Harga Buyback Emas Antam Tembus Rp 600.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa (26/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 672.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga jual Senin (25/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 600.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Senin kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 360.500.

– emas 2 gram Rp 1.293.000.

– emas 3 gram Rp 1.918.000.

– emas 5 gram Rp 3.180.000.

– emas 10 gram Rp 6.295.000.

– emas 25 gram Rp 15.630.000.

– emas 50 gram Rp 31.185.000.

– emas 100 gram Rp 62.300.000.

– emas 250 gram Rp 155.500.000.

– emas 500 gram Rp 310.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 621.600.000.

Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi

Suara.com – Untuk memberikan keterampilan dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), Kementerian Sosial (Kemensos) membekali 50 eks napi dengan kegiatan bimbingan pengembangan agrobisnis.

“Kegiatan pelatihan agrobisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan, melatih, dan memotivasi BWBP agar dapat mandiri menentukan bidang usaha yang dipilih, sesuai dengan pelatihan agrobisnis yang telah dipelajari,” kata Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019).

Mensos menyatakan, BWBP atau eks napi seringkali dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial, seperti kehidupan ekonomi yang sangat terbatas, mengalami stigma, dan diskriminasi dari lingkungan termasuk keluarganya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan advokasi dan solusi berupa pembinaan BWBP, yang menjadi salah satu sasaran program PMKS.

Data Kemensos menunjukkan, jumlah BWBP mencapai ratusan ribu orang.

“Jumlah eks narapidana atau BWBP, hingga saat ini mencapai 109.487 orang. Angka ini tentu mengejutkan kita semua,” ujarnya.

Agus minta hadirin untuk membayangkan jika ratusan ribu BWBP tersebut tidak mendapatkan upaya penanganan dari pemerintah. Bila kondisi ini tidak diatasi, kata Mensos, ada kemungkinan mereka akan kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum mereka tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.

“Eks narapidana ini kebanyakan berasal dari keluarga pra-sejahtera, yang tak mustahil akan mengulanginya kalau tidak dicarikan solusinya. Tidak ada kata terlambat,” kata Mensos.

Ia menyemangati para peserta diklat agar tidak berkecil hati terhadap masa lalu.

“Masa depan kita terlalu indah,” katanya.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019). (Dok : Kemensos)Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019). (Dok : Kemensos)

Agus mengingatkan, ajang diklat ini merupakan titik awal dimana para eks narapidana mendapat bekal keterampilan yang sangat bermanfaat bagi masa depan. Mensos meminta peserta diklat untuk membuktikan bahwa mereka adalah aset.

“Saya mengharapkan para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan bersungguh-sungguh dan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk bersama-sama memulai kehidupan baru,” kata Mensos.

Ia berpesan kepada peserta diklat untuk menyadari pentingnya keluarga dan masyarakat, sehingga mereka memandang peserta diklat sebagai aset, bukan sebaliknya. Mensos juga mengimbau seluruh pihak terkait, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, agar bersama-sama melakukan upaya penanganan BWBP atau eks napi, sehingga dapat diterima sepenuhnya oleh lingkungan masyarakat.

Tujuan kegiatan rehabilitasi sosial BWBP melalui pengembangan usaha kemandirian di bidang agrobisnis adalah melatih dan mempersiapkan BWBP menjadi petani di masa depan yang tangguh dan mandiri dan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan usahanya di bidang agrobisnis sesuai dengan pelatihan yang didapat.

Bimbingan di bidang agrobisnis ( pertanian, peternakan dan perikanan terpadu ) angkatan ke-5 ini diikuti 50 orang dari Jawa Tengah. Seluruh peserta akan mendapatkan pelatihan selama 2 minggu lebih, dengan berbagai jenis keterampilan.

Ikan Cupang Naik Daun Lagi! Yuk Cari di Sini

Suara.com – Berkunjung ke sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat merupakan surganya pecinta ikan hias air tawar jenis cupang. Berbagai ikan cupang mulai dari lokal dan luar negeri dijual di tempat ini.

Bila masuk ke lantai pertama terlihat berjejer puluhan ikan hias yang dipajang menggunakan aquarium kaca kecil mulai ikan cupang hias hingga cupang untuk kontes.

Berbagai jenis ikan cupang tersusun rapi berdasarkan jenisnya. Seperti di rak pertama terlihat ikan jenis halfmoon tersusun rapi dan rak kedua berjejer ikan cupang jenis serit.

Deretan ikan cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)Deretan ikan cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)

Petugas pengelola sentra ikan hias Slipi, Marzuki (53) menjelaskan, jenis ikan yang dijual ada empat macam seperti halfmoon, plakat, double tail dan serit. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu.

“Ikan cupang di sini modelnya banyak yang baru-baru dari empat jenis bisa dikawin silang jadi corak yang baru, harganya tergantung warna ikan sama coraknya,” ujar Marzuki saat ditemui Suara.com.

Warna favorit ikan cupang yang paling banyak dicari kombinasi emerand seperti kuning, biru dan merah.
Menurutnya pengunjung yang datang lebih suka dengan model ikan baru hasil dari kawin silang dari jenis yang sama.

Seperti ikan cupang jenis plakat blue rim menjadi incaran paling banyak pembeli. Dengan didominasi warna putih di badan dan warna biru pada sirip bisa bandrol dengan harga Rp 200 ribu.

Meskipun jenis ikannya lama, namun corak warna yang baru membuat pengunjung tertarik untuk membeli. Selain itu hasil budidaya ikan di sentra ini mulai dilirik hingga keluar kota.

“Warna tergantung bibitnya bagus atau tidak, kalau bibitnya bagus warnanya jadi bagus juga harga jualnya jadi tinggi,” tambahnya.

Sentra promosi ikan hias Slipi ini buka setiap hari mulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Biasanya ramai dikunjungi setiap hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.

Pengunjung bisa menawar dan memilih terlebih dahulu sebelum membawa pulang ikan cupang. Selain itu pengunjung bisa memesan ikan cupang dengan model tertentu yang disesuaikan dengan harga.

Petani Produktif Tanpa KUR Bisa Ajukan Pinjaman UMi

Suara.com – Petani yang memiliki usaha produktif tapi tidak mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), disarankan untuk ikut serta dalam pembiayaan Usaha Mikro (Umi). Layanan tanpa agunan, mudah, dan cepat ini difasilitasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu. 

Pernyataan ini disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Joko Hendrato..

“Bagi mereka yang punya usaha produktif termasuk petani, namun tidak memiliki agunan, kita ikut mengembangkan pembiayaan usaha mikro (Umi), bekerja sama dengan lembaga pembiayaan yang sudah ada, dengan prinsip meningkatkan (enhanching) dan memperkuat (empowering),” ujarnya, dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pelaksanaan FPPS di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/3/2019).

Untuk penyaluran dana pembiayaan usaha mikro tersebut, Kemenkeu membentuk Badan Layanan Umum Pengembangan Investasi Pemerintah (BLU – PIP). BLU tersebut bekerja sama dengan tiga perusahaan penyalur pembiayaan UMi, yakni PT PNM, PT Bahana Artha Fentura dan PT Pegadaian.

“Tiga mitra BLU – PIP tersebut mengembalikan dana yang disalurkan kepada Kemenkeu, dengan bunga maksimum 4 persen,” tambah Joko.

Bunga tersebut digunakan untuk biaya administrasi, sosialisasi dan penjaminan investasi, agar dana yang ada bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

Fasilitas ini dimulai pada 2017. Adapun jumlah ketersediaan dana untuk pembiayaan usaha mikro dari APBN sebesar Rp 7 triliun, yang terdiri dari Rp 1,5 triliun pada tahun 2017, Rp 2,5 triliun pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebanyak Rp 3 triliun.

Tahun lalu lembaga ini telah membiayai 307 ribu nasabah usaha mikro, dan sampai saat ini totalnya mencapai 846 ribu nasabah, dari total usaha mikro di Indonesia yang diperkirakan mencapai 44 juta nasabah.

“Para petani bisa mengkases dana Umi melalui PNM, Pegadaian atau Bahana Artha Fentura, dengan plafon pembiayaan maksimum Rp 10 juta per usaha mikro,” ujar Joko.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan petani untuk mendapatkan pembiayaan UMI tanpa agunan dari BLU – PIP di bawah Kemenkeu. Pertama, secara individu, para petani bisa menjadi anggota PT PNM.

“Syaratnya, mereka harus punya usaha produktif. Petani yang menanam padi, jagung dan kedelai adalah termasuk punya usaha produktif,” katanya.

Kedua, petani yang sudah berkelompok seperti bergabung dalam kelompok tani (poktan) dapat mengakses pembiayaan usaha mikro melalui PT Pegadaian. Ketiga, petani yang sudah berkelompok dalam bentuk koperasi pertanian (koptan), atau memiliki Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) bisa mengakses pembiayaan usaha mikro tanpa agunan melalui PT Bahana Artha Ventura.

Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian (Kemenkeu), Sri Kuntarsih menyambut baik kehadiran BLU – PIP Kemenkeu. Dia pun mengajak untuk bermitra dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang menjadi binaan Kementan, di antaranya LKMA Karya Baru Bersama di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Langkah-langkah yang dilakukan Kementan untuk menjadikan LKMA seperti itu, pertama, menghubungkan petani ke bank-bank pemerintah melalui sosialisasi kepada petani agar mau menggunakan fasilitas KUR yang bunganya sangat rendah, yakni 7 persen per tahun.

Kementan berharap, pinjaman KUR yang didapatkan petani bisa untuk budi daya pertanian dalam arti luas, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan usaha lainnya.

“Sebagai penghubung petani dengan perbankan, maka LKMA akan mendapatkan jasa dari perbankan,” ujarnya.

Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) juga tengah menyiapkan BLU pembiayaan. Badan ini berperan melakukan pembiayaan bagi sektor pertanian.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2005 tentang Keuangan Negara, Badan Layanan Umum, BLU merupakan lembaga yang tidak berorientasi profit, sehingga lewat BLU, pemerintah berperan mendorong modernisasi sektor pertanian, terutama dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Sri Kuntarsih mengungkapkan, lewat BLU, Kementan akan membantu kesulitan para petani, terutama terkait restrukturisasi alat dan mesin pertanian. Hal ini dilakukan agar para petani dapat mengajukan kredit, terutama yang berkaitan dengan pembelian alat-alat produksi.

“Selama ini, perbankan jarang bersedia memberikan kredit alat pertanian dan mesin. Rata-rata diberikan banyak untuk budidaya,” ujarnya.

Ia menilai, penggunaan alat dan mesin pertanian mutlak dibutuhkan sektor pertanian untuk mendongkrak produktivitas dan efisiensi yang masih rendah.

Sri Kuntarsih menambahkan, pembahasan teknis pembentukan BLU Pertanian sudah dilakukan intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia berharap, BLU pembiayaan tersebut sudah berdiri tahun ini.

“Apalagi tahun ini kajiannya sudah selesai. Untuk pembiayaan BLU pertanian, pemerintah menyediaan anggaran Rp 250 miliar. Sampai empat tahun ke depan, kami harapkan bisa membesar hingga Rp1 triliun,” kata Sri.

Pesawat Jatuh, Ethiopian Airlines dan Qatar Airways Tetap Percaya ke Boeing

Suara.com – CEO maskapai penerbangan Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam masih memberikan kepercayaan kepada Boeing pasca jatuhnya Boeing 737 Max 8 di Addis Ababa yang menewaskan 157 orang.

Dikutip dari CNBC, melalui pernyataan tertulisnya Gebremariam tidak mau berspekulasi tentang penyebab kecelakaan yang penyelidikannya masih terus untuk mengungkap penyebabnya.

Gebremariam menuturkan, prosedur pelatihan maskapai penerbangannya dan mencatat pilot yang menerbangkan Boeing 737 Max 8 telah dilatih melalui layanan Boeing dan petunjuk kelayakan udara darurat yang dikeluarkan Federal Aviation Administration (FAA).

“Biar saya perjelas, Ethiopian Airlines percaya pada Boeing. Mereka telah menjadi mitra kami selama bertahun-tahun,” ujar Gevremariam, Senin (25/3/2019).

Selain Ethiopian Airlines, CEO Qatar Airways, Akbar al-Baker juga mengatakan masih memiliki kepercayaan pada Boeing untuk bisa memperbaiki pesawatnya.

“Kami memiliki kepercayaan terhadap pesawat Boeing dan kami yakin mereka akan menemukan masalah yang mereka miliki yang masih dalam penyedikan,” ujar Akbar al-Baker.

Sebelumnya, Wakil Presiden Pemasaran Pesawat Komerisial Beoing, Randy Tinseth sampai saat ini masih menunggu pengesahan pada pembaruan perangkat lunak dan pelatihan kontrol penerbangan yang akan dilakukan oleh FAA.

Tarif MRT Rp 8.500, YLKI: Cukup Adil dan Terjangkau

Suara.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, keputusan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta yang memutuskan harga tarif rata-rata Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500 sudah adil dan terjangkau.

Tulus mengatakan, besaran tarif tersebut dinilai sudah mengakomodasi kebutuhan publik Jakarta.

“Besaran tarif Rp 8.500, yang berbasis distance based, juga merupakan skema tarif yang cukup fair dan akomodatif bagi kepentingan konsumen,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Selasa (26/3/2019).

YLKI menyarankan, MRT harus mulai memikirkan langkah strategis selanjutnya seperti gencar mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke MRT.

“Tanpa upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, maka kepeminatan pengguna ranmor pribadi untuk migrasi ke MRT akan minim,” jelasnya.

YLKI juga meminta adanya integrasi transportasi yang diatur oleh Pemprov DKI untuk menghubungkan semua moda transportasi di Jakarta.

“Mendesak untuk adanya transportasi pengumpan yang mengintegrasikan dengan stasiun MRT. Dan adanya tiket MRT yang terintegrasi dengan tiket transportasi pengumpan seperti TransJakarta,” tutupnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen MRT Jakarta juga harus belajar atas permasalahan yang dialami LRT Palembang yang hingga kini belum optimal kinerjanya, karena masih minimnya minat penumpang.

Meski Berpeluang Naik, IHSG Diprediksi Masih Akan Terkoreksi

Suara.com – Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bakal mengalami koreksi lanjutan setelah kemarin ditutup melemah 1,75 persen ke level 6.411.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD masih membentuk pola golden cross di area negatif. Selain itu, Stochastic dan RSI sudah berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola long black opening marubozu candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.376 hingga 6.342. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.460 hingga 6.508,” kata Nafan di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Sementara itu, Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko memprediksi koreksi pada IHSG bakal mereda, sehingga IHSG bisa bergerak ke level 6.550.

“Kami melihat koreksi dan konsolidasi IHSG akibat tekanan volatilitas regional sudah selesai sekarang waktunya untuk trend naik ke 6.510-6.550 yang sempat tertunda berjalan kembali,” imbuh Yuganur.

Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Peneliti LIPI di Cibinong

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus meningkatkan ketersediaan hunian layak melalui pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (Rusun).

Pada tahun 2015 – 2018, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan telah membangun Rusun sejumlah 728 tower dengan total 44.893 unit.

Untuk tahun 2019 ditargetkan pembangunan sejumlah 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total rumah susun yang terbangun pada tahun 2015 – 2019 sejumlah 865 tower atau 51.766 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun disamping untuk MBR, juga diperuntukan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.

Hal ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR.

Pembangunan Rusun bagi ASN, TNI, dan Polri dilakukan karena banyak ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki hunian yang layak atau bertugas di kawasan perbatasan.

