internasional yang aktif dan 14 bandara berstatus internasional yang tidak aktif.

“Dari 18 yang aktif, 11 bandara melayani SIN (Singapura) dan KUL (Kuala Lumpur), 4 hanya melayani KUL dan 3 hanya melayani SIN,” kata Alvin Lie kepada Suara.com, Rabu (20/3/2019).

Dari 18 Bandara Internasional yang aktif, setiap pekannya terdapat 621 penerbangan ke Kuala Lumpur dan 544 penerbangan ke Singapura.

Dari data penerbangan tersebut, timbul pertanyaan mengapa Bandara Internasional banyak di rute dua negara tersebut.

Padahal, jika melihat tujuan utama dibangunnya Bandara Internasional adalah agar ada penerbangan langsung dari negara-negara lain selain dua negara tersebut dari dan ke Indonesia.

“Kebijakan membuka sebanyak-banyaknya bandara berstatus Internasional tapi nyatanya hanya menjadi pengumpan/ feeder bagi SIN dan KUL, yang justru memperkuat posisi SIN dan KUL sebagai bandara Hub,” tutur Alvin.

Menurut Alvin, jika Bandara Internasional hanya menjadi pengumpan atau feeder saja, maka Indonesia hanya membesarkan Bandara Changi Singapura dan Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur saja.

“Devisa kita habis untuk membesarkan Changi dan KLIA. Sedangkan Bandara Soekarno-Hatta justru tidak mendapat pembelaan dalam upayanya menjadi bandara Hub,” kata Alvin.

Alvin menuturkan, Bandara Internasional di Tanah Air yang paling banyak dikunjungi Warga Negara Asing (WNA) hanyalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

“Sisanya didominasi penumpang domestik. Artinya, lebih banyak WNI yang ke luar negeri daripada warga negara lain datang ke Indonesia,” ucap Alvin.

Menurut Alvin, jika memang ingin mendatangkan turis seharusnya Indonesia membuka lebih banyak rute dari berbagai negara ke 3 sampai 4 bandara di Indonesia.

“Bukannya membuka sebanyak-banyaknya bandara internasional yang kemudian hanya berfungsi sebagai feeder/pengumpan bagi SIN dan KUL,” kata Alvin.

Berdasarkan hal tersebut, maka tak heran jika upaya memperbanyak Bandara Internasional saat ini hanya untuk semakin memperkuat posisi Singapura dan Malaysia saja di pasar transportasi udara.

“Kebijakan membuka sebanyak-banyaknya bandara berstatus Internasional tapi nyatanya justru memperkuat posisi SIN dan KUL sebagai bandara Hub,” cetusnya.

Dengan dikuasainya pasar transportasi udara Indonesia oleh Singapura dan Malaysia, maka tujuan utama dibuatnya Bandara Internasional hanyalah angan-angan semata.

Alvin menyebutkan, saat ini Kuala Lumpur berharap terhubung langsung dengan 12 Kota di Indonesia yakni Banda Aceh International Airport, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Minangkabau International Airport, Sultan Syarif Kasim II International Airport, Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II.

Adisumarmo International Airport, Ahmad Yani International Airport, Bandar Udara Internasional Adisutjipto, Bandar Udara Internasional Juanda, Bandar Udara Internasional Lombok, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Bandar Udara Syamsudin Noor.

“Apa yang mereka harapkan? Tidak lain adalah penumpang jemaah umrah dan penumpang tujuan internasional lainnya yang akan melanjutkan penerbangan dari KUL ke negara-negara lain. Bukan untuk benar-benar mendatangkan turis,” pungkasnya.

Ongkir JNE Naik Hingga 19 Persen, Berlaku Mulai Besok

Suara.com – PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menaikan ongkos kirim (ongkir) sekitar 19 persen yang mulai berlaku besok Kamis (21/3/2019).

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan, penyesuaian tarif, baik kenaikan maupun penurunan berlaku untuk pengiriman paket dengan kota asal maupun tujuan ke beberapa wilayah selain Jabodetabek dalam layanan Regular, OKE dan YES.

“Penyesuaian tarif pengiriman atau ongkir JNE kali ini, baik kenaikan maupun penurunan secara nasional di semua produk layanan, yang akan berlaku rata-ratanya adalah sekitar 19 persen,” ujar Eri.

Eri mengklaim, baru kali ini JNE kembali melakukan penyesuaian tarif secara nasional karena didorong oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Penyesuaian tarif pengiriman itu disebutnya sebagai langkah yang perlu dilakukan dalam menghadapi situasi saat ini.

“Beragam tantangan muncul, tapi peluang atau kemudahan dalam proses pengiriman juga bertambah dengan adanya pembangunan. Oleh karena itu, kami harus terus inovatif dan kreatif melalui strategi distribusi yang efektif dengan memaksimalkan penggunaan moda transportasi udara, darat, mau pun laut dalam mengirimkan paket seluruh pelanggan,” tuturnya.

Eri menambahkan, penyesuaian tarif pengiriman paket dilakukan demi mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta melanjutkan inovasi mau pun pengembangan di berbagai bidang.

“Tentunya langkah ini dijalankan dengan penuh pertimbangan maksimal,” katanya. (Antara)

Menteri BUMN Harapkan Kelas Kreatif Mampu Ciptakan Peluang Usaha

Suara.com – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I menggelar Kelas Kreatif BUMN 2019 yang melibatkan 1.000 peserta yang dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, jajaran Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana beserta jajaran Direksi Pelindo I.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT ke-21 Kementerian BUMN yang jatuh pada 13 April 2019 dan peringatan hari ulang tahun 143 BUMN secara bersama.

