Pertamina Kuasai Tiga Blok Migas, Produksi Minyak Justru Turun

Suara.com – Meski sudah menguasai tiga blok migas besar di Indonesia, produksi minyak Pertamina tidak menunjukan hasil yang menggembirakan. Justru, setelah diambilalih, produksi minyak dan gas justru mengalami penurunan dibandingkan saat dikelola operator sebelumnya.

Pengamat Energi UGM Fahmy Radhi mengungkapkan, sebelum diakusisi Pertamina, Blok Mahakam bisa menghasilkan 50,46 ribu barrel minyak bumi. Namun setelah diakusisi justru turun menjadi 44,63 ribu barel. Untuk gas juga mengalami penurunan produksi dari 1,22 juta MMSCFD jadi 0,93 MMSCFD.

“Padahal cadangan yang ada di Blok Mahakam masih besar meski sudah 50 tahun. Kondisi serupa juga terjadi di Blok Rokan dan Corridor,” ujarnya dalam Diskusi Publik “Perpanjangan Blok Migas, Antara Nasionalisasi vs Kepentingan Negara” di UPN Veteran Yogyakarta pada Jumat (16/8/2019) sore.

Di sisi lain, menurut Fahmy, sejak 2014 defisit neraca migas justru terus membesar. Puncaknya pada Juli 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keluhannya dan meminta Kementerian BUMN dan ESDM untuk melakukan langkah-langkah mengurangi defisit neraca migas.

“Presiden sampai meminta kementerian untuk memberikan porsi terbesar dalam defisit neraca perdagangan Indonesia yang terus membesar sehingga menyebabkan perekonomian tumbuh stagnan,” katanya.

Untuk diketahui, kekinian, Pertamina sudah menguasai tiga blok migas terbesar di Indonesia. Yakni Blok Mahamam, Blok Rokan di Riau dan Blok Corridor di Musi.

Selain itu, kepemilikan saham Pertamina atas ketiga blok tersebut pun mengalami peningkatan. Jika Mahakam dan Rokan sudah dimiliki 100 persen Pertamina, maka saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu di Blok Koridor yang awalnya baru 10 persen, kini menjadi 30 persen.

Sementara, Tenaga Ahli SKK Migas Sulistya Hastuti Wahyu mengungkapkan penurunan produksi minyak itu salah satunya karena jumlah sumur minyak yang juga berkurang. Jika sebelum diakusisi Pertamina jumlah sumur minyak di tiga blok itu mencapai 120 unit, kini tidak lebih dari 100 sumur.

“Padahal untuk laju produski harus mengebor sumur-sumur baru,” tandasnya.

Guru Besar Teknologi Kelautan ITS Mukhtasor menyebut untuk memaksimalkan produksi minyak dan kinerja Pertamina, pemerintah semestinya tidak bisa serta merta mengambil alih seluruh saham di tiga blok dalam satu waktu. Namun, pengalihan perlu dilakukan secara bertahap agar Pertamina memiliki kesiapan yang optimal.

Sebab, menurut mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu, kinerja Pertamina karena efisiensi yang rendah juga terus terjadi. Padahal di tahun 2016, Pertamina mampu menghasilkan laba terbesar sepanjang sejarah hingga mengalahkan laba Petronas.

“Melihat kondisi Pertamina saat ini yang masih terus bongkar pasang manajemen, kemudian kinerja yang menurun, dapat dibayangkan bagaimana nasib produksi migas nasional jika diserahkan semuanya kepada Pertamina,” katanya.

Perubahan serentak antarstakeholder pun harus dilakukan untuk memaksimalkan manfaat Pertamina. Dengan perbaikan roadmap manajemen dan teknologi, maka kedaulatan energi bisa dicapai Indonesia.

“Harus simultan antarsektor untuk bisa mencapai kedaulatan energi,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi daerah.

Saat ini menurut Jokowi, kegiatan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa dan Jakarta. Untuk alasan pemerataan ekonomi, maka diputuskan Kalimantan jadi Ibu Kota baru.

“Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa,” ujarnya dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” Jokowi menambahkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, pembangunan Ibu Kota baru juga tak hanya untuk menciptakan sumber ekonomi baru, tetapi juga akan diciptakan kota yang ramah lingkungan.

“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” jelas dia.

Sementara, untuk biaya pembangunan Ibu Kota baru, Jokowi meyakini peran APBN akan kecil. Karena, ia akan mengundang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk berinvestasi membangun ibu kota baru.

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” tandasnya.

Presiden Jokowi juga dalam hal ini telah memohon izin kepada seluruh anggota DPR dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Menurutnya sebuah ibu kota menjadi representasi kemajuan sebuah bangsa.

Dalam pidatonya Jokowi meminta izin serta dukungan dari anggota dewan, sesepuh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

“Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi.

Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan 2 Kali Lipat, Kualitas Pelayanannya?

Suara.com – Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih.

Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp 132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

“Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas,” kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular.

Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota.

“Program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total,” ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, pemerintah juga terus memberikan perlindungan, khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan hingga lanjut usia.

“Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien, Pemerintah terus memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan evaluasi agar kebijakan berbasis bukti,” kata Jokowi.

Keren! Jokowi Siapkan Kursus Barista untuk Pencari Kerja

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar akan merealisasikan janji kampanyenya pada 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bakal menjalankan program Kartu Pra-kerja bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Program tersebut masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2019).

Adapun, pelatihan tersebut diberikan dalam bentuk kursus. Mulai dari kursus coding hingga barista disediakan Jokowi untuk masyarakat pencari kerja.

“Mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan, sebanyak 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki prestasi akademik akan mendapatkan bantuan melalui KIP-Kuliah termasuk lanjutan bidik misi.

“Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi,” tandasnya.

Anggaran Pendidikan Rp 505,8 T, Jokowi Tak Ingin Anak Indonesia Tertinggal

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dalam RAPBN tahun 2020 sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara yang mencapai Rp 2.528,8 triliun.

“Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun, atau meningkat 29,6%, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun,” kata Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Menurut Jokowi, dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

“Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ucap Jokowi.

Jokowi menyebut, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia menurutnya akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

“Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa,” ucapnya.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah menurut Jokowi merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

“Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi,” kata Jokowi.

Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.

“Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi,” kata Jokowi.

Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

“Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat,” pungkasnya.

Periode Kedua Jokowi, 3 Strategi Kebijakan Fiskal Ini Bakal Ditempuh

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah akan menempuh tiga strategi kebijakan fiskal. Hal tersebut dikatakanya saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 2020) beserta Nota Keuangannya.

Adapun tiga strategi kebijakan fiskal yang akan ditempuh diantaranya, memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

“Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah, untuk membuat APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman,” kata Presiden Jokowi di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menuturkan, sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, yaitu, pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi
ketidakpastian global.

“Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun. Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun,” pungkasnya.

Presiden Jokowi Pastikan Gaji ke-13 dan Pensiun PNS Tetap Ada di 2020

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan tetap memperhatikan kesejahteraan para aparatur sipil negara (ASN) mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga TNI/Polri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR-DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,” ujar Jokowi, Jumat (16/8/2019).

Kesejahteraan tersebut ditandai dengan kembali diberikannya pembayaran gaji ke-13 dan pensiun kepada para PNS hingga TNI/Polri.

“Mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR),” tutur dia.

Mantan Walikota Solo ini menambahkan, pemerintah saat ini juga akan membenahi sistem program pensiun bagi para PNS hingga TNI/Polri

“Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara,” pungkas dia.

Target Penerimaan Negara Rp 2.221,5 T, Jokowi Bakal Kejar Pajak E-commerce

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengejar pajak e-commerce pada tahun 2020. Hal ini agar bisa mencapai Target penerimaan negara 2020 yang sebesar Rp 2.221,5 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung MPR-RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Pemerintah juga akan menempuh kebijakan penyetaraan level playing field, bagi pelaku usaha konvensional maupun e commerce, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi perpajakan lainnya maupun reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Di bidang perpajakan, Pemerintah melanjutkan reformasi perpajakan berupa perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan,” tutur dia.

Tak hanya mengejar pajak, Jokowi juga memberikan insentif di bidang perpajakan untuk mendulang peningkatan daya saing dan investasi.

Adapun insentif pajak yang diberikan diantaranya, perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, insentif super deduction untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang serta industri padat karya.

“Sementara itu, reformasi PNBP dilakukan melalui penguatan regulasi dan penyempurnaan tata kelola
dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik,” pungkas dia.

Sejarah NKRI, 5 Tahun Jokowi Angka Pengangguran dan Penduduk Miskin Turun

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun masa kepemimpinannya cukup menggembirakan di tengah gejolak perekonomian global.

Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 2020) beserta Nota Keuangannya.

“Kita patut bersyukur bahwa di tengah gejolak perekonomian global, pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88% di tahun 2015, menjadi 5,17% di tahun 2018, dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%,” kata Jokowi di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi menyebut, pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan menurunnya angka pengangguran dan jumlah menduduk miskin.

“Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Penduduk miskin terus menurun dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI,” ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyebut ketimpangan pendapatan terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di 2015, menjadi 71,39 di 2018, atau masuk dalam status tinggi. Selain itu, tidak ada lagi provinsi dengan tingkat IPM yang rendah.

Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia pada 2014, menjadi peringkat 46 dunia pada 2018.

“Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita termasuk listrik dan air meningkat, dari peringkat 81 dunia pada 2015, ke peringkat 71 dunia pada 2018,” tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari reformasi fiskal yang telah dilakukan pemerintah. Pemerintah tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.

“Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi meminta pemerintah tidak lengah dengan capaian yang telah didapatkan selama lima tahun ini.

“Kita tidak boleh lengah. Tantangan ekonomi ke depan semakin berat dan semakin kompleks,” kata Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, beberapa emerging market sedang mengalami krisis, dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif.

“Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan China dan Peso Argentina, membuat kita harus waspada. Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli,” ucap Jokowi.

“Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju. Salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),” Jokowi menambahkan.

SDM yang berkualitas menurut Jokowi merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM sudah disiapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.

“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ‘APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,” pungkasnya.

Presiden Jokowi Beberkan 4 Asumsi Ekonomi Makro 2020, Ini Daftarnya

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah menyusun asumsi ekonomi makro 2020. Hal tersebut dikatakanya saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU APBN 2020) beserta Nota Keuangannya.

Pada tahun 2020, Pemerintah telah menyusun empat asumsi ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3% dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.

“Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat,” kata Presiden Jokowi di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp 14.400 per dolar Amerika Serikat.

“Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%,” kata Jokowi.

Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar Amerika Serikat per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global.

Keempat, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Target lifting minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734 ribu barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

“Seluruh gambaran perkiraan indikator ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020,” pungkasnya.

Sandiaga Tak Ingin Gegabah Komentari Rencana Pemindahan Ibu Kota

Suara.com – Sandiaga Uno mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan bukan merupakan prioritas yang harus didahulukan.

Sandiaga berujar dirinya ingin mempelajari lebih lanjut mengenai dampak apa saja yang akan timbul nantinya saat ibu kota benar-benar pindah.

“Menurut saya bukan prioritas ya, tapi karena presiden sudah menyampaikan ya kita harus pelajari secara keseluruhan,” kata Sandiaga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sandiaga menuturkan, banyak dampak yang akan timbul dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih mendalam dengan memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat di daerah pemindahan ibu kota.

“Kita harus hati-hati, kami tidak langsung bilang setuju atau tidak tapi kami ingin pelajari lebih saksama. Karena jumlah biayanya berapa sumber dananya berapa dan dampak untuk lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang dirasakan. Karena kita khawatir nanti harga properti naik semua di Pulau Kalimantan dan biaya hidup yang tidak terjangkau masyarakat di sana, itu yang jadi fokus kita ke depan,” tutur Sandiaga.

Ia juga memandang perlu adanya kajian dari segi biaya pemindahan ibu kota serta pengalaman pemindahan ibu kota di negara lain.

“Tapi saya tidak ingin secara terburu-buru untuk menanggapi. Kita ingin pelajari dulu mungkin bicara dengan beberapa pengamat bagaimana posisi keadaan keuangan kita ke depan. (Dampaknya) pasti sangat besar dan kita harus belajar daripada kesuksesan dan kegagalan dari pemindahan ibu kota di beberapa negara lain,” tandasnya.

Kembalikan Kejayaan Rempah Nusantara, Kementan Ekspor Pala ke Belanda

Suara.com – Pala merupakan komoditi perkebunan, yang menjadi salah satu tanaman rempah paling difokuskan untuk diekspor. Sebagaimana kebijakan Kementerian Pertanian dalam mengembalikan kejayaan rempah Nusantara, Ditjen Perkebunan telah melakukan pembinaan kepada petani dari sisi hulu untuk mningkatkan produksi dan produktivitas pala yang siap diekspor.

Kementan juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam memperluas akses pasar pala ke negara lain, khususnya Eropa, yang sangat berminat untuk ekspor rempah Indonesia.

“Keberhasilan pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas harus dibarengi dengan kesiapan dukungan dan penguatan di sub-sistem hilirnya, terutama dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sehingga berbagai produk perkebunan segar dan olahan mampu menguasai pasar domestik, serta memiliki keunggulan untuk menembus pasar internasional,” kata Kasdi Subagyono, Direktur Jenderal Perkebunan, dalam sambutannya dalam pelepasan ekspor pala Indonesia ke Belanda, yang diinisiasi oleh mitra usaha komoditas perkebunan, PT  Alam Sari Interbuana, Depok, Jawa Barat, Jumat (16/8/2019). 

Kasdi menambahkan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat amanat untuk mengakselerasi peningkatan daya saing komoditas perkebunan di pasar internasional melalui ekspor dan kegiatan promosi. Berkaitan dengan hal tersebut, komoditas unggulan perkebunan seperti Ppla terus didorong untuk berkontribusi terhadap penerimaan negara dari ekspor.

Produksi pala Indonesia pada 2018, berdasarkan data Ditjen Perkebunan adalah 36.242 ton, dengan daerah penghasil meliputi Maluku Utara dengan produksi 8.325 ton; Aceh dengan produksi 6.273 ton; Maluku 5.774 ton; Papua Barat 5.675 ton; Sulawesi Utara 5.201 ton; Jawa Barat 1.319 ton; dan Sumatera Barat 1.015 ton.

Masih berdasarkan data yang sama, pala Indonesia pada 2018 diekspor sebanyak 20.202 ton dengan nilai ekspor  111,69 juta dolar AS, yang mana sebagian besar diekspor ke Vietnam dengan volume 9.188 ton dan nilai 26,37 juta dolar AS. 

