Federasi Serikat Pekerja BUMN Usulkan Tiga Nama Ini Jadi Menteri BUMN

Suara.com – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mengusulkan tiga nama yang dinilai pantas menduduki jabatan menteri BUMN.

Organisasi yang dipimpin FX Arief Poyuono tersebut menyebut tiga nama yang diusulkan tersebut, yakni Budi Karya Sumadi, Tito Sulistio dan Achmad Baiquni.

“Iya benar itu (berita tersebut), itu merupakan hasil rapat sekitar dua minggu yang lalu. Saya sendiri tidak hadir, tetapi menandatangani keputusan tersebut. Berarti, saya sudah setuju apapun hasil rapat tersebut,” kata Arief Poyuono saat dihubungi Suara.com, Rabu (16/10/2019).

Arief menjelaskan, dalam rapat yang dipimpin Ferdinand Situmorang dan Tri Sasono tersebut mengusulkan tiga nama yang dipandang layak menjadi Menteri BUMN, karena rekam jejak mereka yang dinilai baik.

“Kita tahu lah, mereka kan punya track record yang baik. Jadi kami putuskan untuk tiga nama itu. Tetapi, tetap hak prerogatif ada di tangan presiden dalam menentukannya. Misalkan, Pak Jokowi tetap memilih Bu Rini (Menteri BUMN sekarang) yah enggak apa-apa,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar FSP BUMN Bersatu mengusulkan tiga nama yang dinilai pantas menduduki jabatan menteri BUMN.

Melalui keterangan tertulis yang diterima, organisasi tersebut mengusulkan Budi Karya Sumadi, Tito Sulistio dan Achmad Baiquni kepada Presiden Joko Widodo untuk dipertimbangkan diangkat menjadi menteri BUMN.

Budi Karya Sumadi merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini menjabat menteri perhubungan dan pernah menjadi Dirut Angkasa Pura 2. Budi Karya adalah profesional yang mempunyai pengalaman birokrasi.

Kemudian, Tito Sulistio yang pernah menjabat Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S-1) di Universitas Indonesia, serta S-2 di Brussel City College Belgia, dan S-3 bidang hukum di Universitas Pelita Harapan. Tito adalah profesional nonpartai yang bekerja berdasarkan target.

Sedangkan, Achmad Baiquni meraih gelar sarjana strata satu dalam bidang ekonomi di Universitas Padjajaran, lalu melanjutkan pendidikan di Asian Institute Management, Filipina. Baiquni yang saat ini menjadi Dirut BNI adalah bankir profesional yang berpengalaman di BUMN.

Meski mengajukan ketiga nama tersebut, FSP BUMN Bersatu akan tetap mendukung keputusan Presiden Joko Widodo apabila tetap mempertahankan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dalam rangka kesinambungan pengelolaan BUMN.

Merpati Dihidupkan Kembali, Tetapi Tidak Melayani Penerbangan Sipil

Suara.com – PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akhirnya mendapatkan angin segar kembali setelah 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keroyokan membantu aktif kembali.

Namun, Merpati Airlines nantinya tidak melayani penerbangan sipil. Melainkan hanya menjalankan bisnis kargo yang dibantu Garuda Indonesia.

“Sesungguhnya, ini Merpati-nya belum hidup, belum terbang. Merpati kan Airlines. Ini merupakan bagian dari kita memanfaatkan resources yang ada, bekerja sama dengan sinergi. Hanya itu,” kata Direktur Utama Merpati Airlines Asep Eka Nugraha saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta pada Rabu (16/10/2019).

Menurut Asep, untuk melayani penerbangan sipil maskapai membutuhkan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Lantaran untuk mendapatkan sertifikasi itu, lanjutnya, membutuhkan waktu yang tak sebentar.

“Enggak kekejar kalau tahun ini (bisa melayani penerbangan). Sertifikasi (dari Kementerian Perhubungan) itu kan panjang,” jelas dia.

Sementara, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Danadiputra Askhara mengatakan maskapai akan meminjamkan delapan pesawat kepada merpati untuk menjalankan bisnis kargo tersebut. Nantinya, bisnis kargo tersebut akan fokus di wilayah Papua.

“Pesawatnya dari kita semua. Saat ini ada 3 armada eksisting kargo, 2 konversi dari Citilink yang tadinya stand by dengan kapasitas 12 ton. Di Juni 2020 kita ada (pesawat tambahan jenis) 738 dan 1330. Jadi total 8 frontier untuk angkut kargo BUMN ini dalam kerjasama Merpati tahun 2020,” ucap Pria yang akrab disapa Ari Askhara itu.

Dari Garuda Hingga PLN, 10 BUMN Bareng-Bareng Bantu Merpati Hidup Kembali

Suara.com – PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akhirnya bangkit dari mati surinya setelah para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu restruturisasi. Terdapat 10 BUMN yang ikut dalam restrukturisasi tersebut.

10 BUMN tersebut yakni Garuda Indonesia Group, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), serta Himbara yang terdiri dari Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengatakan, perseroan ikut dalam restrukturisasi Merpati Airlines atas permintaan dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Selain itu, lanjut dia, kerja sama ini juga ingin membantu Merpati mendapatkan kembali bisnis dan bisa profit kembali, sehingga bisa membayarkan utang-utangnya.

“Pada waktu itu, Ibu Rini meminta Garuda ke saya, pikirkan gimana menolong Merpati. Kami berpikir simple, gimana kerja sama operasi supaya kondisi Merpati saat ini tak drag down atau menarik performancenya Garuda Indonesia,” Kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

“Kerja sama ini bantu Merpati untuk going concern mendatangkan bisnis buat Merpati, Garuda Indonesia dalam hal ini tak merugi tak terbebani dan bisa mengembangkan pasarnya di Indonesia dan Internasional,” tambah dia.

Adapun kerja sama operasi yang dilakukan antara Garuda Indonesia dan Merpati berupa, kerja sama dalam bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair & Overhaul (MRO) dan Training Center.

Sedangkan, Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lainnya seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang (kargo) di wilayah Papua.

Dalam hal kerja sama pengelolaan usaha maintenance, repair, and overhaul (MRO), Merpati Nusantara juga bertindak sebagai agen pemasaran yang menyediakan layanan untuk perawatan turbin dari Pertamina dan PLN yang difasilitasi oleh MRO Merpati Nusantara Group dan Garuda Indonesia Group.

Sementara, dalam usaha training centre, Garuda Indonesia akan berpartisipasi dalam mengelola pusat pendidikan milik Merpati Nusantara agar ke depannya unit usaha ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan besar Merpati.

“Kerja sama ini ditandatangani untuk jangka waktu 38 tahun, tapi setiap periodik 5 tahun bisa di-review dan back to back dengan BUMN lain. Yang paling penting kita menolong Merpati sehingga bisa going concern dan structure ini sudah diterima PPA sebagai kuasa pemerintah untuk restrukturisasi Merpati,” katanya.

Duh Gawat, Walt Disney World Kemalingan Barang Seharga Ratusan Juta

Suara.com – Sudah bukan rahasia lagi memang, kalau Walt Disney World menjadi salah satu taman hiburan impian banyak orang dari berbagai belahan dunia.

Namun, beberapa waktu lalu diketahui taman hiburan di Florida ini kehilangan barang kurang lebih senilai total Rp 200 juta.

Dilansir dari laman Business Insider, Rabu (16/10/19), pencurian terjadi di The Orlando Sentinel minggu lali.

Betapa kagetnya seorang pegawai ketika sedang menginventarisasi properti di belakang wahana Test Track.

Dirinya mendapati ada barang yang hilang dari tempat tersebut.

Bukan hanya itu saja, ternyata perahu di Peter Pan’s Flight, wahana dari Magic Kingdom, kemudian bangku serta barang di roller coaster Space Mountain juga hilang.

Ilustrasi Walt Disney World di Orlando. (Pixabay/onecrazykatie)Ilustrasi Walt Disney World di Orlando. (Pixabay/onecrazykatie)

Hingga kini, belum ada yang tahu siapa pelaku pencurian itu dan bagaimana bisa barang tersebut dibawa keluar dari Walt Disney World.

Pasca insiden pencurian itu, seluruh tempat penyimpanan barang-barang tersebut telah dipagari dan digembok.

Ketika diperiksa ulang, properti yang hilang di wahana-wahana tersebut bernilai ratusan juta.

Properti yang hilang ini juga kabarnya berpotensi sulit untuk ditemukan kembali.

“Barang yang diambil tidak memiliki tanda atau nomor seri unik, sehingga sulit untuk ditemukan,” tutur salah seorang polisi yang ikut menangani kasus tersebut.

Duh, ruginya nggak kira-kira ya. Semoga kejadian pencurian di Walt Disney World ini tak terulang lagi ya.

Kementan Ingatkan Semua Pihak untuk Mewaspadai Benih Bawang Putih Oplosan

Suara.com – Memasuki musim penghujan bulan Oktober dan November 2019, Kementerian Pertanian gencar mengingatkan semua pihak terutama dinas pertanian, petani dan pelaku usaha yang akan menanam bawang putih agar lebih waspada dan hati-hati dalam membeli benih bawang putih.

Jangan sampai benih yang dibeli tidak seragam alias dioplos antara yang sudah siap tanam dengan benih yang belum siap tanam. Dikhawatirkan, jika benih oplosan tersebut ditanam akan merugikan petani karena pertumbuhannya tidak optimal, bahkan bisa tidak tumbuh sama sekali.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, secara tegas mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat dengan melakukan modus pengoplosan benih bawang putih.

“Tindakan mengoplos benih, antara yang sudah patah dorman dengan calon benih yang belum patah dormansi sangat merugikan petani. Ini sungguh perbuatan yang tidak layak karena sama saja menzholimi petani,” ujar Dirjen di Kementan yang akrab dipanggil Anton tersebut. Menurutnya, benih bawang putih yang belum siap tanam atau belum patah dormansi, kalau dipaksa ditanam di lahan, akibatnya bisa fatal.

“Petani bisa merugi karena ternyata benih yang ditanam tidak tumbuh. Yang tumbuh hanya yang sudah patah dormansi alias siap tanam,” terangnya.

“Ini sangat penting kami ingatkan, terutama kepada dinas-dinas yang sedang pengadaan benih bawang putih tahun ini. Mengapa? Baru-baru ini saya menemukan sendiri secara langsung bukti adanya benih yang terindikasi oplosan di sebuah daerah. Bukan tidak mungkin indikasi serupa terjadi di daerah-daerah lain,” kata Anton tanpa menyebut lokasi yang dimaksud.

“Tolong para petugas jangan sampai lengah untuk lebih jeli dan teliti sebelum menerima benih dari penyedia atau dari penangkar. Libatkan petugas pengawas benih tanaman (PBT) di masing-masing daerah. Selain itu petugas dari level pusat hingga daerah harus paham betul bagaimana membedakan benih yang sudah patah dormansi dengan yang belum,” tambahnya.

Anton menduga, margin harga yang lumayan tinggi antara calon benih yang belum patah dorman dengan yang sudah patah dorman, membuat oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengoplosan benih bawang putih. “Bakal benih yang belum patah dorman atau belum tumbuh bakal tunas, harganya tentu jauh lebih murah. Katakan selisihnya Rp 10 ribu saja, berapa keuntungan yang akan diraup oleh oknum tersebut jika pengadaannya mencapai puluhan bahkan ratusan ton?” ungkapnya.

“Yang paling dirugikan tentu adalah petani dan program pemerintah selanjutnya bisa terganggu. Kami tak segan-segan menindak tegas siapapun yang main-main dengan benih bawang putih.Kalau jelas terbukti akan kami laporkan ke aparat penegak hukum,” tukas Anton serius.

“Kepada panitia pengadaan benih bawang putih agar berhati hati jangan sampai mendapatkan benih lokal oplosan. Langkah untuk antisipasi hal ini adalah dengan mengambil sampel sebanyak banyaknya. Gampangnya, apabila benih bawang putih tersebut benar-benar dipanen dalam satu periode tanam yang sama, mestinya dormansinya juga sama. Apabila satu umbi sudah putus dorman maka semua umbi atau siungnya pasti telah putus dorman juga,” terang Anton.

Anton menambahkan, pihaknya selalu menekankan prinsip LADORFISIO sebagai pedoman dalam memeriksa kualitas benih bawang putih. Ladorfisio adalah akronim dari Cek keaslian label (LA), cek dormansi (DOR), cek fisik (FI), cek siung (SI) serta cek oplosan (O).

“Semua aspek Ladorfisio harus terpenuhi. Kalau ada satu saja tidak terpenuhi, misalnya ditemukan adanya benih oplosan maka dipastikan hasil tanamnya nanti tidak akan optimal. Sekali lagi, tolong semua pihak berhati-hati,” pungkas Anton.

Direktur Perbenihan Hortikultura Sukarman pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa putus dormannya sebuah benih bawang putih dicirikan dengan munculnya tunas di dalam siung calon benih.

“Apabila siung bawang dipebelah melintang, akan terlihat tunas tumbuh, benih bawang putih yang siap tanam adalah apabila tunasnya tumbuh lebih dari separuh panjang siung” tambah Sukarman. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan pembinaan ke para penangkar dan calon penangkar benih bawang putih di sentra sentra produksi bawang putih untuk lebih berhati hati menyediakan benih supaya tidak timbul masalah hukum di kemudian hari.

“Sesegera mungkin saya akan datangi Kabupaten yang saat ini menjadi sentra benih bawang putih nasional seperti Temanggung, Magelang, Karanganyar, Lombok Timur untuk diberikan pembinaan dan pendampingan kepada para penangkar dan calon penangkar benih bawang putih bersama BPSB dan Dinas Pertanian setempat,” pungkas Sukarman.

PUBG Gelar Turnamen Antar Kampus, Hadiahnya Capai Rp 200 Juta

Suara.com – Sesuai dengan komitmen PUBG Mobile untuk berkontribusi kepada perkembangan dunia E-Sport di Indonesia. PUBG Mobile kali ini kembali menggebrak industri mobile game di Indonesia dengan mengadakan turnamen terbesar antar Universitas untuk kedua kali nya yang diberi nama PUBG Mobile Campus Championship Indonesia 2019-2020 (PMCC 2019-2020) dengan total hadiah lebih dari Rp 200 juta.

Gaga Li selaku Direktur E-sport dari PUBG Mobile untuk Asia Tenggara mengatakan, bekerja sama dengan Bank Sinarmas, proses kualifikasi PMCC 2019 telah resmi dilakukan.

Hal yang berbeda dengan PMCC sebelumnya, kali ini PUBG Mobile mengadakan babak penyisishan di 64 universitas ternama di Indonesia yang tersebar di 23 kota dari 18 provinsi.

Para peserta akan melalui tahapan-tahapan yang menantang sebelum meraih gelar juara PMCC 2019-2020, seperti babak kualifikasi kampus, campus playoffs, kualifikasi wild card, hingga nantinya ke-16 terbaik akan bertarung di tahapan Grand Final.

“Sebagai turnamen terbesar antar kampus di Indonesia, kami berharap kita dapat berbagi pesan akan semangat sportifitas tinggi dari para finalis yang mewakili Universitas nya masing-masing. Terlebih lagi, kami juga berharap turnamen ini dapat memberikan pengalaman positif yang luar biasa bagi para peserta dan para pemain PUBG Mobile lainnya serta masyarakat,” kata Gaga Li dalam keterangannya, Rabu (16/10/2019).

Selain tahapan-tahapan tersebut diatas, PMCC 2019-2020 kali ini juga memberikan rangkaian acara menarik lainnya, seperti Rising Caster Hunt yang merupakan acara pencarian bakat kepada para mahasiswa yang ingin memulai karir didalam lingkup Esport.

Selain itu, PMCC 2019-2020 kali ini juga mengadakan acara Campus Ambassador dimana setiap mahasiswa di seluruh Indonesia berkesempatan untuk menjadi duta PMCC 2019-2020 serta menjadi team manager untuk team yang lolos ke babak Grand Final.

“Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan jumlah pengguna game e-sport terbesar. Untuk itu, kami sangat mendukung komitmen PUBG Mobile dalam mengembangkan dunia E-Sport di Indonesia. E-sport bukan hanya untuk hiburan semata, namun ada nilai-nilai edukasi yang diajarkan kepada generasi milenial dan membuka kesempatan lebar akan sebuah karir baru yang juga menjanjikan,” kata Direktur Utama Bank Sinarmas, Frenky Tirtowijoyo.

Menurut Frenky, hal ini sejalan dengan misi Bank Sinarmas dalam menggiatkan edukasi digital financial ke masyarakat terutama generasi milineal.

“Kami sadar bahwa generasi milenial harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Seperti melengkapi diri mereka dengan proteksi asuransi dan investasi sebagai modal untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, sambil mereka mengembangkan bakat E-sport, kami hadir untuk membantu mereka mengatur perencanaan keuangan masa depan, dimana Bank Sinarmas menyediakan beragam produk finansial dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan milenial,” tambah Frenky.

3 Hari Lagi Jabat Wapres, JK Blak-blakan Cara Menangkan Persaingan Dagang

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut persaingan selalu ada dalam sektor perdagangan. Apalagi kata dia persaingan perdagangan dunia yang harus dihadapi semua negara.

Tapi, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, terdapat cara untuk bisa memenangkan persaingan itu. Caranya yaitu dengan menyediakan produk yang lebih baik, murah dan cepat.