Kegiatan ini bertujuan sebagai program meningkatkan wawasan dan keterampilan serta kompetensi dalam menghadapi persaingan global.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian sejumlah kegiatan “Kerja Nyata BUMN” termasuk di bidang sosial dan edukasi yang menarik sepanjang Maret – April 2019.

Pelaksanaan kelas kreatif ini didahului dengan Seminar Motivasi yang diikuti oleh 1.000 pesera serta menghadirkan motivator nasional yang inspiratif, James Gwee Thian Hoe.

Kemudian dirangkai dengan pelaksanaan Kelas Kreatif BUMN yang dibagi menjadi empat kelas, yakni kelas digital marketing sebanyak 81 orang, kelas kuliner 81 orang, kelas make up 81 orang dan kelas barista 80 orang.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya, Eko Purwanto pemilik Lembaga Pendidikan IT dan Trainer IT, Megat Moulina pengusaha Memo Catering yang merupakan partner catering di pemerintahan Provinsi dan Kepresidenan, Luki praktisi dan dosen kecantikan di Univerisitas Negeri Medan serta Deni Wahyudi pemilik Kafe Ratawali yang merupakan salah satu Barista ternama.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN Rini Soemarno menyampaikan bahwa Kelas Kreatif BUMN ini merupakan salah satu Program BUMN Berbagi dan BUMN Hadir Untuk Negeri.

“BUMN harus bisa berbagi dengan masyarakat dan menciptakan program-program yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kelas kreatif BUMN ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk belajar hal-hal baru dalam memulai usaha. Semoga kegiatan ini betul-betul bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,” ujar Rini Soemarno.

Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menuturkan, Kelas Kreatif BUMN yang diselenggarakan oleh Pelindo I di Pekanbaru ini merupakan kelas kreatif yang pertama kali digelar oleh BUMN di Indonesia yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah kejuruan, mahasiswa, para pelaku UMKM dan masyarakat umum.

“Kami berharap selain mendapatkan suntikan motivasi, peserta juga dapat menyerap tambahan ilmu dari para pembicara yang ahli di bidangnya secara gratis,” kata Bambang Eka Cahyana.

Dalam Kelas Kreatif BUMN ini juga diisi dengan sesi tanya jawab peserta dengan beberapa CEO BUMN yang disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Bambang Eka Cahyana menambahkan, bahwa Kelas Kreatif BUMN yang menghadirkan tokoh inspiratif diharapkan mampu menjadi role model bagi para peserta yang mampu mendorong kreativitas untuk terus berinovasi.

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Pelindo I untuk turut menginspirasi masyarakat untuk terus berkarya positif dan mendukung kreativitas masyarakat yang nantinya mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional,” terang Bambang Eka Cahyana.

Hari Air Dunia, Menteri Basuki Ajak Milenial Jaga Lingkungan dan Air

Suara.com – Hari Air Dunia (HAD) diperingati setiap tanggal 22 Maret. Pada tahun 2019, peringatan HAD mengangkat tema internasional “Leaving No One Behind” yang diadaptasi dalam tema Indonesia “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”.

Terjadinya kekurangan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan dan bencana terkait hidrometeorologi serta rendahnya kualitas air akibat pencemaran menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, peringatan HAD merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha-usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan.

Momentum HAD digunakan oleh Menteri Basuki untuk mengajak generasi milenial untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dan air.

“Saya titip pesan kepada semua untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya air atau daya rusak air apabila lingkungan tidak dijaga. Kalau lingkungan dan air dirawat dengan tidak baik bisa menjadi musuh tetapi kalau dirawat dengan baik akan menjadi kawan,” kata Menteri Basuki.

“Perlakuan kita terhadap lingkungan akan meresonansi perlakuan lingkungan terhadap kita. Apabila terus terjadi penebangan liar maka akan terjadi kekeringan dan banjir,” Menteri Basuki menambahkan.

Menteri Basuki mengatakan, peristiwa banjir bandang di Sentani, Papua baru-baru ini yang mengakibatkan korban jiwa dan ribuan orang mengungsi, salah satu penyebabnya adalah perilaku dari manusia.

“Banyak terjadi bencana terkait Hidrometeorologi dikarenakan lingkungan dan air. Kepada anak muda yang punya inovasi dan kreativitas bagus jangan lupa untuk menjaga lingkungan dan air,” ujarnya.

Kementan Minta Petani Optimalkan Penggunaan Bantuan Alat Pertanian

Suara.com – Alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), diharapkan bisa dioptimalkan penggunaannya. Jangan sampai alsintan hanya disimpan di rumah atau dijual.

Hal ini dikemukakan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy. Ia berharap, alsintan dapat dikelola oleh sebuah unit bisnis kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan).

“Alsintan jangan sampai hanya disimpan di rumah atau dijual. Bantuan itu harus dioptimalkan supaya tepat sasaran,” katanya, saat “Penyerahan Bantuan dari KKP dan Bantuan Sarana Bidang Pertanian dari Kementan”, di PPN Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (18/3/2019).

Jika alsintan bisa dikelola dengan baik, maka akan memberi penghasilan tambahan bagi petani. Poktan atau gapoktan bisa membentuk UPJA, koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) untuk mengembangkan alsintan bantuan pemerintah.