Adapun dari total ekspor pala Indonesia, sebanyak 19,7 persen atau 3.979 ton diekspor ke Uni Eropa, dengan nilai ekspor mencapai 31,31 juta dolar AS. Untuk pala Indonesia yang diekspor ke Belanda, selama 2018 sebanyak 1.108 ton, yang nilainya  9,63 juta dolar AS. 

PT Alam Sari Interbuana merupakan salah satu mitra binaan Direktorat Jenderal Perkebunan yang bergerak dibidang pembinaan dan trading komoditas rempah Indonesia, khususnya pala ke pasar internasional.

Perusahaan ini akan melakukan ekspor pala pada 16 Agustus 2019, sebanyak 13 ton, yang terdiri dari nutmeg shrivels (5 ton) dan nutmeg shells (8 ton), yang ditujukan kepada Mouw Sourcing B.V/Spicemasters, Belanda, melalui pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan Rotterdam.

Pala yang diekspor PT Alam Sari Interbuana berasal dari petani di Sulawesi Utara dan Maluku. Sebagian dari petani pala tersebut telah mendapatkan fasilitasi dari Ditjen Perkebunan, berupa peralatan pasca panen melalui dana TP 2015 dan 2017.

“Ke depan, kami berharap, para pelaku usaha lainnya dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi produk unggulan lokal dari masing-masing daerah, dengan berbagai komoditas dan produk yang spesifik dan memiliki kekhasan. Selain itu, dapat mengembangkan potensi pasar dan akses nya ke beberapa negara yang memiliki minat dan membutuhkan komoditas perkebunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat membuka berbagai peluang investasi komoditas perkebunan di pasar domestik maupun internasional,” katanya.

Sandiaga Garis Bawahi Pidato Jokowi: Investasi Ciptakan Lapangan Kerja!

Suara.com – Eks Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno hadir dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI. Usai mengikuti sidang, Sandiaga sempat menggarisbawahi pidato kenegaraan Jokowi soal lapangan pekerjaan.

Sandiaga mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mesti digaris bawahi dalam pidato yang disampaikan Jokowi pada agenda Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2019). Poin yang pertama ialah soal investasi.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia mesti gerak cepat dari negara-negara tetangga dalam berebut investasi. Sebuah investasi itu disebut Jokowi harus bisa membuka lapangan kerja di Indonesia.

Menurut Sandiaga, pergerakan roda ekonomi di Indonesia masih bergerak secara lambat. Dengan demikian Indonesia mesti fokus pada pengadaan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

“Perlu kita garis bawahi bahwa investasi dilakukan harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Sandiaga.

“Memang keadaan ekonomi kita sekarang patut kita perhatikan dalam kondisi yang melambat. Oleh karena itu fokus untuk mencipatakan lapangan kerja harus menjadi dasar,” sambungnya.

Selain itu, Sandiaga juga menggaris bawahi terkait dengan pengelolaan SDM dan birokrasi yang disampaikan Jokowi. Di mana dirinya sepakat apabila birokrasi yang berjalan mesti melayani dan regulasi yang mengedepankan rakyat.

Kemudian, Sandiaga juga ingin membaca lebih dalam terkait dengan Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

“Izinkan kami untuk melihat nota keuangan nanti bagaimana nanti penekanan anggaran poin-poin tadi tentang SDM, investasi dan lapangan pekerjaan,” tandasnya.

Barito Kuala Jadi Lokasi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani

Suara.com – Kementerian Pertanian meninjau Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, untuk melihat kegiatan dan pemanfaatan lahan pasca pelaksanaan konstruksi tata kelola air rawa. Barito Kuala merupakan lokasi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi).

“Kedatangan kami adalah untuk melihat lebih dekat progres kegiatan dan pemanfaatan lahan pasca pelaksanaan konstruksi tata kelola air rawa,” Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy Edhy, di Kalsel, Kamis (15/8/2019). 

Ia mengatakan, Serasi merupakan salah satu program prioritas Kementan dalam rangka penyediaan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lahan rawa yang tersedia. 

“Tahun 2019, prioritas kegiatan ini dilaksanakan di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, sedangkan pada 2020, direncanakan akan diperluas pada beberapa provinsi lainnya yang memiliki potensi pengelolaan lahan rawa untuk peningkatan Indeks Pertanam (IP) dan Provitas padi,” jelas Sarwo.
  
Sementara itu, Ketua Gapoktan Kolam Kiri Dalam 1, Purwanto, mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Kementan terhadap Program #Serasi 2019. 

“Program Serasi ini benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan produksi di lahan yang kami garap,” kata Purwanto.

Saat ini, sebagian petani telah melakukan pertanaman ketiga (IP 300), dengan penggunaan benih unggul varietas Inpara 2. Tahun sebelumnya, pertanaman hanya dilakukan satu kali (IP 100) dan/atau dua kali (IP 200), karena keterbatasan suplai air dari jaringan sekunder.

Adapun prakiraan produksi yang dihasilkan berkisar 4,5 – 5 ton per hektare, dari semula hanya 2,5 – 3 ton per hektare.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, Murniati menyatakan, Program #Serasi sangat membantu petani di wilayah Barito Kuala, yang mana saat musim kemarau sangat kekurangan air, dan pada musim hujan kebanjiran. 

“Normalisasi saluran, adanya saluran konektivitas dan penyediaan gorong-gorong telah mengatasi kendala air, sehingga petani dapat melakukan budi daya padi melalui peningkatan IP dan provitas,” kata Muniarti.

Menurutnya, kekurangan tenaga kerja pada pengelolaan lahan rawa, telah teratasi dengan penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan Kementan. Namun demikian, sebagai upaya antisipasi percepatan tanam dan pananganan panen di Barito Kuala, para petani membutuhkan penyediaan alat olah tanah dan RMU.
  
Keberhasilan pelaksanaan Program Serasi tidak lepas dari dukungan para penyuluh dan partisipasi TNI AD dalam melakukan pendampingan dan pengawalan, baik pada proses pelaksanaan konstruksi tata kelola air maupun introduksi teknologi budi daya. 

Sementara itu, Danramil Kecamatan Barambai (Kodam 1005), Syahrian Noor mengatakan, kekompakan antar kelompok tani dan kemudahan penerimaan petani terhadap program baru, merupakan modal keberhasilan percepatan pelaksanaan kegiatan. 

Hal yang sama juga diungkapkan M Gozali Rahman, penyuluh desa setempat. Menurutnya, Serasi berdampak pada peningkatan IP dan peningkatan provitas.

Optimalisasi pemanfaatan lahan Serasi, sebagaimana terlihat pada areal sawah di sekitarnyamerupakan pola integrasi pertanaman sebagai sumber penambahan penghasilan bagi petani dari ragam komoditi yang diusahakan. 

Jokowi Minta BUMN Main Pasar Dunia, Tak Jago Kandang

Suara.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyolek para pengusaha agar bisa lebih berani memamerkan produk-produk dalam negeri ke dunia. Hal ini agar, produk-produk buatan dalam negeri bisa selalu ada di seluruh penjuru dunia.

Pernyataaan tersebut diungkapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan sidang tahunan DPD dan DPR RI di Gedung MPR-DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global, itu yang harus kita wujudkan,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta agar para pengusaha dan Badan Usaha Milik Negara agar tak kalah bersaing dengan pengusaha lainnya.

“Pengusaha pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan,” ucap dia.

Kendati demikian, Mantan Gubernur DKI Jakarta menambahkan, para pengusaha menyiapkan terlebih dahulu produk-produk dalam negeri yang mana bisa diterima oleh masyarakat dunia.

“Talenta-talenta kita harus memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional itu yang harus kita siapkan. Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global,” pungkas dia.

Jokowi Ingin Bangun Industri Mobil Listrik dan Avtur Berbahan Kelapa Sawit

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan DPD-DPR RI. Dalam pidatonya, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta semua pihak harus berani untuk memajukan Indonesia.

Saat ini, Indonesia sedikit lebih maju untuk membuka ruang pengembangan mobil listrik.

Akan tetapi, Jokowi ingin, Indonesia tak hanya jadi konsumen mobil listrik, tetapi menjadi negara yang bisa memproduksi mobil listrik.

“Kita sudah mulai membuka ruang pengembangan mobil listrik tapi kita ingin lebih dari itu, kita ingin membangun industri mobil listrik sendiri,” ujarnya di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, kemajuan lain yang telah dilakukan pemerintah yaitu Indonesia bakal keluar dari ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, Indonesia telah mengembangkan Biodiesel 30 persen (B30).

“Kita sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel. Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga memamerkan bahwa Indonesia kini tak menjadi salah satu pengimpor BBM jenis avtur. Karena, Indonesia kini mampu memproduksi BBM Avtur untuk kebutuhan dalam negeri.

“Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur, kita juga ingin produksi avtur berbahan kelapa sawit,” tandas dia.

Jokowi Kenakan Pakaian Adat Sasak NTB di Sidang Tahunan DPR-DPD RI

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengikuti sidang tahunan bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta.

Dari pantauan Suara.com, berbeda dengan sidang tahunan MPR yang mengenakan pakaian formal mengenakan setelan jas, kali ini Jokowi menggunakan baju adat.

Didominasi warna kuning, baju adat yang dikenakan Jokowi berasal dari Sasak Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam susunan rangkaian acara, pada sesi pertama, Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka sidang dan dilanjutkan dengan penyampaian kinerja lembaga negara.

Selanjutnya sesi kedua, dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang (OSO). Dan dilanjutkan pidato kenegaraan di peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sesi ketiga, akan dibuka Ketua DPR Bambang Soesatyo dan dilanjutkan pidato Jokowi dalam rangka penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada pukul 13.45 WIB.

Dalam sidang paripurna hadir seluruh pimpinan MPR, DPR dan DPD RI.

Jokowi Mau Stop Impor Alumina, Bangun Industri Pengolahan Bauksit

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan DPD-DPR RI. Dalam pidatonya, Jokowi Indonesia bertekad keluar dari kutukan sumber daya alam (SDA).

Menurut Jokowi, Indonesia memang kaya akan SDA. Akan tetapi, tak cukup dengan itu, Indonesia harus bisa mengolah SDA itu sendiri.

“Memang negara kita ini kaya Bauksit, batubara, kelapa sawit, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi tidak cukup di situ,” ujar di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Untuk mengolah itu, Jokowi menuturkan, pemerintah harus melakukan hilirisasi industri. Sehingga, mendapatkan nilai tambah lebih serta mendapatkan pendapatan untuk negara.

“Kalau kita melakukan hilirisasi industri kita pasti bisa melompat lagi. Kita bangun industri pengolahan bauksit sehingga
impor alumina tidak perlu dilakukan,” tutur dia.

“Kita bangun hilirisasi industri batubara menjadi (Dimethyl Ether) DME sehingga kita bisa mengurangi impor jutaan ton LPG setiap tahunnya. Kita bangun hilirisasi industri nikel menjadi ferro nikel sehingga nilai tambah nikel kita akan meningkat 4 kali lipat,” tambahnya.

Jokowi menambahkan, Indonesia harus berani untuk melakukan hilirisasi industri. Hal ini serta merta untuk kemajuan Indonesia itu sendiri.

“Kita harus berani memulai dari sekarang beberapa lompatan kemajuan sudah kita lakukan,” pungkas dia.

Sidang MPR, Jokowi: Laporan Keuangan Pemerintah Dapat WTP Tiga Tahun

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini membacakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI. Dalam pidatonya, ia memaparkan kinerja keuangan di depan para Ketua dan Anggota MPR RI.

Salah satunya yaitu raihan laporan keuangan pemerintah pusat yang meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut, 2016-2018.

“Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018,” kata Jokowi di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Selain itu, tutur Jokowi, kinerja dan kepatuhan pemerintah dan lembaga lainnya telah diperiksa oleh BPK. Sehingga, bisa mengembalikan kas dan aset negara Rp 4,38 Triliun pada tahun 2018.

“Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan,” katanya.

Jokowi pun menegaskan, penggunaan APBN terus dilakukan secara transparan. Bahkan, penggunaan APBN satu rupiah bakal terus tercatat.

“BPK mengemban tugas memastikan APBN dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkas dia.

Jokowi Bacakan Nota Keuangan, Harga Emas Antam Tembus Rp 766.000 Per Gram

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Jumat (16/8/2019) menghadiri sidang tahunan MPR serta menyampaikan pidato kenegaraannya soal nota keuangan dan RUU APBN 2020.

Merespon hal tersebut, harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 766.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 7.000 dibandingkan dengan harga jual Kamis (15/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 694.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 7.000 dibandingkan dengan harga buyback Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 407.500.

– emas 2 gram Rp 1.481.000.

– emas 3 gram Rp 2.200.000.

– emas 5 gram Rp 3.650.000.

– emas 10 gram Rp 7.235.000.

– emas 25 gram Rp 17.980.000.

– emas 50 gram Rp 35.885.000.

– emas 100 gram Rp 71.700.000.

– emas 250 gram Rp 176.000.000.

– emas 500 gram Rp 357.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 715.600.000.

Sawah di Lebak Puso, Kementan Ajak Petani Ikut Asuransi Usaha Tani Padi

Suara.com – Aakibar musim kemarau panjang, sejumlah petanu di Kabupaten Lebak, Banten, mengalami puso. Hal ini sebenarnya tak perlu mereka alami, jika mereka mengasuransikan tanaman mereka melalui Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy, mengatakan, AUTP sangat penting bagi petani. Manfaatnya bisa dirasakan saat musim kering seperti saat ini. 

“Preminya murah, karena dapat subsidi dari pemerintah. Hanya dengan Rp 36 ribu per hektare, dari harga seharusnya, Rp 180 ribu. Sayang sekali kalau petani tidak ikut. Jika mereka gagal panen, ada uang yang akan cair, yaitu Rp 6 juta per hektare. Ini kan, sangat membantu petani,” ujarnya di depan para petani, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Haurgajruk, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (14/8/2019).

Mendapati banyak petani Lebak yang belum ikut AUTP, Sarwo pun meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, untuk rajin mensosialisasikan AUTP kepada para petani.

“Tolong AUTP ini terus disosialisasikan kepada petani di sini, karena sangat bermanfaat,” katanya.

Menanggapi permintaan Dirjen PSP, Dede pun berjanji untuk lebih intens  mensosialisasikan AUTP kepada para petani di Lebak. Ia mengaku, masih banyak petani yang belum tergabung dalam asuransi pertanian yang bekerja sama dengan Jasindo itu.

