Prabowo – Sandiaga Janji Pangkas Pajak Penghasilan, Ini Respons Kubu Jokowi

Suara.com – Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subiato – Sandiaga Uno menjanjikan pemangkasan pajak penghasilan (PPh), yang disebut bisa meringankan beban ekonomi masyarakat.

Prabowo maupun Sandiaga mengampanyekan memangkas PPh menjadi sedikitnya 5 persen atau 8 persen. Kekinian, tarif PPh badan hukum dipatok sebesar 25 persen, dan PPh perorangan sebesar 5-30 persen.

Menanggapi rencana tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf, Arief Budimanta mempersilakan kubu Prabowo mengumbar janji itu.

Namun, Arief berharap harus ada perhitungan yang jelas dalam rencana pemangkasan PPh.

“Ya silakan saja, itu kan Janji. Ya perhitungannya saja bagaimana?” ujarnya saat ditemui di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut Arief, saat ini kebijakan pajak pemerintahan Jokowi telah meringankan masyarakat. Misalnya, selama 4 tahun pemerintahan, Jokowi telah meningkat batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebanyak tiga kali.

Saat ini, batas PTKP sebesar Rp 4,5 juta. Artinya, jika masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta tidak wajib membayar pajak. Sedangkan jika berpenghasil Rp 4,5 juta ke atas, baru dikenakan tarif PPh.

‎”Yang paling penting yang pendapatannya kurang dari Rp 5 juta, dan sebagian besar mereka enggak bayar pajak. Karena apa, untuk menggerakkan perekonomian, menjaga daya beli, agar industri bisa bekerja.”

Alasan OJK soal Leasing Bisa Terapkan DP 0 Persen untuk Beli Kendaraan

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan , yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri Pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2 B Bambang W Budiawan mengungkapkan, POJK hasil revisi ini untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, pengaturan prudensial, dan perlindungan konsumen.

“POJK ini mengatur berbagai hal terkait bisnis perusahaan pembiayaan, mulai dari Jenis kegiatan usaha dan perluasannya, serta cara pembiayaan. Termasuk pembiayaan infrastruktur serta penggunaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi oleh setiap perusahaan pembiayaan,” kata Bambang di kantor OJK, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Selain itu, POJK ini juga mengatur pemberian uang muka pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan berbagai persyaratan, tergantung tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio nonperforming financing (NPF) Netonya.

Menurutnya, perusahaan pembiayaan yang sehat secara keuangan wajib menerapkan ketentuan uang muka nol persen dari harga jual kendaraan baik roda dua atau empat.

Ketentuan uang muka nol persen ini sangat selektif, karena hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat dan NPF-nya di bawah 1 persen, serta diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko sangat baik.

Ketentuan DP nol persen ini juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mendapatkan alternatif transportasi sesuai kemampuannya.

Jokowi Minta Pensiunan KKP Mulai Bisnis Ikan

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyaranan Aparat Sipil Negara ( ASN ) untuk memulai bisnis menjelang memasuki masa pensiun. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan di acara Program Wirausaha ASN dan Pensiunan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Jokowi kemudian mencontohkan salah satu bisnis yang cocok untuk pensiunan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) yakni memulai usaha yang ada kaitannya dengan penjualan ikan.

“Misalnya pensiunan dari kementerian kelautan dan perikanan, kan dekat dengan ikan. Oleh sebab itu, bisnisnya jangan jauh-jauh dari situ, karena ilmunya sudah kita ketahui,” kata Jokowi.

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui tidak mudah dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Namun Jokowi menyarankan untuk mencoba usaha yang dekat dengan keseharian saat bertugas menjadi ASN.

“Keseharian kita bergelut di situ, sehingga untuk memulai lebih mudah, dibanding, misalnya kerja dulu di KKP, bisnisnya pertanian. Ini laut sama pertanian jauh, hati-hati,” ucap dia.

