Pengamat: Promo Ojek Online Harus Tetap Diatur

Suara.com – Pengamat Transportasi menilai pengaturan promo layanan transportasi daring atau Ojek Online (Ojol) harus tetap diatur. Hal ini untuk menghindari persaingan tak sehat yang berpotensi menjatuhkan kompetitor.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika mengungkapkan dugaan adanya jual rugi atau predatory pricing dalam industri Ojol cukup kuat. Pasalnya, secara karakter, pasar industri tersebut kini hanya menyisakan dua pemain, Go Jek dan Grab.

Menurut Harryadin, dengan menyisakan dua pemain tersebut akan berlaku hukum rivalitas yang ketat, dan saling memangsa.

“Secara teori demikian, rivalitas pasar yang hanya dua pemain, akan berlaku hukum yang lebih kuat, akan memangsa dengan upaya apapun lawannya,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

Harryadin menerangkan, jika kelak pasar hanya diisi pemain tunggal sebagai pemenang persaingan, maka akan terjadi monopoli.

“Hal ini akan merugikan banyak pihak, tarif bisa seenaknya, karena cuma satu pemain,” tutur dia.

Dari dua pemain industri Ojol, dia menilai Grab jauh lebih kuat dibandingkan Gojek. Apalagi, terdapat suntikan dana segar hingga 6 miliar dolar AS dari Softbank selaku investor utama aplikasi Ojol asal Malaysia tersebut. Dengan dukungan dana tak terbatas itu Grab dianggap sangat mampu menghantam satu-satunya pesaing, dengan cara apapun.

Upaya itupun sejurus dengan berbagai penetrasi pasar yang digawangi Softbank, terdapat prinsip Winner Takes All. Paling konkret, Harryadin mengingatkan strategi promo jor-joran dengan batas waktu yang panjang, bahkan nyaris setiap waktu.

“Promo Rp 1 itu sama saja gratis, atau promo diskon 70 persen itu sangat besar, ditambah dengan periode jangka waktu yang panjang. Kalau dikatakan promo, itu seharusnya ada jangka waktu atau momen,” tutup Harryadin.

Hensel Davest Indonesia Incar Dana Segar Rp 200 Miliar dari IPO

Suara.com – Perusahaan teknologi finansial (Financial Technology/Fintech) PT Hensel Davest Indonesia Tbk berencana melepas sebanyak 381 ribu sahamnya ke publik.

Direktur Utama Hensel Davest Indonesia, Hendra David mengatakan, perseroan akan menjadi bisnis Fintech pertama yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia.

Adapun, harga saat penawaran di rentang Rp 396 – Rp 525 dengan target dana yang didapatkan sebesar Rp 150,9 miliar hingga Rp 200,1 miliar.

“Dana hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya emisi saham 65 persennya untuk peningkatan modal kerja davestpay untuk akuisisi merchant berupa UMKM dan Individu,” ujar Hendra dalam paparan publik di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, tutur Hendra, dana hasil penawaran umum juga digunakan untuk pembelian persediaan barang dagang dan uang muka persediaan barang dagang dan pembiayaan piutang usaha kepada pelanggan.

“Sisanya sekitar 10 persen akan digunakan untuk meningkatkan teknologi komunikasi informasi. Kemudian sekitar 25 persen akan digunakan untuk pembelian bangunan untuk operasional,” ucap dia.

Dalam hal ini, Hansel Davest Indonesia menggandeng Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Sementara, jadwal bookbuilding dilakukan pada 17-24 Juni 2019 dan rencana pencatatan sahamnya pada 12 Juli 2019.

Untuk diketahui, Hansel Davest Indonesia merupakan perusahaan yang memproses transaksi Multi-Biller. Dimulai dari pulsa elektrik kemudian mengembangkan usaha ke prepaid listrik, dan biller lainnya seperti BPJS dan PDAM.

Saat ini perseroan masih fokus menyasar pasar di Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Investor Sambut Positif Hasil Pemilu, Investasi Merangkak Naik

Suara.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, bahwa investor memberi tanggapan positif terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang ditunjukkan dari peningkatan minat investasi.

“Pada dasarnya investor itu sukanya stabilitas dan kontinuitas. Jadi, komunitas investor menanggapi sangat baik hasil Pemilu yang sudah terjadi dan terus terang banyak sekali pertanyaan dan minat dari berbagai investor,” ujar Tom sapaan akrab Thomas Lembong, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para calon investor agresif menanyakan gagasan baru serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

Dalam hal ini, Indonesia akan menggenjot insentif fiskal yang ada untuk mendukung sekaligus menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, diantaranya tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax yang diprediksi akan segera terbit.

“Minggu-minggu ini dan bulan-bulan ini saatnya tim ekonomi Presiden Joko Widodo fokus mulai merumuskan gagasan baru, terobosan baru yang bisa mendorong secara sginifikan, tentunya harus mengikuti realita di pasar,” papar Thomas Lembong.

Selain itu, lanjutnya, Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) akan disempurnakan dalam waktu enam bulan.

“Jadi memang saya akui di awal-awal OSS sangat berantakan. Tapi tentunya perubahan drastis dan skala nasional seperti itu akan butuh waktu. Tapi Alhamdulillah dengan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan dan perhatian dari Presiden, saya berani prediksi dalam waktu enam bulan OSS stabil,” ujar Thomas Lembong. (Antara)

Pakai Teknologi Mikroba, Pupuk Hayati Dinosaurus Tingkatkan Hasil Panen

Suara.com – Dalam berbisnis agrikultur, penggunaan pupuk hayati Dinosaurus yang terbuat dari bahan organik dan menggunakan teknologi mikroba dinilai efektif meningkatkan hasil panen pertanian.

Tidak hanya meningkatkan secara kuantitas, namun juga kualitas panen, serta ketahanan tumbuhan terhadap hama.

Co-Founder Pupuk Hayati Dinosaurus, Freddy menjelaskan, hasil panen akan meningkat karena adanya mikroba baik dan unsur yang terdapat dalam Pupuk Hayati Dinosaurus.

Bakteri baik juga menyuburkan tanah dengan mengurai unsur penting yang diperlukan dalam proses pertumbuhan, serta tanah yang subur dapat meningkatkan hasil panen dengan maksimal.

“Penggunaan Pupuk Dinosaurus juga terbukti dapat meningkatkan resistensi tumbuhan secara alami. Hal ini karena mikroba baik dapat melawan kehadiran patogen bakteri jahat. Dengan demikian penggunaan pestisida yang tidak sehat bagi tubuh dan alam dapat dikurangi dalam proses bertani,” ujar Freddy dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Freddy menjabarkan dalam prosesnya pupuk hayati Dinosaurus menyuburkan tanah secara alami. Hal ini berbeda dengan pupuk kimia yang hanya melengkapi unsur tanpa menyuburkan tanah yabg mengakibatkan tanah menjadi rusak dalam penggunaan jangka panjang.

“Penggunaan pupuk kimia dapat perlahan dikurangi dan diganti dengan Pupuk Hayati Dinosaurus untuk hasil jangka panjang yang baik,” tambahnya.

Menurutnya, penggunaannya pupuk hayati Dinosaurus yang mudah karena berbentuk cair disukai banyak petani.

Freddy memberikan cara memakai pupuk hayati Dinosaurus dengan dicairkan bersama air dengan perbandingan 1:40, lalu semprot ke tanaman dan tanah di sekelilingnya, penggunaannya pun cukup 2-3 kali dalam sebulan.

Namun pada pertumbuhan awal tanaman yang masih muda, penggunaannya bisa lebih intensif, yaitu sekali seminggu dalam dua bulan.

Pupuk Dinosaurus sudah diaplikasikan oleh berbagai pengusaha perkebunan, serta petani lokal di Indonesia.

Pembangunan Pabrik Baja Asal China di Kendal Senilai Rp 35 T Terganjal RTRW

Suara.com – Hebei Bishi Steel Group yang merupakan produsen baja asal China berencana mendirikan pabrik baja di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng).

Namun, rencana tersebut rupanya belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Pembangunan pabrik yang rencana dinamai PT Kendal Steel Indonesia dengan investasi senilai Rp 35 triliun itu belum bisa terealisasi karena lahannya masih terkendala rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Selain karena berada di garis pantai, tempat itu masuk kawasan lindung hutan bakau dan sempadan sungai.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun tidak setuju sebelum ada penyesuaian. Pihaknya pun akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk membahas peraturan presiden dengan kementerian terkait.

Hal itu dilakukan karena selain RTRW, investor juga terkendala existing lingkungan.

“Kalau kita terima, sesuaikan regulasi RTRW serta pertimbangan akan menumbuhkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Mereka kan biasanya butuh hamparan lahan. Bagaimana kalau desainnya diubah berkelok, sehingga tidak menyalahi regulasi,” kata Ganjar saat menerima Kepala Bappeda Jateng, Prasetyo Aribowo, di Puri Gedeh, Kota Semarang, Senin (17/6/2019).

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyatakan bahwa dirinya dijanjikan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Presiden Joko Widodo untuk kegiatan investasi.

“Jateng di-support karena pertimbangan kondusivitas, hubungan industrial dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hitungan ekses sosial dan lingkungan serta secara detil kabupaten atau kota harus tetap menjaga keseimbangan. Intinya, meski investasi penting, keseimbangan lingkungan tetap harus terjaga,” tandasnya.

Di Kabupaten Kendal sendiri, untuk pertumbuhan industri luas lahannya mencapai 5.392,03 hektar.

Kawasan industri terpadu 633 hektar dan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 2.443 hektar. Sedangkan kawasan lindung sebesar 449,414 hektar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT Kendal Steel Indonesia merupakan pabrik baja yang akan dibangun hasil kerja sama perusahaan baja asal China, Hebei Bishi Steel Group, dengan perusahaan asal Indonesia, PT Seafer Kawasan Industri.

PT Seafer Kawasan Industri bahkan sudah menyediakan lahan seluas 700 hektare di Kecamatan Patebon, Kendal. Pabrik baja PT Kendal Steel Indonesia itu kabarnya akan menelan investasi senilai Rp 35 triliun dan digadang-gadang menjadi pabrik baja terbesar di Asia.

Berita ini sebelumnya dimuat Solopos.com jaringan Suara.com dengan judul berita “Rencana Produsen Baja asal Tiongkok Bangun Pabrik di Kendal Terganjal RTRW”

Banjir Konawe Selatan Timbulkan Kerugian Hingga Rp 19,42 Miliar

Suara.com – Kerugian khususnya di bidang pertanian dan perikanan akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam tiga pekan terakhir ini mencapai Rp 19,42 miliar lebih.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Selatan yang diterima di Kendari menyebutkan, kerugian tersebut meliputi tanaman padi sawah yang mengalami puso atau gagal panen sebanyak 1.059 hektare yang ditaksir senilai Rp 17.004.750.000 yang berada pada 29 desa yang tersebar di delapan kecamatan.

Kemudian tanaman jagung yang mengalami puso atau gagal panen sebanyak 49 hektare yang ditaksir mencapai Rp 857.500.000 yang berada di tiga desa dalam satu kecamatan, serta perikanan tambak sebanyak 65 hektare yang ditaksir Rp 1,5 miliar.

Sementara itu untuk sektor infrastruktur dan dampak sosial masih dalam tahap asesmen instansi teknis terkait.

Sedangkan rumah yang terendam banjir sebanyak 199 unit yang tersebar di 10 desa dan delapan kecamatan, yaitu Desa Awunia Kecamatan Kolono (22 rumah), Desa Lawoila Kecamatan Konda (12 rumah), Desa Ambesea Kecamatan Laeya (delapan rumah), Desa Tetenggabo Kecamatan Sabulakoa (18 rumah), Desa Laikandonga, Desa Boro Boro, dan Desa Tanduno Kecamatan Ranumeeto Barat (74 rumah).

Kemudian Desa Kaindi Kecamatan Lainea (lima rumah), Desa Pusanggula Kecamnatan Angata (enam rumah) serta Desa Lamokulo Kecamatan Moramo Utara (54 rumah).

Pada 26 Mei 2019 terjadi banjir di Desa Awunia Kecamatan Kolono dan Desa Lamokulo Kecamatan Moramo Utara. Kemudian pada 9 Juni terjadi banjir di Desa Laikandonga, Desa Tunduno, Desa Boro Boro L Kecamatan Ranumeeto Barat akibat meluapnya SungaiKonawe Eha.

Selanjutnya banjir juga terjadi Kecamatan Palangga Selatan, Kecamatan Sabulakoa, Kecamatan Laeya, Kecamatan Konda, dan Kecamatan Andoolo Barat, dengan warga yang terdampak banjir sebanyak 1.059 kepala keluarga yang terdiri dari 5.245 jiwa, sedangkan yang mengungsi sebanyak 199 kepala keluarga yang terdiri dari 995 jiwa. (Antara)

Hary Tanoesoedibjo Beli Rumah Donald Trump Seharga Rp 193 Miliar

Suara.com – Hary Tanoesoedibjo membeli rumah milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terletak di komplek Beverly Hills, California.

Seperti dalam laporan Washington Post, putra sulung Trump, Donald Trump Jr menandatangani penjualan properti itu ke Hillcrest Asia Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya. Perusahan tersebut merupakan milik pribadi Hary Tanoe.

Adapun harga pembelian rumah tersebut dibanderol sebesar 13,5 juta dolar AS atau Rp 193 miliar (asumsi nilai tukar Rp 14.300 per dolar AS).

Angka tersebut dua kali lipatnya saat Trump membeli rumah tersebut.

Eric Trump, yang mengelola perusahaan dengan Donald Trump Jr mengatakan, rumah tersebut dijual karena keluarga Trump tak ada waktu untuk mengunjungi rumah tersebut.

Untuk diketahui, Trump membeli rumah tersebut seharga 7 juta dolar AS pada 2007.

Dari sebelum dia menjadi presiden, Trump tampaknya tidak sering menggunakan rumah itu, bahkan ketika dia mengunjungi Los Angeles.

Trump masih memiliki klub golf di Rancho Palos Verdes di dekatnya dan telah menjual sebidang tanah di sekitarnya untuk perumahan tepi pantai.

Sebagai informasi juga, Bisnis utama Hary Tanoesoedibjo adalah media, karena MNC Group di Indonesia memiliki stasiun televisi dan bisnis broadband, tetapi ia juga memiliki perusahaan keuangan dan sumber daya alam.

Dia dan keluarga Trump saling kenal satu sama lain, dan mulai tahun 2015, dia menandatangani kesepakatan untuk bermitra dengan Trump pada dua proyek besar di Jawa Barat dan Bali, di mana dia memiliki tanah.

Kedekatan Hary Tanoesoedibjo ditunjukan dengan menghadiri pelantikan Trump, berpose untuk foto dengan Eric dan Lara Trump di hotel Trump D.C. sehari setelah pelantikan.

Veranika Gunawan Special Assistant to Hary Tanoesoedibjo pun dalam hal ini membenarkan adanya jual beli properti tersebut.

“Sehubungan dengan pemberitaan berbagai media mengenai kabar Bapak Hary Tanoesoedibjo membeli rumah Presiden AS Donald Trump di AS, bersama ini kami mengkonfirmasi dan memastikan bahwa memang benar Bapak Hary Tanoesoedibjo telah membeli rumah Presiden AS Donald Trump di Beverly Hills melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited,” pungkasnya.