“Ke depan, kami berharap para petani di Lebak ikut semua dalam AUTP ini, sehingga di saat musim kering dan gagal panen, mereka bisa mendapatkan manfaat dari AUTP,” kara Dede.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan sosialisasi AUTP kepada petani Lebak, Direktur Pembiayaan Kementan, Indah Megawati menyarankan agar Jasindo sebagai rekanan dalam kerja sama AUTP, membuka anak cabang di Lebak.

“Selama ini kan, kantor cabangnya baru ada di Serang. Cukup jauh. Saya rasa, kalau ada anak cabang di Lebak, maka akan lebih mudah, baik untuk sosialisasi maupun pelayanan,” kata Indah.

Menurutnya, jika petani atau kelompok tani yang di awal musim telah terdaftar dalam program AUTP, bisa mengajukan klaim saat padinya puso atau gagal panen akibat kekeringan.

“Saat ini, baru untuk komoditas padi. Klaimnya sebesar Rp 6 juta per hektare. Sayang kalau petani  belum terdaftar dalam program ini,” kata Indah.

Mengenai asuransi ini, tambahnya, untuk preminya sendiri sebenarnya  Rp 180 ribu ribu per hektare, dimana 20 persennya ditanggung petani, yaitu sebesar Rp 36 ribu per hektare dan sisanya disubsidi pemerintah.

Terkait musim kemarau, selain program AUTP, menurut Sarwo, Kementan melalui Ditjen PSP telah melakukan berbagai usaha dalam mengatasi kekeringan. Upaya penanggulangan gagal panen akibat bencana kekeringan ini sebenarnya sudah dilakukan, dengan menginformasikan kepada para petani terkait iklim berdasar pantauan BMKG.

Selain itu, memberikan rekomendasi budi daya tanaman, seperti penggunaan varietas toleran kekeringan. Upaya lain, minta petani mengikuti pola tanam yang telah ditetapkan, termasuk minta mereka untuk menggunakan pupuk organik, demi meningkatkan daya ikat air dalam tanah.

Sarwo menambahkan, untuk mencegah semakin luasnya lahan pertanian yang terkena kekeringan dan puso, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan TNI, untuk memetakan kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta memanfaatkan sumber air.

“Sekarang, kita sudah banyak membangun sumber air, baik sumur dangkal, embung, dan damparit. Kita juga telah melakukan program pompanisasi, sehingga kekeringan tahun ini bisa teratasi,” katanya.

Saat ini, ribuan hektare sawah di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kekeringan akibat kemarau panjang yang berlangsung sejak Juni 2019, yang menyebabkan debit air irigasi menurun drastis. Berdasarkan data Posko Kekeringan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, tercatat 2.247 hektare mengalami kekeringan.

Jumlah ini terdiri dari 1.538 hektare kategori ringan, hektare sedang, dan 282 hektare berat. Adapun angka tanam hingga Juli 2019 seluas 8.838 hektare.

Jelang Pidato Kepresidenan, Rupiah Diprediksi Perkasa Terhadap Dolar AS

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra memprediksi pergerakan rupiah jelang Pidato Kepresidenan bakal menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurut pengamatannya, penguatan rupiah terdorong dari data-data pendorong ekonomi AS yang dirilis lebih bagus membuat kekhawatiran resesi Negara Paman Sam mereda.

Selain itu, data defisit neraca perdagangan Indonesia juga lebih bagus dari ekspektasi sehingga tidak terlalu menekan rupiah.

Kendati demikian, kekhawatiran terhadap masa depan negosiasi dagang Amerika Serikat dan China, serta pelambatan ekonomi global masih menjadi sentimen negatif untuk rupiah.
“Potensi pergerakan rupiah di kisaran Rp 14.220 – Rp 14.300,” kata Ariston Tjendra dalam riset hariannya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Kamis (15/8/2019) pekan lalu berada di level Rp 14.265 per dolar AS. Level itu menguat dibandingkan Rabu sebelumnya di level Rp 14.273 per dolar AS.

Sementara, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Kamis berada di level Rp 14.296 per dolar AS. Posisi itu melemah dibandingkan pada Rabu sebelumnya yang di level Rp 14.234 per dolar AS.

Jelang Pidato Kepresidenan, IHSG Diprediksi Berbalik Menguat

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jelang Pidato Kepresidenan Joko Widodo bakal berbalik menguat. Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat secara teknikal MACD masih berada di area negatif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI berada di area netral.

Terlihat pola long white closing marubozu candle yang mengindikasikan masih adanya potensi penguatan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.190 hingga 6.153. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.283 hingga 6.319,” kata Muhammad Nafan Aji Gusta Utama dalam riset hariannya, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sementara, Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya memprediksi IHSG masih bergerak dalam konsolidasi wajar di tengah gejolak market global maupun regional.

Kendati demikian, peluang kenaikan masih cukup besar.

“Momentum koreksi wajar masih dapat terus dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian, hari ini IHSG berpotensi menguat,” tutur William Surya Wijaya.

Janji Jokowi Bantu Merek Lokal Bisa Mendunia

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membantu para pelaku usaha lokal untuk bisa dipromosikan di luar negeri. Ia menyatakan, pemerintah siap membantu merek-merek lokal yang sudah memiliki desain dan kemasan dengan standar internasional yang nantinya dipromosikan ke luar negeri.

“Merek itu kita bawa barang keluar. Nanti pemerintah membantu menyiapkan anggaran pemasaran yang bisa dicover dari anggaran pemerintah. Misalnya, cari mal strategis di Kuala Lumpur, Hong Kong, Manila, Vietnam. Mal yang tempatnya strategis, kuasai separuhnya, isi dengan merek-merek kita. Pemerintah akan bantu,” ujar Jokowi saat membuka Hari Belanja Diskon Indonesia (HBDI) 2019 di Senayan City, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sedih saat kunjungan ke negara lain, dirinya kerap menemukan restoran masakan khas Thailand di banyak negara. Sementara keberadaan restoran asal Indonesia terbilang sedikit di luar negeri.

“Mestinya kayak Sari Ratu (restoran Padang) ada di mana-mana. Yang saya tahu baru ada di Singapura dan Kuala Lumpur,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi meminta Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk melakukan kajian yang baik agar produk lokal bisa go internasional. Kata dia, merek -merek lokal bisa menggerakan UMKM.

“Jadi tugas untuk Hippindo tolong, dengan kerja sama, carikan tempat yang strategis untuk brand kita. misalnya makanan, Sari ratu, taroh di depan. Sudah saatnya pertama menguasai pasar dalam negeri dan juga brand lokal kita bawa ke luar, berbondong-bondong,” ujar Jokowi.

BPJSTK Raih Tiga Kategori Asia’s Best Employer Brand Award 2019

Suara.com – Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor terpenting bagi sebuah organisasi, institusi, atau perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Sejalan dengan visi besar peningkatan kompetensi SDM dengan kompetensi unggul, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) terus menorehkan prestasi dalam pengelolaan sumber daya manusianya.

Hal ini dibuktikan dengan raihan BPJSTK dalam “10th Asia’s Best Employer Brand Awards 2019” di Singapura.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Umum dan SDM, Naufal Mahfudz, dimana BPJSTK meraih tiga kategori sekaligus pada ajang ini. Pada organizational category, BPJS Ketenagakerjaan meraih penghargaan untuk Best Use of Technology for Recruiting dan Award for HR Strategy, sementara pada Individual Category, BPJS Ketenagakerjaan melalui Naufal Mahfudz raih penghargaan Chief of Human Resources (CHRO) of The Year. 

Ajang ini juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional negara-negara di Asia, antara lain  Unilever Asia, Maybank Malaysia, Bank Mandiri, Maybank Indonesia, UOB Philipine, Nutrifood, PT Telkomsel, Telekom Malaysia, Tenneco China, Srilanka Telecom, Ericsson Southeast Asia & India, PT Perusahaan Gas Negara, Seaoil Philipine, dan United Development Company Qatar.

Para pemenang diseleksi dengan ketat oleh panel ahli, yang terdiri dari para pakar dan akademisi, serta praktisi manajemen. Penilaian akhir berada di tangan tim juri independen yang beranggotakan sejumlah CEO perusahaan global dan pemimpin bidang SDM.

“Sebuah organisasi yang efektif bergantung pada semua elemen di dalamnya, dari level staf paling bawah hingga pimpinan tertinggi. Kami berusaha terus dalam menjalankan pola-pola ini dengan seimbang dan terus melakukan pembaruan dengan mengikuti zaman,” ujar Naufal.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari jerih payah BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan amanah Undang-Undang untuk mencapai tujuannya. Tentunya capaian tujuan itu diemban seluruhnya pada SDM yang kompeten, dan hal ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk tetap mempertahankannya, terlebih sebagai institusi yang menjadi salah satu tumpuan jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia,” tambahnya.

Bagi BPJSTK, penghargaan tingkat Asia ini memotivasi diri untuk menjadi tempat bekerja yang tumbuh bersama karyawannya. Acara penganugerahan juga dihadiri para pemimpin perusahaan multinasional se-Asia.

Sumbang Devisa Rp 320 Triliun, Sawit Tetap Jadi Tumpuan Perekonomian RI

Suara.com – Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi menyebutkan, hingga beberapa dekade ke depan, perekonomian Indonesia masih akan begantung kepada sektor kelapa sawit.

Karena itu perlu kebijakan strategis agar industri sawit tetap tumbuh dengan berkelanjutan, termasuk berkelanjutan dalam aspek bisnis.

“Agak sulit mencari sektor lain di Indonesia yang bisa menggantikan peranan sektor kelapa sawit bagi perekonomian,” kata Tofan Mahdi melalui keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (15/8/2019).

Tofan mengatakan, sepanjang tahun ini sektor kelapa sawit menghadapi tantangan karena harga minyak sawit yang melemah. Namun beberapa rencana kebijakan strategis pemerintah seperti mandatory B30 yang akan dilaksanakan awal tahun depan, mendorong sentimen positif pasar.

“Dalam beberapa hari terakhir harga komoditas sawit perlahan menguat, ini angin segar buat semuanya,” ucap Tofan.

Tahun 2017, sumbangan devisa ekspor sawit mencapai rekor tertinggi yaitu USD 22,9 miliar atau sekitar Rp 320 triliun.

“Melihat tren harga sepanjang tahun 2019, sumbangan devisa ekspor sawit tahun ini akan lebih rendah dibandingkan satu atau dua tahun sebelumnya,” kata Tofan.

Namun Tofan Mahdi optimistis bahwa sektor kelapa sawit sangat prospektif meskipun hambatan dari negara maju semakin berat, seperti dari Uni Eropa.

Sebagai pasar ekspor minyak sawit Indonesia terbesar kedua, kebijakan RED II dan kebijakan EU mengenakan bea masuk 18% untuk produk minyak sawit Indonesia, cukup memukul industri sawit.

“Rasanya saat ini tidak ada komoditas lain yang sehebat sawit. komoditas lain sekarang sudah impor, hanya sawit yang ekspor. Ini semua masalah perang dagang. Maka jangan biarkan kampanye negatif mematikan industri ini. Jika dibiarkan, Indonesia bisa-bisa menjadi importir sawit suatu saat nanti. Itu yang negara lain harapkan,” tegas Tofan.

Agar tidak terlalu bergantung terhadap pasar ekspor, Tofan menilai penyerapan dalam negeri perlu dioptimalkan.

Kata Tofan, GAPKI mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menjalankan program mandatori biodiesel B20 dan B30 pada awal tahun depan.

Division Head Biodiesel and Product Development Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (BPDPKS) Fajar Wahyudi menuturkan, program mandatori biodiesel akan bisa rampung dalam waktu 3 tahun.

“Penggunaan sawit untuk biodiesel memiliki dampak yang signifikan yakni menambah lapangan pekerjaan di sektor industri dan perkebunan sawit, meningkatkan demand terhadap CPO, stabilisasi harga CPO dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” kata Fajar.

Utang Luar Negeri Naik Lagi, Nilainya Capai Rp 5.485 Triliun

Suara.com – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga kuartal II 2019 mencapai 391,8 miliar dolar AS atau setara Rp 5.485 triliun (asumsi 1 dolar AS = Rp 14.000). Angka tersebut meningkat 10,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, utang luar negeri tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 195,5 miliar dolar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 196,3 miliar dolar AS.

“Peningkatan pertumbuhan ULN terutama didorong oleh ULN pemerintah, di tengah perlambatan ULN swasta,” kata Onny dalam keteranganya, Kamis (15/8/2019).

Onny menuturkan, pertumbuhan ULN pemerintah yang meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang semakin meningkat, seiring dengan kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Standard & Poor’s pada akhir Mei 2019, mendorong pembelian neto Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global oleh nonresiden pada kuartal II 2019.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Kendati demikian, Onny menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya.

“Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” pungkas dia.

Indonesia Impor Bawang Putih dari China, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pada Juli 2019 sebesar 15,51 miliar dolar AS. Angka impor itu naik 34,96 persen dibandingkan bulan sebelumnya 11,49 miliar dolar AS.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, impor ini lebih banyak disumbang dari impor nom migas yang sebesar 13,77 miliar dolar AS atau naik 40,72 persen pada bulan sebelumnya. Sedangkan, impor migas pada Juli hanya menyumbang 1,75 miliar dolar AS.

Jika lebih rinci, impor non migas lebih banyak disumbangkan oleh sektor konsumsi salah satunya yaitu impor bawang putih.

Berdasarkan data BPS, total impor bawang putih pada Juli mencapai 71.693 ton atau senilai 86,1 juta dolar AS atau setara Rp 1,2 triliun (asumsi 1 dolar AS = Rp 14.000). Volume tersebut meningkat 52,6 persen dibandingkan bulan Juni 2019.

“Dari sisi penggunaan barang, konsumsi bahan baku dan barang modal cukup peningkatan tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya negatif, konsumsi naik 42,5 persen, konsumsi disumbang oleh impor bawang putih dari China, impor buah pear, dan frozen meat,” kata Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Selain bawang putih, pria yang akrab disapa Kecuk ini mengatakan, impor bahan baku juga mengalami kenaikan, terutama impor handphone tanpa baterai, bungkil kedelai dan kapas.

“Bahan baku masih alami kenaikan, harapannya dapat menggerakan industri,” ucap dia.

Secara kumulatif, total Impor dari Januari-Juli 2019 sebesar 97,68 miliar dolar AS. Angka tersebut turun 9 persen dibandingkan tahun lalu sebesar 107,35 dolar AS.

BCA Gandeng Ralali.com Permudah Pembayaran UMKM

Suara.com – Di pertengahan tahun ini, platform marketplace business to business (B2B) Ralali.com telah bekerjasama dengan beberapa partner fintech demi memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengelola dan memajukan usahanya.

