Program Modernisasi Kementan Jadi Upaya Tingkatkan Ketahanan Pangan

Suara.com – Sejumlah program modernisasi alat pertanian dan subsidi benih serta pupuk yang digagas Kementerian Pertanian (Kementan) patut diberikan apresiasi. Hal ini trekait dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Apresiasi ini diberikan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman. Namun demikian ia menilai, masih banyak yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan.

“Di sisi lain, menutup diri dari opsi pangan dengan harga yang lebih terjangkau untuk mencapai swasembada pangan merupakan suatu tindakan yang disayangkan,” katanya, Jakarta, Senin (15/4).

Ilman mengatakan, saat ini, pemerintah bisa mulai fokus untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Menurutnya, petani lokal perlu dapat dukungan untuk bisa bersaing dengan petani internasional dengan skema program yang dapat membantu mendorong biaya produksi lebih rendah.

Ia mengingatkan, swasembada pangan di Indonesia yang terjadi pada era Orde Baru membutuhkan persiapan selama 15 tahun, yaitu pada 1969 – 1984 dan biaya anggaran yang sangat besar.

Persiapan dan anggaran yang besar hanya mampu mewujudkan swasembada pangan selama kurang dari sepuluh tahun, yaitu pada 1984 – 1990. Selain itu, menutup diri dari perdagangan pangan internasional juga meningkatkan risiko kelangkaan pangan di saat bencana, apalagi Indonesia juga merupakan negara yang dikenal memiliki potensi bencana yang sangat beragam.

“Program-program peningkatan produktivitas petani yang bersifat menekan biaya produksi patut untuk digalakan, tapi bukan serta-merta untuk mencapai swasembada pangan, melainkan memastikan keterjangkauan pangan bagi konsumen dan menghindari ketergantungan terlalu tinggi dari perdagangan internasional,” ujarnya.

Ilman melanjutkan, ketahanan pangan adalah kunci untuk keberlanjutan pembangunan bangsa. Dengan menjamin ketersediaan, pemerintah secara tidak langsung juga telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Kementan untuk mewujudkan program Pembangunan Pertanian Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

“Untuk mewujudkan lumbung pangan dunia tahun 2045, ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan. Salah satunya dengan pendekatan modernisasi pertanian. Kita akan mengoptimalkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sehingga akan lebih efisien, lebih murah dengan kualitas produk yang lebih baik,” tuturnya.

Adanya bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani atau kelompok tani  menjadi tanda beralihnya pertanian Indonesia dari tradisional menuju modernisasi. Bahkan sejak tiga tahun terakhir, petani menggunakan alsintan, baik saat pengolahan lahan, tanam, hingga panen.

Sarwo Edhy mengatakan, alsintan bukan sekadar membantu petani dan mengatasi makin berkurangnya tenaga kerja pertanian, tapi juga membuat pekerjaan jadi lebih efisien. Pemerintah telah memberikan bantuan alsintan sekitar 720 ribu unit dengan berbagai jenis.

Data Ditjen PSP, sejak 2015, pemerintah memberikan bantuan alsintan sebanyak 54.083 unit, pada 2016 sebanyak 148.832 unit, pada 2017 sebanyak 82.560 unit, dan pada 2018 sebanyak 112.525 unit. Alsintan tersebut telah diberikan kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani, UPJA dan brigade alsintan.

Sedangkan 2019, Kementan akan mengalokasikan alsintan 50 ribu unit, berupa traktor roda dua (20 ribu unit), traktor roda empat (3 ribu unit), pompa air (20 ribu unit), rice transplanter (2 ribu unit), cultivator (4.970 unit) dan excavator (30 unit).

Sehari Jelang Pemilu, IHSG Bakal Masuk Fase Konsolidasi Wajar

Suara.com – Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) satu hari sebelum Pemilu 2019 berlangsung bakal memasuki fase mencari arah baru atau konsolidasi wajar.

Kendati demikian, William memprediksi, potensi penguatan IHSG masih ada setelah kemarin ditutup menguat 0,46 persen di level 6.435.

“Sehari jelang pilpres, dimana pekan ini juga merupakan pekan yang pendek, hal ini tentunya dapat memberikan peluang terhadap pola gerak IHSG untuk tetap berada dalam rentang konsolidasi wajar dimana potensi penguatan masih terlihat cukup besar di tengah kepastian yang akan terbentuk, hari ini IHSG berpotensi menguat,” kata William di Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Sementara Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji memprediksi IHSG bakal berlanjut menguat.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD masih membentuk pola dead cross berada di area positif. Sementara itu, Stochastic dan RSI masih berada di area netral.

Meskipun demikian, ia menyebut terlihat pola upward bar yang mengindikasikan adanya potensi penguatan lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.419 hingga 6.403. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.446 hingga 6.457,” tutup Nafan.

Neraca Perdagangan Maret 2019 Surplus, Darmin: Trennya Membaik

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan pada Maret 2019 alami surplus 540 juta dolar AS atau setara Rp 7,61 triliun. Surplus ini karena ekspor pada Maret lebih tinggi dibanding impor. 

Namun, secara kumulatif dari Januari-Maret 2019 neraca perdagangan masih defisit sebesar 40,51 miliar dolar AS atau menurun 8,50 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

Menanggapi surplusnya neraca perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut neraca perdagangan sedang dalam tren yang baik, meskipun secara akumulatif neraca perdagangan masih defisit. 

Pasalnya, kata dia, selama dua bulan berturut-turut, neraca perdagangan alami surplus. Pada Februari 2019 neraca perdagangan juga alami surplus 330 juta dolar AS. 

“Itu (neraca perdagangan) kan bulan Januari defisitnya. Februari-Maret dia surplus kan. Artinya tendensinya (surplus). Jangan cuma lihat akumulasinya,” kata Darmin saat ditemui usai menghadiri Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4/2019).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menambahkan, semakin bagusnya tren neraca perdagangan berimbas pada makin turunnya defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). 

Kendati demikian, Darmin tak mau berspekulasi berapa penurunan CAD. Data Bank Indonesia, pada tahun 2018, CAD Indonesia sebesar 31,1 miliar dolar AS atau setara dengan 2,98 persen dari PDB (produk domestik bruto).

“Tentu saja CAD-nya itu tinggal lihat jasanya dan beberapa aspek mengenai arus modal,” tutup dia

Ratusan Brand Akan Berikan Diskon Hingga 50 Persen Kepada Pencoblos Pemilu

Suara.com – Menyambut pesta demokrasi pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada Kamis (17/4/2019) nanti, ratusan pengusaha akan menggelar pesta diskon antigolput KlingKing Fun.

Program ini bertujuan untuk meminimalkan angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.

Salah satu tokoh pengusaha yang terlibat, Sofjan Wanandi menjelaskan program tersebut memberikan diskon khusus hingga 50 persen untuk masyarakat yang telah mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Program Klingking Fun sendiri didukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan jaringan 017 radio pemilu di Indonesia.

“Baru di pemilu ini saya melihat para pengusaha berbondong-bondong tampil terbuka mendukung dan berpartisipasi aktif, ini bagus sekali untuk demokrasi,” ujar Sofjan Wanandi di Hotel JS Luwansa, Senin (15/4/2019).

Sofjan menuturkan program ini melibatkan 250 brand dan jaringan retail ternama mulai dari toko online, fashion, makanan dan minuman serta bioskop. Untuk di toko online pihaknya menggandeng Tokopedia dan Bukalapak.