“Kita menyadari dunia yang penuh persaingan. Persaingan hanya dapat dimenangkan oleh yang mempunyai produk lebih baik, lebih murah dan lebih cepat, lebih baik artinya menggunakan teknologi yang lebih baik lebih maju lebih murah tentu lebih efisien, dan lebih cepat logistik,” ujar JK dalam sambutannya dalam Trade Expo Indonesia di ICE BSD, Tangerang, Rabu (16/10/2019).

Maka dari itu, JK meminta para pelaku usaha perdagangan bisa menawarkan produk-produk khas dari Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memiliki produk-produk kerajinan tangan yang tak kalah dan bisa bersaing dengan produk-produk bermerek dari luar negeri.

“Hal ini tentu telah jadi upaya kita semua, kita tentu menawarkan, banyak peluang berasal dari agro produk, berasal dari industri produk atau mineral dan tentu juga handicraft ini semua akan membawa perdagangan lebih maju dan sempurna,” tutur dia.

Apalagi, lanjut JK, banyak pasar yang bisa dituju para pelaku perdagangan Indonesia. Karena menurut JK tak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

“Perdagangan pada umumnya apa yang kita pahami bahwa tidak ada suatu negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena itu dia harus membeli di negara lain, untuk membayar apa yang dibeli dia harus menjual, itulah esensi perdagangan internasional yang tentu harus jadi tumpuan kita semua,” pungkas dia.

Tingkatkan Investasi, Menaker Ingin Ubah Aturan PHK Karyawan

Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri ingin mengubah aturan soal pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan meningkatkan investasi.

Sebelumnya, ketentuan PHK diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan teknisnya juga diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Rugi Perusahaan sebagaimana telah diubah dalam Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-78/MEN/2001.

Dalam ketentuan tersebut, pegawai yang dipecat, diantaranya akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penghargaan yang dibayarkan oleh perusahaan. Artinya, perusahaan menanggung beban jika harus memecat karyawannya.

Kekakuan aturan PHK itu, sambung ia, menjadi salah satu penyebab investor mundur untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi upah kerja di Indonesia di atas rata-rata negara tetangga, dengan produktivitas kerja yang rendah.

Padahal, sambung ia, di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi, kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat berubah dengan cepat. Tak ayal, investor asing lebih memilih Vietnam yang menawarkan upah murah, produktivitas tinggi, dan skema PHK yang lebih sederhana.

Untuk itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam hal ketentuan PHK. Dengan perbaikan ketentuan, Indonesia bisa lebih menarik di mata investor. Ujung-ujungnya, lapangan kerja yang tersedia akan semakin banyak.

Di saat yang sama, pemerintah memberikan perlindungan terbaik kepada warganya berupa keahlian. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat bisa bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan.

“Orang profesional, yang memiliki skill (keahlian) yang bagus, takut di-PHK? Tidak, karena memiliki skill yang bagus. Mengapa orang kita (Indonesia) takut di-PHK? Karena skill-nya tidak bagus,” ujar Hanif.

Peningkatan kualitas SDM dituangkan melalui berbagai progam, misalnya melalui pelatihan Balai Latihan Kerja maupun kerja sama dengan perusahaan untuk memberikan pelatihan kerja sesuai kebutuhan.  Dengan cara itu, masyarakat tetap bisa bekerja meski pekerja tidak lagi bekerja di tempat yang sama.

“Di Indonesia, pikirannya kan masih kerja tetap. Itulah mengapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi (pekerjaan) favorit,” jelasnya.

Saat ini, Hanif menyebutkan revisi UU 13/2003 masih pada tahap pengkajian dan penyerapan inspirasi. Adapun rincian mengenai perubahan ketentuan PHK belum diungkap Hanif.

“Jangan ragukan komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan dan sekaligus memberikan perlindungan tetapi di masa depan, karena dunia berubah, boleh jadi cara negara hadir, cara negara melindungi tenaga kerja pasti akan berubah,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero), Elfien Goentoro membenarkan pernyataan Hanif. Perusahaan tidak mudah memecat pegawai meski pegawai bersangkutan terbukti melakukan kesalahan.

“Memang aturannya susah untuk PHK. Ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, terlalu panjang, tidak simpel,” katanya.

Kementan Kembangkan Sentra Hortikultura di Modoinding

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengembangkan sentra tanaman hortikultura di sejumlah daerah. Pengembangan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan meningkatkan pasar ekspor.

“Salah satu yang sedang berkembang adalah sentra produksi terbesar di kawasan Indonesia bagian timur seperti di Kecamatan Modoinding, Minahasa Selatan,” ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto saat menghadiri Modoinding Potato Festival ke-6 yang digelar di Desa Sinisir, Selasa (15/10/2019).

Menurut Prihasto, di Kecamatan Modoinding saat ini sedang berkembang jenis sayuran kentang, wortel, bawang daun, labu, tomat, bawang merah hingga bawang putih dengan kualitas yang sangat bagus.

“Khusus untuk kentang, Modoinding bahkan tercatat sebagai produsen penghasil kentang berkualitas bagus dan terbesar di seluruh daratan Pulau Sulawesi atau nomor 9 terbesar di Indonesia,” katanya.

Prihasto mengatakan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran 13,5 milyar untuk mendukung dan mendorong pengembangan kawasan bawang putih, buah-buahan dan aneka sayuran di Kecamatan Modoinding. Anggaran sebesar itu khususnya diperuntukan untuk proses penanaman 225 hektar bawang putih.

“Tahun depan rencananya akan kami tambah lagi 200 hektar. Jadi total bantuan pemerintah mencapai 425 hektar. Kita berharap kawasan ini menjadi salah satu sentra bawang putih terbesar di Sulawesi,” katanya.

Sementara Direktur Perbenihan Hortikultura, yang juga sekaligus Plt Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sukarman menyatakan bahwa varietas kentang yang banyak dikembangkan petani Modoinding adalah Kentang SupeJohn.

“Kentang varietas SupeJohn memiliki bentuk lonjong bagus dan tidak mudah rusak. Sementata bagian kulitnya tidak mudah terkupas karena ukuran umbinya cukup besar. Jenis kentang ini juga sudah terdaftar di Kementerian Pertanian melalui SK Mentan Nomor 3936/Kpts/Sr.120 tahun 2013,” katanya.

Mengenai hal ini, Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu, menyatakan terimakasih atas berbagai bantuan pemerintah pusat dalam hal ini bibit dan benih unggul dari Kementerian Pertanian. Karena itu, Christiany berharap masyarakat Modoinding menjaga alam yang subur dan melimpah ini dengan cara bersyukur.

“Setiap tahun total pendapatan masyarakat dari hasil budidaya sayuran di kawasan ini bisa mencapai 1 triliun. Pendapatan petani Modoindingjuga menjadi yang tertinggi di Sulawesi Utara. Makanya saya mengajak semua warga di sini tetap bersyukur,” katanya.

Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Modoinding, Renly Liow, menyambut baik bantuan dan program pemerintah dalam mengembangkan sayuran di daerahnya termasuk bawang putih.

“Dengan bantuan ini kami semakin optimis sektor hortikultura di wilayah ini terus berkembang. Terlebih petani disini sudah mampu membuat olahan makanan berbahan dasar kentang seperti kripik, dodol dan donat,” tukasnya.

Berdasarkan catatan statistik BPS, produksi kentang nasional tahun 2018 mencapai 1,28 juta ton atau naik 10,3 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,16 juta ton. Khusus Minahasa Selatan, produksi kentang tahun 2018 mencapai 46 ribu ton atau naik 19 persen jika dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 36 ribu ton. Dengan peningkatan yang signifikan ini, Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai negata swasembada kentang dan sayur.

Asal tau saja, Festival Kentang Modoinding ini diikuti oleh ratusan peserta karnaval dari perwakilan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), perwakilan wilayah desa se-Modoinding serta dinas-dinas terkait.

Adapun kawasan Modoinding sendiri sejak lama sudah dikenal sebagai daerah sentra hortikultura sayuran terbesar di Sulawesi Utara. Kecamatan yang identik dengan hasil pertanian ini sebagai The kitchen of Business untuk Wilayah Indonesia bagian timur.

Kepercayaan Investor Terhadap Pemerintah dan Ekonomi Global Merosot Tajam

Suara.com – Kepercayaan investor di pasar finansial terhadap kondisi perekonomian global merosot tajam dipicu oleh perang dagang Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan.

Kekhawatiran para investor tersebut tercermin dari hasil survei terhadap para investor pasar finansial yang dituangkan dalam Katadata Investor Confidence Indeks (KICI).

Hasil survei KICI pada kuartal III 2019 menunjukkan bahwa nilai KICI mencapai level terendah sejak Kuartal IV 2018. KICI menurun tajam hingga -12,4% dari 146,8 pada kuartal sebelumnya menjadi 128,6 pada Q-3 2019.

KICI adalah sebuah Indeks yang menggambarkan keyakinan investor institusi terhadap perekonomian dan pasar keuangan untuk kondisi saat ini dan tiga bulan ke depan.

Survei KICI disusun dengan cara menjaring persepsi investor berdasarkan Indeks Situasi Sekarang (ISS) saat survei dilakukan pada September 2019 dan Indeks Ekspektasi (IE), prospek tiga bulan ke depan (Oktober – Desember 2019).

Persepsi investor tersebut dilihat dari pandangan mereka terhadap kondisi ekonomi domestik, ekonomi global, kinerja pasar saham, prospek apresiasi nilai portofolio serta kemungkinan penambahan investasi di pasar modal.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa ISS dan IE sama-sama menunjukkan penurunan.

Penurunan tersebut terjadi pada ISS sebesar minus -18,1 persen, dari 145,1 pada kuartal II menjadi 118,8 (Kuartal III 2019). Penurunan ISS terutama dipicu oleh penilaian investor yang buruk terhadap kondisi perekonomian global yang menurun tajam dari 126,2 (Kuartal II) menjadi 81,3 (Kuartal III) atau turun -35,6%.

Angka di bawah 100 untuk indikator perekonomian global adalah yang pertama kali terjadi sejak pengukuran KICI dilakukan pada Kuartal IV 2018. Angka di bawah 100 menunjukkan bahwa porsi investor yang pesimistis terhadap perekonomian global jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan investor yang optimistis.

Eskalasi perang dagang antara Amerika vs China serta kondisi geopolitik yang semakin memanas dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi faktor pemicu besarnya pesimisme investor ini.

“Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok memberikan dampak perlambatan ekonomi global. Ini berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia melalui penurunan ekspor,” jelas Damhuri Nasution, panel ahli Katadata Insight Center dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada Agustus 2019 sebesar US$ 14,28 miliar atau turun 7,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam publikasi pada pertengahan September lalu, BPS menyebut secara year on year, ekspor migas menurun 9,99 persen dari 1,43 miliar dolar AS menjadi 0,88 miliar dolar AS.

Secara kumulatif, nilai ekspor migas Indonesia sepanjang pada Januari hingga Agustus melorot 8,28 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu. Sedangkan ekspor non-migas menurun 6,66 persen pada periode tersebut.

Sedangkan untuk Indeks Ekspektasi, semua indikator penyusunnya juga menurun, dengan penurunan terbesar terjadi pada indikator yang menggambarkan porsi saham portofolio dalam 3 bulan mendatang (turun -14,6%).

Dilihat menurut kelompok investor, optimisme perusahaan asuransi mengalami penurunan paling dalam (turun -16,1%), lalu diikuti oleh Dana Pensiun (turun -13,6%) dan Aset Manajemen (turun -12,4%). Meski dihantui pesimisme atas situasi ekonomi global, secara total level KICI masih di atas 100.

“Ini mengindikasikan bahwa porsi investor yang optimistis sesungguhnya masih lebih besar dibandingkan dengan yang pesimis,” kata Damhuri Nasution.

Survei KICI dilakukan terhadap 272 responden pengelola dana investasi yang berasal dari Manajemen Investasi, Dana Pensiun dan Asuransi yang berinvestasi di pasar keuangan.

Survei dilakukan melalui wawancara per telepon pada 12-26 September 2019. Ratusan investor institusi yang menjadi responden survei ini mengelola dana investasi lebih dari Rp 700 triliun.

Kepercayaan Terhadap Pemerintah Juga Menurun

Selain KICI, Katadata Insight Center juga melakukan pengukuran persepsi investor terhadap kinerja pemerintah yang dituangkan dalam Indeks Kepercayaan Investor terhadap Pemerintah (IKIP).

Hasil survei IKIP pada Kuartal III 2019 juga menunjukkan penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya. IKIP pada triwulan ketiga berada di posisi 161,5 atau turun dari posisi 175,8 pada triwulan kedua.

Penurunan terbesar disumbang oleh menurunnya penilaian investor atas kemampuan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepercayaan atas kepastian hukum dan rasa keadilan ini turun dari posisi 160,8 pada Q-2 2019 ke posisi 129,8 pada Q-3 2019.

Padahal sebelum Pemilu (IKIP Kuartal II 2019) penilaian pada indikator ini naik 16,1 poin dari kuartal sebelumnya.

“Keputusan pemerintah dan DPR untuk merevisi beberapa UU menimbulkan pro dan kontra di masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap keyakinan investor terkait penegakan
hukum di Indonesia,” kata Wahyu Prasetyawan, panel ahli Katadata Insight Center.

IKIP adalah indeks yang menggambarkan penilaian investor institusi terhadap kinerja pemerintah. IKIP menilai kinerja pemerintah berdasarkan 5 indikator utama yang mencakup kemampuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan suasana aman dan tenteram, menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan dan merawat infrastruktur, memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

PMCO 2019, Gamers Perebutkan Hadiah Total Rp 35 Miliar

Suara.com – PUBG Mobile kembali menggelar kembali turnamen profesional antar negara, yaitu PUBG MOBILE CLUB OPEN 2019 (PMCO 2019) dengan total hadiah sebesar 2,5 juta dolar AS atau setara Rp 35 miliar.

PMCO 2019 kali ini telah memasuki babak regional dimana perwakilan Indonesia masuk di dalam tahapan regional untuk Asia Tenggara.

Ada total 24 team yang mewakili masing-masing negara dalam tahapan Regional Asia Tenggara untuk mendapatkan tempat di PMCO 2019 tahapan Global Final nanti nya.

“PMCO 2019 yang kali ini lebih meriah, banyak team-team baru yang juga turut ikut serta, ini merupakan salah satu pencapaian terbaik kami juga, dimana kami terus berkomitmen untuk mengembangkan dunia esports dan juga menebarkan semangat sportifitas tinggi,” kata Gaga Li selaku Direktur Esports dari PUBG Mobile untuk Asia Tenggara melalui keterangannya, Rabu (16/10/2019).

Ada satu hal yang menarik dari gelaran PMCO 2019 kali ini. BIGETRON RA selaku perwakilan dari Indonesia berhasil mengguncang tahapan Regional Asia Tenggara dengan tampil memukau diantara team yang lainnya.

Lebih dari 15 kali BIGETRON berhasil menduduki tempat pertama selama kurang lebih 20 kali pertandingan dalam tahapan Regional Asia Tenggara ini. Hal ini membuat BIGETRON menduduki puncak klasemen sementara untuk PMCO 2019 tahapan kualifikasi Asia Tenggara.

“Terima kasih atas dukungan dari semua pihak, pencapaian ini belum seberapa karena perjuangan kami masih sangat panjang. Namun, kami optimis untuk tetap terus berusaha dengan beragam strategi untuk dapat menjadi yang terbaik dan membawa nama Indonesia menjadi juara kedepannya. Mohon doa dan dukungannya,” kata Made Bagas atau Zuxxy selaku perwakilan dari team BIGETRON RA.

PMCO 2019 Tahapan Asia Tenggara akan ditutup dengan acara final nantinya di awal November 2019. Dimana para team perwakilan Asia Tenggara akan memperebutkan tempat untuk melaju dibabak Global Final nanti nya. Kualifikasi yang sedang berlangsung saat ini merupakan kunci penting dari keberhasilan tiap team nanti nya di final Asia Tenggara.

“Dukungan dan doa terbaik untuk seluruh team. Kegigihan dan semangat sportifitas tinggi kalian merupakan inpsirasi bagi kami. Semoga PMCO 2019 kali ini, terutama Tahapan Asia Tenggara, dapat lebih memberikan inspirasi positif kepada para masyarakat mengenai perkembangan esports termasuk kesempatan yang dapat diraih kedepannya,” tutup Gaga Li.

UMKM Belum Banyak Tersentuh e-Commerce

Suara.com – Pemerintah menyatakan hingga saat ini masih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum bergabung dengan e-commerce.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dari 58 juta UMKM yang ada di Indonesia, UMKM yang bergabung dengan e-commerce baru sebanyak 8 juta UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun meminta kepada pelaku bisnis e-commerce untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya.

“Kami melihat bahwa dengan pemanfaatan e-commerce bagi UMKM dapat meningkatkan pemasaran dan membuka peluang ekonomi baru, sehingga pada ujungnya dapat menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Darmin saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Pemanfaatan e-commerce juga dapat menunjang efisiensi dan inklusivitas. Hasil riset McKinsey menyebutkan bahwa konsumen di luar Jawa mampu menghemat 11%-25% dari nilai belanjanya dengan menggunakan e-commerce dibandingkan dengan berbelanja secara konvensional.

Kondisi ini harus dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk-produk kreatifnya, khususnya busana dan kuliner.