Kerjasama Ralali.com dengan partner fintech selaras dengan program pemerintah dalam mendorong 8 juta UMKM Go Online sampai 2020.

Saat ini UMKM yang sudah memanfaatkan platform online untuk pembayaran atau pemasaran baru mencapai 3,79 juta UMKM.

Ralali.com bekerjasama dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyediakan layanan pembayaran mudah, praktis dan pro-UMKM.

BCA sendiri pada tahun 2018 menargetkan mampu menyalurkan kredit untuk UMKM mencapai 20 persen dari total portofolio kredit BCA.

Per semester I tahun 2018, kredit UMKM yang disalurkan BCA mencapai Rp 59,9 triliun atau tumbuh 23% YoY.

Misi BCA ini sejalan dengan misi Ralali.com untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam pemenuhan kebutuhan usaha secara holistik, salah satunya menghadirkan metode pembayaran alternatif melalui BCA KlikPay.

“Layanan ini tak lain ditujukan untuk semakin mempercepat metode pembayaran bagi para UMKM yang merupakan Sahabat Ralali.com. Kami senantiasa meningkatkan pengalaman berbelanja serba mudah di Ralali.com dan memberikan signifikasi bagi kemajuan bisnis UMKM, dengan kolaborasi dengan para partners,” kata VP Partnership & Monetizing Ralali.com, Alvin Aulia Akbar dalam keterangannya, Kamis (15/8/2019).

Kehadiran metode pembayaran baru yakni KlikPay dari BCA dibarengi dengan beberapa promo bertajuk “AGUSTUS-an, BUNG!” (Usaha Unggul Terus, Banyak Untung) bagi UMKM.

Promo spesial ini diharapkan membantu Sahabat Ralali.com (pembeli) mendapatkan bantuan harga murah untuk setiap transaksi kebutuhan usaha.

Promo Agustus-an, Bung! diharapkan dapat juga menarik perhatian UMKM yang saat ini belum melakukan aktivitas belanja di Ralali.com.

Promo yang ditawarkan diantaranya cashback belanja sampai maksimal 74%, periode promo dimulai dari 1 sampai 18 Agustus 2019.

Menyambut momen kemerdekaan HUT RI ke-74 mendatang, UMKM yang melakukan pembayaran melalui BCA KlikPay pada periode 16-18 Agustus 2019 akan meraih cashback tambahan sebesar Rp 178.000 untuk minimal transaksi Rp 700.000. Semua promo ini berlaku untuk kategori promo kecuali untuk digital goods.

“Layanan ini dapat dinikmati oleh lebih dari setengah juta Sahabat Ralali.com yang telah bergabung di dalam platform kami dan bagi mereka yang akan bergabung,” pungkas Jessica Carla, VP Branding & Marketing Ralali.com.

Cashback akan diberikan dalam bentuk voucher dengan nominal cashback yang sesuai dengan total pembelanjaan.

Ralali.com pun berharap melalui kerjasama dengan BCA bisa meningkatkan transaksi secara signifikan, kelanjutan dari tema ulang tahun ke-6 Ralali.com “Beyond To Be Sixnificant”.

Menaker Usul Jaminan PHK, BPJS Ketenagakerjaan: Perlu Dikaji Mendalam

Suara.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyambut baik usulan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terkait jaminan tambahan untuk pekerja di Indonesia. Realisasi program itu sedang dalam proses kajian dari BPJSTK.

Dua jaminan yang diusulkan Hanif tersebut adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS) untuk calon tenaga kerja.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan secara finansial pihaknya siap menjalankan usulan Menteri Hanif, namun masih perlu kajian mendalam untuk penyempurnaan program itu.

“Potensi untuk menjadi sebuah program baru itu sangat besar, tetapi perlu dikaji mendalam karena ini melibatkan lintas kementerian dan harus mengubah regulasi, kalau pun menjadi sebuah regulasi BPJS Ketenagakerjaan tentu siap untuk melaksanakannya,” kata Agus saat ditemui Suara.com di Lombok Barat, NTB, Kamis (15/8/2019).

Dia menyebut sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya sudah melakukan pelatihan kerja (vocational training) serupa yang diusulkan Menteri Hanif, namun kegiatan itu baru berupa program percontohan yang digelar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Hal ini sudah dimulai minggu lalu tapi terbatas dulu di DKI, Jawa Barat, dan Banten, karena ini kan sesuatu yang baru, tentunya kalau ini bagus baru diimplementasikan secara nasional,” jelasnya.

Eks Senior Vice President Bank CIMB Niaga itu menerangkan usulan dari Menteri Hanif tentu akan menambah anggaran pelatihan kerja di tahun mendatang.

“Kalau anggaran untuk vocational training itu Rp 296 miliar tahun ini, nanti akan kita tinjau dan tahun depan kita bisa anggarkan lagi khusus untuk kegiatan vocational training,” tutup Agus.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri mengusulkan ada jaminan tambahan untuk pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

JKP bisa melindungi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tetap mendapatkan pemasukan selama mengganggur.

“Ada pekerjaan yang mati ada yang muncul. Sehingga korban-korban PHK yang bisa kami lindungi,” kata Hanif ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Sementara, JPS diperuntukan bagi calon tenaga kerja yang bakal mendapatkan pelatihaan dan sertifikasi sebelum masuk ke dunia pekerjaan.

“Dua ini bisa jadi instrumen negara untuk melindungi warganya tengah distrupsi ekonomi yang membuat pasar tenaga kerja makin dinamis,” jelas Hanif.

Ekspor Arang dan Sabut Kelapa Indonesia Prospektif untuk Ditingkatkan

Suara.com – Ekspor arang kelapa dan sabut kelapa Indonesia sangat prospektif untuk ditingkatkan. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan kedua produk kelapa di pasar global untuk bahan baku Industri.

Sabut kelapa banyak dimanfaatkan sebagai media tanam, antara lain di Korea dan Jepang. Di Jerman, sejumlah perusahaan otomotif menggunakan sabut kelapa sebagai salah satu bahan baku jok mobil.

Selain itu, sabut kelapa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan, bahan bakar, pupuk organik dan briket, serta sebagai komponen alat penyaring air. Arang kelapa banyak dimanfaatkan, selain untuk bahan obat dan farmasi, juga digunakan sebagai bahan bakar shisha atau rokok Arab di kawasan Timur Tengah.

Menurut FAO pada 2017, Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia, mengalahkan Filipina dan India. Kontribusi Indonesia mencapai 31 persen, atau 18,98 juta ton dari total produksi kelapa dunia.

Filipina berkontribusi sebesar 22,9 persen, atau sebesar 14,05 juta ton dan India berkontribusi sebesar 18,7 persen, atau sebesar 11,5 juta ton.

Kasdi Subagyono Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan, potensi kelapa Indonesia sebagai produsen nomer 1 dunia perlu dimanfaatkan dengan memperkuat hilirisasi dalam menghasilkan produk-produk turunan kelapa yang dapat memberikan nilai tambah langsung ke petani dan memperluas akses pasarnya.

“Ekspor arang kelapa Indonesia tahun 2018 sebesar 200,1 ribu ton, dengan nilai ekspor mencapai 155,6 juta dolar AS, sedangkan serat kelapa/ sabut kelapa diekspor sebesar 33,95 ribu ton, dengan nilai ekspor sebesar 9,37 juta dolar AS,” katanya.

Produk arang kelapa Indonesia paling banyak diekspor ke China, Irak, Saudi Arabia, Srilangka, Malaysia, Lebanon dan Jerman, sedangkan produk serabut kelapa Indonesia diekspor ke negara China sebanyak 31,5 ribu ton, atau senilai 8,85 juta dolar AS,” kata Kasdi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

“Ke depan, kita perlu memperluas akses pasar untuk ekspor arang kelapa dan sabut kelapa, serta komoditas turunan kelapa lainnya, dengan nilai tambah yang tinggi tetapi belum banyak di kembangkan di Indonesia, seperti VCO, dessicated coconut, isotonic water, CCO dan minyak goreng kelapa, karena selama ini, Indonesia lebih banyak mengekspor mentah atau setengah jadi seperti kopra, kemudian proses nilai tambah dilakukan negara lain,” tambah Kasdi.

Selama ini, kelapa dibeli Tiongkok, Thailand, dan Filipina, dan langsung diolah, disortir, dikemas, masuk dalam penjamin mutu dan konsistensi.

“Indonesia banyak mengekspor mentahnya. Untuk memberi nilai tambah, butuh kerja sama sektor pertanian, industri, dan perdagangan,” tutur Kasdi.

Data BPS: Neraca Perdagangan Kembali Tekor 63,5 Juta Dolar AS

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Juli 2019 alami defisit 63,5 juta dolar AS. Defisit ini karena impor pada Juni lebih tinggi dibanding ekspor.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, jumlah ekspor pada Juli 2019 mencapai 15,45 miliar dolar AS. Nilai tersebut turun 5,21 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Sedangkan, nilai impor Juli 2019 15,51 dolar AS miliar atau turun 15,21 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Suhariyanto di kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Suhariyanto menuturkan, defisit ini berasal dari defisit migas sebesar 142,4 juta dolar AS, walaupun sektor non migasnya surplus 78,9 juta dolar AS.

Ia menambahkan, secara kumulatif dari Januari-Juli 2019 neraca perdagangan masih defisit sebesar 1,90 milar dolar AS

“Januari-Juli masih defisit 1,90 miliar dolar, tetapi kita bandingkan defisit 2018, defisit ini masih kecil,” tutur dia.

Pupuk Berperan Penting Tingkatkan Produktivitas Tanaman Pertanian

Suara.com – Pupuk berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pertanian. Perannya sekitar 20 persen – 40 persen, dalam menyumbang tingkat kesuburan tanah. 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan, daya saing pupuk Indonesia perlu ditingkatkan melalui peningkatan keragaman produk. Caranya adalah dengan membuat produk pupuk sesuai karakteristik lahan seperti sawah, lahan kering, rawa pasangsurut, rawa lebak.

“Satu jenis pupuk tidak mungkin bisa untuk semuanya, karena setiap tanaman, setiap lahan, dan setiap musim itu unik,” katanya, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Sarwo menjelaskan, pupuk bersubsidi bermacam jenisnya, yang masing-masing memiliki manfaat tersendiri.

Contohnya Urea, terbuat dari campuran gas amoniak dan gas asam arang. Pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu yang paling banyak digunakan petani, baik untuk lahan pertanian maupun budi daya.

“Pupuk ini memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. Adanya kandungan air juga membuat tanaman akan tumbuh hijau,” jelasnya.

Pupuk selanjutnya adalah SP-36, yang memiliki manfaat menambah unsur hara fosfor pada tanaman. Dengan pupuk ini, buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan kualitas biji menjadi lebih baik.

“Begitu juga dengan proses pemasakan buah, menjadi lebih cepat,” katanya.

Kementan juga telah menyiapkan perangkat untuk mendukung kebutuhan kualitas pupuk yang beredar di seluruh wilayah Indonesia melalui perangkat pendaftaran pupuk yang akan diedarkan secara komersial di Indonesia secara online (daring).

“Kementan telah memberikan kemudahan sejak 2014, melalui pendaftaran secara elektronik yang dapat dimonitor secara transparan,” kata Sarwo.

Kementan juga telah menyiapkan dasar hukum yang digunakan untuk pendaftaran pupuk dan pembenah tanah di Indonesia, seperti Permentan 36 tahun 2017 untuk pupuk anorganik dan Permentan No. 01/2019 untuk Pupuk Organik, Pupuk hayati dan Pembenah Tanah.

“Untuk melindungi petani, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah uji mutu dan uji efektivitas sesuai dengan jenis pupuk yang didaftarkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasatana dan Sarana Pertanian, Kementan, Muhrizal Sarwani mengatakan, alokasi pupuk subsidi tahun ini berdasarkan pada Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2019.

Menurutnya, Permentan tersebut berbasis pada luas baku lahan pertanian Badan Pertanahan Nasional (BPN) 2018. Jika dibandingkan dengan luas baku lahan pertanian BPN pada 2013, maka secara nasional akan terjadi kekurangan alokasi pupuk sebanyak 676.000 ton.

“Kekurangan alokasi ini kita anggap stok, karena dalam DIPA tahun 2019, alokasi pupuk subsidi itu sebesar 9,5 juta ton,” tegasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini, penyaluran pupuk subsidi berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan pupuk.

Realiasi penyaluran pupuk subsidi hingga 31 Juli 2019, Urea sudah terealiasi 2,2 juta ton (594 persen) dari alokasi setahun 3.825.000 ton; SP-36 dari alokasi sebanyak 779.000 ton sudah terserap sebanyak 536,3 ribu ton (68,8 persen).

Sedangkan untuk pupuk ZA, dari alokasi 996.000 ton sudah tersalurkan 561,6 ribu ton (56,4 persen); NPK alokasi sebanyak 2.326.000 ton sudah terealisasi sebanyak 1,5 juta ton (65 persen); dan pupuk organik alokasi 948.000 ton sudah tersalurkan 440,9 ribu ton (46,5 persen).

IHSG Bakal Berlanjut Menguat Hari Ini

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal melanjutkan penguatannya setelah kemarim ditutup menguat 0,91 persen di level 6.267.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat secara teknikal, MACD masih berada di area negatif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI berada di area netral.

Terlihat pola upward bar yang mengindikasikan masih adanya potensi penguatan lanjutan, pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.190 hingga 6.153. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.283 hingga 6.319,” kata Nafan dalam riset hariannya, Kamis (15/8/2019).

Sementara, Analis Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya memprediksi, pergerakan IHSG saat ini masih menunjukkan peluang kenaikan jangka panjang.

“Sehingga momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat kondisi trend jangka panjang IHSG masih berada dalam pola uptrend, hari ini peluang kenaikan masih akan terlihat pada IHSG,” tutur William.

Permintaan Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok 3 Persen

Suara.com – Harga minyak mentah dunia kembali turun 3 persen. Penurunan harga minyak mentah ini didasari adanya kekhawatiran atas penurunan permintaan global.

Selain itu, persediaan minyak Amerika Serikat yang terus naik ikut jadi pendorong penurunan harga minyak.

Seperti dilansir Reuters, minyak mentah Brent LCOc1 ditutup pada 59,48 dolar AS per barel, merosot 1,82 dolar AS, atau 3 persen.

Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS CLc1 di 55,23 dolar AS per barel, turun 1,87 dolar AS atau 3,3 persen.

Penurunan permintaan ini juga disebabkan oleh adanya ketidakpastian ekonomi global mulai dari perang dagang AS-China hingga perlambatan ekonomi global.