Menurut Jokowi, tidak semua ASN yang sudah memasuki masa pensiun memiliki niatan untuk mengembangkan usaha. Untuk itu ia mengajak ASN yang hadir untuk tidak ragu dan mencoba.

“Saya melihat, hal yang kecil yang banyak orang tidak melihat, berjualan, ikan wader yang digoreng, tadi saya lihat di depan, kemasan baik, diberi nama, label, brand yang baik,” kata Jokowi.

Batam Bisa Lampaui Singapura Jika Terapkan Free Trade Zone

Suara.com – Direktur Eksekutif INDEF , Enny Sri Hartati menyebut pembangunan kota Batam berpotensi melampaui negara tetangga yakni Singapura .

Untuk mencapai itu, Batam menurut Enny harus menerapkan Free Trade Zone ( FTZ ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau ex-officio.

“Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura,” ujar Enny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Hal tersebut bisa dilihat dari 60.000 Vessel per tahun melintasi selat Philips yang berada di antara Pulau Batam dan Pulau Singapura.

Volume trafiknya tiga kali volume trafik terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik terusan Suez.

Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makassar dan Selat Lombok.

Sementara, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara 84 miliar dolar AS sampai dengan 250 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, Batam merupakan wilayah terdepan perbatasan negara. Sangat strategis baik secara militer, ekonomi dan politik.

“Batam dan wilayah sekitarnya adalah ‘buffer zone’ Negara Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat.

“Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seperti Singapura. Tapi, wewenangnya diperkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ucapnya.

Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, maka penting mempertahankan Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).

“Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mampu menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,” tuturnya.

Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain.

Jadi FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi.

Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.

“Negara tetangga sudah mengimplementasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan lahan, fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif,” paparnya.

Untuk itu, pemerintah dituntut menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat ini sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia.

“Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura,” tandasnya.

Pulau Komodo Akan Diperbaiki, Saat Dibuka Nanti Tiket Masuknya Rp 7 Juta

Suara.com – Guna mempercantik Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo ( TNK ) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, bahwa anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membangun kawasan TNK khususnya Pulau Komodo dan Pulau Rinca tempat hidupnya komodo.

“Tahun ini kami anggarkan dana sebesar Rp 100 miliar dari APBD untuk bangun Pulau Komodo untuk bangun dari awal lagi populasi komodo di pulau itu,” kata dia.

Dana tersebut juga akan digunakan untuk membudidayakan ternak seperti kerbau, babi, kambing, serta rusa, agar komodo tersebut tak saling memakan.

“Belum lama ini ada pencurian ternak di Pulau Komodo. Ini baru satu orang mungkin, masih banyak yang melakukan pencurian. Kalau ini tidak dicegah makanan komodo bakal berkurang. Jangan sampai komodo memakan anaknya sendiri,” ujarnya.

Orang nomor satu di NTT itu juga menambahkan, walaupun pengelolaan TNK di bawah kendali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun pengelolaan TNK tetap akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Ia pun menilai bahwa kesulitan saat ini adalah rentang kendali yang sangat jauh dari pusat ke daerah khususnya ke Pulau Komodo, sehingga membuat kondisi Pulau Komodo tak diperhatikan dengan baik.

“Oleh karena itu kami akan ambil alih. Kami juga akan tutup untuk sementara waktu, Kalau ribut-ribut paling nanti Presiden yang akan turun, dan saat itu kami akan jelaskan alasannya,” terangnya.

Rencana penutupan itu juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah mendesain ulang kawasan itu, antara lain menanam pohon dan menambah makanan komodo.

“Jika ada wisatawan yang datang ke kawasan TNK boleh masuk dan berkeliling di TNK, tetapi tidak boleh turun dari kapal,” tambahnya.

Ia mengatakan dengan tegas bahwa tetap akan mendesain ulang kawasan Pulau Komodo itu, karena memang saat ini kehidupan liar dari komodo sudah tak terlihat lagi.