Ketersediaan hunian akan turut mendukung ASN, TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu rusun yang telah selesai dibangun tahun 2018 untuk tempat tinggal para ASN adalah Rusun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor.

Rusun yang berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut diperuntukan bagi para pegawai dan peneliti LIPI yang bertugas di Kebun Raya Cibinong dan sekitarnya.

Rusun tersebut dibangun setinggi empat lantai sebanyak 58 unit kamar tipe 36. Anggaran untuk pembangunan rusun ini berasal dari dana APBN sebesar Rp 16,8 miliar.

Pembangunan Rusun LIPI Bogor dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Rusun telah dilengkapi dengan jalan lingkungan, drainase, dan setiap unitnya tersedia meubelair, yakni lemari, tempat tidur, meja, kursi, dapur dan toilet.

Penghijauan Rusun

Untuk menambah kenyamanan penghuni rusun, Kementerian PUPR melakukan penanaman 120 pohon di Rusun LIPI Bogor.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Air Dunia 2019, sekaligus bagian dari upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air.

“Penanaman pohon juga akan meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan tatanan air. Sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif menanam dan merawat pohon,” ujar Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknis LIPI Agus Haryono berterima kasih atas bantuan pembangunan rusun untuk para peneliti muda LIPI sejak tahun 2013, dengan total sudah terbangun tiga tower di Cibinong.

“Di Cibinong total terdapat enam pusat penelitian LIPI. Para peneliti muda diberikan fasilitas tinggal di rusun selama lima tahun. Diharapkan setelah itu, para peneliti tersebut sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli rumah sendiri,” ujar Agus.

KemenPUPR Bangun TPA Banjarbakula untuk Kelola 790 Ton Sampah Tiap Harinya

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendorong pengelolaan sampah di daerah dengan membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala regional.

Pembangunan TPA merupakan bagian dari sistem sanitasi perkotaan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga dari masyarakat.

Salah satu yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah TPA Sampah Regional Banjarbakula seluas 16 hektare yang terletak di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pembangunan TPA Sampah Regional sangat efisien dalam mengolah sampah kawasan. Namun program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, terutama dalam penyediaan lahan,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

TPA Banjarbakula dibangun sejak 12 Mei 2017 dan telah rampung pengerjaan pada 30 November 2018 dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar dalam bentuk kontrak tahun jamak (multi years contract) 2017-2018.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan area tampungan sampah, pembangunan unit pengolahan air lindi, bangunan pencucian kendaraan, garasi, jalan operasional, jembatan timbang, pengadaan aliran listrik, pos jaga, bangunan gerbang TPA, pagar keliling, dan penyediaan air bersih.

TPA Regional Banjarbakula mampu menampung 790 ton per hari timbunan sampah yang dihasilkan oleh 475.000 jiwa di 5 Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan Banjarbakula, yakni Kota Banjarmasin (440 ton/hari), Kota Banjarbaru (200 ton/hari), Kabupaten Banjar (70 ton/hari), Kabupaten Barito Kuala (40 ton/hari), dan Kabupaten Tanah Laut (40 ton/hari). TPA Banjarbakula akan dikelola Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).

74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di KemenPUPR untuk Badan UKM

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Maret 2019, yakni realisasi keuangan sebesar 6,59% atau sebesar Rp 7,3 triliun dan realisasi fisik sebesar 7,13%.

Dari jumlah Rp 110,7 triliun tersebut, jumlah paket kontraktual termasuk kontrak Multi Years Contract (MYC) sebanyak 8.755 paket dengan nilai Rp 88,5 triliun.

Progres lelang hingga 24 Maret 2019, dari nilai paket kontraktual 2019 sebesar Rp 88,5 triliun yang terbagi dalam 8.755 paket, sudah terkontrak sebanyak 3.462 paket (39,5% dari jumlah paket) dengan nilai Rp 49 triliun (55,4% dari pagu).

“Sisanya 5.293 paket senilai Rp 39,5 triliun dalam proses lelang sehingga progres ini akan berubah setiap harinya. Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi nasional juga mendengarkan aspirasi masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kemampuan kontraktor dan konsultan kecil dan menengah. Sehingga dengan kebijakan pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR, jumlah paket pekerjaan lebih banyak untuk klasifikasi badan usaha kecil menengah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI mengenai Pelaksanaan Aggaran TA 2019 Triwulan I di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (25/3/2019).

“Dengan kebijakan ini maka pengusaha kecil dan menegah di daerah mendapat porsi lebih banyak. Untuk jasa konstruksi, kontraktor besar tidak boleh ikut pelelangan untuk pekerjaan di bawah Rp 100 miliar,” Basuki menambahkan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Turut hadir mendampingi Menteri PUPR yakni para pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PUPR.

Menteri PUPR menjelaskan dari total jumlah paket jasa konsultansi 2.744 paket dengan nilai pagu Rp 9,9 triliun, untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp 1 miliar bagi badan usaha kecil sebanyak 1.148 paket (42%) senilai Rp 703 miliar.

Untuk nilai pekerjaan diatas Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar untuk dikerjakan badan usaha klasifikasi menengah sebanyak 869 paket (32%) senilai Rp 1,4 triliun dan paket jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar untuk klasifikasi besar sebanyak 727 paket (26%) senilai Rp 7,8 triliun.

Sementara untuk pekerjaan konstruksi dari total 5.552 paket, untuk nilai pekerjaan klasifikasi kecil yakni sampai dengan Rp 10 miliar sebanyak 3.954 paket (71%) senilai Rp 10,8 triliun.

Kemudian untuk klasifikasi menengah dengan nilai pekerjaan diatas Rp 10 miliar hingga 100 miliar sebanyak 1.226 paket (22%) senilai Rp 32,2 triliun dan klasifikasi besar di atas Rp 100 miliar sebanyak 372 paket senilai Rp 88,8 miliar.

Menteri Basuki juga menginstruksikan kepada seluruh Direktorat Jenderal untuk mempercepat pelelangan tahun 2019 manfaat pekerjaan fisiknya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pada pekerjaan infrastruktur kerakyatan.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala serta stop pemborosan, dan memastikan untuk kepentingan rakyat

Anggaran program infrastruktur kerakyatan di Kementerian PUPR sebesar Rp 9,2 triliun sudah berjalan dan terus bergulir di daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) terhadap 900 desa dengan realisasi anggaran Rp 2,02 triliun.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 206.500 unit sebesar Rp 4,29 triliun, penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 9000 kecamatan.

Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak 1,193 kelurahan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terhadap 5.323 desa dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 809 lokasi.

Tarif Baru Ojek Online Sudah Ditetapkan, Tarif Promo Hilang?

Suara.com – Kementerian Perhubungan RI telah menetapkan besaran tarif ojek online. Tarif tersebut sebagai pedoman pendapatan bersih para pengemudi ojol.

Lantas apakah penetapan tarif ojol tersebut secara tak langsung menghentikan tarif promo?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memperbolehkan para aplikator, GoJek dan Grab, memberikan tarif promo. Asalkan, tarif yang diberikan ke pengemudi tersebut sesuai dengan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, biaya pengemudi ke aplikator ditetapkan sebesar 20 persen dari total biaya yang dikenakan ke penumpang.

“Silakan ada promo tapi tidak boleh di bawah yang disampaikan,” kata dia dalam saat konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Kendati demikian, menurut Budi, dalam transportasi sebenarnya tak ada istilah tarif promo. Menurut, istilah yang ada pada tarif yaitu tarif batas atas dan bawah.

“Dalam rezimnya transportasi, kami enggak mengenal promo. Ya palingan tarif batas bawah dan atas, ya minimal ada promo tapi nettnya (pendapatan bersih pengemudi) tidak boleh turun,” jelas dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah menetapkan tarif ojol. Tarif Ojol ini terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Hanya Tiket AirAsia yang Murah, PHRI: Lion dan Garuda Jelas Kartel

Suara.com – Pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkena dampak tingginya tarif tiket pesawat. Salah satunya, penurunan tingkat isian atau okupansi hotel.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, penurunan okupansi hotel mencapai 30 persen. Kondisi itu terjadi sejak Januari hingga Maret 2019 ini.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, penurunannya sampai 30 persen,” kata Hariyadi saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Hariyadi menuturkan, memang saat ini dalam kondisi sepi penumpang dan pengunjung atau low season. Akan tetapi, biasanya dalam kondisi low season ini para maskapai memberikan tarif promo kepada penumpang.

Sehingga para penumpang pesawat yang ingin berwisata tetap melakukan perjalanannya tanpa khawatir dengan tingginya tarif tiket pesawat.

“Ini memang saya enggak ngerti maskapai penerbangan ini dimana-mana low season itu berikan promo, tapi ini malah naik,” jelas dia.

Atas hal ini, Hariyadi pun mendesak agar pemerintah melihat permasalahan ini lebih dalam lagi. Pasalnya, komponen yang menyebabkan tarif pesawat tinggi sudah diturunkan.

“Upaya mendesak pemerintah melihat secara dalam, karena Pertamina sudah menurunkan avtur, tapi ini malah masih tinggi tiketnya, tapi kenapa AirAsia enggak naik,” ucap dia.

Lebih jauh, Hariyadi pun menduga ada kartel yang bermain di tiket pesawat ini.

“Kalau kayak gitu ada kartel. Garuda dan Lion kartel jelas kartel. Saya bilang pemerintah harus mengizinkan maskapai regional untuk membuka rute di Indonesia, bisa AirAsia, Jetstar, Scoot. Karena ini enggak mempan, kalau dia berdua tapi berani seperti itu ini merugikan kepentingan nasional,” tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati juga mengatakan, tarif pesawat yang tinggi berdampak besar pada bisnis perjalanan wisata. Terutama pada pendapatan perusahaan industri pariwisata yang mengalami penurunan.

“Harga tiket pesawat yang masih tinggi, ini sangat berdampak sekali bagi pelaku usaha travel. Pastinya penurunan pendapatan. Ya sekitar 30-40 persen,” katanya.

Menurut Nunung, saat ini masyarakat juga telah beralih ke moda transportasi lain. Hal ini bisa dilihat dari sepinya peminat atau penerbitan tiket pesawat.

“Peminat atau penerbitan tiket sangat berkurang dan menurun, banyak beralih ke moda transportasi darat seperti kereta,” jelas dia.

Tiket Pesawat Mahal, Para Pengusaha Perjalanan Wisata Teriak Usaha Sepi

Suara.com – Masih tingginya tarif tiket pesawat tak hanya membuat jengkel para calon penumpang. Akan tetapi, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) juga mengeluhkan tarif pesawat yang masih tinggi.

Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati mengatakan, tarif pesawat yang tinggi berdampak besar pada bisnis perjalanan wisata. Terutama pada pendapatan perusahaan industri pariwisata yang mengalami penurunan.

“Harga tiket pesawat yang masih tinggi, ini sangat berdampak sekali bagi pelaku usaha travel. Pastinya penurunan pendapatan. Ya sekitar 30-40 persen,” katanya saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Menurut Nunung, saat ini masyarakat juga telah beralih ke moda transportasi lain. Hal ini bisa dilihat dari sepinya peminat atau penerbitan tiket pesawat.

“Peminat atau penerbitan tiket sangat berkurang dan menurun, banyak beralih ke moda transportasi darat seperti kereta,” jelas dia.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi penguasaan pasar oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group di industri transportasi penerbangan, maka kedua maskapai terbesar tersebut pun bisa bebas menentukan penjualan harga tiketnya.

Adapun tingkat penguasaan pasar industri transportasi penerbangan yang dikuasai oleh dua maskapai tersebut mencapai 96 persen.

“Saat menaikan dan menurunkan harga tiket, mereka bisa bersepakat. Diduga ada kartel antara keduanya,” katanya.

Nailul menduga, pihak Lion dan Garuda bersepakat untuk bersama-sama menaikan harga tiket hingga mengorbankan masyarakat umum sebagai pengguna.

“Permasalahan utama ya dugaan kartel dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Grup,” tegasnya.

Bingung? Ini Cara Hitung Tarif Ojek Online yang Baru

Suara.com – Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif ojek online (ojol). Tarif itu terdiri dari batas atas dan batas bawah, dan terbagi dalam tiga zonasi.

Salah satunya, tarif batas bawah untuk kawasan Jabodetabek yang masuk zona II ditetapkan sebesar Rp 2.000 per kilometer.

Namun, pasti masyarakat masih bingung, sebenarnya berapa perhitungan tarif ojol yang dikenakan. Nah berikut perhitungan tarif ojol berdasarkan penetapan tarif Kemenhub.

Dalam perhitungan tarif ini, Suara.com mencotohkan tarif ojol di Jabodetabek yaitu pada Zona II. Tarifnya ditetapkan batas bawah Rp 2.000 per kilometer, dan batas atas Rp 2.500 per kilometer.

Akan tetapi, tarif tersebut merupakan hasil yang didapat bersih ke pengemudi. Artinya, tarif tersebut merupakan penerimaan bersih pengemudi ojol per kilometer.

Kemudian, tarif tersebut ditambah dengan biaya yang dikenakan aplikasi ke pengemudi. Tarif aplikasi yang ditetapkan Kemenhub maksimal 20 persen dari tarif total yang diberikan ke masyarakat.

Jadi, tarif yang dikenakan ke konsumen maksimal 20 persen milik aplikator.

Misalnya, jika aplikator menerapkan tarif batas bawah sebesar Rp 2.000, maka tarif tersebut ditambah 20 persen biaya aplikator.

Perhitungannya:

Rp 2.000 x 100 : 80 = Rp 2.500 per kilometer.

Penjelasannya:

80 = Penerimaan bersih pengemudi minimal Rp 2.000 (didapat dari pengurangan total tarif 100 persen yang dikurangin 20 persen biaya aplikator).

100 = total tarif yang dikenakan penumpang.

Dengan perhitungan tersebut, maka biaya yang dikenakan sekitar Rp 2.500 per kilometer.

Namun, biaya itu bisa kurang jika aplikator menerapkan biaya di bawah 20 persen atau memberikan diskon.

Selain itu, tarif tersebut juga dikenakan biaya minimum perjalanan sepanjang 4 kilometer, sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000.

Karenanya, meskipun masyarakat hanya menggunakan ojol sepanjang 3 kilometer, maka tarif yang dikenakan tarif minimum dalam rentang Rp 8.000 – Rp 10.000.

Sebelumnya, tarif ojol ini terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer, dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Biaya jasanya, batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Ini Tiga Pertimbangan Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online

Suara.com – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membeberkan pertimbangan penetapan tarif ojek online. Pertimbangan tarif ojol terbagi dalam tiga aspek.

Pertama, terang Budi, pertimbangan kepentingan pengemudi sendiri. Menurut Budi, sekarang banyak masyarakat yang menjadikan pengemudi ojol sebagai profesi, sehingga perlu diatur untuk kesejahteraan pengemudi tersebut.

“Kedua, para pengemudi yang dipertimbangkan jangka pendek. Hari ini kerja tapi penghasilan besar,” kata dia saat konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Ketiga, lanjut Budi, pihaknya juga mempertimbangkan masyarakat. Dia menjelaskan, masyarakat juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi dengan tarif yang murah.

“Pemerintah perlu melindungi dua aplikator ini supaya tidak mati salah satunya. Supaya tidak ada monopoli. Harapannya, kami membuat norma dan kita juga dengar aspirasi, sehingga proses bisnis ini berkelanjutan,” tutur dia.