“Melalui e-commerce, akses pasar menjadi tidak terbatas. Pelaku usaha dapat memperluas pasar, baik ke pasar domestik, bahkan pasar global. Untuk di dalam negeri sendiri, jangan sampai pelaku usaha dan produk lokal kalah dengan yang impor,” kata Darmin.

Meskipun saat ini, lanjut Menko, transaksi e-commerce masih banyak terpusat di Jakarta dan sekitarnya, namun ke depannya diharapkan akan lebih banyak UMKM dari luar Jawa yang tumbuh dan memasarkan produknya melalui e-commerce.

Untuk UMKM sendiri, mereka harus juga mampu meningkatkan kapasitasnya, baik dari aspek produksi, pemasaran, pengiriman atau distribusi produk, hingga manajemen perusahaan.

Di sini, pemerintah berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap para pelaku UMKM dari hulu hingga hilir.

“Tentunya dalam upaya tersebut, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Sangat diperlukan dukungan dari platform marketplace yang lebih memahami model bisnis e-commerce,” ucapnya.

3 Hari Lagi Lengser dari Jabatan Wapres, JK Pamitan ke Pengusaha

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini membuka pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE Bumi Serpong Damai, Tangerang. Acara tersebut dihadiri para pelaku perdagangan dari berbagai dunia.

Dalam masa jabatan terakhirnya, JK berterima kasih kepada para pengusaha Indonesia, karena telah bekerja sama dalam menumbuhkan perokonomian Indonesia.

Meskipun menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini belum maksimal didapatkan oleh Indonesia. Dia meyakini, Indonesia bisa tumbuh besar bersama para pengusaha.

“Dalam kesempatan ini, karena saya tingggal 3 hari kerja bersama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua, terima kasih atas upaya bersama kesempatan kita semua, dan upaya bersama kita bisa dapat pertumbuhan yang baik walaupun belum maksimum yang kita capai dalam kesempatan,” kata dia saat sambutaan dalam TEI, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, JK yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PMI berterima kasih kepada para menteri yang terus berjuang membuat kebijakan yang bisa membuat sektor perdagangan Indonesia maju.

“Dan juga terima kasih teman-teman yang disini, walaupun akan berlanjut saya engga tahu. Tapi kita berjuang bersama-sama untuk negeri yang baik,” pungkas dia.

Darmin Prediksi Target Penyaluran KUR Produktif 60 Persen Bakal Gatot

Suara.com – Target porsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produktif sebesar 60 persen pada tahun ini kemungkinan besar ‘gatot’ alias gagal total.

Pasalnya hingga saat ini penyaluran KUR di sektor tersebut baru sekitar 40 persenan dari target penyaluran KUR Rp 140 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, bahwa sebetulnya target-target yang ditetapkan pemerintah dalam penyaluran KUR sektor produktif selalu tercapai, namun untuk tahun ini ternyata tidak begitu menggembirakan.

“2017 kami mulai tetapkan 40 persen, tahun berikutnya 50 persen tercapai. Nah tahun ini sebetulnya produksi (produktif) itu 60 persen tapi saya mulai melihat tidak tercapai 60 persennya,” kata Darmin saat ditemui di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Darmin beralasan tidak tercapainya target tersebut lantaran kebanyakan nasabah yang ingin mendapatkan KUR sebagian besar merupakan individual bukan kelompok, sehingga perbankan yang menyalurkan KUR tidak begitu semangat.

“Kalau sendiri-sendiri banknya biasanya tidak terlalu semangat dibandingkan dia ngurusin 1 kelompok 100 orang yang menerima KUR itu, buat dia lebih semangat dia mengurusnya,” katanya.

Dari catatan, hingga Agustus 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 102 triliun, dari target Rp 140 triliun.

Ahok Dapat Rp 45 Juta Per Bulan Dari Youtube Panggil Saya BTP

Suara.com – Usai lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta dan keluar dari tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok makin aktif membuat konten-konten menarik di akun Youtube miliknya yang diberi nama Panggil Saya BTP.

Seiring berjalannya waktu, video-video yang diunggah Ahok mendapatkan banyak repson. Hingga pada 12 Oktober 2019, Ahok mendapatkan penghargaan Gold Play Button dari Youtube.

Menurut penelusuran MoneySmart.id jaringan Suara.com di situs Social Blade, akun Youtube BTP menempati urutan ke-388 di Indonesia. Dalam 30 hari saja, Ahok bisa meraih lebih dari 11 ribu subscriber baru.

Sementara itu, prediksi total penghasilan yang didapat dari akun ini mencapai 200 dolar AS hingga 3.200 dolar AS atau Rp 2,8 juta hingga Rp 45 juta dalam sebulan.

Terlepas dari penghasilan Ahok sebagai youtuber, berikut ini fakta-fakta seputar akun Youtube Panggil Saya BTP.

1. Dirilis tepat setelah bebas dari penjara

Basuki Tjahaja Purnama. (Sumber: Instagram)Basuki Tjahaja Purnama. (Sumber: Instagram)

Video pertama dari akun Panggil Saya BTP dirilis pada 25 Januari 2019. Video berjudul “BTPVLOG#1 – PULANG ini berdurasi 9 menit saja, dan menampilkan obrolan Ahok dan putranya, yaitu Nicholas Sean di mobil yang saat itu baru keluar dari penjara.

Belum lama setelah ditayangkan, ratusan like sudah diberikan buat video ini. Tepat pada 15 Oktober 2019, video ini sudah disaksikan oleh lebih dari 5 juta orang!

Gak heran sih, BTP memang bukan orang sembarangan. Dia memang merupakan salah satu publik figur di Indonesia.

Sama seperti BJ Habibie, nama Basuki Tjahaja Purnama juga masuk ke jajaran orang yang paling dikagumi di Indonesia versi Yougov. Bila Habibie urutan pertama, BTP masuk ke urutan ke-tujuh tepat di bawah Jack Ma dan di atas Prabowo Subianto.

2. Delapan bulan sudah punya 23 video

Jokowi dan Ahok. (@jokowi_btp_lovers/instagram)Jokowi dan Ahok. (@jokowi_btp_lovers/instagram)

Delapan bulan sejak postingan perdananya di Youtube, akun Panggil Saya BTP ternyata sudah mengunggah 23 video. Cukup aktif ya.

Video-video itu berisi tentang keseharian BTP, mulai dari cerita dia menyambangi kawan-kawannya, pulang kampung, liburan ke Bali, hingga yang bernuansa politik pun ada.

Tapi gak semua video di akun ini punya jutaan viewers lho ya. Ada juga yang cuma ratusan ribu saja.

3. Promo video Youtube lewat Instagram

Kebersamaan Ahok dan Nicholas Purnama. (Instagram/@ahokbtp)Kebersamaan Ahok dan Nicholas Purnama. (Instagram/@ahokbtp)

Untuk memperbanyak jam tayang di akun Youtube Panggil Saya BTP, promo itu penting. Tapi tentu saja, promo akun Youtube BTP gak kayak akun Youtube vlogger lain yang menggunakan fitur iklan.

Cukup dengan Instagram saja bisa. Wong BTP juga punya ribuan followers kok. Caranya mudah banget, hanya posting saja cuplikan atau foto dari vlog terbarunya di feed Instagram. Lalu, jangan lupa mengajak seluruh follower Instagram untuk mampir menyaksikan video terbaru BTP di Youtube.

The Premiere MTH Gandeng Pemprov Hingga Komunitas Sepeda Tekan Polusi Udara

Suara.com – Jalur sepeda yang diresmikan Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu lalu diharapkan menjadi solusi bagi kemacetan warga DKI Jakarta. Mendukung solusi tersebut The Premiere MTH hadir untuk menyelaraskan misi membangun DKI Jakarta menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman serta bebas polusi.

Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki beban yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Ditambah lagi dengan banyaknya penduduk berasal dari sekitaran Jakarta yang mencari nafkah di Jakarta.

Kemacetan sudah menjadi menu utama di sepanjang hari, salah satu penyebabnya karena jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta.

Minimnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi untuk melakukan aktifitas memperparah keadaan ini. Imbasnya adalah jumlah gas emisi yang berasal dari kendaraan pribadi semakin meningkat.

Beberapa bulan lalu bahkan paparan gas buang tersebut mencapai pada taraf yang mengkhawatirkan bahkan berbahaya bagi kesehatan.

Gerak cepat pun ditunjukkan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk melindungi keselamatan masyarakatnya dari polusi. Hasilnya adalah pemerintah DKI Jakarta berkolaborasi beserta Institute for Transportation & Development (ITDP), Bike to Work (B2W) dan Komunitas Pesepeda bersama-sama merencanakan untuk membuat jalur khusus sepeda di jalan-jalan ibukota.

Rencana tersebut ternyata selaras dengan misi dari PT Adhi Commuter Properti (ACP) subsidiary PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang memiliki orientasi pengembangan kawasan berbasis TOD (Transit Oriented Development) yang salah satu misinya adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi publik. ACP merealisasikan kawasan tersebut melalui LRT City.

Sebagai bentuk dukungan Penuh kepada pemerintah DKI Jakarta, Adhi Karya, ACP dan LRT City menggelar acara bersepeda yang bertajuk Ride and Charity pada 5 Oktober 2019. Acara tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk Jakarta bebas polusi dan ramah bersepeda.

Acara bersepeda yang bertajuk Ride and Charity.Acara bersepeda yang bertajuk Ride and Charity.

Rangkaian acara tersebut dibuka oleh Budi Sadewa selaku direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang konsisten mengajak seluruh Insan Adhi untuk terus beraktifitas menggunakan sepeda.

Acara Ride and Charity tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Direksi PT Adhi Commuter Properti, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) dan beberapa komunitas sepeda se-Jakarta dan sekitarnya.

Tidak ketinggalan atlet sepeda internasional M. Fadli sebagai sosok yang menginspirasi dan Nirina Zubir yang merupakan artis dan penggiat sepeda ikut menjajal jalur sepeda baru itu.

“Ride and Charity adalah kegiatan kolaborasi bersepeda mencoba lajur sepeda yang sudah direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, ITDP, B2W dan ACP-LRT City, dimulai dari LRT City MT Haryono – The premiere MTH kemudian akan menyusuri jalur sepeda yang direncanakan pihak pemerintah DKI Jakarta dan kembali ke LRT City MT Haryono – The Premiere MTH,” tutur Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

“Nantinya pelebaran jalur sepeda dan jalur pedestrian direncanakan akan seperti di Jl. Sudirman Thamrin dan akan melalui sepanjang Jl. MT Haryono pada tahun 2020, dengan adanya jalur tersebut akan menambah kenyamanan bagi pejalan kaki dan pesepeda ditambah jalur tersebut terintegrasi dengan transportasi publik,” Syafrin menambahkan.

Event ini tidak hanya menghadirkan acara bersepeda saja. Setelah para peserta mencapai garis finish, peserta dihibur dengan beragam acara seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pentas seni yang bawakan oleh teman-teman dari YPAC.

“Acara ini meriah sekali, karena di hadiri sekitar 700 pesepeda yang tersebar dari berbagai komunitas sepeda, pemerintahan dan mitra kerja. Disini peserta dapat memilih untuk rute antara 40 km dan 74 km yang sejatinya diambil dari Semangat Kemerdekaan RI ke 74. Selain bersepeda ada juga lelang lukisan dari Nirina Zubir dan M. Fadli yang hasilnya 100% disumbangkan langsung ke Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) untuk bantuan medis maupun edukatif. Semoga upaya kami dapat bermanfaat bagi mereka,” jelas Aan Susanto, Project Director LRT City MT Haryono-The Premiere MTH.

Kegiatan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Sharing Session. Kegiatan ini mengundang beberapa orang yang mempunyai kompetensi terkait dengan event ini. Hadir sebagai pengisi acara adalah M Fadli – Atlet Sepeda Internasional, Nirina Zubir – Artis & Penggiat Sepeda.

Pundjung Setya Brata – Direksi ADHI & Pembina komunitas sepeda ADHI-Adhigos, Fani – ITDP, Poeteot Soedarjantop – Ketua Komunitas B2W, Hari Nugroho – Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Syafrin Liputo – Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Aan Susanto – Project Director LRT City MT Haryono -The Premiere MTH & MTH 27.

“LRT City MT Haryono menggagas acara ini untuk mengumpulkan seluruh komunitas pesepeda yang ada di Jakarta dari Komunitas Road Bike, Seli maupun MTB di satu lokasi. Sekaligus jadi kesan pertama kita nyobain jalur sepeda baru di Jakarta,” terang Nirina selebritis yang hobi bersepeda.

“Ride and Charity ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam acara ini, salah satunya saya yang dapat membuktikan bahwa kekurangan fisik bukanlah menjadi penghalang untuk berkarya,” ucap M Fadli.

Kementan Dorong Kawasan Perbatasan Jadi Lumbung Beras dan Ekspor

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong pembangunan pertanian tanaman pangan di semua jenis lahan dan wilayah. Termasuk juga di kawasan perbatasan yang selama ini kurang tergarap dan sering terpinggirkan. Kementan dengan jeli melihat peluang bahwa kawasan perbatasan adalah wilayah yang sangat menarik untuk dikembangkan pertaniannya.

“Pemikirannya kawasan perbatasan adalah akses terdekat untuk produk kita bisa ekspor ke luar negeri,” demikian dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman, Bambang Pamuji di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Bambang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perbatasan yang cukup banyak antara lain, dengan Malaysia, Brunei, Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Perbatasan itu sebenarnya surga baru bagi kehidupan bangsa ini. 

“Saya yakin perbatasan bisa menjadi penyangga pangan nasional. Spiritnya adalah memberikan kesempatan bagi penduduk kawasan perbatasan membangun ekonomi pangan yang tepat,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata komitmen Kementan di wilayah perbatasan, Bambang menyebutkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan fasilitasi Rice Milling Unit (RMU) sejak tahun 2016. Pembangunan RMU sebagai bentuk komitmen integrasi dan modernisasi langkah-langkah di lapangan. 

Lebih lanjut Bambang menuturkan hingga saat ini RMU Kawasan Perbatasan sudah sebanyak 26 unit tersebar di beberapa provinsi seperti  Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.  Bantuan alat tersebut secara teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya tawar petani.

“Dengan demikian masyarakat di kawasan perbatasan tersebut, khususnya para petani akan semakin kuat posisi tawarnya. Kawasan perbatasan dapat menjadi lumbung beras baik untuk domestik maupun ekspor,” jelas dia.

Lebih lanjut Bambang menyatakan Kementan bertekad mendorong daya saing produk di kawasan perbatasan. Menurutnya, daya saing itu bagian dari proses menciptakan keunggulan. Parameternya  karakteristik produk,  kapasitas profuksi, mutu produk, efisiensi usaha, nilai tambah, harga yang kompetitif, kontiniunitas suplain. 

“Kita harus melakukan perubahan atas orientasi produksi sehingga tercipta keunggulan produk. Termasuk di kawasan perbatasan ini kita cari apa yang menjadi kekhasannya,” terangnya.

Kepala Subbagian Kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Batara Siagian mengungkapkan sebagai komitmen ketika menerima RMU tersebut, kelompok penerima RMU Kawasan perbatasan terus bekerjasama dengan Perum BULOG untuk penyerapan hasilnya. Contohnya, di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, petani awalnya hanya menyerahkan nasib pada alam, hanya tanam setahun sekali saja karena nunggu hujan. Lalu April 2018 diberikan bantuan RMU dan hasilnya petani di sana sekarang bisa tanam padi minimal 2 kali.

“Tidak hanya berhenti pada fasilitasi RMU, tapi juga merambah ke konsep pertanian organik. Seperti halnya di Entikong Kalbar. Saat ini, sedang dilakukan pembinaan organik bekerjasama dengan FAO. Tanaman pangan, terutama produk beras organik menjadi salah satu primadona bagi kawasan perbatasan,” ungkap Batara.

Batara menambahkan Kementan bersama FAO pun dalam waktu dekat mengembangkan padi organik di wilayah perbatasan tersebut seluas 104 hektare. Varietasnya untuk padi organik yakni Inpari 24 dan beras hitam biasanya varietas lokal yakni Selasih. Pangsa pasar di kawasan perbatasan cukup menjanjikan disana, ujarnya. Organik ini produk eksotis dalam arti nilai jualnya tinggi. 

“Di pasaran kan bisa dihargai Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu per kilogram. Saya yakin pangsa pasar organik di perbatasan ini masih terbuka luas, jadi mari kita maksimalkan manfaatkan kesempatan ini,” sebutnya.

Darmin Minta Porsi Penyaluran Kredit ke UMKM Fashion Ditambah

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah saatnya memperluas jangkauan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke seluruh sektor usaha UMKM, salah satunya kata Darmin adalah sektor fashion.

“Kita perlu masuk makin dalam ke produksi di sektor jasa, seperti fashion,” kata Darmin dalam acara Pemberdayaan Perempuan Indonesia Melalui KUR Untuk Usaha Busana dan Gaya Hidup di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut Darmin, saat ini porsi penyaluran KUR masih di dominasi sektor produksi dimana hampir 50 persen, sementara sektor lainnya terbilang masih sangat kecil.

“Kita perlu masuk ke produksi di sektor jasa. Dan busana mungkin paling besar adalah kegiatan yang paling besar peranannya di dalam industri dan ekspor,” katanya.