Diketahui, pesta diskon pemilu KlingKing Fun menyasar 192 juta pemilih yang terdaftar Pilpres dan Pileg 2019. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pada pemilu 2019 mencapai 77,5 persen.

“Mudah-mudahan dengan adanya KlingKing Fun ini tingkat partisipasi pemilih bisa kita tingkatkan hingga mencapai 80 persen,” ujarnya.

Ini Cara Nikmati Diskon KlingKing Fun Setelah Gunakan Hak Suara

Suara.com – Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat jelang Pemilu 2019, ratusan pengusaha didukung Badan Ekonomi Krearif (Bekraf) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar pesta demokrasi antigolput bertajuk KlingKing Fun.

Tokoh pengusaha perempuan nasional Shinta Kamdani menjelaskan teknis menikmati promo KlingKing Fun dengan diskon hingga 50 persen.

“Caranya mudah, tinggal tunjukan atau foto jari yang dicelup tinta biru tanda sudah mencoblos. Pemilih langsung bisa mendapatkan diskon, voucher dan banyak promo lainnya,” ujar Shinta di Hotel JS Luwansa, Senin (15/4/2019).

Masyarakat bisa menggunakan promo ini hanya satu hari saja untuk merayakan pesta Pemilu 2019.

Disebutkan Shinta, pihaknya melibatkan beberapa brand seperti Tokopedia, Bukalapak, Sogo, Seibu, Wacoal, Sushi Tei, Alfamart, Cinema XXI, Ace Hardware dan Electronic City.

“Lebih dari 250 brand telah bergabung dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah karena program ini tidak hanya di gelar di Jakarta. Dibeberapa daerah, brand-brand lokal juga harus ikut berpartisipasi,” tambahnya.

Pesta diskon ini untuk memberikan masyarakat kegembiraan yang telah menggunakan hak suaranya. Selain itu brand lokal dari daerah di Indonesia turut meramaikan pesta demokrasi antigolput.

“Kami terus terang kewalahan, tapi sangat bergembira melihat teman-teman pengusaha begitu antusias mendukung KlingKing Fun,” tuturnya.

SNVT Penyediaan Perumahan NTB Bina Fasilitator Lapangan

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Barat (NTB), menyelenggarakan  pembinaan tenaga fasilitator lapangan (TFL) dan koordinator fasilitatator (korfas), serta rapat awal Tim Teknis pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2019, pada Selasa hingga Kamis, 9 – 11 April 2019.

PPK Rumah swadaya, Warni melaporkan, penerimaan TFL dan korfas diikuti oleh 851 pelamar hingga proses seleksi berhasil menemukan 96 peserta yang lulus dan 4 orang cadangan yang berhak mengikuti pembekalan.

“Selamat kepada TFL dan korfas yang telah terpilih. Sekarang tinggal sama-sama menyatukan persepsi agar di lapangan nanti tidak bingung, karena TFL dan korfas merupakan ujung tombak program ini. Semoga tiga hari ke depan, bapak ibu dan rekan sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembekalan,” ujar Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan, N H. Bulera. 

Dalam kesempatan tersebut, Bulera juga  memberikan materi mengenai kebijakan dan mekanisme Pelaksana BSPS TA. 2019. Kasatker menyampaikan hal-hal apa saja yang penting dalam program BSPS, sehingga TFL dan korfas yang baru dapat memahami jalan prosesnya BSPS.

Tim TP4D yang diwakili M. Isnaeni juga tidak lupa  menyampaikan agar TFL dan korfas dapat bekerja dengan baik sesuai petunjuk teknis dan permen. 

“TFL dan korfas, kalau ada masalah di lapangan, jangan malu untuk menyampaikan ke kami. Nanti kita akan cari solusinya sama-sama” ujarnya.

Di ruang yang berbeda, Rapat Awal Tim Teknis Program berlangsung lancar dan dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya, dan  22 Tim Teknis Kabupaten dan Kota untuk kegiatan BSPS.  

Rapat ini bertujuan untuk memperkenalkan Tim Teknis mengenai tugas dan pembentukan tim teknis, pengusulan kegiatan, penempatan TFL dan korfas dari SK Dirjen nomor: PS.02.02-Dr/343 tentang alokasi jumlah unit BSPS dimana tahun ini NTB mendapatkan 4.170 unit.

Selain itu, pada 2019, NTT juga mengemban tugas menyelesaikan kegiatan pembangunan 38 unit untuk rumah susun dan 130 unit untuk rumah khusus.

Go-Jek Dijadikan Contoh, Luhut: Siapa Bilang Uang Kita Lari Keluar Negeri?

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa uang yang berada dalam negeri tak akan lari keluar negeri. Dia mengklaim, justru saat ini malah yang terjadi uang dari luar masuk ke Indonesia.

Dia mencotohkan Go-Jek yang mendapatkan suntikan dana dari luar sehingga bisa menaikkan level menjadi decacorn.

“Dari unicorn menjadi decacorn, Go-Jek menjadi model di Indonesia dan menjadi model di internasional. Jadi siapa bilang uang kita lari keluar (negeri)? Tapi sebaliknya, uang (dari luar justru) masuk ke kita,” kata Luhut dalam keterangannya, Senin (15/4/2019).

Luhut menambahkan Go-Jek memiliki peran penting bagi perekonomian karena mampu memberi sumbangan terhadap ekonomi Indonesia sebesar Rp 44,2 triliun lebih. Teknologi super-app yang dikembangkan Go-Jek juga dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja yang banyak.

“Katanya teknologi itu bisa membuat susah mencari lapangan kerja. Tapi Go-Jek membuktikan bahwa teknologi ini bisa membuka lapangan kerja,” imbuh dia.

Luhut mengatakan prospek Indonesia sebagai pasar digital diperkirakan akan semakin besar dan akan mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2025.

“Jadi kalau investor mau masuk ke Gojek, itu adalah cerminan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik kita. Bagusnya adalah manajemen Gojek itu masih dipegang orang Indonesia. (Jadi) kita yang atur, bukan didikte negara lain,” ujar Luhut.

Luhut pun meyakinkan, bahwa pemerintah akan terus mendukung munculnya start-up digital baru dan akan memfasilitasi mereka menjadi unicorn baru yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu, Founder dan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim,mengatakan pihaknya bangga sekaligus bersyukur bahwa produk buatan anak bangsa ini dapat menjadi pemain regional. Nadiem juga mengatakan penetrasi Gojek nomor satu di Indonesia.

Berdasarkan laporan App Annie yang berjudul “The State of Mobile 2019”, Gojek menjadi aplikasi on-demand di Indonesia dengan monthly active users terbanyak. Bahkan, pengguna aktif aplikasi Go-Jek secara mingguan (weekly active users) 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan kompetitornya di Indonesia.

Keberhasilan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan gross transaction value (GTV) Go-Jek yang berhasil menembus lebih dari 9 miliar dolar AS per akhir tahun 2018 dengan total volume transaksi setahun mencapai 2 miliar.

Go-Jek juga menjadi brand top of mind bagi masyarakat Indonesia berdasarkan data dari lembaga independen global lainnya, Yougov.

Kemudian berdasarkan Riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) tahun 2018, layanan Go Food sendiri bahkan menyumbang Rp 18 triliun terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2018, sehingga tercatat sebagai layanan bisnis berbasis digital terbesar di Asia Tenggara dan terbesar Nomor 3 di dunia.

JK: Strategi Pajak Ala Prabowo – Sandi Bakal Kurangi Penerimaan

Suara.com – Keinginan Capres dan Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang berencana menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan tujuan mengurangi beban masyarakat oleh pajak. Serta, menaikkan pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25 persen untuk meningkatkan investasi.