TKA China Kedapatan Kerja Jadi Kuli Bangunan di Bintan

Suara.com – Sebanyak 13 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China kedapatan dipekerjakan menjadi tukang bangunan proyek Pertokoan Anrawika di Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara.

Kabid Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bintan Nirmalawati mengatakan, bidangnya bersama Satpol PP Bintan melakukan pengawasan ke lokasi proyek Pertokoan Anrawika.

Pengawasan dilakukan setelah mendapatkan informasi dan pengaduan dari masyarakat dan dinas terkait soal aktivitas pengerjaan proyek pertokoan yang tidak melaporkan atau mengurus perizinan.

“Awalnya tujuan kami sidak untuk menanggapi soal pengerjaan dan perizinan proyek itu. Ternyata memang benar, penanggungjawab proyek tidak dapat menunjukkan izin tersebut,” ujarnya seperti dilansir dari Batamnews.co.id jaringan Suara.com.

Mengetahui tidak ada izin pengerjaan proyek itu, Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Bintan dan Satpol PP Bintan mengecek kembali tenaga kerja yang digunakan untuk proyek itu.

Akhirnya mereka mendapati proyek Pertokoan Anrawika itu mempekerjakan 13 TKA asal China. Pekerja dari negeri Tirai Bambu itu bekerja sebagai pekerja kasar atau tukang bangunan.

“TKA itu dipekerjakan di berbagai bidang. Mulai dari tukang mengelas, tukang cat dan mendempul serta lainnya,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, 13 TKA yang dipekerjakan hanya 2 izin tinggal yang dapat ditunjukkan. Mereka adalah 2 TKA yang berada di dalam mobil bertuliskan perusahaan Star Jet.

“Keseluruhan pekerja asal China tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia. Karena semuanya bermasalah, maka kami langsung menutup aktivitas pengerjaan proyek tersebut,” ucapnya.

Dari pengakuan salah satu pekerja lokal di lokasi kejadian. Diketahui bawah TKA China itu sudah bekerja sebagai tukang bangunan sejak awal Ramadan lalu. Bahkan jelang lebaran, TKA tersebut pernah diamankan oleh petugas Imigrasi namun dibebaskan kembali.

“Kemarin sebelum lebaran 6 orang TKA pernah diamankan imigrasi selama 5 atau 6 hari. Tapi entah kenapa dilepas lagi,” kata pekerja ini.

Iklan Rokok Diblokir di Media Online, Rudiantara Minta Bertemu Menkes

Suara.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan rapat terkait pemblokiran iklan rokok di media online. Diketahui sudah ada 114 iklan rokok yang diblokir di media online.

Menurutnya, iklan rokok yang diblokir di media online baru yang menampilkan wujud rokok saja. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan untuk mengadakan rapat untuk menjabarkan pelanggaran untuk iklan rokok.

“Saya minta rapat dengan Kementerian Kesehatan, karena untuk bentuk iklan seperti apa, karena yang 114 (iklan) itu belum tentu ditayangkan oleh produsen rokok, karena ada juga url postingan individu di media sosial,” ujar Rudiantara, Selasa (17/6/2019).

Menteri Rudiantara menuturkan, pemblokiran iklan rokok di media online berdasarkan permintaan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Pihaknya langsung memproses setelah menerima surat pemblokiran tersebut.

“Yang paling paham menginterpretasikan undang-undang adalah regulator, undang-undang kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan, karenanya saya minta kepada bu Menkes untuk duduk bersama memberikan guidence Kominfo,” tambahnya.

Rudiantara hingga saat ini belum menjelaskan kapan dilakukan rapat. Namun pihaknya sudah mengusulkan untuk mengadakan rapat tersebut.

“Saya sudah mengusulkan tinggal menunggu dari kemenkes,” tuturnya.

Sebelumnya, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyikapi pemberitaan terkait iklan rokok di media online dan internet yang marak dalam beberapa hari terakhir. Untuk diketahui iklan rokok telah dilarang ditayangkan di internet.

Ketua Umum Gaprindo, Muhaimin Moefti menolak tegas upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok di internet selama iklan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti tertuang dalam PP 109/2012 dan UU 32/2002.

Menurutnya, selama ini perusahaan anggota Gaprindo sangat patuh dengan tayangan iklan sesuai kedua aturan tersebut.

“Anggota Gaprindo patuh pada peraturan perundangan yang mengatur industri hasil tembakau Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah yang mengatur pengendalian iklan rokok,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.

Iklan Rokok Diblokir di Media Online, Gaprindo Teriak

Suara.com – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyikapi pemberitaan terkait iklan rokok di media online dan internet yang marak dalam beberapa hari terakhir. Untuk diketahui iklan rokok telah dilarang ditayangkan di internet.

Ketua Umum Gaprindo, Muhaimin Moefti menolak tegas upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok di internet selama iklan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan seperti tertuang dalam PP 109/2012 dan UU 32/2002.

Menurutnya, selama ini perusahaan anggota Gaprindo sangat patuh dengan tayangan iklan sesuai kedua aturan tersebut.

“Anggota Gaprindo patuh pada peraturan perundangan yang mengatur industri hasil tembakau Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah yang mengatur pengendalian iklan rokok,” ujar Muhaimin dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

“Secara khusus dalam PP 109/2012, terdapat ketentuan iklan di media teknologi informasi, yaitu situs merek dagang Produk Tembakau harus menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas,” tambah dia.

Muhaimin pun mengatakan, dengan pelarangan iklan, membuat kegaduhan dalam industri hasil tembakau nasional.

Industri ini kata Muhaimin, merupakan salah satu industri padat karya yang menjadi mata pencaharian 6 juta masyarakat Indonesia, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, para pekerja di pabrikan rokok, serta jutaan pedagang yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Untuk itu, Gaprindo kembali menyatakan untuk menolak upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok mengingat rokok merupakan produk legal yang dapat diiklankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk di internet, sehingga pelaku usaha industri hasil tembakau dapat berkompetisi dan memiliki ruang usaha yang kreatif, adil, dan berkepastian hukum,” pungkas dia.

Rupiah Diprediksi Bakal Tundukkan Dolar AS Hari Ini

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi, nilai tukar rupiah bisa sedikit menguat terhadap dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, ada potensi konsolidasi pergerakan dolar AS jelang pengumuman suku bunga acuan AS.

Dia menerangkan, pasar berekspektasi Bank Sentral AS akan secara implisit membuka kemungkinan pemangkasan suku bunga di pertemuan berikutnya.

Semalam juga, sambung dia, telah dirilis data aktivitas manufaktur di wilayah New York, AS bulan Mei yang menunjukkan pelambatan.

Hasil ini turut membebani dolar AS dan akan mendukung sikap dovish Bank Sentral AS.

“Potensi kisaran rupiah hari ini Rp 14.250 – Rp 14.350,” kata Ariston di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Senin (17/6/2019) berada di level Rp 14.336 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan Jumat sebelumnya yang berada di level Rp 14.325 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Senin berada di level Rp 14.346 per dolar AS.

Posisi itu melemah bila dibandingkan pada Jumat sebelumnya yang berada di level Rp 14.304 per dolar AS.

Harga Tiket Selangit, Mudik 2019 Pakai Pesawat Tak Lagi Jadi Pilihan

Suara.com – Tahun 2019 merupakan tahun yang sulit bagi dunia penerbangan dan masyarakat yang kerap menggunakan pesawat untuk bepergian.

Jika dulu ada maskapai yang mengusung slogan all people can fly (semua orang bisa terbang), sejak awal tahun seiring melonjaknya harga tiket pesawat bepergian dengan transportasi udara itu kembali jadi barang mahal.

Sebagai gambaran jika sebelumnya untuk rute Padang-Jakarta menggunakan maskapai berbiaya murah kelas ekonomi cukup membayar Rp 700.000 seseorang bisa terbang, kini paling kurang harus mengeluarkan biaya minimal Rp 1,3 juta baru bisa mendapatkan selembar tiket terbang.

Kenaikan harga tiket pesawat itu juga berdampak pada pemangku kepentingan yang ada di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Internasional Minangkabau, kenaikan tiket pesawat sejak awal 2019 menyebabkan penumpang pesawat udara berkurang 20 persen.

Jika sebelumnya rata-rata pergerakan penumpang per hari pada tahun lalu mencapai 11.000 orang dengan 84 penerbangan per hari, hingga April jumlah penumpang paling banyak hanya sekitar 7.000 hingga 8.000 per hari.

Menurut Executive General Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Dwi Ananda Wicaksana, kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun juga menyebabkan pendapatan bandara itu menurun drastis hingga sekitar 25 persen dari target yang dicanangkan oleh korporasi.

“Penurunan angka pergerakan tersebut jelas berpengaruh besar terhadap pendapatan Bandara Internasional Minangkabau secara umum,” ujarnya.

Pemudik Lebaran

Kenaikan harga tiket pesawat tersebut juga berdampak saat mudik Lebaran 2019 yang ditandai dengan penurunan jumlah penumpang yang mudik menggunakan angkutan udara.

Mahalnya harga tiket membuat Hakim salah seorang perantau Minang di Jakarta memutuskan pulang kampung menggunakan kendaraan pribadi.

Jika pada tahun sebelumnya ia dengan enam anggota keluarganya mudik dengan menggunakan pesawat terbang dan kemudian menyewa mobil selama di kampung, kini ia memilih menjajal jalur lintas Sumatera pulang ke Batusangkar, Sumatera Barat.

“Bayangkan saja, kalau tahun lalu saya pesan tiket bisa dapat harga Rp 900.000 per kepala, sekarang tak kurang dari Rp 1,6 juta per orang,” katanya.

Dengan harga tiket pesawat Rp 1,6 juta berarti ia harus menyiapkan uang Rp 9,6 juta untuk enam orang anggota keluarga atau nyaris Rp 20 juta pulang pergi.

Sementara jika menggunakan mobil dengan jarak tempuh sekitar 1.300 kilometer dari Jakarta ke Sumatera Barat ia cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp 1,4 juta untuk bahan bakar dan makan di jalan sekitar Rp 1 juta.

“Memang secara waktu lebih lama, tapi ini pengalaman baru bisa melihat tempat baru yang tidak kalah menyenangkan,” ujarnya.

Lain lagi kisah Junaidi yang terpaksa merogoh kocek lebih dalam pada mudik Lebaran 2019 karena menggunakan pesawat terbang. Transportasi udara menjadi satu-satunya pilihan karena terbatasnya waktu libur.

Perantau asal Bukittinggi itu mengeluarkan biaya hingga Rp 4 juta untuk membeli tiket pesawat pulang pergi.

“Kalau pakai bus di jalan bisa dua hari sementara selama libur lebaran saya cuma dapat libur empat hari,” katanya.

Kendati baginya harga tiket pesawat terbilang mahal, demi bisa bersilaturahmi dengan orang tua ia rela merogoh kocek lebih dalam agar bisa berlebaran di kampung halaman.

Bus AKAP

Berbeda dengan perusahaan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Pada saat mudik Lebaran 2019 justru mereka mendapat berkah dari kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi.

Perusahaan bus, Naikilah Perusahaan Minang (NPM) misalnya kembali menggeliat menjelang Lebaran tiba. Sejak mudik Lebaran 2019, perusahaan itu memberangkatkan 10 bus per hari untuk rute Padang-Jakarta .

“Sampai 17 Juni 2019 kami memberangkatkan 10 bus per hari, lima dari Padang dan sisanya dari kabupaten kota di Sumatera Barat untuk tujuan Jakarta,” kata Kepala Staf perusahaan bus PO NPM Perwakilan Padang, Heru Wanda.

Menurut dia sejak harga tiket pesawat mahal perusahaan bus kembali menggeliat karena banyak masyarakat yang beralih menggunakan jalur darat untuk pulang ke kampung halaman.

Jika dulu saat tiket pesawat masih murah hanya dua sampai tiga bus per hari. Bahkan dibandingkan dengan masa mudik tahun sebelumnya, kata dia, juga terjadi peningkatan karena pada 2018 pihak NPM hanya memberangkatkan enam hingga delapan unit bus dalam sehari.

Untuk rute Padang-Jakarta saat ini penumpang dikenakan ongkos untuk armada AC Rp 650.000 dari harga normal Rp 450.000 per orang. Satu bus bisa mengangkut 41 penumpang dengan lama perjalanan sekitar 36 jam, ujarnya.

Sementara salah seorang perantau asal Padang yang hendak kembali ke Jakarta Sandra mengaku memilih naik bus karena ongkosnya lebih terjangkau.

“Kalau naik pesawat sekarang harga tiket mencapai Rp 1,6 juta, naik bus cukup Rp 650.000,” ujarnya.

Kendati di jalan lebih lama Sandra mengaku bisa menikmati perjalanan karena ada banyak pemandangan menarik serta persinggahan yang bisa menjadi pengalaman baru.

Bandara Minangkabau

Pada musim mudik Lebaran 2019 PT Angkasa Pura II mencatat arus mudik dan balik di Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan sebesar 33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018.

“Penurunan ini cukup signifikan karena pada tahun lalu jumlah penumpang per hari tertinggi bisa mencapai 17.000, sekarang paling banyak hanya 13.000,” kata Executive General Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Dwi Ananda Wicaksana.

Ia menyebutkan total penumpang yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau pada H-7 hingga H+7 29 Mei hingga 13 Juni 2019 mencapai 88.899 orang yang diangkut 609 penumpang. Sementara pada 2018 jumlah penumpang yang tiba mencapai 131.031 orang diangkut 742 penerbangan.

“Puncak arus mudik terjadi pada H-4 dengan jumlah kedatangan 7.389 orang,” kata dia.

Sebaliknya total penumpang yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau sepanjang H-7 hingga H+7 berjumlah 66.918 orang dengan menggunakan 607 penerbangan. Sedangkan pada 2018 jumlah penumpang yang diberangkatkan mencapai 101.320 ribu orang dengan 741 penerbangan.

Tidak hanya itu, untuk penerbangan tambahan juga terbilang sedikit karena hanya ada delapan pesawat atau 16 penerbangan.

Dwi menyampaikan sejak Januari penerbangan reguler banyak yang dibatalkan di Bandara Internasional Minangkabau dan pada musim mudik semuanya terbang dengan kapasitas cukup penuh.

Menurut dia, beberapa maskapai juga ada yang memilih menggunakan pesawat berbadan besar ketimbang menambah jadwal penerbangan.

Dwi berharap arus mudik masih terus terjadi di Bandara Internasional Minangkabau minimal hingga tiga pekan ke depan.

Sumatera Barat, kata dia, cukup spesial pada musim arus mudik dan balik Lebaran, karena arus mudik dan balik terjadi hingga sebulan berdasarkan pengalaman tahun lalu.

“Kami berharap ini terus bertahan,” ujarnya. Apalagi harga tiket pesawat mulai turun sehingga diharapkan bisa menutupi sepi penumpang di Bandara Internasional Minangkabau yang terjadi sejak awal tahun. (Antara)

Kementan Pantau Kemungkinan Kekeringan di Sejumlah Wilayah Kebumen

Suara.com – Beberapa kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, terancam kekeringan. Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) melakukan pemantauan kekeringan pada tanaman padi di beberapa lokasi, di antaranya di Kecamatan Bulus Pesantren dan Petanahan.

Di Kecamatan Bulus Pesantren, luas tanaman padi sawah (standing crop) yang terancam kekeringan pada musim tanam kedua (MT II) mencapai 213 hektare, yang meliputi Desa Indrosari 6 hektare, Desa Sangubanyu 30 hektare, Desa Ambalkumolo 9 hektare, Desa Bocor 14 hektare, Desa Waluyo 4 hektare, dan Desa Sidomoro 160 hektare.