Darmin menyebutkan pada tahun ini pemerintah total sudah menyalurkan KUR sebanyak Rp 140 triliun, dengan tingkat kredit macet mencapai 1,3 persen.

Sementara realisasi penyaluran KUR di bidang busana dan produk turunannya dari Januari hingga September 2019 mencapai Rp 1,3 triliun kepada sekitar 45 ribu debitur.
Dimana penyaluran KUR tertinggi berada di sektor industri pakaian jadi dan perlengkapan sebesar Rp 770 miliar atau sebesar 67,6% dari total penyaluran.

Kementan Lepas Kopi Amstirdam asal Jatim ke Australia Sebanyak 20 Ton

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian melepas ekspor perdana kopi Amstirdam asal Jawa Timur (Jatim) ke Australia sebanyak 20 ton.

Kopi berjenis robusta asal petani di Kabupaten Malang (kecamatan Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo dan Dampit) atau dikenal dengan Kopi Amstirdam ini sebelumnya telah menjadi langganan untuk 42 negara Asia dan Eropa.

“Alhamdulilah, satu lagi pasar kopi asal Jatim terbuka yaitu ke Australia. Kami berharap dengan ekspor ini ada tambahan margin keuntungan bagi petani karena produk ditujukan untuk pasar ekspor. Kita berbagi dengan petani agar bertambah kesejahteraan dan petani makin bersemangat menanam,” demikian kata Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil saat acara pelepasan ekspor sekaligus penyerahan sertifikat kesehatan tumbuhan atau Phyosanitary Certificate (PC) sebagai persyaratan negara tujuan kepada ekspotir PT Asal Jaya di Malang, Jawa Timur, Selasa (15/10/2019). 

Program Agro Gemilang

Ali Jamil menuturkan sesuai dengan instruksi Menteri Pertanian dalam mendorong eksportasi produk pertanian, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian telah menggagas program Agro Gemilang. Program yang ditujukan untuk membuka akses informasi dan layanan seluas-luasnya pelaku usaha agribisnis, khususnya kaum muda yang baru memasuki bisnis ekspor produk pertanian.

Lanjut Ali Jamil, fasilitasi layanan ekspor berupa bimbingan teknis pemenuhan persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS), Sinergisitas dengan para pemangku kepentingan baik pusat, daerah dan pelaku usaha. Barantan telah siapkan aplikasi komoditas ekspor, i-MACE yang dapat diakses sebagai landasan kebijakan pembangunan pertanian berbasis ekspor.  

“Program Ayo Galakkan Ekspor Komoditas Pertanian oleh Generasi Milenial Bangsa ini juga berupa terobosan layanan cepat proses bisnis karantina yakni berupa pemeriksaan di gudang pemilik, inline inspection dan layanan prioritas,” tuturnya.

Sementara untuk perluasan akses pasar, melalui program agro gemilang ini Barantan lakukan terobosan layanan berupa sertifikat elektronik, e-Cert. Dengan layanan ini selain mempercepat proses di tempat pengeluaran juga menjadi jaminan bagi keberterimaan produk di negara tujuan.

 “Program ini juga mengajak partisipasi masyarakat dengan kampanye publik #BeraniEkspor,” terang Ali Jamil.

Ali Jamil menekankan partisipasi masyarakat sangat diperlukan khususnya untuk menjaga status kesehatan hewan dan tumbuhan agar tetap sehat, aman dikonsumsi dan laris di pasar dunia.

“Laporkan dan periksakan hewan dan tumbuhan saat dilalulintaskan kepada petugas Karantina. Jika ingin ekspor, datang dan tanyakan program Agro Gemilang,” tegasnya.

Meningkat, Indikator Akselerasi Ekspor Produk Pertanian Asal Jatim

Di Tempat yang sama, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi mengatakan data dari sistem automasi karantina pertanian IQFAST di wilayah kerjanya eksportasi produk pertanian asal Jawa Timur menunjukan tren peningkatan. Tercatat nilai barang pada periode  1 September hingga 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 3,75 triliun.

“Kami berharap dengan pihaknya menggencarkan program Agro Gemilang dapat terus memacu pertumbuhan, tidak saja volume, frekwensi dan ragam komoditas namun juga menumbuhkan eksportir muda. Jawa Timur miliki potensi sumber daya alam hayati yang besar, jangan ragu, berani ekspor,” ujarnya.

Pimpinan PT Asal Jaya, Haryanto selaku eksportir mengapresiasi layanan cepat karantina pertanian. Pasalnya benar-benar merangkang kemajuan bisnis sehingga pelaku usaha terus melakukan aktivitas ekspornya.

“Layanan ‘jemput bola’ dari Karantina Pertanian Surabaya membuat proses bisnisnya lebih cepat 30 persen,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam pelepasan ekspor ini tidak hanya komoditas kopi, namun juga dilepas 1 ton mangga harum manis ke Malaysia dengan senilai 360 juta rupiah.

Beragam Acara Adat Ditebar Festival Keraton Kesultanan Buton 2019

Suara.com – Festival Keraton Kesultanan Buton 2019 kaya dengan nuansa budaya. Beragam acara adat khas masyarakat Buton ditebar. Seperti Bubusiana Lipu, Tuturangiana Andala, hingga Poagona Lipu. 

Harmoni Festival Keraton Kesultanan Buton 2019 digelar 12-17 Oktober. Event itu jadi rangkaian HUT Baubau ke-478, sekaligus ulang tahun ke-18 sebagai daerah otonom. 

Acara Bubusiana Lipu digelar Selasa (15/10/2019). Lokasinya ada di Baruga Kelurahan Kaesabu, Baubau, Sulawesi Tenggara.

Tradisi ini didasarkan 5 Limbo Wolio Tanah Buton. Wolio masuk dalam wilayah Baubau dan membentuk sistem pemerintahan tradisional. Mereka menetapkan 4 Limbo (wilayah kecil), yaitu Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu. Atas dasar kesepakatan adat, maka dibentuklah Parabela Kaesabu. Berikutnya, ikut memprakarsai prosesi Bubusiana.

Pelaksanaan Bubusiana Lipu biasanya ditandai dengan pemukulan kendang. Semakin unik, penentuan waktu ritual didasarkan arah kepala ayam yang disembelih tokoh adat. 

“Masyarakat Buton memiliki banyak ritual adat. Semuanya jadi bentuk harmoni. Pembelajaran untuk terus menjaga keseimbangan dengan alam,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Baubau Ali Arham, Selasa (15/10/2019). 

Sedangkan Poagona Lipu digelar di Kelurahan Sukanaeo, Baubau, pada Senin (14/10/2019). Berada di Pulau Makassar, Poagona Lipu jadi ritual selamatan atau ruwat bumi. Sebab, tanah ini memberikan banyak kehidupan bagi masyarakat. Selain doa-doa, Poagona Lipu menampilkan beragam sesaji. Berupa hasil pertanian. Ada padi, jagung, singkong, ubi jalan, juga kelapa.

“Beragam ritual adat tentu menjadi kekuatan dan daya tarik festival ini. Ritual tersebut mengajarkan banyak pengetahuan, khususnya bagaimana mengelola alam. Kalau keseimbangan tercapai, maka hidup akan tenang. Berkah mengalir dari Tuhan melalui kekayaan alam, baik di darat maupun di laut. Baubau kaya potensi baharinya,” terang Ketua Tim Pelaksana Calendar of Event Kemenpar Esthy Reko Astuty.

 Festival Keraton Kesultanan Buton 2019 pun menggelar Tuturangiana Andala. Tradisi ini untuk menjaga harmoni di laut, Senin (14/10/2019). Tuturangiana Andala jadi ajang pelarungan sesaji di laut. Selain keselamatan, masyarakat berharap laut tetap menjadi pintu rizki bagi mereka.

“Daratan dan lautan menjadi pintu rejeki bagi banyak masyarakat di nusantara. Mereka juga memiliki ritual dengan jenis seperti Tuturangiana Andala. Piranti sesajinya juga khas, termasuk Tuturangiana Andala ini,” jelas Esthy lagi.

Pelaksanaan Tuturangiana Andala sangat khas. Sesaji diletakan ke dalam 4 wadah dan di atasnya lalu diberi beragam kue kering khas Buton. Berikutnya, seekor kambing lalu disembelih. Darahnya diletakan ke dalam batang bambu. Batang berisi darah kambing lalu diletakan bersama sesaji kue kering tersebut bersama buah kelapa muda. Sesaji lalu diangkut memakai perahu dan diletakan pada 4 penjuru angin.

“Acara-acara adat semakin memperkaya festival. Bagaimanapun, festival tersebut menjadi ungkapan doa dan rasa syukur atas kekayaan Baubau yang melimpah. Ritual itu juga menjadi refleksi penyadaran untuk terus menjaga kelestarian alam. Kalau alam lestari, maka semakin bermanfaat bagi semua,” tegas Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional III Kemenpar Muh. Ricky Fauziyani.

Rangkaian acara adat ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bahkan ritual Tuturangiana Andala dan Poagona Lipu diikuti seluruh masyarakat Pulau Makassar. Mayoritas mereka ini berprofesi sebagai nelayan. 

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memaparkan, beragam ritual adat akan tetap lestari dan dilakukan turun temurun. Sebab, masyarakat memiliki kesadaran luar biasa.

“Masyarakat Buton memiliki budaya yang beragam. Mereka memiliki ritualnya untuk memuliakan alam beserta seluruh kekayaannya. Harmoni manusia dan alam akan terus terjadi, apalagi masyarakat di sana memiliki kesadaran. Mereka layak diapresiasi karena melestarian beragam potensi alam dan budaya,” tutup Arief yang juga Menpar Terbaik ASEAN.

5 Tahun Kabinet Jokowi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tembus Rp 435 Triliun

Suara.com – Lima tahun sudah kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemban mandat dan tugas dari rakyat, tanggal 20 Jokowi akan memimpin kembali untuk periode keduanya namun kali ini berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.

Selama lima tahun belakang ini ternyata era Kabinet Jokowi gemar menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program yang dimulai pada 2015 tersebut tercatat sudah menyalurkan KUR sebanyak Rp 435 triliun.

“Realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 sebesar Rp 435 triliun yang diberikan ke 17,5 juta debitur dengan NPL (Non Performing Loan) terjaga rendah 1,31 persen,” kata Deputi I Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat ditemui di Gedung Smesco, Rabu (16/10/2018).

Iskandar menyebutkan, khusus untuk tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp 140 triliun, hingga Juli sudah terealisasi sebesar Rp 102 triliun dengan jumlah debitur mencapai 3,6 juta.

Dimana penyaluran KUR tertinggi untuk sektor industri jadi dan perlengkapan jadi sebesar Rp 770 miliar atau setara 66 persen dari total penyaluran KUR sepanjang tahun 2019.

Informasi saja program KUR merupakan program andalan Presiden Jokowi dalam upayanya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha mikro, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya sebesar 12 persen pada tahun 2015, menjadi sebesar 9 persen di tahun 2016, dan terakhir diturunkan kembali menjadi 7 persen di tahun 2018.

Penurunan suku bunga KUR tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para UMKM serta perluasan akses pembiayaan dengan suku bunga rendah yang dapat diakses oleh pengusaha mikro.

Kementan Beri Keuntungan Bagi Korban Terdampak Erupsi Sinabung

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan benih jagung kepada korban bencana alam erupsi Gunung Sinabung beberapa tahun lalu. Bantuan tersebut sebagai bentuk nyata andil Kementan dalam memberikan kontribusinya dalam upaya pemulihan kondisi dari bencana, pasca erupsi Gunung Sinabung tahun 2010 disusul erupsi besar 2013.

“Kami ingin petani yang tinggal di wilayah terdampak erupsi sinabung terus bangkit dan bercocok tanam di lahannya,” demikian ungkap Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, Suryani Ginting di Karo, Sumatera Utara, Senin (14/10/2019).

Suryani mengapresiasi bantuan pemerintah yang disalurkan Kementan berupa benih jagung hibrida. Bantuan tersebut memberi semangat dan motivasi kepada para petani karena prospektif dan menjanjikan.

“Selain itu, bantuan benih jagung juga memberikan keuntungan yang besar bagi petani,” ujarnya.

Ketua Gapoktan Juma Laoming Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Rantau Ginting mengaku sangat senang dengan dukungan pemerintah berupa bantuan benih jagung hibrida. Panen nanti bisa mencapai hingga 10 ton per hektar.

“Dengan harga jual Rp 3.000 per kilogram, anggotanya dapat menikmati hasil yang cukup menguntungkan,” ungkapnya.

Perwakilan Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Fredi Siregar mengatakan keuntungan yang dirasakan dari bantuan pemerintah ini tentunya atas kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. 

“Adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah kabupaten disertai respon yang cepat dari pemerintah pusat membantu proses pemulihan petani trauma bencana,” ujarnya.

Perwakilan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementan, Diana Paramita menyatakan pemerintah pusat yakni Kementan selalu berusaha merespon dengan cepat dan memberikan bantuan benih yang terbaik sesuai kebutuhan petani. Bantuan yang diberikan Agustus lalu ada sebanyak 55.005 kilogram varietas B89 dan 3.150 kilogram varietas B54 di lahan seluas 3877 ha.

“Tujuan kami hadir di sini untuk memastikan bantuan benih jagung tertanam dan dapat dimanfaatkan oleh petani Sinabung,” katanya.

“Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Karo kami harap dapat diduplikasi di wilayah lain dan diterima dengan baik oleh pihak yang membutuhkan,” tambah Diana.

Antisipasi Penyakit Demam Babi Afrika, Kementan Siapkan Kebijakan Strategis

Suara.com – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya mengantisipasi potensi penyebaran wabah penyakit hewan Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) ke Indonesia. Tindakan kewaspadaan dini ASF telah dimulai sejak adanya notifikasi kejadian wabah ASF di Tiongkok pada September 2018.

Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan teknis yang meliputi deteksi cepat, pelaporan sigap dan penanganan tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita saat membuka Rapat Koordinasi Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Yogyakarta, Senin (14/10/2019).

“Hal yang mengkhawatirkan dari penyebaran penyakit ASF ini adalah belum ditemukannya vaksin untuk pencegahan penyakit dan virusnya sangat tahan hidup di lingkungan serta relatif lebih tahan terhadap disinfektan. Hal tersebut yang menyebabkan penyebaran ASF sulit ditahan dibanyak negara, bahkan bagi negara-negara maju seperti di kawasan Eropa. Penyakit ini merupakan ancaman bagi populasi babi di Indonesia yang mencapai kurang lebih 8,5 juta ekor,” ujar Ketut.

Menurut Ketut, Asia Tenggara dinilai rawan tertular ASF. Kerugian akibat ASF ini akan dirasakan oleh semua pemangku kepentingan, oleh karena itu perlu upaya bersama untuk mencegah sedini mungkin, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder tekait dan masyarakat. 

“Harapannya rapat koordinasi ini menghasilkan kebijakan yang cepat dan tepat, serta untuk menyamakan pola pandang kita terkait ancaman dan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencegah masuk, dan kemungkinan menyebarnya penyakit ini,” terang Ketut. 

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa dalam rangka melindungi sumberdaya kita dari ancaman ASF, diperlukan adanya kebijakan ketat terhadap importasi babi hidup dan produk-produk daging babi, terutama dari negara-negara yang tertular ASF.

“Saya menyadari bahwa mempertahankan status bebas ASF merupakan tantangan yang sangat besar, namun kita harus tetap optimis dan berkontribusi seoptimal mungkin sesuai dengan peran kita masing-masing, sehingga Indonesia dapat benar-benar tetap bebas dari ancaman ASF” jelasnya.

Kesiapsiagaan Kementan Menghadapi ASF

Ketut menyampaikan Kementan telah menyusun pedoman kesiapsiagaan darurat veteriner ASF (Kiatvetindo ASF), dimana terdapat empat tahapan pengendalian dan penanggulangan apabila terjadi kasus ASF yakni Tahap Investigasi, Tahap Siaga, Tahap Operasional, dan Tahap pemulihan.

Berdasarkan kajian analisa risiko, ada beberapa faktor yang menyebabkan masuknya ASF ke Indonesia diantaranya melalui pemasukan daging babi dan produk babi lainnya, sisa-sisa katering transportasi intersional baik dari laut maupun udara, serta orang yang terkontaminasi virus ASF dan kontak dengan babi di lingkungannya. 

Lanjut Ketut menjelaskan langkah strategis utama dalam mencegah terjadi ASF adalah melalui penerapan biosekuriti dan manajemen peternakan babi yang baik. Ketut juga meminta daerah yang berisiko tinggi untuk dapat segera dilakukan pengawasan yang ketat dan intensif.

“Penerapan biosekuriti yang benar perlu dipahami oleh seluruh peternak khususnya peternak babi sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk memotivasi peternak dengan memberikan informasi dan edukasi” ungkap KetutSementara itu, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Fadjar Sumping Tjatur Rasa menyampaikan.

Kementan telah memperkuat penyidikan dan pengawasan penyakit hewan untuk mengantisipasi penyebaran ASF masuk ke wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa laboratorium Indonesia sudah siap untuk pelaksanaan deteksi penyakit ini.

“Upaya deteksi cepat melalui kapasitasi petugas dan penyediaan reagen untuk mendiagnosa ASF ini telah dilakukan oleh laboratorium Kementan yakni Balai Veteriner dan Balai Besar Veteriner di seluruh Indonesia yang mampu melakukan uji dengan standar internasional”ungkap Fadjar. 