“Seperti yang dilakukan kelompok mahasiswa di Sumatera Selatan yang mengelola alsintan dengan mendirikan KUB. Kurun tiga bulan, hasil dari sewa alsintan sudah mencapai Rp 170 juta,” jelas Sarwo.

Ia menambahkan, alsintan yang dikelola UPJA di sejumlah daerah sudah banyak yang berhasil. UPJA terbukti bisa memberikan nilai tambah kepada poktan atau gapoktan.

“Ada salah satu UPJA yang mengelola alsintan, kurun dua bulan bisa mendapatkan hasil dari sewa alsintan ke petani Rp 46 juta,” ujarnya.

Menurut Sarwo, bantuan alsintan ke petani harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kalau dulu petani membajak sawah dengan alat tradisional butuh waktu 5-6 hari per hektare, maka dengan memanfaatkan traktor, petani hanya butuh waktu 3 jam per hektare, sehingga penggunaan alsintan 40 persen lebih efisien,” tuturnya.

Alsintan kalau dikelola dengan baik bukan hanya mendorong indeks pertanaman (IP) petani dari yang semula 2 kali per tahun menjadi 3 kali per tahun, tapi juga meningkatkan produktivitas tanaman.

Untuk mendorong poktan dan gapoktan di Jembrana mengembangkan dan mengoptimalkan penggunaan alsintan, Kementan melalui Ditjen PSP memberi bantuan traktor roda dua sebanyak dua unit, kultivator 5 unit, dan alat panen tanaman 2 unit. Bantuan senilai Rp 650 juta tersebut diharapkan bisa dikelola secara berkelompok dengan baik.

Penumpang dan Pemberi Pinjaman Tetap Setia pada Ethiopian Airlines

Suara.com – Kecelakaan pesawat yang dialami Ethiopian Airlines tak membuat penumpang dan para pemberi pinjaman kabur. Keduanya tetap setia untuk mendukung serta memberikan pinjaman kepada Ethiopian Airlines.

Menurut perusahaan penerbangan ini, kepercayaan penumpang atas maskapai tetap stabil. Hal itu dilihat dari tak adanya pembatalan pemesanan tiket pesawat selepas kecelakaan.

Staf PBB berduka atas insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines yang merenggut 21 nyawa rekannya. (Foto: AFP)Staf PBB berduka atas insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines yang merenggut 21 nyawa rekannya. (Foto: AFP)

“Kami beroperasi seperti biasa. Merek kami menjaga levelnya, dan kami baik-baik saja,” kata juru bicara maskapai Ethiopian Airlines, Asrat Begashaw seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/3/2019).

Tak hanya penumpang, dua sumber perbankan dengan pengetahuan tentang masalah ini mengatakan, bank masih nyaman meminjamkan dana kepada Ethiopian Airlines.

“Ethiopian Airlines adalah perusahaan yang solid,” kata seorang pejabat yang tak disebutkan namanya, dari bank internasional yang membantu membiayai akuisisi beberapa pesawat Ethiopian Airlines.

“Tidak ada alasan untuk mengubah cara bank melihat risiko kreditnya pada saat ini,” lanjutnya.

Suara kepercayaan dari kreditur penting bagi maskapai, karena tahun-tahun ekspansi yang cepat, sebagian besar dibiayai oleh pinjaman internasional.

Selain itu, seorang bankir penerbangan top Eropa, mengatakan Ethiopian Airlines adalah maskapai penerbangan yang baik, dengan reputasi yang baik.

“Jadi kecuali itu (kecelakaan) adalah masalah utama uji coba atau pemeliharaan—dan masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu—mereka masih akan memiliki akses ke pembiayaan,” tambah sumber tadi.

Menkeu Sri Mulyani: APBN sampai Februari 2019 Masih Defisit

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi APBN pada Februari 2019 masih mengalami defisit.

Dia mencatat, defisit APBN 2019 pada Februari sebesar Rp 54,6 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, defisit APBN pada Februari 2019 lebih tinggi dibandingkan posisi Februari  tahun lalu yang sebesar Rp 48,31 triliun.

“Keseimbangan primer juga mengalami defisit sebesar Rp 20,6 triliun, yang juga sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp 13,38 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Wanita yang akrab disapa Ani menuturkan, defisit yang terjadi pada APBN 2019 ini karena posisi belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

Dari sisi belanja, papar dia, belanja negara pada Februari 2019 sebesar Rp 271,83 triliun atau naik 9,15 persen dibandingkan belanja tahun lalu periode yang sama sebesar Rp 139,4 triliun.

Kenaikan belanja negara didorong dari belanja pemerintah yang sebesar Rp 145,68 triliun, dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp 126,14 triliun. 

“Belanja negara itu tumbuh 9,2 persen dibandingkan belanja Februari tahun lalu. Ini hampir sama dengan pertumbuhan tahun lalu yang 10,4 persen. Berarti belanja negara hampir sama dari sisi realisasi totalnya. ” tutur dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, pendapatan negara pada Februari 2019 mencapai Rp 217,21 triliun. Angka itu meningkat 8,21 persen dibandingkan tahun lalu periode yang sama sebesar Rp 200,72 triliun.

“Dari sisi perpajakan sudah dikumpulkan Rp 177,24 triliun atau 9,92 persen dari target. Sementara PNBP sebesar Rp 39,91 Triliun.”