Mendapat tanggapan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Orang nomor dua Republik Indonesia ini menilai reformasi pajak ala Prabowo bakal membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada penerimaan negara dari pajak.

Menurut JK, rencana kenaikan PTKP bakal membuat penerimaan dari negara turun. Akibatnya, bisa mempengaruhi pembangunan di dalam negeri. Saat ini batasan penghasilan PTKP sebesar Rp 4,5 juta.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada Februari, pajak berkontribusi paling tinggi atau 74,03 persen dari penerimaan negara periode tersebut sebesar Rp 217,2 triliun.

“Kalau terlalu cepat penerimaan negara kurang maka pembangunan akan menurun,” kata dia saat ditemui usai membuka Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4/2019).

Kendati demikian, JK tak menampik bahwa penurunan PPh Badan malah bakal membuat investasi yang masuk ke dalam negeri makin deras. Namun, sambung JK, perlu dikaji kembali berapa penurunan PPh badan agar sesuai dengan APBN.

Untuk diketahui, saat ini PPh badan dipatol sebesar 25 persen penghasilan perusahaan.

“Itu juga lagi di studi Menko dan Menkeu dibidang apa pajak itu dikurangkan, karena juga pengurangan ini meningkatkan investasi. Jadi bagaimana batasannya, anggaran yang baik itu bisa majukan pembangunan dan perbaiki defisit kita,” tutur dia.

Data BPS Catat Ekspor Lebih Tinggi Dibanding Impor di Maret 2018

Suara.com – Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan pada Maret 2019 alami surplus 540 juta dolar AS atau setara Rp 7,61 triliun. Surplus ini karena ekspor pada Maret lebih tinggi dibanding impor.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan jumlah ekspor pada Maret 2019 mencapai 14,03 miliar dolar AS. Nilai tersebut naik dibandingkan bulan Februari 2019 sebesar 11,7 persen.

“Sedangkan, nilai impor Maret 2019 13,39 dolar AS miliar atau naik 10,31 persen,” ujar Suhariyanto di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Suhariyanto menuturkan, surplus ini berasal dari surplus non minyak dan gas (Migas) sebesar 988 juta dolar AS. Sementara, dari sisi Migas masih alami defisit 448 juta dolar AS.

“Dengan catatan gas positif tapi minyak mentah dan hasil minyak mentahnya mengalami defisit,” tutur dia.

Suhariyanto menambahkan, secara kumulatif dari Januari – Maret 2019 neraca perdagangan masih defisit sebesar 40,51 dolar AS miliar atau menurun 8,50 persen dibanding periode yang sama tahun 2018.

“Non migas masih surplus tapi migas defisit 1,34 miliar dolar AS . Kita harap berikutnya neraca perdagangan kita surplus pemerintah sudah buat berbagai kebijakan memacu ekspor dan sebaliknya berupaya mengendalikan impor. Kita harap implementasinya jauh lebih efektif sehingga surplusnya pengaruh,” ucap dia.

JK Inginkan Indonesia Miliki Tempat Inovator Layaknya Silicon Valley

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginginkan Indonesia memiliki tempat yang di dalamnya sebagai pencipta teknologi. Dia pun mengibaratkan tempat tersebut seperti Silicon Valley.

Untuk diketahui, Silicon Valley merupakan salah satu daerah di San Fransisco, Amerika Serikat yang ditempati para inovator dan pencipta teknologi. Inovator di Silicon Valley rata-rata lulusan dari Universitas Stanford.

“Menghadapi kemajuan teknologi, saya bilang ini harus bikin semacam Silicon Valley, di mana pusat-pusat teknologi digabung, dibentengi. Kayak Silicon Valley kan Stanford, kita apa,” kata JK saat ditemui usai membuka Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4/2019).

JK yang juga sebagai Ketua Umum PMI ini menuturkan, saat ini kemajuan teknologi memang tak bisa dihindari. Apalagi, teknologi bergerak dengan cepat.

“Dalam situasi seperti saat ini untuk menanggapi teknologi yang semakin berkembang tidak bisa dihindari dan ditolak dengan cara memanfaatkan teknologi,” jelas dia.

JK pun meminta kepada perusahaan agar juga menerapkan teknologi. Pasalnya, dengan teknologi, perusahaan kecil kini bisa terkenal di dunia.

“Tentu bukan saja hanya revolusi industri, tapi revolusi entrepreneurship yang banyak terjadi. Perusahaan kecil bisa mendunia, bekerja bisa berubah di mana saja yang penting ada pekerjaan. Karena tidak bisa dihindari kemajuan, di samping asing perusahaan-perusahaannya baik,” imbuh JK.

Proyek Bedah Rumah, Pemerintah Bina Puluhan Fasilitator Lapangan

Suara.com – Puluhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka nantinya akan bertugas memfasilitasi masyarakat yang akan mendapatkan program bantuan bedah rumah dari pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha menyatakan, TFL Program BSPS sangat membantu masyarakat, khususnya terkait program bedah rumah. Selain mendampingi masyarakat, mereka juga aktif dalam mensosialisasikan program perumahan kepada masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada TFL dan koordinator fasilitator (korfas) yang telah terpilih dalam program BSPS. Mari kita bantu masyarakat dalam mengentaskan rumah tidak layak huni di NTB,” ujarnya, saat memberikan sambutan pengarahan.

Ia berharap, para TFL dapat segera terjun ke lapangan untuk mengecek data dan memonitor di lapangan agar tepat sasaran. Mereka diharapkan dapat bekerja keras dan memahami peraturan terkait program bedah rumah.

“Sekarang, baik Pemda maupun TFL tinggal sama-sama menyatukan persepsi, agar di lapangan nanti tidak bingung, karena TFL dan korfas merupakan ujung tombak dari program ini,” katanya.

Sebagai informasi, pembekalan bagi TFL diikuti 100 orang. Adapun jumlah pelamar TFL saat proses seleksi berjumlah lebih dari 850 orang. Pembekalan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu  9 – 11 April 2019.

Pada kegiatan tersebut, Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan NTB, Bulera, memberikan pembekalan materi tentang kebijakan dan mekanisme Pelaksana BSPS Tahun Anggaran 2019. Kasatker menyampaikan hal-hal penting dalam program BSPS, sehingga TFL dan korfas yang baru dapat memahami jalan proses BSPS.

Puluhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mendapatkan pembinaan dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dok : PUPR)Puluhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mendapatkan pembinaan dari Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dok : PUPR)

“Jumlah rumah di NTB yang akan mendapat BSPS, menurut SK Dirjen Penyediaan Perumahan, sebanyak 4.170 unit. Selain itu, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Kementerian PUPR juga akan membangun tiga tower rusun dan 130 rumah, khusus untuk masyarakat di NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Tim TP4D Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh M. Isnaeni, juga tidak lupa menyampaikan agar TFL dan korfas dapat bekerja dengan baik sesuai petunjuk teknis dan Permen PUPR yang berlaku.

“TFL dan Korfas, kalau ada masalah di lapangan, jangan malu untuk menyampaikan ke Kejaksaan. Kita akan cari solusinya sama-sama,” ujar Isnaeni.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan Rapat Awal Tim Teknis Program BSPS, yang dipimpin oleh PPK Rumah Swadaya Warni dan diikuti 22 tim teknis kabupaten dan kota untuk kegiatan BSPS. Rapat ini bertujuan untuk memperkenalkan tim teknis mengenai tugas dan pembentukan tim teknis, pengusulan kegiatan, penempatan alokasi TFL dan korfas.