“Data dari China, potensi resesi yang muncul di Jerman, semua itu bermain dalam kekhawatiran permintaan global,” kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago.

Persediaan minyak mentah AS juga tak disangka bakal meningkat. Stok minyak mentah AS USOILC = ECI tumbuh 1,6 juta barel pekan lalu.

Perajin Asal Bekasi Sulap Bunga Telang Jadi Kerajinan dan Olahan Makanan

Suara.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengapresiasi olahan bunga telang menjadi kerajinan dan bahan olahan makanan, yang dilakukan oleh perajin asal Kota Bekasi, bernama Soepartiwi.

Menurut Atalia, hal tersebut sangat menarik, mengingat jarang sekali kalangan yang tahu manfaat dari bunga telang. Apalagi, di tangan Soepartiwi, bunga telang menjadi barang yang memiliki nilai jual.

“Satu hal yang luar biasa dan patut diapresiasi, yang mana para pelaku usaha dan perajin yang mampu menghadirkan inovasi-inovasi. Bisa kita lihat bunga ini bisa menjadi motif pada batik, menjadi aksesoris pada bros, kalung, juga makanan minuman dan lain sebagainya,” katanya,  di Antique Unique Batik dan Bistro, Kota Bekasi, Jabar, Rabu (14/8/2019). 

“Yang paling penting bagi saya, khususnya Ketua Dekranasda Kota Bekasi dan seluruh jajaran, mudah-mudahan ini terus di dorong dan dapat dipatenkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Soepartiwi mengatakan, ia akan terus berinovasi dengan membuat jenis kreasi lain yang indah, unik, dan memiliki nilai jual, dengan bahan dasar bunga telang. Selain mempunyai warna yang menarik, kata dia, bunga telang mengandung banyak khasiat untuk kesehatan.

“Kami punya icon bunga telang. Selain itu, kami punya sirup bunga telang, olahan untuk nasi biru, kolang kaling, puding, pewangi ruangan, dan beraneka jenis lainnya,” ucapnya.

“Kembang telang ini sebenarnya pewarna alami. Kalaupun diolah menjadi bahan makanan, tidak ada rasanya atau hambar, tetapi memiliki khasiat yang luar biasa, salah satunya sebagai antioksidan,” tambahnya.

Soepartiwi mengaku, bunga telang masih kurang diminati di dalam negeri karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui keindahan dan khasiatnya. Namun, kata dia, apabila masyarakat mengetahui kedua hal itu, bunga telang sudah pasti akan menjadi incaran.

“Sebagian yang sudah mengetahui tertarik, tapi ini memang butuh promosi yang lebih kencang,” tutupnya.

Perluasan Ganjil Genap Efektif Tekan Kemacetan dan Polusi di Jakarta?

Suara.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, kebijakan perluasan area pembatasan plat nomor kendaraan ganjil genap tak akan efektif menekan kemacetan dan polusi Jakarta.

Tulus mengatakan, kondisi lalu lintas di Kota Jakarta makin padat dengan tingkat kemacetan yang makin parah.

Selain kemacetan, kondisi teraktual, adalah kualitas udara di Jakarta yang kian pekat dengan polusi, bahkan polusi di Jakarta bertengger pada urutan kedua sebagai kota terpolusi di dunia.

“Merujuk pada kondisi empirik seperti itu, maka perluasan area ganjil genap di Jakarta bisa dipahami,” katanya.

Tulus menambahkan implementasi ganjil genap di atas kertas bisa memangkas 40-45 persen jumlah kendaraan bermotor yang beredar di ruas jalan tersebut.

“Namun sebaliknya, jika penerapannya hanya setengah hati, maka perluasan area ganjil genap tak akan efektif menekan kemacetan di Jakarta, dan tak akan mampu menekan tingginya polusi udara di Jakarta,” katanya.

Pasalnya, dia menuturkan, pengecualian sepeda motor yang tak terkena ganjil genap, akan mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor.

Apalagi pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta mencapai lebih dari 1.800 per hari. Dan makin tingginya penggunaan ojek daring.

“Pengecualian sepeda motor juga akan mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat, makin polutif,” ujar Tulus.

Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni 19.165 ton polutan per hari di Jakarta bersumber dari sepeda motor sebesar 44,53 persen, mobil sebesar 16,11 persen, bus sebesar 21,43 persen, truk sebesar 17,7 persen dan bajaj sebesar 0,23 persen.

“Wacana pengecualian taksi daring juga merupakan langkah mundur, bahkan merupakan bentuk inkonsistensi. Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Transjakarta, MRT, KRL atau Commuter Line, dan lainnya akan gagal,” ujarnya.

Tulus menilai upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi.

“Dengan demikian, jika perluasan ganjil genap akan berdampak signifikan terhadap menekan kemacetan dan polusi udara di Jakarta, maka seharusnya sepeda motor juga diberlakukan sama untuk ganjil genap, setidaknya untuk jalan protokol seperti Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Rasuna Said. Apalagi selama ini pengguna sepeda motor belum pernah dibatasi/dikendalikan, sebagaimana pengguna roda empat,” katanya.

Selain itu, taksi daring tetap diberlakukan sebagai obyek ganjil genap.

Sebab, menurut dia, pada dasarnya taksi online adalah angkutan sewa khusus berplat hitam, setara dengan kendaraan pribadi, kecuali taksi online mau berubah ke plat kuning.

Ketiga, mendorong kendaraan bermotor di Jakarta, baik roda empat dan atau roda dua, untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

“Sudah sangat pantas jika Kota Jakarta melarang penggunaan BBM jenis bensin premium bahkan pertalite. Dan mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan BBM standar Euro 4. Sebab hanya dengan BBM standar Euro 4, kualitas udara di Jakarta bisa diselamatkan,” katanya.

Selain itu, agar perluasan ganjil genap itu menjadi kebijakan yang adil, YLKI meminta Gubernur Jakarta, untuk memperkuat jaringan dan pelayanan transportasi umum, khususnya bus TransJakarta disterilkan jalurnya, agar waktu tempuhnya makin cepat serta adanya sarana transportasi pengumpan ke halte TransJakarta yang lebih memadai

Kedua, agar pajak kendaraan bermotor pribadi roda empat, diberikan diskon pajak mengingat dengan adanya ganjil genap pemilik kendaraan bermotor roda empat tidak bisa optimal menggunakan kendaraannya. (Antara)

Catat! Ini Kendaraan-kendaraan yang Kebal Aturan Ganjil Genap

Suara.com – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya di laman resmi Twitternya @TMCPoldaMetro mengumumkan pengecualian bagi kendaraan bermotor tertentu yang dapat memasuki kawasan ganjil genap.

Dalam pengumuman tersebut beberapa kendaraan bermotor yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap adalah kendaraan yang membawa masyarakat penyandang disabilitas, ambulans dan pemadam kebakaran.

Kendaraan angkutan umum dengan plat kuning juga dikecualikan dalam aturan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap.

Berikutnya, jenis kendaraan lain yang diperbolehkan memasuki kawasan ganjil genap adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik sepeda motor, angkutan barang khusus BBM dan BBG, serta kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yakni Presiden atau Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR atau DPD, dan Ketua MA, MK, Komisi Yudisial atau BPK.

Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas TNI dan Polri juga diperbolehkan melintasi kawasan ganjil genap.

Selain itu, kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan pengangkut uang dengan pengawasan POLRI juga dibebaskan dari aturan sistem ganjil genap.

Polda Metro Jaya dalam pengumuman tersebut juga kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ganjil genap berlangsung dari 7 Agustus hingga 8 September 2019.

Sementara pemberlakuannya akan dimulai pada 9 September 2019. Sosialisasi dilakukan dari Senin hingga Jumat, kecuali Hari Libur Nasional, dan berlangsung dari pukul 06.00 hingga 10.00 WIB dan 16.00 hingga 21.00 WIB. (Antara)

Naik Rp 5.000, Harga Emas Antam Tembus Rp 759.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (15/8/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 759.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 5.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (14/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 687.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 5.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 404.000.

– emas 2 gram Rp 1.467.000.

– emas 3 gram Rp 2.179.000.

– emas 5 gram Rp 3.615.000.

– emas 10 gram Rp 7.165.000.

– emas 25 gram Rp 17.805.000.

– emas 50 gram Rp 35.353.000.

– emas 100 gram Rp 71.000.000.

– emas 250 gram Rp 176.000.000.

– emas 500 gram Rp 354.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 708.600.000.

Faisal Basri Bongkar 4 Proyek Infrastruktur yang Malah Rugikan Negara

Suara.com – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan banyak pembangunan infrastruktur yang sia-sia dibangun. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut tak membuat untung pemerintah, melainkan hanya menjadi beban pemerintah.

Menurut Faisal terdapat empat proyek infrastruktur yang belum mendapatkan hasil untuk negara. Pertama, pembangunan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Palembang yang diklaim Faisal belum memberikan hasil untuk Indonesia.

“LRT Palembang triliunan hasilnya engga ada. Bayar listrik Rp 9 miliar aja engga bisa, ngitungnya bagaimana itu proyek,” kata dia dalam sebuah diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Kedua, pembangunan kereta bandara juga dinilai sia-sia. Pasalnya, hanya sedikit masyarakat yang memanfaatkan kereta yang menghubungkan Jakarta Pusat Ke Bandara Soekarno-Hatta.

“Kemudian Bandara Kertajati kita tahu lha. Tol laut yang ngangkut ternak tak terdengar nasibnya. Kalau kita bangunnya gini terus ya repot. Pendapatan pajak turun, sementara biaya naik terus,” tutur dia.

Maka dari itu, Faisal Basri menyarankan agar Pemerintahan Joko Widodo merubah model pembangunan ke sektor produktif. Salah satunya, investasi di sektor manufaktur dengan membeli mesin-mesin yang menghasilkan barang dan nantinya bisa di ekspor.

Sehingga, menghasilkan devisa negara dan bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia.

“Sebagian besar investasi Indonesia 75 persen dalam bentuk bangunan. Mesin dan peralatan cuma 10 persen. Jadi itu isinya kebanyakan produk impor kan. Kalau bangunan kan engga bisa kita ekspor,” pungkas dia.

Wajib Tahu! Ini 5 Cara Kirim Uang ke Luar Negeri

Suara.com – Berbagai riset sudah membuktikan kalau peningkatan jumlah pekerja dan pelajar Indonesia yang bersekolah di luar negeri cukup signifikan. Dengan adanya data tersebut, kebutuhan akan komunikasi interlokal sampai pengiriman uang lintas negara juga meningkat, seiring berkembangnya masyarakat yang tinggal di luar negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan, khususnya transfer uang ke luar negeri, terdapat banyak cara yang bisa Anda gunakan. Mulai dari yang konservatif sampai yang modern. Ada pula yang paling sering digunakan, seperti Western Union dan layanan transfer yang memudahkan seperti apps TrueMoney Wallet.

Berikut 5 cara mengirimkan uang ke luar negeri yang perlu Anda simak.

1. Melalui Western Union

Melakukan transfer ke luar negeri dengan Western Union adalah cara yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Selain mudah ditemui, jasa transfer uang yang ditawarkan juga terbilang tidak terlalu mahal.

Namun, untuk melakukan transfer melalui Western Union, Anda perlu mendatangi agennya terlebih dahulu, membawa identitas diri yang masih berlaku, dan memenuhi beberapa persyaratan untuk melengkapi formulir pengiriman. Besaran biaya yang dibutuhkan dalam melakukan jasa transfer uang ini beragam, disesuaikan jumlah yang mau dikirimkan, mulai dari range paling kecil, yaitu Rp 45.000 untuk nominal pengiriman Rp 100.00 – Rp1.000.000, Rp 90.000 untuk nominal pengiriman Rp 2.000.000 – Rp10.000.000, dan seterusnya. 

Ilustrasi uang. (Shutterstock)Ilustrasi uang. (Shutterstock)

2. Via ATM

Berbeda dengan Western Union, Anda juga bisa melakukan transfer uang ke luar negeri melalui ATM. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari tahu kode swift bank yang dituju. Kode ini bisa didapatkan dari pihak bank lokal yang Anda gunakan.

Cara ini mungkin terlihat mudah, namun memiliki risiko yang cukup besar kalau tidak teliti dalam menginput nomor rekening dan nomor referensi dengan tepat. Setelah melakukan transfer, pastikan Anda menyimpan bukti transfer untuk mengantisipasi hal yang diinginkan.

Ilustrasi uang. (Shutterstock)Ilustrasi uang. (Shutterstock)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan klik di sini.

Faisal Basri Heran Dengar Jokowi Mau Buat Kementerian Investasi dan Ekspor

Suara.com – Presiden Jokowi di periode keduanya berencana menambah dua pos kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor. Kedua kementerian baru itu ditujukan untuk memaksimalkan kerja pemerintah.

Menanggapi keinginan Jokowi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri justru merasa heran.

Pasalnya, menurut Faisal, investasi Indonesia tak terlalu jelek. Bahkan menurutnya, pertumbuhan investasi di Indonesia sudah di atas dari negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia investasinya 32,3 persen levelnya di atas rata-rata upper middle income apalagi yang lower. Kita above average, di era Jokowi naiknya sudah poll tak bisa dipaksa. Dibandingkan ASEAN levelnya kita tertinggi soal jumlah investasi. Kita cuma kalah dari China,” kata Faisal di sebuah diskusi di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain itu, tutur Faisal, Indonesia juga tak lambat dari sisi investasi. Pasalnya, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia yang paling aktif jaring investor asing.

“Investasi akan dikejar dan hajar. Seolah-olah investasi engga nendang bermasalah, ini sangat tidak benar. Saya heran kenapa Pak Jokowi bilang itu. Investasi di kita baik-baik saja tidak jelek. It’s okay dibanding negara lain,” tutur dia.

Faisal pun menilai selama ini Jokowi salah diagnosa terkait investasi. Sehingga, ia khawatir dengan salah diagnosa tersebut akan melahirkan kebijakan yang salah.

“Gundahan saya adalah ketakutan akan salah diagnosis. Dari statement-statement Pak Jokowi kelihatannya kalau tak ada yang ingatkan jadi salah diagnosis dan kebijakan-kebijakannya jadi salah,” pungkas dia.

Sinyal Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Semakin Kencang

Suara.com – Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Saat ini, besaran premi BPJS Kesehatan itu masih dalam pembahasan.

Menkes mengungkapkan bahwa dirinya telah menyelesaikan izin prakarsa dari pihak Kementerian Kesehatan untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan perancangan Perpres khusus BPJS Kesehatan tersebut. Dalam Perpres tersebut nantinya akan ada penetepan besaran premi yang terbaru.