Saat ini, umur tanaman padi 30 hari setelah tanam (HST). Di Kecamatan Bulus Pesantren, pantauan dilakukan di Desa Sidomoro, Desa Tanjungsari, dan Desa Bocor. Berdasarkan pantauan, Desa Sidomoro merupakan desa paling luas yang terancam kekeringan.

“Penyebab kekekeringan yang melanda Bulus Pesantren adalah pengurangan suplai air dari Waduk Wadaslintang (intake Kedungsamak) ke jaringan irigasi. Selain itu juga karena musim kemarau yang maju, yang mana April curah hujan rendah dan Mei sudah tidak ada hujan, padahal awal masa tanam mengalami kemunduran,” jelas Direktur Jenderal PSP, Sarwo Edhy, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan upaya penyelamatan tanaman padi yang terancam kekeringan, diantaranya melakukan sistem gilir giring, yaitu selama 6 hari mendapatakan 1 hari untuk pengairan, memaksimalkan pemanfaatan pompa bantuan pemerintah pada 2018 untuk mengairi sawah yang rawan kekeringan, dan secara bergiliran, anggota P3A atau gabungan kelompok tani menjaga pengaturan pemakaian air.

Pada TA. 2018, Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi pompa air (dana TP) sebanyak 15 unit (3 inch). Semuanya sudah terdistribusi secara merata di daerah-daerah yang berpotensi kekeringan.

“Akan diupayakan pompa dengan kapasitas yang lebih besar (6 inc), agar dapat mengalirkan air sari saluran irigasi di Desa Tanjungsari ke saluran irigasi tersier yang menuju Desa Sidomoro, sehingga dapat menambah ketersediaan air,” tambahnya.

Sedangkan di Desa Bocor, standing crop yang mengalami kekeringan mencapai 14 hektare. Kekeringan ini  disebabkan karena suplai air dari saluran irigasi Wadaslintang tidak bisa mencapai Desa Bocor.

Namun saat ini, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, dilakukanpemanfaatan air permukaan sungai Kedungbener atau Jaringan Irigasi Air Permukaan (JIAP), dengan kapasitas pompa 213 ubin mesin.

Di Kecamatan Petanahan, luas standing crop yang mengalami kekeringan mencapai 20 hektare, pada umur tanaman 12 HST. Kejadian ini baru pertama kali terjadi di Kecamatan Petanahan, yang terkenal paling berpotensi dan subur.

Pada Februari 2019, pada daerah atau blok yang terkena kekeringan tersebut terkena banjir.

“Kekeringan tanaman padi di Kecamatan Petanahan ini disebabkan oleh kondisi iklim, dimana musim kemarau maju, masa tanam mundur, air irigasi dari DI Wadaslintang tidak bisa mencapai Petanahan karena kondisi saluran irigasi tersier belum permanen, sehingga banyak terjadi kehilangan air, dan tidak bisa menggunakan air tanah karena air berminyak dan asin,” sebutnya.

Solusi yang sedang diupayakan meliputi sistem gilir giring setiap 6 hari sekali mendapat giliran 1 hari untuk pengairan. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi saluran irigasi tersier sejauh 300 meter.

IHSG Diprediksi Masih Akan Terkoreksi

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan bergerak bervariasi menurut para analis.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama memprediksi IHSG masih akan mengalami koreksi lanjutan meski masih dalam tahap wajar.

Secara teknikal, Nafan melihat, MACD sudah berhasil menyentuh area positif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI sudah berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola long black closing marubozu candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.166 and 6.141. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6.239 and 6.287,” kata Nafan dalam keterangannya, Selasa (18/6/2019).

Berbeda dengan Nafan, Analis KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko justru memprediksi koreksi IHSG tertahan, sehingga IHSG bisa bergerak menguat.

“Kami melihat secara teknikal dengan tertahannya koreksi minor akibat aksi jual kaum beruang di atas level 6.170, maka penguatan IHSG masih dapat berlanjut setidaknya ke resistance minor di 6.270-6.350,” tutur Yuganur.

Sri Mulyani: Bayar Pajak Harusnya Lebih Mudah dari Beli Pulsa

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menginginkan terobosan baru untuk membayar pajak supaya lebih mudah dari pada membeli pulsa. Menurutnya perlu adanya inovasi tersebut bisa meningkatkan penerimaan tax ratio nasional.

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan paparan Rapat Kerja (Raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI. Untuk mewujudkannya Menkeu Sri Mulyani mengintruksikan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan terobosan tersebut.

“Saya ingin membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa telpon. Kalau beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking, harusnya bayar pajak lebih mudah lagi,” ujar Sri Mulyani, Senin (17/6/2019).

Kemudian, ia membeberkan dari data Kementerian Keuangan proyeksi tax ratio pada tahun 2020 berkisar 11,8 persen – 12,4 persen. Untuk tahun 2019 pemerintah menargetkan realisasi tax ratio sebesar 12,2 persen.

“Oleh karena itu kita perlu beri kemudahan, makanya reformasi di bidang administrasi dan proses itu menjadi penting untuk disederhanakan, proses untuk compliance pembayaran dan lainnya,” tuturnya.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan perlu adanya penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Apalagi pemerintah sudah memberikan pelayanan pajak digital seperti aplikasi e-Billing untuk membayar pajak.

MNC Vision Network Tawarkan 3,5 Miliar Lembar Saham Baru

Suara.com – PT MNC Vision Network Tbk, anak perusahaan PT Global Mediacom Tbk (BMTR), mengumumkan penawaran umum saham perdana atau initial public offering alias IPO. Diketahui, MVN akan menawarkan 3,5 miliar lembar saham baru.

Corporate Secretary MNC Vision Network Anthony Chandra Kartawiria menjelaskan, jumlah tersebut setara 10 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh MN setelah penawaran umum perdana. Listing sendiri akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, 8 Juli 2019.

Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 231 sampai Rp 242 per lembar saham. Mereka menargetkan memeroleh dana segar antara Rp 814 miliar sampai Rp 856 miliar dari penawaran tersebut.

Untuk diketahui, MVN bergerak dalam bidang saluran televisi berbayar, fixed broadband atau IPTV dan layanan konten digital.

Selain itu, tim manajemen MVN memiliki rata-rata pengalaman lebih dari 20 tahun dalam industri media.

“Pelanggan entitas anak MVN dapat menikmati saluran hiburan dan Informasi terbaik dan terlengkap dengan total 185 channel, termasuk 35 channel eksklusif. MNC sebagai perusahaan media dan konten terbesar di Indonesia memberikan dukungan dengan menyediakan saluran TV Free To Air (FTA),” ujar Anthony, Senin (17/6/2019).

Anthony menjelaskan, entitas anak MVN itu meliputi PT MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision), PT MNC Kabel Mediakom (MNC Play), PT MNC OTT Network (MNC Now), dan PT Nusantara Vision (NV).

Ia mengklaim, MNC Vision menjadi pemimpin pasar dalam bisnis TV berbayar dengan menguasai 96 persen pasar, dan memiliki pelanggan sekitar 2,4 juta pada tahun 2018. MNC Vision menyasar pelanggan di kota-kota menengah dan kecil.

Untuk MNC Play yang berfokus pada penyedia layanan fixed broadband atau IPTV, menjadi pemain nomor 3 terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan 262 ribu pada tahun 2018.

Sedangkan MNC Now penyedia layanan konten digital jumlah pelanggan terdaftar lebih dari 2 juta pada 2018.

Penetrasi pasar TV berlangganan di Indonesia baru sebesar 13 persen dibanding di negara-negara kawasan Asia lainnya, yang mencapai 71 persen.

Untuk penetrasi fixed broadband berpotensi tumbuh 16 persen dengan jumlah pelanggan 11,3 juta pada tahun 2023, melalui program pemerintah digitalisasi industri 4.0.

Sedangkan pertumbuhan industri layanan konten digital (OTT), didukung oleh generasi milenial dan pergeseran kebiasaan dalam menikmati konten hiburan secara digital.

“Penawaran umum ini merupakan langkah strategis perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dimana dana hasil penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja, pengembangan jaringan fixed broadband atau IPTV serta pengembangan layanan konten digital melalui produksi konten original yang menarik.”

Tiket Pesawat Masih Mahal, Menhub Budi Karya: Itu Bukan Urusan Saya

Suara.com – Harga tiket pesawat yang bertahan mahal hingga kekinian, masih dikeluhkan oleh publik. Tak hanya warga biasa, tapi juga pejabat pemerintahan.

Salah satu pejabat yang mengeluh adalah Gubernur Riau Syamsuar. Bahkan, ia meminta pegawai Pemprov Riau untuk transit ke negara tetangga untuk menuju Riau atau ke daerah lain untuk menyiasati harga tiket.

Pasalnya, Syamsuar menuturkan harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah dibandingkan harga tiket dalam negeri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, persoalan harga tiket bukan merupakan tanggung jawabnya.

“(Mahalnya harga) Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlines-nya,” ujar Budi Karya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Tak hanya itu, Budi Karya menegaskan Kementerian Perhubungan hanya mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah.

“Saya urusannya (tarif) atas dan bawah,” tukasnya.

Diminta Hemat

Melonjaknya harga tiket pesawat tak hanya dirasakan masyarakat tapi juga berdampak meluas hingga ke ranah pemerintahan. Salah satunya, perjalanan dinas para pegawai Kementerian/Lembaga (K/L) yang diminta efisien.

Permintaan tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selaku bendahara negara.

Meskipun tiket pesawat mahal, Sri Mulyani meminta para Kementerian/Lembaga tetap efisien mencari tiket pesawat yang terjangkau.

“Sebetulnya dari keseluruhan belanja K/L untuk perjalanan dinas itu kami minta diefiensikan. Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat,” katanya pekan lalu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, kalau perjalanan dinas tak bisa dilakukan efisiensi, maka aparatus negara bisa melakukan efisiensi di sumber belanja lain. Salah satunya, sektor belanja barang K/L.

“Jadi mungkin mereka juga akan melakukan efisiensi biasanya, kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisiensi di tempat lain.”

Tawarkan Obligasi, PT J Resources Asia Pasifik Target Dapat Rp 3 Triliun

Suara.com – PT J Resources Asia Pasifik Tbk, perusahaan tambang emas, mengumumkan penerbitan penawaran obligasi berkelanjutan tahap I tahun 2019. Nantinya ditargetkan dana yang dihimpun sebesar Rp 3 triliun.

Direktur perseroan, Edi Permadi menjelaskan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019 ditawarkan dengan nilai nominal sebesar Rp 500 miliar.

Pihaknya akan menerbitkan tanpa warkat serta ditawarkan dengan nilai 100 persen dalam jangka 3 tahun sejak tanggal emisi, serta tingkat bunga sebesar 10 persen – 11 persen per tahun.

“Kami optimistis  karena harga emas dunia saat ini cukup baik, serta didukung dengan biaya produksi group J Resources yang efektif dan juga aset cadangan bijih dan sumber daya mineral yang besar,” ujar Edi Permadi, Senin (17/6/2019).

Selain itu, yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT BNI Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang dengan peringkat A (single A) dari Peringkat Efek Indonesia Pefindo.

Pihaknya optimistis dengan pengalaman, rekam jejak perseroan, manajemen operasi, dan profil pengelolaan di industri pertambangan secara baik, membuat perseroan mendapatkan peringkat obligasi baik pula.

“Dengan potensi penemuan cadangan bijih baru secara berkelanjutan untuk menopang rencana produksi di masa mendatang, memastikan marjin keuntungan yang baik,” tambahnya.

Edy menerangkan, dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan oleh perseroan untuk modal kerja dalam rangka mendukung operasional Grup J Resources.

Ia menjabarkan meliputi pembayaran kepada konsultan-konsultan yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan operasional grup, termasuk bidang geologi, geotag, metalurgi, karyawan dan pemasok serta pembayaran bunga.

Untuk diketahui, kinerja keuangan J Resources Asia Pasifik pada tahun 2018 mencatat peningkatan penjualan sebesar 1,5 persen menjadi USD 222,6 juta atau setara Rp 3,1 triliun. Sebelumnya, penjualan perusahaan itu sebesar USD 219,4 juta pada tahun 2017.

Peningkatan itu terutama disebabkan kenaikan volume penjualan pada tahun 2018 sebesar 1,0 persen  menjadi 175.658 oz, dari sebelumnya sebesar 173.850 oz pada tahun 2017.

Harga jual emas rata-rata juga meningkat sebesar 0,4 persen menjadi USD 1.267 per oz pada tahun 2018. Tahun 2017, harga jual emas hanya USD 1.262 per oz.

Sementara laba bersih 2018 naik sebesar USD 19,1 juta, dibandingkan tahun 2017 yang USD 15,9 juta.

Menhub Sebut Tiga Maskapai Asing Akan Buka Rute Domestik

Suara.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan sudah ada tiga maskapai asing yang tertarik melayani rute domestik di Indonesia. Salah satunya adalah maskapai Scoot Tigerair Pte Ltd.

“Air Asia sudah tinggal menambah saja. Yang ada (maskapai) Scoot sama siapa, ada tiga itu yang baru,” ujar Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Pernyataan Budi menyusul rencana pemerintah yang akan mengundang maskapai penerbangan asing untuk melayani rute domestik di Indonesia.

Diketahui, maskapai Scoot merupakan anak usaha dari Singapore Airlines. Sejauh ini Scoot mengoperasikan 24 Airbus 320s dan 16 Boeing 787 Dreamliners.

Ilustrasi pesawat mendarat (Pixabay/dirkvermeylen)Ilustrasi pesawat mendarat (Pixabay/dirkvermeylen)

Nantinya, tiga maskapai asing tersebut akan melayani sejumlah rute penerbangan dalam negeri setelah Air Asia.

Budi Karya berharap tidak ada pihak yang mempersoalakan rencanan pemerintah untuk mengundang maskapai asing ke tanah air. Ia menyebut yang terpenting mereka bisa berkompetisi.

“Jadi spiritnya bukan asing, tapi kompetisi. Air Asia pertama mungkin bisa jalan,” tandasnya.

Perkuat Modal, Klub Bola di Indonesia Diminta Catatkan Sahamnya di BEI

Suara.com – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menuturkan, dengan masuknya PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) atau yang dikenal Bali United di BEI dapat menjadikan Bali United semakin kuat dari segi permodalan.

Dengan melihat potensi tersebut, Inarno berharap klub bola lain yang ada di Indonesia turut mengikuti langkah Bali United untuk masuk ke pasar modal.

“Kami harap perusahaan sejenis dari klub bola lain bisa ikut turut melantai mengikuti Bali Bintang Sejahtera untuk meramaikan pasar modal Indonesia dan sepakbola di negara tercinta ini,” ujar Inarno Djajadi, Senin (17/6/2019).

Inarno menuturkan, Bali United merupakan perusahaan yang memiliki fasilitas dan aset yang cukup besar. Salah satu aset yang dimiliki perseroan diantaranya merchandise store, akademi, radio dan marketing agency.

Dengan masuknya Bali United ke pasar modal, dapat menjadi sarana untuk menggalang dana segar yang bersumber dari investor dan masyarakat umum.

Selain itu, Inarno berpesan Bali United sebagai perusahaan yang tercatat di BEI untuk lebih mengelola perusahaannya secara profesional, transparan serta akuntabel.