Rp 2,661 Triliun Sudah Disiapkan untuk Bayar Kenaikan Gaji PNS

Reza Gunadha | Achmad Fauzi

Rp 2,661 Triliun Sudah Disiapkan untuk Bayar Kenaikan Gaji PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). [Suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

“Sedangkan THR dibayar sebelum libur bersama. Kalau Idul Fitri tahun ini jatuh tanggal 5 Juni, bakal dibayar akhir Mei, tuturnya.

Bersiap! Bakal Ada Bus Tol Trans Jawa Rute Jakarta – Surabaya

Suara.com – Kementerian Perhubungan RI berencana membuka trayek bus yang melewati Jalan Tol Trans Jawa, dan ditargetkan tersedia sebelum Lebaran 2019.

Sementara ini, trayek baru yang direncanakan itu adalah jurusan Jakarta – Surabaya. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiadi mengatakan, sedang mengkaji rencana tersebut.

Hasil penelitian sementara menunjukkan, 90 persen publik tertarik kalau bus Jakarta – Surabaya bisa melalui Tol Trans Jawa.

“Skemanya jangan keluar dari Tol Trans Jawa, agar waktu tempuhnya cepat. Jadi, bus nantinya hanya melalui Tol Trans Jawa dari Jakarta sampai Surabaya,” kata Budi Setiadi di gedung Kementerian Perhubungan, Selasa (19/3/2019).

Sementara 10 persen warga yang menjadi objek kajian menunjukkan minat agar ada trayek bus Tol Trans Jawa yang menuju Kota Semarang atau Solo, Jawa Tengah.

“Ini bisa disiasati dengan membangun area peristirahatan di Semarang dan Solo. Jadi, di setiap rest area bus bisa menurunkan atau menaikkan penumpang.”

Rencana itu juga, kata dia, disambut positif oleh perusahaan-perusahaan otobus. Namun, pihaknya sedang membuat standarisasi untuk operator bus yang berminat.

“Kami akan membuat pembatasan busnya seperti harus premium, harus ada toilet, sabuk pengaman, WIFI,” jelasnya.

KPPU Didesak Selidiki Persaingan Bisnis Online Travel

Suara.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak menyelidiki kasus “hilangnya” tiket AirAsia di Online Travel Agent (OTA).

“KPPU harus selidiki kasus itu. Saya dengar KPPU tengah selidiki isu kartel juga di bisnis aviasi lokal, bisa jadi peristiwa “hilangnya” inventori AirAsia di OTA papan atas itu salah satu bukti baru bagi penyelidikan yang berjalan,” saran Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Selasa (19/3).

Menurut Heru, turunnya KPPU ke raibnya inventori di OTA hal yang harus dilakukan karena saat ini bisnis yang dijalankan startup tersebut tak memiliki regulator yang jelas.

“Di Indonesia ini OTA siapa yang atur? Kominfo, Kemenpar, atau Kemenhub? Gak jelas. Karena selama ini dibiarkan lebih ke Business to Business (B2B), harapan ya KPPU masuk,” katanya.

Namun Skift dalam investigasinya “menduga” adanya campur tangan dari pemain OTA lain untuk tidak menjual tiket dari AirAsia. Laporan terbaru Skift (18/3) menyatakan, tiket AirAsia tak hanya hilang di startup tetapi juga di beberapa platform online biro perjalanan di Indonesia. Dalam investigasi Skift, tiket AirAsia raib di 15 pemain online dan offline di Indonesia.

“Ini sangat menyedihkan, sejujurnya. Kami memiliki hubungan baik dengan AirAsia, saya kenal dengan AirAsia Indonesia. Tapi AirAsia tidak mau diatur oleh dua grup maskapai besar,” ujar sumber Skift dalam laporannya.

Utang Pemerintah sampai Februari 2019 Naik Jadi Rp 4,556 Triliun

Suara.com – Kementerian Keuangan Indonesia melansir posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2019 mencapai Rp 4.556,26 triliun.

Posisi utang tersebut itu meningkat 1,5 persen dibandingkan utang pada Januari 2019 sebesar Rp 4.498,56 triliun. 

Utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.775,79 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan posisi Januari Rp 3.702,77

Pada posisi kedua, utang negara disumbang oleh utang pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun atau lebih rendah dibandingkan akhir 2018 mencapai Rp 795,79 triliun.

Kalau dijabarkan lebih lanjut, utang pemerintah melalui SBN berdenominasi Rupiah pada periode Februari 2019 mencapai Rp 2.723,13 triliun. Sedangkan, utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.052,66 triliun.

Sementara pinjaman luar pemerintah pada Februari 2019 sebesar Rp 783,6l33 triliun, dan pinjaman dalam negeri pemerintah mencapai Rp 7,13 triliun.

Adapun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,33 persen. Level tersebut masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebesar 60 persen.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan pembiayaan atas utang pemerintah tersebut. Pada akhir Februari 2019, pemerintah telah membiayai utang sebesar Rp 198,36 triliun.

“Posisi akhir Februari kita memiliki kelebihan pembiayaan karena kita lakukan front loading, karena ini masalah strategi menghadapi ketidakpastian global.” kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (19/3/2019).

Kemenkominfo Kepoin Tol Langit Jokowi – Ma’ruf Amin

Suara.com – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Anang Latif mengartikan infrastruktur tol langit sebagai penunjang sinyal internet cepat.

Seperti diketahui, dalam Debat Capres 2019 Presiden Joko Widodo sering menyebut istilah infrastruktur tol langit, bahkan belum lama ini Ma’ruf Amin dalam debat cawapres juga menyinggung soal infrastruktur langit.