“Saya sungguh-sungguh, Pulau Komodo harus didesain ulang. Wisatawan suka dengan kehidupan liar dari komodo. Mereka datang bukan untuk melihat komodo yang hidupnya malas-malas,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Jika desain ulang Pulau Komodo sudah rampung, baru akan dibuka kembali dengan harga tiket masuk mencapai 500 dolar AS per orang atau setara dengan dengan Rp 7 juta per orang.

“500 dolar AS itu bentuk donasi terhadap pembangunan ekosistem dunia,” ujarnya. (Antara)

Masalah Jiwasraya Adalah Akumulasi Masalah Lama yang Belum Tuntas

Suara.com – Kasus tunda bayar polis JS Saving Plan yang tengah dihadapi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai sebagai akumulasi dari masalah-masalah lama yang belum diselesaikan dengan tuntas.

Berangkat dari hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Johnny G. Plate meminta seluruh pemangku kebijakan (stakeholders) secara stratejik memetakan akar masalah, sekaligus secara konsisten menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

“Coba kita amati, berapa umur Jiwasraya? Sudah ratusan tahun kan? Nah ini kenapa sekarang ramai-ramai? Saya lihat memang tidak ada komitmen dan konsistensi dari stakeholders sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya mulai muncul seperti sekarang” ujar Johnny, Rabu (16/1).

Guna mengetahui akar masalah kesulitan likuiditas yang tengah dihadapi Jiwasraya, Komisi VI DPR yang salah satunya membidangi BUMN bersama Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara intens melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Tak hanya itu, ia bilang, pihaknya juga secara berkala menggelar rapat secara maraton bersama regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan evaluasi, sekaligus meminta penjelasan perihal langkah-langkah konkret terkait upaya pengawasan ke depannya.

Dimana upaya ini dilakukan agar seluruh kepentingan terwakili termasuk nasabah.

“Dalam rapat Pemerintah, OJK dan manajemen sudah dilakukan banyak hal dengan menyusun exit plan dan opsi-opsi perbaikan yang sesuai prosedur dan efektif. Jangan malah dipolitisasi seperti rumor BUMN-BUMN yang dikatakan bangkrut,” tegasnya.

Seperti diketahui, lantaran tengah dihadapi masalah likuiditas manajemen Jiwasraya menunda kewajiban polis untuk 711 nasabah dengan nilai Rp 802 miliar.

Pasca dilakukan perombakan di level direksi, manajemen Jiwasraya yang baru dibawah Hexana Trisasongko menawarkan opsi perpanjangan (rollover) dengan kompensasi pembayaran bunga di muka dengan level 7% per tahun.

Namun seiring dengan upaya tadi, Johnny juga mengendus adanya upaya politisasi di tengah upaya pembenahan manajemen dan bisnis.

Terkait hal ini, ia pun berharap nasabah bisa tenang karena Pemerintah bersama DPR akan secara intens berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saya lihat memang pola-polanya seperti itu. Saya pikir sudah usang lah pola seperti itu. Toh nasabah juga sudah paham. Tinggal sekarang kita mendukung langkah-langkah perbaikannya,” pungkas Johnny.

Bulog Tepis Ucapan Prabowo soal Stok Beras Hanya Bertahan 3 Minggu

Suara.com – Prabowo Subianto dalam pidatonya menyebut stok beras nasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, mantan Danjen Kopassus ini mengatakan stok beras yang ada hanya mampu bertahan selama tiga minggu saja.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog , Tri Wahyudi Saleh mengatakan, stok beras Bulog saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan nasional hingga lima bulan ke depan.

Menurut dia, stok yang ada di Bulog hingga Januari ini sebanyak 2,1 juta ton beras.

“Jadi, sesuai hitung-hitungan Bulog stok beras itu cukup sampai panen berikutnya April-Mei,” ujarnya saat dihubungi Suara.com, Rabu (16/1/2019).

Tri‎ menuturkan, stok beras ada beberapa macam, yang diantaranya stok beras pemerintah, stok beras rumah tangga, dan stok beras pedagang di pasar.