Pada kesempatan itu, Anak Agung Gde Putra, salah satu anggota Komisi Ahli Kesehatan Hewan, Kesmavet, dan karantina Hewan menyampaikan pencegahan di negara-negara yang belum terinfeksi dapat dilakukan apabila petugas dan masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik tentang ASF dan menerapkan manajemen populasi babi liar dengan tepat. Selanjutnya diperlukan juga koordinasi antar-instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas hewan ternak serta memperkuat sistem biosekuriti.

“Untuk mencegah masuk dan menyebarnya ASF, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa tidak ada babi hidup atau olahannya dari wilayah tertular yang masuk ke wilayah bebas, dan memastikan peternak babi tidak melakukan pemberian pakan yang bersumber dari sisa-sisa makanan (swill feed) yang tidak diolah/dipanaskan terlebih dahulu,”pungkasnya.

Kementan Komitmen Ciptakan Pemerataan Pembangunan Sektor Pertanian

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen menciptakan pemerataan pembangunan sektor pertanian. Salah satunya melalui pengembangan kawasan hortikultura.

Mendukung hal tersebut, Ditjen Hortikultura mendorong Sulawesi Tengah menyakan pihaknya menjadi pemasok cabai wilayah Indonesia Timur.

Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto menyampaikan, bahwa Indonesia didominasi banyak kepulauan. Menurutnya perlu strategi khusus untuk menjaga cabai agar merata sepanjang tahun. Salah satunya dengan menumbuhkan daerah sentra produksi.

“Seperti di Sulawesi Tengah, secara geografi dan topografi sangat ideal menjadi buffer zone wilayah Indonesia Timur,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Tahun ini, kata Dirjen yang akrab dipanggil Anton ini, melalui bantuan APBN, pemerintah mengalokasikan bantuan pengembangan kawasan aneka cabai seluas 375 hektare di Sulteng.

“Kalau kawasan ini bisa dikelola dengan baik, fluktuasi pasokan dan harga bisa dieliminir,” sambung Anton.

Bantuan pengembangan kawasan yang diberikan Kementan merupakan bentuk perhatian untuk menumbuhkan semangat petani dalam berbudidaya cabai pasca gempa 2018. Harapannya, Sulteng bisa mencukupi kebutuhan pasar wilayah Indonesia Timur yang selama ini masih bergantung dari Pulau Jawa.

Senada hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Sulteng, Tri Iriyani, menyatakan kesiapannya untuk menggarap Indonesia Timur. Ia menyebut, saat ini anggaran APBD untuk pengembangan hortikultura cukup besar dan masih akan berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya karena adanya pemulihan pasca gempa.

“Tahun depan sekitar Rp 3 miliar. Rencananya akan kami manfaatkan untuk penyiapan sarana pra sarana yang dibutuhkan petani, terutama pada daerah sentra cabai yang paling terdampak gempa, seperti Sigi yang terputus saluran irigasinya dari Humbasa. Ini akan menjadi PR utama kami, bahwa sarana irigasi dan penyediaan air menjadi prioritas alokasi,” terang Iriyani.

Pengurus Kelompok Tani Pompey Vay, Muchtar asal Kecamatan Dolo, Kabuaten Sigi menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah sehingga ia dan petani lainnya bisa kembali budi daya cabai.

“Kami sangat senang mendapat bantuan dari pemerintah. Ini meringankan beban kami, apalagi sebentar lagi memasuki musim panen raya. Pertanaman cabai di Sigi sangat luas, bisa mencapai 150 hektare. Biasanya kami pasok sampai ke Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan sebagian ke Sulawesi Barat” ujar Muchtar, saat ditemui oleh tim Monitoring Ditjen Hortikultura.

Sebagai informasi, produktivitas cabai besar di Sulawesi Tenggara sebanyak 5,7 ton per hektare dan cabai rawit 6,77 ton hektare. Khusus Kabupaten Sigi, cabai besar 9,86 ton per hektare dan cabai rawit 7,13 ton per hektare. Produksi total Sulteng pada 2018 sebesar 34.037 ton sementara Kabupaten Sigi 2018 sebesar 5.328 ton.

Komite Akreditasi Nasional Akui Kompetensi BPMPT Kementan

Suara.com – Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan acungan jempol terhadap kompetensi unit laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT), Kementerian Pertanian (Kementan). Setiap kali BPMPT mengikuti uji profisiensi, lembaga ini selalu memperoleh predikat in layer, artinya data hasil pengujian tersebut masuk dalam persyaratan data yang mendekati nilai sebenarnya.

“Kompetensi BPMPT tidak diragukan lagi. Terakhir KAN mengadakan uji profisiensi kadar residu pestisida metidation dan karbofuran pada Tomat, hasilnya keluar September 2017 dan BPMPT juga memperoleh in layer semua,” demikian diungkapkan Asesor KAN, Mulyadi Benteng di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Akan hal ini, Kepala BPMPT, Trias Retno Wardhani mengatakan, Kementan melalui BPMPT sangat concern padakebutuhan produk pertanian dari sisi kualitas atau mutunya. Seperti halnya produk yang bebas residu pestisida pasti akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Dengan peralatan laboratorium yang canggih, lanjut Trias, tentunya perlu selalu diuji keabsahannya. Hasil pengujian laboratorium menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan mekanisme dalam memantau keabsahan data yang dihasilkan oleh laboratorium.

“Kompetensi laboratorium yang kami miliki akan menunjang hasil pengujian untuk diterima secara regional dan internasional,” ujarnya.

Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui kompetensinya?

Trias menyebutkan, salah satunya dengan mengikuti uji profisiensi. Setiap tahun, BPMPT rutin mengikuti Uji Profisiensi Pengujian Residu Pestisida, baik lingkup nasional maupun internasional.

Untuk pengujian kadar residu pestisida bahan aktif Lindane dan BHC pada komoditi Ginseng, BPMPT dapatkan predikat in layer dalam program uji profisiensi tingkat internasional dari Asia Pacific Metrology Programme – Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APMP-APLAC).

“Ini menandakan bahwa laboratorium Kementan sudah professional dan terpercaya, hasilnya ada di dokumen Final Report yang disampaikan Government Laboratory of Hongkong (GLHK), sekitar bulan Juli 2019 lalu,” bebernya.

Selain itu, Trias menyebutkan, BPMPT juga rutin tiap tahun mengikuti uji profisiensi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Ditstandalitu Kementerian Perdagangan sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) bidang uji residu pestisida.

Saat ini sedang mengikuti uji profisiensi pengujian multi residu pestisida pada beras cokelat. Selain itu juga ada permintaan kepada BPMPT untuk melakukan uji banding antar laboratorium.

“Terakhir, kami berharap semakin banyak publik yang tahu kompetensi laboratorium dari hasil Uji Profisiensi yang diraih BPMPT supaya dapat meyakinkan dan menambah kepercayaan mereka untuk mendapatkan hasil uji yang akurat,” tukasnya.

10 Tahun Terakhir, Peringkat Keterbukaan Ekonomi RI Minim Lompatan

Suara.com – Lembaga riset asal Inggris, Legatum Institute, merilis Indeks Global Keterbukaan Ekonomi atau Global Index of Economic Openness/GIEO 2019.

Dalam laporan riset terbarunya, GIEO mengatakan Indonesia naik satu peringkat ke posisi 68 dari sebelumnya peringkat 67 di 2018.

Tapi, ada fakta yang menarik bahwa ternyata dalam 10 tahun terakhir ini peringkat GIEO Indonesia minim lompatan alias tak terlalu banyak bergerak dalam ranking.

“Ada perbaikan, dari peringkat keterbukaan ekonomi Indonesia dari sebelumnya peringkat 67 menjadi 68 di 2019 ini,” kata Director of Policy Legatum Institute Stephen Brien di Hotel Grand Melia, Jakarta, Selasa (15/10/2019) kemarin.

Brien menuturkan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, Indonesia hanya naik 6 peringkat saja soal keterbukaan ekonomi.

Naiknya peringkat Indonesia tentu bagus menurutnya, namun laporan ini juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat aturan dan regulasi yang ramah bagi kalangan pengusaha, karena penilaian utama dari riset ini adalah soal perbaikan dari sisi regulasi kemudahan berinvestasi.

Dari data yang dilihat, Indonesia meraih skor total 55,9 dalam Indeks Global Keterbukaan Ekonomi 2019. Total skor didapatkan dari sejumlah indikator penilaian, yakni akses pasar dan infrastruktur (market access and infrastructure), iklim investasi (investment environment), kondisi perusahaan (enterprise condition) serta pemerintahan (governance).

Dari 157 negara yang dalam daftar survei, aspek iklim investasi di Indonesia meraih ranking paling rendah yakni 53, disusul oleh kondisi perusahaan (61), pemerintahan (63) kemudian akses pasar dan infrastruktur di peringkat paling tinggi yakni 85.

Suramnya Prospek Ekonomi Global Versi IMF

Suara.com – International Monetary Fund (IMF) menyebut bahwa akibat perang dagang antara AS dan China membuat situasi ekonomi global pada tahun ini akan lebih parah jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada 2008-2009 lalu.

IMF menambahkan, bahwa prospek ekonomi dapat menjadi jauh lebih gelap jika ketegangan perang dagang tetap tidak terselesaikan.

IMF mengatakan proyeksi Outlook Ekonomi Dunia terbarunya menunjukkan pertumbuhan PDB 2019 sebesar 3,0 persen, turun dari 3,2 persen dalam perkiraan Juli, sebagian besar karena meningkatnya dampak dari gesekan perdagangan global.

Prakiraan tersebut menetapkan latar belakang yang suram untuk pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu ini di Washington, di mana Direktur Utama IMF Kristalina Georgieva mewarisi sejumlah masalah, mulai dari stagnasi perdagangan hingga reaksi politik di beberapa negara pasar berkembang yang berjuang dengan program penghematan.

Laporan World Economic Outlook menjabarkan secara rinci kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh tarif AS-Cina, termasuk biaya langsung, gejolak pasar, pengurangan investasi dan produktivitas yang lebih rendah karena gangguan rantai pasokan.

“Kelemahan dalam pertumbuhan didorong oleh penurunan tajam dalam aktivitas manufaktur dan perdagangan global, dengan tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan yang berkepanjangan merusak investasi dan permintaan barang modal,” kata Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath dalam sebuah pernyataan mengutip cnbc.com, Rabu (16/10/2019).

Untuk tahun 2020, IMF mengatakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat menjadi 3,4% karena ekspektasi kinerja yang lebih baik di Brasil, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, dan Turki.

Tetapi perkiraan ini sepersepuluh poin lebih rendah dari pada bulan Juli dan rentan terhadap risiko penurunan, termasuk ketegangan perdagangan yang lebih buruk, gangguan terkait Brexit dan penolakan yang mendadak terhadap risiko di pasar keuangan.

Sulit Bangkit, IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

Suara.com – Perekonomian global diprediksi sulit bangkit pada tahun depan. Bahkan, International Monetary Fund (IMF) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 0,1 poin jadi 3,4 persen pada tahun 2020.

“Ketika prioritas kebijakan berjalan, menghilangkan hambatan perdagangan diberlakukan dengan perjanjian yang tahan lama dan mengekang dalam ketegangan geopolitik,” kata IMF seperti dilansir CNN, Rabu (16/10/2019).

“Tindakan semacam itu dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri, meremajakan investasi, menghentikan kemunduran dalam perdagangan dan manufaktur, dan meningkatkan pertumbuhan dunia,” tambahnya.

Kendati demikian, IMF menyebut perlambatan pertumbuhan ekonomi tak dialami semua negara. Salah satunya Amerika Serikat yang dilihat IMF perekonomiannya bakal gemilang tahun 2020.

IMF memperkirakan ekonomi Amerika akan tumbuh sebesar 2,1 persen tahun depan, peningkatan 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya.

Namun, IMF menyatakan salah satu untuk memacu pertumbuhan ekonomi global 2020 yaitu adalah mengakhiri perang dagang AS-China.

“Kebijakan moneter tidak bisa menjadi satu-satunya permainan di kota dan harus ditambah dengan dukungan fiskal di mana ruang fiskal tersedia dan di mana kebijakan belum terlalu ekspansi,” kata IMF.

Rupiah Tersungkur Imbas Jeleknya Data Ekspor dan Neraca Perdagangan RI

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini bakal kembali tersungkur oleh dolar AS.

Menurut pengamatannya, neraca perdagangan Indonesia yang defisit disertai dengan penurunan aktivitas ekspor dan impor juga akan menekan rupiah.

Selain itu, kekhawatiran pasar terhadap jalannya perang dagang AS dan China masih berlangsung.

“Rupiah berpotensi ke level resisten Rp 14.220, dengan support di kisaran Rp 14.120,” kata Aris dalam riset hariannya di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Selasa (15/10/2019) lalu berada di level Rp 14.190 per dolar AS.
Level itu melemah dari pergerakan Senin lalu yang berada di level Rp 14.140 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Selasa kemarin berada di level Rp 14.140 per dolar AS.

Posisi itu melemah bila dibandingkan pada Senin sebelumnya yang berada di level Rp 14.126 per dolar AS.

Turun Rp 4.000, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 752.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (16/10/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 752.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 4.000 dibandingkan dengan harga jual Selasa (15/9/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 673.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 3.000 dibandingkan dengan harga buyback Selasa kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 400.500.

– emas 2 gram Rp 1.453.000.

– emas 3 gram Rp 2.158.000.

– emas 5 gram Rp 3.580.000.

– emas 10 gram Rp 7.095.000.

– emas 25 gram Rp 17.630.000.

– emas 50 gram Rp 35.185.000.

– emas 100 gram Rp 70.300.000.

– emas 250 gram Rp 175.500.000.

– emas 500 gram Rp 350.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 711.600.000.

5.353 Petani Sumut dan Sumbar Asuransikan Padinya lewat Program AUTP

Suara.com – Sebanyak 5.353 petani di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) sudah mengasuransikan tanaman padinya lewat Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP). Sekitar 4.043 hektare tanaman padi sudah diikutsertakan dalam program pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) ini.

“Jumlah preminya Rp 727,867 juta hingga triwulan II 2019,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut), Yusup Ansori di Medan, Sumut, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, dari 5.353 petani itu, yang terbanyak mengasuransikan adalah petani Sumbar, yaitu 4.069 orang dengan luas areal mencapai 3.188 hektare, dan premi Rp 573,865 juta.

Di Sumut, jumlah petani yang sudah mengasuransikan tanaman padinya sebanyak 1.284 orang dengan luas lahan 855,57 hektare, dan premi yang dibayarkan sejumlah Rp 154,002 juta.

“Meski jumlah AUTP terus meningkat di Sumbagut, tetapi masih butuh dimaksimalkan karena masih berjalan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Yusup menjelaskan, usaha di sektor pertanian, khususnya padi, rentan risiko. Ketidakpastiannya cukup tinggi, mulai dari kegagalan panen yang disebabkan banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Pengganggu Tumbuhan atau OPT.

“Dengan mengasuransikan tanaman padi, maka ancaman kerugian petani bisa ditanggung asuransi,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi, Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota harus pro aktif menjalankan Program AUTP. Apalagi beras adalah bahan makanan pokok, sehingga harus mendapat perhatian ekstra.

“Asuransi Usaha Tanaman Padi akan mensejahterakan petani dan melindungi pemerintah daerah masing-masing dari ancaman gangguan ketersediaan padi atau beras di pasar yang bisa menimbulkan inflasi,” katanya.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, saat ini adalah momen tepat mensosialisasikan program AUTP. Pasalnya, asuransi pertanian hanya dibuka saat sebelum memasuki musim tanam.

“Waktu pendaftaran dapat dimulai paling lambat satu bulan sebelum musim tanam. Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan,” ujarnya.

Premi AUTP saat ini 3 persen. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi sebesar Rp 6 juta per hektare per musim tanam, yaitu sebesar Rp 180 ribu per hektare per musim tanam.

“Bantuan pemerintah saat ini sebesar 80 persen, sebesar Rp 144 ribu per hektare per musim tanam. Saat ini petani harus membayar premi swadaya 20 persen proporsional, sebesar Rp 36 ribu per hektare per musim tanam,” beber Sarwo.

Setelah kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20 persen proporsional sesuai luas area yang diasuransikan, maka bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani.

“Dari jaminan perlindungan ini, maka petani dapat membiayai pertanaman di musim berikutnya. Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika mengalami gagal panen,” pungkas Sarwo.

IHSG Bersiap Menuju Level 6.300

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal masih berada di jalur penguatan, setelah kemarin ditutup menguat 0,51 persen di level 6.158.

Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko melihat, IHSG bisa terhindar dari risiko koreksi dan bisa melaju naik hingga ke level 6.300.

“Secara teknikal keberhasilan IHSG untuk break resistance downtrend channel jangka pendek di 6.100 telah merubah short term trend menjadi naik dan arah selanjutnya seharusnya menuju resisatance di 6.200-6.300,” kata Yuganur dalam riset hariannya, Rabu (16/10/2019).

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas mengamati secara teknikal, MACD telah membentuk pola golden cross di area negatif. Sementara itu, Stochastic dan RSI menunjukkan sinyal positif.

Di sisi lain, terlihat pola upward bar yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.121 hingga 6.105. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.169 hingga 6.196,” imbuh Nafan.