“Kami harapkan setelah tercatatnya PT Bali Bintang Sejahtera Tbk, perusahaan dapat terus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik,” terangnya.

Untuk diketahui, induk usaha klub Bali United ini menawarkan sebanyak 2 miliar lembar saham atau 33,33% sahamnya ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Dengan demikian perusahaan akan memperoleh dana senilai Rp 350 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk belanja modal seperti pengembangan fasilitas, perekrutan pemain atau pelatih, penyelenggaraan acara, pengembangan akademi dan ekspansi outlet Bali United Store.

Kegiatan utama perusahaan saat ini dibagi dalam tiga segmen, mencakup manajemen klub sepak bola profesional, sport agency dan kafe atau restoran.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Kresna Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas Indonesia.

Karen Agustiawan Pertanyakan Sponsor Utama Kasus BMG yang Menjeratnya

Suara.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Senin (10/6/2019) lalu. Dalam putusan majelis hakim, Karen juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan.

Tak tinggal diam mendengar putusan majelis hakim, Karen beranggapan bahwa dalam kasus korupsi investasi Blok Manta Gummy (BMG) yang menyeretnya menjadi terdakwa ini terdapat kejanggalan.

“Saya berpikir dan bertanya-tanya, siapa sebetulnya sponsor utama kasus BMG ini? Dan apa motifnya? Politik atau uang atau kedua-duanya? Atau hanya dendam pribadi karena urusan saudara yang tidak dipenuhi permintaannya?” kata Karen saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019) lalu.

Menurut Karen, apa yang dilakukannya murni untuk ekspansi bisnis Pertamina dan bukan untuk memperkaya diri. Menurutnya, ekspansi dalam dunia bisnis hulu migas adalah hal yang biasa.

“Tidak masuk akal jika saya sengaja melanggar ketentuan untuk menguntungkan pihak/korporasi lain, dan merugikan perusahaan yang selama ini saya telah bekerja keras,” ucap Karen kala itu.

Bahkan, belum lama ini, hakim anggota Anwar mengatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Karen Agustiawan. Hakim Anwar mengangap Karen tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

“Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer dan subsider,” kata Anwar baru-baru ini.

Anwar meyakini Karen sebagai Direktur Utama Pertamina atau Direktur Hulu Pertamina memutuskan investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) bersama direksi lainnya. Keputusan dalam investasi tersebut diambil secara kolektif kolegial.

“Pada saat terdakwa Karen Agustiawan menjabat sebagai Dirut Pertamina atau Direktur Hulu Pertamina yaitu memutuskan bersama-sama dengan direksi Pertamina lainnya untuk melakukan investasi participating interest (PI) blok BMG Australia, di mana keputusan diambil kolektif kolegial,” jelas Anwar.

Menurut Anwar, Karen bersama direksi Pertamina meminta persetujuan Dewan Komisaris saat investasi tersebut karena terdapat surat memorandum pada 2 April 2009. Setelah surat itu diterima, anggota Komisaris Humayun Bosha menghubungi komisaris lain.

“Setelah permohonan akuisisi tersebut diterima, Komisaris Humayun Bosha menghubungi komisaris lain, Umar Said, dengan mengatakan tidak membolehkan akuisisi yang diajukan berdasarkan memorandum karena pengoperasian blok BMG tidak optimal dan tidak akan menguntungkan serta tidak menambah cadangan minyak,” jelas dia.

Anwar juga berpendapat Karen dan direksi lainnya ingin mengembangkan Pertamina dengan cara investasi di blok BMG untuk menambah cadangan minyak. Jadi perbedaan pendapat Karen dengan Dewan Komisaris tidak dinilai melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu ia juga menilai perbuatan Karen tidak dapat dikatakan terjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan karena pembuatan keputusan yang tepat guna adalah direksi bukan di komisaris.

Sedangkan dewan komisaris, kata dia, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan nasihat dan bisnis hulu migas penuh dengan ketidakpastian, di mana saat ini belum ada teknologi yang bisa menentukan cadangan minyak tengah dan dasar laut.

“Hakim anggota berpendapat lain, karena tidak serta-merta kerugian tersebut (merupakan) kerugian negara, karena tidak digunakan untuk kepentingan terdakwa, tapi kepentingan bisnis akuisisi blok BMG Australia dan pembayaran melalui transfer jelas lewat Bank Australia. Hal ini sesuai terungkap fakta persidangan Karen belum terbukti adanya memperkaya diri sendiri atau dirinya sendiri,” papar hakim Anwar.

“Dengan demikian, tidak dapat merupakan kerugian negara karena dilakukan terdakwa dan jajaran direksi lain dalam rangka melakukan bisnis atau usaha Pertamina namanya bisnis ada risiko dan ruginya, namanya risiko bisnis maka ada kerugian negara tidak serta merta menjadi kerugian negara,” Anwar menambahkan.

Terkait pendapat berbeda Hakim Anwar, putusan terhadap Karen tetap menggunakan pertimbangan suara terbanyak, yakni empat hakim lainnya yang berpendapat Karen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider.

Pagu Indikatif Kementerian BUMN untuk Tahun 2020 Capai Rp 345,8 Miliar

Suara.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 345,8 miliar atau naik 66 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran 2019 sebesar Rp 208,27 miliar.

Pagu indikatif tersebut diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020 di Gedung MPR/DPR Jakarta.

“Komisi VI DPR RI menerima pagu indikatif anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI menyampaikan hasil pembahasan RKA dan RKP Kementerian BUMN Tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasikan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto selaku pimpinan rapat di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno memaparkan bahwa pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk tiga pos belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp 60,4 miliar, belanja operasional sebesar Rp 36,4 miliar, dan kegiatan inisiatif baru sebesar Rp 130,9 miliar.

“Pada 2020 anggaran terbesar terdapat pada belanja modal berupa pengadaan tanah dan renovasi gedung,” kata Airlangga.

Menperin menyampaikan delapan inisiatif baru yang akan diimplementasikan pada 2020, yaitu dukungan program prioritas nasional sebesar Rp 15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN sebesar Rp 2,5 miliar, serta penyusunan dan implementasi Sistem Merit SDM sebesar Rp 3 miliar.

Kemudian, peningkatan virtualisasi network, server dan storage sebesar Rp 4,5 miliar, pengembangan enterprise governance, risk and compliance (EGRC) system sebesar Rp 1 miliar, dan pembelian dan implementasi software ITSM sebesar Rp 3,9 miliar.

Selanjutnya, pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assessment center sebesar Rp 50 miliar, serta renovasi gedung dan relayout ruang kerja sebesar Rp 50,9 miliar. (Antara)

Kemnaker : Ketrampilan Jadi Syarat Wajib Hadapi Dunia Kerja yang Dinamis

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, penguasaan keterampilan atau skill menjadi syarat wajib yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia kerja, dengan perubahan pasar kerja yang semakin dinamis dan fleksibel. Untuk itu, pemerintah menjalankan konsep triple skilling untuk mengatasi ketimpangan soal ketrampilan angkatan kerja Indonesia, sehingga mampu masuk pasar kerja atau berwirausaha.

Skill menjadi paling penting bagi angkatan kerja. Mereka dapat memproteksi diri, jika  memiliki skill yang baik,” kata Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam forum tematik dengan tema “Jobs and Sskills for A Brighter Future, International Labour Conference (ILC) ke-108, Jenewa, Swiss, Sabtu (15/6/2017).

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Pengembangan SDM tidak hanya difokuskan pada generasi muda saja, melainkan bagi semua usia.

“Pelatihan vokasi disediakan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pemberian hard and soft skills secara masif, tanpa memandang usia dan latar belakang belakang pendidikan melalui triple skilling (skilling, upskilling, dan reskilling) bagi SDM Indonesia,” kata Putri.

Skilling berarti mendorong dan memfasilitasi para angkatan kerja untuk berpartisipasi dalam program pelatihan vokasi di balai latihan kerja. Upaya tersebut juga didukung dengan program reskilling dan upskilling agar para pekerja yang terdampak job shifting bisa memperoleh keterampilan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia kerja.

Selain itu, mereka juga didorong untuk masuk ke job creation. Job creation adalah talent baru yang bertujuan untuk menginovasikan dan mengembangkan diri menjadi wirausaha dan sociopreuner.

Untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan dunia kerja, konsep triple skilling harus terus dikembangkan melalui beberapa peningkatan di berbagai bidang.  Pertama, pemerintah Indonesia melakukan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui konsep rebranding, reorientasi, dan revitalisasi (3R).

“Kedua, konsep triple skilling untuk pembangunan SDM/peserta pelatihannya, dan ketiga, instruktur di BLK harus ditingkatkan keahliannya, sehingga kita siap memasuki era industri 4.0 ke depan,” kata Putri.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, maka pemerintah Indonesia juga menggalakkan program pemagangan di perusahaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Program ini dimaksudkan untuk menciptakan calon pekerja yang memenuhi standar dan kualifikasi pasar kerja,” kata Putri.

Melantai di BEI, Saham Bali United Kena Auto Reject Atas

Suara.com – PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) menjadi emiten klub sepak bola pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat pencatatan perdananya di BEI, saham klub bola Bali United ini naik 69,14 persen ke level Rp 296 per lembar saham.

Saham BOLA diperdagangkan dengan frekuensi sebanyak 20 kali dengan volume 129.500 saham dan menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp 38,33 juta.

Dilansir dari laman CNBC Indonesia, sistem auto rejection di bursa diatur dengan batasan maksimal naik dan turun dalam sehari sebesar 35% bagi saham dengan rentang harga Rp 50-Rp 200, sebesar 25% bagi saham dengan rentang Rp 200-Rp 5.000, dan 20% bagi saham dengan rentang harga di atas Rp 5.000.

Adapun pada saat listing perdana, berlaku dua kali lipatnya yakni masing-masing 70% untuk Rp 50-Rp 200, 50% untuk harga saham rentang Rp 200-Rp 5.000, dan 40% untuk saham di atas Rp 5.000. Dengan demikian, saham BOLA kena ARA atau auto rejection atas.

Induk usaha klub Bali United ini menawarkan sebanyak 2 miliar lembar saham atau 33,33% sahamnya ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO). Dengan demikian perusahaan akan memperoleh dana senilai Rp 350 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk belanja modal seperti pengembangan fasilitas, perekrutan pemain atau pelatih, penyelenggaraan acara, pengembangan akademi dan ekspansi outlet Bali United Store.

Kegiatan utama perusahaan saat ini dibagi dalam tiga segmen, mencakup manajemen klub sepak bola profesional, sport agency dan kafe atau restoran.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek yakni PT Kresna Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas Indonesia.

Kementan Manfaatkan Lahan Tidur di Kalsel untuk Program Serasi

Suara.com – Sejumlah lahan rawa tak produktif di Kalimantan Selatan (Kalsel) dimanfaatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Untuk keperluan tersebut, Kementan mengucurkan dana mencapai Rp 600 miliar.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy, saat meninjau salah satu lokasi program Serasi di Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Jumat (14/6/2019).

“Serasi merupakan kegiatan tindak lanjut dari Hari Pangan Sedunia (HPS 2018) di Kalsel, yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi lahan rawa di Kalsel,” ujarnya.

Di lokasi ini sudah terlihat alat berat yang bekerja, benih padi sudah ditanam, dan hamparan luas lahan tidur sudah mulai dibuka. Setiap sisinya dibuat saluran air untuk pengairan.

Di Desa Simpang Lima ada lahan seluas 807 hektare lahan tidur yang diubah menjadi areal pertanian.

“Program Serasi di Desa Simpang Lima dialokasikan sekitar Rp 3,4 miliar. Kalau di seluruh Kalsel, yaitu 150 ribu hektare, dianggaran sekitar Rp 600 miliar,” tambah Sarwo Edhy.

Sarwo didampingi Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Indah Megahwati, dan keduanya melihat-lihat lokasi yang akan diolah jadi lahan pertanian. Sesekali melihat data dan memberikan arahan kepada kelompok tani yang bekerja di areal tersebut.

Sarwo menambahkan, anggaran yang diterima Kalsel menjadi yang terbanyak kedua dari tiga provinsi yang menerima bantuan program Serasi tahun ini. Anggaran paling banyak dikucurkan di Sematera Selatan, yakni sekitar Rp 800 miliar, sedangkan, Sulawesi Selatan hanya ratusan juta.

“Anggaran yang dikucurkan sendiri sesuai dengan luasan lahan yang dikelola, di mana setiap hektarenya dianggarkan Rp 4,3 juta. Anggaran Sumatera Selatan paling besar, sebab lahan yang diolah mencapai 200 ribu hektare,” sebutnya.

Sementara itu, Indah menambahkan, Kalsel memiliki lahan rawa hampir 80 persen dan merupakan potensi besar.

Menurutnya, untuk mengoptimalkan potensi tersebut tidak mudah. Bukan hanya tanah yang memerlukan waktu untuk proses perbaikan, sumber daya manusia (SDM) pun menjadi kendala.

Dia mencontohkan, lahan yang sebelumnya sudah dibuka untuk budi daya padi, ternyata tak berpenduduk, sehingga pemerintah kesulitan mencari tenaga yang akan bertanam.

Kendala pemanfaatan lahan di Kalsel, menurut Indah, tidak semudah lahan rawa yang dibuka di Sumatera Selatan yang kemudian dikelola pihak swasta. Di Kalsel, pemerintah ingin masyarakat setempat ikut berperan mengelola lahan dengan dibantu pemerintah dan TNI.

“Awalnya, aksesnya tidak bisa dilalui mobil karena hanya jalan kecil. Lalu dengan adanya optimalisasi lahan rawa tersebut, akhirnya dibuat jalan untuk mobilisasi alat-alat berat. Jalannya sudah diaspal, listrik juga, pompa besar. Kini lokasi ini juga ada integrasi ternak ayam, itik, ikan, juga komoditas pertanian lainnya seperti sayuran,” tuturnya

Siapkan Program Khusus, PUPR Akan Perbaiki Drainase Jalan Nasional 2020

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan program pembangunan drainase jalan nasional. Hal telah disampaikan dalam rapat kerja komisi V DPR RI dan akan masuk di program infrastruktur PUPR tahun 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, program tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia jalan. Nantinya pembenahan drainase jalan nasional akan dilakukan secara masif pada tahun 2020.

“Kami sudah menyiapkan program khusus yaitu program pembangunan drainase jalan secara nasional. Kalau dijadikan satu, item pekerjaan drainase kecil sekali dari total pekerjaan jalan sehingga tidak optimal dikerjakan kontraktor,” ujar Menteri Basuki melalui keterangan yang diterima Suara.com, Sabtu (15/6/2019)

Basuki kemudian mencontohkan jalan di Pantai Utara Jawa. Ia menyebut drainase jalan yang tertutup bangunan nantnya akan dibuka.

Desain program tersebut, kata Basuki, tengah disusun dan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Menteri Basuki menambahkan, pembangunan drainase jalan akan tersambung dengan drainase kawasan atau lingkungan untuk menghindari terjadinya genangan di ruas jalan yang sebelumnya belum terhubung hingga saluran air akhir.

Diketahui pagu indikatif Kementerian PUPR pada tahun 2020 sebesar Rp 38,8 triliun, dimana alokasi di Ditjen Bina Marga sebesar Rp 38,8 triliun.

Untuk di sektor Bina Marga, program lainnya yang akan dilakukan adalah pembangunan jembatan gantung yang akan membuka keterisolasisan desa-desa di wilayah terpencil.