Budi menambahkan, penetapan tarif ojol ini bukan sepihak dari Kemenhub saja. Tarif tersebut juga melalui pertimbangan banyak pihak, termasuk permintaan pengemudi ojol dan Komisi V DPR RI.

Sebelumnya, Kemenhub telah menetapkan tarif ojol yang terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali.

Tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer. Sedangkan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Pegadaian Catat Tabungan Emas Mencapai 2,1 Ton Emas

Suara.com – PT Pegadaian (Persero) mencatat sekitar 2,1 ton emas diinvestasikan melalui program tabungan emas. Layanan tersebut untuk memudahkan masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto saat menyampaikan paparan kinerja pada tahun 2018 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Bentuknya pun cukup mudah, masyarakat hanya menabung dalam bentuk uang dan akan dikonversi pergram emas.

“Intinya tabungan emas cukup menarik karena dengan Rp 6.000 sudah bisa membuka tabungan emas,” ujar Kuswiyoto, Senin (25/3/2019).

Pegadaian saat ini mempunyai 4.221 outlet dan 7.104 agen dan akan memperluas pasar. Persyaratan menjadi nasabah tabungan emas dengan fotokopi KTP, SIM yang masih berlaku.

“Hari ini kita sudah memiliki 1,4 juta penabung emas, 1,7 juta rekening penabung emas,” tambahnya.

Kuswoyoto menambahkan jumlah tersebut termasuk dalam program Pegadaian untuk mengurangi sampah dengan menukar sampah plastik yang dikonversi menjadi tabungan emas.

“Program Pegadaian siapa yang menyetor sampah yang bekerja sama dengan pegadaian bisa mendapatkan tabungan emas untuk mendukung indonesia bersih,” terangnya.

Pegadaian Kerja Sama dengan BPKH Kelola Keuangan Haji

Suara.com – PT Pegadaian (Persero) kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu untuk kegiatan pengelolaan keuangan haji untuk masyarakat.

Kerja sama yang dilakukan meliputi pendanaan, pembiayaan, investasi emas, kolaborasi untuk melakukan literasi haji dan usaha yang relevan.

Penanda tanganan kesepakatan kerja atau MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto dan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu disela Paparan Kinerja PT Pegadaian 2018 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat.

“Kita melihat bahwa spirit untuk kembali kepada nilai-nilai syariah saat ini tengah menggeliat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan merebaknya fenomena yang kita kenal dengan Halal Lifestyle,” ujar Kuswiyoto, Senin (25/3/2019).

Pegadaian pengembangan bisnis syariah melalui produk-produk gadai syariah (rahn), pembiayaan makro secara syariah (ARRUM), Pembiayaan porsi haji (ARRUM Haji), Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (Amanah), gadai tanpa bunga (Rahn Hasan) dan gadai sertifikat (Rahn Tasyjily Tanah).

“Salah satu yang menjadi perhatian bagi kami khususnya unit usaha syariah adalah bagaimana membangun bisnis syariah dari hulu ke hilir. pengelolaan proses bisnis denhan mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih muamalah,” tambahnya.

Aturan Baru, Kemenhub Minta Grab dan Go-Jek Kasih BPJS ke Driver

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memanjakan pengemudi ojek online (ojol). Pasalnya, pengemudi ojol bakal dijamin kesehatannya dan jaminan pensiun di masa depan. Bentuknya berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi meminta kepada kedua aplikator ojol yaitu Go-Jek dan Grab untuk memberikan perlindungan kesehatan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk jamina hari tua.

“Paling terpenting di sini, pengemudi akan ada ikatan kerjasama dengan BPJS TK dan BPJS kesehatan. Pengemudi akan dilindungi,” kata dia saat konferensi pers di Kantor Kemenhun, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Menurut Budi, kepentingan pengemudi memanh harus diperhatikan. Karena tidak sedikit pengemudi yang menggagap pengemudi ojol sebagai profesi.

“Sudah cukup banyak masyarakat yang mendedikasikan sebagian pengemudi ojol,” jelas dia.

Saat ini pun, Budi juga telah menetapkan tarif yang didapatkan bersih untuk pengemudi. Sehingga, pengemudi bisa mendapatkan pendapatan secara terhitung.

Adapun tarif tersebut ditetapkan dalam tiga zona, Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

“Biaya yang nanti akan dikenakan dari pihak aplikator, itu tidak boleh lebih dari 20 persen. Itu biaya paling maksimal uang akan dikenakan pada pengemudi,” pungkas dia.

Sulit Beli Tiket MRT Online, Emak-emak Ngamuk Memaki Petugas Jaga

Suara.com – Moda Raya Terpadu (MRT) sedang memasuki masa non-komersil dari 24-31 Maret 2019. Saat masa ini, masyarakat bisa membeli tiket namun harus mengaksesnya secara online karena penjualan melalui loket baru dibuka 1 April mendatang.

Pembelian tiket bisa dilakukan melalui penjualan aplikasi belanja online seperti Bukalapak atau mengunjungi website www.ayocobamrtj.com.

Namun, bagi sebagian orang tua yang gagap teknologi namun ingin mencoba MRT, hal tersebut dirasa sangat menyulitkan. Seperti contohnya saat Suara.com berada di lokasi, terlihat seorang ibu-ibu atau emak-emak yang enggan menyebutkan namanya meneriaki petugas.

Ibu tersebut mengeluhkan cara pembelian tiket secara online yang menurutnya menyulitkan dan tidak cocok bagi warga lansia (lanjut usia).

Karena merasa sulit membeli tiket secara online, ia pun tidak ingin melakukan pembelian tiket itu dan hanya ingin membeli tiket secara konvensional atau melalui loket.

“Ini gimana sih ribet amat pake online segala. Emang ini lansia pada bisa?” ujar ibu berkerudung pink itu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019).

Ibu tersebut mengaku mendapat informasi setelah diresmikan oleh Jokowi pada Minggu (24/3/2019) lalu, penjualan tiket MRT bisa dibeli tanpa melalui jaringan internet.

Akhirnya ia meneriaki petugas dan memaksa untuk bertemu manajer Stasiun MRT Lebak Bulus.

“Kemaren tuh kata Jokowi udah bisa bayar. Saya maunya beli tiket. Udah saya mau ketemu atasan kamu,” teriak ibu tersebut ke petugas.

Bahkan saat petugas hendak memanggil manajer, ibu tersebut masih meneriaki petugas. Ia mengatakan agar petugas tersebut tak pergi begitu saja dan serta memanggilkan manajer stasiun.

“Awas kabur ya jangan ngumpet! Panggil manajer kamu!” Kata ibu itu sambil memaki petugas.

Akhirnya pihak MRT Lebak Bulus mengizinkan ibu tersebut untuk masuk dan bertemu manajer. Ibu tersebut dipersilahkan untuk menaiki MRT dengan melakukan pembelian di aplikasi belanja online yang proses pembeliannya didampingi oleh petugas.

Laba Bersih Pegadaian Tembus Rp 2,77 Triliun di Sepanjang 2018

Suara.com – PT Pegadaian (Persero) mencatat laba bersih di tahun 2018 mencapai Rp 2,77 triliun. Capaian laba bersih tersebut meningkat sekitar 10,4 persen bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebesar Rp 2,51 triliun.

Selain mencatatkan laba bersih, perseroan juga mencatatkan total aset tahun 2018 meningkat 10,8 persen menjadi Rp 52,79 triliun dari sebesar Rp 48,68 trilun di 2017.

Pendapatan usaha juga mengalami kenaikan menjadi Rp 11,46 triliun dibanding tahun 2017 sebesar Rp 10,52 triliun.

“Kami optimis tahun 2019 kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan prediksi meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto di Hotel Pullman, Senin (25/3/2019).

Kuswiyoto menambahkan, guna meningkatkan kinerja perseroan, pihaknya akan terus melakukan inovasi pada produk dan sistem layanan digital.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam waktu dekat ada beberapa produk digital juga yang akan diluncurkan pada tahun 2019 ini.

“Produk inovasi yang diluncurkan seperti Pegadaian Digital Service dan produk baru yang ingin dikenalkan dalam waktu dekat ini. Kita akan bekerja sama dengan pihak baik swasta maupun sinergi dengan BUMN,” terangnya.

Perjalanan Panjang MRT Jakarta: 27 Tahun di atas Kertas, Jokowi Eksekusi

Suara.com – Klaim Jokowi berjasa dalam mengambil keputusan politik pembangunan MRT, menuai perdebatan. Terutama dari kubu lawan politik Jokowi.

Namun selama 27 tahun sejak tahun 1986, proyek MRT hanya di atas kertas dalam bentuk studi. Barulah pada 10 Oktober 2013, Jokowi mengeksekusi peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek MRT.

Konstruksi tahap I MRT itu dilakukan di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat pukul 09.00 WIB, Kamis (10/10/2013) lalu. Saat itu Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Mengenakan helm proyek hijau dan kemeja putih, Jokowi membanggakan Jakarta akan punya MRT.

“24 tahun ini, warga DKI mimpi punya MRT. Mungkin banyak yang sudah hilang mimpinya. Tapi alhamdulillah, groundbreaking fisik pembangunan MRT sudah dimulai pagi ini,” kata Jokowi saat itu.

Seperti dilansir situs jakartamrt.co.id, jalur MRT membentang di sepanjang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia, dengan perincian 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.

Di jalur layang akan tersedia tujuh stasiun, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan jalur bawah tanah, akan dibangun enam stasiun bawah tanah, meliputi Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia. Jarak antar stasiun akan bervariasi, mulai dari 0,8 kilometer hingga 2,2 kilometer.

Berikut ringkasan perjalanan proyek MRT sejak awal pembangunan:

1986 – 1995

The study on mass public transportation system in Jakarta:

– Jakarta Urban Transport Program (1986-1987)
– Integrated Transport System Improvement By Railway and Feeder Service (1988-1989).
– Transport Network Planning and Regulation (1989-1992).
– Jakarta Mass Transit System Study (1989-1992)

1990 – 1992

Penyusunan Masterplan Angkutan Umum Terpadu Jabodetabek tahun 1990-1992 oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan Pola Transportasi Terpadu antara Kereta Api, Light Rail, dan Bus.

1995 – 1996

Basic Design oleh Konsorsium Indonesia-Jepang-Eropa dengan kesimpulan bahwa proyek ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan swasta penuh (BOT) karena biaya yang dapat ditutup dengan perolehan tiket hanya sebesar 15 persen.

1999

Revised Basic Design oleh Departemen Perhubungan pada tahun 1999 yang mengusulkan agar proyek ini dibiayai oleh Pemerintah dengan partisipasi swasta yang minimal.

2000

Studi Kelayakan MRT (Subway) oleh Tim Studi JICA (Japan International Corporation Agency) pada tahun 2000 yang menekankan pentingnya pembangunan Subway di Jakarta akan tetapi agar proyek ini layak dibiayai perlu keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaannya.

2002

Kajian “The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek Phase-II”
Kajian “Jakarta Mass Transit System Development and Conceptual Design, Cost and Implementation for Underground System”.
Kajian Japan International Corporation Agency JICA SITRAMP II (Study on Integrated Transportation Master Plan II), (2002-2004) menekankan prioritas pada pembangunan Subway.

2003 – 3 November

Perda No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 11 (1) Pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan atau prasarana lain yang menimbulkan atau memerlukan persambungan, pemotongan atau penyinggungan dengan jalur kereta api, dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 12 (1) Untuk kelancaran dan keselamatan pengoperasian kereta api, Pemerintah Daerah menetapkan pengaturan mengenai jalur kereta api yang meliputi daerah manfaat jalan kereta api, daerah milik jalan kereta api dan daerah pengawasan jalan kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas diatasnya.

2004

Studi JICA (Japan International Corporation Agency) 2004 menyatakan bahwa bila tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi, diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada 2020, dan bila sampai 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi maka perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun/tahun – Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP II).

2004 – 2 Juli

Gubernur Sutiyoso menerbitkan KEPUTUSAN GUBERNUR NO. 84/2004 PENETAPAN POLA TRANSPORTASI MAKRO DI PROPINSI DKI JAKARTA Pasal 3 Arahan pengembangan sistem transportasi, untuk Butir e – Menambah jaringan Jalan Primer, Bus Priority, Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT). Pasal 4 2d Skenario pengembangan sistem transportasi tahun 2007, 2010, dan 2020 salah satunya ditetapkan adalah Pengembangan sistem angkutan jalan rel.

Dikeluarkan Kepgub. Provinsi DKI Jakarta No.84/2004 tentang Pola Transportasi Makro (PTM) yang merupakan masterplan penanganan masalah transportasi di Jakarta. Salah satu solusi masalah transportasi adalah dibangunnya sarana transportasi massal yang prima dan terintegrasi dengan moda tranportasi lainnya. Sarana transportasi massal dimaksud adalah Mass Rapid Transit (MRT).

2004 – 2 Maret

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sutiyoso telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Departemen Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengembangan MRT dengan prioritas Koridor Lebak Bulus-Fatmawati-Blok M-Monas-Kota.

Cek Daftar Lengkap Tarif Baru Ojek Online, dari Rp 1.800 – Rp 2.600 per/Km

Suara.com – Kementerian Perhubungan atau Kemenhub telah menetapkan tarif ojek online (ojol). Penetapan tarif ojek online sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Tarif ojek online termurah Rp 1.800 per kilometer.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menerangkan, tarif ojek online tersebut terbagi dari tiga zona. Dan biaya jasanya yang ditetapkan tarif batas atas dan bawah.

Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

“Komponen penghitungan biaya langsung dan tak langsung. Tapi dalam tarif perhitungan yang dilakukan biaya langsung saja dan biaya tidak langsung sebagai biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator 20 persen tidak boleh lebih kemudian 80 persen hak pengemudi,” jelas Budi di Kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Budi menjelaskan, tarif tersebut merupakan biaya jasa bersih untuk pengemudi. Artinya yang didapatkan pengemudi batas atas dan bawahnya sesuai dengan biaya yang ditetapkan.

Dia melanjutkan, tarif tersebut juga belum ditambah biaya yang dikenakan kepada aplikator kepada pengemudi. Budi menetapkan biaya yang ditetapkan sebesar 20 persen dari biaya batas atas dan bawah.

Sehingga, jika ditambah 20 persen, maka tarif bawahnya yang dikenakan kepada pengguna jasa sebesar Rp 2.500 per kilometer.

“Biaya tidak boleh dari 20 persen, aplikator akan mengenakan ke pengemudi,” jelas dia.

Budi menambahkan, tarif ini tidak selamanya ditetapkan dengan besaran tersebut. Akan tetapi, tarif tersebut dievaluasi selama tiga bulan sekali.

“Tim evaluasi ini akan melibatkan indikator kita akan merevisi biaya jasa ini. Jadi kalau mungkin tiga bulan stelha itu bisa juga tetap bisa juga turun waktunya selama tiga bulan,” pungkas dia.

STOP PRESS! Tarif Ojek Online Rp 2.000 Per Kilometer untuk Jabodetabek

Suara.com – Kementerian Perhubungan menetapkan tarif ojek online Rp 2.000 per kilometer mulai 1 Mei 2019. Namn tarif itu berlaku di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kemenhub dalam keputusannya membagi tarif ojek online di 3 zona. Yaitu zona 1 (Sumatera, Bali, Jawa selain Jabodetabek), zona II (Jabodetabek), dan zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, Maluku, dan Papua).

