Teknologi Semakin Maju, Masih Banyak Masyarakat Tertipu saat Belanja Online

Suara.com – Korporasi besar di Indonesia disebut masih banyak memiliki kelemahan dalam layanan transaksi digital . Hal tersebut lantaran kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh infrastruktur yang memadai.

Perbaikan infrastruktur dan aturan main sangat dibutuhkan karena negara kawasan Asia Pasifik terus meningkatkan digitalisasi mereka.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Digital Consumer Insights 2018 oleh perusahaan layanan informasi terkemuka di dunia, Experian, yang bekerja sama dengan riset pasar ICT dan perusahaan penasihat terkemuka IDC.

Survei konsumen ini dilakukan di sepuluh pasar Asia Pacific, termasuk Australia, Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Managing Director, Asia Tenggara dan Pasar Berkembang Experian Asia Pasifik Dev Dhiman mengatakan, setidaknya terdapat satu dari lima orang yang pernah mengalami penipuan secara langsung, sementara satu dari tiga orang atau kerabat terdekat mereka pernah terkena dampaknya.

“Indonesia adalah salah satu pasar e-commerce yang pertumbuhannya paling cepat di dunia, dengan 74 persen dari responden pernah melakukan pembelian online,” kata Dev di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Namun, Dev mengungkapkan, penipuannya pun tinggi, dengan rata-rata 25 persen orang Indonesia pernah mengalami tindak penipuan melalui berbagai macam e-commerce dan layanan, dan sekitar sepertiga 35 peeswn dari mereka yang berpikir untuk mengganti penyedia layanan jasa ketika terjadi penipuan.

“Tingginya tingkat penipuan dapat berefek negatif terhadap kepercayaan konsumen. Hal ini tentunya akan menyulitkan negara ekonomi berkembang seperti Indonesia karena tingginya kasus penipuan yang terjadi,” ujarnya.

Dengan perkembangan ekonomi digital, tantangan bagi penipu hanya akan tumbuh dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka memanfaatkan teknologi dengan tepat dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kekompleksitasan di era digital.

“Oleh sebab itu, pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mencegah merebaknya penipuan yang dilakukan secara online ini,” ujarnya.

Gubernur BI: Tony Prasetiantono Banyak Beri Kontribusi Kebijakan Moneter

Suara.com – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ikut berbela sungkawa atas meninggalnya ekonom Ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) A. Tony Prasetiantono .

Menurut Perry, semasa hidup Tony Prasetiantono ikut membantu Bank Indonesia dalam membuat kebijakan moneter yang ada.

“Beliau semasa hidupnya banyak kontribusinya tidak hanya sebagai akademisi tapi juga dalam menyusun kebijakan bagi bank Indonesia,” ujarnya di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta Pusat, (17/1/2019).

Selain itu, tambah Perry, Tony Prasetiantono juga sering memberi masukan dan langkah apa yang harus ditempu Bank Indonesia ke depannya.

“Masukan beliau dalam tugas Bank Indonesia baik kapasitasnya sebagai akademisi atau Badan Supervisi betul betul kita rispek secara baik,” tutur dia.

“Bank Indonesia menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kami Tiny Prasetiantono. Kita berdoa semoga Almarhum di terima disisinya dengan Husin Khatimah,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) A. Tony Prasetiantono meninggal dunia pada Rabu (16/1/2019) pukul 23.30 WIB di Jakarta.

Untuk diketahui, Tony Prasetiantono meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UGM pada tahun 1986. Kemudian almarhum meraih gelar Master of Science dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Terakhir, almarhum meraih gelar PhD dari Australian National University, Canberra pada tahun 2005.

Selain karir akademik, Tony Prasetiantono pernah menduduki jabatan penting di beberapa bank BUMN dan bank swasta.

Almarhum pernah menjabat salah satu komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2003-2005. Lalu almarhum juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah menjabat posisi penting di bank BUMN, almarhum juga pernah bergelut di bank swasta yakni PT Bank Permata Tbk dengan jabatannya sebagai Komisaris Independen.