Dia menjelaskan, stok yang ada di Bulog ‎merupakan stok beras pemerintah. Stok tersebut digunakan sebagai cadangan beras pemerintah untuk penyaluran korban bencana alam sebesar 1,5 juta ton beras, menyalurkan beras ke TNI dan Polri di daerah timur dan untuk bantuan sosial beras sejahtera (rastra) 2019.

“Jadi kita tidak menanggapi, sesuai tupoksi Bulog, operator pemerintah, yang namanya stok itu, stok pemerintah ada di Bulog, ada stok masyarakat artinya di rumah tangga,” kata dia.

“Kemudian ada stok pedagang, dari pasar, stok penggilingan, contoh kemarin di Pasar Induk Beras Cipinang itu ada stok 57 ribu ton, artinya stok di Cipinang ada, belum di Pasar Johar Karawang‎,” tambah Tri.

Bahkan dirinya menyebut stok beras pemerintah bakal makin kuat. Pasalnya, Perum Bulog pada kuartal I (Januari-Maret) ini bakal menyerap beras hasil panen petani.

Pada periode tersebut Bulog diminta untuk menyerap beras petani sebanyak 1,5 juta ton atau setara 3 juta ton gabah petani.

“Januari-Maret Bulog diminta menyerap beras petani 1,5 juta ton atau 3 juta ton gabah. Nah kalau ada stok 2,1 juta tambah 1,5 kan makin kuat,” katanya.

Bulog dalam hal ini akan optimal menyerap beras petani jika tidak adanya hambatan-hambatan. Misalnya, hambatan gangguan produksi.

“Jadi dengan catatan enggak ada gangguan produksi atau gangguan cuaca,” tuturnya.

Secara nasional, kebutuhan konsumsi nasional per bulan sebanyak 2,5 juta. Namun demikian, Tri optimisi dengan stok yang ada bakal bisa mencukupi hingga masa panen berikutnya di bulan April-Mei.

“Jadi, sesuai itung-itungan Bulog stok beras itu cukup sampai panen berikutnya April-Mei,” pungkasnya.

Sebelumnya juga, ‎Presiden Joko Widodo berkunjung ke Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya, mantan Walikota Solo ini ingin memastikan stok beras saat ini sangat melimpah. Padahal menurut Jokowi, biasanya pada akhir tahun stok beras menipis, bahkan kurang.

“Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini berlipat. Biasanya di akhir Desember 700-800 ribu ton, tetapi di akhir Desember 2018, stok kita 2,1 juta ton. Stok yang masih besar,” ujar Jokowi.

Cerita Epy Kusnandar Belajar Buka Usaha Ayam Keramas dari Kang Mus

Suara.com – Epy Kusnandar diam-diam mengambil contoh kehidupan dari seorang Kang Mus perannya di film Preman Pensiun untuk bisa membuka bisnis di kehidupan nyata.

Epy Kusnandar mengaku, Kang Mus merupakan sosok yang gigih menjalankan bisnis, meski banyak halangan dan rintangan tetap semangat menjalani bisnisnya.

“Dalam ceritanya kan Kang Mus memang tidak punya latar belakang bisnis. Ia adalah mantan preman yang sudah menyatakan pensiun. Ia tidak bisa mengandalkan hidup dari menjadi preman. Akhirnya belajar untuk berbisnis produksi kicimpring,” ungkap Epy Kusnandar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu.

Lelaki 54 tahun itu mengaku tidak bisa mengandalkan dunia entertain sebagai penghasilan utamanya.

“Preman Pensiun mengajarkan saya untuk berpikir bisnis sebagai usaha mendapatkan penghasilan,” imbuh Epy Kusnandar.

Saat ini, aktor yang turut aktif di dunia teater itu mengaku memiliki bisnis kuliner sebuah kedai penjualan berlabel Ayam Keramas.

“Sebenarnya ayam keremes, cuma kan diplesetin jadi ayam keramas. Bisnis kecil-kecilan dulu sih, ya kantin, warung yang sampai sekarang masih buka, masih jalan,” tutur Epy Kusnandar sambil tersenyum.