Zona I
Tarif Batas Bawah : Rp 1.850/Km
Tarif Batas Atas : Rp 2.300/Km
Biaya Jasa Minimal : Rp 7.000-Rp 10.000/Km

Zona II
Tarif Batas Bawah : Rp 2.000/Km
Tarif Batas Atas : Rp 2.500/Km
Biaya Jasa Minimal : Rp 8.000-Rp 10.000/Km

Zona III
Tarif Batas Bawah : Rp 2.100/Km
Tarif Batas Atas : Rp 2.600/Km

Hanya saja ada batas biaya minimum sekali naik atau penggunaan jasa yaitu Rp 7.000 sampai Rp 10.000 per kilometer.

“Kalau masyarakat naik ojek online di bawah 4 km ini biayanya sama,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi di Ruang Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Garuda Indonesia Buka Penerbangan Langsung Jakarta – Nagoya

Suara.com – Garuda Indonesia secara resmi membuka rute penerbangan langsung Jakarta – Nagoya (pulang pergi) dengan menggunakan pesawat jenis Airbus 330 berkapasitas 222 tempat duduk yang terdiri dari 36 kelas bisnis dan 186 kelas ekonomi.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara menuturkan, dengan dibukanya rute Jakarta – Nagoya, diharapkan pangsa pasar penerbangan Indonesia – Jepang semakin tergarap dengan baik.

“Layanan penerbangan ini turut menjadi langkah positif perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar sektor penerbangan Jepang – Indonesia yang terus tumbuh dan semakin menjanjikan,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara.

Dengan dibukanya rute tersebut, diharapkan juga semakin meningkatkan potensi bisnis dan pariwisata antar kedua negara.

“Kami tentunya berharap dengan dibukanya rute penerbangan Jakarta – Nagoya ini dapat semakin menunjang upaya akselerasi pertumbuhan investasi antar Indonesia dan Jepang, mengingat saat ini Jepang merupakan negara dengan nilai investasi terbesar kedua di Indonesia,” kata Ari.

Pembukaan rute ini juga sebagai langkah untuk mendukung pemerintah dalam peningkatan potensi pariwisata di Indonesia dengan target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019.

Kiprah penerbangan Garuda Indonesia ke negeri Sakura telah dilaksanakan sejak 57 tahun lalu, dengan rute Jakarta – Tokyo pada tanggal 13 Maret 1962.

“Nilai historikal antara Indonesia dan Jepang tentunya menjadikan market penumpang negeri Sakura hingga hari ini tetap menjadi pasar yang potensial bagi Garuda Indonesia,” ujar Ari. (Antara)

Turun Rp 1.000, Harga Emas Antam Dipatok Rp 666.000 per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Senin (25/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 666.000. Harga jual tersebut terpantau turun Rp 1.000 dibandingkan dengan harga jual Sabtu (23/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 594.000 per gram. ‎Harga buyback tersebut juga terpantau sama dibandingkan dengan harga buyback Sabtu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ Emas 0,5 gram Rp 357.500.
– Emas 2 gram Rp 1.281.000.
– Emas 3 gram Rp 1.900.000.
– Emas 5 gram Rp 3.150.000.
– Emas 10 gram Rp 6.235.000.
– Emas 25 gram Rp 15.480.000.
– Emas 50 gram Rp 30.885.000.
– Emas 100 gram Rp 61.700.000.
– Emas 250 gram Rp 154.000.000.
– Emas 500 gram Rp 307.800.000.
– Emas 1.000 gram Rp 615.600.000.

Kembangkan Potensi Perikanan, Nelayan Diminta Optimalkan KUR

Suara.com – Potensi perikanan Indonesia diharapkan semakin berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat nelayan diminta untuk mengoptimalkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemekop dan UKM), Meliadi Sembiring minta para nelayan dan pembudidaya ikan memanfaatkan semaksimal mungkin dana KUR, agar sektor perikanan rakyat bisa semakin berkembang.

“Kami harap, potensi perikanan di Indonesia bisa semakin berkembang dengan memanfaatkan dana KUR,” katanya, dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan Rakyat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu (24/3/2019).

Ia menilai, dengan program KUR, masyarakat bisa berkelompok untuk mengakses program-program yang disediakan, sehingga bisa berinvestasi untuk usaha perikanan yang dijalankan.

Pada kesempatan itu ia juga menyarankan kombinasi program KUR dengan kredit Ultra Mikro atau UMi, yang potensial memberdayakan usaha para ibu skala rumah tangga.

“Para istri nelayan juga bisa diberdayakan, sehingga bisa bersama-sama produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga,” katanya.

Acara sosialisasi KUR perikanan rakyat tersebut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan digelar di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Demak, Jawa Tengah.

Darmin mengatakan, KUR menjadi salah satu andalan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat termasuk nelayan, agar semakin meningkat usahanya.

“Suku bunga KUR juga sudah dipangkas, dari semula dua digit tahun ini hanya sebesar 7 persen per tahun,” katanya.

Ia berharap, berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam program KUR dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan nelayan, sehingga sektor perikanan rakyat di Tanah Air semakin berkembang dan menyejahterakan masyarakat.

Mentan Serahkan Bantuan Alat Pertanian untuk Petani Bandung Barat

Suara.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah petani di Kabupaten Bandung Barat (KKB), Jawa Barat. Bantuan itu berupa 1.000 traktor, pompa air, 200.000 bibit tanaman, dan 200 ribu ekor ayam kampung.

Penyerahan bantuan disaksikan Wabup KBB, Hengki Kurniawan dan Ketua Fraksi PKB DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan itu, Amran menyebut, bantuan traktor, bibit benih kopi, dan ayam, semata-mata untuk menstimulan petani agar lebih produktif. Dalam 4 tahun terakhir, pihaknya telah melihat peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 460 triliun, dengan nilaI ekspor naik 29 persen atau Rp 1,3 triliun.

“Saya melihat bupati Bandung Barat sangat sayang pada petani. Karena background beliau adalah petani dan peternak, sehingga paham apa yang dibutuhkan petani,” tuturnya, Jabar, Kamis (21/3/2019).

Dia menambahkan, pada periode yang sama, bantuan pertanian yang digelontorkan untuk para petani di Jabar mencapai Rp 30 triliun. Selain dari Kementan, kata dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga turut memberikan bantuan.

“Tahun 2015 kami ingat, dulu bantuan kurang lebih hanya Rp 1 triliun. Kami angkat menjadi Rp 2 triliun dan alat mesin pertanian. Sampai hari ini di seluruh Jawa Barat, totalnya kurang lebih 26.185 unit alsintan dan Rp 500 miliar,” ucapnya.

Sementara itu, Aa Umbara mengatakan, Bandung Barat merupakan salah satu kawasan pertanian sehingga pemerintah daerah harus mensuport.

“Saya berharap, dengan disalurkannya ribuan traktor dan alat-alat pertanian lainnya dapat menambah sejahtera dan memajukan para petani di Bandung Barat. Ini juga sebagai bentuk komitmen dan janji yang saya tepati untuk memberikan traktor dan alat-alat pendukung pertanian kepada petani,” ucapnya.

Ia menyatakan bangga karena banyak petani dari KBB yang sudah berhasil. Bukan hanya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, tapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Oleh sebab itu, lanjut Umbara, generasi muda jangan minder atau malu untuk menekuni bidang pertanian. Ia akan mendukung generasi milenial yang ingin sukses dalam pertanian.

“Generasi milenial bisa sukses dari sektor pertanian. Tunjukkan kegigihan, kerja keras, dan pantang menyerah. Biar pemerintah daerah nanti yang suport untuk dukungan alat-alat pertaniannya,” kata dia.

Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, modernisasi pertanian diharapkan dapat merangsang petani milenial untuk menciptakan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

“Saya sampaikan ini semua sebagai wujud nyata Kementerian Pertanian yang diamanatkan melalui APBN tiap tahunnya. Ini suatu hal yang luar biasa, adanya perhatian dari Kementerian Pertanian dalam memberikan bantuan alsintan,” kata Cucun.

Ia menyatakan apresiasinya terhadap Kementan yang selalu melakukan modernisasi pertanian dalam melakukan langkah-langkah inovatif di bidang pertanian berkelanjutan.

“Bicara lumbung pangan, jangan berpikir padi saja. Negara lain enggak punya, Indonesia mampu menciptakan. Untuk itu, kita dari Komisi IV DPR mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Jabar dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Sudah cukup luar biasa perhatian pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy mengatakan, fasilitasi alsintan oleh pemerintah bukan sekadar membantu memudahkan pengolahan lahan maupun panen, tetapi merupakan barang modal yang harus dikelola secara profesional untuk menjadi unit usaha jasa yang menguntungkan.

Sarwo Edhy berharap, adanya penyaluran bantuan alsintan, Pemda diharapkan gencar menggelar bintek perbengkelan alsintan dalam pelaksanaan progran percepatan tanam, dan kebutuhan produksi pertanian tertanggulangi untuk kebutuhan masyarakat luas.

“Bintek perbengkelan alsintan langsung praktik penting dilaksanakan, karena bagi kelompok tani yang baru menerima bantuan alsintan, dari sisi pemeliharaan maupun penggunaannya belum optimal,” ungkapnya.

American Airlines Tak Akan Terbangkan Boeing 737 Max 8 Hingga 24 April 2019

Suara.com – Maskapai penerbangan American Airlines akan memperpanjang pembatalan penerbangan menggunakan Boeing 737 Max 8 hingga 24 April 2019 mendatang.

Dikutip dari Reuters, pembatalan terbang dengan menggunakan Boeing 737 Max 8 yang dilakukan oleh American Airlines diputuskan Minggu (24/3/2019) lalu.

Untuk American Airlines sudah memberikan pengumuman pada pelanggannya tentang pembatalan penerbangan tersebut.

“Memberikan lebih banyak kepastian kepada pelanggan dan anggota tim kami serta lebih melindungi pelanggan kami dalam penerbangan ke tujuan mereka,” tulis American Airlines dalam keterangannya.

Produsen pesawat terbesar di Amerika Serikat itu sampai saat ini sudah meningkatkan perangkat lunaknya namun masih membutuhkan persetujuan dari regulator AS.

Federal Aviation Administration (FAA) berencana akan melakukan pengamatan pada peningkatan perangkat lunak pada bulan April mendatang.

Namun, belum diketahui apakah peningkatan perangkat lunak bisa mengatasi masalah yang terdapat di Boeing 737 Max 8.

Untuk diketahui, pembatalan penerbangan ini akibat dari kecelakaan fatal pada 10 Maret 2019 Ethiopian Airlines yang jatuh setelah lepas landas dan menewaskan 157 orang serta Lion Air yang jatuh pada Oktober 2018 lalu dengan menggunakan pesawat jenis yang sama Boeing 737 Max 8.

Rupiah Bakal Tertekan, Bergerak di Kisaran Rp 14.240 Per Dolar AS

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah bakal tertekan dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, pergerakan pasar di awal pekan ini kemungkinan dibayangi oleh sentimen perlambatan ekonomi global setelah The Fed mengindikasikan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di AS sehingga menyiratkan akan menahan suku bunga tetap hingga akhir tahun.

Sentimen perlambatan ekonomi global ini akan mendorong pasar keluar dari aset berisiko termasuk emerging markets.

“Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.160 – Rp 14.240,” kata Ariston di Jakarta, Senin (25/3/2019)

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan nilai tukar rupiah pada akhir pekan lalu (22/3/2019) berada di level Rp 14.205 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan dengan perge‎rakan hari sebelumnya di level Rp 14.162 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada akhir pekan kemarin berada di level Rp 14.157 per dolar AS.

Posisi itu melemah bila dibandingkan pergerakan nilai tukar rupiah pada hari sebelumnya yang berada di level Rp 14.102 per dolar AS.

Kementerian PUPR Resmikan Lima Rusun di Sumatera Selatan

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meresmikan lima rumah susun (Rusun) di Provinsi Sumatera Selatan.

Lima Rusun yang di resmikan adalah Rusun Universitas Sriwijaya (Unsri), Rusun Universitas PGRI Kota Palembang, Rusun ASN Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Rusun ASN Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Rusun Pondok Pesantren (Ponpes) As Sidiqqiyah Kabupaten Ogan Ilir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan agar para penghuni menyesuaikan diri, sebab tinggal di hunian vertikal berbeda dengan rumah tapak. Salah satu kuncinya, kata Basuki, ialah sikap toleransi.

“Tinggal di rusun akan mengubah cara hidup kita. Harus banyak empati agar tinggal di rusun juga nyaman,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pembangunan Rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni.

“Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa dan santri,” kata Khalawi Abdul Hamid pada acara peresmian lima Rusun baru-baru ini.

Dua Rusun Mahasiswa yakni Rusun Universitas Sriwijaya terdiri dari 4 Lantai Tipe 24 berjumlah 54 unit kapasitas untuk 204 Mahasiswa dan Rusun Universitas PGRI terdiri dari 3 Lantai tipe 24 berjumlah 37 unit kapasitas untuk 144 Mahasiswa.

Kemudian Rusun Ponpes As Sidiqqiyah memiliki unit tipe barak dengan 2 lantai berkapasitas untuk 72 santri, sedangkan Rusun ASN Banyuasin terdiri dari 3 lantai 34 unit tipe 36 berkapasitas untuk 126 orang ASN, dan Rusun ASN Musi Banyuasin terdiri dari 3 lantai berjumlah 34 unit tipe 36 berkapasitas untuk 126 org ASN.

Seluruh Rusun yang diresmikan dibangun pada tahun anggaran 2018, melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Sumatera Selatan.

Seluruhnya sudah dilengkapi dengan fasilitas dasar yaitu air bersih, sanitasi dan listrik. Selain meubelair, seperti tempat tidur, lemari, meja, kursi, ada juga kamar dengan kamar mandi khusus difable.

Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat atas hibah Rusun tersebut.

Anis mengatakan Rusunawa akan mulai digunakan pada Agustus 2019, tepat dengan penerimaan mahasiswa baru.

“Rusunawa akan dikelola oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsri, serta akan dibangun kantin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa Rusunawa yang akan dikelola langsung oleh BPU. Diimbau agar mahasiswa menjaga kebersihan dan fasilitas Rusunawa seperti milik sendiri,” tambah Anis.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi menambahkan selain dilengkapi fasilitas layaknya apartemen, Rusunawa ini juga memudahkan aktivitas perkuliahan mahasiswa selama berkuliah di Unsri dan mengontrol kegiatan mereka, adanya rusunawa ini kata Mawardi juga efektif mencegah mahasiswa terpapar narkoba.

Rusunawa ini terdiri dari 4 lantai dengan 54 unit yang mampu menampung 204 mahasiswa.

Pada tahun 2015 – 2018, Kementerian PUPR telah membangun Rusun sebanyak 728 tower dengan total 44.893 unit. Pada tahun 2019 ditargetkan pembangunan 137 tower dengan jumlah unit sebanyak 6.873 unit, sehingga total rumah susun yang terbangun pada tahun 2015 – 2019 sejumlah 865 tower atau 51.766 unit.

Pelaku UMKM di Tasikmalaya Sukses Berkat Layanan Usaha Terpadu

Suara.com – Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) – KUMKM di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan akan terus terbuka dan  memberikan bimbingan kepada para pelaku koperasi dan UMKM, dengan didukung oleh para konsultan pendamping yang mempuni. Sejak diresmikan pada 2015, Gedung PLUT – KUMKM terus menunjukan eksistensi dan perannya sehingga menyumbang kesuksesan bagi para pelaku koperasi dan UMKM lokal.