BI Pertahankan Suku Bunga Acuannya di Posisi 6 Persen

Suara.com – Bank Sentral Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate di posisi 6 persen. Keputusan tersebut konsen dengan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) dalam batas yang aman.

Selain itu untuk mempertahankan daya tarik aset pasar keuangan domestik.

“Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 September 2018 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Komplek Perkantoran BI Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Dalam RDG, Perry melanjutkan, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen. Suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

Menurut Perry, BI akan terus menempuh strategi operasi moneter untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar rupiah maupun pasar valas, sehingga dapat mendukung terjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

“Ke depan, BI akan terus optimalkan bauran kebijakan dan memperkuat dengan kordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk menurunkan CAD sebesar 2,5 persen pada 2019,” tutur dia.

Pimpinan Ponpes di Jabar Apresiasi Rusunawa yang Dibangun Pemerintah

Suara.com – Pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk santri di pondok pesantren masih sangat dibutuhkan, sebab selama ini banyak santri tinggal di asrama dengan kondisi seadanya. Hal ini dikatakan pimpinan Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, KH. M. Musthofa Aqiel Siroj.

Ia merupakan salah satu dari sejumlah pimpinan pondok pesantren di Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang minta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ) tetap melaksanakan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) untuk para santri pada 2019. Rusunawa untuk tempat tinggal para santri yang menuntut ilmu agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.

“Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada  Presiden Bapak Joko Widodo yang sangat memperhatikan kepesantrenan, baik dalam hal pembangunan fisik maupun keilmuan,” ujar KH. M. Musthofa, di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bantuan rusunawa yang cukup “mewah” untuk para santri akan memacu semangat mereka untuk lebih giat dalam belajar. Selama ini, para santri tinggal di asrama dengan kondisi seadanya. Untuk kamar tidurpun, mereka terkadang berdesak-desakan di ruang yang kurang layak huni.

“Secara keseluruhan, fisik rusunawa yang besar, luas, dan lengkap, dengan tempat tidur dan lemari pakaian untuk para santri termasuk fasilitas yang cukup ‘mewah’.  Dulu mereka  tidak kenal dengan kemewahan dan hidup sederhana dan cukup. Tapi fasilitas ini tentunya sangat penting agar santri bisa belajar dan baru kali pesantren diperhatikan sehingga dapat bantuan berupa rusunawa,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, rusunawa yang telah ada, bukan hanya nyaman tapi terlalu nyaman, bukan enak tapi terlalu enak. Bahkan ada istilah, kalau kenyamanan atau terlalu nyaman bagaimana nantinya santri mau belajar.

“Kami sedang menyusun agar pengelolaan rusunawa ini nyaman untuk dihuni para santri, tapi tetap mengutamakan kesederhanaan dalam lingkungan Ponpes,” katanya.

Ia juga menyebut, Ponpes KHAS Kempek sudah siap sekali jika rusunawa tersebut akan diresmikan. Ia mengaku sudah bertemu dengan  presiden dan sudah menyampaikan bahwa pembangunan rusunawa sudah selesai dan tinggal menunggu peresmiannya.

“Waktu itu, beliau (presiden) menjawab Insya Allah, saya akan meresmikannya dibarengi dengan acara di sekitarnya. Kami harap rusunawa ini bisa segera diresmikan, agar bisa segera dihuni para santri,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan, pengasuh Pondok Persantren Al Amin Indramayu, KH Syathori. Pihak Ponpes menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi dan KemenPUPR yang telah peduli kepada pondok pesantren dan membangun satu tower rusunawa untuk para santri.

Pondok Pesantren Al Amin Indramayu, katanya, sudah berdiri sejak 2001 dan efektif berjalan sejak 2003, sehingga sekarang usianya sudah 15 tahun. Meskipun demikian, masih banyak para santri yang belum bisa mondok akibat keterbatasan ruang pondokan.