Kementerian PUPR pada tahun 2020 juga akan memperbarui Keputusan Menteri PUPR mengenai penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional menggantikan Kepmen PUPR tahun 2015.

Saat ini panjang jalan nasional adalah 47.107 kilometer, dimana jalan nasional digunakan marka dengan menggunakan cat warna putih dan kuning.

“Jalan yang belum ditetapkan statusnya seperti jalan perbatasan di Kalimantan yang dibangun Kementerian PUPR akan ditetapkan statusnya tahun depan, sehingga tanggung jawab pemeliharaannya menjadi lebih jelas,” terangnya.

Pertanyakan Temuan BPK, DPR Akan Panggil OJK Akhir Juni 2019

Suara.com – Komisi XI DPR RI akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh penjelasan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rencananya, rapat akan digelar pada akhir Juni 2019.

“Akhir bulan, kami ada rapat dengar pendapat dengan mereka (OJK),” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/6/2019).

Diketahui, permasalahan sewa dan penggunaan gedung kantor OJK kembali menjadi sorotan dai BPK. Hal tersebut terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018 dari BPK yang baru saja dipublikasikan.

Dalam IHPS tersebut, BPK menemukan bahwa Dewan Komisioner OJK telah memutuskan untuk menyewa gedung Wisma Mulia 1 dan 2, tetapi kemudian hanya memanfaatkan sebagian. Hal ini mengakibatkan terdapat pengeluaran uang sewa gedung, namun gedungnya tidak bermanfaat.

Haerul Saleh menuturkan, hal tersebut sudah pernah dibahas oleh Komisi XI dalam rapat beberapa waktu lalu. Ketika itu, OJK melempar tanggung jawab pada manajemen yang lama.

“Waktu itu pihak OJK menjawab bahwa hal tersebut merupakan kesalahan kebijakan lama. Tapi menurut saya, masalah tersebut tidak bisa dilimpahkan begitu saja,” katanya.

Terkait pemanggilan tersebut, Haerul menyebut hal itu merupakan keputusan kelembagaan yang harus dilaksanakan. Apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya itu berarti ada inifesiensi yang secara sengaja dilakukan.

Oleh karena itu, ia mengaku masih akan menuntut OJK untuk menjelaskan secara komprehensif.

“Nanti setelah itu, baru kita lihat rekomendasi BPK sepeti apa. Apakah memang masih ada jalan perbaikan dengan melakukan pengembalian atau ada unsur hukum lain. Yang pasti harus ada yang bertanggungjawab,” pungkas dia.

Kemenhub Bakal Terapkan Tarif Ojol di Seluruh Indonesia

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberlakukan tarif baru untuk Ojek Online (Ojol) di seluruh Indonesia. Saat ini, tarif Ojol baru diberlakukan di lima Kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan tarif yang diberlakukan adalah tarif yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

“Sementara ini begitu kita melakukan uji coba lima kota besar saya akan berlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia,” ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (16/6/2019).

Budi menegaskan, dengan pemberlakuan di seluruh Indonesia maka pemerintah tak berencana untuk melakukan revisi tarif Ojol.

Revisi terkait tarif Ojol, kata Budi, dilakukan sesuai dengan aturan yaitu tiga bulan sekali.

“Sementara saya belum akan melakukan revisi terhadap keputusan menteri 348 biaya jasa. Nanti kalau kita melakukan revisi di dalam regulasi mengatakan tiga bulan bisa dilakukan revisi,” tutur dia.

Kendati demikian, Budi belum memastikan kapan pemberlakuan tarif Ojol secara Indonesia. Hingga saat ini Kemenhub sedang mencari waktu yang tepat untuk pemberlakuan seluruh Indonesia.

“Saya maunya secepatnya, lagi kondisi politik konsentrasi MK apakah ini bisa bersamaan mungkin barangkali sepanjang kesejahteraan pengemudi sama memaklumi dalam waktu yang cepat akan berlakukan semuanya,” ucap dia.

Untuk diketahui, tarif ojol kini dibagi dalam tiga zona, dengan biaya jasa yang menggunakan tarif batas atas dan bawah.

Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Tarif batas bawah Rp 1.800 per km, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya minimum sekali perjalanan Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 km.

Zona II meliputi Jabodetabek, dengan batas bawah Rp 2.000 per km, dan tarif batas atas sebesar Rp 2.500 per km. Biaya minimum Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 km.

Zona III adalah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per km dan batas atas Rp 2.600 per km. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 km.

Sah! SKK Migas dan Inpex Tandatangani HoA Pengembangan Blok Masela

Suara.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Corporation (Inpex) telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama Head of Agrement (HoA) blok Masela. Kerja sama tersebut untuk pengembangan lapangan hulu migas Masela di Pulau Tanibar, Maluku.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menjelaskan penandatanganan HoA menjadi titik terpenting bagi investasi di hulu migas Indonesia. Terlebih khususnya untuk di wilayah laut Indonesia bagian Timur.

“Dengan pengembangan lapangan Masela diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar dan dapat memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional,” ujar Dwi Soetjipto melalui keteranga tertulis, Minggu (16/6/2019)

Dwi kemudian berharap pengembangan hulu migas di Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produk gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) pertahun atau sekitar 9,5 juta ton gas alam cari (LNG) pertahun dan 150 mmscfd Gas Pipa. Target tersebut onstream di tahun 2027.

“kedepannya di harapkan iklim investasi di Indonesia semakin baik dan semakin kompetitif,” tuturnya.

Untuk diketahui, penandatanganann kerja sama itu diteken Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Indonesia Shunichiro Sugaya.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko dan CEO dan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda ikut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.

Penumpang Pesawat Pada Mudik dan Arus Balik 2019 Capai 3,7 Juta Orang

Suara.com – PT Angkasa Pura I (Persero) mencatat penumpang pesawat pada mudik dan arus balik lebaran 2019 sebanyak 3,7 juta orang. Angka penumpang itu tercatat di 14 bandara selama periode Posko Angkutan Udara Lebaran 2019 sejak 29 Mei (H-7) hingga 13 Juni (H+7) lebaran 019.

Direktur Utama AP I, Faik Fahmi mengatakan, pada periode tercatat trafik penerbangan sebanyak 30.576 pergerakan, dan 12.200 ton kargo.

Menurut Faik, perseroan senantiasa mengutamakan pelayanan yang optimal demi kelancaran dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2019 ini.

“Selain itu, Angkasa Pura I turut memfasilitasi pemudik melalui program mudik gratis menggunakan moda transportasi lain, seperti bus dan kapal laut. Hal ini semata dilakukan untuk mewujudkan kelancaran dan kenyamanan mudik Lebaran 2019,” ujar Faik dalam keterangannya, Minggu (16/6/2019).

Sebagai informasi, trafik penumpang tertinggi sejak H-7 hingga H+7 lebaran 2019 terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, dengan total trafik penumpang mencapai 1,09 juta orang.

Sedangkan trafik tertinggi kedua terjadi di Bandara Juanda Surabaya dengan trafik mencapai 774.138 orang, dan trafik tertinggi ketiga di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 480.791 orang.

Sementara, total trafik arus mudik tertinggi di 14 bandara Angkasa Pura I terjadi pada 1 Juni (H-4) dengan total pergerakan penumpang sebanyak 261.568 orang. Sedangkan trafik arus balik tertinggi terjadi pada 9 Juni (H+3) dengan total pergerakan penumpang sebanyak 292.759 orang.

Adapun, tingkat ketepatan waktu penerbangan atau on time performance (OTP) di 14 bandara Angkasa Pura I selama periode ini mencapai 76 persen, di mana OTP tertinggi terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) dan Bandara Adi Soemarmo Solo dengan capaian 87 persen, diikuti oleh Bandara Jenderal Ahmad Yani (SRG) dengan capaian 86 persen, dan Bandara El Tari Kupang dengan capaian 85 persen.

“Pada periode ini juga, Angkasa Pura I telah melayani penerbangan tambahan (extra flight) sebanyak 710 penerbangan tambahan di mana Bandara Juanda Surabaya melayani penerbangan tambahan terbanyak yaitu sebesar 195 penerbangan,” katanya.

“Diikuti oleh Bandara Adisutjipto Yogyakarta sebanyak 130 penerbangan tambahan dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 122 penerbangan tambahan,” Faik menambahkan.

Kemnaker dan Austria Kerja Sama Kembangkan SDM Bidang Kemaritiman

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah Austria untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang industri kemaritiman. Komitmen ini mencakup kerja sama pengembangan BLK Maritim di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan, Balai latihan Kerja (BLK) Makassar, dan BLK Serang melalui pembiayaan PHLN (soft loan).

Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengatakan, kerja sama ini sangat mendukung langkah Indonesia yang tengah memperkuat dan mengembangkan potensinya sebagai negara maritim.

“Sebagaimana kita ketahui, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, sehingga potensi hasil laut  harus dioptimalkan dengan memperkuat pelatihan kerja SDM di bidang maritim,” katanya, usai menyaksikan penandatanganan kontrak antara BBPLK Medan dan Bit Media E-Solutions GmbH, di Jakarta, Jumat (14/6/2019) malam.

Kontrak kerja sama ditandatangani perwakilan BBPLK Medan, Heri Adha dan pihak Bit Media E-Solutions GmbH, Stefan Duss, yang disaksikan Bambang Satrio dan Duta Besar Austria, Helene Steinhäusl.

Bambang mengatakan, sebenarnya kerja sama ini merupakan lanjutan Indonesia – Austria dalam mengembangkan Vocational Training Center (VTC). Pada 1996, Austria, melalui Kedutaan Besar Austria telah bekerja sama mengembangkan BLK Serang.

Sekarang ada 3 BLK yang mendapat bantuan dari Austria dalam pengembangan BLK Maritim.

“Di BLK-BLK itu nantinya, kita mengembangkan BLK Maritim untuk menyiapkan SDM-SDM melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan standar internasional, agar para lulusannya siap bekerja di industri maritim,” katanya.

Dalam rencana pelaksanaanya, tambah Bambang, pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen kerja utama, yaitu konstruksi bangunan; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan program, modul, dan pelatihan manajemen; serta pelatihan untuk instruktur.

Adapun program pelatihan yang dikembangkan terbagi atas BBPLK Medan untuk bidang pariwisata dan joinery (perkayuan); BLK Serang (pengelasan dan listrik); dan BLK Makassar (otomotif/mesin kelautan, listrik, pengerjaan logam, pengerjaan serat kayu-kaca, pengelasan).

Sementara itu, Helene Steinhäusl, mengatakan, penandatangan kontrak untuk mengembangkan BLK Maritim ini diharapkan dapat mempererat hubungan baik dan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Austria yang sudah lama terjalin.

“Ini bentuk keseriusan kami untuk mendukung dan saling berbagi ilmu maupun pengalaman untuk mempersiapkan SDM yang andal melalui kerja sama pelatihan kerja dengan berbagai negara sahabat, termasuk Indonesia,” katanya.

Ke depan, pemerintah Austria juga berencana membantu beberapa BLK lainnya di Indonesia. Salah satunya BLK Banyuwangi, yang memiliki potensi kemaritiman pariwisata.

Usai Lebaran, Rumah di Bawah Rp 500 Juta Banyak Dicari

Suara.com – Pergerakan pasar properti usai Lebaran diperkirakan melaju positif. Hal tersebut dapat terlihat dari minat mencari informasi tentang rumah dijual di portal properti Lamudi.co.id.

Berdasarkan data Lamudi.co.id menyebutkan, tren pencarian rumah meningkat 120% usai Lebaran. Rata-rata mereka tertarik untuk mencari informasi tentang rumah di kawasan Bodetabek dengan harga di bawah Rp 500 juta.

Secara keseluruhan pencarian rumah di bulan Mei ketika Ramadhan sebenarnya meningkat jika dibandingkan bulan April, peningkatannya sebesar 8,07%. Namun, tren tersebut menurun pada tanggal 21 Mei hingga H-1 Idul Fitri dan akhirnya kembali meningkat usai Lebaran.

Ilustrasi rumah, salah satu investasi properti. (Shutterstock)Ilustrasi rumah, salah satu investasi properti. (Shutterstock)

Menurut Yoga Priyautama, Commercial Director Lamudi.co.id, tren pencarian ini memang lumrah terjadi setiap tahunnya, dimana di awal Ramadan pencarian meningkat kemudian turun menjelang Lebaran dan kembali naik usai Lebaran.

“Ke depannya diperkirakan, tren pencarian rumah akan semakin membaik hingga akhir tahun 2019,” kata Yoga.

Keyakinan tersebut tentunya bukan tanpa sebab, salah satu faktor pemicunya adalah kepastian hukum setelah penetapan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu April lalu. Ditambah lagi, persoalan politik yang ada terkait hasil pemilu presiden akan diselesaikan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bisnis properti sangat rentan terhadap kondisi politik, terutama untuk segmen atas yang banyak didominasi oleh investor. Mereka akan cenderung wait and see ketika melihat tidak stabilnya ekonomi dan keamanan,” katanya.

Ingin Bepergian ke Jakarta, Warga Batam Pilih Naik Pesawat Dari Singapura

Suara.com – Tingginya harga tiket pesawat dalam negeri membuat para penumpang mencari cara alternatif untuk bisa menekan biaya penerbangan.

Hal tersebut dilakukan Warga Kota Tanjungpinang, Batam, Kepulauan Riau yang mensiasatinya dengan memilih berangkat dari Bandara Changi, Singapura.

Dilansir dari Antara, Salah seorang Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua mengemukakan lebih memilih ke Jakarta melalui Singapura karena bisa menekan biaya tiket pesawat.

“Harga tiket pesawat lebih murah kalau dari Singapura ke Jakarta, dibanding dari Tanjungpinang atau Batam ke Jakarta,” katanya di Tanjungpinang, Jumat (14/6/2019).

Rudy mengemukakan harga tiket pesawat dari Tanjungpinang ke Jakarta rata-rata lebih dari Rp 1 juta. Bahkan, harganya akan lebih mahal pada hari libur, seperti saat libur Idul Fitri.

Sementara itu, Rudy membandingkan, harga tiket dari Singapura ke Jakarta sekitar Rp 600 ribu. Sementara, harga tiket kapal dari Tanjungpinang ke Singapura hanya Rp 220 ribu.

Bus yang mengantar penumpang dari Tanah Merah menuju Bandara Changi Singapura hanya 2 Dolar Singapura.

“Bahkan, ada tiket dari Singapura ke Jakarta hanya Rp 400 ribuan,” ucapnya.

Hal yang sama diungkapkan salah seorang warga Tanjungpinang, Yon. Ia mengaku terpaksa ke Jakarta melalui Bandara Changi karena harga tiket yang terlampau tinggi. Dalam dua pekan sekali, ia harus berangkat ke Jakarta untuk urusan pribadi dan pekerjaan.

“Kalau dulu lewat Tanjungpinang atau Batam ke Jakarta karena harga tiket relatif terjangkau. Kalau sekarang saya tidak sanggup,” katanya.

Senada dengan Yon, warga Tanjungpinang lainnya, Irul juga memanfaatkan harga tiket pesawat Singapura-Jakarta yang lebih murah. Ia bersama keluarganya bisa menikmati objek wisata di Singapura sebelum ke Jakarta.