Hal ini dikemukakan Kasubag Tata Usaha UPT PLUT Tasikmalaya, Lisnawati. Menurutnya, tujuan pendampingan melalui PLUT – KUMKM adalah memberikan layanan jasa non finansial sebagai solusi atas permasalahan KUMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing KUMKM melalui pendamping bidang kelembagaan, SDM, produksi, pembiayaan dan pemasaran.

“Antusiasme mereka (koperasi dan UMKM) sangat tinggi. Kalau diadakan pelatihan atau sosialisasi koperasi, mereka ikut serta. Walaupun kita tahu, gedung PLUT jauh dari tempat tinggal mereka, tapi mereka mau datang,” katanya, Jabar Minggu (24/3/2019).

Adapun sasaran PLUT – KUMKM adalah meningkatkan kualitas kerja koperasi dan UMKM, meningkatkan kompetensi SDM KUMKM, meningkatkan produktivitas potensi unggulan daerah yang dikembangkan KUMKM, meningkatkan akses pembiayaan KUMKM melalui lembaga keuangan bank dan non bank, serta meningkatkan jaringan usaha kemitraan KUMKM.

Setidaknya ada berbagai layanan pegelolaan PLUT – KUMKM, antara lain konsultasi bisnis, pendampingan atau mentor bisnis, promosi atau pemasaran, IT dan e-commerce, akses ke sumber pembiayaan, pelatihan bisnis, networking dan kemitraan usaha, bahan proposal KUMKM dan layanan pustaka enterpreneur.

“Inilah yang membuat mereka bersemangat untuk datang ke PLUT setiap kali kita mengadakan pelatihan, karena ilmu yang akan didapatkan dari sana sangat penting bagi pengembangan usaha mereka,” katanya.

Selain sebagai sarana pelatihan dan sosialisasi, PLUT –  KUMKM di Kabupaten Tasikmalaya ini juga membuka galeri produk unggulan daerah. Berbagai macam produk hasil karya pelaku usaha dipasarkan di sana, seperti kerajinan batok kelapa, tas dan dompet yang terbuat dari rajutan daun pandan, makanan olahan, bordir kebaya, mukena hingga baju koko.

“PLUT ini semacam rumah bagi koperasi dan UKM. Kalau saat ada kunjungan dari pejabat pusat, biasanya produk-produk itulah yang laku dibeli,” ungkapnya.

Sementara itu, Abdul Kadir Damanik, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), mengatakan, PLUT – KUMKM Tasikmalaya sempat menjadi perhatian karena sejak awal berdiri, PLUT tersebut belum berjalan optimal. Setelah 2017 akhir, PLUT Tasikmalaya menunjukan perkembangan yang bagus.

“Sekarang aktivitasnya sudah mulai banyak. Dengan dorongan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, maka kegiatan PLUT Tasikmalaya mulai kelihatan,” ujar Kadir.

Menurutnya, berkembang tidaknya suatu PLUT – KUMKM akan bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatiannya. Misalnya dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD dan menyiapkan dukungan sumber daya manusianya.

“Kepala dinasnya pernah bilang untuk lebih memperhatikan PLUT Tasikmalaya, sehingga waktu saya ke sana, pada 2018, sudah mulai menunjukan performance yang baik. Aktivitas PLUT  sangat bergantung pada pemerintah daerah. Kalau mereka memberikan perhatian yang baik, maka PLUT juga akan berkembang dengan baik,” tambah Kadir.

Ini Prediksi Pergerakan IHSG untuk Awal Pekan

Suara.com – Analis dari Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal melemah setelah akhir pekan kemarin ditutup menguat 0,36 persen ke level 6.525.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD sudah berhasil membentuk pola golden cross di area negatif. Namun demikian, Stochastic dan RSI sudah menunjukan jenuh beli.

Di sisi lain, terlihat pola hanging man candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.503 hingga 6.480. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.536 hingga 6.547,” kata Nafan di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Sementara, Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko memprediksi IHSG bakal memasuki momentum trend bullish, setelah penutupan akhir pekan kemarin di atas level 6.450.

“Secara teknikal penutupan IHSG secara mingguan (Jumat) di atas level 6.450 (sekarang menjadi support setelah sebelumnya menjadi resistance) merupakan signal bahwa momentum positif sudah kembali untuk merubah short dan medium term trend menjadi bullish kedepan,” imbuh Yuganur.

MRT Diresmikan, Jokowi Sandingkan Jakarta dengan London

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan operasional transportasi massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Jokowi pun menilai dengan kehadiran MRT, Jakarta layak disandingkan dengan kota-kota besar dunia seperti, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura.

Hal itu diungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini dalam sosial media Instagramnya @jokowi setelah meresmikan MRT Jakarta.

“Selamat Pagi Jakarta! Ribuan orang memadati kawasan Bundaran HI, ikut menjadi sejarah atas beroperasinya kereta bawah tanah pertama di Indonesia. Moda Raya Terpadu fasilitas transportasi publik seperti di kota-kota London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura,” tulis Jokowi di instagramnya.

Mantan Walikota Solo ini berpesan, masyarakat bisa merawat dan menjaga transportasi massal agar tetap nyaman digunakan. Salah satunya, tidak membuang sampah sembarangan di sarana dan prasarana transportasi massal.

“Saya sampaikan, ngantri kalau mau masuk ke MRT. Jangan buang sampah sembarangan, di stasiun MRT maupun di dalam MRTnya. Yang ketiga disiplin tepat waktu karena kalau ini tidak dibudayakan percuma kita memiliki MRT, artinya kita harus menjaga dan merawat MRT yang kita miliki ini,” imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi para Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) fase I di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Wisnu Kuncoro Diciduk KPK, Dirut Krakatau Steel: Investor Tak Akan Kabur

Suara.com – Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Silmy Karim buka suara terkait dengan ditangkapnya Direktur Teknologi dan Produksi Wisnu Kuncoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Silmy mengungkapkan, kasus yang terjadi tak akan membuat para investor yang telah berinvestasi di Krakatau Steel kabur.

Menurut dia, para investor tetap setia untuk melihat kinerja perseroan. Apalagi, saat ini Krakatau Steel sedang tahap restrukturisasi setelah terbelit utang.

“Permasalahan ini tidak akan menghambat Krakatau Steel karena saya akan melakukan upaya untuk perbankan dan para mitra bahwa tidak ada masalah dalam proses restrukturisasi kita lanjut,” ujar Silmy di Kantor Krakatau Steel, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (24/3/2019).

Selain itu, mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) ini juga memastikan kinerja bisnis perseroan juga tak akan terganggu.

Menurutnya, yang mengganggu kinerja perusahaan adalah kondisi pasar dan kondisi ekonomi Indonesia itu sendiri.

“Tidak ada tahapan produksi tidak ada hambatan produksi kita sudah mengantisipasi langkah-langkah kemarin sudah dikumpulkan untuk menyikapi jika ada hal-hal tidak diinginkan tidak diinginkan untuk mengantisipasi klarifikasi KPK yang tadi malam baik,” terang dia.

Tidak hanya itu, Silmy memastikan rencana peningkatan kapasitas produksi baja hingga 10 juta ton pada 2019 tetap berjalan.

“10 juta Cluster Cilegon tidak akan berubah tidak akan mundur kita tetap canangkan dan akan terus project berjalan dengan lancar dan juga saya sudah mengecek,” pungkas dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel Wisnu Kuncoro sebagai tersangka. Wisnu diduga menerima suap dari dua pengusaha yakni Kenneth Sutardja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET) dalam proyek pengadaan barang dan peralatan senilai Rp 24 miliar.

MRT Beroperasi, Jokowi Minta Masyarakat Beralih dari Kendaraan Pribadi

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat Jakarta untuk segera beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Pasalnya, sekarang ini di Jakarta telah terintegrasi transportasi massal.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan, saat ini terdapat transportasi yang baru dan cepat serta tepat waktu yaitu Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

“Kalau ini diintegrasikan, masyarakat akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk datang ke sebuah tempat sehingga meninggalkan motor pribadi, mobil pribadi karena lebih nyaman, lebih cepat naik MRT, naik trans jakarta, naik moda LRT yang akan segera selesai juga, harapan kita itu,” ujar Jokowi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2019).

Mantan Walikota Solo ini mencontohkan, masyarakat tak perlu naik kendaraan pribadi lagi ke Bandara Soekarno-Hatta dengan adanya kereta bandara.

Masyarakat bisa naik MRT Jakarta kemudian turun di Dukuh Atas dan melanjutkan perjalanan dengan kereta bandara.

“Moda yang terintegrasi inilah yang terus kita otak atik agar bisa sambung bisa terintegrasi betul,” tutur dia.

Jokowi pun berpesan agar masyarakat bisa merawat dan menjaga transportasi massal agar tetap nyaman digunakan. Salah satunya, tidak membuang sampah sembarangan di sarana dan prasarana transportasi massal.

“Saya sampaikan, ngantri kalau mau masuk ke MRT. Jangan buang sampah sembarangan, di stasiun MRT maupun di dalam MRTnya. Yang ketiga disiplin tepat waktu karena kalau ini tidak dibudayakan percuma kita memiliki MRT, artinya kita harus menjaga dan merawat MRT yang kita miliki ini,” imbuh dia.

Warga Penuhi Area CFD Tunggu Presiden Jokowi Resmikan MRT Jakarta

Suara.com – Transportasi massal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta bakal diresmikan hari ini, Minggu (24/3/2019) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kabinet Kerja.

Tidak hanya meresmikan operasional MRT Jakarta, Presiden Jokowi juga akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan MRT Jakarta Fase II Bundaran HI-Kota.

Pantauan Suara.com di lokasi, sudah banyak masyarakat yang sudah menunggu diresmikannya transportasi massal tersebut.

Kebetulan, lokasi peresmian sedang dilaksanakan hari bebas kendaraan atau Car Free day (CFD) sehingga banyak masyarakat Jakarta wara-wiri berolahraga.

Untuk diketahui sebelumnya, MRT Jakarta telah di uji coba publik selama dua minggu mulai dari 12 Maret Hingga 23 Maret 2019.

Sekitar 407.040 masyarakat sudah mendaftar untuk mengikuti uji coba fase satu rute Bundaran HI-Lebak Bulus.

Setelah rampung dilakukan uji coba dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret 2019 akhir pekan ini, operasional MRT menjadi komersial.

Seperti diketahui, MRT Fase I Bundaran HI-Lebak Bulus memiliki 11 stasiun transit, jalur dari Senayan-Bundaran HI melewati jalur bawah tanah sementara Senayan-Lebak Bulus naik melewati jalur atas.

Rencananya, MRT Jakarta akan mulai beroperasi pada pukul 05.30 WIB hingga 22.30 WIB dengan jarak antar kereta atau headway 10 menit dengan 7 rangkaian kereta.

Krakatau Steel Buka Suara Terkait Diciduknya Wisnu Kuncoro

Suara.com – Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Wisnu Kuncoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (22/3/2019) sore.

Ia diduga menerima uang suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2019.

Selain Wisnu Kuncoro, KPK menetapkan Alexander Muskitta, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro sebagai tersangka kasus tersebut.

Wisnu Kuncoro dan Alexander sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Kenneth dan Kurniawan sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait hal tersebut, manajemen Perseroan pun buka suara melalui Holding Statement PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang didapatkan Suara.com, berikut petikannya.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan informasi operasi tangkap tangan oleh KPK pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di daerah BSD City terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2019.

Dalam kerangka asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK, berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk :

1. Segenap Manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Krakatau Steel tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate government di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

2. Dengan adanya dugaan suap ini, maka Manajemen Krakatau Steel menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upayaupaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK.

3. Manajemen Krakatau Steel akan membantu sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan berharap proses ini segera selesai sehingga Perseroan segera dapat memenuhi target, baik produksi baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

4. Manajemen Krakatau Steel menjamin bahwa penegakkan hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan mengganggu program kerja perusahaan, pengembangan yang sedang dikembangkan dan pencapaian target tahun 2019.

5. Tidak ada satupun kebijakan Perusahaan yang mendukung adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

6. Kami berharap hal ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung KS bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.

7. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang harus dijaga dari intervensi dan upaya pelemahan, termasuk pelemahan karena praktik korupsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Amin

Wassalamualaikum wr wb

Tarif Baru Ojek Online Diumumkan Senin Pekan Depan, Ini Gambarannya

Suara.com – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi, memastikan ketentuan tarif ojek online akan diumumkan hari Senin (25/3) pekan  depan, melalui Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019.

Demikian dia tegaskan seusai menemui puluhan pengemudi ojol Blitar yang tergabung dalam Solidaritas Grab Blitar Raya (SGBR), Sabtu (23/3/2019).

“Sebagai gambaran, untuk 4 kilometer pertama tarifnya berkisar antara Rp 7.000 sampai dengan Rp 9.000. Angka pastinya akan diumumkan hari Senin pekan depan. Jadi saya masih punya waktu hari Minggu untuk finalisasi,” ujar Budi.

Menurut Budi, dengan kisaran tarif tersebut, sudah terdapat kenaikan dibandingkan yang berlaku selama ini, yaitu Rp 4.000 untuk 4 kilometer pertama.

Untuk tarif tiap kilometer berikutnya, lanjut Budi, memang masih terdapat perbedaan yang cukup tajam antara tuntutan pengemudi ojol dengan tawaran yang diusulkan pihak aplikator.

Menurut Budi, yang mengemuka dari pihak ojol adalah tuntutan tarif nett Rp 2.400 per kilometer.

“Berarti gross sekitar Rp 3.000 Ini terlalu mahal menurut saya. Taksi online saja kalau tidak salah Rp 3.500 per kilometer,” ujarnya sembari menambahkan bahwa dari pihak aplikator mengajukan tarif di bawah Rp 2.000 nett bagi pengemudi ojol.

Budi Setiyadi menambahkan, regulasi yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan juga membagi pemberlakuan tarif ke dalam tiga zonasi.

Ketiga zonasi itu yaitu Zona 2 yang mencakup Jabodetabek, Zona 1 mencakup Sumatera, Jawa dan Bali, serta Zona 3 mencakup Indonesia Bagian Timur.

Sementara Ketua SGBR Edwin Agus mengatakan bahwa poin-poin regulasi yang akan ditetapkan pemerintah seperti telah disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Darat telah 90 persen mengakomodasi aspirasi pengemudi ojol.

Namun, lanjutnya, masih ada beberapa isu yang belum terakomodasi terutama masalah kuota pengemudi yang direkrut aplikator.

“Kami minta ada kuota agar pendapatan pengemudi tidak menurun terus,” tuturnya.

Kontributor : Agus H

Jokowi : Revitalisasi Pasar Harus Dikelola dengan Manajemen yang Baik

Suara.com – Program revitalisasi pasar tradisional yang diluncurkan pemerintah, diharapkan bisa dikelola dengan manajemen yang baik. Pasar tradisional harus mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern.

Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Bali, Jumat (22/3/2019).

“Program revitalisasi pasar, saya berharap, pasar tradisional atau pasar rakyat bisa dikelola dengan manajemen yang baik dan bagus. Kebersihan pasar, termasuk kebersihan para pedagangnya harus tetap dijaga. Jangan sampai becek, kotor, dan bau,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Bali, Jumat (22/3/2019). (Dok : Kemenkop dan UKM)Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat meresmikan pasar rakyat Pasar Badung di Kota Denpasar, Bali, Jumat (22/3/2019). (Dok : Kemenkop dan UKM)

Jokowi mengaku banyak berkeliling ke hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia, namun menurutnya, arsitektur Pasar Badung adalah yang paling bagus dan artistik.

