Duh, Kemenhub Dapat Laporan 4 Drone Dimainkan Sampai Kawasan Bandara

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku menerima laporan pesawat tanpa awak atau drone yang membahayakan penerbangan komersil. Terdapat empat laporan drone yang beroperasi hingga Bandara.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub, Sugihardjo menuturkan, laporan tersebut diterima dari operator ruang udara AirNav Indonesia.

“Kalau kasus di Indonesia, dari laporan 2018 Airnav ada pelanggaran pengoperasian drone sampai bandara. Dua di Halim, satu di Balikpapan, satu di Depati Amir Pangkal Pinang,” katanya saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Menurut Sugihardjo, pengoperasian drone di dekat bandara sangat membahayakan. Karena, bisa mengganggu pengoperasian penerbangan komersil.

“Iya, kalau sudah masuk ke wilayah bandara berarti mengganggu penerbangan, ini harus diingatkan agar tak terjadi,” tutur dia.

Maka dari itu, kedepannya Sugihardjo bakal meminta pilot drone memiliki izin terlebih dahulu untuk mengoperasikan pesawat tanpa awak itu.

Namun, sebelum itu, pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan untuk memberikan usulan dalam aturan drone tersebut.

“Ya harus (izin), tentu kita lihat karegorinya kan drone banyak, dari harga maenan Rp 100 ribu sampe puluhan juta,” pungkas dia.

Diduga Lakukan Persaingan Tak Sehat, KPPU Bakal Periksa Grab dan PT TPI

Suara.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal menjadwalkan persidangan dugaan praktek bisnis tak sehat yang diduga dilakukan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) selaku mitra.

KPPU mengungkapkan adanya dugaan kuat terkait perlakuan diskriminatif Grab yang mengistimewakan mitra pengemudi dari TPI dibandingkan mitra individual.

“TPI akan masuk ke persidangan, akan disidang dalam waktu dekat. TPI itu yang menaungi beberapa driver di mana Grab drivernya ada yang di TPI dan ada mandiri, ini untuk roda empat. Grab melakukan diskriminasi terhadap driver mandiri dan ini termasuk kepada pelanggaran perusahaan tidak sehat. Para driver di TPI itu mendapat prioritas jadi tidak sehat dengan driver yang mandiri,” kata Anggota Komisioner KPPU, Guntur Saragih dalam keterangannya, Rabu (17/7/2019).

Dia mengaku, KPPU sudah menjadwalkan sidang perkara usaha persaingan tidak sehat terhadap Grab dan TPI. Sebab, lanjut Guntur, keduanya diduga melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grab car).

Dia menjelaskan Majelis Komisi nantinya yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. Jika dinyatakan bersalah, dendanya maksimal Rp 25 miliar.

“Langkah KPPU akan menyidang dan memanggil semua pihak. Selain itu menjadi kewenangan majelis yang menyidangkan. Apakah memutuskan bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran dendanya. Kalau memang itu bersalah, maksimum Rp 25 miliar,” ucapnya.

Dikatakannya, rapat komisi sudah memutuskan perkara tersebut masuk dalam persidangan.

“Untuk order ada prioritas untuk TPI seharusnyakan persaingan yang sehat untuk driver di TPI dan mandiri mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan konsumen,” tambahnya.

Selain itu, kata Guntur, KPPU juga sedang meneliti OVO, aplikasi yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online karena adanya indikasi memberikan fasilitas beberapa tempat parkir di sejumlah mal sehingga diduga melakukan monopoli parkir.

“Belum ditentukan siapa pelapornya. Namun jika ada indikasi beberapa tempat parkir dan pelaku usaha memberikan prioritas konsumennya hanya menggunakan OVO saja, maka ini melanggar,” pungkasnya.

Kemnaker Tingkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan Vokasi

Suara.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Promosi tenaga kerja terampil pun dilakukan melalui berbagai forum internasional dan kemitraan global.

Hal ini bertujuan untuk mendukung tahap kedua prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan SDM. 

Dalam pertemuan Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan ke-7 Indonesia-Swiss (the Seventh Meeting of Indonesia-Switzerland Joint Economic and Trade Commission (JETC VII), di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Muliaman Darmansyah Hadad, berharap pemerintah Swiss dapat mendukung program pelatihan vokasi di BLK-BLK di bawah Pembinaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Senada dengan Muliaman, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama yang telah dan akan terjalin dengan pemerintah Swiss. Saat ini, terdapat 21 BLK milik Kemnaker dan 284 BLK di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

“BLK Kemnaker siap mendukung pelaku bisnis dan investor di Indonesia melalui pelatihan vokasi untuk mencetak lulusan-lulusan BLK, agar siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini,” kata Putri.

Pada 18 Juni 2019, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri dan Federal Councillor, Departmen Federal Urusan Ekonomi, Pendidikan dan Penelitian Konfederasi Swiss Guy Parmelin menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Konfederasi Swiss dengan Kemnaker tentang kerja sama ketenagakerjaan.

“MoU yang telah disepakati tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman sistem ketenagakerjaan kedua negara, mempromosikan pekerjaan layak, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi masing-masing negara,” kata Putri.

Ia menambahkan, kerja sama ini mencakup 3 bidang. Pertama, kebijakan pasar kerja. pengembangan keterampilan dan skills recognition sebagai respons terhadap digitalisasi dan industri 4.0.

Kedua, capacity building di bidang penelitian ketenagakerjaan terkait future of work.  Ketiga, sharing best practices terkait penerapan sosial dialog sebagai respons terhadap digitalisasi dan industri 4.0.

“MOU ini diharapkan dapat mempercepat proses pengakuan kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja Eropa,” kata Putri. 

Punya Gaji Rp 3,3 Juta di Jakarta, Itu Artinya Masih Miskin

Suara.com – Garis Kemiskinan (GK) di Ibu Kota pada Maret 2019 telah mencapai Rp 637.260 per kapita per bulan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (15/7/2019).

Besaran GK ini terbilang meningkat sebesar 4,85 persen dibandingkan dengan periode September 2018 (Rp 607.778 per kapita per bulan), atau naik sebesar 7,44 persen dibandingkan periode Maret 2018 (Rp 593.108 per kapita per bulan).

“Artinya, di DKI Jakarta, rumah tangga dikatakan miskin kalau pendapatan rumah tangganya di bawah Rp 3.358.360, tentu ini bukan nilai yang kecil,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Senin (15/7/2019) kemarin.

BPS memaparkan bahwa sumbangan terhadap GK sebagian besar masih berasal dari komoditi makanan (Garis Kemiskinan Makanan) yang naik 1 persen dari periode sebelumnya, yakni menjadi 67,46 persen.

Dengan pengeluaran terbesar ada pada beras (22 persen), rokok (16,8 persen), daging ayam (8 persen), telur ayam (6,6 persen), ikan kembung (3,9 persen), daging sapi (3,8 persen), dan mie instan (3,4 persen).

Sementara, sumbangan terhadap GK dari komoditi bukan makanan (Garis Kemiskinan Nonmakanan) yang hanya 32,54 persen, tercatat turun 1 persen dari periode sebelumnya.

Dengan pengeluaran terbesar seperti perumahan (33,2 persen), listrik (21,5 persen), bensin (12 persen), pendidikan (5,1 persen), angkutan (4,4 persen), perlengkapan mandi (3 persen).

Berita ini sebelumnya dimuat Harianjogja.com jaringan Suara.com dengan judul “Bergaji Rp3,3 Juta Masih Dianggap Warga Miskin di Jakarta”

Turun Rp 5.000, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 697.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (17/7/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 697.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 5.000 dibandingkan dengan harga jual Selasa (16/7/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 626.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 4.000 dibandingkan dengan harga buyback Sabtu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 373.000.

– emas 2 gram Rp 1.343.000.

– emas 3 gram Rp 1.993.000.

– emas 5 gram Rp 3.305.000.

– emas 10 gram Rp 6.545.000.

– emas 25 gram Rp 16.380.000.

– emas 50 gram Rp 32.435.000.

– emas 100 gram Rp 64.800.000.

– emas 250 gram Rp 161.750.000.

– emas 500 gram Rp 323.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 646.600.000.

Jokowi Diminta Angkat Lagi Rizal Ramli Jadi Menko Maritim Gantikan Luhut?

Suara.com – Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Ronnie Higuchi Rusli meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Menurutnya Rizal Ramli dinilai bisa mengatasi masalah ekspor impor.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya @Ronnie_Rusli menjelaskan masalah ekspor impor di Indonesia terjadi karena banyaknya pungutan di pelabuhan. Sehingga menjadi penyebab defisit anggaran.

“Pak @jokowi kembalikan Pak @RamliRizal sebagai Menko Maritim untuk bereskan masalah lamanya impor-ekspor yang menyebabkan defisit anggaran,” tulisnya yang dikutip Suara.com, Rabu (17/7/2019).

Kemudian Ronnie juga menyoroti Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilai tidak bisa menyelesaikan masalah PT Krakatau Steel. Sehingga menyebabkan kalah bersaing dengan teknologi China.

“Ganti manajeman Pelindo-2 dan Menteri BUMN yang gak becus kerjanya sampai KS bangkrut,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti soal kalahnya Indonesia berdasarkan kecanggihan teknologi negara lain sehingga banyak hasil dari BUMN yang sepi peminat. Ia mencontohkan soal kondisi PT Krakatau Steel yang saat ini terus melemah.

JK menjelaskan bahwa Indonesia saat ini kalah saing dengan China karena teknologi yang digunakan berbeda jauh. Contoh saja dengan PT Krakatau Steel, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pembuatan baja.

“Bayangkan Indonesia bikin baja harganya 600 dolar pertahun. Tapi Cina bikin 400, kalau bikin 500, dia untung 100, kita rugi 100. Jadi makin banyak, karena Krakatau Steel teknologinya lama,” jelas JK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (11/07/2019).

PTPP Diminta Bertanggung Jawab soal Tumpahnya Coran Tiang Pancang Tol BORR

Suara.com – Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar, Hendro Atmodjo menyebutkan bahwa insiden tumpahnya coran pier head alias kepala tiang pancang di P109 tol lingkar luar Bogor Seksi IIIA, Rabu (10/7/2019), mengakibatkan kerugian materi sekitar Rp 1 miliar.

Menurut dia, kerugian proyek jalan layang di Jalan Sholeh Iskandar, Bogor, Jawa Barat, murni ditanggung PT Pembangunan Perumahan (PP) sebagai pelaksana proyek tol di seksi itu.

“Untuk kerugian dari konstruksi kira-kira Rp 1 miliar, itu betonnya saja dengan besinya. Kalau kerugian dampak sosial sedang dihitung kontraktor,” ujarnya, di Bogor, Rabu (17/7/2019).

Akibat musibah itu, roda perekonomian di sekitaran Jalan Sholeh Iskandar khususnya antara Simpang Yasmin dan Simpang Semplak, Bogor lumpuh lantaran arus lalu-lintas tersumbat.

“Sanksi yang lain, dia (PT PP) harus menanggung biaya yang timbul akibat musibah ini. Termasuk untuk kompensasi pedagang yang terganggu di sekitar Jalan Sholeh Iskandar,” kata Atmodjo.

Hingga kini proyek pembangunan jalan layang sepanjang 2,85 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp 1,5 triliun terpaksa ia hentikan, sampai PT PP (Persero) dan konsultan pengawas pelaksana menjalankan rekomendasi hasil investigasi dari Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

“Mudah mudahan hari Jumat, sudah bisa mulai lagi. Sampai Kamis potong ini dulu (kepala tiang pancang yang gagal). Kalau pemotongannya belum selesai, saya tidak bolehkan jalan duluan,” katanya.

Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo membeberkan musabab tumpahnya coran tersebut berdasarkan hasil dari investigasi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

“Pada saat pengecoran tiang ke-10 ini ada satu long beam yang melintang di bawah tidak dipasang. Bisa lupa, bisa juga karena sudah percaya itu cukup. Harusnya dua, tapi dia pasang satu karena merasa sudah cukup kuat,” katanya.

Menurut dia, insiden yang terjadi pada pekerjaan jalan layang di Jalan Sholeh Iskandar, Bogor, Jawa Barat, itu murni karena kelalaian pelaksananya, PT Pembangunan Perumahan dan lemahnya pengawasan dari konsultan manajemen konstruksi, PT Indec KSO.

“Di-ACC oleh konsultan, padahal setiap hari dia harusnya kontrol, setiap jam bahkan,” kata Atmodjo.

Kini, pasca insiden tumpahnya coran beton, proyek tol lingkar luar Bogor Seksi IIIA dihentikan sementara sampai PT PP dan PT Indec mampu menjalankan rekomendasi dari hasil penyelidikan KKJTJ.

“Pekerjaan boleh dilanjut setelah rekomendasi dan sanksi dipenuhi oleh kontraktor, PT PP dan konsultan PT Indec KSO. Sekarang sedang dirapatkan internal,” tuturnya. (Antara)

3 Pesan Penting Jokowi ke Jonan Sebelum Mulai Penggarapan Blok Masela

Suara.com – Setelah selesai persetujuan Rencana Pengembangan (Plan of Development/PoD) Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kemudian melaporkan secara langsung persetujuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Persetujuan pemerintah terhadap pembangunan blok Masela sudah diberikan. Jadi kami lapor, kami serahkan persetujuannya di hadapan Bapak Presiden,” kata Menteri Jonan, Rabu (17/7/2019).