Epy Kusnandar sadar betul, banyak tantangan dalam menjalani bisnisnya. Apa lagi saat ini dia masih tergolong baru menjalani bisnis kuliner tersebut.

“Pingin dibesarin, tapi perlahan dulu. Membesarkan usaha kan perlu banyak faktor, ada modal, tenaga kerja, bahan baku dan waktu yang cukup juga,” ujar Epy Kusnandar.

Ia juga bersyukur, mendapatkan peran sebagai Kang Mus di Preman Pensiun yang karakternya begitu kuat. Hal tersebut pun berimbas pada usaha dan kesehariannya.

“Banyak yang kenalnya ayamnya Kang Mus bukan Epy Kusnandar. Tapi, nggak apa-apa jadi lebih terkenal,” ujar Epy Kusnandar.

‎Selain berbisnis, Epy Kusnandar saat ini sedang disibukan dengan promo film terbarunya, Preman Pensiun. Film yang merupakan lanjutan dari versi serial televisi itu dijadwalkan hadir di bioskop Tanah Air mulai 17 Januari 2019.

Biaya Kargo Pesawat Naik, Tarif Ongkos Kirim JNE Naik 20 Persen

Suara.com – Kenaikan biaya kargo pesawat rupanya berimbas ke perusahaan jasa pengiriman barang PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir ( JNE ).

Akibat naiknya biaya kargo, JNE pun melakukan penyesuaian tarif dengan menaikan tarif ongkos kirim sebesar 20 persen.

Kenaikan tarif yang telah dilakukan pada 15 Januari kemarin, berlaku untuk pengiriman paket dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) ke seluruh kota tujuan.

Sementara untuk pengiriman paket dalam kota tetap berlaku tarif normal.

“Besaran kenaikan tarif dari Jabodetabek, tergantung pada tujuan pengiriman paket dan jenis layanan yang digunakan dengan kenaikan rata-rata sebesar 20 persen,” kata Presiden Direktur JNE M Feriadi.

Menurut Feriadi, langkah penyesuaian tarif pengiriman dilakukan demi mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melanjutkan berbagai inovasi maupun pengembangan perusahaan.

“Langkah ini harus dilakukan untuk menyesuaikan berbagai biaya operasional yang turut meningkat seiring dengan kenaikan biaya kargo udara yang diberlakukan oleh pihak maskapai penerbangan,” tuturnya.

Feriadi yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia ( Asperindo ) menambahkan, pihaknya bersama dengan lebih dari 200 perusahaan anggota asosiasi itu telah sepakat untuk melakukan penyesuaian tarif pengiriman di bulan Januari 2019.

Langkah itu sesuai dengan arahan dari DPP Asperindo melalui surat No. 122/ DPP.ASPER/XI/2018 agar iklim usaha antara perusahaan jasa pengiriman ekspres, pos, dan logistik tetap kondusif serta harmonis.

Dalam menghadapi kenaikan harga kargo udara atau tarif Surat Muatan Udara (SMU) atau biaya kargo udara sebesar rata-rata kurang lebih 70 persen yang diberlakukan oleh pihak maskapai penerbangan, JNE bersama perusahaan anggota Asperindo lainnya, juga menjalankan beberapa langkah strategis selain melakukan penyesuaian tarif.

Langkah tersebut, antara lain, memilih moda transportasi alternatif untuk paket dengan tujuan yang memungkinkan dikirimkan menggunakan selain pesawat terbang, dan menyusun rencana untuk menyediakan angkutan “freighter” yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh anggota Asperindo. (Antara)

Jelang Imlek dan Cap Go Meh, Kamar Hotel di Singkawang Nyaris Penuh

Suara.com – Jelang perayaan Imlek dan Cap Go Meh , tingkat pemesanan kamar hotel di Kota Singkawang , Kalimantan Barat sudah mencapai 80 persen.