“Kalau untuk liburan, memang enak. Tetapi untuk urusan kerja, tentu tidak efisien,” katanya. (Antara)

PP Tentang KEK Akan Direvisi, Pemerintah Bakal Berikan Insentif Pajak

Suara.com – Pemerintah melalui Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menggelar konsultasi publik untuk menyerap aspirasi pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan terkait rancangan perubahan peraturan pemerintah tentang KEK.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonimian, Elen Setiadi mengatakan konsultasi dilakukan terkait rancangan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan KEK.

”Dalam rancangan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK, tax holiday bagi investor yang menanamkan modal di dalam KEK lebih menarik dibanding yang di luar KEK,” ujar Elen Setiadi, Jumat (14/6/2019).

Menurt Elen, perubahan PP No. 96 tahun 2015 akan memberikan kepastian jumlah dan jangka waktu pemberian fasilitas berdasarkan nilai investasi.

Ia kemudian mencontohkan seperti investasi Rp 20 miliar bisa mendapatkan tax holiday atau pembebasan pajak sebesar 50 persen selama 5 tahun, namun ada masa transisi 25 persen selama 2 tahun.

”Kalau dulu investasi yang mendapat tax holiday itu minimal Rp 500 miliar. Sekarang investasi Rp 20 miliar sudah bisa dapat mini tax holiday,” kata dia.

Pembelian dan sewa tanah atau bangunan di KEK kata Elen, nantinya juga tidak akan dipungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelumnya, tidak ada aturan pembebasan PPh dan PPN untuk transaksi tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur pula pemotongan PPh orang pribadi pada KEK yang bergerak di bidang jasa. Menurutnya hal itu akan terjadi seperti KEK bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dikembangkan ke depannya.

Sementara Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menjelaskan Dewan Nasional KEK menyadari bahwa penyiapan kebijakan pengembangan KEK yang responsif terhadap kebutuhan pasar perlu dikomunikasikan dengan berbagai pihak, khususnya pelaku usaha dan pengelola KEK, sehingga implementasinya bisa berjalan secara efektif.

“Terhadap regulasi yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, meliputi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan KEK dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK,” ujar Enoh.

Ferdinand Sebut Tantangan Terberat Jokowi soal Ekonomi Bukan Politik

Suara.com – Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean berpendapat, tantangan terbesar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah di sektor ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan setelah melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2019 dibawah ekspektasi serta jebloknya neraca perdagangan.

Diketahui, bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2019 hanya mencapai 5,07 persen serta defisit neraca perdagangan mencapai 2,5 miliar dolar AS pada bulan April 2019.

“Tantangan terberat Jokowi adalah ekonomi bukan politik,” ujar Ferdinand dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip Suara.com.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada April 2019 mengalami defisit 2,5 miliar dolar AS. Defisit ini karena impor pada April lebih tinggi dibanding ekspor.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, secara kumulatif dari Januari-April 2019 neraca perdagangan masih defisit sebesar 2,56 miliar dolar AS atau naik dibanding periode yang sama tahun 2018 yang sebesar 1,41 miliar dolar AS.

“Itu berasal dari defisit 2,7 miliar dolar AS lebih dalam sementara non migasnya masih surplus,” ujar Suhariyanto.

Hanya Beberapa Jengkal dari MK, Kemenhub Ikut Perketat Penjagaan

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperketat pejagaan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini mengingat adanya sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk diketahui, Kantor Kemenhub berada tepat di sebelah Gedung MK yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat.

“Pengamanan kita adakan, diperketat iya, dan masing-masing supaya aware bahwa ada sidang di situ,” ujar Budi Karya saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Kendati demikian, Budi Karya memastikan pekerjaan para pegawainya tetap berjalan normal seperti sedia kala. Sidang ini juga tak membuat Budi Karya memulangkan pegawainya lebih awal.

“Enggak (pulang lebih awal). Tetap-tetap (berjalan normal),” tutur dia.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini.

Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Tim kuasa hukum yang diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 sistematis, terstruktur dan masif.

Selain itu terdapat juga aksi unjuk rasa yang mengawal jalannya sidang tersebut.

Pesan Sri Mulyani untuk 499 Pegawai Kemenkeu : Kita Tidak Boleh Lengah

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 499 orang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menkeu berpesan kepada pejabat yang menempati jabatan baru untuk mampu menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.

Dihadapan jajarannya di Aula Dhanapala, Jakarta Pusat, ia mengingatkan tugas pengelola keuangan negara tidak mudah.

“Dunia menghadapi situasi yang berubah, ekonomi bergerak, ketegangan antar negara terjadi oleh karena itu sebagai pengelola keuangan negara, kita tidak boleh lengah” ujar Sri Mulyani, Jumat (14/6/2019).

Menkeu Sri mulyani menuturkan, pelantikan pejabat Kemenkeu merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi.

Selain itu, pejabat yang dilantik telah melewati berbagai proses seleksi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas untuk berkontribusi di Kemenkeu.

“Pejabat Kemenkeu harus mampu menghadapi situasi yang berubah, bekerja profesional dan mampu berinovasi,” tambahnya.

Pejabat yang dilantik terdiri dari 22 orang pejabat Eselon II dan 477 orang pejabat Eselon III. Dari 22 orang pejabat Eselon II yang dilantik, terdapat 5 pejabat yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 2 pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 14 pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Disamping itu, dari 477 orang pejabat Eselon III yang dilantik terdapat 4 pejabat yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen), 16 pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), 151 pejabat dari DJP, 42 pejabat dari DJBC, 142 pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 108 pejabat dari DJKN, serta 14 pejabat DJPPR.

Menhub Sebut Pemudik yang Kembali ke Jakarta Lebih Banyak

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi menutup Posko Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu di Ruang Mataram, Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Menurut Menhub banyak catatan yang didapatkan.

Salah satunya, Budi Karya mencatat pemudik yang melakukan arus balik lebih banyak dibandingkan yang mudik.

“Secara umum jumlah pemudik mengalami kenaikan walau enggak signifikan. Kenaikan 1 persen dari kendaraan yang mudik dan kembali 7,8 persen. Jadi yang kembali ke Jakarta lebih banyak daripada pulang (kampung),” kata Budi Karya.

Menurut Budi Karya, kenaikan pemudik yang menuju Jakarta, karena beberapa masyarakat yang telah pulang terlebih dahulu sebelum masa mudik Lebaran. Sehingga, pemudik tersebut tak tercatat pada arus mudik ini.

“Satu mungkin kenapa kembali ke kota lebih banyak, karena ada suatu kegiatan awal mudiknya sudah 2 bulan atau 3 bulan yang tidak tercatat,” imbuh dia.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah Total Penumpang yang melakukan perjalanan mudik Angkutan Lebaran tahun 2019 sebesar 18,3 juta orang, jumlah ini menurun 2,42 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Penurunan jumlah pemudik hanya terjadi pada moda angkutan udara yaitu sebesar 27,37 persen dengan total jumlah pemudik 3,52 juta orang sedangkan total jumlah pemudik angkutan udara tahun 2018 sebanyak 4,85 juta orang.

Kepercayaan Investor Turun Jika Sidang MK Diwarnai Lagi Aksi Kerusuhan

Suara.com – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum atau (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat (14/6/2019) hari ini. Sidang gugatan Pilpres itu diajukan oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Sidang perdana gugatan Pilpres Prabowo ini agendanya pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman melakukan pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 02.

Tim kuasa hukum 02 yang diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir dan Zulfandi ini menilai pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur dan masif.

Selain itu terdapat, unjuk rasa yang mengawal jalannya sidang tersebut. Namun apakah jalannya sidang tersebut menggangu jalannya dunia usaha?

Menjawab hal tersebut, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai adanya sidang tersebut belum mengganggu jalannya dunia usaha.

Menurut dia, dunia usaha masih berjalan seperti biasanya, dan belum berdampak pada perekonomian.

“Kelihatanya biasa saja belum berdampak ke ekonomi,” ujar dia, saat dihubungi Suara.com, Jumat (14/6/2019).

Akan tetapi, tambah Bhima, selama stabilitas keamanan masih terjaga, maka sidang tersebut tak berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya, jika terjadi ricuh pada sidang tersebut maka bisa berakibat buruk pada perekonomian.

“Kita liat perkembangannya nanti. (kalau terjadi dispute) kepercayaan investor turun,” imbuh dia.

Jelang Akhir Pekan, Harga Jual Beli Emas Antam Naik Rp 6.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (14/6/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 681.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga jual Kamis (14/6/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 610.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 365.000.

– emas 2 gram Rp 1.311.000.

– emas 3 gram Rp 1.945.000.

– emas 5 gram Rp 3.225.000.

– emas 10 gram Rp 6.385.000.

– emas 25 gram Rp 15.855.000.

– emas 50 gram Rp 31.635.000.

– emas 100 gram Rp 63.200.000.

– emas 250 gram Rp 157.750.000.

– emas 500 gram Rp 315.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 630.600.000.

Ditjen PSP Kementan Minta Petani Optimalkan Bantuan Mesin Pertanian

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) minta agar unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) ke petani. Hal ini bertujuan untuk membantu para petani dalam menjalankan usahanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, minta UPJA pengelola alsintan aktif mencari peluang ke daerah lain agar penyewaan alsintan bisa berjalan lancar.

“Pengurus UPJA yang mengelola alsintan harus jeli membaca potensi pengguna alsintan di wilayah dan daerah sekitarnya. Misalnya, jika di daerahnya sudah selesai panen, maka combine harvester-nya bisa dialihkan ke daerah lain yang sedang panen. Begitu juga kalau di daerahnya sudah selesai olah lahan dan tanam, traktor dan rice transplanter-nya bisa disewakan ke daerah lain,” terangnya, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sarwo Edhy menambahkan, untuk mengoptimalkan alsintan yang dikelola UPJA, Ditjen PSP Kementan sedang melakukan inventarisasi yang sudah diberikan ke sejumlah UPJA, kelompok usaha bersama (KUB), koperasi, dan Brigade Alsintan.

“UPJA atau KUB yang mengelola alsintan tersebut akan kami kumpulkan di setiap provinsi, kemudian kami lakukan sosialisasi agar bisa mengoptimalkan penggunaan alsintan. Kami juga memberi bekal kepada pengurus UPJA tentang cara mengelola alsintan yang baik,” tutur Sarwo Edhy.

Dia menegaskan, bila ada pengurus UPJA yang dinilai kurang maksimal dan tak responsif dalam mengembangkan usaha alsintan, maka Ditjen PSP Kementan bisa membubarkan dan segera membentuk UPJA baru untuk mengelola bantuan alsintan dari pemerintah.

“Bisa juga bantuan alsintannya kita alihkan ke UPJA atau KUB lainnya. Sebelum dilakukan pengalihan, kami akan koordinasi dahulu dengan pihak kabupaten dan provinsi,” papar Sarwo Edhy.

Ia menambahkan, sampai saat ini, Kementan masih memberi bantuan alsintan ke sejumlah UPJA, KUB, koperasi ataupun ke Brigade Alsintan. Jika UPJA dikelola kelompok tani maupun gabungan kelompok tani, maka KUB terbentuk dari sejumlah penyuluh pertanian. Saat ini, alsintan yang dikelola Brigade Alsintan sudah merambah sejumlah kecamatan.

Sarwo Edhy berharap, semua bantuan alsintan yang dikelola UPJA ataupun KUB bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, mengingat petani yang menggunakannya telah merasakan manfaat positif.

“Kalau dulu, petani membajak sawah dengan alat tradisional butuh waktu 5 – 6 hari per hektare. Dengan memanfaatkan traktor, petani hanya butuh waktu 3 jam per hektare, sehingga penggunaan alsintan 40 persen lebih efisien,” kata Sarwo Edhy.

Menurutnya, poktan atau gapoktan bisa membentuk UPJA, koperasi dan KUB untuk mengembangkan alsintan bantuan pemerintah. Alsintan tak hanya memberi keuntungan bagi pengelola UPJA atau KUB, tapi juga mampu mendorong indeks pertanaman (IP) petani, dari yang semula 2 kali menjadi 3 kali per tahun.

“Apabila alsintan bisa dikelola dengan baik, maka akan memberi penghasilan tambahan bagi poktan atau gapoktan. Sebagai contoh, kelompok mahasiswa di Sumatera yang mengelola alsintan dengan mendirikan KUB selama tiga bulan sudah mampu meraup untung Rp 170 juta,” tutur Sarwo Edhy.

BI Pangkas Suku Bunga Acuan, Jadi Ancaman ke Pergerakan Rupiah

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, adanya wacana pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia memberikan sentimen negatif ke rupiah.

Selain itu, tutur dia, sentimen negatif lainnya adalah ancaman Trump ke China soal tarif impor.

Tidak hanya itu, turunnya cadangan devisa RI sebesar 4 miliar dolar AS juga memberikan sentimen negatif.

Kendati demikian, pelemahan rupiah bisa tertahan dari ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS yang masih menjadi pembicaraan pasar hingga saat ini.

“Rupiah berpotensi melemah ke area Rp 14.320 dengan support di kisaran Rp 14.230,” kata Ariston di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Kamis (13/6/2019) berada di level Rp 14.280 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan Rabu sebelumnya di level Rp 14.241 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Kamis berada di level Rp 14.270 per dolar AS.

Posisi itu menguat bila dibandingkan pada Rabu sebelumnya yang berada di level Rp 14.234 per dolar AS.

Jelang Akhir Pekan, IHSG Bakal Kembali Alami Koreksi

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jelang akhir pekan diprediksi sangat bervariasi menurut para analis setelah kemarin ditutup melemah di level 6.273.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji memprediksi IHSG bakal kembali terkoreksi.

Secara Teknikal, Nafan melihat, MACD telah membentuk pola golden cross di area negatif. Meskipun demikian, terlihat bahwa Stochastic sudah membentuk pola dead cross di area overbought.

Di sisi lain, terlihat pola downward bar yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.253 hingga 6.234. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6. 288 hingga 6.303,” kata Nafan dalam keterangannya, Jumat (13/6/2019).

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas, William Mamudi melihat IHSG sedang menguji tren kenaikan, meskpiun saat ini sentimen ke pergerakan IHSG sangat minim.

“IHSG dibuka dengan gap setelah libur panjang Lebaran 2019, dan kini tertahan di flip level 6,350. Sentimen masih sepi pada pekan pertama perdagangan IHSG, dan kini market kembali uji uptrend line,” tutur dia.

Dinilai Merugikan, 600 Perusahaan AS Desak Trump Akhiri Perang Dagang

Suara.com – Lebih dari 600 perusahaan Amerika Serikat (AS) termasuk Walmart inc dan Target Corp mendesak Presiden AS Donald Trump untuk segera menyelesaikan sengketa perdagangan dengan China.

Desakan tersebut dilayangkan para perusahaan lewat surat yang tertuju untuk Trump. Menurut para perusahaan, tarif yang diberlakukan Trump sangat merugikan bisnis dan konsumen AS.

Surat ini adalah yang terbaru dari banyak yang dikirim ke Trump oleh Hurt the Heartland.

“Kami tetap khawatir tentang kenaikan tarif. Tarif yang diterapkan bukanlah alat yang efektif untuk mengubah praktik perdagangan. Tarif adalah pajak yang dibayarkan langsung oleh perusahaan AS bukan China,” isi dalam surat tersebut seperti dikutip dari Reuters, Jumat (14/6/2019).

Dengan waktu kurang dari tiga minggu sebelum pembicaraan yang diusulkan antara pemimpin China dan AS, harapan untuk mengakhiri perang dagang meredup.