Persetujuan revisi PoD ini diserahkan langsung oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Sucipto kepada Presiden dan CEO Inpex Incorporation Takayuki Ueda dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dokumen PoD Blok Masela sendiri sudah ditandatangani oleh Menteri Jonan pada pekan lalu.

Pengembangan Blok Masela ini, imbuh Jonan, dengan total biaya pengembangan lapangan mencapai 18,5 miliar-19,8 miliar dolar AS, akan menyerap ribuan tenaga kerja baik saat konstruksi maupun onstream.

“Pada saat pembangunan dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung maupun pendukung dan saat beroperasi akan menyerap tenaga kerja antara 4.000 – 7.000 orang termasuk pembangunan industri petrokimia,” jelas Jonan.

Secara rinci, Presiden menekankan tiga pesan penting untuk proyek ini. Pertama, komitmen Inpex sesuai dengan apa yang tertuang di PoD dan arahan pemerintah lewat Kementerian ESDM. Kedua, memaksimalkan lokal konten dan ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Persetujuan atas revisi PoD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi.

“Ini adalah investasi asing terbesar sejak 1968 dan simbol pembangunan di Indonesia Timur yang berskala global setelah Freeport Indonesia,” tegas Jonan.

President dan CEO Inpex Takayuki Ueda mengatakan konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat.

“Lapangan Gas Abadi yang mempunyai produktivitas reservoir sangat bagus menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair (LNG) untuk jangka waktu yang panjang,” kata Takayuki.

Sebagai tambahan atas persetujuan revisi PoD, Pemerintah juga menyetujui permohonan untuk alokasi tambahan waktu selama 7 tahun dan perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga 2055.

Selanjutnya, Inpex akan terus bekerja bersama Shell sebagai mitra kerja untuk memulai aktivitas persiapan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Front End Engineering Design (FEED).

Dengan mulainya proyek ini, Pemerintah Indonesia akan menerima investasi sekitar 39 miliar dolar AS dan Inpex sekitar 37 miliar dolar AS.

Angka tersebut sudah termasuk 10 persen milik daerah, sehingga Inpex dan Shell hitungannya bisa terima 33,3 miliar dolar AS.

Potensi ini masih bisa dioptimalkan dari dampak multiplier seperti industri petrokimia dan potensi investasi 5 miliar dolar AS di daerah tersebut.

Sebagai informasi, Proyek Lapangan Abadi adalah proyek pengembangan LNG skala besar terintegrasi pertama yang dioperasikan oleh INPEX di Indonesia sebagai operator, sesudah Proyek LNG Ichthys di Australia.

Jumlah output gas alam di Lapangan Abadi sebesar 10,5 juta ton per tahun, mencakup sekitar 9,5 juta ton gas alam cair/LNG per tahun, dan memasok penyediaan gas untuk lokal melalui jalur pipa.

Untuk kondensatnya, mencapai sekitar 35.000 barel kondensat per hari. SKK sendiri menargetkan blok Masela akan mulai produksi pada 2027. (Antara)

China Tak Terima Disebut Pelemahan Ekonominya Karena Ulah Donald Trump

Suara.com – Pemerintah China membantah ucapan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut negeri tirai bambu membutuhkan kesepakatan perdagangan dengan AS, karena sedang alami perlambatan ekonomi.

Menurut pemerintah China, itu adalah pernyataan yang menyesatkan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, perlambatan ekonomi yang dihadapi China karena efek dari perlambatan ekonomi global. Menurutnya, ekonomi China masih stabil.

“Mengenai apa yang disebut sebagai Amerika Serikat karena ekonomi China melambat sehingga China sangat berharap untuk mencapai kesepakatan dengan pihak AS, ini benar-benar menyesatkan,” ujar Geng seperti dilansir Reuters, Rabu (17/7/2019).

Geng menambahkan, baik China dan Amerika Serikat ingin mencapai kesepakatan perdagangan. Sehingga, katanya, bukan China saja yang menginginkan kesepakatan itu.

Sebelumnya, Trump, dalam tweetnya, menangkap perlambatan pertumbuhan ekonomi di China sebagai bukti bahwa tarif AS memiliki efek utama dan memperingatkan bahwa Washington dapat menambah tekanan.

Untuk diketahui juga, data resmi menunjukan pertumbuhan ekonomi China melambat menjadi 6,2 persen pada kuartal kedua, laju tahunan terlemah dalam setidaknya 27 tahun, di tengah tekanan perdagangan dari Amerika Serikat.

Pakai Asuransi Ini, Klaimnya Bisa Sampai 2 Juta Dolar AS

Suara.com – PT Zurich Topas Life (Zurich) meluncurkan produk asuransi penyakit kritis terbaru Zurich Critical Advantage (ZCA), produk dengan manfaat utama perawatan medis di luar negeri untuk melengkapi kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini akan manfaat kesehatan dan pengobatan yang komprehensif.

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tahun 2014, tiga penyakit kritis penyebab kematian di Indonesia adalah stroke, jantung, dan kanker.

Risiko penyakit kritis ini sering terjadi pada masyarakat urban, gaya hidup yang kurang sehat dinilai menjadi penyebab penyakit tersebut.

Produk Zurich Critical Advantage merupakan inovasi terbaru dari Zurich untuk menjawab kebutuhan perlindungan masyarakat Indonesia terhadap risiko penyakit kritis.

“Zurich berkomitmen hadir di Indonesia untuk memberikan solusi perlindungan yang inovatif dan tepat sasaran bagi masyarakat. Zurich Critical Advantage merupakan produk pertama sejenisnya di Indonesia,” ujar Chris Bendl, Chief Executive Officer Zurich Topas Life melalui keterangannya, Rabu (17/7/2019).

“Melalui inovasi ini Zurich memberikan akses perawatan medis terbaik di dunia untuk masyarakat. Zurich ingin membantu masyarakt Indonesia agar lebih siap dalam menghadapi risiko hidup, terutama bagi kaum urban yang rentan terhadap penyakit kritis,” Chris Bendl menambahkan.

Dengan gaya hidup perkotaan yang saat ini selalu dikedepankan, banyak masyarakat yang kerap mengonsumsi makanan tidak sehat dan kurang berolahraga.

Kini penyakit tidak mengenal usia, bahkan usia produktif rentan terhadap berbagai macam risiko penyakit. Pengobatan penyakit kritis pun membutuhkan penanganan dokter ahli dan biaya yang tidak sedikit.

Oleh karena itu banyak masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri, agar dapat ditangani oleh dokter spesialis ternama dengan teknologi media yang lebih canggih.

“Zurich Critical Advantage memberikan merupakan produk asuransi penyakit kritis dengan perawatan medis kelas dunia di Luar Negeri, manfaat perawatan senilai 2.000.000 dolar AS, fasilitas cashless di seluruh dunia, dan layanan Second Medical Opinion dari ahli medis terkemuka,” kata Budi Darmawan, Chief Distribution Officer Zurich Topas Life.

The Fed dan BI Hembuskan Isu Pemangkasan Suku Bunga, Rupiah Bisa Tertekan

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi penguatan nilai tukar rupiah bakal tertahan dan bisa berbalik melemah pada hari ini.

Menurut pengamatannya, pelemahan rupiah terdorong dari data ekonomi AS yang bagus. Semalam data penjualan ritel AS bulan Juni dirilis lebih bagus dari ekspektasi, tumbuh 0,4 persen vs 0,2 persen.

Hasil ini mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga AS tidak akan terlalu dalam sehingga dolar AS berbalik menguat.

Selain itu, pelemahan rupiah juga terdorong dari isu Bank Indonesia akan memangkas suku bunga mendahului Fed.

Dia mengatakan, poling yang dilakukan Reuters terhadap para analis menunjukan kecenderungan ekspektasi BI akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada rapat yang akan diselenggarakan Kamis ini.

“Rupiah berpotensi bergerak hari ini dengan kisaran Rp 13.900 – Rp 14.000,” kata Ariston di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Selasa (16/7/2019) berada di level Rp 13.935 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan Senin sebelumnya yang berada di level Rp 13.919 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Selasa berada di level Rp 13.925 per dolar AS.

Posisi itu menguat bila dibandingkan pada Senin sebelumnya yang berada di level Rp 13.970 per dolar AS.

Pergerakan IHSG Bakal Kembali Terkoreksi Hari Ini

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi para analis bakal terjadi koreksi lanjutan setelah pada Selasa (16/7/2019) kemarin, ditutup melemah 0,25 persen di level 6.401.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, melihat secara teknikal MACD masih berada di area positif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI sudah berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola downward bar yang mengindikasikan adanya potensi koreksi lanjutan pada pergerakan IHSG, sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.384 hingga 6.367. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6.423 hingga 6.445,” kata Nafan dalam riset hariannya, Rabu (17/7/2019).

Senada dengan Nafan, Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko juga memprediksi IHSG terkoreksi.

Menurut Yuganur, koreksi minor dan konsolidasi yang terjadi untuk meredakan keadaan overbought dalam trend naik.

“Ini dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi untuk menunggu kelanjutan kenaikan berikutnya ke diatas 6.500,” imbuh Yuganur.

Kemenkeu Prediksi Penerimaan Pajak Tahun 2019 Shortfall Rp 140 Triliun

Suara.com – Kementerian Keuangan memperkirakan target penerimaan pajak tahun 2019 bakal meleset dari target yang sudah ditentukan. Kemenkumham memprediksi hingga akhir tahun 2019 akan mengalami shortfall atau kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 140 triliun.

Hal itu terjadi karena harga komoditas turun drastis serta nilai tukar rupiah melemah.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun. Menurutnya, penerimaan pajak hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 91,1 persen.

“Khususnya DJP outlooknya 91,1 persen dari target, shortfall diperkirakan Rp 140 triliun,” ujar Robert, Selasa (16/7/2019).

Menurut Robert, kekurangan penerimaan pajak di tahun 2019 akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Namun, untuk sektor ekspor pada bulan April hingga Juni 2019 pertumbuhannya membaik.

“Restitusi diperkirakan melambat karena di semester I kencang dan angka-angka lain keliatan membaik, ekspor membaik dilihat April, Mei, Juni kelihatan pertumbuhannya membaik,” tambahnya.

Untuk diketahui, Sampai akhir Semester I 2019, penerimaan pajak telah mencapai Rp 603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun.

Dibandingkan dengan Semester I 2018, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan 3,75 persen (yoy).

Realisasi penerimaan pajak masih ditopang oleh penerimaan pajak utama Pajak Penghasilan (PPh) yaitu PPh Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana penerimaan PPh Nonmigas bersumber dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh 22 Impor.

Sementara kinerja impor pada bulan Juni 2019 yang masih tetap terjaga seperti periode yang sama tahun lalu, berkontribusi mendorong perbaikan kinerja PPh 22 Impor.

Turun Tipis, Utang Pemerintah Semester I 2019 capai Rp 4.570 Triliun

Suara.com – Kementerian Keuangan RI mencatat posisi utang pemerintah hingga semester I 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun.

Berdasarkan data APBN Kita, posisi utang tersebut itu naik tipis dibandingkan utang pada posisi Mei 2019 yang sebesar Rp 4.571,89 triliun.

Kalau dirinci lebih lanjut, utang pemerintah pusat masih didominasi dari Surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 3.784,56 triliun.

Posisi kedua ditempati utang pinjaman yang sebesar Rp 785,61 triliun atau lebih rendah dibandingkan pada Mei 2019 sebesar Rp 791,19 triliun.

Sementara SBN tersebut terdiri dari SBN berdenominasi rupiah mencapai Rp 2.735,76 triliun. Sedangkan, utang SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.048,80 triliun.

Utang pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri pemerintah sebesar Rp 778,64 triliun, dan pinjaman dalam negeri pemerintah mencapai Rp 6,97 triliun.

Adapun level rasio utang sebesar 29,72 persen atau masih jauh lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Cemarkan Nama Baik Garuda Indonesia, Sekarga Laporkan Dua Youtuber

Suara.com – Maskapai Garuda Indonesia telah melaporkan salah satu YouTuber ke pihak kepolisian. Proses pelaporan tersebut dilakukan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

Ketua Harian Sekarga Tommy Tampatty mengatakan YouTuber tersebut dilaporkan ke kepolisian karena pemberitaan yang merugikan Garuda Indonesia terkait unggahan di media sosial (medsos) yang dilakukan bersangkutan.

“Ada beberapa karyawan Garuda Indonesia yang juga sebagai anggota Sekarga, mewakili Sekarga telah memasukkan pengaduan kepada pihak Kepolisian atas perbuatan yang berdampak terhadap reputasi perusahaan tempat kami bekerja,” ujar Tomy dalam keteranganya, Selasa (16/7/2019).

Menurut Tomy alasan pelaporan ini karena karyawan patuh dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku terkait penggunaan medsos.

“Laporan tersebut disampaikan dan didasari atas dampak kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat kami bekerja atas unggahan postingan di media sosial yang tidak proporsional mengenai peristiwa yang terjadi, sehingga menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat atas layanan Garuda Indonesia sebagai National Flag Carrier Indonesia,” imbuh dia.

Untuk diketahui, Kapolres Bandara Soekarno Hatta, Komisaris Besar Polisi Victor Togi Tambunan membenarkan adanya laporan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhadap dua YouTubers Rius Vernandes dan Elwiyana Monica.

Mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik setelah mengunggah foto kartu menu kelas bisnis yang hanya ditulis tangan di Instastory akun Instagram @rius.vernandes pada Sabtu (13/7/2019) malam.

“Benar ada laporan dari pihak PT Garuda Indonesia,” ungkap Victor melalui pesan singkat kepada Suara.com, Selasa (16/7/2019).

Kekinian, pihaknya tengah memproses pelaporan tersebut. Dirinya menambahkan, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi guna mendalami pelaporan tersebut.

Melebar, Defisit APBN Semester I 2019 Capai Rp 135,8 Triliun

Suara.com – Kementerian Keuangan mencatat kondisi APBN pada semester I 2019 masih mengalami defisit. Tercatat, defisit APBN 2019 hingga akhir Juni 2019 sebesar Rp 135,8 triliun.

Defisit itu melebar dibandingkan pada defisit pada periode Mei 2019 yang sebesar Rp 127,5 triliun.

Angka defisit pada Juni 2019 juga lebih tinggi dibanding tahun lalu periode yang sama sebesar Rp 110,6 triliun.

“Total defisit anggaran sampai semester satu adalah Rp 135,8 triliun, memang lebih besar dibandingkan defisit semester satu tahun lalu. Tapi ini  masih lebih baik dari defisit di tahun 2017 dan 2016, ” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui di DPR, Selasa (16/7/2019).

Sri Mulyani menuturkan, defisit yang terjadi pada APBN semester I 2019 ini karena posisi belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

Dari sisi belanja, paparnya, belanja negara pada Juni 2019 sebesar Rp 1.034,5 triliun atau naik 9,59 persen dari tahun lalu periode yang sama sebesar Rp 944 triliun.

Sedangkan dari sisi penerimaan pada Maret 2019, endapatan negara sebesar Rp 898,8 triliun atau tumbuh sebesar 7,8 persen dibandingkan periode yang sama 2018 sebesar Rp 833,45 triliun.

“Sementara, kondisi keseimbangan primer adalah negatif Rp 1 triliun ,” tutur Sri Mulyani.

Garuda Imbau Tak Ambil Video dalam Pesawat, Pengamat: Berlebihan

Suara.com – Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, imbauan maskapai Garuda Indonesia yang tak membolehkan pengambilan gambar dan video oleh penumpang di kabin pesawat, adalah berlebihan.

Menurutnya, justru dengan adanya pengambilan gambar itu secara tidak langsung mempromosikan maskapai Garuda Indonesia sendiri.

“Kalau benar Garuda menerbitkan peraturan seperti itu, rasanya berlebihan. Foto-foto penumpang justru dapat promosikan Garuda,” kata Alvin Lie saat dihubungi Suara.com, Selasa (16/7/2019).

Dalam penerbangan, Alvin mengaku sering juga mengambil gambar di kabin pesawat. Mulai dari makanan hingga layanan, sering ia potret untuk pengalaman penerbangannya.

Namun, jika layanan tersebut dirasa memuaskan, Alvin selalu memuji. Akan tetapi, jika dirasa kurang baik, maka Alvin mengaku lakukan kritik dalam rangka perbaikan ke depannya.

“Hal yang kurang semestinya atau bahkan buruk, saya gunakan untuk sampaikan kritik demi perbaikan. Sebaiknya manajemen Garuda meninjau kembali peraturan tersebut,” tutur dia.

Sebelumnya, Maskapai Garuda Indonesia melarang penumpang dan awak kabin mengambil gambar di dalam pesawat. Larangan tersebut tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan maskapai.

Adapun isi surat edaran dengan nomor JKTDO/PE/600012019 terkait imbauan penumpang agar tidak mengambil foto, video, atau mendokumentasikan segala kegiatan di dalam kabin pesawat yang dimaksudkan untuk menjaga privasi para penumpang dan awak kabin.

Vice Presiden Corporate Secretary Ikhsan Rosan mengatakan, imbauan tersebut untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda Indonesia sesuai perundang–undangan yang berlaku termasuk UU Penerbangan dan UU ITE, dan UU terkait lainnya.

“Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjaga privasi seluruh penumpang dan awak pesawat. Imbauan ini juga didasarkan atas laporan, saran dan masukan pelanggan/penumpang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan adanya pengambilan gambar dan kegiatan dokumentasi tanpa izin sebelumnya dari yang bersangkutan,” kata Ikhsan dalam keterangannya.

Pertumbuhan Ekonomi Semester I 2019 Hanya Kisaran 5,1 Persen

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2019 berada pada kisaran 5,1 persen. Angka itu sama dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu, sebesar 5,17 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut angka itu belum final, karena menunggu pengumuman dari Badan Pusat Stastistik (BPS).

“Realisasi pertumbuhan ekonomi semester I 2019 sebesar 5,1 persen, ini masih estimasi. Karena BPS akan merilis datanya pada Agustus 2019 mendatang,” katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (16/7/2019).

Sri Mulyani membeberkan, pada semester I 2019 ekonomi Indonesia banyak ditekan dari sentimen eksternal. Mulai dari perang dagang AS dengan China hingga suku bunga The Fed.

“Sehingga meskipun tingkat konsumsi rumah tangga msih cukup kuat dan tumbuh tinggi, namun kami melihat untuk investasi mulai terjadi kecenderungan melambat,” tutur dia.

Pada semester I tahun 2019, Kementerian Keuangan mencatat nilai tukar Rupiah senilai Rp14.917 per dolar AS, lebih kuat dari asumsi dalam APBN 2018 yang senilai Rp15.000 per dolar AS. Kemudian, inflasi berada di level 3,3 persen (year on year/yoy).

Selanjutnya, suku bunga SPN 3 bulan berada di angkat 5,8 persen lebih tinggi dari asumsi 5,3 persen. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia berada di 63 dolar AS per barel yang lebih rendah dari asumsi sebesar 70 dolar AS per barel.

Sementara, lifting minyak bumi mencapai 755 ribu barel per hari, lebih rendah dari asumsi yang 775 ribu barel per hari.

Serta lifting gas bumi mencapai 1,05 juta  barel setara minyak per hari, lebih rendah dari asumsi 1,25 juta barel setara minyak per hari.

Kritik Pelayanan Maskapai Garuda Indonesia, 2 YouTubers Dilaporkan Polisi

Suara.com – Kapolres Bandara Soekarno Hatta, Komisaris Besar Polisi Victor Togi Tambunan, membenarkan adanya laporan pengaduan dari PT Garuda Indonesia terhadap dua YouTubers, yakni Rius Vernandes dan Elwiyana Monica.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, setelah mengunggah foto kartu menu kelas bisnis yang hanya ditulis tangan ke Instastory akun Instagram @rius.vernandes, Sabtu (13/7) malam pekan lalu.

“Benar ada laporan dari pihak PT Garuda Indonesia,” ungkap Victor melalui pesan singkat kepada Suara.com, Selasa (16/7/2019).

Kekinian, tambah Victor, pihaknya tengah memproses pelaporan tersebut. Dirinya menambahkan, pihaknya telah memanggil sejumlah saksi guna mendalami pelaporan tersebut.

“Saat ini dalam proses mengundang atau memanggil para saksi,” sambungnya.

Hanya, Victor belum memerinci kapan laporan tersebut dibuat oleh pihak PT Garuda Indonesia.

Sebelumnya, menu tulisan tangan yang kabarnya digunakan di penerbangan kelas bisnis Garuda Indonesia rute Sydney-Denpasar viral di media sosial.

Kabar itu sendiri awalnya diunggah oleh akun Instagram milik Rius Vernandes, sebelum disebarkan lewat media sosial lain.

“Menu yang dibagiin tadi di Business Class @garuda.indonesia dari Sydney-Denpasar. Menunya masih dalam proses percetakan Pak,” tulis akun @rius.vernandes.

Untuk iketahui, pihak Garuda Indonesia sendiri telah memberikan klarifikasi lewat akun Twitter mereka @IndonesiaGaruda.

“Dapat kami sampaikan bahwa ini bukan kartu menu untuk penumpang, melainkan catatan pribadi awak kabin yang tidak untuk disebarluaskan. Terima kasih,” tulis akun @IndonesiaGaruda seperti dikutip Suara.com dari cuitan di Twitter, Sabtu, (13/07/2019).

Untuk mengetahui ujung pangkal kasus ini, sila baca artikel ini: Beredar Daftar Menu Tulisan Tangan di Kelas Bisnis Garuda, Benarkah?

Sementara untuk mengetahui klarifikasi YouTubers tentang kritiknya terhadap pelayanan Garuda Indonesia, sila baca artikel ini: Klarifikasi Rius Vernandes soal Menu Tulisan Tangan di Kelas Bisnis Garuda

Luhut Sebut Penggunaan Biodiesel Tekan Impor Migas Hingga 3 Miliar Dolar AS

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel 30 persen atau B-30 dapat menghemat impor migas senilai 3 miliar dolar AS.

Luhut menilai pemanfaatan bahan bakar B-30 sangat berpengaruh untuk menekan angka impor migas. Luhut mengaku potensi penghematan impor migas dengan memanfaatkan bahan bakar B-30 itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

“B-20 sekarang segera masuk ke B-30. Saya sudah laporkan ke pak presiden, ini kita bisa hemat sampai 3 miliar dolar AS,” kata Luhut di Kantor BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Luhut menyebut, impor migas sempat menurun dengan pemanfaatan bahan bakar B-20. Oleh karenanya, Luhut optimis dengan pemanfaatan bahan bakar B-30 akan semakin menekan impor migas.

“Kalau kita lihat, impor menurun dengan adanya B20. Kalau kita bikin B30 itu akan sangat berpengaruh. Potensi green fuel ini sangat penting,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, telah me-launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30 persen pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel pada 13 Juni 2017 lalu.

Launching Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer.

“Road test B30 ini bukan uji jalan saja tetapi juga mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30 performa termasuk akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar,” jelas Jonan.

Luhut: Kita Masih Asik Ngomong Asing-Aseng, China Sudah Kemana-mana

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menilai, rakyat Indonesia harus cermat melihat perubahan global ekonomi dunia. Bukan sekadar berpolemik tentang anti asing dan aseng.

Hal itu dikatakan Luhut saat menjadi keynote speaker dalam acara workshop bertajuk ‘Pemanfaatan Minyak Sawit untuk Green Fuel Dalam Mendukung Ketahanan Energi dan Kesejahteraan Petani Sawit’ di Kantor BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Luhut menceritakan pengalaman dirinya saat berkunjung ke China, di negara tersebut telah sibuk mengembangkan riset dan industri. Sementara, Indonesia masih sibuk bertikai soal asing dan aseng.

“Saya baru kembali dari China, 6 hari di sana lihat industri, bagaimana setiap industri ada riset. Mereka diskusi, terus dikembangkan. Kita masih asik ngomong asing – aseng segala macam, mereka sudah kemana-mana,” kata Luhut.

Luhut mengatakan Indonesia harus cermat melihat perubahan global ekonomi dunia. Dimana, kata dia, orang terkaya justru saat ini lebih banyak di China dibandingkan di Amerika Serikat.

“Kita lihat sekarang milioner terbanyak ada di China bukan di Amerika. Jadi terjadi perubahan global dan kita harus simak ini dengan cermat, jangan kita membuat diri kita jadi seperti katak dalam tempurung bahwa China itu masalah. Masalah mana saja masalah kalau tidak kita olah dengan baik. Jadi pengelolaan ini yang saya kira penting,” ungkapnya.

Berkenaan dengan itu, Luhut menegaskan bahwa pihak asing maupun aseng tidak bisa mendikte Indonesia. Meskipun, pemerintah Indonesia terbuka terhadap investasi dari mereka.

“Asing sudah saya sampaikan jangan mendikte kita, tidak perlu mendikte, kita mandiri kok. Yang membuat diri kita didikte itu kita sendiri, tapi kalau kita tegas mereka nurut. Saya tegas, kamu boleh investasi tapi syaratnya ini,” tegasnya.

Kenaikan Gaji TNI Ditentukan Sehari Sebelum Peringatan Hari Kemerdekaan

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memastikan usulan kenaikan gaji TNI. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, keputusan naik atau tidaknya gaji PNS bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam penyampaian nota keuangan pada 16 Agustus 2019 mendatang.

“Nanti ya 16 Agustus sama Pak Presiden,” ujar Sri Mulyani saat ditemui Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, saat ini pihaknya masih membahas terkait pagu APBN 2020. Sehingga, belum ada keputusan terkait kenaikan gaji TNI tersebut.

“Sabar dulu. Nanti semuanya sedang disiapkan. Akan diumumkan 16 Agustus nanti di Nota Keuangan,” ucap dia.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan rencana kenaikan gaji pokok anggota TNI di periode 2020.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pemerintah bersama Banggar DPR RI saat pengesahan postur RAPBN 2020, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7) lalu.

Terkait hal itu, Sri Mulyani pun mengatakan akan mempertimbangkan usulan Banggar DPR RI terkait kenaikan gaji anggota TNI. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas TNI.

Sri Mulyani Pasang Badan Jokowi Dikritik Bergantung Kepada Negara Lain

Suara.com – Institute of Economic and Finance (Indef) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang selalu menggambarkan ekonomi dunia sebagai persaingan sengit. Sehingga membuat Indonesia dianggap bergantung kepada negara lain.

Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan Indonesia tidak perlu bergantung kepada negara lain. Meski dianggap sebagai negara kecil yang kurang diperhitungkan.