“Kami mengucapkan terimakasih atas fasilitas yang diberikan pemerintah, karena sangat peduli kepada pondok pesantren dan telah memberikan fasilitas pemondokan untuk para santri dalam bentuk rusunawa. Kami juga berharap agar program perumahan, khususnya rusunawa untuk para santri bisa terus dilanjutkan dan sukses dalam pelaksanaannya,” katanya.

Ponpes Al Amin, yang terletak di Desa Wirakanan, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu, sejak dulu sudah menerima santri dan mahasiswa STIKP sekitar 700 orang. Meskipun demikian, baru sekitar 150 orang santri saja yang bermukim karena keterbatasan fasilitas.

“Kami masih mempunyai lahan sekitar dua hektare dan masih banyak yang belum terbangun. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan bantuan rusunawa untuk kami lagi,” harapnya.

Cari Solusi Masalah Perumahan, Kementerian PUPR Gelar Forum Reboan

Suara.com – Berbagai upaya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari solusi mengenai masalah perumahan di Indonesia . Salah satunya adalah dengan menggelar diskusi perumahan setiap hari Rabu atau sering disebut Forum Reboan.

“Kami mengundang berbagai pihak untuk menyampaikan aspirasinya terkait perumahan di Forum Reboan,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, Senin (14/1/2019).

Dalam forum tersebut, pihaknya menggandeng para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mendiskusikan berbagai hal terkait perumahan. Tak hanya itu saja, diskusi juga mencari solusi serta menyusun konsep perumahan yang ideal.

Para pesertanya, dibagi menjadi lima pilar atau kelompok. Pilar pertama adalah akademisi, kedua, pilar para pakar dan pemerhati serta penggiat perumahan yang tergabung dalam Griya Kita, ketiga adalah pilar The Housing and Urban Development (HUD) Institute, keempat adalah pilar swasta, asosiasi dan pengembang perumahan dan pilar ke lima adalah pilar birokrasi.

“Diskusi masalah perumahan dalam Forum Reboan berlangsung sangat dinamis. Saya pantau dan sudah menyimak terus hasil diskusinya. Setiap Rabu, kami kumpulkan siapa saja yang ingin membicarakan apa yang jadi kegalauan dan kritikan terkait berbagai program perumahan saat ini,” terangnya.

Ia pun berharap, forum yang sudah berlangsung selama delapan bulan ini nantinya bisa berjalan dengan rutin serta diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan.

Sosiolog: Bangun Hunian, Pemerintah Sebaiknya Libatkan Masyarakat

Suara.com – Pemerintah diminta menyusun regulasi terkait dampak sosial pembangunan rumah, baik rumah tapak maupun hunian vertikal. Pemerintah juga diminta membuat pedoman desain arsitek bangunan, agar dapat mengakomodir nilai-nilai budaya daerah, sehingga bangunan tersebut memiliki ciri khas daerah Indonesia.

Demikian benang merah diskusi antara sosiolog, Imam B Prasodjo, dengan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( KemenPUPR ), Khalawi Abdul  Hamid, di Gedung KemenPUPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Hadir pula dalam kegiatan diskusi tersebut Ketua Satgas Pemantauan dan Pengawasan Program Satu Juta Rumah (P2PSR), Lucky Korah, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Dwityo A Soeranto, dan perwakilan dari unit kerja di lingkungan Ditjen Penyediaan perumahan dan Direktorat Jenderal Cipta Karya KemenPUPR.

Imam mengungkapkan, pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni, seiring dengan perkembangan sebuah kota.

Meskipun demikian, imbuh Imam, pembangunan rumah yang kini di dorong oleh pemerintah melalui Program Satu Juta Rumah sebisa mungkin juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, mereka juga mempunyai rasa memiliki terhadap hasil pembangunan hunian yang ada.

“Pembangunan perumahan jangan hanya mengejar fisik rumah semata, tapi juga harus diikuti dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunannya, sehingga mereka juga ikut memiliki hunian yang dibangun,” ujarnya.