Dalam acara Talk Show Kemenkominfo TV yang berjudul Kepoin Tol Langit bersama Dirut @Baktikominfo, Selasa (19/3/2019) istilah tersebut digunakan untuk Proyek Palapa Ring.

Anang menuturkan, selain tol langit, jaringan antar sinyal juga akan diupayakan agar bisa diakses di lautan, sehingga diharapkan pada akhirnya Indonesia memiliki sinyal bebas hambatan.

“Tol langit itu sebagai perumpamaan, sebenarnya sinyal ke depan Indonesia akan mendapatkan sinyal dengan menghandirkan internet cepat jadi olah-olah sinyal tanpa hambatan,” ujar Anang.

Tol langit sendiri merupakan proyek Palapa Ring awal mula pada tahun 2005 namun gagal. Pada tahun 2015 dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dimulai kembali proyek Palapa Ring.

Anang menambahkan, Palapa ring sendiri dalam bentuk fisik yaitu jaringan stratotype. Dari 514 kabupaten di Indonesia baru 400 yang terjangkau dengan jaringan stratotype pada tahun 2015.

Untuk menyelesaikan proyek Palapa Ring sendiri ada tiga paket. Kemkominfo bekerjasama dengan tiga bidang mitra usaha bekerja secara paralel.

“Kalau dikerjakan satu mitra usaha kami tidak yakin akan selesai dikerjakan pada tahun 2019,” pungkasnya.

Sinyal Hilang di Stasiun Bawah Tanah MRT, Ini Kata Menkominfo

Suara.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ikut bersuara soal tak adanya sinyal telekomunikasi di Stasiun Bawah Tanah transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Menurut Rudiantara, saat ini memang belum semua sinyal operator yang masuk ke Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

Penelusuran Suara.com, hanya Telkomsel yang sinyal telekomunikasinya kuat, tetapi operator lain seperti Indosat dan XL mengalami gangguan, bahkan tidak terjangkau sinyal saat berada di Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

“Memang ada yang sudah masuk sampai underground tapi memang belum semua operator,” kata Rudiantara saat ditemui di Stasiun Bundaran HI MRT Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Pria yang akrab disapa Chief RA itu menuturkan, sebenarnya masuknya sinyal operator ke Stasiun MRT Jakarat merupakan proses bisnis.

Artinya, pihak pengelola PT MRT Jakarta terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk menyediakan sinyal di Stasiun Bawah Tanah MRT Jakarta.

Kendati demikian, Rudiantara mengaku telah berbicara soal hal ini dengan PT MRT Jakarta. Dia pun meminta ketersediaan sinyal tidak dibuat secara komersial atau melalui proses bisnis.

“Nah ini kan masalah bisnis sebenarnya. Bisnis to bisnis, antara operator dengan MRT. Sedangkan MRT menunjuk pihak ketiga. Tadi makanya saya bicara dengan MRT soal ini. Kalau bisa sih, namanya untuk pelayanan publik tidak harus komersial sekali,” ucap dia.

Salah satu penumpang MRT Jakarta, David (26) mengatakan, ketika memasuki stasiun bawah tanah di Bundaran Hotel Indonesia, sinyal internet tidak bisa ditangkap oleh gawainya.

“Saya mau coba ke Lebak Bulus, ini nggak ada sinyal, mau update instastory nggak bisa,” kata David di Stasiun Bundaran HI.

Seperti diketahui, MRT memiliki 11 stasiun transit, jalur dari Senayan – Bundaran HI melewati jalur bawah tanah sementara Senayan – Lebak Bulus naik melewati jalur atas.

Terungkap! Segini Gaji Wapres yang Akan Disumbangkan Sandiaga Jika Terpilih

Suara.com – Sandiaga Uno berjanji jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden (Wapres), dirinya tak akan memakan sepersen pun gaji yang didapatkannya.

Sandiaga berjanji seluruh gaji yang didapatkannya akan disumbangkan kepada orang miskin dan kaum dhuafa.

“Semua gaji saya akan diberikan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa. Allah sudah baik kepada saya, begitu juga Indonesia, sudah memberikan begitu banyak rezeki kepada kami dan keluarga,” kata Sandiaga di Lapangan Pema, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (18/3/2019) kemarin.

Hal serupa juga ternyata pernah diucapkan Sandiaga saat dirinya bertarung di kontestasi Pilgub DKI Jakarta saat berpasangan dengan Anies Baswedan.

Saat itu Sandiaga mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, seluruh gaji yang didapatkannya akan disumbangkan ke Badan Amil dan Zakat.

Terlepas dari janji Sandiaga soal gaji Wakil Gubernur DKI Jakarta, berapa sih besaran gaji yang bakal didapatkan Sandiaga jika dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden?

Sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif, Presiden dan Wakil Presiden, dalam Pasal 2 UU tersebut, tercantum bahwa gaji pokok Wakil Presiden adalah Rp 20.160.000 atau empat kali gaji pokok tertinggi pejabat selain Wakil Presiden.

Sementara, besarnya tunjangan jabatan yang diterima Wakil Presiden setiap bulannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2001 yaitu sekitar Rp 22.000.000.

Jika digabung gaji pokok dan tunjangan, maka Wakil Presiden RI mendapatkan uang sekitar Rp 42.160.000.

Tips Memulai Bisnis Sewa Apartemen

Suara.com – Bagi masyarakat urban perkotaan, tinggal disebuah apartemen saat ini menjadi pilihan utama. Lokasi yang strategis, serta didukung kelengkapan fasilitas, membuat tinggal di hunian vertikal merupakan pilihan yang logis.