“Kami nilai seakan-akan kita bergantung dalam pemimpin-pemimpin dunia. Kami mempertanyakan kenapa harus bergantung. Biarlah winter melanda ekonomi dunia tapi kita tidak punya winter,” ujar Ester, Selasa (16/7/2019).

Menanggapi hal tersebut dalam seminar INDEF, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan ketergantungan suatu negara tidak bisa dihindari. Pasalnya Indonesia didirikan dengan cita-cita untuk menciptakan ketertiban dunia.

“Saya rasa semangat nasionalisme itu sangat benar namun translation didalam policy dan interaksi global menurut saya agak kurang tepat. Karena bagaimanapun semua negara di dunia itu saling tergantung,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menepis komentar Ester pemerintahan Jokowi sebagai pemimpin kecil. Menurutnya pemerintahan Jokowi dinilai cukup berpengaruh untuk keputusan ekonomi dunia seperti forum G20 beberapa waktu lalu.

“Seolah-olah Pak Jokowi merasa sebagai pemimpin kecil yang diremehkan dunia itu perlu dikoreksi karena kita cukup influential,” tuturnya.

Nadiem Makarim Pamer Gojek Rambah Negara Lain di Depan JK

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima kedatangan dari Chief Executive Officer (CEO) Go-Jek Nadiem Makarim di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Nadiem mengatakan dalam pertemuan itu, dirinya mengabarkan soal perkembangan terakhir dari perusahaannya tersebut.

Nadiem menjelaskan pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam. Nadiem yang mengenakan kemeja biru muda tersebut menjelaskan kalau kerjasama antara Gojek dengan pemerintah selalu ditingkatkan untuk mencapai adanya multi moda transportasi khususnya di DKI Jakarta.

Pertemuan keduanya berlangsung selama satu jam. Nadiem yang mengenakan kemeja biru muda tersebut menjelaskan kalau kerjasama antara Gojek dengan pemerintah selalu ditingkatkan untuk mencapai adanya multi moda transportasi khususnya di DKI Jakarta.

“Jadi pak JK sangat memprioritaskan transportasi, terutama di DKI Jakarta. Bersama dengan Pak Gubernur Anies Baswedan,” kata Nadiem usai pertemuan.

Banyak sisi yang dibahas antara Nadiem dengan JK. Nadiem menerangkan kalau Gojek kekinian sudah berkembang bukan hanya untuk transportasi saja. Akan tetapi juga merambah untuk meningkatkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan membuka lapangan pekerjaan.

“Dari sisi teknologi ride sharing kita dan berbagai macam hal untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas transportasi publik di seluruh DKI Jakarta,” ujarnya.

Kemudian Nadiem juga menyampaikan perkembangan dari Gojek saat ini. Ia menyebut telah memberitahu JK kalau Gojek sudah beroperasi di sejumlah negara Asia Tenggara.

“Sudah di Thailand, Vietnam, Singapore. Maupun juga di Filipina. Mengupdate lah, pak JK mengenai progres kita,” tandasnya.

Bali Diguncang Gempa, Penerbangan di Ngurah Rai Diklaim Tak Terganggu

Suara.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan terus melakukan pemeriksaan sejumlah fasilitas di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pasca gempa yang terjadi pada, hari ini, Selasa (16/7/2019) pagi.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada pukul 07.18 WIT pada Lokasi koordinat : 9.11 LS,114.54 BT (83 km Barat Daya Nusa Dua – Bali di kedalaman 68 km).

Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti memastikan gempa yang terjadi di Bali tidak menggangu jalannya operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

“Berdasarkan laporan awal, semua dalam kondisi normal dan aman, semua fasilitas siap digunakan untuk pelayanan,” kata Polana dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019).

Pasca gempa, pengecekan menyeluruh dilakukan mulai dari sisi udara, sisi darat serta fasilitas pelayanan navigasi penerbangan di AirNav Indonesia cabang Denpasar juga tidak mengalami kerusakan akibat gempa.

Dirjen Perhubungan Udara mengimbau, kepada seluruh stakeholder penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana yang terjadi.

“Utamakan keselamatan, keamanan dan pelayanan dan terus melakukan koordinasi untuk mengatasi dan mengantisipasi hal–hal yang menggangu jalannya penerbangan,” imbau Polana.

Terpisah, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali, Elfi Amir menjelaskan, saat terjadi gempa, penumpang yang akan berangkat telah dilakukan evakuasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ke area apron pesawat dengan panduan petugas security dan AMC.

Selain itu, pasca gempa juga telah dilaksanakan runway inspection dengan hasil runway dalam keadaan aman (servicable).

“Dengan adanya runway inspection terjadi keterlambatan penerbangan yaitu sebanyak 5 pesawat tertahan selama 15 menit,” imbuh Elfi.

Larang Ngevlog, Garuda Indonesia Hanya Perbolehkan Penumpang Foto Selfie

Suara.com – Maskapai Garuda Indonesia melarang penumpang dan awak kabin mengambil gambar di dalam pesawat. Larangan tersebut tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan maskapai.

Adapun isi surat edaran dengan nomor JKTDO/PE/600012019 terkait imbauan penumpang agar tidak mengambil gambar, baik photo dan video atau mendokumentasikan segala kegiatan di dalam kabin pesawat yang dimaksudkan untuk menjaga privasi para penumpang dan awak kabin.

Vice Presiden Corporate Secretary, Ikhsan Rosan mengatakan, imbauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh operasi penerbangan Garuda Indonesia comply dengan aturan dan perundang–undangan yang berlaku termasuk UU Penerbangan dan UU ITE, dan UU terkait lainnya.

“Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjaga privasi seluruh penumpang dan awak pesawat. Imbauan ini juga didasarkan atas laporan, saran dan masukan pelanggan/penumpang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan adanya pengambilan gambar dan kegiatan dokumentasi tanpa izin sebelumnya dari yang bersangkutan,” kata Ikhsan dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019).

Hal ini juga sebagai wujud komitmen Garuda Indonesia terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai upaya untuk melindungi hak kenyamanan dan hak privasi seluruh penumpang dalam pesawat.

“Penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain,” tutur dia.

Sebelumnya, sempat viral foto menu dengan tulisan tangan di penerbangan kelas bisnis oleh seorang influencer dengan akun @rius.vernandes.

Ia mengunggah sebuah foto makanan ke Instagram Story karena awak kabin beralasan bahwa menu yang seharusnya digunakan masih dalam proses pencetakan.

Gagal Panen, Harga Cabai di Solo Tembus Rp 70 Ribu Per Kilogram

Suara.com – Harga cabai di Kota Solo, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan setiap harinya. Hari ini, Selasa (16/7/2019), harga cabai jenis rawit merah bahkan mencapai Rp 70 ribu per kilogramnya. Bahkan di beberapa pasar harga komoditas tersebut tembus Rp 80 ribu per kilogramnya.

Seorang pedagang di Pasar Legi Wahyuni (59) menuturkan kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa lalu. Mulai dari Rp 50 ribu per kilogram sampai hari ini mencapai Rp 70 ribu per kilogram.

“Kenaikan harga ini rata-rata seminggu Rp 10 ribu. Kenaikan ini sudah terjadi sejak dua pekan lalu,” katanya saat ditemui Suara.com.

Wahyuni menambahkan kenaikan harga ini dipicu beberapa faktor, di antaranya karena gagal panen di daerah pemasok hingga membuat pasokan barang juga berkurang.

“Petani banyak yang gagal panen, sehingga cabai menjadi langka. Stok juga berkurang sehingga harga naik,” ucapnya.

Wahyuni menambahkan, kenaikan harga ini tidak hanya pada jenis rawit merah saja. Tetapi untuk semua jenis cabai.

Untuk cabai merah besar harganya menjadi Rp 45 ribu per kilogram atau naik Rp 5.000 dari sebelumnya yang hanya Rp 40 ribu per kilogram.

“Cabai jenis kampar jadi Rp 57 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 55 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 44 ribu per kilogram dan cabai merah keriting dari Rp 40 ribu menjadi Rp 62 ribu per kilogram,” katanya.

Kenaikan harga tersebut membuat pedagang di tingkat pengecer terpaksa menaikan harga hingga Rp 80 ribu per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Kleco, Anggoro (57) mengaku terpaksa menaikan harga cabai karena adanya kenaikan harga.

“Saya terpaksa menjual dengan harga Rp 80 ribu per kilogramnya,” ujarnya.

Kontributor : Ari Purnomo

Prediksi Pefindo: Penerbitan Obligasi Hingga Akhir 2019 Capai Rp 135 T

Suara.com – Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) meyakini penerbitan surat utang (obligasi) akan ramai di semester II 2019.

Direktur Utama Pefindo, Salyadi Saputra memperkirakan hingga akhir tahun penerbitan obligasi mencapai Rp 135 triliun.

Berdasarkan data Pefindo, sampai dengan 30 Juni 2019 penerbitan obligasi korporasi sebesar Rp 52,5 triliun.

“Kita perkirakan sampai akhir tahun sama (dengan 2018) Rp 135 triliun,” ujarnya di Gedung BEI, Kawasan SCBD, Selasa (15/7/2019).

Salyadi menuturkan, kondisi tahun ini berbalik dengan tahun lalu. Pada tahun ini, memang semester I melambat, tetapi pada semester II diperkirakan penerbitan obligasi bakal ramai.

“Jadi trennya tahun lalu first semester besar, karena tingkat suku bunga rendah, setelah kenaikan suku bunga agak menurun itu untuk tahun lalu,” imbuhnya.

“Untuk tahun ini first semester rendah, karena suku bunga tinggi, apalagi kondisi politik yang masih berlanjut sehingga membuat recover belum optimal. Kita harapkan second semester ini akan membaik, jauh lebih baik,” pungkas dia.

LPDB – KUMKM Salurkan Dana Bergulir Rp 332 M di Kaltim

Suara.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mencatat, hingga pertengahan 2019, pihaknya telah menggelontorkan dana bergulir sebesar Rp 332 miliar. Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Penyaluran dana bergulir di Kaltim menduduki urutan 11 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara ini, dana yang digelontorkan sudah Rp 332 miliar, semenjak LPDB berdiri. Oleh karena itu, kami hadir dalam kegiatan sosialisasi dana bergulir di Kalimantan Timur dan para pelaku usaha koperasi, dan UKM diharapkan segera mengajukan dana bergulir kepada LPDB,” kata Direktur Utama LPDB – KUMKM, Braman Setyo, dalam sambutan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM di Samarinda, Kaltim, Senin (15/7/2019).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Direktur Bisnis LPDB – KUMKM, Krisdianto, Direktur Umum dan Hukum LPDB – KUMKM, Jaenal Aripin, Direktur Utama PT Jamkrida Kaltim, Agussohir, dan Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM, Hariyanto.

Di depan ratusan UMKM, Braman mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses dana bergulir sebagai solusi perkuatan permodalan usahanya. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan, LPDB – KUMKM memiliki beberapa keunggulan, yaitu bunga yang sangat murah, 4,5 persen per tahun menurun untuk Program Nawacita, 5 persen untuk sektor riil, dan 7 persen untuk simpan pinjam.

Menurut Braman, untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB – KUMKM, para pelaku koperasi dan UMKM tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta, namun dapat menghubungi Dinas Koperasi dan UKM maupun Jamkrida setempat untuk memverifikasi kelayakan usahanya.

“Kita melakukan ‘jemput bola’ di sini, dengan sosialisasi dan bimtek seperti ini. Kalangan koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur, Samarinda, tidak perlu datang ke Jakarta, cukup di sini. Selain itu, kami juga sudah koordinasi intensif dengan lembaga keuangan bukan bank,” ujar Braman.

Keunggulan lainnya, lanjut Braman, selain sebagai akses permodalan, LPDB – KUMKM juga menerapkan pola pendampingan dan penjaminan bagi debiturnya.

Ia juga menyinggung salah satu kendala UMKM dalam mengakses kredit, biasanya terkait agunan. Bila koperasi dan UMKM tidak memiliki jaminan sebesar 100 persen dari pembiayaan yang diajukan, LPDB – KUMKM dapat menyiapkan agunan sebesar 30 persen dan selebihnya di-cover perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida.

“Kalau kita tidak menggunakan agunan menjadi temuan BPK, dengan bunga murah, tentunya harus ada agunan, dan saya kira sangat menarik. Penyerapan dana bergulir di Kaltim saat ini paling banyak koperasi dan jenis usaha kerajinan,” ujarnya.

Meski demikian, Braman mengingatkan kepada calon mitra bahwa pembiayaan LPDB -KUMKM merupakan dana bergulir bukan dana hibah, sehingga harus kembali lagi untuk digulirkan kepada pelaku Koperasi dan UMKM lainnya yang membutuhkan.

Jemput Bola
Pada kesempatan yang sama, Krisdianto mengatakan, kegiatan sosialisasi dan bimtek yang diselenggarakan LPDB – KUMKM di berbagai wilayah di Tanah Air adalah dalam rangka ‘menjemput bola’.

“Bimtek ini diharapkan bisa menjadi learning by doing. Kami persilakan bapak dan ibu pelaku usaha untuk segera mengajukan proposal pembiayaan. Kita tidak punya cabang seperti perbankan, tapi LPDB telah bekerja sama dengan Jamkrida untuk akses penyerahan proposal dengan dua pola, yaitu pola proposal diajukan ke Jamkrida lebih dulu, atau pola kedua, yaitu ke LPDB dahulu dan nanti disampaikan ke Jamkrida masing-masing,” kata Krisdianto.