Padahal perayaan Imlek dan Cap Go Meh masih sekitar tiga minggu lagi. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Supardiyana mengatakan, dari 37 hotel yang ada di Kota Singkawang, saat ini pemesanan kamar sudah mencapai 80 persen atau mendekati penuh.

“Sementara kamar yang masih tersisa yakni Hotel Sahabat Baru, Hotel Singkawang, Hotel Palapa dan Hotel Bajau Beach,” kata Supardiyana, Rabu.

Menurutnya, ini masih merupakan data sementara yang masuk ke Disparpora Singkawang, mengingat perayaan Imlek dan Cap Go Meh masih tersisa tiga minggu lagi.

“Diprediksikan, mendekati perayaan itu, semua hotel yang ada di Kota Singkawang tidak bakal mampu menampung lonjakan pengunjung yang ingin menginap,” ujarnya.

Maka dari itu, dia mengimbau kepada masyarakat Kota Singkawang, khususnya yang punya rumah dan masih memiliki kamar yang kosong bisa disewakan untuk dijadikan Homestay.

“Mengenai tarif yang diberlakukan hendaknya disesuaikan dengan keadaan fasilitas yang ada,” pintanya. (Antara)

Pada 2019, PUPR Targetkan Bangun 1,25 Juta Rumah

Suara.com – Dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti pengembang, pemerintah daerah , perbankan, sektor swasta , maupun masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ) mentargetkan pembangunan rumah 2019 bisa mencapai angka 1,25 juta unit. Para pemangku kepentingan bidang perumahan diharapkan bisa ikut mensukseskan program strategis nasional, yaitu Program Satu Juta Rumah .

“Target pembangunan rumah untuk masyarakat pada tahun 2019, kami tingkatkan dari sebelumnya satu juta unit menjadi 1,25 juta unit,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, kepada wartawan, di sela-sela acara Tasyakuran HUT ke-8 The HUD Institute, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut Khalawi, pihaknya akan terus mendorong penyediaan rumah layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Satu Juta Rumah. Pasalnya, kebutuhan rumah masyarakat akan terus meningkat setiap tahunnya.

Ia menambahkan, pemerintah tetap membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan Program Satu Juta Rumah di lapangan. Pemerintah hanya mampu menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN, yang hanya sekitar 20 persen saja.

Sedangkan sekitar 30 persen pembangunan rumah berasal dari bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi, yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sisanya, 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.

“Kami berharap, seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan bisa mendukung pelaksanaan pembangunan Program Satu Juta Rumah. Kami juga berharap kontribusi dari para pengembang perumahan untuk membangun lebih banyak bagi masyarakat di tahun 2019,” tandasnya.

Berbagai program bantuan perumahan pun dilaksankan oleh KemenPUPR untuk mengejar backlog perumahan yang ada. Beberapa program tersebut, antara lain pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja/ buruh, ASN dan mahasiswa, pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal sebagai bedah rumah, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas berupa jalan lingkungan dan sanitasi untuk rumah bersubsidi pemerintah.

Selain itu juga ada bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Selisih Suku Bunga, Bantuan Uang Muka dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

“Kami juga akan berusaha untuk memberikan insentif bagi para pengembang dan berbagai pihak yang mendukung Program Satu Juta Rumah. Kami juga tengah mendorong kemudahan perizinan dan pola kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan,” terangnya.

Sebagai informasi, capaian Program Satu Juta Rumah sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 terus mengalami peningkatan. Adapun proporsi pembangunan rumah tersebut adalah 70 persen diperuntukkan bagi MBR, dan sisanya, 30 persen untuk non MBR.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, capaian pada tahun 2015 berjumlah 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit. Pada tahun 2018, pemerintah akhirnya bisa melampaui target pembangunan Program Satu Juta Rumah, yakni 1.132.621 unit.

Capaian Program Satu Juta Rumah
Tahun      Jumlah Pembangunan Rumah
2015          699.770 unit
2016          805.169 unit
2017          904.758 unit.
2018          1.132.621 unit

Tingkatkan Kualitas Pembiayaan, Suzuki Finance Gandeng Ditjen Dukcapil

Suara.com – Tahun 2019 menjadi peluang bagi para perusahaan pembiayaan kendaraan motor dan mobil dalam meningkatkan penjualannya.