Sumber telah mengatakan kepada Reuters bahwa ada sedikit persiapan untuk dilakukan pertemuan, meski kesehatan ekonomi dunia dipertaruhkan.

“Perdagangan secara keseluruhan telah baik bagi orang Amerika, baik bagi konsumen dan saya menyadari hal itu kadang-kadang dikritik,” kata Kepala Eksekutif Walmart Doug McMillon.

Surat itu juga berisikan, penerapan 25 persen tarif impor senilai 300 miliar dolar AS akan mengilangkan lebih dari 2 juta pekerjaan di AS.

“Perang dagang yang meningkat bukan demi kepentingan terbaik negara itu, dan kedua belah pihak akan kalah,” kata surat itu.

Hancurkan Pasar Boeing, Airbus Kirim A350 Pertamanya ke Japan Air Lines

Suara.com – Produsen pesawat komersial Airbus mengirimkan pesawat jenis A350 ke maskapai penerbangan Japan Air Lines (JAL). Diketahui pengiriman tersebut untuk pertama kalinya khusus untuk rute domestik Jepang.

Dikutip dari Reuters, Airbus mendapatkan pesanan pesawat pertama kalinya dari Japan Air Lines pada tahun 2013. Hal tersebut menghancurkan pasar yang didominasi oleh pesaingnya yaitu Boeing.

Eksekutif Japan Air Lines, Yoshiharu Ueki mengatakan, pengalaman pada simulator pesawat A380 telah membantu mempengaruhi keputusannya untuk memilih Airbus.

“Saya memiliki keinginan untuk mengambil tongkat kendali pada penerbangan hingga ke Tokyo,” kata Yoshiharu di Toulouse, Prancis.

Kemudian kesepakatan senilai 9,5 miliar dolar AS telah disepakati setelah proses panjang di antara para pejabat Japan Air Lines.

Rangkaian proses tersebut dilakukan karena Japan Air Lines tidak terbiasa dengan pesawat Airbus termasuk dalam kontrol kendali.

Selain itu, pesawat A350 diperkirakan akan melayani permintaan selama Olimpiade 2020 dan Paralimpiade yang dikatakan oleh pejabat Jepang.

Tiket Pesawat Mahal Sri Mulyani Pangkas Perjalanan Dinas, ASITA Teriak

Suara.com – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (ASITA) menyatakan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait efisiensi perjalanan dinas akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam negeri.

“Terutama di Jawa Tengah akan berimbas,” kata Wakil Ketua Asita Jawa Tengah Daryono.

Ia mengatakan, selama ini industri pariwisata di Jawa Tengah masih mengandalkan sektor Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE). Bahkan, kata dia, sektor ini mendominasi hingga 80 persen.

“Sedangkan sisanya wisata dengan tujuan leasure,” katanya.

Daryono mengatakan untuk pasar terbesar MICE di Jawa Tengah juga masih dipegang oleh pemerintah.

Meski demikian, lanjut dia, kebijakan tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan kebijakan beberapa waktu lalu di mana pemerintah sempat melarang kegiatan MICE dilaksanakan di perhotelan. Ia mengatakan kebijakan itu tentu berdampak negatif bagi sektor perhotelan.

“Kalau kebijakan ini (efisiensi perjalanan dinas) artinya perjalanan dinas masih diperbolehkan dengan catatan ada penghematan,” katanya.

Namun kebijakan pasti tetap ada dampaknya. Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan omzet, kata Daryono, pelaku perjalanan wisata bisa membuat paket-paket yang lebih hemat dan sesuai dengan anggaran di kementerian dan lembaga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga untuk lebih efisien dalam mengelola perjalanan dinas.

Hal itu dilakukan agar harga tiket pesawat yang tinggi tidak berpengaruh besar terhadap pembengkakan anggaran pemerintah. (Antara)

China Airlines Garap Rute Jakarta-Makassar, Perlu Diketahui soal Code Share

Suara.com – Maskapai asing ternyata telah ada yang mulai menggarap penerbangan domestik, salah satunya adalah maskapai China Airlines.

Berdasarkan penelusuran Suara.com dari laman daring perusahaan, maskapai asal negeri Tirai Bambu itu menjajakan tiket pesawat rute Jakarta – Makassar.

Namun, terdapat informasi rute tersebut tak dioperasikan langsung oleh China Airlines, tetapi Maskapai Garuda Indonesia.

Bolehkah hal tersebut dilakukan dalam dunia penerbangan?

Menjawab hal tersebut, Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai praktik tersebut sah-sah saja dalam dunia penerbangan.

Alvin menjelaskan, praktik itu dinamakan berbagi kode nomor penerbangan alias code share.

“Benar ada penerbangan CI9798 CGK-UPG. Namun tidak benar bahwa airlines Taiwan tersebut  melakukan pelayanan penerbangan domestik CGK-UPG. Penerbangan CI9798 merupakan kerja sama code share dengan Garuda,” ujar Alvin dalam keterangan tertulis, Kamis (13/6/2019).

Alvin kembali menerangkan, penumpang dari Taiwan membeli tiket China Airlines. Kemudian China Airlines mengalihkannya kepada Garuda Indonesia untuk melaksanakan pengangkutan.

Demikian juga penumpang di Indonesia, bisa membeli tiket Garuda Indonesia untuk terbang di berbagai negara, di mana sebenarnya maskapai tersebut tidak mengoperasikan penerbangan.

“Untuk penerbangan-penerbangan code share memang airlines penerbit tiket berhak mencantumkan nomer penerbangan sendiri, walau yang mengangkut adalah airlines mitranya,” tutur dia.

“Pada papan keberangkatan, mudah dilihat penerbangan code share menampilkan beberapa nomor penerbangan untum penerbangan yang sama.”

Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan tak menampik maskapainya mengoperasikan penerbangan China Airlines.

Dia menjelaskan, Garuda Indonesia selama ini bekerja sama dengan China Airlines terkait berbagi kode penerbangan.

“Istilahnya code share, jadi itu kerja sama Garuda Indonesia dengan China Airlines. Kayak code share biasa antara dua maskapai biasa melakukan code share,” ujar Ikhsan saat dihubungi Suara.com.

Waskita Beton Precast Tawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Rp 500 M

Suara.com – PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30/360).

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei-18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1-2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.

“Aksi korporasi ini sekaligus sebagai momen kembalinya WSBP memasuki pasar modal sejak IPO 2016 lalu,” kata Direktur Keuangan Anton Y Nugroho dalam keterangannya, Kamis (13/6/2019).

Anton menuturkan, alasan penerbitan obligasi pertama alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan.

Kemudian, Kedua sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan dan ketiga memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.

Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade.

Ini menunjukan bahwa WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi utangnya, sehingga investor dapat berinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus.

“Hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40 persen untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik salah satunya yang akan dibangun di daerah Kalimantan,” tutur Anton.

Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp 1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.

Sebagai informasi, penerbitan obligasi berkelanjutan ini dapat terlaksana juga karena kerja sama dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Setelah Bandara YIA Beroperasi, Ada Calon Penumpang Salah Baca Kode Tiket

Suara.com – Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah beroperasi hampir sebulan. Namun, masih ada penumpang yang tertukar dengan Bandara Adisutjipto. Hal itu disebabkan karena calon penumpang salah melihat kode bandara.

General Manager Bandara Internasional Adisutjipto Agus Pandu Purnama mengatakan setidaknya ada lima penumpang yang salah membaca kode bandara di tiket mereka.

“Kemarin ada miskomunikasi, karena belum familiar, kata YIA dianggap sama dengan JOG,” kata Pandu Kamis (13/6/2019)

Lantaran keliru membaca kode tiket tersebut, lanjut Pandu, ada penumpang yang seharusnya berangkat dari YIA justru datang ke Bandara Adisutjipto.

“Padahal sejatinya YIA untuk bandara di Kulon Progo dan JOG untuk bandara Adisujipto. Sehingga ada penumpang yang harusnya berangkat dari YIA malah datang ke bandara Adisutjipto,” katanya

Pandu menambahkan, pihaknya sudah menyosialisasikan secara maksimal kepada publik terutama calon penumpang terkait angkutan kereta bandara, Damri maupun bandara YIA itu sendiri.

“Namun sebetulnya untuk sosialisi angkutan, baik pesawat maupun kereta bandara dan bahkan Damri sudah kami sosialisikan secara maksimal,” kata Pandu

Ia berharap ke depan tidak ada lagi calon penumpang yang keliru membaca kode bandara di tiket masing-masing.

“Karena kita sudah sering sosialisasi, kami berharap kedepan kejadian serupa tidak terulang,” tutupnya.

Kontributor : Rahmad Ali

Pelabuhan Marunda Mandek, KBN dan KCN Diminta Cari Solusi Bersama

Suara.com – Pemangku kepentingan dalam pembangunan Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara, diminta duduk bersama mencari jalan keluar mengatasi konflik internal para pemegang saham.

Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, keberlangsungan pembangunan Pelabuhan Marunda sangat penting, sehingga harus ada solusi menyelesaikan sengketa PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

“Ini harus mencari jalan yang win-win (menguntungkan kedua pihak), agar kegiatan yang ada di Pelabuhan Marunda itu tidak terganggu dan tetap berjalan, harus mendapatkan solusinya,” tutur Carmelita, Kamis (13/6/2019).

Carmelita yang merupakan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberadaan Pelabuhan Marunda sangat dibutuhkan dan dapat dijadikan penopang bagi Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelayanan berbeda.

“Penting keberadaan Pelabuhan Marunda ini, karena yang dikerjakan barang yang berbeda, jadi sangat penting,” ucapnya.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Marunda melayani kegiatan muatan curah seperti batu bara, komoditas cair, dan lainnya, berbeda dengan kegiatan kepelabuhan yang ada di Tanjung Priok.

“Pelabuhan Tanjung Priok lebih banyak berkonsentrasi dengan terhadap kontainer, sementara Marunda mengangkut barang curah,” paparnya.

Carmelita berharap investasi pembangunan Pelabuhan Marunda terus dijalankan untuk memaksimalkan peralatan yang dibutuhkan, sehingga ke depan pelayanan kepada pelanggannya dapat maksimal.

“Pelabuhan Tanjung Priok, istilahnya dalam investasi alat-alatnya kan sudah banyak, tapi Pelabuhan Marunda harus berinvestasi lebih banyak lagi, bagaimana mereka memberikan servis kepada pelanggan-pelanggannya, dalam hal ini pelayaran barang curah, jadi harapan kami, mereka terus berinvestasi,” tutur Carmelita.

Heboh Maskapai China Garap Rute Jakarta-Makassar, Garuda Tak Menampik

Suara.com – Maskapai asing ternyata telah ada yang mulai menggarap penerbangan domestik. Salah satunya adalah maskapai China Airlines.

Berdasarkan penulusuran Suara.com dari web perusahaan, maskapai asal negeri tirai bambu itu menjajakan tiket pesawat rute Jakarta-Makassar.

Namun terdapat informasi bahwa rute tersebut tak dioperasikan langsung oleh China Airlines, tetapi dioperasikan oleh Maskapai Garuda Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan tak menampik bahwa Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan tersebut.

Dia menjelaskan, selama ini memang Garuda Indonesia bekerja sama dengan China Airlines terkait berbagi kode penerbangan (code share).

“Istilahnya code share, jadi itu kerja sama Garuda Indonesia dengan China Airlines kayak code share biasa antara dua maskapai bahwa antar maskapai biasa melakukan code share,” ujar Ikhsan saat dihubungi Suara.com, Kamis (13/6/2019).

“Jadi kalau maskapai yang tidak terbang ke suatu daerah, tapi dia ada penumpang ke daerah itu, biasanya kerja sama dengan maskapai yang punya penerbangan ke daerah itu,” jelas dia.

Dalam hal ini, tutur Ikhsan, Garuda Indonesia akan menagihkan biaya tiket dari penumpang yang ikut dalam penerbangan tersebut.

“Kita menagihkan biaya tiketnya, jadi ada penumpang dari Taipei mau ke Makassar, dia beli tiket di Taipei di China Airlines ya sudah dia terbang dengan China Airlines. Nah dari Jakarta-Makassar China Airlinesnya menitipkan penumpangnya ke Garuda,” ucap dia.

Menkeu: Pemerintah Butuh Investasi Rp 5.823 Triliun

Suara.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia butuh banyak investasi hingga Rp 5.823 triliun. Sri Mulyani mengatakan nilai investasi itu cukup untuk membuat perekonomian tumbuh hingga 5,6 persen.

Sri Mulyani mengatakan, nilai investasi paling banyak yang dibutuhkan dari pihak swasta sebesar Rp 4.205 triliun.

“Kita butuh investasi antara Rp 5.800 – 5.823 triliun, yang mayoritas dari private sector,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Adapun jika dirinci, nilai investasi itu terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp 572 triliun, yang terbagi dari pemerintah pusat sebesar Rp 251,4 triliun dan pemerintah daerah Rp 310,6 triliun.

Kemudian investasi pada sektor BUMN sebesar Rp 473,4 triliun. Sedangkan, perusahaan publik sebesar Rp 143,7 triliun.

Sementara investasi asing atau bentuk penanaman modal asing (PMA) sebesar yang dibutuhkan Rp 528,6 triliun.

Untuk mencapai itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bakal mengerahkan segala upaya agar investai mengalir deras di tanah air.

“Sehingga policy yang berhubungan dengan investasi jadi kunci, apakah perbaikan infrastruktur, perbaikan tenaga kerja, maupun policy simplifikasi atau regulasi yang kondusif bagi investasi,” ucap dia.

Pesawat Tak Lagi Efisien untuk Masyarakat Imbas Harga Tiket Mahal

Suara.com – Tiket pesawat masih dirasakan mahal oleh masyarakat. Imbasnya para pemudik beralih ke moda angkutan lainnya.

Bahkan, berdasarkan data SIASATI Kementerian Perhubungan (Kemenhub) penumpang pesawat pada musim mudik ini anjlok dari 4,8 juta orang jadi 3,3 juta orang. Angka itu kumalatif dari H-7 hingga H+7. 

Melihat hal ini, pengamat penerbangan Adrianus Darmawan menilai, saat ini angkutan udara tak lagi efisien di kalangan masyarakat.

Pasalnya, sambung dia, banyak angkutan yang lebih terjangkau, salah satunya Kereta Api. 

Akan tetapi, tutur Darmawan, untuk kalangan pebisnis masih bisa terjangkau menggunakan angkutan udara.

“Iya (tak efisien). Maksudnya untuk sebagian kalangan (kecuali pebisnis/eksekutif), memang lumayan mahal. Maka, cenderung pilih alternatif lain,” kata Darmawan saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, ia juga menilai bahwa, aturan penurunan Tarif Batas Atas (TBA) juga hanya sebagai penyembuh sementara tarif tiket pesawat menjadi murah.

“Kalau Garuda Indonesia (BUMN) mungkin masih bisa teriak minta tolong, tapi bagaimana dengan airlines komersial swasta yang hanya mengantungi izin beberapa jalur penerbangan? Dia akan cepat kolaps,” tutur dia.

Menurutnya, penurunan TBA hanya penyembuh sementara setelah itu, masyarakat tercekik lagi dengan tarif tiket pesawat yang masih mahal.