Selain itu, Krisdianto juga menjelaskan fungsi pendamping di LPDB – KUMKM, yang melakukan monitoring dan evaluasi setiap sekitar 3 bulan. 

“Kita berharap, semua orang bisa akses dan mendapatkan pembiayaan dari LPDB sesuai ketentuan. Kita tidak ‘sesaklek’perbankan. Persyaratan kita sudah sangat simpel,” ucap Krisdianto.

Selain itu, untuk notaris, calon peminjam dipersilakan untuk menunjuk sendiri notaris terdekat dan diajukan ke LPDB untuk diverifikasi, serta biaya yang bisa dinegosiasi langsung.

Terkait agunan, selama ini, LPDB telah kerja sama dengan lembaga penjaminan. Bila tidak mampu memberikan agunan 100 persen, maka minimum yang harus dipenuhi adalah 30 persen.

Dengan demikian, pihaknya menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,5 triliun dapat terealisasi dengan baik. Saat ini, realisasi penyaluran baru mencapai 56 persen.

“Tersisa sekitar 40 persen yang belum terserap. Kita targetkan minimun ada 30 proposal yang masuk dari kegiatan sosialisasi dan bimtek,” kata Krisdianto.

Di tempat yang sama, Direktur PT Jamkrida Kaltim, Agussohir menambahkan, kalangan koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil menengah tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk akses dana LPDB, namun cukup datang ke Jamkrida Kaltim.

“Kalau pelaku usaha mengalami kesulitan, PT Jamkrida Kaltim terbuka dan siap membantu, dan akan kami akan sampaikan ke LPDB. Di samping sebagai penjamin di LPDB, kita bisa menjamin anggota yang pinjam dari koperasi juga,” ujarnya.

Sementara itu, di luar aspek pembiayaan bagi KUMKM, Asisten Deputi Pengembangan Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Pengembangan Kemenkop dan UKM,  mengajak para pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing usahanya.

Ia menyatakan telah memberikan pembinaan keterampilan dengan mendatangkan ahli-ahli di bidang masing-masing.

“Prinsipnya, kami ingin mengembangkan kapasitas SDM di bidang masing-masing. Kita ingin meningkatkan koperasi yang berkualitas dan UKM yang tumbuh maju. Tugas kami adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana menjadi calon-calon pengusaha baru. Di kalangan kampus, kalangan mahasiswa tidak diarahkan untuk menjadi pekerja, tapi wirausaha. Kami juga melakukan uji kompetensi bagi manajer koperasi dan lainnya,” kata Hariyanto.

Jangan Ambil Foto Video dari Pesawat Garuda Jika Tak Ingin Seperti Ini

Suara.com – Maskapai Garuda Indonesia melarang aktivitas mengambil foto dari dalam pesawat. Larangan tersebut berdasarkan pengumuman NO.JKTCSS/PE/60145/19.

Pengumuman tersebut telah ditandatangani oleh Pjs. SM. FA Standardization & Development Evi Oktaviana di Jakarta pada 14 Juli 2019.

Dalam surat pengumuman tersebut tercantum bahwa baik penumpang maupun awak kabin tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam pesawat.

“Menindaklanjuti arahan dari manajemen, kepada seluruh awak kabin diinformasikan sebagai berikut: Tidak diperbolehkan mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat, baik berupa foto ataupun video oleh awak kabin ataupun penumpang,” tulis pengumuman tersebut.

Lebih lanjut, awak kabin harus menggunakan bahasa yang “assertive” (tegas) dalam menyampaikan larangan kepada penumpang untuk point 1 di atas, kecuali sudah mendapatkan surat izin dari perusahaan.

Ketiga, perusahaan akan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan di atas.

Sebelumnya, sempat viral foto menu dengan tulisan tangan di penerbangan kelas bisnis oleh seorang influencer dengan akun @rius.vernandes.

Ia mengunggah sebuah foto makanan ke Instagram Story karena awak kabin beralasan bahwa menu yang seharusnya digunakan masih dalam proses pencetakan. (Antara)

Gubernur Sulut Butuh Suntikan Dana untuk Kembangkan Kawasan Wisata

Suara.com – Pemerintah Daerah (pemda) meminta pemerintah pusat untuk menggolontorkan dana untuk mengembangkan kawasan wisata. Pasalnya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak cukup untuk membiayai pengembangan wisata di daerah.

“Dana APBD kita kecil tanpa ditopang pusat tidak bisa jalan,” kata Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Selasa (16/7/2019).

Olly menuturkan, meski dengan dana yang terbatas, pihaknya telah melakukan penataan kawasan wisata dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami sudah memulai pengembangan SDM, orang sudah kita kirim ke China untuk belajar bahasa China selama dua tahun, jalan sudah kita perbaiki,” tuturnya.

Untuk semakin mengembangkan kawasan wisata, pihaknya mengharapkan pemerintah pusat bisa menggelontorkan anggaran yang diperlukan pemda setempat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah juga ikut mengembangkan wisata di daerah masing-masing.

“Saya minta pemerintah provinsi turun ke bawah, kabupaten atau kota diajak membenahi, sehingga orang masuk betul-betul diberikan pelayanan yang baik,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi juga ingin Pemda juga ikut mengembangkan SDM dengan memberikan pelatihan dalam melayani wisatawan.

“Semua diberikan training sehingga bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan ramah tamah, melayani dengan senyuman, dan ini akan memberikan dampak yang baik,” pungkas dia.

Trump Akui Karena Ulahnya, Ekonomi China Alami Perlambatan

Suara.com – Presiden Amerika Serikat (AS) menanggapi lambatnya pertumbuhan ekonomi China. Menurutnya, perlambatan ekonomi yang dihadapi China ini memang imbas dari perang dagang yang sebelumnya terjadi antara AS dan China.

Seperti dilansir reuters, Trump juga menanggapi lambatnya pertumbuhan ekonomi China membuktikan bahwa tarif yang diberikan AS sebesar 200 miliar dolar AS memiliki efek yang buruk.

Data yang dirilis sebelumnya menunjukan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia itu telah melambat menjadi 6,2 persen pada kuartal kedua, laju terlemah dalam setidaknya 27 tahun, di tengah tekanan perdagangan yang sedang berlangsung dari Amerika Serikat.

“Inilah sebabnya mengapa China ingin membuat kesepakatan dengan AS, dan berharap itu tidak melanggar kesepakatan semula,” kata Trump dalam tweetnya seperti dilansir reuters, Selasa (16/7/2019).

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kemudian mengatakan dia dan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer akan berbicara dengan rekan-rekan China mereka melalui telepon lagi minggu ini.

“Sejauh kita membuat kemajuan yang signifikan, saya pikir ada peluang bagus kita akan pergi ke sana nanti,” katanya .

Trump dan Presiden Cina Xi Jinping bulan lalu sepakat untuk menyudahi perang dagang. Perjanjian itu, yang diumumkan setelah para pemimpin dua ekonomi terbesar dunia bertemu di Osaka, Jepang, bertujuan untuk memulai negosiasi yang macet, meskipun belum ada batas waktu yang ditetapkan untuk proses penyelesaiannya.

Peluncuran Uang Digital Libra Facebook Tunggu Lampu Hijau Pemerintah AS

Suara.com – Facebook mengatakan pihaknya tidak akan melanjutkan peluncurkan cryptocurrency Libra sampai masalah regulasi selesai. Pasalnya Menteri Keuangan AS mengambil langkah yang tidak biasa, mengingat Libra bisa saja digunakan untuk kegiatan terlarang.

Dikutip dari Reuters, pejabat tinggi Facebook David Marcus yang mengawasi upaya peluncuran Libra Facebook. Pihaknya memberi informasi bahwa Libra tidak sedang dibangun untuk bersaing dengan mata uang konvensional atau mengganggu kebijakan moneter.

“Asosasi Libra, yang akan mengelola cadangan (Libra) tidak memiliki niat untuk bersaing dengan mata uang atau memasuki area kebijakan moneter,” ujar Marcus, Senin (15/7/2019).

Facebook tidak akan menawarkan mata uang digital Libra sampai Facebook sepenuhnya bisa mengatasi masalah regulasi dan menerima persetujuan yang sesuai.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan, dia tidak nyaman dengan Libra saat ini terutama dalam upaya pencegahan pencucian uang dan penggunaan ilegal lainnya.

“Mereka harus meyakinkan kami tentang standar yang sangat tinggi sebelum mereka memiliki akses ke sistem keuangan AS,” ujar Mnuchin.

Untuk diketahui, dalam keterangan Marcus asosiasi Libra, perusahaan di belakang cryptocurrency yang dipimpin Facebook berencana untuk mendaftarkan sebagai bisnis layanan uang dengan jaringan penegakan kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN). Serta diharapkan untuk mematuhi anti pencucian uang dan aturan Bank Secrecy Act.

Untuk mengatasi kekhawatiran, Marcus mengatakan dalam keterangannya bahwa mitra yang menyediakan layanan keuangan dengan Libra akan diminta untuk mematuhi aturan anti pencucian uang.

Asosiasi Libra tidak akan menyimpan data pribadi pengguna di luar informasi transaksi dasar dan informasi pribadi yang diberikan kepada Calibra dompet digital yang dikembangkan Facebook untuk menampung Libra tidak akan dibagikan dengan perusahaan media sosial dan tidak dapat digunakan untuk menargetkan iklan.

Intiland Garap 8 Proyek Properti Dekat Stasiun MRT

Suara.com – PT Intiland Development Tbk (DILD) tengah menggenjot pembangunan properti yang dekat dengan transportasi massal. Salah satunya, pembangunan properti di dekat stasiun Moda Raya Terpadu (MRT).

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland, Archied Noto Pradono mengatakan, terdapat delapan proyek yang sedang digenjot pembangunannya oleh perseroan.

“Kita punya projek sejak ada MRT kita lagi gencar bikin satu campaign tentang produk kita yang dekat dengan jalur MRT dengan tema Stay On The Blue Line, kami memiliki 8 conection di jalur tersebut. Kita mau gencar lagi di semester II ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Intiland Tower, Jakarta, Senin (15/7/2019) kemarin.

Adapun, delapan proyek tersebut diantaranya 57 Promenade di kawasan Hotel Indonesia, Intiland Tower di Sudirman, 1 Park Avenue yang dekat dengan Blok M, South Quarter dan South Quarter Res di Fatmawati, serta South Grove, Serenia Hills, dan Poins yang dekat dengan stasiun Lebak Bulus.

“Dengan MRT akses jadi luar biasa memilih produk-produk properti Intiland, karena banyak sekali produk kami di koridor MRT,” katanya.

Untuk diketahui, pada kuartal I tahun 2019, Intiland mencatatkan penjualan mencapai Rp 254 miliar, sementara target penjualan keseluruhan di 2019 Rp 2,5 triliun.

Tensi Politik Mereda, Pasar Properti di Bali Kembali Bergairah

Suara.com – Pasar properti di Bali kembali bergairah sejak awal bulan lalu, hal ini disinyalir banyaknya investor dan konsumen yang menyudahi masa wait and see yang sudah berlangsung selama tahun pemilu.

Pasca tahun politik, angka penjualan yang dialami oleh sejumlah pengembang mengalami peningkatan, salah satunya adalah Permata Graha Land (PGL) Group dengan proyek prestisiusnya, Vila Ratnamaya.

Vila Ratnamaya yang terletak di kawasan wisata elit Uluwatu ini, untuk tahap pertama, diluncurkan sebanyak 12 unit pada akhir Februari lalu, saat ini hanya tersisah 3 unit saja.

Direktur Marketing PGL Group Satya Adi menuturkan, khusus 3 unit terakhir ini, Ratnamaya dibandrol sebesar Rp 1,7 miliar per unit dan bisa dicicil 36 kali (bulan) tanpa DP.

“Untuk pemasaran di tahap 1 ini di luar perkiraan, hanya dalam beberapa bulan tinggal 3 unit saja. Tadinya, kami menargetkan, penjualan tahap 1 akan sold out (habis terjual) selama setahun, tapi ternyata sebelum akhir tahun sepertinya sudah bisa tercapai sold out,” kata Satya dalam keterangannya, Selasa (16/7/2019).

Sementara untuk pemasaran tahap kedua, lanjut Satya, pihaknya akan segera menyampaikan kepada para konsumen dalam waktu dekat jika tahap pemasaran taham pertama sold out, diharapkan sebelum akhir tahun.

Vila Ratnamaya dengan luas 96 m2 per unit ini, terdiri dari dua lantai dan tersedia private pool (kolam renang pribadi) untuk setiap unit vila.

Proyek Villa Ratnamaya dibuat eksklusif, hanya memiliki 20 unit vila premium yang dikelilingi sejumlah hotel dan resor berskala internasional yang sering mejadi rujukan tempat berlibur bagi kalangan menengah atas, seperti Alila Villas Uluwatu, Bulgari Resort, The Edge, dan Ungasan Clifftop Resort.

Selain itu, terdapat juga sejumlah beach club berkelas internasional yang sangat ramai di kunjungi, yaitu Omnia Day Club dan Sundays Beach Club.

Turun Rp 4.000, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 702.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa (16/7/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 702.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 4.000 dibandingkan dengan harga jual Senin (15/7/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 630.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 5.000 dibandingkan dengan harga buyback Sabtu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 375.500.