Kondisi ini pun akhirnya dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan oleh para investor properti. Mereka membeli unit apartemen untuk mendapatkan keuntungan dengan disewakan. Rata-rata targetnya adalah para profesional muda ataupun ekspatriat.

Namun tentunya, menjalankan bisnis sewa apartemen ternyata bukan hal mudah. Mengapa? Karena ada banyak hal yang harus Anda perhatikan, salah menentukan strategi bisa-bisa, apartemen tidak laku disewakan.

Nah, bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis sewa apartemen, berikut tips menarik dari portal properti Lamudi bagi Anda yang ingin memulai bisnis sewa apartemen.

Lokasi Strategis
Semakin strategis lokasi apartemen Anda, semakin tinggi biaya sewa apartemen yang bisa diterapkan. Lokasi, bagaimanapun, adalah faktor penting dalam memilih apartemen, selain faktor fasilitas dan pembangunan daerah. Gabungan faktor-faktor ini dapat menjadi nilai jual yang penting yang patut dipertimbangkan.

Selain lokasi, faktor apalagi yang harus diperhatikan agar bisnis sewa apartemen berjalan lancar? Baca di halaman selanjutnya.

Mufidah Jusuf Kalla Minta Produk Kerajinan Sulbar Dikembangkan

Suara.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Mufidah Jusuf Kalla minta agar Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Barat meningkatkan perannya demi menggali potensi produk kerajinan yang bisa dikembangkan. Banyak kerajinan lokal yang sudah diciptakan, seperti kain tenun, kerajinan kayu dan lain sebagainya, yang bisa dikembangkan.

“Saya sangat mengharapkan agar peran Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Provinsi Sulawesi Barat terus ditingkatkan, dalam rangka mengetahui dan menggali potensi produk kerajinan yang dapat dikembangkan. Caranya dengan memotivasi para perajin untuk dapat menghasilkan produk-produk kerajinan yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi,” ujar Mufidah, dalam acara Sinergi Program Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas dan Tim Penggerak PKK, di Mamuju, Sulbar, Selasa (19/3/2019).

Ia mengatakan, perlu upaya nyata untuk mendorong para perajin agar lebih giat meningkatkan kualitas demi menghadapi persaingan di pasar global.

“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan produk-produk kerajinan yang berdaya saing, sehingga laku di pasar,” jelas Mufidah.

Selain itu, Mufidah juga mengingatkan agar para UMKM memperhatikan tren desain produk yang terus berubah dengan cepat. Menurutnya, peningkatan kreativitas dan inovasi desain perlu dilakukan, namun tetap mempertahankan identitas tradisional agar nuansa warisan budaya tetap harmoni dengan tren kekinian.

Ia berharap agar Dekranasda selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Dinas terkait, BUMN dan tim penggerak PKK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Manajemen Usaha, Bintang Puspayoga, menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan perkuatan Sinergi Program bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranas, dan tim penggerak PKK.

Kegiatan ini mencakup pembekalan tentang perkoperasian, kewirausahaan, akses modal, dan pemasaran kepada para pelaku usaha untuk UMKM, tim penggerak PKK, serta para pengrajin Tenun Mandar Mamasa dan Sekomandi. Kegiatan ini diharapkan dapat mengangkat produk unggulan dan kearifan lokal Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam acara tersebut, Mufidah dan para pengurus Dekranas meninjau 15 stan UKM di pameran mini UKM perajin se-Provinsi Sulbar. Produk yang dipamerkan antara lain, kain tenun lokal khas Provinsi Sulbar (tenun Sutra Mandar, Sekomandi, dan Sambu Mamasa), olahan pangan dan kerajinan.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan perajin dari enam kabupaten, namun juga perajin dari daerah terdampak bencana, seperti Palu dan Donggala, dan Sigi, sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah terdampak bencana.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari penyuluhan perkoperasian usaha bersama pra koperasi, konsultasi dan pembekalan sertifikasi hak cipta produk KUKM, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan vocation keterampilan teknis bagi SDM KUKM.

Selain itu, dilakukan juga pelatihan perkoperasian, sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir, program bantuan kredit usaha rakyat dari deputi pembiayaan, bantuan modal usaha untuk UMK pasca bencana dari Deputi Restrukturisasi, program bantuan wirausaha pemula dari Deputi Pembiayaan, penyerahan sertifikat hak cipta dari Deputi Produksi dan Pemasaran.

Pada kesempatan itu dilaksanakan pula bakti sosial berupa pemberian bantuan alat tulis sekolah kepada korban bencana banjir di Kelurahan Bebanga, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Makkarma.

Sementara itu, Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar turut berharap agar UMKM di daerahnya tumbuh dan masyarakat sejahtera.

Mau Ikut Mudik Gratis Kemenhub? Begini Cara Daftarnya

Suara.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan 1.200 bus gratis untuk mudik lebaran 2019. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, dibuka dua jenis pelayanan yakni secara online dan manual.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi menjelaskan, untuk pendaftaran secara online sudah bisa diakses mulai 20 Maret 2019. Sedangkan untuk pendaftaran secara manual bisa diakses paling cepat awal April 2019.

“Manual masih menunggu kontrak, tetapi kalau online sudah bisa diakses mulai besok,” ujar Budi Setiadi, Selasa (19/3/2019).

Untuk pendaftaran secara online bisa diakses melalui situs mudikgratis.dephub.go.id. Menurutnya, pendaftaran secara online masih sama seperti tahun lalu.