Imam mencontohkan, pembangunan rumah di wilayah konflik dan wilayah yang terdampak bencana alam akan lebih cepat jika masyarakat ikut dilibatkan dalam pembangunannya. Selain itu, pemanfaatan bahan bangunan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal juga harus di dorong, agar rumah yang dibangun tidak kehilangan identitas daerahnya masing-masing.

“Para arsitek Indonesia tentunya juga memiliki desain lokal yang etnik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya di Indonesia,” tandasnya.

Imam menambahkan, saat membangun rumah untuk masyarakat, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi kebahagiaan masyarakat. Hunian yang dibangun jangan hanya fokus pada dampak ekonomi semata.

“Membangun rumah juga membangun wajah Indonesia di masa mendatang. Jika saat ini rumah-rumah yang dibangun hanya fokus pada fisik dan menonjollkan budaya serta penggunaan bahasa-bahasa asing dalam promosinya, bukan tidak mungkin nilai budaya ke-Indonesiaan akan hilang,” katanya.

Sementara itu, Khalawi menyatakan, pihaknya sangat terbuka untuk menerima berbagai masukan dari para pengamat dan pemerhati, termasuk para sosiolog terkait program peerumahan di Indonesia. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting untuk menyusun pedoman bidang perumahan, khususnya untuk para pemimpin Indonesia di masa mendatang.

“Kami terbuka dan senang jika ada masukan-masukan terkait dengan program perumahan yang saat ini tengah di dorong pemerintah. Kami juga berusaha agar nilai-nilai budaya daerah bisa terlihat dalam hasil pembangunan yang kami laksanakan di seluruh Indonesia,” katanya.

Kementerian PUPR Fasilitasi Tukang Cukur Asal Garut Miliki Rumah

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap membantu tukang cukur agar mereka dapat memiliki rumah yang layak huni .

Bantuan perumahan ini merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendorong keterlibatan komunitas di masyarakat agar ikut dalam pembangunan rumah.

“Bulan ini kami berencana untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk para tukang cukur di Garut,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR , Khalawi Abdul Hamid kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Khalawi menerangkan, keberadaan para tukang cukur asal Garut saat ini telah menyebar ke sejumlah daerah di Jawa Barat. Akan tetapi, mereka juga telah membentuk komunitas ataupun paguyuban tukang cukur asal Garut.

Paguyuban tersebut kemudian mengkoordinir iuran bulanan dari para anggotanya. Iuran tersebut kemudian dikumpulkan untuk membeli sebidang tanah yang akan dijadikan lokasi perumahan bagi para anggotanya yang memang membutuhkan rumah.

“Jadi para tukang cukur tersebut sudah menabung dari iuran bulanan tersebut untuk dibelikan tanah. Dan kami berupaya memfasilitasi agar mereka juga mendapat bantuan perumahan dari Kementerian PUPR sehingga impian mereka untuk memiliki rumah bisa lebih cepat terwujud,” tandasnya.

Ia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Kementerian PUPR akan membantu komunitas selain tukang cukur asal Garut yang memang membutuhkan rumah. Untuk itu, dirinya berharap agar komunitas-komunitas yang ada di masyarakat bisa bergerak bersama untuk mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ini.

Berdasarkan data yang ada, pembangunan rumah untuk para tukang cukur asal Garut tersebut nantinya akan dibangun di Desa Cilawu, Kecamatan Ngamplangsari, Kabupaten Garut. Selain pembiayaan perumahan, Kementerian PUPR juga akan memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan seperti jalan lingkungan dan saluran air untuk perumahan tersebut.
“Kami juga berencana mengundang Presiden Joko Widodo untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah tukang cukur asal Garut ini,” katanya.

Facebook Bagi-bagi Rp 4,3 Triliun ke Kantor Berita Lokal di Seluruh Dunia

Suara.com – Facebook Inc menggelontorkan uang senilai 300 juta dolar AS atau setara Rp 4,3 triliun yang akan dibagikan ke seluruh kantor berita lokal yang ada di seluruh dunia .

Adapun tujuan pemberian uang tersebut, untuk memerangi informasi palsu atau hoaks yang beredar di media sosial dengan pemberitaan yang benar dan berimbang.