Suzuki Finance sebagai perusahaan pembiayaan bakal meningkatkan penyaluran kreditnya, memudahkan nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, sekaligus mengelola risiko secara lebih prudent guna menurunkan Non Performing Financing (NPF).

Direktur Suzuki Finance Hendry Y Setiabudi mengatakan, akan terus menggenjot pertumbuhan pembiayaan kredit kendaraan merk Suzuki secara lebih berkualitas, dengan pemanfaatan akses data kependudukan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Dukcapil Kemendagri ).

“Kerjasama ini penting untuk menguatkan manajemen risiko, dan menciptakan penyelanggaraan bisnis pembiayaan yang sehat dan transparan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Hendry Y Setiabudi.

Dia berharap kerjasama ini akan semakin meningkatkan kualitas nasabah dalam pembiayaan kredit. Serta data nasabah yang tervalidasi dan terverifikasi.

“Dengan akses terhadap identitas yang benar, kami sekarang dapat memverifikasi dan memvalidasi profil, alamat, data-data lain yang terkait identitas seperti pendapatan dan fasilitas kredit yang diperoleh dari lembaga lain, untuk seluruh nasabah yang kita biayai maupun calon nasabah yang akan mengajukan aplikasi pembiayaan,” jelasnya.

Saat ini, Suzuki Finance menargetkan laba sebesar Rp 10 miliar di tahun 2019. Beberapa strategi bisnis diantaranya adalah konsolidasi dan ekspansi cabang untuk memperluas pembiayaan, diversifikasi portofolio kredit, dan penguatan manajemen risiko kredit sebagaimana kerjasama Dukcapil saat ini.

Laba ini merupakan proyeksi kenaikan signifikan setelah kondisi rugi keuangan di tahun sebelumnya yang disebabkan kenaikan NPF.

“Kami punya keuntungan di mana pemegang merek Suzuki sangat membackup, karena merupakan majority shareholder. Beberapa dealer dan perusahaan satu grup memprioritaskan kami untuk aplikasi pembiayaan bagi customers yang akan membeli Suzuki. Sebaliknya, dengan kondisi ini Suzuki Finance juga memiliki rencana ekspansi di seluruh wilayah Indonesia dengan membuka cabang-cabang baru untuk mendukung coverage daerah-daerah dealer rekanan tersebut,” jelasnya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, kerjasama ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number.

“Jadi data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza menjelaskan, lewat kerjasama ini diharapkan setiap asosiasi dan perusahaan akan mendapat banyak manfaat serta kemudahan.

“Termasuk dalam proses verifikasi identitas nasabah, sehingga memudahkan dalam hal permintaan atau pembukaan produk layanan bagi nasabah baru,” tandasnya.

16 Januari 2019 : Harga Jual Emas Antam Naik Rp 1.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) pada Rabu (16/1/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 661.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga jual Selasa (15/1/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 582.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga buyback Selasa kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 355.000.

– emas 2 gram Rp 1.271.000.

– emas 3 gram Rp 1.885.000.

– emas 5 gram Rp 3.125.000.

– emas 10 gram Rp 6.185.000.

– emas 25 gram Rp 15.355.000.

– emas 50 gram Rp 30.635.000.

– emas 100 gram Rp 61.200.000.

– emas 250 gram Rp 152.750.000.

– emas 500 gram Rp 305.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 610.600.000.

Milenial Bisa Dapatkan Apartemen Co-Living Mulai dari Rp 325 Juta di Sini

Suara.com – Guna mengakomodir kebutuhan milenial akan hunian berkualitas, Apartment The Parc menghadirkan hunian berkonsep Co-Living yang dipercaya bisa menciptakan nilai estetika dan juga kenyamanan bagi penghuninya di sekitar apartemen .