“Menurut saya, pemberlakuan TBA seperti memberikan obat yang hanya menyembuhkan gejala, tapi tidak mengatasi penyebabnya. Alih-alih memberi solusi kepada penumpang, TBA diturunkan. Tapi kalau penyebabnya tidak diatasi, airlines akan tercekik oleh biaya operasionalnya,” tutup dia.

Mahalnya Tiket Pesawat masih Diperbincangkan di Media Sosial

Suara.com – Harga tiket pesawat yang tinggi, khususnya untuk penerbangan domestik, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Meski ada yang pro dan kontra, namun di Twitter, ada warganet yang menyatakan cukup mengerti mengapa harga tiket pesawat mahal.

Rudi Valinka dengan akun @kurawa, misalnya, pada Rabu (12/6/2019) pukul 18.52 WIB, menyebut “Mulai sekarang, kita kembali ke realitas kalau bisnis penerbangan memang mahal. Harga murah yang lalu anggap ‘bonus’ sebagai kesempatan bagi jutaan orang Indonesia mencoba naik pesawat terbang.”

Ia juga melanjutkan, “Total kerugian Garuda di awal tahun 2018 mencapai Rp 40 triliun dan ini pasti akan ditanggung oleh uang pajak kita di APBN… Secara tidak langsung, kita ikut mensubsidi orang-orang mampu untuk beli tiket pesawat.”

Namun demikian, Rudi juga memberikan dukungan kepada Menteri Perhunungan, Budi Karya agar terus melakukan pembenahan.

“Jangan mundur untuk benahi bisnis transportasi di Indonesia pak @BudiKaryaS,” ujarnya.

Sebelumnya, Menhub mengatakan, tarif pesawat yang berlaku sebelumnya merupakan hasil dari perang tarif antar maskapai, sehingga ketika itu, tiket pesawat terlihat sangat murah. Begitu tarif kembali ke kondisi normal, maka seolah-olah terjadi kenaikan.

Menurutnya, hal ini berbahaya karena di beberapa negara, banyak industri penerbangan yang bangkrut lantaran terus melakukan perang harga, demi tarif murah untuk menarik pelanggan.

Jika perang harga terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi masalah lain.  Adapun ketentuan soal tarif ini sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam pasal 7 disebutkan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengevaluasi besaran tarif sekali dalam satu tahun. Tapi tarif batas atas yang saat ini berlaku, kata Budi, ternyata terakhir kali dievaluasi 4 tahun yang lalu, sebelum aturan itu terbit dan tidak berubah.

Selama ini pula, kata Budi, ia sama sekali tidak pernah menyetujui kenaikan tarif batas atas, meski ada permintaan dari maskapai. Ia tak bicara soal penurunan tarif batas atas, namun hanya upaya menahan tarif batas atas tersebut agar tidak melambung tinggi.

Menteri Jonan Malah Was-was Masifnya Pembangunan Jalan Tol, Ini Alasannya

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan merasa khawatir dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol yang kini sedang gencar dilakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Alasan Jonan was-was adanya pembangunan jalan tol karena dianggap bisa menambah konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Pemerintah membangun jalan tol, saya semalam naik kendaraan dari Semarang ke Jakarta, kalau (jalan tol) dibangun seperti ini konsumsi BBM pasti naik,” kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan MH. Thamrin Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dengan meningkatkanya konsumsi, tutur Jonan, maka akan juga meningkatkan impor BBM. Saat ini, pemerintah sudah mengimpor sekitar 500.000 barel per harinya.

“Kalau ini dibiarkan, sebelum 2025 impornya bisa sampai 1 juta. Naik dua kalilipat dalam kurun waktu enam tahun ke depan,” kata Jonan.

Oleh karena itu, Mantan Direktur Utama PT KAI ini menyebut penerapan Biodiesel 30 persen ini bisa mengurangi ketergantungan impor BBM.

Sehingga, tambah Jonan, jika impor BBM bisa ditekan, maka bisa memperbaiki neraca perdagangan yang defisit.

“Maka kita menggunakan FAME supaya balance of trade tidak terlalu defisit untuk impor bahan bakar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba jalan (road test) kendaraan dengan bahan bakar biodiesel 30 persen (B30).

B30 ini merupakan bahan bakar campuran solar dengan bauran minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan komposisi 70 persen solar dan 30 persen bauran CPO.

Launching Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer.

Bank Dunia Setujui Kasih Utang ke Pemerintah Jokowi untuk Bangun Kota Berkelanjutan

Suara.com – Bank Dunia menyetujui memberikan utang ke Pemerintahan Jokowi sebesar sebesar 49,6 juta dolar AS atau sekitar Rp 707,8 miliar. Utang ini untuk pembiayaan kapasitas berbagai kota di Indonesia serta analisa investasi infrastruktur bagi pengembangan kota berkelanjutan melalui manajemen dan integrasi perencanaan.

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia mengatakan proyek ini akan memperbaiki hubungan antara perencanaan perkotaan dan pengembangan infrastruktur untuk membuat investasi menjadi lebih efisien dan mengurangi kerentanan terhadap bahaya terkait perubahan iklim yang rentan dialami Indonesia.

“Proyek ini akan menjadikan pembiayaan infrastrukur lebih efektif di mana kota-kota menjadi lebih layak untuk ditinggali dan produktif,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A Chaves dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

“Hal ini dilakukan dengan mengarahkan pembangunan ke area yang berisiko lebih rendah,” tambahnya.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota tertinggi atau kontribusi terbesar urbanisasi di dunia.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa, populasi perkotaan Indonesia bertambah sebesar hampir 59 juta dari 2010 hingga 2018, setelah China dan India. Saat ini, 137 juta orang tercatat tinggal di kota-kota di Indonesia atau 54 persen dari populasi yang ada. Jumlah ini diperkirakan meningkat jadi 68 persen pada 2025.

Namun, Indonesia belum mendapatkan manfaat penuh dari berbagai dampak positif urbanisasi karena adanya kesenjangan yang terus menerus pada infrastuktur dan masih sedikitnya perhatian terkait prioritas spasial dalam investasi infrastruktur.

Untuk itu, pinjaman yang merupakan bagian dari National Urban Development Project (NUDP) ini akan mendukung kota-kota dalam mengintegrasikan perencanaan dan strategi sektoral seperti rencana besar untuk transportasi, perumahan, strategi ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, kaitan antara investasi modal jangka menengah, prioritas infrastruktur, dan kebutuhan pembiayaan akan menjadi lebih kuat.

Proyek yang dibiayai oleh pinjaman ini akan memberikan dampak kepada 12,5 juta orang di 13 kota, termasuk instansi perkotaan yang mendapatkan manfaat melalui perbaikan kapasitas dalam manajemen keuangan dan perencanaan perkotaan serta integrasi antara perencanaan pembangunan sosio-ekonomi dan spasial.

Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pengembangan Nasional/Bappenas Rudy Prawiradinata menambahkan upaya untuk mendukung pemerintah kota dalam mengintegrasikan perencanaan spasial dengan investasi modal akan membantu kota-kota menjadi pendorong kesejahteraan penduduk. (Antara)

Takut Rakyatnya Jadi Susah, Sultan Yogyakarta Belum Setuju Pembangunan Tol

Suara.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan belum setuju rencana pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Yogyakarta. Pembangunan tol Yogyakarta akan berdampak buruk ke perekonomian masyarakat sekitar.

Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu juga mempertanyakan akses masyarakat di sekitar jalan tol yang sudah terbangun di daerah lain, apakah semakin membaik atau menurun.

“Belum, belum selesai (perkembangan pembangunan jalan tol Yogyakarta), kami belum menentukan, saya belum sepakat,” kata Sultan ditemui usai Syawalan Gubernur DIY bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Kamis (13/6/2019).

Menurut Sultan, pembangunan jalan bebas hambatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi konflik dan berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat sekitar jalan tol.

“Risikonya, konfliknya terlalu besar. Iya saya tidak mau kalau rakyat saya ekonominya turun (karena jalan tol), yang untung kan hanya yang punya jalan tol,” kata Gubernur DIY.

“Nah sekarang (jalan) tol-tol yang ada (terbangun) akses masyarakatnya hidup atau mati? Jawab sendiri. Saya tidak mau seperti itu, itu saja. Jadi belum (ada yang pasti),” lanjut Sultan.

Sultan mengatakan selama ini biasa melewati jalan lingkar yang juga dilewati masyarakat karena tidak menutup akses dari masyarakat sekitar.

“Saya biasanya lewat ring road (jalan lingkar) tidak lewat yang lain,” katanya. (Antara)

ICPA: Rencana Kemenhub Atur Promo Ojol Bisa Cegah Predatory Pricing

Suara.com – Rencana yang digulirkan Kementerian Perhubungan untuk mengatur promo oleh aplikator transportasi daring (online) diyakini akan mampu mencegah praktik promo yang tidak wajar dan menjurus kepada praktik jual rugi (predatory pricing).

Mantan Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2015-2018 sekaligus Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) Syarkawi Rauf menekankan pentingnya pengaturan promo oleh aplikator transportasi online mengingat dampak kerugian yang bisa ditimbulkan dari praktik promo yang tidak wajar, terutama terhadap mitra pengemudi.

“Promo tidak wajar tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan kompetisi dan mengarah pada monopoli. Ini akhirnya yang rugi adalah mitra pengemudi dan konsumen,” ungkapnya dalam rilis yang diterbitkan oleh ICPA baru-baru ini.

Menurut Syarkawi, praktik promo tidak wajar yang mengarah pada predatory pricing akan menghilangkan posisi tawar mitra pengemudi terhadap aplikator karena praktik yang tidak sehat hanya akan menyisakan satu pemain dominan di pasar.

Pernyataan Syarkawi ini didasarkan pada temuan praktik serupa di Singapura dan Filipina, di mana praktik yang tidak sehat yang dilakukan oleh Grab telah berujung pada hengkangnya Uber dari Asia Tenggara.

“Buktinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha di kedua negara itu menjatuhkan sanksi kepada pemain yang mengakuisisi Uber,” imbuhnya.

Mengutip tindakan yang diambil Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS) yang mengenakan denda lebih dari Rp140 miliar pada Grab, ICPA mengungkapkan sejumlah praktik tidak sehat yang telah dilakukan Grab di negara tetangga Indonesia tersebut, misalnya terkait nilai komisi yang diambil oleh aplikator dari penghasilan mitra pengemudi, pengurangan jumlah poin insentif yang diperoleh mitra lewat program GrabRewards Scheme dan pengetatan syarat performa mitra untuk perolehan poin, serta penerapan exclusive obligations kepada perusahaan taksi, perusahaan sewa mobil dan mitra pengemudinya.

Praktik tidak sehat tersebut terjadi saat Grab menjadi pemain monopoli di Singapura.

Sementara di Filipina, Philippine Competition Commission (PCC) harus menjatuhkan denda sebesar Rp4 miliar karena Grab dinilai gagal menjaga persaingan usaha yang sehat dalam hal harga, promosi pelanggan, insentif mitra dan kualitas layanan.

Meskipun mungkin butuh waktu untuk mengungkap persaingan usaha tidak sehat oleh KPPU, Syarkawi mendorong pemerintah untuk belajar dari situasi yang terjadi di negara-negara tetangga tersebut dengan tegas memulai pengaturan promo ojol di Tanah Air.

Hal ini diharapkan dapat mencegah potensi praktik predatory pricing dan menjaga iklim persaingan usaha di industri ekonomi digital Tanah Air tetap sehat.

Ini Ancaman Jonan untuk Aprobi Jika Main-main dengan B30

Suara.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menerapkan bahan bakar Biodiesel 30 persen (B30). Saat ini, Kementerian ESDM telah melakukan uji coba kendaraan dengan bahan bakar B30.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan meminta kepada Asosiasi Produsen Biofuel (Aprobi) tak lari setelah membuat B30. Aprobi, sambung Jonan, harus terus menyediakan Fame sebagai campuran solar membuat B30.

“Aprobi ini tidak bisa hit and run, sekali ini kita teriakan bapak harus bikin komitmen suplai Fame atas konsumsi gas oil,” kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Mantan Menteri Perhubungan ini pun mengancam jika Aprobi tak sediakan bahan baku pembuat B30, maka pihaknya bakal membuat aturan soal alokasi minyak kelapa sawit untuk domestik (domestik market obligation/DMO).

Aturan ini, bakal mengatur harga khusus untuk minyak kelapa sawit dan mengatur penyerapan kelapa sawit.

“Saya terus terang kalau hit and run saya akan bikin peraturan DMO seperti batu bara,” tutur dia.

Selain itu, Jonan juga meminta kepada para produsen kendaraan harus memberikan masukan dalam penerapan B30.

“Harus perlu memberikan masukan bagaimana penerapan B30 bisa jalan dan digunakan pada mesin yang diproduksi, saya tidak apa perlu konversi, intinya kalau B30 diterapkan performa mesin dan biaya perawatan tidak akan berubah banyak, ini yang menurut saya penting,” tutup dia.

Jokowi ke Pengusaha: Pemilu Selesai, Tetap Kerja Keras untuk Ekonomi Negara

Suara.com – Usai menerima kedatangan Kadin dan Hipmi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan antara Jokowi dan pengurus Apindo berlangsung di Istana Merdeka, Kamis (13/6/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengaku bersyukur Pemilu 2019 sudah selesai, meski ada gugatan yang dilakukan rivalnya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke MK.

Namun ia menekankan kepada pelaku usaha untuk terus bekerja keras untuk perbaikan perekonomian di Indonesia.

“Kita juga patut bersyukur bahwa pemilu telah selesai dan tahapan demokrasi berjalan dengan baik lancar aman meskipun ini masih ada proses di MK, tapi yang ingin saya tekankan tetap harus bekerja keras untuk perbaikan-perbaikan ekonomi di negara kita,” ujar Jokowi dalam pertemuan tersebut.

Jokowi kembali meminta saran dari para pelaku usaha. Kali ini Jokowi meminta masukan yang lebih konkret dari Apindo agar perekonomian Indonesia melaju dengan cepat.

“Kemarin saya telah mendapatkan masukan-masukan yang banyak dari Hipmi maupun Kadin dan hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo. Tetapi saya ingin masukan-masukan ini yang lebih konkret nyata dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan sebuah efek ekonomi yang baik pada negara kita,” kata dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku saat ini sudah tak memiliki beban dalam memimpin negara.

“Dan saya ngomong apa adanya karena saya sudah nggak ada beban apa-apa. Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,” kata dia.

Kata Jokowi, dirinya ingin membuat peraturan yang dapat membuat perekonomian Indonesia melaju dengan cepat. Jokowi menuturkan, bila perlu dibuatkan Peraturan Presiden jika memang dibutuhkan.

“Dari sisi regulasi mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan Perppu misalnya, ya kalau memang itu diperlukan sekali karena posisinya sangat penting dan diperlukan akan kita keluarkan. Kenapa pada pertemuan sehabis lebaran ini yang kami undang adalah swasta terlebih dahulu, bidang usaha terlebih dahlu, karena memang kita ingin 5 tahun ke depan menjadi sebuah prioritas dunia usaha,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/5/2019).

Dalam pertemuan, Jokowi mengatakan dirinya meminta masukan konkret apa saja yang harus dikerjakan pemerintah.

“Pada hari ini, saya minta masukan tapi nggak usah banyak-banyak, kira-kira yang konkret, 1, 2, 3 itu apa sih yang harus kita kerjakan setelah nanti MK (sengketa Pilpres) rampung biar saya bisa kerja. Apa yang diinginkan pengusaha, tapi jangan banyak-banyak 3 saja,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).