Keputusan ini diambil di tengah masa-masa sulit industri berita, dimana mereka menghadapi kemerosotan pendapatan dan jumlah pembaca media khususnya media cetak.

Facebook dan Google dituding sebagai penyebab terus merosotnya pangsa pasar surat kabar untuk meraup penghasilan dari iklan karena para pemasang iklan telah beralih untuk mengiklankan produk/layanannya di layanan online seperti Facebook.

“Kami akan terus memerangi berita palsu, informasi yang salah, dan berita berkualitas rendah,” ujar Wakil Presiden Facebook untuk Kemitraan Berita Global Campbell Brown dikutip dari Reuters.

Alasan lain mengapa Facebook menggelontorkan uang sedemikian besar, karena Facebook ingin menepis anggapan bahwa Facebook berperan dalam menyebarkan informasi menyesatkan terkait politik.

Facebook mengimbau para penggunanya untuk melihat berita politik setempat yang relevan di daerahnya agar tidak termakan dengan berita bohong atau hoaks.

“Saya rasa mereka mengakui bahwa berita yang terpercaya dan kredibel akan bermanfaat tidak hanya untuk para penerbit lokal namun juga bagi mereka,” ujar Fran Wills, CEO Local Media Consortium.

Sebelum Meninggal Dunia, Tony Prasetiantono Sempat Berdiskusi Soal Ini

Suara.com – Ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ( UGM ) A. Tony Prasetiantono meninggal dunia pada Rabu (16/1/2019) pukul 23.30 WIB di Jakarta.

“Iya benar (Tony Prasetiantono meninggal dunia),” kata Humas UGM, Iva Ariani, Kamis (17/1/2019).

Sebelum meninggal dunia, Tony Prasetiantono sempat menghadiri diskusi dengan tema “Menanti Asa Perekonomian Dua Calon Pasangan Pemimpin Indonesia” di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Seperti dilansir dari Antara, dalam diskusi tersebut, Tony Prasetiantono memperkirakan tekanan yang dihadapi Bank Indonesia (BI) untuk menaikan suku bunga pada tahun ini akan berkurang.

“Menurut saya justru tekanan terhadap BI untuk menaikan suku bunga jauh berkurang (tahun ini),” kata Tony Prasetiantono saat menghadiri diskusi tersebut.

Tony Prasetiantono menuturkan, penyebab tekanan itu berkurang dilandasi kemungkinan Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed yang hanya akan menaikan suku bunga sekali pada tahun ini.

“Saya memperkirakan dengan kondisi sekarang The Fed cukup sekali lagi menaikan suku bunga dan tidak harus dalam waktu dekat, bisa pertengahan tahun,” tuturnya.

Untuk diketahui, Tony Prasetiantono meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UGM pada tahun 1986.

Kemudian almarhum meraih gelar Master of Science dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Terakhir, almarhum meraih gelar PhD dari Australian National University, Canberra pada tahun 2005.

Selain karir akademik, Tony Prasetiantono pernah menduduki jabatan penting di beberapa bank BUMN dan bank swasta.

Almarhum pernah menjabat salah satu komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2003-2005. Lalu almarhum juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah menjabat posisi penting di bank BUMN, almarhum juga pernah bergelut di bank swasta yakni PT Bank Permata Tbk dengan jabatannya sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan informasi yang diterima, rencananya jenazah akan dibawa ke Yogyakarta dari Jakarta pada hari ini.

Cegah Kebangkrutan, Payless Tutup 1.000 Tokonya di Seluruh Dunia

Suara.com – Payless ShoeSource bakal mengubah strategi bisnis untuk mencegah ritel sepatu ini mengalami kebangkrutan .

Seperti dilansir CNBC, Payless bahkan akan menyewa penasihat investasi untuk mencari strategi bisnis baru.

Selain itu, Payless juga bakal menyiapkan strategi untuk melawan gempuran toko online seperti Amazon.com.