Gara-gara Teliti soal SD Inpres, Ekonom AS Raih Nobel

Suara.com – Siapa sangka kondisi perekonomian Indonesia membuat ekonom meraih penghargaan nobel. Hal itulah yang terjadi pada ekonom asal Amerika Serikat (AS) yang meraih penghargaan nobel karena kondisi perekonomian Indonesia.

Seperti dilansir MIT News, Ekonom MIT Esther Duflo dan Abhijit Benerjee serta ekonom Harvard Michael Kremer meraih hadiah 2019 Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi dalam Memori Alfred Nobel.

Penghargaan tersebut diraih ketiganya karena melakukan penelitian dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di seluruh dunia.

“Kami sangat senang dan rendah hati,” kata Duflo.

“Kami merasa sangat beruntung melihat pekerjaan seperti ini diakui.”

Dengan raihan ini, Duflo merupakan wanita dan termuda yang meraih penghargaan nobel ini. Banyak yang penelitian yang dihasilkan oleh ketiga ekonom tersebut.

Tapi terdapat ekonom yang meneliti terkait pendidikan di Indonesia. Ekonom itu yaitu yang meneliti tentang SD Inpres pada tahun 2000 silam.

Penelitian itu berjudul; schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: evidence from an unusual policy experiment (konsekuensi sekolah dan pasar tenaga kerja dari pembangunan sekolah di Indonesia: bukti dari eksperimen kebijakan yang tidak biasa).

Dalam penelitian itu membuktikan kebijakan SD Inpres membuat penghasilan masyarakat ikut terdampak naik.

Gandeng Swedia, Kadin Buat Aplikasi untuk Nelayan

Suara.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggandeng perusahaan aplikasi asal Swedia Supertext untuk membuat aplikasi pemberdayaan komunitas perikanan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, aplikasi tersebut memuat informasi mengenai cuaca, teknis-teknis operasional, sistem penyelamatan di laut hingga pemetaan pasar perikanan dalam waktu real time.

“Selain sebagai pusat informasi, nelayan juga dapat terhubung langsung dengan para pembeli karena ini bisa seperti marketplace,” kata Yugi saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Yugi, teknologi itu dapat segera diserap dan dikembangkan, mengingat sektor kelautan dan perikanan nasional miliki potensi yang besar.

“Tentu ini akan sangat menunjang kinerja bisnis di sektor perikanan. Kita harapkan nelayan dan pembudidaya juga bisa mengakses teknologi informasi itu dengan mudah agar produktivitas dan income-nya meningkat, juga dengan memahami aspek keberlanjutan,” jelas dia.

Dalam hal ini, Yugi juga membuka kesempatan bagi investor lain untuk mengembangkan aplikasi untuk sektor kelautan dan Perikanan ini.

Sementara, CEO Supertext Martin Jacobson menambahkan, aplikasi tersebut bisa digunakan dan diintegrasikan juga dengan tim penyelamatan, angkatan laut dan juga awak transportasi.

“Kami harapkan komunitas perikanan Indonesia bisa mengadaptasi dan memanfaatkan platform kami untuk menunjang produktivitas mereka, sebagaimana yang sudah diterapkan di Swedia,” katanya.

Apindo Minta 5 Menteri Kabinet Jokowi Periode 2019-2024 dari Pengusaha

Suara.com – Pembentukan kabinet Jokowi periode 2019-2024 menjadi perbincangan menarik menjelang pelantikan presiden akhir pekan ini, salah satu isu yang menarik adalah pembentukan menteri kabinet.

Tak mau dilupakan, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta setidaknya ada 5 menteri yang berasal dari kalangan pengusaha, terutama dalam pos-pos kementerian yang berhubungan dengan dunia usaha, seperti investasi.

“Kalau kami ingin tiga, empat atau lima kementerian itu ada unsur dari dunia usaha di kementerian-kementerian terkait investasi,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana saat ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Danang menuturkan, dengan adanya unsur dari kalangan dunia usaha, tentunya kementerian yang terkait akan lebih greget lagi dalam menjalankan sistem perekonomian.

“Karena mereka sudah menjiwai tentang dunia usaha mereka memahami tentang kendala dan potensi dunia usaha jadi kementerian yang di isi oleh orang yang tepat dalam pengalamannya akan relatif lebih bisa membawa kementerian itu menerbitkan regulasi-regulasi atau bahkan menghilangkan regulasi yang tidak perlu,” katanya.

Informasi saja Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Minggu 20 Oktober 2019 untuk periode 2019-2024.

Kursi untuk para menteri kabinet Jokowi Periode II diramal akan berasal para politisi.

Utang Indonesia Naik Lagi, Hingga Agustus 2019 Capai Rp 5.589,5 Triliun

Suara.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) hingga Agustus 2019 mencapai 393,5 miliar dolar AS atau setara Rp 5.589,5 triliun (1 dolar AS = Rp 14.140). Posisi ULN itu naik 8,8 persen dibandingkan posisi ULN pada tahun lalu.

Seperti dilansir dari keterangan tertulis Bank Indonesia, pertumbuhan ULN terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto ULN.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ULN tersebut juga disebabkan oleh menurunnya posisi ULN publik dan ULN swasta dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya.

Jumlah ULN pada Agustus itu terdiri dari ULN publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 196,3 miliar dolar AS. Utang pemerintah itu tumbuh 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya karena berkurangnya posisi Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor asing.

Hal ini antara lain dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global seiring dengan ketegangan perdagangan yang masih berlanjut dan risiko geopolitik yang meningkat.

Sementara, sisanya 197,2 miliar dolar AS dihimpun dari utang swasta termasuk BUMN. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2019 tumbuh 9,3 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,6 persen.

Pelunasan utang dagang korporasi bukan lembaga keuangan mendorong penurunan posisi ULN swasta. Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kendati demikian, Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2019 sebesar 36,1 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Bank Dunia Sebut Ekonomi RI Bakal Melorot, Darmin: Kenapa Kita Jadi Pusing

Suara.com – Bank Dunia dalam laporan terbarunya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melorot turun dan hanya akan tumbuh mentok diangka 5 persen di tahun ini.

Menanggapi hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution santai-santai saja dan tak memusingkan laporan organisasi yang beralamat di Washington, AS tersebut.

“Namanya dia (Bank Dunia) menurunkan kemudian kenapa kita jadi pusing. Itu itungan biasa saja,” kata Darmin saat ditemui di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Darmin, pemerintah sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga tidak perlu menunggu laporan Bank Dunia.

“Kita menyiapkan langkah-langkah menurut apa yang kita rencanakan sendiri jadi jangan suruh kalau Bank Dunia merubah proyeksi kita harus berubah lagi ya engga bisa,” katanya.

Darmin pun kemudian sedikit membeberkan rencana-rencana yang akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi.

“Kita sudah punya rancangan kita sendiri, bagaimana optimalisasi infrastruktur, kemudian SDM, pasar tenaga kerja. Kemudian fasilitasi investasi ada tax holiday ada ini ada itu dan sebagainya. Terakhir tadi saya singgung mengenai investasi itu sendiri bagaimana komposisi investasi ke depan yang kita harapkan. Itu yang kemudian untuk menjawab semuanya,” papar Darmin.

Hati-hati Bonus Demografi Bisa Jadi Boomerang untuk Pemerintah

Suara.com – Ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh tinggi dengan adanya bonus demografi. Di mana sebagian besar penduduk merupakan angkatan usia produktif usia 15-64 tahun. Puncak bonus demografi ini pun diprediksi terjadi pada tahun 2030.

Tapi bonus demografi ini, jika tidak dimanfaatkan dengan benar justru bisa menjadi boomerang bagi pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Penduduk miskin datanya bisa dilihat di BPJS Kesehatan. PBI (Penerima Bantuan Iuran) sudah mencapai 96,8 juta hampir 30 persen dari populasi penduduk 260 juta, artinya mesin pertumbuhan ekonomi berat menjadi beban,” kata Hariyadi.

Memang berdasarkan data, pemerintah menanggung 134 juta yang masuk PBI. Menurut data Kemenkeu sesuai data BPS, per Maret 2019, persentase penduduk miskin adalah sebesar 9,41 persen, atau 25,14 juta orang.

“Artinya kita bukan menikmati bonus demografi tapi beban demografi. Poinnya adalah kembali kepada bagaimana mengoptimalkan produktivitas penduduk,” kata Hariyadi.

Menurut Hariyadi, bonus demografi harus disikapi dengan benar agar tak menjadi boomerang di kemudian hari.

“Caranya adalah harus diberikan kesempatan lapangan kerja yang formal, bukan saya tidak setuju informal karena lapangan kerja informal akan keluar dari sistem pencatatan ekonomi kita,” tambahnya.

5 Tahun Kabinet Jokowi, Pengusaha Ungkap Keberhasilan dan Kegagalannya

Suara.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan berakhir pada minggu ini, Jokowi sang incumbent berhasil mempertahankan posisinya sebagai Presiden, namun pada periode kedua ini Jokowi ditemani Ma’aruf Amin memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024.

Lantas apakah pada periode pertama ini Jokowi memberikan kepuasan bagi kalangan pengusaha?

Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengatakan, keberhasilan Jokowi di periode pertama adalah menempatkan Indonesia dalam ranking-ranking tujuan investasi yang baik di dunia.

“Beliau juga meningkatkan Indonesia menjadi kompetitif indeksnya sangat bagus,” puji Danang dalam acara Indonesia Trade Investment Summit yang diselenggarakan Apindo di Jakarta (15/10/2019).

Tapi kata Danang, pemerintahan Jokowi di periode pertama ini dinilai gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal pada saat kampanye dahulu Jokowi menargetkan bakal membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen tapi faktanya hari ini hanya sekitar 5 persen saja.

“Kegagalannya cuman satu saja. Belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen itu saja,” katanya.

Penyebabnya kata dia adalah soal ekonomi global yang kondisinya memang sedang suram, perang dagang antara Amerika Serikat dan China jadi pendorong pelemahan utama ekonomi global selain sentimen yang lain.

Namun faktor yang paling krusial menurut dia justru datang dari dalam negeri sendiri.

“Ya oke internasional pasti mempengaruhi tapi domestik situation juga harus menjadi satu hal benar-benar terkontrol karena itu ada di dalam kewenangannya,” katanya.

“Hampir 70-80 persen masalah ketidak surveian negara mencapai pertumbuhan ekonomi masalah domestik bukan masalah internasional coba liat negara-negara lain masih tumbuh kan meskipun kecil. Tapi kecil dibandingkan Indonesia yang 5 persen dengan PDB yang sekian tinggi mereka jauh lebih tinggi lagi,” paparanya.

Jadi menurut Danang pertumbuhan Indonesia yang tumbuh 5 persen dirasa masih kecil karena tak sebanding dengan laju Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang besar.

“Jadi 1 persen pertumbuhan (negara lain) gak ada masalah. Indonesia pertumbuhan 5 persen itu kecil bangat karena PDBnya kan sekian,” katanya.

Akselerasi Investasi Stabilkan Pertumbuhan Ekonomi Jabar

Suara.com – Kepala Group Advisory Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Pribadi Santoso menyatakan, pertumbuhan ekonomi Jabar saat ini bisa stabil dengan mengakselerasi sektor investasi. Pasalnya, situasi ekonomi dunia sedang tidak stabil dan penuh kejutan. 

“Yang penting, fleksibilitas. Ini bisa menjadi hal positif yang diharapkan menumbuhkan ekonomi di Jabar,” kata Pribadi, dalam JAPRI #46 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (14/10/2019). 

Menurutnya, Jabar memiliki daya tarik yang kuat dalam sektor investasi. Banyak investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berminat menanam modal di Tanah Pasundan. Tak heran jika Jabar menempati posisi pertama di Indonesia. 

“Minat investasi ke Jabar tinggi, dan menjadi provinsi yang menempati posisi satu untuk minatnya. Ini kalau catatan di sana ini, tahun kemarin, kenaikan (nilai investasi di Jabar) paling besar dibandingkan sebelumnya. Artinya, minat investasi tinggi. Investasi ini berkelanjutan,” ucapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar berinovasi dengan memaksimalkan teknologi atau mengajukan permohonan izin secara online

Pemohon izin tidak perlu repot datang ke kantor DPMPTSP. Mereka bisa mengajukan izin secara online, kemudian pemohon dapat mengecek sudah sampai mana permohonan diproses, masih dalam perkembangan teknis atau sudah masuk proses penandatanganan. 

“Di Pemdaprov Jabar,  ada salah satu (terobosan baru dalam) perizinan. Untuk proses perizinan, ada OSS. Investor tinggal klik, ini bisa memudahkan investor masuk,” tambah Pribadi.

Jika investasi Jabar terus mengalami peningkatan, maka lapangan kerja akan melimpah. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja tinggi dan pendapatan masyarakat meningkat, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jabar, Diding Abidin mengatakan, iklim investasi yang baik, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan infrastruktur yang akseptabel membuat Jabar menjadi destinasi menarik bagi banyak investor. 

Grafik menanjak investasi di Jabar terlihat dari realisasi dana investasi yang diperoleh. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Semester I Tahun 2019, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 kabupaten/kota di Jabar mencapai  Rp 68,9 triliun. 

Realisasi dana investasi tersebut meningkat Rp 9,5 triliun dari tahun 2018 periode yang sama, yakni Rp 58,1 triliun. Peningkatan itu berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang meninggi.

Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam kurun yang sama mencapai 71.573 orang. Tidak heran bila Jabar menyabet penghargaan Platinum Provinsi Besar kategori Investasi dalam Indonesia Attractiveness Award (IAI) 2019.

Diding optimistis, target nasional realisasi investasi 2019, yakni Rp 121,8triliun, dapat terwujud. Terlebih, Pemdaprov Jabar akan menggelar West Java Investment Summit (WJIS) pada 18 Oktober 2019 di Trans Luxury, Kota Bandung.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertemukan calon investor dengan pihak-pihak terkait. 

“Dengan WJIS, kita undang calon investor dari dalam negeri dan luar negeri. Kita akan mempromosikan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada investor agar bisa mendongkrak investasi,” kata Diding. 

WJIS 2019, Mempercepat Arus Investasi di Jabar Lewat Promosi

Suara.com –  Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar), melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar “West Java Investment Summit (WJIS) 2019”, Jumat (18/10/2019), di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

WJIS 2019 merupakan forum investasi yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha dan investor untuk berdiskusi mengenai berbagai hal teknis terkait proyek investasi di provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini.

Acara ini sendiri dibagi menjadi lima kegiatan utama, yakni High Level Session, Penandatanganan MoU/Kesepakatan Investasi dan Perdagangan, Project Consultation, One-on-One Meeting, serta Pameran Investasi dan UMKM.

WJIS 2019 sebagai edisi pertama, nama baru dari agenda rutin dua tahunan DPMPTSP Jabar, diikuti sekitar 250 peserta. Mereka adalah para investor domestik dan asing, mitra sister province, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi, pengelola kawasan industri, instansi penanaman modal, dan instansi terkait lainnya.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi DPMPTSP Jabar, Eka Hendrawan, WJIS 2019 menjadi platform penting bagi Pemdaprov Jabar untuk membuka potensi investasi baik di Semester II 2019 maupun ke depannya.

Kecuali pada 2017, Jabar menjadi provinsi nomor satu dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia selama 2012 – 2018. Adapun di Semester I 2019, Jabar memiliki angka investasi Rp 68,7 triliun, dari target Rp 121,8 triliun tahun ini.

Untuk itu, penting bagi Pemdaprov Jabar untuk memberikan informasi sekaligus menawarkan kesempatan para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di berbagai bidang, mulai dari transportasi, infrastruktur, hingga pengembangan area industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Maka kami ingin lebih baik lagi menyelenggarakan acara ini (WJIS) dan berbahagia karena sesuai arahan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), kami melakukan inovasi dan kolaborasi,” kata Eka.

“Acara ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, agar lebih berbobot dan skalanya lebih besar,” tambahnya.

Adapun Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jabar, Diding Abidin berujar, di WJIS 2019 akan disampaikan mengenai beberapa proyek investasi seperti pembangunan monorail Bandung Raya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan Ciayumajakuning, dan Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Selain itu, lanjut Diding, WIJS 2019 juga akan mempromosikan pembangunan KEK Rebana (Cirebon – Patimban Subang – Kertajati Majalengka), serta Kawasan Industri Lido, Kabupaten Bogor, Cikidang, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Pangandaran.

Beberapa investor asing yang sudah menunjukkan minat terhadap proyek tersebut berasal dari Benua Eropa, antara lain Inggris, Belgia, dan Prancis), Amerika Serikat dan Kanada, Timur Tengah (Kuwait, Pakistan, dan Sudan), serta investor utama dari Asia (China, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia).

Kepala Grup Advisory & Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Jabar, Pribadi Santoso menjelaskan, WJIS 2019 diharapkan mampu mengoptimalkan komunikasi dengan investor, membuka market access, meningkatkan kinerja dan daya saing, serta menciptakan persepsi positif akan investasi di Jabar.

“Penyelenggaraan acara ini tidak hanya untuk mengenalkan, tapi juga promosi. Dengan kegiatan ini, Jabar akan lebih dikenal sehingga investor tertarik berinvestasi,” ucap Pribadi.