Untuk pendaftaran secara manual, pemudik diwajibkan melampirkan STNK motor dan KTP untuk mendaftar. Tahun 2019 ini Kemenhub menyediakan kuota 54 ribu orang pemudik.

“Pendaftaran manualnya ada di bawah Kementerian Perhubungan, di Dinas Perhubungan daerah, ini sedang direncanakan mendaftar lewat Alfamart,” tambahnya.

Untuk diketahui, Kemenhub menyediakan 40 tujuan kota untuk pemudik seperti Jawa Barat sebanyak 30 bus, Jawa Tengah 880 bus, Jawa Timur 35 bus dan Sumatera 25 bus.

Untuk kota tujuan pemudik di Jawa Barat disediakan seperti wilayah Cirebon, Banjar dan Ciamis. Untuk Jawa Tengah ada Yogyakarta seperti Pemalang, Pekalongan, Purwokerto sampai Kebumen.

Selain itu, untuk Jawa Timur kota tujuan pemudik yang disediakan seperti Madiun, Tuban, Mojokerto, Kediri, Malang dan Pacitan.

Terakhir, untuk pemudik yang akan menuju Pulau Sumatera, tujuannya ada ke Lampung, Palembang dan Padang.

Kemenhub Siapkan 1.200 Bus Gratis untuk Mudik

Suara.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menyediakan 1.200 bus gratis untuk mudik pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi. Budi menyebutkan, kuota yang diberikan meningkat dibanding tahun 2018 kemarin yang hanya 1.073 bus yang diikuti 45 ribu orang.

“Di tahun 2019 menjadi 1.200 bus diharapkan bisa sampai 54 ribu orang ada kenaikan 18 persen dari tahun lalu,” ujar Budi Setiadi di Gedung Kementerian Perhubungan, Selasa (19/3/2019).

Adapun tujuan Kemenhub mengadakan bus gratis ini untuk mudik lebaran 2019, supaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kecelakaan.

Selain menambah jumlah bus, Kemenhub juga menambah kota tujuan menjadi 40 kota di tahun ini. Seperti di Jawa Barat disediakan tiga kota, Jawa Tengah 25 kota, Jawa Timur enam kota dan Sumatera tiga kota.

“Sekarang 40 kota tujuan termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk Sumatera ada Lampung, Palembang dan Padang,” tambahnya.

Kemenhub menyediakan untuk wilayah mudik di Jawa Barat kuotanya sebanyak 30 bus, Jawa Tengah 880 bus, Jawa Timur 35 bus dan Sumatera 25 bus.

Untuk kota tujuan pemudik di Jawa Barat disediakan oleh Kemenhub seperti wilayah Cirebon, Banjar dan Ciamis. Untuk Jawa Tengah ada Yogyakarta, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto sampai Kebumen.

Terakhir, Jawa Timur kota tujuan pemudik yang disediakan seperti Madiun, Tuban, Mojokerto, Kediri, Malang dan Pacitan.

Kemenkop Gandeng BNI dan Perumnas Bangun Perumahan ASN

Suara.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan Bank BNI dan Perumnas, menyediakan perumahan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkop dan UKM, termasuk pegawai di dua Badan Layanan Umum (BLU), yaitu LPDB – KUMKM dan LLP – KUKM. 

“Program perumahan bagi ASN ini sudah lama kita bicarakan, dimana seluruh ASN bisa memiliki rumah, karena rumah merupakan kebutuhan primer,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, dalam acara penandatanganan MoU antara Kemenkop dan UKM dengan Bank BNI dan Perumnas, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Meliadi menambahkan, dengan bisa memiliki hunian sendiri maka ASN bisa bekerja lebih tenang dan fokus.

“Dengan dia tenang dan fokus dalam bekerja, maka saya yakin produktivitas ASN pun akan lebih meningkat,” ujarnya.

Ia menjelesakan, nantinya Perumnas yang akan menyediakan lahan dan membangun perumahan, sedangkan Bank BNI membantu ASN dalam hal pembiayaannya. Lokasi perumahan bagi pegawai Kemenkop dan UKM bernama Perumahan Perumnas Parayasa, di Kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, atau sebelah barat wilayah Serpong. 

“Parung Panjang merupakan daerah yang sedang berkembang dan memiliki prospek bagus,” kata Meliadi. 

Menurut Meliadi, fenomena pembangunan perumahan saat ini memang menjauh dari perkotaan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan tersebut harus mengutamakan sarana transportasi publik. 

“Itu sudah tepat, karena Perumahan Perumnas Parayasa ini akan memiliki stasiun kereta sendiri bagi transportasi penghuninya”, ujar Meliadi.

Meliadi berharap, kerja sama Tripartit ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga bisa menyasar ke gerakan koperasi di seluruh Indonesia untuk bisa memiliki hunian dengan kualitas bagus dan harga terjangkau. 

“Itu potensi yang luar biasa besar untuk bisa diwujudkan,” imbuh Meliadi.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM, Hardiyanto menambahkan, program pengadaan perumahan tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian kementerian bagi pegawai yang belum memiliki rumah sendiri.

 “Saya berharap program ini mendapat perhatian dan respons positif bagi seluruh ASN di lingkungan Kemenkop dan UKM. Apalagi, kredit perumahan berdurasi panjang, yaitu 20 – 25 tahun,” kata Hardiyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Perumnas, Anna Kunti Pratiwi mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen Perumnas dalam menyediakan hunian dengan harga terjangkau, terutama bagi seluruh ASN. 