Penangguhan Penerbangan Boeing 737 Max Pengaruhi Jadwal Terbang di AS

Suara.com – Penangguhan penerbangan menggunakan Beoing 737 Max 8 pada maskapai secara global membuat masalah baru pada jadwal penerbangan untuk rute musim panas.

Diketahui, maskapai penerbangan Amerika Serikat sedang mengalami langkanya pesawat dan meningkatnya permintaan menjelang penerbangan musim panas.

Dikutip dari Reuters, Juru Bicara Asosiasi Pilot Southwest Airlines, Mike Trevino menjelaskan pihaknya dan American Airlines telah memindahkan masing-masing 34 dan 24 pesawat jenis Boeing 737 Max 8 ke jadwal terbang hingga bulan Agustus.

Keputusan tersebut membuat 160 pembatalan atau sekitar 4.200 penerbangan setiap hari hingga 8 Juni dan 5 Agustus. Sedangkan American Airlines hingga 19 Agustus sekitar 115 jadwal penerbangan dibatalkan dari jadwal terbang musim panas.

“Penghasilan mereka tepat di depan. Mereka dapat melihatnya tetapi mereka tidak dapat memenuhi itu,” ujar Mike Trevino.

Perkiraan tersebut oleh maskapai penerbangan terlalu dini untuk memperkirakan dampak dari penangguhan penerbangan Boeing 737 Max pada kuartal pertama.

Banyaknya maskapai penerbangan melakukan perpanjang penangguhan penerbangan mengisyaratkan tidak ada penerbangan menggunakan pesawat Boeing 737 Max 8 dalam waktu dekat.

Diketahui, penangguhan penerbangan menggunakan Boeing 737 Max 8 karena jatuhnya pesawat Ethiopian Air lines dan Lion Air yang menewaskan 346 orang. Saat ini Boeing sedang meningkatkan pengembangan perangkat lunak untuk keselamatan otomatis pesawat.

Petani di Sukoharjo : Alsintan Mampu Tingkatkan Produksi Pertanian

Suara.com – Para petani di Sukoharjo, Jawa Tengah, mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang disalurkan Kementerian Pertanian, terutama ribuan alat mesin pertanian (alsintan), yang telah disalurkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Menurut mereka, alsintan mampu meningkatkan produksi pertanian.

 Hal ini diungkapkan salah seorang petani, Karjono. Menurutnya, semua mesin yang diberikan pemerintah sudah beroperasi dan digunakan petani setiap hari.

“Tentu saja sangat bermanfaat, utamanya dalam peningkatan produksi. Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan pemerintah,” katanya, Jateng, Minggu (14/4/2019)

Menurut Karjono, ada 5 desa yang menggunakan alsintan bantuan Kementan di Sukoharjo. Kelima desa itu antara lain, Wareng dan Galangan.

“Terus terang, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami yang sehari-hari bertani. Selama ini kami tidak pernah mendapat perhatian sebesar ini dari pemerintah. Maka itu, kami sangat senang dan bersyukur,” katanya.

Penyaluran alsintan terbukti telah meningkatkan hasil pertanian. Menurut Karjono, hasil produksi beras sebelum menggunakan alsintan hanya sekitar 7 ton per hektare.

“Sedangkan hasil produksi setelah menggunakan alat bantu mencapai 9 ton, bahkan lebih,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sana, produksi gabah per hektare mencapai 10 ton, dengan kualitas padi sangat baik. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan produksi sebelum menggunakan alsintan.

“Sangat membantu sekali, karena alat mesin bantuan ini mempercepat kami dalam memproduksi padi. Apalagi kami juga diberi bantuan alat mesin tanam yang sangat cocok dengan pesawahan di Tuban,” kata Ulfa Mei Sayekti, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

Sementara itu, Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah menjelaskan, selama 2014, bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk alsintan mencapai Rp 520,18 miliar, yang mencapai 12.501 unit.

“Pada 2015, total anggaran yang dikeluarkan Rp 1,98 triliun, dengan volume mencapai 56.785 unit,” kata Andi.

Adapun total anggaran yang digelontorkan pada 2016 mencapai Rp 2,96 triliun, dengan 148.804 unit. Pada 2017 mencapai Rp 2,83 triliun, dengan 84.381 unit.

“Kemudian pada 2018, mencapai Rp 3,4 triliun, mencapai 126.942 unit,” katanya.

Andi menambahkan, seluruh bantuan yang tersalurkan merupakan bentuk keseriusan Kementan dalam mendorong peningkatan jumlah produksi. Selain itu, alsintan juga diharapkan menjadi jalan bagi anak muda agar mau turun langsung ke sektor pertanian.

“Dengan teknologi, kita harapkan generasi milenial mau bercocok tanam, peduli dengan nasib petani dan siap meningkatkan produksi pangan kita,” ujarnya.

Masuk Awal Pekan, Rupiah Diprediksi Tampil Perkasa Terhadap Dolar AS

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan rupiah bakal kembali perkasa terhadap dolar AS memasuki awal pekan ini.

Dari pengamatan Ariston, penguatan rupiah terdorong dari data neraca perdagangan China bulan Maret di mana dirilis surplus yang jauh lebih bagus dari ekspektasi memberikan sentimen positif ke pasar emerging Market (221 miliar dolar AS vs 2 miliar dolar AS).

Selain itu, penundaan Brexit sampai 31 Oktober juga memberikan sentimen positif.

“Rupiah dalam posisi menguat terhadap dolar AS dengan potensi kisaran Rp 14.040 – Rp 14.150,” kata Ariston di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Ariston juga mengamati data survei konsumen AS oleh Universitas Michigan yang dirilis bawah ekspektasi, membantu mendorong pelemahan dolar AS terhadap mata uang lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg pergerakan rupiah pada akhir pekan kemarin (12/4/2019) berada di level Rp 14.081 per dolar AS. Level itu menguat dibandingkan hari sebelumnya di level Rp 14.120 per dolar AS.

Sementara, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada akhir pekan kemarin berada di level Rp 14.153 per dolar AS. Posisi itu melemah dibandingkan pada hari sebelumnya yang di level Rp 14.156 per dolar AS.

Harga Emas Antam Hari Ini, Turun Rp 500 Jadi Rp 659.500 per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Senin (15/4/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 659.500.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 500 dibandingkan dengan harga jual Sabtu (13/4/2019) pekan kemarin.

Sementara itu, harga buyback atau beli kembali emas Antam dibanderol di harga Rp 587.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut sama dibandingkan dengan harga buyback pada Sabtu pekan kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 354.250.

– emas 2 gram Rp 1.268.000.

– emas 3 gram Rp 1.880.500.

– emas 5 gram Rp 3.117.500.

– emas 10 gram Rp 6.170.000.

– emas 25 gram Rp 15.317.500.

– emas 50 gram Rp 30.560.000.

– emas 100 gram Rp 61.050.000.

– emas 250 gram Rp 152.375.000.

-emas 500 gram Rp 304.550.000.

-emas 1.000 gram Rp 609.100.000.

Jelang Pemilu, Pergerakan IHSG Bisa Melaju ke Level 6.580

Suara.com – Analis KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bakal menguat. Bahkan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu), IHSG bisa melaju hingga ke level 6.580.

Berdasarkan pengamatan Yuganur, pergerakan IHSG hari ini masuk zona beli atau buying zone sebelum masuk ke pesta demokrasi nanti.