“Kemudian ini jadi wahana investor untuk business matching, investor dan semua pelaku usaha yang akan menjadi tujuan investasi bertemu, sehingga ada deal antara investor dan pelaku usaha di Jabar,” tegasnya.

Pun dengan terlampaunya target investasi di Jabar pada 2018, yang juga status sebagai peringkat satu minat investasi, WJIS 2019 bisa mengampanyekan bahwa investasi di Jabar kondusif. 

“Beberapa investor (asing) sudan menyatakan minat. Dengan demikian, nanti akan timbul perluasan akses pasar produk Jabar,” kata Pribadi.

Ia menambahkan, Jabar sangat prospektif baik dari kekayaan alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia dan skill-nya. Inovasi Pemdaprov Jabar, termasuk melalui promosi, diharapkan bisa mengakselerasi investasi sehingga berdampak tak hanya pada tumbuhnya ekonomi, tapi juga ketersediaan lapangan kerja baru.

“Sepanjang investasi Jabar itu mampu menemukan pasar baru, membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, (itu) bisa (mengikuti) perubahan global. Ini bisa menjadi hal positif yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jabar,” tutupnya.

Isu Penggabungan Kementerian, Pengusaha Ketar-ketir

Suara.com – Pembentukan kabinet Jokowi periode 2019-2024 menjadi perbincangan menarik menjelang pelantikan presiden akhir pekan ini, ada satu isu yang mengemuka yakni soal penggabungan kementerian agar lebih ramping.

Ternyata isu ini membuat kalangan pengusaha ketar-ketir alias khawatir.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana ternyata cukup khawatir akan isu tersebut, menurut dia penggabungan sebuah kementerian akan merubah peta aturan/regulasi yang bakal dialami para kalangan pengusaha.

“Kita dunia usaha justru malah khawatir saat ini dengan nomenklatur kementerian yang baru penuh teka teki kok ada ini ada itu ada isu ada kementerian ini akan digabung kementerian ini akan digabung, ini mengkhawatirkan karena sampai sekarang kita tidak mendapatkan informasi yang jelas seperti apa kementeriannya,” kata Danang saat ditemui di acara Indonesia Trade Investment Summit yang diselenggarakan Apindo di Jakarta (15/10/2019).

Dia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak fokus pada penggabungan sebuah kementerian saja, tetapi justru membangun perubahan yang sifatnya enterpreneur.

“Kita khawatir Pak Presiden akan melakukan perubahan yang terlalu teknokratis dari pada perubahan yang diharapkan dunia usaha perubahan bersifat enterprenership,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang untuk melebur sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga pada kabinet jilid dua pemerintahannya bersama Ma’ruf Amin.

Meskipun belum secara detail menjelaskan kepada publik, perlahan tapi pasti rencana Jokowi untuk menggabungkan sejumlah kementerian dan lembaga mulai terungkap.

Sedikitnya ada 34 kementerian yang disiapkan pada periode kedua Presiden Jokowi, dengan sejumlah perombakan, kementerian baru dan penggabungan kementerian.

Kementerian baru yang disiapkan Jokowi-Maruf antara lain Kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi. Dua pos ini dinilai sangat penting bagi Jokowi untuk menggenjot investasi dan ekspor guna menekan defisit neraca perdagangan yang saat ini menjadi persoalan serius.

“Investasi akan kita genjot, bukan kepemilikan ya. Tapi ini investasi,” kata Jokowi saat dialog dengan para pimpinan media massa di Istana Medeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Untuk Kementerian Investasi nomenklatur bisa berdiri sendiri atau digabung dengan kementerian lain. Hal ini karena berkaitan dengan sektor lain, seperti mudahnya perizinan.

“Saya mempunyai pengalaman di luar negeri, ada satu negara mengurus izin hanya butuh waktu 30 menit. Inikan sangat mudah,” kata dia.

Demikian juga untuk Kementerian Ekspor, menurut Jokowi tidak harus berdiri sendiri.

“Kementerian Ekspor awalnya berdiri sendiri, namun kemudian kita ubah bergabung di Kementerian Luar Negeri. Kalau di kementerian luar negeri, kita sudah mempunyai perwakilan di seluruh dunia. Sangat tepat kalau masuk di sana,” kata Jokowi.

Selain menggabungkan Kementerian Luar Negeri dan Ekspor, Jokowi juga berencana menggabungkan Kementerian Komunikasi Informatika dan Ekonomi Digital.

Inalum Diminta Gunakan Akal Sehat Sebelum Ambil 20 Persen Saham Vale

Suara.com – Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Pertambangan atau lebih dikenal Mining Industry Indonesia (MIND ID) sepakat mengambil alih 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk.

Kesepakatan itu searah dengan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1706/32/DJB/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang berisikan Pemerintah Indonesia menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum untuk mengambil alih 20 persen saham Vale guna memenuhi kewajiban divestasinya.

Namun banyak polemik terkait pengambil alihan divestasi saham tersebut, salah satunya Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang ikut berkomentar terkait pengambilan divestasi saham tersebut.

Ferdinand pun menyebut PT Inalum tak sanggup untuk mengambil alih divestasi saham Vale, karena tak memiliki banyak dana, setelah habis-habisan mengambil alih saham PT Freeport Indonesia.

“Entah apa maunya @INALUM_Official ini, ga punya duit mau beli saham Vale, sementara dari Freeport pun masih kering kerontang. Ngutang lagi untuk beli Vale?” kata Ferdinand seperti dikutip dalam twitternya @Ferdinandhaean2.

Selain itu, Ferdinand meminta kepada Direksi Inalum untuk menggunakan akal sehat sebelum mengambil divestasi saham Vale tersebut.

“Direksi perlu akal sehat jangan gunakan akal sakit ambil kesempatan dari penundaan UU Minerba,” pungkas dia.

Pengusaha Sebut Defisit Neraca Perdagangan karena Turunnya Daya Beli

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 masih ‘sakit’ atau defisit sebesar 160,5 juta dolar AS.

Menanggapi hal ini Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, bahwa defisitnya neraca dagang diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat.

“Kalau menurut saya memang kami menduga adanya pelemahan dalam daya beli masyarakat, karena ekonomi kita selama ini dipacu oleh konsumsi rumah tangga, kalau konsumsi turun imbasnya akan terjadi penurunan daya beli,” kata Hariyadi di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Angka defisit ini di dapat dari nilai ekspor Indonesia sepanjang September 2019 yang mencapai 14,10 miliar dolar AS, angka ekspor ini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor di waktu yang sama yang mencapai 14,26 miliar dolar AS, sehingga mengalami defisit sebesar 160 juta dolar AS.

Dalam laporan BPS tersebut mengungkapkan defisit yang terjadi ini disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar 761,8 juta dolar AS, meskipun sektor nonmigas surplus sebesar 601,3 juta dolar AS.

“Saya belum tahu persis datanya, kalau ekspor dan impornya turun, poinnya adalah kalau impor turun secara keseluruhan apalagi impor bahan bakunya, berarti memang ada pelambatan di pertumbuhan ekonomi dan yang kami khawatirkan adalah turunan di daya beli,” katanya.

Jika diakumulasi, defisit neraca perdagangan Januari-September 2019 mencapai 1,95 miliar dolar AS.

Pensiun Bahas Politik, Jonru Ginting: Saya Aslinya Pebisnis

Suara.com – Pegiat media sosial sekaligus penulis Jonru Ginting mengungkap niatannya yang ingin berhenti membahas isu politik.

Keputusan tersebut dipilih lantaran dirinya ingin kembali fokus ke dunia bisnis.

Hal itu disampaikan Jonru Ginting lewat media sosial pribadinya, Selasa (15/10/2019). Ia pun tak keberatan bila warganet menentang keputusannya.

“Saya aslinya pebisnis. Dulu sempat fokus membahas politik karena tergerak untuk ikut bersuara. Kini saya mau fokus lagi ke bisnis. Insyaallah tak akan membahas politik lagi. Jika tidak suka pada keputusan ini, silakan unfollow. Silakan jika Anda menuduh macam-macam. Saya tidak peduli,” cuitnya.

Meski begitu, pendukung Prabowo Subianto saat Pilres 2014 itu menerangkan bahwa dirinya tidak berhenti bersuara. Ia hanya memilih berjuang di jalur lain yakni di dunia bisnis sesuai bidang yang ia sukai.

Untuk itu, Jonru meminta para aktivis pendukung alias buzzer setop menyerang dirinya. Segala tindakan yang para buzzer kepadanya, sudah dianggap Jonru sebagai penggugur dosa.

“Jadi buat para buzzer, berhentilah mengganggu saya. Saya sudah malas berurusan dengan Anda. Jika selama ini Anda mendzalimi saya, baiklah saya anggap saja itu wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Saya bukan pendendam. Saya mau melupakan masa lalu,” imbuh Jonru Ginting.

Diberitakan sebelumnya, Jonru Ginting dilaporkan ke pihak berwajib oleh seorang warga bernama Jalaludin atas cuitannya.

Ia dilaporkan bersama beberapa orang lainnya seperti Hanum Rais, personel band Superman Is Dead, Jerinx, Bhagavad Samabhada, pemilik akun Twitter @fullmoonfolks, dan pemilik akun Facebook Gilang Kazuya Shimura.

Mereka dituduh melakukan ujaran kebencian insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto dalam akun sosial medianya masing-masing.

Laporan tersebut diterima oleh SPKT Polda Metro Kaya dengan Nomor LP/6558/X/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus pada 11 Oktober 2019. Akun-akun tersebut dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 ITE dan Pasal 14 serta Pasal 15 Nomor 1 Tahun 1946.

Pengusaha Akui Lapangan Kerja Menyempit

Suara.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengkritik pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di 5 persen tidak begitu optimal.

“Di dalam negeri kalau pandangan kami, pertumbuhan ekonomi kita kualitasnya tidak optimal,” kata Hariyadi di Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tidak berkualitasnya pertumbuhan ekonomi disini menurut dia adalah, ketika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh kalangan menengah atas saja, sementara kalangan menengah ke bahwa kurang begitu menikmati ‘kue’ pertumbuhan ekonomi.

“Dalam arti yang menikmati pertumbuhan ini hanya kelas menengah atas, menengah bawah sebetulnya mereka dalam kondisi yang tertekan,” kata Hariyadi.

Lebih detail Hariyadi menjelaskan bahwa para kalangan menengah kebawah saat ini dihadapkan pada kondisi sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.

Pemilik bisnis Hotel Grand Sahid ini lantas mencontohkan dengan fenomena banyaknya para pengemudi ojek online saat ini, menurut dia contoh tersebut bisa dijadikan kesimpulan sederhana bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan merata bagi semua kalangan.

“Tertekan dalam arti kata lapangan kerja menyempit, lalu kondisi yang terkait dengan efisiensi perusahaan tersebut, makanya kalau anda lihat ada fenomena driver ojol (ojek online) meningkat itu beralih ke sana. Jadi memang itu yang kami dari Apindo selalu bilang, kalau mau kualitas pertumbuhan ekonomi bagus itu memang regulasi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja harus satu nafas dengan kebijakan yang ada,” paparnya.

Susi Kembali Tangkap Kapal Pencuri Ikan Berbendera Malaysia dan Vietnam

Suara.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali beraksi menangkap kapal pencuri ikan di akhir masa jabatannya. Kali ini jajarannya menangkap dua kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam dan Malaysia yang ditangkap pada 13 dan 14 Oktober 2019.

Penangkapan KIA Vietnam terjadi di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEEI) Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada Minggu (13/10/19).

Kapal dengan nama KG 94626 TS (58 GT) ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 11 yang dinakhodai Capt. Mohamad Slamet pada jam 15.20 WIB.

“Dalam penangkapan kapal tersebut juga berhasil diamankan 14 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam bersama alat tangkap terlarang pair trawl,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Agus menceritakan, penangkapan dua kapal tersebut berawal dari deteksi pada 11 dan 12 Oktober 2019 melalui operasi pemantauan udara yang berhasil mendeteksi adanya KIA Vietnam sedang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711.

Kemudian, pada 13 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, KP. Hiu 11 berhasil melakukan deteksi secara visual atas satu KIA Vietnam KG. 94626 TS, dan kemudian dilakukan prosedur penghentian, pemeriksaan, dan penahanan (henrikhan).

Sementara itu, penangkapan KIA Malaysia dilakukan oleh KP. Orca 03 yang dinakhodai Capt. Muhammad Ma’Ruf pada tanggal 14 Oktober 2019, yang juga sedang melakukan illegal fishing di WPP-NRI 711.

Kedua kapal ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Selanjutnya, terhadap kedua kapal beserta awaknya, dikawal oleh KP. Orca 01 menuju Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau.

“Untuk proses penyidikan akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Batam, dan sesuai Undang-undang Perikanan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar,” imbuh Agus.

Penangkapan tersebut menambah jumlah KIA yang ditangkap oleh KKP karena melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Selama 2019, sejumlah 51 KIA yang terdiri dari 20 Malaysia, 19 Vietnam, 11 Filipina, dan 1 Panama berhasil ditangkap oleh armada kapal pengawas perikanan KKP.

Ini Harapan Pelaku Pasar Modal di Kabinet Jokowi Periode Kedua

Suara.com – Kabinet Jokowi periode pertama tinggal menghitung hari. Kemudian, Jokowi akan melanjutkan pemerintahan untuk periode keduannya bersama dengan Maruf Amin.

Rencanannya, Jokowi akan dilantik menjadi Presiden kembali pada 20 Oktober 2019 mendatang. Banyak harapan yang timbul untuk Kabinet Jokowi yang kedua. Salah satunya, yaitu harapan dari para pelaku pasar modal.

Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, pasar modal selalu berharap kondisi perekonomian terus kondusif di Kabinet Jokowi yang kedua.

Diantaranya yakni banyak perusahaan BUMN dan swasta lainnya yang mencari dana di pasar modal selain di perbankan.

“Harapan kita keberlanjutan perekonomian yang kondusif terus berlanjut dan kita harapkan perusahaan dari BUMN, dari private company utilisasi pasar modal Indonesia, kalau untuk dana bukan hanya di perbankan tapi bisa di pasar modal,” kata Nyoman saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Menurut Nyoman, para pengusaha tak perlu takut melantai di BEI. Karena dengan melantai di BEI bisa membuat usaha menjadi besar.

“Yang buat perusahaan tercatat jangan ragu masuk BEI jangan ragu anda masih kecil, jadi besar dari pasar modal, dengan bantuan publik mimpi perseroan akan bisa realisasikan, asal perusahaan miliki bisnis model yang menarik, prospek usaha yang menghasilkan growth opportunity,” pungkas dia.

Sedih, Upah Buruh Tani Hanya Naik 70 Perak di September 2019

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2019 naik sebesar 0,13 persen dibanding upah buruh tani Agustus 2019, yaitu dari Rp 54.354,00 menjadi Rp 54.424,00 per hari.

Itu artinya upah buruh kaum tani hanya naik Rp 70 perak saja.

“Upah nominal harian buruh tani nasional pada September 2019 naik sebesar 0,13 persen dibanding upah buruh tani Agustus 2019,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Petani memanen bawang merah. [Antara]Petani memanen bawang merah. [Antara]

Sementara itu, untuk upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,87 persen.

Sedangkan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada September 2019 naik 0,01 persen dibanding upah Agustus 2019, yaitu dari Rp 89.063,00 menjadi Rp 89.072,00 per hari. Upah riil mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen.

Neraca Perdagangan RI Masih Sakit Imbas Lesunya Ekspor Migas

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada September 2019 masih ‘sakit’ atau defisit sebesar 160,5 juta dolar AS.

Angka defisit ini di dapat dari nilai ekspor Indonesia sepanjang September 2019 yang mencapai 14,10 miliar dolar AS, angka ekspor ini tidak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor di waktu yang sama yang mencapai 14,26 miliar dolar AS, sehingga mengalami defisit sebesar 160 juta dolar AS.

“Neraca dagang Indonesia sepanjang September 2019 sebesar 160,5 juta jadi masih defisit,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Kecuk mengungkapkan defisit yang terjadi ini disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar 761,8 juta dolar AS, meskipun sektor nonmigas surplus sebesar 601,3 juta dolar AS.

Jika diakumulasi, defisit neraca perdagangan Januari-September 2019 mencapai 1,95 miliar dolar AS.

“Penurunan ekspor ini terjadi karena penurunan ekspor migas dan non migas. Ekspor minyak mentah turun 33 persen,” katanya.

7 Langkah Darmin Jaga Iklim Usaha, Investasi dan Daya Saing

Suara.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmen dalam melakukan transformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini ditujukan guna menjaga iklim usaha, investasi, dan daya saing Indonesia.

“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa,” tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta (15/10/2019).

Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Menko Darmin pun membeberkan tujuh langkah Pemerintah dalam mewujudkan iklim yang baik.

Pertama, dalam rangka pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi.

“Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, pemurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list,” Ujar Darmin.

Kedua, perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi.

“OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait,” tutur Darmin.

Ketiga, perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.

“Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang,” tambah Menko Perekonomian.

Keempat, sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan industri yang terlibat dalam vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (super deduction).

“Untuk industri padat karya, fasilitas diberikan berupa pengurangan neto sebesar 60 persen dari jumlah investasi (investment allowance),” ujar Menko Darmin.

Kelima, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, efisiensi logistik serta diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.

Keenam, dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini, pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik.

Ketujuh, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.

Pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi.