– emas 2 gram Rp 1.352.000.

– emas 3 gram Rp 2.008.000.

– emas 5 gram Rp 3.330.000.

– emas 10 gram Rp 6.595.000.

– emas 25 gram Rp 16.358.000.

– emas 50 gram Rp 32.685.000.

– emas 100 gram Rp 65.300.000.

– emas 250 gram Rp 163.000.000.

– emas 500 gram Rp 325.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 651.600.000.

Kondisi Politik Dalam Negeri Membaik, Rupiah Berpotensi Menguat

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi nilai tukar rupiah bisa menguat kembali terhadap dolar AS hari ini.

Menurut pengamatannya, penguatan rupiah terdorong dari sentimen positif politik dalam negeri yang semakin membaik setelah pihak-pihak yang kalah di Pilpres mulai menerima hasil pemilu.

Selain itu, sentimen surplus neraca perdagangan bulan Juni dan dari eksternal potensi pemangkasan suku bunga acuan AS juga ikut mendorong rupiah menguat.

“Rupiah masih terbuka untuk menembus ke bawah level Rp 13.900, dengan support di kisaran Rp 13.850. Resisten di Rp 14.000,” kata Ariston di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Senin (15/7/2019) berada di level Rp 13.919 per dolar AS.

Level itu menguat bila dibandingkan Jumat sebelumnya yang berada di level Rp 14.007 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Senin berada di level Rp 13.970 per dolar AS.

Posisi itu menguat bila dibandingkan pada Jumat sebelumnya yang berada di level Rp 14.085 per dolar AS.

Tingkatkan Hasil Tani, Kementan Minta Kabupaten Landak Lakukan Pemetaan

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Pemerintah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar) untuk melakukan pemetaan wilayah potensi pertanian. Hal ini dikemukakan irektur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edhy.

Hasil penelitian ini akan diajukan ke Jakarta.  Adapun tujuan pemetaan ini adalah untuk mendukung peningkatan hasil produksi, sekaligus mengembangkan produk pertanian unggulan di daerah.

“Kementan minta Pemkab Landak, dalam hal ini dinas pertanian, untuk melakukan pemetaan wilayah di setiap kecamatan. Apa potensinya dan kendalanya, untuk diajukan ke Kementan. Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung peningkatan hasil produksi, sekaligus menciptakan brand unggulan,” katanya, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Pada kunjungan tersebut, ia menguraikan beberapa hal terkait program pertanian, khususnya sarana dan prasarana. Salah satunya adalah program asuransi gagal panen lahan pertanian akibat kekeringan, hama dan banjir.

“Sekarang sudah ada program asuransi gagal panen lahan pertanian. Cukup membayar Rp 36 ribu per musim per hektare, dan sisanya sebesar Rp 144 ribu per hektare dibayar oleh pemerintah atau disubsidi,” kata Sarwo.

Jika petani mengalami gagal panen, katanya, pihak asuransi, dalam hal ini Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) akan mengganti kerugian sebesar Rp 6 juta per hektare. Ditjen PSP Kementan mengharapkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Landak segera mengoordinasikan dan mengajukan ke Kementan.

“Seperti diketahui, musim kemarau akan terjadi lebih lama. Dinas Pertanian sebaiknya segera mendorong program asuransi pertanian demi keamanan dan kenyamanan petani,” dorongnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengakui, potensi pertanian di Landak cukup baik dan didukung anggaran yang memadai untuk pertanian, serta menciptakan brand tersendiri, khususnya beras lokal untuk menembus pasar.

“Landak termasuk salah satu kabupaten di Kalbar, yang hasil panen padinya berlimpah dan lahan cukup luas, dengan didukung anggaran dari pemerintah daerah. Ke depan, akan dilakukan pemetaan potensi pertanian di setiap kecamatan untuk dikembangkan menjadi sentra produksi padi, jagung dan produk pertanian lainnya,” katanya.

Diprediksi Menguat, IHSG Bisa Tembus ke Level 6.500

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal mengalami penguatan lanjutan setelah pada hari Senin (15/7/2019) kemarin ditutup menguat 0,70 persen di level 6.418.

Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko melihat sentimen regional yang mulai positif, sehingga memberikan angin segar untuk kaum banteng agar menguatkan kaki-kaki diatas level resistance lama 6.400 yang sekarang dicoba untuk dijadikan support baru.

“Bila berhasil maka arah selanjutnya ke 6.500 semakin dipermudah,” kata Yuganur dalam riset hariannya, Selasa (16/7/2019).

Berbeda dengan Yuganur, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafam Aji Gusta Utama justru memprediksi IHSG melemah.

Menurut pengamatannya, berdasarkan indikator, MACD masih berada di area positif. Meskipun demikian, terlihat bahwa Stochastic dan RSI sudah berada di area overbought.

Di sisi lain, terlihat pola shooting star candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.402 hingga 6.387. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6.436 hingga 6.454,” pungkasnya.

Survei BI: Urus Perizinan Usaha di Daerah Lebih Lambat Dibanding Pusat

Suara.com – Bank Indonesia mengungkapkan, proses perizinan usaha di daerah masih lambat dibandingkan di pusat seperti Jakarta. Hal ini sesuai survei yang dilakukan BI kepada dunia usaha dalam rangka evaluasi paket kebijakan.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, BI sendiri memang masuk ke dalam Pokja III yang mengevaluasi paket kebijakan yang pemerintah keluarkan.

Evaluasi paket kebijakan tersebut dilihat dari survei yang dilakukan BI kepada kalangan dunia usaha.

Dari hasil survei, sambungnya, isu soal tenaga kerja dan memperoleh perizinan masih dominan dikeluhkan dunia usaha.

“Hasil survei mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini enggak bisa menyeluruh, perizinan di daerah lebih lambat di pusat,” kata Mirza seusai melakukan rapat di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Akan tetapi, tutur Mirza, tak semua daerah yang perizinannya lebih lambat. Menurutnya, beberapa daerah sudah menyamai pemerintah pusat dalam hal waktu perizinan.

“Tentu saja ada beberapa daerah yang progresif terkait perizinan sudah lebih cepat,” tutur Mirza.

Terkait paket kebijakan, Mirza berharap pemerintah pusat bisa mengimplementasi dan eksekusi dengan baik.

Dengan begitu, paket-paket yang dikeluarkan benar-benar berguna untuk dunia usaha dan menumbuhkan ekonomi.

“Yang jelas implementasi, eksekusinya karena peraturan deregulasi sudah banyak. Misalnya OSS, ada perizinan yang tidak diperlukan lagi, tapi kemudian Pemda diadakan lagi. Jadi konsistensi, diperlukan eksekusi dan konsitensi.”

Neraca Perdagangan Juni Surplus, Sri Mulyani: Ekspor Harus Terus Digenjot

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 yang surplus sebesar 200 juta dolar AS. Menurutnya, salah satu upaya untuk terus meningkatkan neraca perdagangan yaitu dengan menggenjot ekspor.

Hal tersebut menurutnya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta setiap Kementerian Lembaga untuk bersungguh-sungguh menangani masalah neraca perdagangan.

“Artinya ekspor harus terus digenjot dan seluruh policy kita kebijakan di semua Kementerian Lembaga,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Senin (15/7/2019).

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, agar neraca perdagangan terus surplus, pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa instansi yang terkait dengan ekspor impor.

“Kita akan terus bekerjasama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Juni 2019 mengalami surplus 0,20 miliar dolar AS. Surplus ini karena ekspor pada Juni lebih tinggi dibanding impor.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, jumlah ekspor pada Juni 2019 mencapai 11,78 miliar dolar AS.

“Sedangkan, nilai impor Juni 2019 11,53 miliar dolar AS,” ujar Suhariyanto di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Suhariyanto menuturkan, surplus ini berasal dari surplusnya non migas sebesar 1,16 miliar dolar AS.

Selain Angka Kemiskinan, Gini Rasio di Maret 2019 Berhasil Diturunkan

Suara.com – Tak hanya kemiskinan yang turun, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat penurunan pada tingkat ketimpangan pengeluaran atau gini rasio penduduk Indonesia pada 2019.

Tercatat pada Maret 2019 gini rasio sebesar 0,382. Angka itu turun 0,002 poin jika dibandingkan ketimpangan pada September 2019 sebesar 0,384 dan turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,389.

“Ini ukuran jangka panjang untuk menurunkan dan butuh effort luar biasa. Tapi kita lihat disini progressnya luar biasa,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jika dirinci berdasarkan daerah, gini rasio di perkotaan per Maret 2019 sebesar 0,393 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,402.

Sedangkan, gini rasio di pedesaan per Maret 2019 sebesar 0,317 turun 0,007 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,324.

Menurut Suhariyanto, perubahan ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi besarnya pengeluaran antar kelompok penduduk.

Ia menerangkan, jilka perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelas menengah dan atas, maka ketimpangan pengeluaran membaik.

Namun, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada periode September 2018 hingga Maret 2019 untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2018–Maret 2019 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 2,48 persen, 0,71 persen dan 0,95 persen.

“Dari sini bisa kita simpulkan penurunan kemiskinan pada trek yang menggembirakan gini rasio juga tentu ke depan kita harap tren penurunanya jauh lebih cepat,” pungkas Suhariyanto.

Sriwijaya Air Belum Mau Turunkan Harga Tiket Pesawatnya

Suara.com – Maskapai medium service Sriwijaya Air belum berniat menurunkan harga tiket pesawat seperti maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC).

Direktur Niaga Sriwijaya Air, Joseph Tendean menuturkan, saat ini belum tepat menurunkan harga tiket pesawat. Pasalnya libur panjang Idul Fitri dan libur sekolah pada tahun ini memiliki jeda yang cukup panjang dibanding tahun sebelumnya.

“Belum, saat ini kan kita baru saja lepas dari liburan anak sekolah yang sekarang masih banyak. Istilahnya orang-orang yang masih arus balik,” ujar Joseph, Senin (15/7/2019).

Joseph mengklaim pada peak season saja Sriwijaya Air hanya memaksimalkan tiket pada tarif batas atas (TBA). Nantinya, bila sudah memasuki low season pihaknya akan menurunkan harga tiket pesawat untuk memenuhi target jumlah penumpang.

“Tetap ada strategi untuk turunin harga untuk kita bisa mencapai target kita pertama harus mengacu TBA, TBB bisa sampai 15 persen 20 persen,” tambahnya.

Kemudian, Joseph memprediksi kebijakan pemerintah yang baru diterapkan untuk memberikan diskon tarif 50 persen pada maskapai LCC akan berdampak kepada Sriwijaya Air.

“Saat ini belum terasa karena pembukuan kita sudah lama. Kedepannya mungkin pengaruh, kemungkinan akan pengaruh,” terangnya.

Jokowi Minta Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Tepat Sasaran

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Terbatas (Ratas) guna membahas Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jokowi meminta semua jajarannya untuk bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan cepat.

“Oleh karena itu Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 harus mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut. Kita jaga dengan sehat, inklusif, dan memperkuat daya saing kita,” ujar Jokowi dalam Ratas.

Karena itu, dirinya menekankan beberapa hal untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global.

Pertama yakni RAPBN 2020 harus diprioritaskan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan dan pelatihan-pelatihan.

“RAPBN 2020 utamanya kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan industri dan juga memberikan stimulus, rangsangan ini penting sekali,” ujar Jokowi.

Kedua, ia berharap RAPBN 2020 bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dari mulai stunting, gizi anak, keselamatan ibu hamil dan program imunisasi.

“Aggaran 5 persen di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air dan juga yang paling penting, masalah stunting, gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi itu betul-betul harus jadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata dia.

Kemudian ketiga berkaitan dengan infrastruktur, Jokowi meminta untuk lebih difokuskan dan disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi.

“Baik itu di kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sentra-sentra usaha mikro, kecil, dan menengah,” tutur Jokowi.

Selanjutnya, poin keempat kata Jokowi yakni RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan.

“Saya melihat yang namanya PKH (Program Keluarga Harapan), dana desa, nantinya agar betul-betul bisa menyasar, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro, UMKM, dan yang terakhir, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat dan di daerah. Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif, dan pastikan semuanya tepat sasaran,” tandasnya.

Dalam ratas hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sosial Agus Gumiwang.

Sepi Penumpang, Sriwijaya Air Tutup Beberapa Rute Domestik

Suara.com – Maskapai Sriwijaya Air resmi menutup beberapa rute penerbangan domestik. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi keuangan maskapai.

Direktur Niaga Sriwijaya Air, Joseph Tendean mengatakan, penutupan dilakukan di beberapa rute penerbangan karena sepi penumpang dan kurang diminati. Diketahui, rute penerbangan yang ditutup didominasi luar Pulau Jawa Seperti Merauke dan Nabire.

“Kita cut off itu kayak Banyuwangi kita sudah nggak terbang. Kemudian Merauke, Nabire ada beberapa mungkin sekitar 5 sampai 6 rute yang kita cut,” ujar Joseph, Senin (15/7/2019).

Joseph menerangkan, pihaknya akan menambah empat rute untuk mengganti rute yang ditutup. Salah satunya Medan-Surabaya, Jakarta-Sorong dan Surabaya-Samarinda.