“Kami melihat secara teknikal konsolidasi atau pergerakan sideways antara level 6.400-6.500 merupakan buying zone untuk pelaku pasar mempersiapkan diri menjelang pemilu presiden nanti, rekomen akumulasi saham big cap index driver dan lapis pilihan untuk terjadinya rally sebelum pemilu presiden nanti atau pre-election rally menuju 6.550-6.580,” kata Yuganur di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Senada dengan Yuganur, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji memprediksi IHSG menguat.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD sudah membentuk pola dead cross berada di area positif. Sementara itu, Stochastic dan RSI masih berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola bullish inverted hammer candle yang mengindikasikan adanya potensi rebound pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.393 hingga 6.380.. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.420 hingga 6.435,” ujar Nafan.

Minat Warga Asing Membeli Properti di Indonesia Meningkat

Suara.com – Minat Warga Asing Membeli Properti di Indonesia Meningkat.

Bisnis properti juga dilirik warga asing. hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan pembelian warga asing terhadap properti di Indonesia.

Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan jumlah orang yang mencari dan membeli properti melalui portal properti Lamudi.co.id.

Sepanjang tahun 2018 menunjukkan jumlah pencarian properti dari negara lain ke Indonesia meningkat sebanyak 15% jika dibandingkan tahun 2017.

Warga negara asing yang paling banyak mencari properti di Indonesia berasal dari Malaysia, Singapura dan Australia, mayoritas WNA mencari informasi properti di kawasan Jakarta, Bali dan Batam.

Mart Polman, Managing Director Lamudi.co.id mengatakan, salah satu faktor yang membuat mengapa banyak WNA tertarik untuk membeli properti di Indonesia, karena harga properti di Indonesia relatif lebih murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia.

“Tidak hanya itu, di Indonesia juga banyak terdapat lokasi wisata kelas dunia, faktor inilah yang juga mendorong banyak WNA untuk membeli hunian di Indonesia sebagai tempat tinggal sementara mereka ketika berlibur ke negeri ini,” kata Mart.

Selain itu, Mart juga mengatakan faktor bisnis juga menjadi pemicu meningkatnya pencarian properti di sini, banyak ekspatriat datang ke negeri ini untuk bekerja dan mereka membutuhkan tempat tinggal yang memadai sebagai penunjang aktivitas.

Namun, Mart juga menghimbau bagi warga asing yang ingin membeli properti di Indonesia, agar terlebih dahulu mencari tahu tentang seluk beluk syarat dan hukum pembelian properti untuk warga asing di Indonesia. Contohnya seperti harus memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara), jenis sertifikat hingga batasan harga properti yang bisa dibeli.

Pemerintah Kucurkan Rp 33 Miliar untuk Bantu Petani di Takalar

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengucurkan bantuan sebesar Rp 33 miliar ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut sudah diwujudkan untuk pembangunan saluran irigasi, jalan usaha tani, dan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Bupati Takalar, Syamsari Kitta mengapresiasi berbagai program dan bantuan pemerintah pusat, khususnya dalam sektor pertanian. 

“Kita menantikan kedatangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sudah lama, karena banyak bantuan yang digelontorkan kepada petani Takalar beberapa tahun ini. Hari ini pun kembali beliau berikan bantuan Rp 33 miliar,” kata Syamsari, dalam “Pertemuan Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian (Kementan) 2019”, yang dihelat di alun-alun Kabupaten Takalar, Jumat (12/4/2019). 

Syamsari mengatakan, tahun lalu, Kementerian Desa juga mengucurkan dana desa Rp 134 miliar. Total bantuan dari pemerintah pusat ini hampir Rp 1 triliun, karena untuk enam kabupaten. 

“Bantuan tersebut semuanya dapat dirasakan petani. Misalnya, jalan tani sudah tidak becek lagi. Ini bukti nyata pemerintah sangat memperhatikan petani,” ujarnya.

Sementara itu, Amran mengatakan, bantuan pertanian di era pemerintahan Joko Widod – Jusuf Kalla, pada 2014 – 2019 untuk Sulsel mencapai total Rp15,7 triliun. 

Bantuan itu terdiri untuk Kabupaten Takalar Rp 375,3 miliar, Gowa Rp 780,2 miliar, Jeneponto Rp 455,7 miliar, Bantaeng Rp 249,8 miliar, Bulukumba Rp 509,3 miliar, Sinjai Rp 335,8 miliar, dan Kabupaten Selayar Rp 440,3 miliar.

“Bantuan hari ini untuk Takalar sebesar Rp 33 miliar, berupa ayam 165 ribu ekor, gratis kandang, vaksin dan pakan selama 6 bulan. Selain itu ada bibit kelapa 5.000 batang, kambing, sapi, benih sayuran, bibit mangga, benih padi, jagung, dan alat mesin pertanian. Bantuan ini diberikan Presiden Jokowi kepada petani dan merupakan bantuan terbanyak sepanjang sejarah,” beber Amran.

Khusus bantuan alsinya, pada 2015 – 2018 untuk Sulsel sebanyak 25.410 unit, yang nilainya mencapai Rp 920,6 miliar. Di Takalar, bantuan alsintan yang digelontorkan mencapai 1.986 unit, mencapai Rp 49 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, dalam APBN 2019, DPR bersama pemerintah menyiapkan hampir Rp 4,9 triliun untuk Ditjen Prasaranana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, yang bertanggung jawab mengurusi alsintan dan irigasi tersier.

Tak hanya itu, DPR dan pemerintah juga menetapkan pagu subsidi pupuk tahun anggaran 2019 sebanyak 9,55 juta ton atau setara dengan Rp 29,5 triliun, baik untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK maupun organik.

Tak hanya di Kabupaten Takalar, lanjut Sarwo, pendistribusian alsintan juga dilakukan ke berbagai daerah lainnya, khususnya daerah dengan potensi pertanian yang besar. Sudah ratusan ribu traktor yang disebar ke seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada para Gapoktan, hendaknya bisa dirawat dengan baik. Jangan sampai bantuan tersebut menjadi sia-sia, karena yang rugi bukan hanya para petani, melainkan juga bangsa Indonesia,” pungkas Sarwo Edhy.

Disinggung Holding BUMN Penerbangan, Prabowo: Pak Jokowi Paham Atau Tidak?

Suara.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebelumnya menyebutkan, pembentukan holding penerbangan ditujukan guna memperkuat neraca keuangan perusahaan pelat merah di sektor penerbangan.

Namun, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno justru menyampaikan keluhan yang diakuinya berasal dari salah satu pegawai industri penerbangan yang tidak setuju dengan pembentukan holding penerbangan tersebut.

Mendengar pernyataan Sandiaga, Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan terkait rencana pembentukan holding perusahaan-perusahaan BUMN.

“Ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN baik yang berkaitan dengan karya-karya, migas, pertanian perkebunan, dan lain-lain, nanti ada holding-holding dan diatasnya ada super holding,” kata Jokowi.

Namun, ketika mendengar jawaban dari Jokowi, Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto justru menganggap Jokowi tidak paham dengan apa yang ditanyakan dan dikhawatirkan Sandiaga.

“Pak Jokowi apa paham atau tidak keadaan BUMN kita? BUMN benteng terakhir ekonomi Indonesia, benteng-benteng itu goyah,” kata Prabowo.

Prabowo pun kemudian memberikan contoh berdasarkan hasil study yang didapatnya terkait nasib industri penerbangan sebelum dicetuskan Holding Penerbangan.

“Sebagai contoh, Bloomberg membuat study tentang penerbangan, Garuda baru bisa untung kalau penumpangnya 120 persen, jadi bagaimana mau bikin holding?” pungkasnya.