“Kami menyediakan kualitas hunian dengan sarana dan prasarana terbaik, dengan harga terjangkau,” kata Anna.

Anna mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan sarana transportasi publik yang memadai berupa penyediaan stasiun khusus bagi Perumahan Perumnas Parayasa. 

“Ini sebagai bentuk antisipasi perubahan gaya hidup masyarakat yang berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” katanya. 

Direktur Retail Banking Bank BNI, Tambok S Simanjuntak mengatakan, Bank BNI memiliki produk khusus untuk pembiayaan perumahan, yaitu Griya BNI. 

“Produk Griya BNI ini tidak hanya membantu pembiayaan KPR untuk memiliki hunian, tapi bisa juga untuk renovasi rumah, top up kredit, take over kredit dari bank lain, pembelian apartemen, dan sebagainya,” ujarnya. 

Tambok memastikan bahwa produk Griya BNI akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pemohon (debitur). 

“Beberapa keringanan yang kita tawarkan, diantaranya uang muka 0 persen, provisi khusus 0,5 persen, bebas biaya administrasi dan apraisal, hingga keringanan tingkat suku bunga kredit. Saya berharap, kesempatan emas ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh ASN, khususnya ASN di lingkungan Kemenkop dan UKM,” pungkas Tambok.

Luhut Ungkap Alasan Mangkraknya Dermaga Cikahuripan Cisolok

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Cikahuripan, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Luhut meninjau langsung Dermaga Cikahuripan yang sudah lama mangkrak. Luhut menyebut mangkraknya dermaga tersebut, lantaran adanya kesalahan dalam pembuatan desain.

“Saya datang tadi ke sini atas permintaan pak Aji Troy (Ketua persatuan nelayan tradisional Kabupaten Sukabumi, red) mengenai Pelabuhan ini yang belum selesai. Saya dengar sudah enam tahun terbengkalai dan kita ingin selesaikan,” ujar Luhut seperti dikutip dari Sukabumiupdate.com jaringan Suara.com.

Menurut Luhut, pembangunan dermaga tersebut akan segera diselesaikan dan telah berkomunikasi dengan Deputinya. Bahkan sudah melihat desainnya yang dinilai ada kesalahan.

“Segera kita laksanakan, kayanya desainnya ada yang salah mengenai panjang dermaga ke tengah laut supaya jangan masuk sedimennya, ke tempat penampungan kapal, sehingga jadi darat,” tandasnya.

Mangkraknya dermaga tersebut membuat para nelayan selama enam tahun harus berenang menuju perahu atau ke darat karena adanya pondasi dermaga (breakwater).

“Setiap hari nelayan terpaksa pulang dan pergi dengan berenang pak, posisi perahu semuanya di tengah bukan di pinggir karena kontruksi bangunan penahan ombak atau Breakwater yang buruk dan memang belum jadi,” jelas tokoh nelayan Cikahuripan Aji Marpudin kepada Luhut.

Pria yang biasa disapa Aji Troy ini bahkan langsung mengajak Luhut melihat konstruksi dermaga yang mangkrak tersebut sesaat setelah tiba di lokasi kunjungan kerja.

“Enam tahun mangkrak membuat kehidupan nelayan di sini tak berjalanan, banyak dari kami nelayan yang beralih ke Palabuhanratu atau Ujung Genteng,” sambung Aji Troy.

Untuk diketahui, Dermaga ini mulai dibangun tahun 2001 namun terhenti di tahun 2013 kemarin.

“Kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, yang nelayan butuhkan saat ini pembangunan dermaga harus dituntaskan, karena sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi kami,” pungkas Aji Troy.

Jokowi: Kerugian Kemacetan Jabodetabek Rp 65 Triliun Pertahun

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan agenda lanjutan pembahasan kebijakan pengelolaan Transportasi Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dalam ratas tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Bogor Bima Arya.

“Pada ratas sebelumnya saya telah menugaskan pak wapres untuk mengkoordinasikan dengan seluruh menteri dan gubernur terkait dengan percepatan pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antar wilayah,” ujar Jokowi dalam ratas.

Kata Jokowi pada proses pengintegrasian sistem pengelolaan jaringan transportasi Jabodetabek tidak bisa ditunda. Jokowi menuturkan, akibat kemacetan yang terjadi di Jabodetabek berdampak pada kerugiaan negara yang sangat besar setiap.

“Bukan bertahun, tapi sudah berpuluh tahun dan seperti yang pernah saya sampaikan study Bappenas ditemukan angja kerugian Rp 65 triliun karena kemacetan di Jabodetabek setiap tahunnya,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu menyebut dari data yang diberikan Wakil Presiden dan kepala daerah terkait angka kerugian mencapai Rp 100 triliun.

“Dan bahkan pak apres, pak gubernur menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral lagi, ego kementerian, ego daerah, semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” tutur dia.

Dalam rapat Jokowi juga menekankan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antar moda baik Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) Transjakarta, kereta commuter line dan angkutan moda transportasi lainnya

“Saya meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan sangat mengurangi kemacetan yang ada di Jabodetabek dan kita harapkan dengan selesainya nanti MRT dan LRT, serta yang lainnya. Supaya akan mendapatkan layanan transportasi masa yang aman, nyaman dan lebih baik,” tandasnya.

Usai rapat, Jokowi dijadwalkan melakukan uji coba MRT dari stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia menuju stasiun MRT Lebak Bulus bersama menteri kabinet dan Gubernur Anies Baswedan.