Sumber CNBC menyebut, atas kondisi yang tidak jelas ini Payless bakal menutup sebanyak 1.000 toko di seluruh dunia.

Sebenarnya, Payless telah keluar dari kebangkrutan pada 2017 dengan meminjam dana sekitar 400 juta dolar AS.

Dengan pinjaman itu, Payless mengolah uang tersebut dan mencicil utang yang telah mencapai lebih dari 800 juta dolar AS.

Payless bukanlah pengecer pertama yang menghadapi kebangkrutan. Akhir tahun lalu, toko pakaian anak-anak Gymboree Group juga nyaris bangkrut dan mempertimbangkan permohonan penundaan pembayaran utang ke para kreditur.

Berbicara soal kreditur, sebagian besar saham Payless saat ini dimiliki salah satu krediturnya yakni Alden Global Capital.

Alden Global Capital disebut-sebut telah menyelamatkan Payless dari kebangkrutan pada 2017 lalu.

Ekonom Senior Tony Prasetiantono Meninggal Dunia Tadi Malam

Suara.com – Ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ( UGM ) A. Tony Prasetiantono meninggal dunia pada Rabu (16/1/2019) pukul 23.30 WIB di Jakarta.

“Iya benar (Tony Prasetiantono meninggal dunia),” kata Humas UGM, Iva Ariani, Kamis (17/1/2019)

Berita meninggalnya Tony Prasetiantono juga dibenarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang merupakan Ketua Harian Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA).

“Bapak A. Tony Prasetiantono (Staf Pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis) UGM telah meninggal dunia,” kata Menhub Budi Karya Sumadi melalui pesan singkatnya.

Untuk diketahui, Tony Prasetiantono meraih gelar Sarjana Ekonomi dari UGM pada tahun 1986.
Kemudian almarhum meraih gelar Master of Science dari University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Terakhir, almarhum meraih gelar PhD dari Australian National University, Canberra pada tahun 2005.

Selain karir akademik, Tony Prasetiantono pernah menduduki jabatan penting di beberapa bank BUMN dan bank swasta.

Almarhum pernah menjabat salah satu komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2003-2005. Lalu almarhum juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah menjabat posisi penting di bank BUMN, almarhum juga pernah bergelut di bank swasta yakni PT Bank Permata Tbk dengan jabatannya sebagai Komisaris Independen

Berdasarkan informasi yang diterima, rencananya jenazah akan dibawa ke Yogyakarta dari Jakarta pada hari ini.

IHSG Masih Berpeluang Menguat ke Level 6.542

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) diprediksi bakal melanjutkan penguatannya setelah kemarin ditutup menguat tipis 0,07 persen ke level 6.413.

Analis dari Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, kembalinya arus deras capital inflow yang masih terus masuk ke pasar modal Indonesia turut menunjang kenaikan dari IHSG.

Selain itu, rilis data perekonomian Bank Indonesia yang akan dirilis hari ini diharapkan dapat memberikan sentimen yang cukup positif terhadap pergerakan IHSG.

“Hari ini IHSG berpeluang menguat di kisaran 6.226 – 6.542,” ujar William di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Berbeda dengan William, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji justru memprediksi IHSG terkoreksi.

Secara teknikal, MACD masih berada di area positif. Namun demikian, Stochastic dan RSI sudah menunjukkan overbought atau jenuh beli.

Di sisi lain, terlihat pola bearish pin bar candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG.

“Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.390 hingga 6.367. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.431 hingga 6.448,” pungkas Nafan.

BBM Langka Akibat Ulah Penimbun Dikeluhkan Warga Bulungan Kaltara

Suara.com – Warga Bulungan Provinsi Kalimantan Utara mengeluhkan langkanya Bahan Bakar Minyak ( BBM ) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) akibat maraknya ulah penimbun BBM .

Para penimbun BBM bersubsidi umumnya memborong BBM bersubsidi dari SPBU untuk kemudian dijual kembali secara eceran dengan harga yang lebih mahal.