Jokowi Tanya Soal e-Sport, Prabowo – Sandiaga Senyum-Senyum

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto sempat terkejut mendengar pertanyaaan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait elektronik sport (e-sport).

Dalam sesi tanya jawab, Jokowi bertanya kepada Prabowo apa yang akan lakukan dalam rangka pengembangammn ekonomi digiltal, pengembangan e-sport, seperti mobile legend?

Mendengar pertanyaan tersebut Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno sempat tersenyum dan pertanyaaan tersebut dijawab oleh Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga, e-sport memang menjadi sektor yang berkembang dalam digital ekonomi. Bahkan, Sandiaga menilai para milenial ini sangat hebat dalam bidang digital ekonomi.

“Para anak muda milenial hebat sekali, saya bilang POP (positif optimis dan praktis),” kata Sandiaga.

Sandiaga menambahkan, kuncinya dalam menumbuhkan digital ekonomi adalah entrepreneur. Dan saat ini Sandiaga mengaku memiliki program rumah siap kerja yang siap memfasilitasi anak muda untuk pelatihan.

“Kita terlalu tidak bisa meregulasi yang bsia memberikan kesejahteraan dengan membulka lapangan kerja. Jangan sampai industri besar ini dengan produk impor. Ada Rumah Siap Kerja untuk anak muda ada event pelatihan agar ada juara dunia,” ucap dia.

Sandiaga Khawatir e-Sport Pengaruhi Akhlakul Karimah

Suara.com – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno khawatir kehadiran e-sport memengaruhi akhlakul karimah. Milenial menjadi modal penting bagi generasi penerus bangsa.

Dia mengatakan e-sport merupakan salah satu sektor yang sangat berkembang seiring dengan perkembangan digital ekonomi.

“Jangan sampai e-sport mempengaruhi akhlakul karimah,” kata Sandiaga dalam Debat Capres Kelima Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

“Saya rasa e-sport memiliki peluang untuk anak-anak muda menciptakan produk-produk yang menguasai pasar dunia,” tambahnya.

Sandiaga menilai adanya e-sport atau olahraga elektronik yang memiliki potensi besar untuk kalangan milenial harus difasilitasi dengan kewirausahaan. Sandiaga menilai apabila tidak difasilitasi dengan kewirausahaan akan membuka keran impor e-sport yang didominasi produk asing.

“Untuk apa kalau tidak difasilitasi kalau ujung-ujungnya hanya fokus diserbu produk impor,” katanya.

Karena itu, Sandiaga mendorong anak muda generasi milenial untuk menciptakan e-sport sendiri dengan bekerja sama rumah siap kerja.

“jadi, anak-anak muda mempunyai event untuk pelatihan juara dunia, tapi jangan sampai e-sport mempengaruhi akhlakul karimah,” katanya.

Jokowi: Potensi Industri Games Sangat Besar Capai Rp 12 Triliun

Suara.com – Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut potensi ekonomi di industri games sangat besar. Bahkan, kata Jokowi, di 2017 perputaran ekonomi dari industri games mencapai Rp 12 triliun.

“Nilai ekonomi tumbuh pesat. Catatan 2017 perputaran Rp 11 triliun sampai Rp 12 triliun 25 sampai 30 persen pertumbuhan per tahun,” kata Jokowi.

Selain itu, lanjut Jokowi, anggaran iklan juga bergeser ke digital ekonomi. Sehingga, kata dia, hal ini memang harus benar-benar diperhatikan oleh semua pihak.

“Kemudian juga melihat anggaran iklan bergeser ke sana. Ini juga perlu diwaspadai,” imbuh dia.

Maka dari itu, Jokowi menyatakan, dalam hal ini pemerintah harus cepat tanggap dalam perubahan global. Pasalnya, perubahan itu sangat cepat, salah satunya Big Data.

“Untuk itu pemerintah membuat infrastruktur digital palapa ring, sehingga anak muda kita memiliki infrastruktur sebagai profesi gamers,” ucap dia.

Prabowo Curiga Infrastruktur yang Dibangun Jokowi Malah Perlancar Impor

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto curiga pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintahan Jokowi mempermudah barang impor masuk ke Indonesia. Bukan untuk kepentingan ekspor.

Prabowo mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia sudah salah arah, karena terjadinya deindustrialisasi.

Oleh karenanya, Prabowo menilai harus ada strategi pembangunan dan kebijakan yang tegas untuk menghentikan aliran uang ke luar negeri dan memfokuskan pembangunan industri di segala bidang.

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti debat Capres-Cawapres putaran ke-5 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Debat terakhir sebelum pemungutan suara pilpres 17 April 2019 mendatang membahas tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. [Suara.com/Arief Hermawan P]Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengikuti debat Capres-Cawapres putaran ke-5 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Debat terakhir sebelum pemungutan suara pilpres 17 April 2019 mendatang membahas tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. [Suara.com/Arief Hermawan P]

“Kenapa tidak fokus industrialisasi, tetapi malah ke infrastruktur. Infrastruktur itu jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia dan bukan barang Indonesia yang ke luar,” kata Prabowo dalam Debat Kelima Pemilu Presiden 2019 yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Menurut Prabowo, Indonesia juga perlu mencontoh China yang berhasil mengentaskan kemiskinan dalam 40 tahun. Indonesia diharapkan bisa belajar untuk merencanakan pembangunan industri yang menciptakan lapangan kerja.

“Saya setuju hilirisasi, tetapi kenapa Bapak tidak melaksanakan 4,5 tahun ini dan bahkan mengizinkan menteri-menteri Bapak untuk memasukkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya,” kata dia.

Debat Sengit Prabowo vs Jokowi soal Kebocoran Penerimaan Pajak

Suara.com – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut rasio penerimaan pajak Indonesia hanya berkisar di angka 10 persen.

Capaian tersebut berada jauh di bawah rasio penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mencapai 19 persen.

“Tahun 1997 waktu orde baru, tax rasio 16 persen sekarang merosot 10 persen, artinya 60 miliar dolar AS hilang tiap tahun,” kata Prabowo, Sabtu (13/4/2019).

Menurut Prabowo, pemasukan negara dari penerimaan pajak seharusnya mencapai Rp 4.000 triliun setiap tahunnya.

Namun, kata Prabowo, KPK mencatat penerimaan negara dari pajak hanya sebesar Rp 2.000 triliun saja setiap tahunnya.

“Masalah penerimaan negara sangat krusial, KPK mengatakan bahwa seharusnya kita menerima Rp 4.000 triliun tiap tahun, tapi ternyata hanya Rp 2.000 triliun, berarti ada kebocoran Rp 2.000 triliun,” ucap Prabowo.

Maka dari itu, jika terpilih, Prabowo akan mengoptimalkan pengunaan teknologi untuk mengelola penerimaan pajak agar tak terjadi kebocoran.

“Dengan penggunaan teknologi kita bisa kembali ke 16 persen bahkan 19 persen,” pungkas Prabowo.

Penjabaran Prabowo pun kemudian ditanggapi Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Jokowi, saat ini pemerintah sedang berusaha keras menaikan kembali rasio penerimaan pajak.

“Yang kita kerjakan membangun tax based yang sebanyak-banyaknya, itu yang kita lakukan seperti tax amnesty, Rp 114 triliun income dari tax amnesty,” kata Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, rasio penerimaan pajak tidak bisa secara langsung naik secara drastis kembali ke 16 persen atau bahkan ke 19 persen.