“Saya berharap, Pasar Badung bisa menjadi pusat heritage warisan pusaka budaya negeri ini”, kata presiden.

Usai acara, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), AAGN Puspayoga, yang turut menghadiri peresmian Pasar Badung mengatakan, pasar tradisional yang mengalami bencana kebakaran pada 29 Februari 2016 tersebut, kini dibentuk dan dikelola dengan manajemen modern.

“Bahkan pembayaran dengan cara cashless sudah mulai dikenalkan pada para pedagang dan pembeli di Pasar Badung,” ujarnya.

Meski sudah berpenampilan modern, Puspayoga menjamin filosofi Pasar Badung sebagai pasar rakyat tidak akan luntur.

“Rohnya tetap pasar rakyat, pasar tradisional, namun dikelola secara manajemen modern. Saya yakin, Pasar Badung akan menjadi ikon pengembangan ekonomi kerakyatan Kota Denpasar dan Bali pada umumnya,” kata Puspayoga.

Beragam fasilitas turut melengkapi Pasar Badung kini, seperti fasilitas umum yang ramah disabilitas, ramah anak, ruang bermain anak, timbangan pos ukur ulang (penghargaan Kota Denpasar sebagai Kota Tertib Ukur Tahun 2017 oleh Dirjen Metreologi Kementerian Perdagangan RI).

Lebih dari itu, tersedia juga sekolah bagi anak pedagang pasar. Ada juga lift, eskalator, serta fasum dan fasos lainya. Namun yang paling fenomenal adalah Taman Kumbasari Tukad Badung, sebagai inovasi yang dirangkaikan dengan Smart Heritage Market Denpasar.

Pasar Badung enam lantai seluas 24.581 meter persegi ini terdiri dari dua basement dan empat lantai untuk los dan kios. Keseluruhan los berjumlah 1.450 unit, ditambah 290 unit lainnya, dengan total keseluruhan los dan kios berjumlah 1.740 unit. Seluruhnya siap menampung pedagang lama Pasar Badung yang mencapai 1.698 pedagang.

Pemkot Denpasar Dukung Ekonomi Kreatif
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, menjelaskan, Pemkot Denpasar terus mendukung optimalnya sektor ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang berkomitmen meningkatkan infrastruktur dan SDM di pasar rakyat untuk mendukung geliat ekonomi kerakyatan.

Dengan pendanaan sebesar Rp75 miliar (APBN) dan Rp 6 1,8 miliar (APBD), Pasar Badung melakukan soft launching pada 24 Februari 2019.

“Kami di Kota Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung ekonomi kerakyatan melalui peningkatan infrastruktur dan SDM pasar rakyat, dan saat ini Kota Denpasar telah merivitalisasi 30 pasar rakyat,” papar Rai Mantra.

Menurutnya, program revitalisasi pasar ini dirasa sangat efektif dan mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada keberhasilan revitalisasi pasar rakyat yang dilaksanakan di beberapa pasar, seperti Pasar Agung yang semula hanya beromzet Rp 2,5 miliar per bulan, setelah direvitalisasi mampu meraup omzet Rp 16 miliar.

Pasar Nyanggelan, yang semula beromzet Rp 2 miliar, setelah direvitalisasi mampu meraup Rp 7 miliar perbulan.

Rai Mantra menekankan, revitalisasi pasar  tidak hanya memberi peningkatan infrastruktur fisik dan omzet penjualan pedagang, tapi juga memberikan transformasi perubahan perilaku untuk meningkatkan harkat dan martabat pedagang pasar. Di samping itu juga memberikan cerminan peradaban kota, dengan mewujudkan pasar rakyat yang bersih, segar dan terpercaya.

“Dengan revitalisasi pasar ini, pola perilaku masyarakat terus bertransformasi dengan peningkatan kualitas SDM sebagai bukti kemajuan peradaban kota,” ujar Rai Mantra.

Ia menambahkan, keberhasilan tentu membawa Pemkot Denpasar dan instansi terkait mampu meraih penghargaan di berbagai bidang, sepertipenghargaan Pasar SNI Tahun 2017 dan tahun 2019 tipe III dan IV.

Penghargaan sebagai Pengelola pasar Terbaik Nasional diraih Pasar Nyanggelan dan Pasar Poh Gading, serta The Best Acctraction Trend Market se-Asia Tenggara diraih Pasar Sindu, Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.

BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Pekerja di Kepulauan Natuna

Suara.com – Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, mengunjungi para pekerja di kepulauan terdepan Indonesia, yakni Pulau Natuna. Kegiatan yang dilakukan Rabu (21/3/2019) ini adalah  untuk memastikan para pekerja mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264 kilometer persegi dan 90 persen merupakan lautan. Jumlah penduduknya sekitar 76.000 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja kurang lebih 37.000 orang.

Naufal, yang didampingi Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau, Budiono, dalam pertemuannya dengan Bupati Kepulauan Natuna, Hamid Rizal, di Ranai mengatakan, “Hari ini, kami hadir di Ranai untuk memastikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan telah dirasakan manfaatnya oleh para pekerja di Kepulauan Natuna. Jumlah pekerja yang telah terdaftar mencapai sekitar 1.900 orang, dan tentunya mereka harus dipastikan mendapatkan layanan dan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik.

Melihat potensi kepesertaan dan banyaknya pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh pekerja di Kepulauan Natuna dapat segera terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Rekson Silaban mengatakan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mendukung langkah manajemen dalam menjalin kerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah untuk peningkatan jumlah kepesertaan.

“Kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk membangun dukungan dan komitmen Pemda dalam memberikan perhatian dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja di wilayahnya, sehingga masyarakat pekerja Natuna lebih sejahtera,” ujarnya.

Menurutnya, memberikan perlindungan bagi pekerja di Kepulauan Natuna menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah 27 pulau yang berpenghuni dari 154 pulau yang ada, tentunya membutuhkan upaya lebih keras dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan.

“Sebagai badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah, kami senantiasa berupaya memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah diperoleh oleh pekerja di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk yang berada di wilayah kepulauan terdepan seperti Kabupaten Natuna. Tidak lain tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat pekerja Indonesia yang sejahtera,” kata Naufal.

Kemenkop dan UKM : Pemda Sebaiknya Beri Dukungan pada UKM

Suara.com – Pemerintah daerah sebaiknya bisa memberikan dukungan dan perhatiannya terhadap Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT – KUMKM). Tanpa dukungan pemda, PLUT – KUMKM tidak akan optimal dalam membantu pelaku usaha untuk berkembang.

Demikian diungkapkan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Abdul Kadir Damanik.

“Ada beberapa PLUT bermasalah dan harus diperbaiki, karena kurangnya perhatian pemerintah daerah. Tanpa dukungan pemerintah daerah, keberadaan PLUT – KUMKM tidak akan optimal dalam membantu pelaku usaha untuk berkembang,” katanya dalam Sosialisasi Program PLUT KUMKM dan Sosialisasi Kemitraan Strategis Rantai Nilai/Pasok Komoditas Kelapa, di Minahasa Selatan, Jumat (22/3/2019).

Tahun ini, Kadir mengaku tak ingin  ada PLUT – KUMKM yang bermasalah.

“Beberapa PLUT di beberapa daerah kurang baik dan gagal, seperti lahan yang bersengketa hingga operasionalnya terganggu. PLUT ini merupakan program strategis sejak 2013, yang bertujuan untuk membina koperasi dan UKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional kita secara berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menambahkan, nilai bantuan dari Kemenkop UKM untuk pembangunan PLUT di Kabupaten Minahasa Selatan sejumlah Rp2,3 miliar. Bantuan tersebut hanya diperuntukan untuk pembangunan fisik, sementara sarana dan operasional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus menyediakan tenaga pengelola dan dana operasional, termasuk untuk rekrutmen dan pemberian honor bagi para konsultan pendamping PLUT KUMKM,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Asdep Pendampingan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Eviyanti Nasution menambahkan, PLUT – KUMKM merupakan rumah besar bagi para pelaku KUMKM dan rumah sakit (RS) bagi KUMKM yang sedang bermasalah dan ingin mencari solusi untuk berkembang.

“Melalui PLUT ini, kita ingin para pelaku KUMKM bisa naik kelas melalui pendampingan konsultan yang direkrut dari lembaga independen,” ujarnya.

Melalui sosialisasi kali ini, sambung Eviyanti, pihaknya ingin para stakeholder dan pelaku KUMKM memahami fungsi PLUT.

“Jangan sampai keberadaan PLUT ini dialihfungsikan,” tegas Evi.

Sosialisasi tersebut terdiri dari dua sesi, dengan menghadirkan tiga pembicara, yaitu praktisi koperasi, pembicara dari PT Tropica Cocoprima, dan perwakilan dari PT Berkat Efjeha Abadi. Turut hadir pula, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Minahasa Selatan, Meidi J Maindoka.

Usai kegiatan, Abdul Kadir dan jajarannya melakukan pertemuan dengan Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu, di rumah dinasnya.

Berencana IPO, Lion Air Ingin Perbaiki Bisnis Usai Pesawat Jatuh?

Suara.com – Lion Air bakal menyusul Garuda Indonesia, sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang melantai di Bursa Efek Indonesia.

Maskapai penerbangan berbiaya murah (Low Cost Carrrier/LCC) tersebut sudah berencana melangkahkan kakinya di BEI.

Menurut informasi BEI, pihak maskapai berlogo Singa Merah itu telah mengikuti IPO Master Class yang digelar BEI.

IPO Master Class sendiri adalah kegiatan yang dirancang regulator operator modal, untuk menyiapkan tim dari calon emiten untuk melakukan IPO. Terutama yang telah memiliki rencana matang untuk segera go public.

“Kelas ini khusus dirancang dengan memberikan materi secara komprehensif, dan melibatkan profesi penunjang pasar modal sebagai pembicara,” kata Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna, Jumat (22/3/2019).

Namun, Nyoman mengakui, hingga saat ini pihak maskapai belum menyampaikan dokumen resmi terkait dengan rencana pelepasan sahamnya ke publik.

“Pada saat ini, dokumen secara resmi belum diterima bursa. Bursa menyambut baik apabila perseroan segera merealisasikan rencana,” jelas dia.

Perbaiki Bisnis Pasca Pesawat Jatuh

Banyak alasan yang mencuat, Lion Air melakukan IPO. Berdasarkan Bloomberg, aksi korporasi maskapai LCC rencana ini dikaitkan untuk memperbaiki bisnis pascajatuhnya pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 pada Oktober 2018 silam.

Tampaknya, kecelakaan tersebut membuat bisnis maskapai milik Rusdi Kirana ini terganggu, sehingga, maskapai membutuhkan dana segar untuk memperbaiki bisnisnya.

Tak tanggung-tanggung, Bloomberg melaporkan, Lion Air mengincar dana USD 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun.

Namun, isu maskapai Lion Air berencana IPO bukan tahun ini saja. Pada medio 2005-an, Lion Air pernah menyatakan niat untuk melepas sahamnya.

Rencana itu telah ditunda beberapa kali karena ekonomi Indonesia yang lesu dan masalah lainnya. Dan tentunya, rencana yang baik ini ditunggu oleh semua pihak, terutama publik.

Suara.com pun telah berusaha menghubungi pihak Lion Air yaitu Managing Director Daniel Putut lewat pesan singkat. Namun, tak kunjung dibalas oleh pihak tersebut.

Presiden Jokowi Akan Resmikan MRT di Car Free Day Minggu Ini

Suara.com – MRT Jakarta akan segera beroperasi secara resmi mulai tanggal 24 Maret 2019. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka peresmian MRT Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar saat konferensi pers di Kantor MRT Jakarta. Setelah diresmikan, MRT Jakarta akan mulai beroperasi komersial 25 Maret 2019.

“Pada 24 Maret 2019 akan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo sekaligus pencanangan MRT Jakarta Fase II rute Bundaran HI – Kota,” ujar William Sabandar di Wisma Nusantara, Jumat (22/3/2019).

Peresmian tersebut akan dilakukan di Bundaran HI, Jakarta Pusat bersamaan saat Car Free Day berlangsung. William menjelaskan secara teknis dan legal MRT Jakarta siap beroperasi.

“Secara progres konstruksi kita secara keseluruhan sudah 100 persen, seluruh entrance sudah selesai dan siap digunakan 25 Maret 2019 seluruh stasiun sudah dibuka dan mulai berfungsi,” terangnya.

William menjelaskan, untuk saat ini berbagai perizinan beroperasinya MRT sudah terbit. Melalui proses panjang perizinan dari Pemerintah DKI Jakarta dan Pusat.

Perizinan yang sudah didapat yaitu izin operasi sarana dan izin operasi prasarana dari Gubernur DKI Jakarta No. 524-525 tahun 2019. Namun pihaknya masih menunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta untuk tarif yang akan diberlakukan.

Diketahui, saat ini MRT Jakarta sedang melakukan uji coba publik yang dimulai dari 12 Maret – 23 Maret 2019. Sekitar 400.040 orang sudah mendaftar untuk merasakan moda transportasi baru di Jakarta dengan rute Bundaran HI – Lebak Bulus.

Promo Akhir Pekan, Belanja Dapat Cashback hingga Jajal MRT Gratis

Suara.com – Promo akhir pekan kali ini memang cukup bervariasi. Berbagai potongan harga tersedia untuk menyelamatkan kantong disaat tanggal tua menuju gajian nih.

Berbagai pilihan promo bisa kalian pilih, mulai dari belanja hemat dapat cashback besar hingga mencoba Mass Rapid Transit (MRT) secara gratis nih.

Berikut Suara.com merangkum beberapa promo akhir pekan 23-24 Maret 2019 yang bisa kalian serbu.

1.   Sea World

Bagi kalian yang ingin liburan ke Sea World tapi dengan budget terbatas, enggak perlu khawatir. Pasalnya ada promo beli dua tiket masuk Ocean Dream Samudra gratis 1 tiket Sea World Ancol, nih.

Promo berlaku untuk pembelian tiket secara langsung di lokasi dan berlaku kelipatan loh. Jangan sampai ketinggalan, promo ini berlaku hingga 30 April 2019 nih.

2.   Snowbay

Jika ingin menghabiskan akhir pekan dengan berenang dengan biaya murah juga bisa banget nih. Snowbay Taman Mini Indonesia Indah mengadakan promo Woman’s Day Out, kalian bisa beli 1 tiket gratis 1 tiket masuk sampai 23 Maret 2019.

Caranya mudah, cukup berswafoto dengan teman-teman sembari menunjukkan item make up, lalu unggah di Instagram dengan tag akun @snowbaywaterpark. Maka kamu akan mendapatkan 1 tiket gratis tiap pembelian 1 tiket, berlaku hingga 10 kali kelipatan.

3.   HAUS!

Akhir pekan enaknya memang minum minuman yang dingin dan menyegarkan. Biar lebih segar lagi, HAUS! Memberikan promo spesial beli 1 gratis 1 nih pada 23-24 Maret 2019.

Jangan sampai ketinggalan ya. Kalian hanya bisa mendapatkan promo ini dengan melakukan pembelian di gerai HAUS! Kali Sari dan Raya Tengah, Jakarta Timur.