Akibatnya, warga yang benar-benar memerlukan BBM bersubsidi selalu kehabisan ketika pergi ke SPBU.

“Salah satu penyebab sehingga terjadi masalah itu karena merajalela aksi penyimpangan oleh para pengetap (penimbun)” kata Imam salah seorang sopir angkot di Tanjung Selor.

Berdasarkan pengakuan Imam, mobil-mobil penimbun BBM telah mengantre sebelum SPBU dibuka. Ketika SPBU dibuka, mobil-mobil penimbun BBM langsung memborong BBM dalam jumlah besar.

Selain sopir angkot, warga sekitar juga kerap mengeluhkan aksi mobil-mobil penimbun BBM bersubsidi tersebut.

“Masalah BBM telah menimbulkan kesan buruk terhadap kinerja pemerintah, masyarakat tahunya pemerintah tidak becus melakukan pengawasan,” kata Amir, salah seorang warga Tanjung Selor.

Ia menyatakan, akibat hal tersebut menyebabkan hambatan bagi perputaran roda perekonomian dan pembangunan secara langsung.

Harapan warga selain masalah praktik penimbun dituntaskan, stok BBM ditambah karena SPBU sering tutup diduga kouta yang dikirim tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. (Antara)

Tak Semua Leasing Bisa Kasih DP 0 persen Beli Kendaraan, Ini Dia Syaratnya

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan , yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri Pembiayaan dan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2 B Bambang W Budiawan mengungkapkan, POJK hasil revisi ini untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, pengaturan prudensial, dan perlindungan konsumen.

“POJK ini mengatur berbagai hal terkait bisnis perusahaan pembiayaan, mulai dari Jenis kegiatan usaha dan perluasannya, serta cara pembiayaan. Termasuk pembiayaan infrastruktur serta penggunaan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi oleh setiap perusahaan pembiayaan,” kata Bambang di kantor OJK, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Ia menjelaskan, ketentuan uang muka nol persen ini sangat selektif karena hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat dan NPF-nya di bawah 1 persen. Selain itu, fasilitas ini diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko sangat baik.

Karakteristik perusahaan pembiayaan yang sehat, ditandai pemilihan atau seleksi segmen market yang jelas, dan proses underwriting yang hati-hati.

Sementara perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen, wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 10 persen dari harga jual kendaraan.

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3 persen dan lebih rendah atau sama dengan 5 persen,  wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan.

 “Khusus untuk Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5 persen, wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan.”

Kubu Prabowo kritik Jokowi Tak Bisa Benahi Neraca Perdagangan

Suara.com – Kubu Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, mengkritik capaian ekonomi makro era Presiden Jokowi . Salah satunya yakni neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang masih defisit.

Tim Ekonomi Prab‎owo-Sandi, Anthony Budiawan menerangkan, defisitnya neraca perdagangan pada tahun 2018 mencetak rekor yang terbesar sepanjang sejarah. Padahal, pada tahun 2017 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus.

Data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan pada 2018 mengalami defisit USD 8,85 miliar. Sedangkan pada 2017, neraca perdagangan mengalami surplus USD 11,84 miliar.

“‎Kalau lihat bulan Desember yang mengkhawatirkan adalah, defisit dari sektor migas.  Sektor nonmigas, selama 2018, hanya surplus dari 12 bulan hanya surplus USD 3,84 miliar. Ini yang membuat defisit mencapai USD 8,57 miliar,”  ‎ujarnya di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dengan hasil itu, Anthony mengindikasikan kebijakan pemerintah untuk menekan impor tidak efektif. Bahkan, sambung dia, tidak ada upaya dari pemerintahan Jokowi untuk membuat kebijakan yang mendorong ekspor.

Sementara Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf Amin, Arief Budimanta, menyebut saat ini pemerintahan sudah berusaha untuk mangatasi permasalah tersebut.

Salah satunya, dengan diterapkannya perizinan Online Single Submission (OSS) yang bisa mempercepat izin ekspor.

“Ya (neraca perdaganang defisit) memang harus dicicil. Harus dikerjakan.”