“Kalau ingin menaikan rasio yang Pak Prabowo sampaikan dari 10 menjadi 16 persen, kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu, artinya 5 persen dari GDP artinya Rp 750 triliun itu langsung ditarik jadi pajak, akan terjadi syok ekonomi,” ucap Jokowi.

Menanggapi pernyataan Jokowi, Prabowo menilai bahwa Jokowi telah salah menanggapi pernyataannya. Menurut Prabowo, target penerimaan pajak bisa dicapai secara bertahap.

“Pak Jokowi salah menangkap, bukan 16 persen selama setahun, tetapi ada usaha rill, menerapkan penerapan teknologi dan sistim yang transparan. Kami juga tidak ingin menimbulkan syok ekonomi,” pungkas Prabowo.

Babak Pertama Debat Pamungkas, Prabowo Serang Jokowi: Petani Hancur!

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Subianto langsung menyerang Jokowi di babak pertama Debat Pemungkas Pilpres 2019. Prabowo menuding Jokowi membiarkan impor terus berjalanan.

Tudingan itu setelah Jokowi mengaku Indonesia sudah terlalu lama ekspor bahan menah seperti karet, kelapa sawit dan perikanan, begitu juga komuditas pertanian. Jokowi pun berjanji ke depan dia akan melakukan kebijakan hilirisasi dan industrisasi.

“Membangun industri perikanan sebanyaknya, industri pengalengan. Jadi mengekspor dalam bentuk pengolahan dijual,” kata Jokowi di Debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dibalas Prabowo, dia mengatakan ekonomi Indonesia sudah salah arah. Indonesia mengalami deindustrisasi. Prabowo juga menilai Pemerintah tidak mempunyai strategi.

“Niat Pak Jokowi bagus, tapi sudah 4,5 tahun kenapa mengijinkan import? Petani hancur. Inftasturkru jangan-jangan mempermudah barang luar masuk Indonesia,” kata Prabowo.

Lalu dibalas Jokowi lagi. Jokowi mengatakan jika mengurus ekonomi makro tidak semudah mengurus ekonomi mikro.

“Saya kira tidak semudah itu,” kata Jokowi.

Siapapun Presidennya, BKPM Minta Perizinan Investasi Dipermudah

Suara.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong memberikan pekerjaan rumah bagi siapa pun yang menjadi Presiden. Salah satunya menangani perizinan investasi masuk ke Indonesia.

Menurut Lembong, salah satu yang harus dibenahi yaitu soal perizinan investasi secara online.

“Kalau saya pribadi melihat kita sudah di jurus yang baik, tapi tentunya masih banyak PR melanjutkan penyederhaaan perizinan, pemantapan dan percepatan bagi investor dan pelaku usaha. Paling penting mengonlinekan perizinan, jasa pelayanan kepada publik, investor,” kata dia saat ditemui di Golden Ballroom Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/4/2019).

Dalam hal ini, mantan Menteri Perdagangan itu juga menginginkan para calon presiden harus memiliki program investasi yang berkualitas.

Dia menerangkan, investasi yang didatangkan tepat sasaran, misalnya investasi untuk penciptaan lapangan kerja sehingga bisa memajukan negeri ini.

“Kita bukan cuma kejar target tapi kita juga ingin pastikan investasinya tepat sasaran, kita ingin melihat penghasilan masyarakat penciptaan lapangan kerja sejauh mungkin bisa masuk ke sektor-sektor yang menghasilkan di sektor ekspor atau menghasilkan pendapatan devisa,” ucap dia.

Untuk diketahui, Debat Calon Presiden Pamungkas atau yang kelima akan digelar di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan.

Dalam debat pamungkas ini mengambil tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan serta industri.

Prabowo Kerap Singgung Investasi Asing, Begini Penjelasan Kepala BKPM

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kedua pernah menyinggung investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut investasi asing hanya menguntungkan asing saja, karena investasi yang ditanam di Indonesia bakal balik lagi ke asing.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong membantah kalau investasi asing di dalam negeri bakal keluar kembali.

Dia menarangkan, dana yang keluar itu hanya berupa dividen atau pembagian laba ke pemegang saham.

“Pada dasarnya dari 100 dolar AS investasi yang masuk, katakanlah segitu, biasanya hanya 5 dolar AS dalam bentuk dividen yang keluar, jadi sementara 100 dolar AS itu kan tetap di dalam,” kata Thomas saat ditemui di Golden Ballroom Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/4/2019).

Thomas melanjutkan, investasi yang tetap di dalam negeri ini telah berubah dari dana segar menjadi infrastruktur, seperti pabrik, hotel, atau infrastruktur yang dinikmati masyarakat lainnya.

“Saya kira sangat jelas modal yang masuk, terutama yang berupa investasi tetap memang yang sifatnya tetap di dalam negeri,” tutup dia.

Untuk diketahui, debat pamungkas Pilpres 2019 ini mengetengahkan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Debat tersebut akan diikuti oleh seluruh peserta pilpres, yakni Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin dan Capres serta Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno.

Dua moderator yang ditunjuk KPU untuk memandu debat tersebut ialah jurnalis senior Tomy Ristanto dan jurnalis TvOne Balques Manisang.

Prabowo Awali Debat Bahas Kekayaan Indonesia Mengalir ke Asing

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat kelima ini kembali menyinggung kekayaan Indonesia yang lebih banyak mengalir ke asing.

Prabowo menilai, pemerintahan saat ini telah menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945.

“Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini berada dalam arah yang salah, arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa. Ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa,” kata Prabowo, Sabtu (13/4/2019).

Prabowo menuturkan, semestinya kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia harus dikelola dan dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

“Dalam undang-undang sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri, kenyataannya dan diakui pemerintah bahwa kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri,” ucap Prabowo.

Bahkan, tak hanya kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Indonesia pun menurut Prabowo tengah mengalami deindustrialisasi.

“Telah terjadi deindustrialisasi, sekarang bangsa tidak produksi apa-apa, kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa lain, ini keliru harus kita rubah, Prabowo Sandi akan merubah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, debat pamungkas Pilpres 2019 ini mengetengahkan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Debat tersebut akan diikuti oleh seluruh peserta pilpres, yakni Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin dan Capres serta Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno.

Dua moderator yang ditunjuk KPU untuk memandu debat tersebut ialah jurnalis senior Tomy Ristanto dan jurnalis TvOne Balques Manisang.

Sandiaga Awali Debat dengan Kisah Sepinya Dagangan Ibu Nurjanah

Suara.com – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno membuka debat pamungkasnya dengan kisah sepinya jualan yang dilakukan Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara.

“Ekonomi belum tumbuh, dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat Sumatera Utara, dia mengeluh pembeli sepi,” kata Sandiaga Uno, Sabtu (13/4/2019).

Menurut Sandiaga, sepinya pembeli tersebut karena belum meratanya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Belum tumbuhnya ekonomi bangsa juga dikeluhkan oleh berbagai kalangan.

“Keluh kesah dari kaum ibu, emak-emak, kaum milenial, petani, nelayan semua menginginkan tema hari ini ekonomi menjadi tema utama,” ucap Sandiaga.

Maka dari itu, Sandiaga meminta masyarakat untuk memilih Paslon 02 untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia agar terjadi pemerataan di berbagai pelosok wilayah.

“Kita perlu kerja keras tuntas, ekonomi belum tumbuh, jebakan 5 persen. Bersama Prabowo Sandi kita akan menjaga harga bahan pokok, kita akan menang,” pungkasnya.