4.   MRT

Sudah tahu belum kalau MRT Jakarta sudah mulai beroperasi dan sedang dalam tahap ujicoba? Kalian yang ingin ikut mencoba moda transportasi bawah tanah ini bisa langsung datang ke stasiun tanpa dipungut biaya apapun alias gratis.

Kalian cukup datang ke stasiun terdekat, lalu mengisi formulir di stasiun, nggak perlu melakukan pendaftaran melalui daring (online). Kesempatan ini hanya berlaku 22-23 Maret 2019 pukul 7.00 hingga 17.00 WIB.

5.   OVO Cashback

Mau makan enak tapi belum gajian? Nggak perlu khawatir, OVO memberikan cashback hingga 60 persen mulai 20-31 Maret 2019 nih. Cashback yang diberikan berupa OVO points yang bernilai 1 point sama dengan Rp 1.

Promo ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi Grab Bike, Grab Car, Grab Food hingga berbagai merchant makanan lainnya, seperti Breadlife, Shihilin Taiwan Street Snack, Sour Sally, Solaria dan masih banyak lagi.

Kartu Jelajah untuk Naik MRT Bisa Dibeli Mulai Senin Besok

Suara.com – Setelah rampung dilakukan uji coba dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret 2019 akhir pekan ini, tiket MRT mulai diperjual belikan secara komersil pada 25 Maret 2019.

Masyarakat bisa menggunakan dua pilihan kartu, yakni single trip tiket atau multi trip tiket yang diberi nama kartu jelajah.

“Harga kartu Rp 15 ribu untuk single trip dan Rp 25 ribu untuk multi trip. Bisa membeli tiket tersebut di vending machine dan sales office di setiap stasiun MRT Jakarta,” ujar William Sabandar di Wisma Nusantara, Jumat (22/3/2019).

Pihaknya sudah menyiapkan kartu single trip tiket dengan jumlah 490 ribu dan multi trip tiket sebanyak 300 ribu kartu.

“Uang pecahan yang bisa divending machine Rp 5 ribu, Rp 10 ribu, Rp 20 ribu, Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu,” tambahnya.

Harga untuk kartu single trip mirip dengan kereta api pada umumnya. Masyarakat bisa mengembalikan kartu sesuai dengan jaminan sebesar Rp 15 ribu.

“Bila menggunakan single trip bila ingin mengembalikan kartu dan turun sebelum stasiun tap out bisa dikembalikan sesuai harga kartu dan sisa perjalanannya,” terangnya.

Untuk diketahui, tarif MRT ini masih menunggu keputusan dari Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya perizinan beroperasinya MRT Jakarta sudah terbit, namun besaran harga tiketnya belum rampung ditentukan besarannya.

Perizinan yang sudah didapat yaitu izin operasi sarana dan izin operasi prasarana dari Gubernur DKI Jakarta No. 524-525 tahun 2019.

Ini Upaya KemenPUPR Tambah Pasokan Air Bersih untuk Jakarta

Suara.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut, warga DKI Jakarta masih banyak yang menggunakan air tanah. Akibatnya, permukaan tanah terus menurun.

Untuk meminimalisir penggunaan air tanah, pihaknya sedang mengoptimalkan pembangunan Waduk Karian yang berada di Lebak, Banten dan Waduk Jatiluhur untuk menambah pasokan debit air bersih ke Jakarta.

“Sekarang ini mereka pakai air tanah, makanya terus turun muka tanahnya. Nanti kalau sudah ada tambahan dari Jatiluhur dan dari Karian kita stop air tanah,” ujar Menteri Basuki di halaman Kementerian PUPR, Jumat (22/3/2019).

Pemakaian air tanah yang berlebih membuat menurunnya muka tanah di Jakarta. Pihaknya akan menghentikan pemakaian air tanah setelah kedua waduk tersebut siap untuk dioperasikan.

“Satu-satunya jalan adalah stop penggunaan air tanah untuk bisa menahan land subsident (pergerakan muka tanah) bagaimana menyetop harus ditambah dulu airnya,” ucapnya.

Basuki menargetkan, untuk Bendungan Karian akan rampung pada tahun 2020. Kemudian akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mendistribusikan air.

Disinggung Jokowi soal Pajak Korporasi, Sri Mulyani: Sudah Siap

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait belum rampungnya aturan penurunan pajak korporasi atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Hal itu dikatakan Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di Istora Senayan, Kawasan GBK Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengaku telah mempersiapkan aturan penurunan pajak korporasi tersebut. Hingga saat ini, Sri Mulyani mematok pajak korporasi sebesar 25 persen.

Dia menerangkan, untuk penurunan besaran pajak korporasi dibutuhkan perubahan Undang-undang PPh badan. Dalam hal ini dia telah merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan telah diserahkan ke DPR.

“Jadi kita akan terus untuk mendorong DPR untuk menyelesaikan UU KUP tersebut. UU PPH dan PPN naskah akademiknya relatif sudah siap,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, meskipun telah menurunkan pajak korporasi, pihaknya akan kembali membeberkan risiko jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan tersebut kepada semua pihak termasuk mempresentasikan risiko tersebut ke Presiden Joko Widodo.

“Karena sekarang ini kan sedang dalam periode banyak sekali yang akan dilakukan ya, dari sisi belanja negara, dari sisi penerimaan. Jadi nanti bagaimana bentuknya ini yang akan kita bawa. Tapi overall, itu sudah disiapkan. Yang disampaikan bapak presiden selama ini kita sudah siapkan juga,” tutur dia.

“Nanti kita akan sampaikan kepada kabinet tentu saja apa ini artinya, pengaruhnya dalam jangka pendek, jangka menengah, panjang dan ratenya akan seperti apa. Jadi bagaimana nanti exercise-nya terhadap keseluruhan keuangan negara akan kita persentasikan secara penuh,” pungkas dia.

Sri Mulyani Malas Tanggapi Prabowo soal Pajak Penghasilan

Suara.com – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan memangkas pajak penghasilan orang pribadi dan badan mulai dari 5 persen hingga 8 persen. Kebijakan tersebut akan dilakukannya jika terpilih menjadi Presiden.

Menanggapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam sebuah kebijakan pasti ada risiko yang terjadi.

Dia menerangkan, dengan penurunan pengenaan pajak penghasilan (PPh) berdampak pada penerimaan negara dari pajak.

“Saya mungkin enggak akan ngomong begitu ya. Begini aja, sebetulnya kalau dari sisi penerimaan negara, kalau tax base-nya (basis pajak) sama tapi ratenya turun pasti akan ada penurunan,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Akan tetapi, Lanjut Sri Mulyani, dengan penurunan PPh ini akan memberikan keuntungan yaitu dapat memperluas basis pajak. Artinya, orang yang tadinya enggan membayar pajak dengan penurunan tarif, orang itu akan membayar pajak.

“Tapi kan tax base juga bisa diperluas, jadi ini juga sesuatu yang akan kita lihat, seberapa cepat perluasan tax base. Masyarakat juga harus tahu siapa nanti yang akhirnya menanggung beban itu, Karena kalau tax base diperluas berarti yang tadinya tidak kena pajak akan harus membayar pajak,” jelas dia.

Maka dari itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, dalam keputusan penurunan pajak harus diperhitungkan kembali risiko yang dihadapi.

Sehingga, penerimaan negara meningkat, dan juga masyarakat mendapatkan fasilitas pajak yang baik.

“Kita siapkan semua skenario yang memang disampaikan aspirasinya selama ini namun semuanya juga setuju bahwa APBN juga tetap harus dijaga, jadi nanti bagaimana hitung-hitungannya lah yang akan kita sampaikan,” tutup Sri Mulyani.

DPR: Kartel Tiket Pesawat Bisa Dihentikan Pemerintah

Suara.com – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menilai, masih tingginya harga tiket pesawat karena kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap maskapai penerbangan.

Dia menjelaskan, saat ini di Indonesia masih didominasi maskapai berbiaya rendah (LCC) atau sekitar 80 persen dan maskapai ekonomi full service 20 persen.

Akan tetapi, semua fasilitas yang disediakan pemerintah misalnya di bandara lebih dikhususkan ke maskapai ekonomi full service.

“Jadinya kebijakan pemerintah yang harus diubah kebijakan LCC 80 persen tidak difasilitasi, yang mana lebih fasilitasi ekonomi full service, sehingga LCC harus membayar semua fasilitas mulai dari landing fee, garbaratanya, terminal semuanya harus biaya ekonomi full service, inilah yang menyebabkan jadi tinggi,” kata Bambang, Jumat (22/3/2019).

Menurut Bambang, kondisi yang ada di Indonesia terbalik dengan kondisi di Malaysia. Di Malaysia, walaupun maskapai LCC-nya sedikit tapi dia menyediakan fasilitas di bandara khusus untuk maskapai LCC.

“Di Malaysia disiapkan khusus LCC, jadi semuanya murah. Ini juga bukan karena BBM mahal, tapi karena runwaynya sedikit jadi pesawat holding (antre) di atas menunggu antrean, sehingga penggunaan BBM-nya boros,” jelas dia.

Terkait dengan Kartel, Bambang menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Masalah kartel itu ada yang tanganin, oleh KPPU, yang mana KPPU akan melakukan pengecekan itu, yang jelas bahwa ini akibat kebijakan pemerintah yang membuat ekonomi jadi tinggi. Sebenarnya, kartel bisa dihentikan pemerintah dengan batas atas dan bawah, juga ditambah ketentuan dengan normal pricenya berapa,” imbuh dia.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi penguasaan pasar oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group di industri transportasi penerbangan, maka kedua maskapai terbesar tersebut pun bisa bebas menentukan penjualan harga tiketnya.

Adapun tingkat penguasaan pasar industri transportasi penerbangan yang dikuasai oleh dua maskapai tersebut mencapai 96 persen.

“Saat menaikan dan menurunkan harga tiket, mereka bisa bersepakat. Diduga ada kartel antara keduanya,” katanya.

Nailul menduga, pihak Lion dan Garuda bersepakat untuk bersama-sama menaikan harga tiket hingga mengorbankan masyarakat umum sebagai pengguna.

“Permasalahan utama ya dugaan kartel dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Grup,” tegasnya.

Garuda Akui Sukar Batalkan Pembelian 49 Boeing 737 Max 8

Suara.com – Maskapai Garuda Indonesia telah mengirim surat kepada Boeing untuk membatalkan pembelian 49 unit pesawat Boeing 737 Max 8 setelah dua kecelakaan menimpa dua pesawat terbaru itu dalam kurang dari lima bulan terakhir.

Garuda, seperti dilansir New York Times, mengatakan telah mengirim surat kepada Boeing pada 14 Maret lalu. Dalam surat itu Garuda menyatakan keinginannya untuk membatalkan pembelian 49 unit Boeing 737 Max 8.

Meski demikian Garuda mengakui bahwa sukar membatalkan perjanjian jual-beli itu, karena kontraknya telah diteken.

“Meneruskan pemesanan (Boeing 737) Max tidak akan bermanfaat bagi Garuda,” kata juru bicara Garuda, Ikhsan Rosan.

“Penumpang kami, secara psikologis, sudah tak percaya terbang bersama Max. Mereka sering bertanya saat akan memesan tiket, jenis pesawat apa yang akan mereka tumpangi,” lanjut dia.

Rosan mengatakan bahwa petinggi Garuda akan bertemu dengan bos-bos Boeing di Jakarta pada Kamis pekan depan (28/3/2019) untuk membahas masalah tersebut.

“Semuanya masih harus dibicarakan,” jelas Rosan sembari menambahkan bahwa ada kemungkinan Garuda masih mengubah pesanannya ke model pesawat Boeing yang lain.

Garuda telah menerima satu dari 50 Boeing 737 Max 8 yang dipesan pada 2014 silam. Pesanan itu totalnya bernilai 4,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 69 triliun.

Selain itu, beber AFP, Garuda juga disebut sedang berdiskusi dengan Boeing untuk mengembalikan pesawat Boeing 737 Max 8 yang kini sudah dioperasikannya. Sejauh ini Garuda sudah membayar 26 juta dolar AS (sekitar Rp 367 miliar) kepada Boeing.

Boeing sendiri belum memberikan komentar terkait rencana Garuda tersebut.

Sejauh ini Garuda adalah maskapai penerbangan pertama di dunia yang secara resmi mengatakan ingin membatalkan pemesanan Boeing 737 Max setelah insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines di Addis Ababa pada 10 Maret 2019 lalu.

Tiket Pesawat Naik 166 Persen, Pariwisata Pulau Bangka Anjlok

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini mengunjungi Pangkalpinang, Bangka Belitung. Di Pulau Bangka tersebut Presiden Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat Bangka dan meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir.

Usai meresmikan terminal baru Bandara Depati Amir, Jokowi berharap dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke pulau yang memiliki pesona alam berupa pantai yang memiliki keindahan yang mempesona.

“Kita harus mendahului pertumbuhan penumpang yang tumbuh sangat baik di Provinsi Bangka Belitung ini. Dan kita harapkan dengan siapnya sarana terminal di Bandara Depati Amir ini wisatawan akan semakin banyak,” kata Presiden Jokowi.

Namun, harapan Presiden Jokowi sepertinya akan terhalang oleh mahalnya harga tiket pesawat tujuan Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Halim (47) penyewa rental mobil yang terbiasa mengantar wisatawan untuk berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di Pulau Bangka mulai mengeluhkan turunnya jumlah kunjungan.

“Tiket tadinya hanya Rp 300 ribuan Lion, sekarang paling murah Rp 800 ribuan, bisa dicek di Traveloka, mungkin karena mahal jadi orang malas datang,” kata Halim.

Jika dihitung, kenaikan harga tiket dari Jakarta-Pangkalpinang yang tadinya hanya Rp 300.000 menjadi Rp 800.000, artinya kenaikannya mencapai 166 persen.

Selain supir travel wisata, Susan (28) warga Muntok Bangka Barat juga mengeluhkan hal yang sama. Dirinya mengaku tak habis fikir dengan mahalnya harga tiket saat ini.

“Padahal bukan high season, biasanya pulang kampung setahun bisa 3 kali, sekarang sudah lebih setahun enggak pulang,” keluhnya.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi penguasaan pasar oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group di industri transportasi penerbangan, maka kedua maskapai terbesar tersebut pun bisa bebas menentukan penjualan harga tiketnya.

Adapun tingkat penguasaan pasar industri transportasi penerbangan yang dikuasai oleh dua maskapai tersebut mencapai 96 persen.

“Saat menaikan dan menurunkan harga tiket, mereka bisa bersepakat. Diduga ada kartel antara keduanya,” katanya.

Nailul menduga, pihak Lion dan Garuda bersepakat untuk bersama-sama menaikan harga tiket hingga mengorbankan masyarakat umum sebagai pengguna.

“Permasalahan utama ya dugaan kartel dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Grup,” tegasnya.

Melihat hal tersebut, jika kondisi itu terus berlangsung, maka bukan hal yang tidak mungkin industri pariwisata di Bangka Belitung akan meredup.

Menteri PUPR Optimis Pembangunan Semua Embung di Indonesia Rampung di 2022

Suara.com – Guna memenuhi ketersediaan air bersih di seluruh Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus membangun embung dan bendungan.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah membuka acara peringatan Hari Air Dunia ke XXVII.