Selain itu, guna menyederhanakan sistem perizinan Indonesia yang ada saat ini, Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan regulasi berbasis konsep Omnibus Law.

Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah peraturan terkait dengan perizinan yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga akan ditinjau ulang dan direvisi agar terbentuk harmonisasi sistem perizinan untuk membangun ekosistem investasi.

Menko Darmin Sebut Kualitas SDM Tanah Air Tertinggal Jauh dari Negara Lain

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut Sumber Daya Manusia (SDM) RI masih kalah jauh dengan sejumlah SDM negara lain.

Hal tersebut dikatakan Darmin ketika menjadi pembicara kunci dalam acara Apindo di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Kita akan cenderung tertinggal jauh kalau soal kualitas SDM,” kata Darmin.

Menurut Darmin, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus merubah sistem, terutama soal sistem pendidikan, dimana pemerintah menekankan pada aspek menciptakan lulusan SDM yang handal dan tepat sasaran bagi industri yang dibutuhkan.

“Jalur Science basic tetap perlu tetapi lebih mendesak pelatihan vokasi, pelatihan ketenagakerjaan yang dibutuhkan,” kata Darmin.

Darmin beralasan tenaga kerja Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Alasannya, selama ini tidak pernah ada konsep standarisasi yang jelas untuk pengembangan SDM, mulai dari pendidikan formal, pelatihan hingga peningkatan kualitas saat di dunia kerja.

Darmin menjelaskan, perangkat pengembangan SDM sebenarnya sudah tersedia. Mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ristek dan Dikti dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Masing-masing kelembagaan tidak terkoneksi dengan tepat. Misalnya dalam persoalan anggaran. Sejak beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendidikan sudah mencakup 20% dari total APBN yang disalurkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama serta Kementerian Ristek dan Dikti.

Percepat Pemulihan Bencana di Sinabung, Kementan Beri Bantuan Benih Jagung

Suara.com – Sebagai bentuk nyata perhatian terhadap pemulihan bencana, pasca erupsi Gunung Sinabung tahun 2010 dan 2013, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan benih jagung kepada korban bencana alam.

“Kami ingin petani yang tinggal di wilayah terdampak erupsi Sinabung terus bangkit dan bercocok tanam di lahannya,” demikian ungkap Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Karo, Suryani Ginting di Karo, Sumatera Utara, Senin (14/10/2019).

Suryani mengapresiasi bantuan pemerintah yang disalurkan Kementan berupa benih jagung hibrida. Bantuan tersebut memberi semangat dan motivasi kepada para petani karena prospektif dan menjanjikan.

“Selain itu, bantuan benih jagung juga memberikan keuntungan yang besar bagi petani,” ujarnya.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Juma Laoming, Desa Beganding, Kecamatan Simpang Empat, Rantau Ginting mengaku senang dengan dukungan pemerintah berupa bantuan benih jagung hibrida. Panen nanti bisa mencapai hingga 10 ton per hektare.

“Dengan harga jual Rp 3.000 per kilogram, anggotanya dapat menikmati hasil yang cukup menguntungkan,” ungkapnya.

Perwakilan Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Fredi Siregar mengatakan, keuntungan yang dirasakan dari bantuan pemerintah ini tentunya atas kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

“Adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah kabupaten dan respons yang cepat dari pemerintah pusat bisa membantu proses pemulihan petani trauma bencana,” ujarnya.

Perwakilan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementan, Diana Paramita menyatakan, Kementan selalu berusaha merespons dengan cepat dan memberikan bantuan benih yang terbaik sesuai kebutuhan petani. Bantuan yang diberikan Agustus lalu ada sebanyak 55.005 kilogram varietas B89 dan 3.150 kilogram varietas B54 di lahan seluas 3877 hektare.

“Tujuan kami hadir di sini untuk memastikan bantuan benih jagung tertanam dan dapat dimanfaatkan oleh petani Sinabung,” katanya.

“Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah Kabupaten Karo, kami harap dapat diduplikasi di wilayah lain dan diterima dengan baik oleh pihak yang membutuhkan,” tambah Diana.

Temuan Baru! 3 Pesawat Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air Retak

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Boeing 737 New Generation (NG). Pemeriksaan itu dilakukan terhadap pesawat jenis tersebut milik maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air serta Batik Air.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut implementasi DGCA Indonesia Airworthiness Directives (AD) nomor 19-10-003 dan FAA Airworthiness Directives Nomor 2019-20-02 terhadap pesawat Boeing B737NG (Boeing 737 New Generation) perihal Unsafe Condition.

Dimana AD ini dipicu oleh laporan retak yang ditemukan pada frame fitting outboard chords and failsafe straps adjacent to the stringer S-18A straps yang dapat mengakibatkan kegagalan Principal Structural Element (PSE) untuk mempertahankan batas beban.

Kondisi ini dapat mempengaruhi integritas struktural pesawat dan mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat.

Hasilnya, terdapat retak pada salah satu dari 3 pesawat Boeing 737 NG milik Garuda Indonesia yang berumur melebihi 30.000 FCN dan terdapat crack pada 2 pesawat Boeing 737 NG milik Sriwijaya Air dari 5 pesawat yang berumur lebih dari 30.000 FCN.

“Sedangkan Batik Air dan Lion Air tidak memiliki pesawat yang berumur melebihi 30.000 FCN,” kata Direktur Kelaikudaran dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Avirianto dalam keteranganya, Selasa (15/10/2019).

Avirianto menambahkan, dari 3 pesawat Boeing 737 NG yang ditemukan retak, pesawat diberhentikan operasinya dan menunggu rekomendasi lebih lanjut dari pihak Boeing.

“Selanjutnya DKPPU meminta kepada operator yang mengoperasikan B737NG yaitu Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air dan Sriwijaya Air, untuk memasukan pemeriksaan atau inspeksi sesuai DGCA AD 19-10-003, kedalam Maintenance Program dengan interval rutin setiap 3500 Flight Cycle (FC),” imbuhnya.

Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Perluas Penanaman Kakao

Suara.com – Untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing kakao rakyat, pemerintah mengembangkan kakao berkelanjutan di lahan seluas 477 ribu hektare pada 2019. Pengembangan kakao dilakukan melalui kegiatan utama perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi.

Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono megatakan, tahun ini telah dialokasikan pengembangan kakao seluas 7.730 hektare melalui kegiatan peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan pilot project fertigasi kakao. Selain itu juga telah diluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khusus perkebunan untuk mendorong petani/pekebun dalam mengembangkan budidaya kakao.

Menurutnya, ada beberapa faktor pendukung potensi kakao di Tanah Air, sehingga bisa ditingkatkan produksi dan kualitasnya. Indonesia memiliki areal lahan cukup luas yang sesuai untuk kakao.

Faktor lainnya, minat pekebun cukup tinggi dan tersedianya bahan tanam unggul.

“Dalam pengembangan kakao juga ada dukungan paket teknologi dari pemerintah dan tersedianya SDM peneliti yang berkualitas,” ujarnya.

Kasdi melihat, kakao juga menjadi komoditas sosial. Artinya, usaha perkebunan kakao tersebut hampir 97 persen diusahakan perkebunan rakyat yang melibatkan sekitar 1,7 juta kepala keluarga (KK).

Bukan hanya itu, komoditas kakao juga mempunyai nilai ekonomis tinggi karena memberikan sumbangan dalam perolehan devisa sebesar 1,24 miliar dollar AS.

Lantaran memiliki potensi ekonomi besar dan sebagai penghasil devisa negara, pemerintah terus mendorong kinerja kakao nasional dengan cara meningkatkan produktivitas kakao yang di tanam pekebun.

“Kalau dipandang dari aspek agribisnis, performance komoditas kakao cukup prospektif. Saaat ini tren pertumbuhan konsumsi dunia cenderung meningkat signifikan,” kata Kasdi.

Bahkan menurut Kasdi, komoditas kakao memiliki potensi pasar lokal luar biasa. Peluang pasar ekspornya juga besar.

Sejumlah negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Asia (Singapura dan Malaysia), dan sejumlah negara lain seperti Timur Tengah juga meminati produk kakao Indonesia.

“Sayangnya yang dijual atau diekspor itu sebagian besar berupa biji kakao. Padahal, petani bisa menjual kakao yang sudah diolah, sehingga bisa mendapat nilai tambah,” papar Kasdi

Naik Tiga Kali Lipat
Untuk meningkatkan produktivitas kakao, pemerintah akan mendorongnya penggunaan bibit unggul. Di hulu sudah disiapkan benih unggul yang potensi produksinya bisa 3 kali lipat dibanding saat ini.

“Di hulu akan kita dorong melalui program BUN 500 untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menurut Kasdi, kebun benih unggul tersebut akan dibangun di sekitar kawasan perkebunan (kakao). Dengan cara tersebut, petani atau pekebun akan lebih mudah mendapatkan benih unggul.

“Apabila ketersediaan bibitnya dikembangkan di sekitar sentra kebun rakyat, budidayanya akan lebih efisien. Dengan begitu, petani ke depan akan mampu bersaing,” ujarnya.

Kasdi mengakui, budi daya kakao di hulu maupun hilir juga perlu ditangani lebih intensif, terintegrasi dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar segenap stakeholder selalu waspada terhadap perubahan perilaku OPT, sebagai dampak dari perubahan iklim.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah, diantaranya serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten, terjadinya degradasi tanah, rendahnya penanganan pasca panen dan sebagian besar biji kakao belum difermentasi.

Apalagi dari luasan kebun kakao yang dikelola petani sudah banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, sehingga perlu penanganan khusus. Begitu juga dengan kurangnya intensitas pemeliharaan kebun, terutama perkebunan rakyat, juga perlu diperhatikan. 

Ekonomi Global Melempem, Ini Untung Ruginya Versi Darmin

Suara.com – Ekonomi global yang melemah akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kagaduhan yang terjadi di Hong Kong, ternyata tak selamanya buruk bagi Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ada untung dan ruginya di saat ekonomi global melemah.

Salah satu keuntungannya kata Darmin adalah Indonesia ternyata cukup kuat untuk menghadapi resesi ekonomi global tersebut.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap stabil di angka 5 persen, sementara negara lain pertumbuhan ekonominya merosot cukup tajam.

“Lihat Singapura kita tahu seperti apa sekarang bahkan China yang tadi pertumbuhan ekonomi 8 persen lebih sekarang ada di 6 sekian persen. Indonesia turun tetapi tidak banyak dari 5 sekian jadi 5 itu keuntungannya dalam situasi ekonomi global lesu kita tidak banyak terpengaruh,” kata Menko Darmin dalam acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Meski ada keuntungannya, Darmin juga menyebut kondisi ini juga bisa berdampak negatif, pasalnya jika tiba-tiba ekonomi global membaik negara-negara yang tadinya sempat tertekan kembali melampaui pertumbuhan Indonesia.

“Tentu saja kita anggap itu meski ada kelemahan dan keuntungan tapi bukan sesuatu yang pantas dipertahankan, ketika ekonomi global membaik tentu pertumbuhannya akan melampaui Indonesia,” katanya.

Kado Pahit Akhir Periode Pertama Jokowi-JK, Ekspor RI Merosot Tajam

Suara.com – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang akan berakhir pekan ini ternyata meninggalkan kinerja ekspor Indonesia yang kurang baik, pasalnya sepanjang September 2019 ekspor RI merosot tajam 1,29 persen di bandingkan Agustus 2019.

“Ekspor RI masih diselimuti kondisi ketidakpastian ekonomi global, harga komoditas yang menjadi andalan menurun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Kecuk menambahkan nilai ekspor RI sepanjang September 2019 mencapai 14,10 miliar dolar AS atau turun 1,29% dibanding Agustus 2019.

“Kalau dibandingkan juga dengan September 2018 juga turun 5,74%,” kata Kecuk.

Kecuk menjelaskan, turunnya nilai ekspor ini dikarenakan ekspor nonmigas pada September 2019 mencapai 13,27 miliar dolar AS, turun 1,03 persen dibandingkan Agustus 2019. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas September 2018, turun 2,70 persen.

Sehingga secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-September 2019 mencapai 124,17 miliar dolar AS atau anjlok 8 persen dibanding periode yang sama tahun 2018, demikian juga ekspor nonmigas mencapai 114,75 miliar dolar atau menurun 6,22 persen.

“Perekonomian global sangat-sangat tidak bagus kondisinya, ekspor sawit dan batubara naik tapi harga komoditas menurun, ini kondisi global yang tidak menentu, terutama soal perang dagang,” kata Kecuk.

Spanduk Beli Rumah Bonus Janda Muda Dibongkar Paksa Satpol PP

Suara.com – Satpol PP Kota Depok melakukan pencopotan paksa terhadap spanduk promosi perumahan yang bertuliskan Beli Rumah Bonus Janda Muda yang bertebaran di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Kasie Tramstibum Satpol PP Kota Depok Agus Muhammad mengatakan, spanduk perumahan itu sudah ditertibkan di dua kecamatan dengan total jumlah spanduk yang ditertibkan sebanyak 40 spanduk.

“Kita sudah copot spanduknya, karena melanggar ketertiban umum, spanduk itu kita copot di Jalan Raya Cinangka dan Jalan Raya Bojongsari,” jelas Agus.

Saat dikonfirmasi ke pihak pengembang, spanduk tersebut ternyata hanyalah gimik semata untuk promo penjualan perumahan tersebut.

“Janda Muda itu singkatan untuk promo kita di bulan ini,” kata Rizal salah seorang marketing perumahan tersebut kepada Suara.com ketika dikonfirmasi di Depok, Selasa (15/10/2019).

Ada pun kepanjangan dari Janda Muda ini adalah Jaminan Asuransi Kebakaran dan Surat-surat Aman.

Sebelumnya, puluhan spanduk bisnis properti yang bertuliskan Beli Rumah Bonus JandaMuda di wilayah Sawangan-Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat membuat warga heboh.

Pantauan Suara.com di beberapa titik jalan di Kecamatan tersebut masih terpampang spanduk tersebut.

“Sudah beberapa hari ini spanduk kecil nempel di tiang listrik, aneh tapi menarik buat bagi yang jomblo, ” kata Hendri warga Kecamatan Sawangan kepada Suara.com, Senin (14/10/2019).

Kontributor : Supriyadi

Melantai di BEI, Saham Itama Ranoraya Naik 49,73 Persen

Suara.com – PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) perusahaan yang bergerak di bidang alat kesehatan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Itama Ranoraya menjadi emiten ke-41 yang melantai di BEI tahun ini.

Adapun perseroan melepas sebanyak 400 juta lembar saham dengan harga penawaran Rp 374 per saham. Dengan pencatatan saham itu, perseroan bisa meraup dana segar Rp 149,6 miliar.

Dalam pencatatan saham perdananya, saham IRRA langsung naik 49,73 persen atau 186 poin ke harga Rp 560 per saham dari harga penawaran.

“Ternyata mendapat respon positif dari investor hingga terjadi oversubscribe sebanyak 34,96 kali dari pooling,” kata Direktur Utama IRRA, Teten Setiawan dalam pencatatan saham di Gedung BEI, Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Teten menyatakan, hasil dana IPO sekitar 60 persen akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor cabang secara bertahap, sementara 40 persen akan digunakan untuk modal kerja.

Dalam pencatatan saham ini, IRRA menunjuk PT BNI Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

“Harapannya ke depan, pembukaan kantor cabang di beberapa kota di Indonesia dapat terealisasi secara bertahap jika hal ini dinilai menguntungkan daripada merujuk sub distributor, mengingat produksi perusahaan saat ini masih cukup luas,” pungkasnya.

Kepercayaan Mitra Grab Bisa Runtuh Akibat Maraknya Order Fiktif

Suara.com – Viralnya unggahan yang menampilkan mitra Grab yang menerima order fiktif berupa makanan cepat saji senilai Rp 660.000 akhirnya menuai beragam komentar.

Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja K mengatakan, aplikator seharusnya menjaga kualitas aplikasinya karena hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat maupun mitra aplikator itu sendiri.

“Aplikator itu hanya fokus pada kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan saja sementara keamanan itu sering diabaikan. Sehingga ketika timbul masalah ketidaknyamanan, baru mereka merespon dan memperbaiki. Jika aplikator tidak menjaga kualitas aplikasinya, kepercayaan masyarakat dan mitra sekalipun bisa runtuh dan aplikasi itu tidak akan dipakai lagi,” kata Ardi, Selasa (15/10/2019).

Dia mengamati bahwa telah banyak keluhan yang disampaikan mitra maupun dari pelanggan.

Dalam kasus order fiktif yang dialami mitra Grab itupun, pihak manajemen Grab telah menghubungi pihak pengemudi bersangkutan dan memproses ganti rugi yang dialaminya.

“Reputasi aplikator dipertaruhkan dalam hal ini. Bisnis berbasis online ini bisnis kepercayaan. Tapi kepercayaan itu bisa runtuh jika aplikator tidak responsif dan kurang melayani konsumen,” sambungnya.

Untuk diketahui, Pada tanggal 8 Oktober 2019, sebuah unggahan di jejaring sosial Twitter menampilkan seorang mitra Grab yang mengalami order fiktif.

Dalam twit itu, mitra Grab tersebut menerima orderan berupa makanan cepat saji di gerai Burger King senilai Rp 660.000 dari akun yang mengatasnamakan “embak elsa” yang beralamat di Jalan Mandala, Jakarta.