“Tahun lalu kan rugi Rp 1,2 triliun, nantinya ada perbaikan rute-rute yang rugi kita tutup, rute yang untung kita buka kita tambah,” terangnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk memberikan penerbangan murah pada maskapai berbiaya rendah (Low Cost Carrier/LCC) diperkirakan akan berdampak pada Sriwijaya Air dengan kategori medium service.

“Saat ini belum terasa karena pembukuan kita sudah lama. Kedepannya mungkin pengaruh, kemungkinan akan pengaruh,” terangnya.

KPK Berikan Lampu Hijau untuk Penggarapan Blok Masela, Luhut: Bagus Itu

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, nilai investasi Rencana Pengembangan (PoD) Proyek Minyak dan Gas Blok Masela Kepulauan Tanimbar, Maluku sebesar 20 miliar dolar AS yang sudah disepakati INPEX Corporation dan Shell Upstream Overseas.

Bahkan kata dia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani revisi Rencana Pengembangan (PoD) Proyek Minyak dan Gas Blok Masela Kepulauan Tanimbar, Maluku itu.

“Itu 20 miliar dolar AS,” ujar Luhut di Kampus Universitas Indonesia (UI) Kota Depok, Jawa Barat, usai menghadiri Youth Innovation Competition on Global Governance (YICGG), Senin (15/7/2019).

Menanggapi keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proyek itu, Luhut mengapresiasi langkah tersebut.

“Bagus itu, dan sudah ditandatangani menterinya,” pungkas Luhut.

Diberitakan sebelumnya, SKK Migas meminta Inpex Masela Ltd menyusun rencana pengembangan (plan of development/POD) baru setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memakai skema darat pada proyek gas alam cair di Laut Arafura, Maluku tersebut.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, pihaknya akan menjelaskan lebih lanjut keputusan Presiden tersebut kepada Inpex.

“Kami meminta Inpex untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun usulan POD baru berdasarkan skema darat,” katanya.

Menurut dia, pihaknya belum bisa menyebutkan apakah perubahan skema pengembangan dari laut (offshore) menjadi darat (onshore) tersebut akan mengubah jadwal produksi blok tersebut.

“Nanti kerangka waktunya akan dihitung dulu oleh Inpex,” katanya.

Presiden Joko Widodo dalam hal ini telah memutuskan pengembangan Blok Masela akan memakai skema darat (onshore) yang berarti kilang gas alam cair (LNG) akan dibangun di daratan dan tidak terapung di laut (offshore) seperti usulan Inpex.

Untuk diketahui, proyek Blok Masela dikembangkan kontraktor asal Jepang, Inpex Masela Ltd yang sekaligus sebagai operator dengan kepemilikan partisipasi 65 persen dan Shell Corporation mempunyai 35 persen.

Inpex mendapatkan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi di Blok Masela melalui penandatanganan kontrak Masela PSC pada tanggal 16 November 1998. Sejak saat itu INPEX melalui INPEX Masela Ltd telah melakukan kegiatan eksplorasi hidrokarbon di Blok Masela.

Blok Masela sendiri, dengan luas area saat ini lebih kurang 4.291,35 km², terletak di Laut Arafura, sekitar 800 km sebelah timur Kupang, Nusa Tenggara Timur atau lebih kurang 400 km di utara kota Darwin, Australia, dengan kedalaman laut 300 – 1000 meter.

Kontributor : Supriyadi

Tukang Bubur Naik Haji Ternyata Ada, Setiap Hari Taruh Uang di Bawah Kasur

Suara.com – Berdagang bubur dengan hasil yang sangat kecil ternyata tidak menghalangi niat pasangan suami – istri (Pasutri) asal Jombang Jawa Timur untuk menunaikan rukun islam ke lima (ibadah haji).

Adalah Samsuri (72) dan Siti Mukianik (67), warga Desa/Kecamatan Mojowarno. Hidup hemat yang dilakukannya, telah mewujudkan impiannya untuk bisa pergi ke tanah suci.

Diceritakan Samsuri, keinginan menunaikan ibadah haji itu berawal dari tahun 2003. Saat itu, istrinya (Siti Mukianik) yang mengawali keinginan itu.

“Waktu itu kita pernah mengantar tetangga yang akan berangkat haji. Dari situ istri saya punya angan-angan untuk bisa memiliki kesempatan yang sama,” cerita Sasuri kepada Suara.com, Senin (15/7/2019) saat ditemui di kediamannya.

Samsuri mendukung keinginan sang istri. Keuntungan menjual bubur sumsum di Pasar Mojowarno akhirnya ditabung. Dalam satu hari, keuntungan yang hanya Rp 10 ribu – Rp 15 ribu selalu disimpan di bawah kasur.

“Tiap jualan modal saya cuma Rp 40 ribu. Untungnya kadang dapat Rp 10 ribu, kadang juga dapat Rp 15 ribu. Itu saya simpan di bawah kasur,” katanya.

Pada akhir 2010, Samsuri dan Mukianik resmi mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Uang yang dikumpulkan dari hasil jualan kemudian diperuntukan membayar ONH (Ongkos Naik Haji).

Untuk melunasinya, setiap bulan Samsuri menitipkan hasil tabungannya ke biro bimbingan haji atau KBIH. Hingga akhirnya tahun 2019, pasangan lanjut usia ini dipastikan berangkat ke tanah suci pada 23 Juli dengan kloter 53.

Samsuri berkisah, awal mula dirinya berjualan bakso keliling sejak 1970. Mulai berjualan dengan cara dipikul, hingga keliling menggunakan gerobak. Dari desa satu, ke desa lainnya. Dari gang satu, ke gang lainnya.

Kontributor : Achmad Ali
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »

Petinggi Diperiksa KPK soal Proyek Fiktif, Intip Harga Saham WSKT dan WSBP

Suara.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau berkode WSKT dan anak usahanya PT Waskita Beton Precast Tbk—berkode WSBP—sedang dirundung masalah setelah sejumlah petingginya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejumlah petinggi petinggi perusahaan pelat merah itu dipanggil KPK karena ada dugaan praktik memperkaya diri sendiri, yang bersumber dari beberapa proyek fiktif.

Setelah pemanggilan pejabat teras tersebut, bagaimana pergerakan saham WSKT dan WSBP?

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, kasus yang dihadapi kedua emiten itu tak terlalu mempengaruhi pergerakan saham. Menurut, kedua emiten tersebut masih dalam tren positif.

“Tidak (mempengaruhi). So far (sejauh ini) pergerakan WSKT dan WSBP masih dalam tren yang positif,” ujar Nafan saat dihubungi Suara.com, Senin (15/7/2019).

Nafan menjelaskan, saham WSKT memiliki prospek hingga ke harga Rp 2.240 per lembar. Kalau sudah mencapai harga level tersebut, maka ia menyarankan investor perlu menahan untuk tak menjual.

Ia mengatakan, saham WSBP memiliki prospek hingga pada posisi harga Rp 560 per lembar. Nah, kalau sudah mencapai harga saham tersebut, maka investor perlu menjaga harga di level itu.

Sampai pukul 15.32 WIB, Senin hari ini, saham WSKT naik 4,19 persen atau 100 poin ke harga Rp 2.140 per lembar.

Pada waktu yang bersamaan, saham WSBP juga naik 2,40 persen atau beranjak 10 poin ke harga Rp 426 per lembar.

Diperiksa KPK

Untuk diketahui, KPK sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Waskita Karya terkait kasus dugaan 14 proyek fiktif.

Termutakhir, Senin (8/7) pekan lalu, KPK memeriksa Jarot Subana. Dirut PT Waskita Beton Precast itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

Selain Jarot, KPK juga sudah meminta keterangan Staf Keuangan Divisi II PT Waskita Karya, Wagimin; dan, Manajer Pengelolaan Peralatan PT Waskita Beton Precast, Imam Bukori. Keduanya diperiksa juga sebagai saksi untuk Fathor Rachman.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Kadiv II PT Waskita Karya Fathor Rachman serta mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar, sebagai tersangka.

Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua tersangka diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dugaan itu berpangkal pada dugaan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan Waskita Karya.

Fathor dan Yuly diduga telah menunjuk empat perusahaan subkontraktor untuk mengerjakan proyek konstruksi milik Waskita Karya, tapi fiktif.

Tidak tanggung-tanggung, KPK menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan 14 proyek fiktif ini paling sedikit Rp 186 miliar.

Perkiraan angka itu berasal dari perhitungan kerugian keuangan,menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Triawan Munaf Cetuskan Rencana Pembangunan Kota Berbasis Industri Kreatif

Suara.com – Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangun sebuah kota yang berbasiskan industri kreatif untuk pertama kalinya di Indonesia.

Triawan menilai, Indonesia sudah waktunya memiliki sebuah kota yang mendukung berbagai kegiatan dari para pelaku industri kreatif melalui kehadiran Bekraf Creative District (BCD).

“Bekraf Creative District (BCD) adalah sebuah konsep yang kami gagas berdasarkan kebutuhan dari para pelaku industri kreatif Indonesia. Saya berharap, ide ini segera terealisasi dalam kurun waktu 2019-2024 ini agar para pelaku industri kreatif di Indonesia bisa memiliki ekosistem terpadu yang baru dan kondusif bagi karya kreatif mereka,” ujar Triawan Munaf, Senin (15/7/2019).

Triawan juga menambahkan, Bekraf akan fokus kepada enam program subsektor prioritas guna mendukung konsep Bekraf Creative District (BCD).

Subsektor yang menjadi awal dari Bekraf Creative District (BCD) adalah, Fashion, Film, Musik, Kriya, Kuliner, dan Games/Aplikasi Digital.

Dalam perencanaannya Bekraf Creative District (BCD) melibatkan stakeholders Ekonomi Kreatif utamanya asosiasi-asosiasi pelaku ekonomi kreatif yang terkait.

“Pada tahap ini kami masih fokus kepada penyusunan master plan dari Bekraf Creative District (BCD), karena ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak pihak. Bekraf Creative District (BCD) akan menjadi salah satu warisan dari kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini,” tambah Triawan.

Triawan mengharapkan agar konsep Bekraf Creative District (BCD) yang dikembangkan Bekraf ini segera dilaksanakan sebagai upaya mengurangi beban Kota DKI Jakarta.

“Bekraf mendukung penuh rencana pemindahan Ibukota agar beban kota Jakarta menjadi berkurang. Bekraf Creative District (BCD) yang kami usulkan adalah membangun ekosistem ekonomi kreatif di luar kota Jakarta,” tutup Triawan.

Gara-gara Harga Beras dan Rokok Mahal, Masyarakat Jadi Makin Miskin

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan per Maret 2019 sebesar 9,41 persen. Angka kemiskinan tersebut turun 0,25 persen dibanding September 2018 dan turun 0,41 persen dibanding Maret 2018.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tingkat kemiskinan ini disumbang oleh komoditas beras sebesar 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di pedesaan.

“Komoditas yang beri kontribusi besar pada garis kemiskinan pertama beras,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Selain itu, lanjut Suhariyanto, penyumbang terbesar kedua yaitu rokok kretek filter. Tercatat sumbangsih rokok kretek filter terhadap kemiskinan sebesar 12,22 persen di perkotaan dan sebesar 11,36 persen di pedesaan.

“Tempat kedua rokok bahkan kontribusinya naik karena tiap bulan inflasinya naik 0,01 persen pelan-pelan, tapi enggak ada yang mempertanyakan,” tutur dia.

Untuk diketahui, jumlah penduduk Indonesia per Maret 2019 mencapai 25,13 juta orang.

Menurut Suhariyanto, penurunan tingkat kemiskinan paling cepat di masyarakat desa. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di desa sebesar 12,85 persen turun dari periode yang sama tahun 2018 sebesar 13,20 persen.

Sedangkan, tingkat kemiskinan di kota tercatat per Maret 2019 sebesar 6,69 persen turun dibanding periode yang sama tahun 2018 7,02 persen.

“Penurunan kemiskinan ini menggembirakan, karena terjadi di kita mayoritas di desa. Desa penurunannya lebih cepat daripada di kota,” pungkas dia.

Investor Sudah Dengar Pidato Jokowi? Jangan Ragu untuk Tanamkan Modal di RI

Suara.com – Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyebut, tak ada alasan investor menunda investasinya di Indonesia. Karena kondisi politik Indonesia sudah stabil.

Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun ke depan telah berkomitmen untuk mempermudah perizinan investasi.

“Kita tahu untuk investasi masuk yang paling di cari adalah stabilitas terutama politik. Jokowi meyakinkan bahwa 5 tahun ke depan penuh dengan suasana damai sehingga tidak perlu kekhawatiran untuk melanjutkan dan membuat investasi baru di Indonesia,” katanya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Arif membeberkan, dalam penyampaian visinya, lima tahun ke depan, Jokowi akan melakukan debirokratisasi, deregulasi, dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta melanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Itu semua prasayarat untuk masuknya investasi di Indonesia. Itu semua permasalahan klasik yang selama ini memang menggerogoti daya saing kita,” tutur dia.

Arif menambahkan, isi dari visi Jokowi juga bisa membuat kepercayaan pelaku pasar meningkat sehingga tak perlu ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pidato Jokowi menggambarkan suasana yang sejuk, membangun stabilitas dan memberikan harapan kepada para pelaku pasar,” ucap dia.

Sebelumnya, dalam pidatonya Jokowi bakal mengundang banyak investasi di Indonesia. Maka dari itu, pihaknya bakal memangkas semua aturan atau kebijakan yang menghambat jalannya investasi.

“Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” imbuh Jokowi.

Angka Kemiskinan di Indonesia Terus Turun Berkat Kartu Sakti Jokowi

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat Kemiskinan Indonesia kembali turun. Tercatat, per Maret 2019 tingkat kemiskinan sebanyak 9,41 persen dari total penduduk Indonesia atau turun 0,41 persen bila dibanding Maret 2018.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan ini berkat dari kebijakan pemerintah Jokowi terkait bantuan sosial mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beras sejahtera (Rastra).

“Ini menggembirakan, yang sudah dilakukan pemerintah, KIS, KIP, Rastra dan bantuan lainnya untuk bansos, penurunan kemiskinan menunjukan progres yang menggembirakan,” katanya di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jika dirinci, Suhariyanto membeberkan jumlah pendduk Indonesia per Maret 2019 mencapai 25,13 juta jiwa.

Menurut Suhariyanto, penurunan tingkat kemiskinan paling cepat terjadi di masyarakat pedesaan. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan di desa sebesar 12,85 persen turun dari periode yang sama tahun 2016 sebesar 13,20 persen.

Sedangkan, tingkat kemiskinan di kota tercatat per Maret 2019 sebesar 6,69 persen turun dibanding periode yang sama tahun 2018 7,02 persen.

“Penurunan kemiskinan ini menggembirakan, karena terjadi mayoritas di desa. Desa penurunannya lebih cepat daripada di kota,” pungkas dia.

Kongres Diaspora Indonesia ke-5 Bakal Digelar di Jakarta, Ini Agendanya

Suara.com – Kongres Diaspora Indonesia ke-5 “The Fifth Congress of Indonesian Diaspora” (CID-5) akan diadakan di Jakarta pada Sabtu (10/8/2019) di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka.

CID-5 akan diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 10, 12, 13 Agustus 2019. Tema yang diangkat tahun ini, “Empowering Indonesia’s Human Capital”.

Kongres ini akan mempertemukan diaspora Indonesia untuk berdiskusi isu dan tantangan pembangunan Sumber Daya Manusia dari berbagai sektor, baik itu dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dimana tujuan akhir dari konferensi ini akan berfokus pada penguatan peran Diaspora Indonesia dalam peningkatan kualitas SDM.

Ketua Penyelenggara CID-5, Iwan Sunito menginisiasi untuk diadakannya sebuah sesi khusus yang bisa mempertemukan perwakilan usaha negara-negara sahabat dengan semua elemen stake holders dalam negeri.

“Kami berusaha menginisiasi sebuah kegiatan yang mampu menjadi inkubator bagi semua stakeholders lokal dan luar negeri untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dalam sebuah forum non-informal,” kata Iwan dalam keterangannya, Senin (15/7/2019).

Iwan menuturkan, sesi khusus ini akan membuka peluang kerja sama usaha dari semua perwakilan Negara yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia pada tahun ini.

“Adapun perwakilan Negara sahabat yang kami harapkan ikut berpartisipasi dalam sesi khusus tersebut adalah Australia, Amerika Serikat, Jepang, Timur Tengah dan China dimana kami telah sebelumnya berkomunikasi dengan secara intens dengan kedutaan-kedutaan besar terkait untuk membantu memfasilitasi sesi networking ini,” tutur Iwan.

Iwan menyebutkan, sesi ini hanya berlangsung selama satu hari saja, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2019 dan akan dimulai setelah acara pembukaan serta terbuka bagi semua pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk datang dan bergabung dalam sesi networking ini.

“Diharapkan sesi khusus ini bisa menjadi sebuah wadah terciptanya berbagai bentuk kerja sama bilateral baru yang akan saling menguntungkan semua pihak terkait,” ucap Iwan.

Iwan menjelaskan, hal ini merupakan wujud pengejahwatan dari salah satu fungsi utama Diaspora, yaitu Connecting The Dots.

Konferensi ini diharapkan akan selalu menjadi pertemuan terbesar bagi Diaspora Indonesia berkumpul di Tanah Air dengan target perkiraan sebanyak 5.000 partisipan dari dalam maupun luar negeri.

“Dan harapan terakhir saya adalah, dengan diselenggarakannya acara konferensi dua tahunan ini, kegiatan ini akan menjadi semacam kawah Candradimuka yang mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia terbaik yang bisa berkontribusi langsung terhadap pembangunan bangsa ini seutuhnya,” tutup Iwan.

Acara ini juga akan ditutup dengan penampilan dari seniman-seniman diaspora.

Peringati Hari Pajak, Sri Mulyani Belum Puas Terhadap Penerimaan Pajak

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di era ekonomi digital Direktorat Jenderal Pajak memiliki tantangan mengenai perpajakan. Pasalnya saat ini penerimaan pajak belum mencerminkan besarnya pengguna e-commerce di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri peringatan hari pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pajak di era ekonomi digital sekarang menjadi sorotan diberbagai negara.

“Realisasi penerimaan perpajakan belum mencerminkan besarnya penggunaan e-commerce dan jumlah penduduk Indonesia di ekonomi digital,” ujar Menkeu Sri Mulyani, Senin (15/7/2019).

Menkeu Sri Mulyani menerangkan salah satunya pajak cukup disoroti dalam forum G20 di Jepang. Untuk mengantisipasinya pihaknya merancang undang-undang perpajakan yang masih diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Di era digital sangat penting dalam G20 di Jepang harus diantisipasi oleh Ditjen Pajak dalam menyusun rancangan undang-undang perpajakan,” tambahnya.

Selanjutnya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan tantangan Direktorat Jenderal Pajak kedepannya untuk mewujudkan ketentuan perpajakan yang adil dan memberikan kepastian hukum untuk perekonomian di Indonesia. Serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mewujudkan sistem perpajakan yang baik untuk kedepannya.

“Pajak merupakan fisik sebagai alat yang sangat penting dalam kelola perekonomian Indonesia dan melakukan wujudkan cita-cita negara yang adil,” terangnya.

Volume Ekspor Merangkak Naik, Neraca Perdagangan Juni 2019 Surplus

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Juni 2019 alami Surplus 0,20 miliar dolar AS. Surplus ini karena ekspor pada Juni lebih tinggi dibanding impor.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, jumlah ekspor pada Juni 2019 mencapai 11,78 miliar dolar AS.

“Sedangkan, nilai impor Juni 2019 11,53 miliar dolar AS,” ujar Suhariyanto di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Suhariyanto menuturkan, surplus ini berasal dari surplusnya non migas 1,16 miliar dolar AS.

Meski demikian, jika dilihat secara kumulatif dari Januari-Juni 2019 neraca perdagangan masih defisit sebesar 1,93 miliar dolar AS.

“Tentu kita berharap neraca perdagangan kita membaik, dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” tutur dia.

UMKM Bisa Terima Alat Pembayaran dari Kartu Kredit dan Debit di AIQQON

Suara.com – PT AIQQON Triarta Mas meluncurkan aplikasi alat pembayaran smartphone. Alat pembayaran ini dikhususkan untuk para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menerima pembayaran non tunai.

Founder AIQQON Triarta Mas, Thomas Nugroho mengatakan, lahirnya aplikasi ini didasari dengan jumlah mesin Eletronic Data Capture (EDC) yang sulit diraih oleh UMKM.

Sehingga, sambungnya, dengan adanya aplikasi ini para UMKM bisa menerima pembayaran dari kartu kredit, debit, dan alat pembayaran lainnya seperti LinkAja.

“Untuk mendapatkan EDC diperlulam proses 14 hari kerja, dengan AIQQON kita mengubah yang 14 hari hanya untuk 3 langkah dan 10 menit semua yang ingin berusaha sudah bisa menerima pembayaran kredit debit ataupun uang elektronik lainnya,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan SCBD, Senin (15/7/2019).

Menurut Thomas, AIQQON ini memiliki banyak fitur yang dengan mudah digunakan para UMKM. Dia melanjutkan, menggunakan aplikasi ini UMKM ini juga tanpa dipungut biaya.

“Ini jadi alat untuk kita bisa menerima pembayaran dari JCB, Visa, Mastercard, link aja, true money, doku wallet bisa diterima di lewat smartphone,” tutur dia.

“Ini berharap biaa berguna buat semua karena kita eggak menerapkan biaya langganan, biaya pendaftaran, semuanya gratis, kalau dipakai ada beberapa biaya muncul tapi ini bukan persoalan jika meningkatkan pendapatan para pengusaha,” pungkas dia.

Pertumbuhan Ekonomi China Kuartal II Bakal Paling Lemah Sejak 27 Tahun Lalu

Suara.com – Pertumbuhan ekonomi China Diperkirakan akan kembali melambat pada kuartal II 2019. Bahkan, perlambatan ekonomi terlemah sepanjang 27 tahun lalu.

Seperti dilansir Reuters, perlambatan ekonomi China didorong perang dagang dengan AS yang sempat memanas pada kuartal II.

“Kemuraman yang menggantung pada ekonomi China tidak mungkin hilang segera karena tantangan di front domestik dan eksternal,” analis di ANZ mengatakan dalam sebuah catata.

Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan Cina melaporkan pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,2 persen pada kuartal April-Juni. Pertumbuhan itu paling lambat sejak kuartal pertama 1992.

Itu akan menandai hilangnya momentum lebih lanjut dari kuartal sebelumnya 6,4 persen, yang dapat membawa pertumbuhan ekonomi setahun penuh ke level terendah 30-tahun dekat 6,2 persen

Pemerintah telah lebih bersandar pada stimulus fiskal untuk mendukung pertumbuhan tahun ini, mengumumkan pemotongan pajak besar-besaran senilai hampir 2 triliun yuan ( 291 miliar dolar AS) dan kuota 2,15 triliun yuan untuk penerbitan obligasi khusus oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi ekonomi lambat merespons, dan kepercayaan bisnis masih goyah, membebani investasi. Investor khawatir perang perdagangan yang lebih lama dan lebih mahal antara dua ekonomi terbesar dunia dapat memicu resesi global.

Pemerintah China akan menerbitkan data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua pada hari Senin ini bersama dengan data aktivitas untuk bulan Juni yang dapat menunjukkan berlanjutnya pelemahan.

Data pada hari Jumat menunjukkan ekspor turun pada bulan Juni setelah AS menaikkan tarif barang-barang China dengan tajam, sementara impor menyusut lebih dari yang diharapkan, menyoroti permintaan domestik yang lambat.

Indeks resmi pabrik baru-baru ini untuk Juni menunjukkan produsen Cina melepaskan pekerjaan pada laju tercepat sejak krisis keuangan global satu dekade lalu.

Jokowi Baca Visi Misi, Harga Jual Emas Antam Stagnan Rp 706.000 per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Senin (15/7/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 706.000.

Harga jual tersebut terpantau sama dibandingkan dengan harga jual Sabtu (13/7/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 635.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga sama dibandingkan dengan harga buyback Sabtu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 377.500.
– emas 2 gram Rp 1.361.000.
– emas 3 gram Rp 2.020.000.
– emas 5 gram Rp 3.350.000.
– emas 10 gram Rp 6.635.000.
– emas 25 gram Rp 16.480.000.
– emas 50 gram Rp 32.885.000.
– emas 100 gram Rp 65.700.000.
– emas 250 gram Rp 164.000.000.
-emas 500 gram Rp 327.800.000.
-emas 1.000 gram Rp 655.600.000.

Kementan Sarankan Petani Miliki Kartu Tani untuk Beli Pupuk Bersubsidi

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Ke depan, semua petani wajib memiliki Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk subsidi dan bantuan pemerintah lainnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, dengan Kartu Tani, program pupuk bersubsidi dapat diterima petani kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan.

“Dengan Kartu Tani, pemerintah bisa mengetahui dengan tepat, data petani yang membutuhkan pupuk dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui RDKK distribusi pupuk subsidi akan lebih tepat sasaran dan efisien dengan Kartu Tani,” ujarnya, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Data yang dibutuhkan pemerintah tersebut didapat dari RDKK yang dibuat oleh kelompok tani, sehingga pemerintah dapat mengukur secara tepat jumlah petani dan jumlah pupuk yang dibutuhkan.

“Perbaikan sistem dan validasi e-RDKK terus dilakukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga nantinya, pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus sinkron dengan database yang akan digunakan sebagai kartu tani,” jelasnya.

Program Kartu Tani dinyatakan sukses diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekitar 80.000 petani di wilayah tersebut sudah memiliki Kartu Tani.

Penyuluhan dan pendataan Kartu Tani sudah dilakukan sejak dua tahun yang lalu, sesuai dengan program pemerintah pusat.

“Kartu Tani dapat digunakan oleh petani untuk membeli pupuk bersubsidi di kios resmi yang sudah ditentukan. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminjam modal di salah satu bank milik pemerintah,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kartu Tani akan berisi kuota sesuai dengan kebutuhan petani. Jumlah kuota tersebut tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani, namun kartu tersebut tidak dapat diuangkan.

“Kartu Tani merupakan program dari pusat, kita hanya sebagai fasilitator. Mudah-mudahan dapat terealisasi tahun ini dan nantinya akan disalurkan secara bertahap,” tambahnya.

Petani yang belum memiliki Kartu Tani, tuturnya, ke depan tidak boleh membeli pupuk subsidi. Namun jika sudah terdata di RDKK, walaupun tidak memiliki Kartu Tani, petani dapat membeli pupuk bersubsidi.