Hal itu dilakukan dikarenakan melihat defisit yang dialami BPJS saat ini masih tinggi. Pada 2019, defisit keuangan BPJS Kesehatan diproyeksikan sebesar Rp 28 triliun.

“Insya Allah (masuk ke dalam perpres). Karena ini sudah kelihatan memang tidak singkron antara penerimaan dan pengeluaran,” kata Menteri Nila usai melakukan rapat internal di Kantor Wakil Presiden, Rabu (14/8/2019).

Meskipun begitu, Nila enggan menyebutkan besaran kenaikan premi BPJS Kesehatan yang nantinya akan dibubuhkan dalam Perpres. Di sisi lain, Nila juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya belum membahas soal pengelolaan BPJS secara desentralisasi.

Hal itu sempat menjadi pembahasan dalam rapat yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pihak BPJS dan menteri terkait di Istana Negara beberapa waktu lalu.

“Pada rapat terakhir kita masih di pusat, belum diputuskan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Peraturan presiden mengenai iuran Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan segera dirilis oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

“BPJS Kesehatan, terkait iuran dan lain-lain, nanti disampaikan secara lebih komprehensif. Waktu kita sampaikan dalam bentuk perundang-undangannya yaitu Perpres,” kata Sri Mulyani.

Kabinet Jokowi, Kementerian Ekspor Gabung ke Kementerian Luar Negeri

Suara.com – Presiden Joko Widodo telah merampungkan penyusunan kabinet periode 2019-2024 dan segera diumumkan. Sedikitnya ada 34 kementerian yang disiapkan pada periode kedua Presiden Jokowi, dengan sejumlah perombakan,  kementerian baru dan penggabungan kementerian.

Kementerian baru yang disiapkan Jokowi-Maruf antara lain Kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi. Dua pos ini dinilai sangat penting bagi Jokowi untuk menggenjot investasi dan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan yang saat ini menjadi persoalan serius.

“Investasi akan kita genjot, bukan kepemilikan ya. Tapi ini investasi,” kata Jokowi saat dialog dengan para pimpinan media massa di Istana Medeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Untuk Kementerian Investasi nomenklatur bisa berdiri sendiri atau digabung dengan kementerian lain.  Hal ini karena berkaitan dengan sektor lain, seperti mudahnya perizinan. “Saya mempunyai pengalaman di luar negeri, ada satu negara mengurus izin hanya butuh waktu 30 menit. Inikan sangat mudah,” kata dia.

Demikian juga untuk Kementerian Ekspor, menurut Jokowi tidak harus berdiri sendiri. “Kementerian Ekspor awalnya berdiri sendiri, namun kemudian kita ubah bergabung di Kementerian Luar Negeri. Kalau di kementerian luar negeri, kita sudah mempunyai perwakilan di seluruh dunia. Sangat tepat kalau masuk di sana,” kata Jokowi.

Selain menggabungkan Kementerian Luar Negeri dan Ekspor, Jokowi juga berencana menggabungkan Kementerian Komunikasi Informatika dan Ekonomi Digital.

“Targetnya, salah satu yang penting adalah pengamanan data, big data,” kata Jokowi.

Jokowi juga tengah mempertimbangkan penghapusan kementerian BUMN apabila semua BUMN bergabung ke dalam superholding.

“Saya masih pertimbangkan karena konsep superholding seperti Temasek sudah tidak sesuai zaman lagi,” katanya.

Saat ditanya siapa saja menteri di kabinet sekarang yang akan diangkat lagi menjadi pembantu presiden 5 tahun ke depan, Jokowi mengatakan ada sejumlah nama.

Saat dikejar siapa saja nama-nama tersebut, Jokowi malah berbalik meminta para pemimpin media untuk menyebut nama.

“Nanti saya akan manggut-manggut,” kelakarnya.

Yang jelas, Jokowi memastikan susunan kabinet periode mendatang akan diwarnai menteri muda usia 25-30 tahun dan menteri di bawah 35 tahun. Mereka datang dari kalangan profesional, politisi, keterwakilan daerah, agama, gender dan lain-lain.

“Komposisi, 55 dari profesional dan 45 dari kalangan partai politik,” kata Jokowi.

Luhut Minta PLN Sementara Stop Garap Proyek Pembangkit Listrik

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengerem investasi kelistrikan. Salah satunya, pembangunan pembangkit listrik.

Permintaan ini diucapkan, setelah Luhut bertemu dengan Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Kalau saya bilang sih supaya lebih efisien lah, kalian tidak usaha dulu lah terlibat-terlibat dalam pembangunan-pembangunan listrik, pembangunan power, biarin aja private sektor yang masuk,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain itu, mantan Kepala Staf Presiden ini juga meminta PLN untuk fokus pada pembangunan yang sedang dikerjakan. Salah satunya, pembangunan listrik 35.000 megawatt.

“PLN lebih menajamkan semua jangan semua mau, kalau semua mau, satu engga ada yang dapat. Sekarang mereka prioritasnya mereka lah,” tutur dia.

Terkait dengan pemadaman massal, Luhut mengatakan bahwa PLN tengah mencari tahu penyebab pemadaman listrik massal tersebut.

“Sekarang lagi diaudit semua, dilihat apa salahnya, apakah ada kesalahan teknis atau kesalahan yang Sengon itu,” ucap dia.

Usai menemui Luhut, Sripeni Inten Cahyani memilih menghindar dari awak media, dan keluar lewat pintu darurat kantor tersebut.

Jokowi: Saya Akan Bentuk Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor

Suara.com – Presiden Jokowi mengungkapkan, dalam kabinet periode kedua kepemimpinannya bakal ada pos kementerian baru.

Pos baru dalam kabinetnya itu ialah Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor RI. Kedua kementerian baru itu ditujukan untuk memaksimalkan kerja pemerintahan dirinya dan wapres terpilih Maruf Amin.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat bersamuh dengan pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

”Iya, ada kementerian baru, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Ekspor RI. Ada juga kementerian yang digabung,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga membocorkan dirinya sudah merampungkan susunan kabinet. Meski sudah rampung menyusun nama-nama menterinya, Jokowi masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya.

“Penyusunan kabinet mendatang sudah selesai. Sudah rampung. Tinggal diumumkan saja,” kata Jokowi.

Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat bersamuh dengan para pemred tersebut mengatakan, kabinet mendatang diharapkan mampu bekerja secara cepat dan memunyai parameter keberhasilan kerja terukur.

Soal komposisi kabinet, Jokowi memastikan pos-pos menterinya diisi oleh tokoh-tokoh dari beragam kalangan.

“Semua unsur terwakili, profesional, partai politik, agamawan, daerah, gender, semuanya,” kata Jokowi.

Jokowi tak memerinci perwakilan golongan mana yang bakal mendominasi kabinet pada periode kedua kepemimpinannya.

Mengenai penilaian sejumlah kalangan bahwa kabinet jilid II dirinya akan banyak diisi kader-kader parpol, Jokowi hanya menjawab, ”Komposisinya sangat lengkap. Dijamin tak mengecewakan,” tegasnya.

Driver Taksi Online Minta Kebal Aturan Ganjil Genap

Suara.com – Pengemudi taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (Ado) meminta dibebaskan dari pemberlakuan perluasan aturan ganjil genap.

“Ketentuan ganjil genap memberatkan kami selaku pekerja di sektor transportasi berbasis aplikasi,” kata Sekretaris Jenderal DPP ADO Wiwit Sudarsono.

Pernyataan tersebut menyusul kebijakan pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah resmi mengumumkan perluasan zona ganjil genap di 16 titik di jalanan Ibu Kota dan memperpanjang jam berlakunya ganjil genap pada sore hari, yang semula pada pukul 16.00 – 20.00 WIB, menjadi pukul 16.00 – 21.00 WIB serta menghapus zona pengecualian, yaitu dari gerbang tol hingga persimpangan terdekat dan dari persimpangan hingga gerbang tol terdekat.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 tahun 2018 dan rencana perluasan ganjil genap yang saat ini sedang dalam uji coba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hanya taksi plat kuning yang diizinkan atau bebas beroperasi dalam zona ganjil genap.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menyikapi perluasan zona ganjil genap yang saat ini sedang dalam tahap uji coba/ sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan mengusulkan agar transportasi berbasis aplikasi dapat diizinkan memasuki zona ganjil genap seperti taksi plat kuning.

“Kami memberikan apresiasi dan menyambut baik usulan Menteri Perhubungan tersebut dan akan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila Taksi Online diizinkan beroperasi dalam zona ganjil genap,” katanya.

Dia menilai dengan diizinkannya taksi online beroperasi dalam zona ganjil genap, ratusan ribu pengemudi taksi online tetap dapat menjalankan aktivitasnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

ADO mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai penanda taksi online adalah stiker yang dikeluarkan oleh Kepolisian kepada taksi online yang telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“Hal ini kami usulkan untuk menghindari penyalahgunaan stiker oleh pihak – pihak yang tidak berkepentingan,” ujar Wiwit. (Antara)

10.000 Ton Daging Sapi Asal Brazil Bakal Masuk ke Indonesia

Suara.com – PT Berdikari (Persero) akan mengimpor sebanyak 10 ribu ton daging sapi asal Brazil yang rencananya akan mulai masuk ke Indonesia pada September hingga akhir tahun 2019 melalui kerja sama dengan asosiasi dan distributor.

Direktur Utama Berdikari Eko Taufik Wibowo menjelaskan, kuota impor daging sapi itu ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau lancar, September sudah mulai masuk. Kalau kuota 10 ribu ton, mungkin tiga bulan hingga akhir tahun. Kami siap,” kata Eko, Rabu (14/8/2019).

Eko menuturkan, sama halnya dengan penugasan impor daging kerbau tahun lalu, ada tiga BUMN yang ditunjuk yakni PT Berdikari, Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Ada pun saat ini, BUMN peternakan dan pangan itu mengaku masih menunggu surat penugasan impor daging sapi asal Brazil tersebut.

Lebih lanjut, Eko menilai impor daging sapi itu kemungkinan dilakukan sebagai upaya untuk meredam isu kekalahan Indonesia atas gugatan yang diajukan pemerintah Brazil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena tidak membuka keran impor ayam.

“Mungkin impor ini jadi penyeimbang. Mungkin daging sapi Brazil akan masuk ke kita untuk meredam isu kalahnya kita di WTO karena tidak mengizinkan masuknya ayam mereka,” katanya.

Di sisi lain, Berdikari juga telah mendapatkan izin Kementerian Pertanian untuk melakukan impor 30 ribu ekor sapi bakalan yang rencananya akan selesai pada akhir 2019. Hingga saat ini perusahaan telah melakukan impor 9 ribu ekor sapi bakalan dari Australia.

Bisnis sapi PT Berdikari (Persero) ditopang dengan pola kemitraan dengan peternak rakyat, yang sudah berjalan di Lebak dan Bojonegoro, dengan populasi sekitar 620 ekor.

Selain bisnis sapi, BUMN itu juga terus mengembangkan bisnis peternakan ayam terintegrasi. Perusahaan pelat merah itu saat ini memiliki dua “farm” ayam indukan atau GPS (grand parent stock) yang berlokasi di Tasikmalaya dengan populasi sekitar 54 ribu ekor GPS dan Pasuruan dengan populasi sekitar 36 ribu GPS. Rata-rata produksi farm GPS per bulan adalah sekitar 120 ribu ekor DOC Parent Stock (PS).

Berdikari juga memiliki dua farm Parent Stock (PS) yang terletak di Sukabumi dan Medan dengan populasi masing-masing farm sekitar 25 ribu ekor.

Tahun ini perusahaan juga telah memproduksi DOC Final Stock di Farm Sukabumi. Berdikari juga berencana untuk menambah farm PS yang berlokasi di Ciamis dengan rencana kapasitas populasi sekitar 70 ribu ekor. Dari ketiga farm PS tersebut target produksi FS per bulan ini diperkirakan mencapai sekitar 320 ribu ekor. (Antara)

Dukung Perkembangan UMKM Retail, Giladiskon Luncurkan Fitur Baru

Suara.com – Giladiskon, platform bagi konsumen di Indonesia untuk mencari penawaran terbaik, meluncurkan fitur baru pada platformnya, “Open Registration”. Giladiskon merupakan startup yang menyajikan diskon dan voucher promo dari berbagai macam brand untuk kuliner, fashion, dan lifestyle.

Fitur terbaru ini dibuat untuk mempermudah pengguna, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) retail dalam menjangkau konsumen yang lebih luas dan beragam untuk datang ke toko secara langsung.

“Kami hadir untuk memberikan akses yang lebih mudah dan luas bagi seluruh pelaku bisnis retail, baik yang bergerak di industri F&B, fashion, dan lifestyle, seperti karaoke, salon serta tempat bermain anak, agar terhubung dengan konsumen yang lebih luas,” kata CEO & Co-Founder Giladiskon, Fandy Santoso, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Melalui fitur Open Registration ini, lanjut Fandy, pihaknya ingin mulai merangkul UMKM retail seperti restoran kecil, salon dekat rumah dan sebagainya, agar memudahkan UMKM retail menarik konsumen ke toko dan memberikan promo yang menarik.

“Tidak seperti platform sejenis lainnya, Giladiskon tidak menetapkan komisi dan minimum promo atau diskon yang harus diberikan kepada konsumen. Kami percaya bahwa setiap bisnis memiliki perhitungan anggarannya masing-masing, sehingga tidak bisa distandardisasi,” lanjut Fandy.

“Oleh karena itu, kami memberikan kebebasan kepada brand partner untuk menentukan diskon atau promo yang akan diberikan kepada member premium kami, tanpa dipungut biaya apapun,” tambahnya.

Open Registration memungkinkan brand partner memiliki dashboard sendiri untuk mempublikasikan promo atau diskon secara langsung kepada 1,5 juta komunitas GilaDiskon. Selain itu, fitur terbaru ini memungkinkan brand partner untuk melakukan eksperimen untuk menemukan strategi promo yang tepat bagi produk tersebut.

Sementara itu, Fritz Widjaja, CEO & Co-Founder Kulo Group, yang merupakan salah satu brand partner GilaDiskon mengatakan, selama bekerja sama dengan Giladiskon, Kulo Group mendapatkan engagement yang cukup baik melalui kolaborasi yang dilakukan, yang mana promosi yang sedang berjalan tersampaikan dengan baik kepada pelanggan melalui platform Giladiskon.