“Khususnya Direktorat Sumber Daya Air dari Rp 210 triliun di tahun 2019 sekitar Rp 32 triliun masih prioritas membangun tampungan air dalam bentuk embung dan bendungan,” ujar Menteri Basuki di Halaman Kementerian PUPR, Jumat (22/3/2019).

Menteri Basuki menambahkan, istilah embung berasal dari Nusa Tenggara Barat yang berarti setu. Embung sendiri ditempatkan di daerah-daerah yang lokasi airnya minim.

Saat ini Kementerian PUPR sedang membangun 60 bendungan yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Direncanakan pembangunan bendungan akan bertahap diselesaikan pada tahun 2022.

“Dari 60 bendungan sampai 2018 baru selesai 14. Nanti tahun 2019 ini ada 15 yang selesai jadi 29 sisanya 2020-2021 dan terakhir 2022 sudah selesai semua utamanya untuk bendungan,” tambahnya.

Adapun tujuan pembangunan bendungan, selain untuk penyediaan air baku, bendungan juga diharapkan bisa mengatasi banjir dan untuk aliran irigasi.

“Kalau untuk bendungan kami sedang menjejaki yang dipelajari oleh swasta dikembangkan melalui KPBU,” terangnya.

Pemprov DKI Bantah soal Serapan Investasi OK OCE Sandiaga Rp 359 Miliar

Suara.com – Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Rinaldi meluruskan pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang mengatakan telah berhasil menyerap investasi hingga Rp 359 miliar dari Usaha Mikro Kecil di Pemprov DKI.

Rinaldi mengatakan, nilai investasi Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 359 miliar itu berasal dari 16.734 izin usaha mikro kecil (IUMK) yang telah diterbitkan.

“(Nilai investasi) Rp 359 miliar itu kan data dari IUMK,” ujar Rinaldi saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Namun, berdasarkan data DPMPTSP investasi tersebut tidak seluruhnya berasal dari pelaku usaha yang tergabung dalam program One Center of Entrepreneurship (OK OCE).

Rinaldi menjelaskan, dari total 16.734 pelaku usaha yang mengantongi IUMK, tercatat hanya 7.295 yang terdaftar dari program OK OCE.

“Kalau misalnya klaim Rp 359 miliar itu OK OCE semua, berarti mengklaim seluruh IUMK yang ada di Jakarta ini masuk ke OK OCE. Itu yang harus dipertanyakan,” jelas Rinaldi.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim telah menyerap investasi hingga Rp 359 miliar dari keanggotaan OK OCE.

“Data didapat dari berbagai sumber. Kita rangkum termasuk dari laporan ekonomi regional Bank Indonesia juga izin-izin yang terbit. Ini berkah buat kami. Kami memberikan sumbangsih. Sumber yang terpercaya,” kata Sandiaga.

Berdasarkan data tersebut, maka Sandiaga membantah jika program OK OCE hanya terpaku pada sebuah mini market saja.

Sandiaga menegaskan bahwa OK OCE ialah gerakan kewirausahaan yang bergerak di seluruh bidang.

“OK OCE Mart salah satu dari bentuk kegiatan OK OCE. Yang lain ada usaha kuliner, fashion, itu ditotal Rp 359 miliar,” pungkasnya.

Peringati Hari Air Dunia, Menteri PUPR Doakan Korban Banjir Bandang Sentani

Suara.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak masyarakat untuk menjaga sumber daya air untuk memperingati Hari Air Dunia ke XXVII.

Menteri Basuki melepaskan burung sebagai simbolis dimulainya peringatan Hari Air Dunia. Adapun tema yang diangkat tahun ini yakni rakyat Indonesia harus mendapatkan kemudahan akses air.

“Kita Kementerian PUPR menjaga sumber daya air, mari kita mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergaul dengan baik dengan air,” ujar Menteri Basuki dalam sambutannya di halaman Kementerian PUPR, Jumat (22/3/2019).

Basuki mengajak masyarakat agar lebih bersahabat dengan air dan lebih bijak dalam memelihara alam.

“Air akan memberikan resonansinya dia akan jadi sahabat kita dia akan memusuhi kita kalau tidak bersahabat dengan dia,” tambahnya.

Dalam acara tersebut sebagai simbolis Menteri Basuki memberikan pupuk organik padat dan peralatan biopori ke setiap sekolah dan perguruan tinggi di sekitar Kementerian PUPR.

Pupuk organik padat dan peralatan biopori diberikan bertujuan untuk mempercepat resapan air ke dalam tanah.

Disela-sela menyampaikan pembukaan Hari Air Dunia, Menteri Basuki memimpin doa untuk korban banjir bandang di Sentani. Menurutnya bencana tersebut termasuk kelalaian manusia yang kurang bersahabat terhadap air.

“Harapannya semoga 2019 sumber daya air memberikan berkah yang lebih pada kita dibandingkan musibah,” terangnya.

Minta UKM Naik Kelas, Pemerintah Dorong Potensi Ekspor

Suara.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) menyelenggarakan “Sinergitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM) Potensi Ekspor”, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (21/3/2019). Acara ini bertujuan untuk  mendorong koperasi dan UKM naik kelas

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi Bidang Pengawasan. Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, mengatakan, bentuk nyata fasilitasi pemerintah untuk mendorong pelaku UKM naik kelas adalah dengan mendorong mereka memperoleh hak cipta, hak merek atau sertifikasi lainnya.

Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atau Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan lainnya.

Meliadi mengatakan, tanpa sertifikat hak merek ataupun sertifikasi lainnya, produk UKM akan sangat sulit menembus pasar ekspor. Setelah mendapatkan sertifikasi, selanjutnya Kemenkop dan UKM mendorong mereka untuk bermitra dengan perusahaan atau dalam wadah koperasi tertentu.

“Bicara soal ekspor, itu semua harus dipersiapkan. Ekspor itu tidak bisa asal jadi lalu diekspor, harus ada standardisasi kualitas dan lainnya. Karena jumlah UKM banyak, maka kita arahkan melalui kemitraan dengan perusahaan yang bisa ekspor,” ujarnya.

Selanjutnya untuk bisa menembus pasar ekspor lebih masif, Meliadi juga berharap pelaku UKM memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Penjualan secara online melalui e-commerce mutlak diperlukan, karena menurutnya, era teknologi seperti saat ini tidak dapat dihindarkan.

“Kita juga dorong untuk terus mengembangkan SDM, permodalannya dan teknologinya. Ini kita bantu. Terlebih di zaman online atau e-commerce. Suka tidak suka, kita tidak bisa hindari. UKM harus gunakan teknologi ini, tanpa itu tidak bisa go internasional,” imbuh Meliadi.

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Victoria br Simanungkalit, menambahkan, sinergi antar kedeputian di lingkungan Kementerian dan dengan stakeholder terkait akan terus ditingkatkan. Dengan begitu, koperasi dan UKM akan terlayani dengan optimal sehingga dapat mengakselerasi mereka untuk bisa naik kelas.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem bisnis koperasi dan UKM, serta peningkatan kapasitas usahanya yang berorientasi ekspor. Kami juga melakukan peningkatan SDM satgas pengawas dalam rangka penguatan lembaga koperasi,” tambahnya.

Salah satu unit UKM yang didorong oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran untuk bisa menembus pasar ekspor adalah sampah daur ulang. Menurutnya, potensi dan nilai jual dari sampah daur ulang di Indonesia sangat tinggi, hanya tinggal membutuhkan ketelatenan dan kreativitas pelaku usaha untuk membuat produk yang berkualitas.

Untuk bahan baku sendiri, Victoria mengungkapkan, bahan baku sampah yang bisa didaur ulang untuk dibuat produk sangat banyak. Apalagi banyakbank sampah yang dikelola oleh koperasi.

“Kita ingin masalah sampah ini diselesaikan secara holistik. Permintaan dari China itu luar biasa loh. Nah, produk sampah daur ulang misal kristal itu belum bisa dipenuhi. Kita ingin mitrakan mikro ini untuk bisa hasilkan produk antara,” imbuh Victoria.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno, membenarkan bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kementeriannya adalah demi menjaga kualitas koperasi. Dia membenarkan bahwa jumlah koperasi yang banyak belum tentu menentukan kualitas.

“Yang kita kedepankan adalah kualitas. Para pelaku usaha mikro yang punya kesamaan, misal para pengrajin batik, ya bentuklah koperasi, supaya punya ciri khas. Namun harus dijaga kualitasnya, agar bisa memberikan dampak nyata bagi ekonomi,” kata Suparno.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Srie Nurkyatsiwi, berharap penyelenggaraan sinergi di wilayahnya tersebut diharapkan dapat membantu koperasi dan UKM di Yogyakarta untuk bisa lebih baik.

Diakuinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta memang sudah cukup baik, namun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih menjadi PR besar. Nilai indeks gini mencapai 0,441 pada Maret 2018, atau yang tertinggi di Indonesia.

“Kami berharap akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan bersama. Ini akan menjadi pertumbuhan atau tambahan yang signifikan dan membantu UKM seperti apa yang jadi program pemerintah DIY,” kata Srie Nurkyatsiwi.

Terkait dengan fasilitasi pemerintah terhadap pelaku UKM, Kahono Sumitro, selaku pemilik usaha konveksi di DIY bersyukur sudah mendapatkan hak merek yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Menurutnya, sertifikat hak merek ini akan menjadi daya tawar yang positif bagi produknya di pasar. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Kahono menegaskan prosesnya mudah dan gratis.

“Sebetulnya tak sulit. Kita gratis, tidak dipungut biaya sepeserpun, tahu-tahu saya dipanggil untuk menerima ini,” ujar Kahono, usai menerima sertifikat merek.

Pemerintah Diminta Batalkan Pemberian Diskresi Impor Bawang Putih ke Bulog

Suara.com – Pemerintah harus membatalkan pemberian diskresi kepada Bulog untuk mengimpor bawang putih tanpa perlakuan syarat yang sama dengan pengimpor lainnya.

Keistimewaan Bulog bisa mengimpor 100 ribu ton bawang putih tanpa harus kembali menanam 5% sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Permentan Nomor 38 Tahun 2017, bukan cuma membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang satu ini semakin manja.

Di sisi lain, kebijakan ini membuat swasta yang hidupnya bergantung pada usaha di bidang impor ini, menjadi rugi, bahkan mati.

“Enak banget BUMN itu, enggak boleh kayak gitu. Kalau begitu kita bikin BUMN aja sebanyak-banyaknya. Swasta dimatikan. Ini enggak sehat nih. Ini harus diusut KPPU,” tegas Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan.

Ia tegas menyarankan kebijakan ini segera dicabut atau dibatalkan lantaran persaingan usaha antara BUMN satu ini dengan importir bawang putih lainnya akan tidak sehat.

Belum lagi nasib petani bawang putih, Uchok nilai akan semakin sengsara lantaran tidak adanya substitusi penanaman bawang dari proses impor yang dilakukan.

Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan bahkan Ombudsman, ia berharap hal ini diselidiki.

“Iya ini makin kacau aja kalau kayak begitu. Tidak ada persaingan usaha. Harusnya semua melalui lelang atau tender. Jangan kayak gini, ini enggak sehat,” kata Uchok.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai, impor 100 ribu ton bawang putih oleh Bulog adalah langkah terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang hampir 90 persen impor.

Ia mengakui, ada mengemuka juga ketidakpuasan pengusaha terhadap keistimewaan tidak wajib tanam yang diberikan kepada Bulog.

“Kalau Bulog kemudian impor dan tidak dikenakan kewajiban tanam 5 persen, lalu importir merasa cemburu, nanti bisa-bisa impotir lapor ke WTO. Hal ini pernah terjadi di bidang susu. Waktu itu importir susu juga dipaksa bermitra, ini membatasi mereka, akhirnya mereka laporkan ke WTO karena ada persaingan yang tidak sehat,” tuturnya.

Diakui Rusli, industri susu memang beda dengan bawang, karena kebutuhannya lebih tinggi dan terkait protein. Namun jika kebutuhan bawang putih terus meningkat, bisa saja para importir melapor ke WTO.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengakui, ketersediaan bawang putih di Indonesia sebenarnya tidak bisa lepas dari impor.

Bahkan kata dia, hampir 560 ribu ton bawang putih didapatkan dari impor setiap tahunnya.

Menurutnya, tingginya lonjakan harga bawang putih pada awal tahun ini disebabkan karena terlalu optimisnya Kementerian Pertanian akan produksi dalam negeri.

Diakuinya, Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH), dimana para importir diwajibkan menanam sebanyak lima persen dari volume pengajuan impor, adalah hal yang baik. Namun, bukan berarti ini menjadi jaminan.

Sehingga dia berpendapat, terdapat kekacauan dalam perencanaan tata kelola bawang putih.

“Sekarang kita seolah-olah impor dalam jumlah besar, dan itu sangat merugikan presiden,” imbuhnya.

Terkait dengan penugasan Bulog untuk melakukan impor 100 ribu ton bawang putih, dia mewanti-wanti jangan keputusan tersebut justru semakin membenani kerja Bulog.

“Tapi kalau tidak punya infrastruktur terkait, ya tentu biaya tinggi, karena harus pinjam gudang yang cocok untuk bawang putih, cost lagi disana. Sehingga tujuan utama untuk amankan pasokan bawang putih jadi terganggu,” kata Andreas.

Masalah distribusi dari Bulog ke tingkat pasar juga harus dipertimbangkan secara matang.

“Belum lagi masalah jaringan distribusinya. Karena tidak mungkin Bulog petugasnya diturunkan jualan bawang putih di pasar,” katanya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebelumnya memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor bawang putih sebesar 100.000 ton.

Impor ini untuk mengendalikan harga bawang putih yang mengalami kenaikan. Bulog, dalam impor kali ini diberikan keleluasaan tanpa harus memenuhi syarat tanam 5% dari impor yang dilakukan, sebagaimana dilakukan wajib oleh pihak swasta.

Presiden Jokowi Ungkap MRT Belum Ramah Terhadap Kaum Disabilitas

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah tiga kali menjajal moda transportasi massal MRT Jakarta. Untuk ketiga kalinya, Jokowi membawa serta sang istri yakni Iriana Joko Widodo beserta rombongan.

Jokowi menjajal MRT dengan mengawali perjalanan dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun MRT yang berada di Lebak Bulus.

Dalam perjalanan menjajal MRT Jakarta, Jokowi mengungkapkan pengalamannya melalui akun instagram pribadinya @jokowi, berikut ini petikannya.

Selamat pagi. Tiga hari sebelum resmi beroperasi, saya kembali menjajal moda raya terpadu (MRT) bersama Ibu Negara.

Kali ini, saya mencoba MRT sebagai penumpang pulang kantor. Maka, dari istana, pada jam lima sore, saya ke halte Monas, naik bis Transjakarta menuju halte depan Hotel Pullman, lalu menyeberang jalan ke Stasiun Bundaran Hotel Indonesia untuk berganti moda transportasi MRT ke Lebak Bulus.

Apa yang saya temukan dalam tiga kali mencoba naik MRT Jakarta ini?

Ada beberapa catatan, di antaranya, papan penunjuk rute dan informasi di dalam gerbong MRT masih kurang, dan jarak antara kereta dan platform masih terlalu lebar dan bisa menyulitkan kaum disabilitas. Semua kekurangan ini akan kita benahi.

Yang jelas, bis dan MRT sudah terintegrasi. Masyarakat mudah beralih menggunakan layanan transportasi umum.

Secara keseluruhan, MRT Jakarta siap untuk melayani masyarakat umum. Dua hari lagi.