The Parc merupakan apartemen pertama di Kawasan Superblock SouthCity area yang dikembangkan oleh PT Setiawan Dwi Tunggal.

Kawasan pembangunan terpadu seluas 55 hektare ini terdiri dari kawasan baru perumahan landed house Fortunia Residences, residensial apartemen, area ritel, komersial, pusat perbelanjaan, perkantoran dan perhotelan di sekitar Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Beberapa akses menuju kawasannya, antara lain melalui stasiun MRT Lebak Bulus dan Fatmawati, jalan Tol Depok-Antasari melalui pintu Tol Andara dan Brigif, jalan Tol Cinere-Jagorawi melalui pintu Tol Cinere dan jalan Tol Cinere-Serpong melalui pintu Tol R.E. Martadinata.

Menggandeng Metaphor sebagai konsultan interior designer, The Parc mengusung tema Sense of Simplicity.

Mengambil kutipan dari seniman dunia Leonardo Da Vinci “Simplicity is the ultimate sophistication” The Parc berusaha mengedepankan kesederhanaan dalam desainnya tanpa menghilangkan unsur alami, elegan, modern dan juga kecanggihan teknologi.

Tema ini dipilih untuk mengedepankan konsep hunian Co-Living modern minimalis dengan mengedepankan kenyamanan, keasrian dan kepraktisan untuk penghuninya, ditambah 75% area Apartment The Parc merupakan area hijau terbuka.

“Kami ingin penghuni tidak sekedar memiliki tempat tinggal tetapi juga tempat untuk relaksasi, menjadikan hunian sebagai urban sanctuary,” ujar Direktur SouthCity, Peony Tang dalam acara Inagurasi Show Unit The Parc.

Peony menambahkan, saat ini pasar properti tidak hanya menyasar investor, tetapi juga konsumen potensial yaitu kaum milenial dan keluarga muda yang mapan dan mengedepankan kepraktisan.

“Saat ini tren sudah berubah, konsumen tidak hanya mengejar fungsi hunian sebagai tempat tinggal semata, tetapi harus didukung oleh fasilitas, kenyamanan, akses dan pertumbuhan investasi hunian,” kata dia.

Menurut Peony, Apartment The Parc memiliki semua faktor tersebut. Pasalnya, fasilitas yang ditawarkan Apartment The Parc terbilang lengkap dan memenuhi kebutuhan milenial untuk berkomunitas dan terhubung dengan lingkungan sekitar.

Selain itu The Parc mengusung project hunian dengan konsep Co-Living. Co-Living merupakan sebuah cara hidup modern yang mengedepankan kenyamanan, kebersamaan, dan keindahan bagi para penghuni.

Dengan diusungnya konsep ini, The Parc terinspirasi untuk mengembangkan lima aspek keunggulan bagi penghuninya, yaitu Excellent Superblock, Excellent Facilities, Excellent Transportation, Excellent Location dan Excellent Technology.

“Untuk Excellent Technology, The Parc memiliki sistem keamanan yang terjamin bagi penghuninya dengan menggunakan private access card dan free WiFi dengan akses internet cepat di area Clubhouse dan Co-Working Space,” ujar Peony.

Sementara itu, Asscociate Director SouthCity, Stevie Faverius Jaya juga menambahkan, The Parc menawarkan hal yang berbeda dibandingkan project lain disekitarnya.

“The Parc adalah apartemen low-res pertama di Cinere dimana faktor kenyamanan penghuni menjadi salah satu faktor utama, sehingga kepadatannya cukup rendah,” kata dia.

Untuk saat ini, The Parc dibanderol dengan harga promo mulai dari Rp 325 juta sampai dengan Rp 700 juta per unit.

“Kami optimis, The Parc dapat memberi angin segar bagi para investor maupun end user properti terutama di Jabodetabek, karena konsepnya berbeda serta memiliki keistimewaan lokasi dan akses infrastuktur yang sangat menunjang. Selain itu kami juga menawarkan beragam cara bayar yang sesuai dengan kebutuhan kaum milenial,” ujar dia.