“Demikian juga dari segi digital presence. Akun media sosial resmi kami menerima peningkatan kunjungan akun yang melonjak tajam dan diikuti oleh lebih banyak orang ketika bekerja sama dengan Giladiskon. Kulo Group akan terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya dan memberikan promo menarik lainnya,” ungkapnya.

Giladiskon dengan fitur keanggotaan premium yang disebut GD+, merupakan platform bagi konsumen di Indonesia untuk mendapatkan akses tak terbatas kepada ratusan voucher diskon atau promo, sehingga anggota tidak perlu membeli voucher secara satu-persatu seperti pada platform sejenisnya.

Dengan menjadi member GD+, cukup dengan biaya keanggotaan sebesar Rp 100.000 setahun, member premium bisa menggunakan semua voucher yang terlihat di aplikasi atau website sepuasnya.

Fitur keanggotaan ini memiliki kebijakan refund yang dapat digunakan oleh member premium apabila total yang dihemat tidak mencapai Rp 100.000 dengan menggunakan voucher diskon atau promo yang tersedia dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah menjadi member.

Selain itu, ada referral program yang juga bisa dimanfaatkan oleh member sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Cukup dengan memberikan User ID member kepada teman, kerabat atau keluarga, maka member akan menerima Rp 50.000 dari setiap orang yang menggunakan User ID. Nominal ini dapat dicairkan ke rekening dan calon member akan mendapatkan potongan biaya keanggotaan sebesar Rp 25.000.

Era Digital, Ralali Persiapkan UMKM Agar Bisa Go Online

Suara.com – Hari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Agustus, selalu dirayakan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan tujuan membesarkan semangat ekonomi kerakyatan.

Pada tahun 2017 melalui Kementerian Koperasi & UKM RI serta Kementerian Komunikasi & Informatika RI, program “UMKM Go Online” diusung guna memfasilitasi UMKM siap bersaing di skala nasional bahkan global.

Kilas balik mengenai data pertumbuhan pelaku UMKM di tanah air, pada tahun 2014 tercatat hanya sebanyak 1,56% masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha kecil dan menengah.

Angka ini naik menjadi 3,1% di tahun 2017 dan mencapai 4% di akhir tahun 2018. Sementara untuk tahun 2019, pemerintah melalui kementerian menargetkan angka ini bisa tumbuh 1% sehingga sebanyak 5% dari total 269 juta penduduk Indonesia merupakan pelaku UMKM.

Merujuk data Kementerian Koperasi & UKM RI tahun 2018, UMKM Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60,34%. Demi meningkatkan peran ekonomi kerakyatan, pemerintah menargetkan sumbangsih UMKM terhadap PDB menyentuh angka 65% atau sekitar Rp 2.394,5 triliun di tahun 2019 ini.

Sejalan dengan misi pemerintah dalam pengembangan UMKM, platform B2B marketplace Ralali.com saat ini telah mampu menaungi lebih dari 600 ribu UMKM dengan target pemberdayaan 1 juta UMKM dalam 4 bulanan ke depan.

Chief Operations Officer (COO) Ralali.com, Alexander Lukman menuturkan, guna mencapai misinya, Ralali.com telah menyediakan berbagai akses dan konektivitas yang
relevan bagi para pelaku usaha.

Pelaku UMKM Indonesia memiliki semangat dan antusiasme yang tinggi untuk berkembang, hal ini dibuktikan dengan terus bertambahnya pelaku UMKM yang bertransaksi dan memenuhi kebutuhan usahanya melalui platform digital.

Ralali.com menyikapi hal ini dengan memfasilitasi UMKM di Indonesia dengan menghadirkan infrastruktur teknologi secara holistik bagi pelaku UMKM.

“Kami sediakan sepenuhnya mulai dari kebutuhan barang dan jasa, pembayaran, pendanaan dan pembiayaan, logistik pengiriman, hingga berinteraksi dan bertransaksi di dalam satu platform,” ujarnya.

Ralali.com telah berinovasi dengan menyediakan suplai kebutuhan, layanan logistik hingga akses pendanaan. Inovasi tersebut dibantu dengan hadirnya platform digital BIG Agent yang berperan membantu pelaku UMKM terhubung dengan berbagai solusi kebutuhan usaha yang sangat kompleks.

Kendala pelaku UMKM dapat tersingkap dengan tepat dan efektif melalui kinerja BIG Agent, yang memberikan layanan survei pasar, promosi dan penjualan bagi pelaku UMKM.

Inovasi ini menunjukan Ralali.com telah mempelajari dan siap memenuhi kebutuhan UMKM Indonesia dengan mengkurasi segala solusi dalam satu infrastruktur teknologinya.

Kendati pelaku usaha kecil menengah yang menggunakan platform online saat ini masih terbatas yakni kurang dari 8 persen, Alex menilai tren untuk UMKM Go Online tetap akan berpeluang untuk tumbuh meningkat.

Pasalnya, hal ini sejalan dengan pertumbuhan masyarakat pengguna internet di Indonesia yang sudah mencapai 56,4 persen.

“Kami Ralali.com saat ini telah berinovasi melalui berbagai cara diantaranya platform bernama BIG Agent, yang mewadahi tenaga kerja lepas on-demand untuk mengerjakan KYC (profiling buyers), promosi produk yang relevan, serta edukasi digital kepada pelaku usaha terkait bisnis agar tercapai misi UMKM Go Online,” ujar Alex.

“Saat ini telah terdaftar 300.000 Sobat Agent (sebutan pengguna BIG Agent) dari 25 kota se-Indonesia mulai dari Jakarta, Sumatera, Jawa dan Kalimantan dan masih akan terus berkembang jumlahnya secara masif. Jelas, makin banyak penduduk Indonesia yang melek digital, ini saatnya untuk mengajak UMKM Go Online,” papar Alex.

Kondisi penetrasi pengguna internet mengindikasikan peluang besar UMKM untuk merambah ke ranah digital terus bertumbuh ke depannya, meskipun kenaikan prosentase UMKM menggunakan platform online terbilang rendah, Ralali.com dengan inovasi teknologi yang diciptakan mampu mendorong perilaku UMKM secara signifikan menuju digital market.

Belum lagi, imbuh Alex, faktanya saat ini investor global dan regional memandang Indonesia sebagai negara paling atraktif yang patut dijadikan tujuan investasi di ASEAN. Hal ini diukur dari pertumbuhan sektor B2B di Amerika Serikat dan China yang berada di posisi dua kali lipat dari sektor B2C. Sedangkan di India, porsi B2B diperkirakan mencapai 6 kali lipat dari B2C.

“Melihat tren pertumbuhan industri bisnis B2B dunia, kami yakin potensi pasar B2B online di Indonesia sangat prospektif. Dengan menjadi B2B marketplace satu-satunya di Indonesia yang mampu memproses jutaan transaksi setiap bulannya, Ralali.com memiliki tanggung jawab dalam mengedukasi pasar UMKM guna memenuhi kebutuhan aktivitas usaha dagang mereka,” papar Alex.

Di lain sisi, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi sebanyak 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global di periode 2009–2013.

“Untuk itu, peta pertumbuhan UMKM di Indonesia memang harus didorong dari berbagai pihak seperti program pemerintah, financing partners, logistik, brand partners dan pihak-pihak lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan utamanya yakni pengenalan dan trust pelaku UMKM terhadap platform digital market,” katanya.

Head of Transformation Ralali.com, Raditya Danu Wardhana menjelaskan, BIG Agent berperan besar terhadap seluruh kemudahan yang ditawarkan pihaknya kepada pelaku UMKM.

“Sebanyak 300 ribu Sobat Agent yang tergabung dalam platform kami bertugas menghimpun data dan informasi dari para UMKM di berbagai daerah dari 25 kota di seluruh Indonesia. Sehingga mereka pelaku UMKM atau kami sebut Sahabat Ralali.com ini butuh bahan baku apa saja, kami siap sediakan. Sebab Ralali.com telah mengelola lebih dari 300.000 produk dari merek besar semacam UFS, CocaCola, PaperOne, Asus, Siam Cement Group, P&G hingga Unilever,” kata Danu.

Danu juga menjelaskan bahwa Ralali.com siap membantu para UMKM dari segi pendanaan. Mengingat, platform B2B marketplace ini sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech terkemuka.

“Jika pelaku usaha kesulitan dalam urusan permodalan, Ralali.com hadir menawarkan akses financing dengan fintech partners guna mendorong kemajuan usaha,” ungkapnya.

Sejalan dengan misi pemberdayaan satu juta UMKM di tahun ini, Ralali.com turut membesut beragam kegiatan pembekalan secara online dan offline pendukung lainnya melalui ekspansi ke puluhan kota se-Indonesia.

Tujuannya tidak lain untuk menjangkau berbagai pelaku UMKM, termasuk kolaborasi dengan pemerintahan antara lain menyukseskan program e-Smart IKM bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan beragam workshop UMKM melek digital bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Untuk diketahui pula, program pemberdayaan UMKM telah dilakukan Ralali.com sejak 2016 dengan menjangkau berbagai daerah mulai dari Pulau Jawa, Bali hingga Sumatera.

Tujuan program ini tak lain adalah untuk memantik pemahaman lebih mendalam mengenai strategi bisnis secara digital dalam berbagai lini, yang sejalan dengan tema semangat pemerintah menuju UMKM Go Online di 2019.

Jual Ayam, BUMN Peternakan Ini Raih Laba Bersih Rp 25 Miliar

Suara.com – PT Berdikari (Persero) yang merupakan BUMN peternakan ini mencatatkan laba bersih pada semester I 2019 sebesar Rp 25 miliar. Capaian itu naik 82 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 15 miliar.

Direktur Utama Berdikari, Eko Taufik mengatakan, laba bersih tersebut terdorong dari pendapatan usaha sebesar Rp 100 miliar. Pendapatan ini didorong dari bisnis ayam dan sapi.

“Semester 1 bisnis ayam jadi tulang punggung. Peternakan sapi merubah bisnis model dengan managemen sebelumnya,” kata Eko di Sinergy Lounge, Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Eko menuturkan, saat ini perseroan memiliki dua peternakan ayam indukan atau GPS (grand parent stock) yang berlokasi di Tasikmalaya dengan populasi sekitar 54 ribu ekor GPS dan Pasuruan dengan populasi sekitar 36 ribu GPS.

Rata-rata produksi farm GPS perbulan adalah sekitar 120 ribu ekor DOC Parent Stock (PS).

Selain itu, tambah Eko, Berdikari juga memiliki dua pertenakan Parent Stock (PS) yang terletak di Sukabumi dan Medan dengan populasi masing-masing farm sekitar 25 ribu ekor.

Berdikari juga berencana untuk menambah farm PS yang berlokasi di Ciamis dengan rencana kapasitas populasi sekitar 70 ribu ekor.

Dari ketiga farm PS tersebut target produksi FS perbulan diperkirakan mencapai sekitar 320 ribu ekor.

“Penambahan farm baru ini kami maksudkan untuk menambah populasi agar laju bisnis perusahaan bisa terus berkembang,” ucap Eko.

4 Kandidat Ini Bersaing Rebut Kursi Ketum BPP Hipmi

Suara.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) saat ini tengah melakukan seleksi untuk memilih Ketua Umum BPP (Badan Pengurus Pusat) Hipmi masa bakti 2019-2022.

Dari Hasil verifikasi, Tim Steering Committee (SC) Hipmi telah menetapkan empat calon yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Ketua Umum BPP Hipmi.

Keempat calon itu diantaranya, Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP Hipmi), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi), Akbar Buchari (Mantan Ketum BPD Hipmi Sumut yang kini menjadi pengurus BPP Hipmi), dan Mardani H Maming (Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi dan mantan Bupati Tanah Bumbu).

Untuk memperoleh kursi nomor satu di Hipmi yang akan diumumkan di puncak Munas Hipmi XVI tanggal 15 September 2019 mendatang, ke empat calon tersebut akan diseleksi secara ketat dan diwajibkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan antara lain kuliah umum dan debat terbuka untuk menjabarkan visi misi, ide-ide, gagasan dan konsep-konsep dalam membangun Hipmi selama 3 tahun ke depan.

Adapun jumlah kegiatan yang harus dijalankan hingga Munas adalah 8 Kuliah Umum di 8 provinsi dan 3 Debat Terbuka I yakni tanggal 20 Juli lalu di Batam, Kepri. Debat II tanggal 21 Agustus 2019 di Bali dan 7 September 2019 di Jakarta.

“Dalam rangkaian kegiatan yang telah dijalani ke empat bakal calon Ketua Umum BPP Hipmi tersebut, kami akui semuanya memiliki konsep dan gagasan yang sangat baik untuk memajukan organisasi profesi pengusaha muda ini menjadi profesional. Namun kursi pimpinan hanya satu, dan siapapun nanti yang akan terpilih harapannya dapat membawa Hipmi menjadi lebih baik lagi,” kata Ketua Pengarah Munas XVI Hipmi Anggawira.

Untuk diketahui, Hipmi didirikan pada tanggal 10 Juni 1972. Pendirian organisasi ini dilandasi semangat untuk menumbuhkan wirausaha di kalangan pemuda, karena pada saat itu tidak banyak kaum muda yang bercita–cita menjadi pengusaha.

Para pendiri rata-rata merupakan pengusaha pemula yang terdiri dari Drs. Abdul Latief, Ir. Siswono Yudo Husodo, Teuku Sjahrul, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, Irawan Djajaatmadja, SH , Hari Sjamsudin Mangaan, Pontjo Sutowo, dan Ir. Mahdi Diah.

Sejak awal didirikannya Hipmi terus berusaha menjawab tantangan perubahan, artinya organisasi harus compatible terhadap situasi pada masanya.

Pergantian situasi pemerintahan juga menuntut Hipmi beradaptasi dengan situasi kepemimpinan nasional, tentu setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya, namun sebagai organisasi yang baik Hipmi wajib untuk menjadi organisasi yang relevan menjawab tantangan perubahan jaman.

“Hipmi telah melahirkan banyak pemimpin diberbagai bidang bukan hanya di dunia usaha, kepemimpinan di level daerah hingga nasional eksekutif dan legislatif saat ini telah banyak diisi oleh kader-kader Hipmi,” tutur Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia yang akan segera meletakkan jabatannya di tahun ini.

“Namun yang lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan Hipmi kedepan untuk terus berkontribusi menciptakan pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan sesuai pasal 33 UUD 1945, menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di dunia,” Bahlil menambahkan.

Diakui oleh berbagai kalangan, ditangan Bahlil, Hipmi memiliki peran yang lebih dalam mendorong semangat wirausaha kaum muda Indonesia dan menjadi partner strategis bagi pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi.

Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 754.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (14/8/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 754.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 1.000 dibandingkan dengan harga jual Selasa (13/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 682.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 1.000 dibandingkan dengan harga buyback Selasa kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 401.500.

– emas 2 gram Rp 1.457.000.

– emas 3 gram Rp 2.164.000.

– emas 5 gram Rp 3.590.000.

– emas 10 gram Rp 7.115.000.

– emas 25 gram Rp 17.680.000.

– emas 50 gram Rp 35.285.000.

– emas 100 gram Rp 70.500.000.

– emas 250 gram Rp 176.000.000.

– emas 500 gram Rp 351.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 703.600.000.

Bank Mandiri Akan Bangkrut dan Diambil China Hoaks

Suara.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membantah isu yang beredar bahwa perseroan akan mengalami kebangkrutan. Selain itu, bank pelat merah ini juga membantah perseroan terkena serangan siber.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas mengungkapkan, saat ini juga tak ada investor China yang akan mengambil alih operasional perseroan.

“Pesan gelap di media sosial dan aplikasi percakapan Whatsapp yang menginformasikan bahwa Bank Mandiri mengalami kerugian, akan segera bangkrut dan akan diambil China adalah tidak benar,” kata Rohan Hafas dalam keterangannya, Rabu (14/8/2019).

“Tindakan penyebaran isu itu merupakan upaya pendiskreditan dengan tujuan merusak kepercayaan masyarakat, baik kepada Bank Mandiri, perekonomian Indonesia serta pemerintah RI,” Rohan menambahkan.

Bank Mandiri merupakan bank milik pemerintah terbesar di Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.

“Dengan kondisi ini, tidak mungkin segala kejadian tidak dimonitor dan diawasi oleh kedua institusi tersebut,” ucap Rohan.

Rohan mengemukakan, bahwa Bank Mandiri akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku penyebaran isu tersebut.

“Kami melihat, informasi yang disebarkan melalui kanal media sosial tersebut seperti diskenariokan oleh pihak tertentu yang memiliki itikad tidak baik untuk mengganggu perekonomian dan pemerintah,” jelas Rohan.

Bank Mandiri pun mengimbau masyarakat untuk tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks karena dapat melanggar UU ITE.

Perang Dagang Mereda, Trump Tunda Kenaikan Tarif Produk Impor China

Suara.com – Perang Dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China kembali mereda setelah Presiden AS Donald Trump menunda pemberlakuan tarif 300 miliar dolar AS atas produk impor China.

Seperti dilansir CNNMoney, penundaan hingga 15 Desember 2019 ini berlaku pada barang-barang konsumen buatan China termasuk ponsel, mainan dan konsol video game.

Donald Trump berdalih, penundaan ini untuk meredam kekecewaaan warganya saat masuk musim liburan.

Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. [Shutterstock]Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. [Shutterstock]

“Apa yang kami lakukan adalah menundanya karena tidak akan relevan di musim belanja Natal,” kata Donald Trump.

Penundaan ini juga telah dilaporkan oleh negosiator AS Robert Lighthizer, dan Menteri Keuangan Steven Munchin kepada negosiator China Liu He lewat sambungan telepon.

Untuk diketahui, tahun lalu Donald Trump memberlakukan tarif sekitar 250 miliar dolar AS pada barang-barang buatan China.  Ia mengatakan awal bulan ini, bahwa dia akan berikan tarif 10 persen tambahan pada produk buatan China senilai 300 miliar AS mulai September 2019. Ancaman tarif ini menjadi pemicu kenaikan biaya yang akan diteruskan kepada konsumen.

Beberapa barang yang dipukul dengan tarif 10 persen pada 1 September adalah beberapa item makanan, mulai kacang tanah hingga keju dan daging. Beberapa produk lainnya meliputi sarung tangan, syal, dan sepatu bot ski. Sedangkan yang masih menggunakan kebijakan sebelumnya adalah bola kaki, sepatu es, dan buku.

Sementara itu, lebih dari setengah impor alas kaki atau sepatu dari China tetap masuk dalam daftar September 2019, sementara sisanya akan dikenai tarif pada 15 Desember, demikian menurut Distributor Alas Kaki dan Pengecer Amerika.

Dan sebagian besar produk teknologi konsumen, termasuk smartphone, laptop dan tablet, masuk ke daftar Desember 2019, sedangkan produk bernilai sekitar 52 miliar AS akan dikenai pajak mulai September. Beberapa barangnya antara lain termasuk speaker pintar, printer, dan TV.

Puso, Petani Tegal Ajukan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi

Suara.com – Para petani di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bernapas lega. Meski lahan sawahnya mengalami puso alias gagal panen, mereka tidak rugi karena terproteksi asuransi pertanian.

Sedikitnya 250 hektare lahan pertanian di Tegal mengalami puso, akibat kekeringan. Puluhan petani kini mengajukan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

“Kami sekarang sedang memproses sekitar pengajuan klaim asuransi dari petani. Jumlahnya antara sekitar 70 orang, dan kemungkinan bisa bertambah,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Khofifah, Jateng, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya, asuransi petani sudah ada sejak 2017, dengan total anggota sekitar 15 ribu orang. Pada 2018, lanjut Khofifah, jumlah klaim asuransi petani mencapai Rp 900 juta.

“Asuransi sangat disarankan kepada petani untuk mengantisipasi kalau terjadi gagal panen. Mereka bisa mengambil haknya sekitar Rp 6 juta rupiah sekali musim,” ujarnya.

Adapun persyaratan pengajuan premi asuransi adalah Rp 36 ribu per tiga bulan, yang diajukan oleh petani lewat petugas penyuluh pertanian (PPL). Adapun klaimnya tetap melalui dinas pertanian untuk dinyatakan gagal panen atau tidak.

“Asuransi ini sangat meringankan petani. Kategori puso bisa dampak kekeringan, hama atau terkena banjir,” paparnya.

Saat ditanya soal hasil panen pada musim tanam kali ini, Khofifah menegaskan, posisi cadangan pangan masih aman.

“Bahkan surplus 72.800 ton. Kami juga memiliki cadangan pangan daerah 15 ton, sementara di Bulog ada 100 ton. Secara umum, dampak kekeringan, posisi hasil panen masih surplus meski ada beberapa lahan yang puso,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edhy mengungkapkan harapannya, agar bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pembayaran klaim asuransi dapat meningkatkan semangat untuk bertani.

“Kepada kelompok tani yang mendapatkan bantuan ini, kami harap dapat dipergunakan semestinya. Dengan pembayaran klaim asuransi, nanti petani bisa langsung menanam kembali dan alsintan harus dijaga dengan baik dan dirawat selepas pemakaian,” ujarnya.

Terkait realisasi AUTP tahun ini, hingga Juli, terdapat 375.278,28 hektare yang sudah terlindungi program tersebut, dari target 2019 seluas 1 juta hektare.

Sepanjang 2018, realisasi lahan yang ikut dalam program AUTP seluas 806.199,64 hektare dari target 1 juta hektare, dimana terdapat 12.194,29 hektare yang diklaim  gagal panen.

“Gagal panen tersebut terjadi karena kekeringan, banjir, dan gangguan penyakit,” pungkas Sarwo.

Perang Dagang Mereda, Rupiah Bisa Bangkit Terhadap Dolar AS

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi rupiah bakal berbalik menguat terhadap dolar AS.

Menurut pengamatannya, penguatan rupiah ini terdampak dari meredanya perang dagan. Ia menyebut, penundaan kenaikan bea masuk barang Tiongkok oleh AS hingga 15 Desember 2019 memberikan sentimen positif ke aset-aset berisiko seperti indeks saham global.

Selain itu, tambahnya, rilisan data indeks harga konsumen inti AS bulan Juli yang lebih bagus dari perkiraan memberikan persepsi ekonomi AS tidak terganggu oleh perang dagang.

“Rupiah mungkin bisa ikut menguat hari ini terhadap dolar AS. Potensi kisaran di Rp 14.180 – Rp 14.300,” kata Ariston di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Selasa (12/8/2019) pekan lalu berada di level Rp 14.235 per dolar AS. Level itu menguat dibandingkan Senin sebelumnya di level Rp 14.250 per dolar AS.

Sementara, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Selasa berada di level Rp 14.283 per dolar AS. Posisi itu melemah dibandingkan pada Senin sebelumnya yang di level Rp 14.220 per dolar AS.

Sri Mulyani: Pelemahan Yuan Pengaruhi Indonesia, Investasi Bisa Jadi Solusi

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pelemahan mata uang China, yuan, akan memengaruhi perekonomian Indonesia dan pihaknya menilai bahwa peningkatan investasi bisa menjadi salah satu kebijakan terbaik untuk merespon perkembangan tersebut.

“Pertama, transmisi dari pengaruh global ini suka atau tidak suka pasti akan terasa. Entah dalam bentuk nilai tukar rupiah kita akan terpengaruh, indeks harga saham kita, bonds yield kita, SBSN kita. Itu semuanya akan terpengaruh,” kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Sebelumnya diwartakan bahwa sejak pekan lalu nilai tukar yuan terhadap dolar AS telah melemah. Per Selasa, nilai tukar menyentuh angka 7 yuan per dolar AS.

Pemerintah AS menuding bahwa China sengaja melemahkan nilai tukar mata uangnya untuk menyiasati perang dagang dengan negeri Paman Sam. Tudingan itu terus ditepis oleh China.

Akibat pelemahan yuan, beberapa mata uang dunia, termasuk rupiah juga melemah. Tetapi ada pula kekhawatiran bahwa pelemahan yuan akan membuat arus impor produk China ke Indonesia lebih besar, karena harganya yang menjadi lebih murah.

Sri Mulyani sendiri mengatakan faktor fundamental perekonomian Indonesia untuk dapat bertahan dan tumbuh di atas 5 persen harus dipacu dari investasi. Sri Mulyani menjelaskan investasi yang dapat memberikan modal masuk capital inflow menjadi tugas besar pemerintah.

“Kemudian bagaimana kita tetap memperbaiki daya kompetisi kita. Supaya kemudian kita tidak terlalu mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan,” jelas Menkeu.

Adapun rapat yang dihadiri Sri Mulyani itu juga diikuti oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Rapat tertutup dengan Presiden Jokowi itu berlangsung sekitar dua jam.

Jarak Antar KRL Rute Cikarang Bakal Diperpendek 30 Menit Sekali

Suara.com – Kementerian Perhubungan bakal memperpendek jarak antarkereta atau headway relasi kereta rel listrik  Cikarang. Rencananya, headway relasi tersebut akan diperpendek selama 30 menit sekali.

Direktut Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri menjelaskan, salah satu cara untuk memperpendek headway yaitu dengan menambah rangkaian.

Nantinya, pihak operator KRL PT KCI akan menambah rangkaian kereta relasi tersebut.

“Nanti kami tambah. Headway kan sekarang sejam, kalau kita tambah mungkin hanya setengah jam. Karena jarak kan hanya 16,7 kilometer,” kata Zulfikri saat ditemui di Stasiun Metland Telaga Murni, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/8/2019).

Menurut Zulfikri, tambahan rangkaian kereta tersebut dari KCI akan berjumlah 15 kereta. Dia menjelaskan, akan ada 15 rangkaian kereta yang akan beroperasi di relasi tersebut.

“Nah untuk antisipasi awal nanti KCI akan menambah armadanya. Yang dari Bekasi nanti akan diperpanjang sampai ke Cikarang untuk menambah kapasitas ini. Itu akan ada tambah 15 kereta baru,” tutur dia.

Zulfikri menargetkan, perpendekan headway relasi tersebut akan dilakukan pada jelang akhir tahun ini.

“Kita harapkan Oktober – November akan ada tambahan baru. 15 kereta antara Cikarang-Bekasi, nanti sifatnya seperti itu. Tapi sekarang kan Stasiun Cikarang jalur baru yang kita bangun masih belum bisa masuk (KRL-nya),” kata dia.

Menhub Minta Swasta Bisa Ikut Berperan Bangun Stasiun Kereta Api

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta ikut membantu pemerintah membangun infrastruktur transportasi massal. Salah satunya yaitu prasarana stasiun kereta api.

Budi Karya memberikan contoh pembangunan Stasiun Metland Telaga Murni dari hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

“Harapannya ya swasta tidak terbatas pada membangun stasiun, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dikolaborasikan,” kata dia saat ditemui di Stasiun Metland Telaga Murni, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Selasa (13/8/2019).

Menurut Budi Karya, keterlibatan swasta ini sangat membantu pemerintah yang memunyai rintangan keterbatasan dana untuk pembangunan prasarana kereta api tersebut.

“Pemerintah mengundang para swasta untuk bersama-sama ikut berperan dalam membangun fasilitas-fasilitas transportasi ini karena enggak mungkin pemerintah menyediakan sendiri ini dibutuhkan,” tutur dia.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini mengungkapkan, nantinya terdapat pembangunan stasiun kereta api yang mana swasta terlibat yaitu di daerah Maja, Tangerang.

“Kita akan ada di sekitar Maja. Jadi maja itu akan bangun tetapi juga di stasiun-stasiun lama kita juga kerja sama dengan swasta untuk membangun TOD-TOD,” kata dia.

Sebagai informasi, pembangunan Stasiun Telaga Murni merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan PT Fajarputera Dinasti pada tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembangunan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Pembangunan tersebut merupakan bentuk kerjasama yang baik dimana Pemerintah Kabupaten Bekasi melibatkan peran swasta, dalam hal ini pengembang kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Bekasi dalam rangka membangun prasarana perkeretaapian.

Lokasi Stasiun Telaga Murni ini terletak di antara lintas Jakarta-Cikampek tepatnya antara Stasiun Cibitung dan Stasiun Cikarang di Desa Telaga Murni.

Luas tanah Stasiun Telaga Murni adalah 2,051 m2 dan luas bangunan 2,630 m2. Stasiun ini memiliki fasilitas peron 260 meter untuk melayani 12 (dua belas) rangkaian kereta.

Stasiun ini dibangun sesuai spesifikasi teknis sehingga memenuhi standar pelayanan minimum stasiun perkotaan, berupa fasilitas seperti ticketing gate, Closed Circuit Television (CCTV), serta petunjuk informasi kereta dan petunjuk jalur bagi penumpang.

Stasiun KA Telaga Murni ini telah dilakukan uji coba pengoprasian sejak tanggal 18 Mei 2019 hingga hari ini. 

Dari hasil uji coba tersebut telah dilakukan evaluasi secara keseluruhan hingga hari ini Stasiun Telaga Murni dinyatakan laik operasi dan siap diresmikan oleh Menteri Perhubungan.