Untuk diketahui, debat pamungkas Pilpres 2019 ini mengetengahkan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Debat tersebut akan diikuti oleh seluruh peserta pilpres, yakni Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin dan Capres serta Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno.

Dua moderator yang ditunjuk KPU untuk memandu debat tersebut ialah jurnalis senior Tomy Ristanto dan jurnalis TvOne Balques Manisang.

Jokowi : 2045, Ekonomi Indonesia Masuk 4 Terbesar di Dunia

Suara.com – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidatonya di tengah-tengah pendukungnya di kampanye akbar Konser Putih Bersatu di Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Di hadapan para pendukungnya, Jokowi menyebut Indonesia telah masuk ke dalam G20 atau 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

“Kita sudah masuk ke negara yang namanya G20 negara ekonomi terkuat, 20 negara dengan ekonomi terkuat,” kata Jokowi disambut tepuk tangan para pendukungnya.

Selain itu, Jokowi juga memperkirakan, pada 2045 Indonesia akan berada di posisi ke empat di antara anggota G20.

“Menurut proyeksi dan perkiraan, Indonesia ini di 2045 akan jadi ekonomi terkuat 4 besar di dunia,” ucap Jokowi.

Dengan perkiraan tersebut, menurut Jokowi bangsa Indonesia harus semakin optimis agar bisa meraihnya menjadi negara dengan ekonomi terbesar.

“Kita harus optimis, jangan sampai kita merasa pesimis, bangsa ini besar, negara ini besar, kita punya masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

30 Menit Sebelum Debat, Prabowo: Kekayaan Kita Tidak Tinggal di Indonesia

Suara.com – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Prabowo Subianto telah tiba di Hotel Sultan tempat berlangsungnya debat yang akan digelar pada pukul 20.00 WIB.

Sebelum memasuki Hotel Sultan, Prabowo kembali menegaskan bahwa permasalahan yang dialami Indonesia adalah kekayaan Indonesia yang tidak berada di Tanah Air.

“Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita lari ke luar negeri, ini yang akan kita perjuangkan,” kata Prabowo sambil memasuki tempat debat.

Prabowo memasuki area debat dengan menggunakan setelan jas berwarna hitam dan tak lupa juga mengenakan peci berwarna hitam.

Untuk diketahui, debat pamungkas Pilpres 2019 ini mengetengahkan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Debat tersebut akan diikuti oleh seluruh peserta pilpres, yakni Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin dan Capres serta Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno.

Dua moderator yang ditunjuk KPU untuk memandu debat tersebut ialah jurnalis senior Tomy Ristanto dan jurnalis TvOne Balques Manisang.

Bahas Ekonomi di Debat, Jokowi: Praktik Saja Bukan Teori

Suara.com – Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Hotel Sultan tempat berlangsungnya debat yang akan digelar pada pukul 20.00 WIB.

Sebelum masuk ke arena debat, Jokowi menyempatkan untuk menjawab pertanyaan awak media terkait kesiapannya di debat pamungkas ini.

“Ya soal ekonomi. Kita (jawab) yang praktik-praktik saja lah, bukan yang teori-teori,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Sabtu (13/4/2019).

Jokowi memasuki arena debat dengan menggunakan baju lengan panjang berwana putih dan tak lupa juga mengenakan peci berwarna hitam.

Untuk diketahui, debat pamungkas Pilpres 2019 ini mengetengahkan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.

Debat tersebut akan diikuti oleh seluruh peserta pilpres, yakni Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi – Maruf Amin dan Capres serta Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga Uno.

Dua moderator yang ditunjuk KPU untuk memandu debat tersebut ialah jurnalis senior Tomy Ristanto dan jurnalis TvOne Balques Manisang.

Sandiaga Umbar Janji Turunkan Tarif Listrik Jika Terpilih

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menurunkan tarif listrik hingga 20 persen jika terpilih menjadi Cawapres.

Sandiaga menuturkan, penurunan tarif listrik itu bisa dilakukan setelah adanya perbaikan sektor primer. Hal itu disampaikan Sandiaga dalam Kampanye Akbar di Alun-Alun Kota Tangerang, Sabtu (13/4/2019).

Dalam orasinya, Sandiaga meminta kepada seluruh pendukung yang hadir untuk mengajak keluarga ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos Prabowo – Sandiaga pada 17 April 2019.

“Allah sudah menentukan bahwa TPS adalah tusuk Prabowo Sandi. Mau harga-harga listrik turun, pilih?” kata Sandiaga yang langsung dijawab para pendukung.

“Prabowo Sandi,” teriak para pendukung.

Sandiaga menerangkan kalau Prabowo – Sandiaga menang maka tarif listrik bisa turun 20 persen. Penurunan tarif listrik itu bisa dilakukan dengan memperbaiki pengelola sektor primer.

Sektor primer yang dimaksud Sandiaga ialah sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti kehutanan, perikanan dan pertambangan.

“Tentunya tarif listrik kita bisa turunkan 20 persen. Lima tahun bersama Prabowo – Sandiaga kita akan mengelola sektor primernya. Dengan pengelolaan sektor primer yang lebih baik listrik akan mau lebih hadirkan tarif yang lebih murah bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah,” pungkasnya.

Berkat Jokowi, Keuntungan BUMN Naik Rp 57 Triliun

Suara.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, keuntungan BUMN mengalami peningkatan hingga Rp 57 triliun dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pada 2014 keuntungan seluruh BUMN baru mencapai Rp 143 triliun. Pada 2018 sudah mencapai di atas Rp 200 triliun,” kata Rini, Sabtu (13/4/2019).

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir yang meminta BUMN dikelola secara profesional dan transparan.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh manajemen dan karyawan BUMN yang sudah bekerja keras.

“Kita bisa berbangga. Ini menunjukan jika BUMN bersinergi, kita bisa mengalahkan siapa saja,” ujar Rini.

Ia juga mengapresiasi banyaknya kaum milenial di jajaran BUMN. Pemikiran para milenial ini, kata dia, akan membuat BUMN semakin maju. (Antara)

Kementan : Kartu Tani Memiliki Sejumlah Manfaat bagi Petani

Suara.com – Kartu Tani memiliki sejumlah manfaat, yaitu merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi, yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Kartu tani juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu sebagai single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi.

Untuk alasan-alasan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menjadikan Kartu Tani sebagai kelengkapan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.  Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

“Keunggulan dari Kartu Tani ini antara lain, single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi,” katanya, Jakarta. Jumat (12/4/2019).

Sarwo Edhy menjelaskan, ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam Kartu Tani memiliki banyak kegunaan. Pertama, sebagai dasar penyusunan kebijakan bagi pemerintah. Kedua, tranparansi penyaluran dana subsidi melalui sistem perbankan bagi Kementerian Keuangan.

Ketiga, data kebutuhan pupuk secara akurat sampai tingkat pengecer bagi Pupuk Indonesia, dan keempat, bagi Bulog dapat memproyeksikan potensi panen di suatu daerah melalui data pupuk subsidi yang disalurkan, sehingga dapat segera menyerap hasil panen, menerima dana secara utuh dan membeli pupuk subsidi sesuai kuota yang diberikan bagi petani.

“Sedangkan keunggulan kelima, dinas pertanian dapat mengetahui produktivitas lahan suatu daerah. Kartu Tani diharapkan menjadi era baru untuk mensejahterakan petani Indonesia,” tambahnya.

Sarwo Edhy memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama para petani Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yang telah memanfaatkan Kartu Tani dalam waktu singkat.

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, dan ke depannya, diharapkan tidak hanya berguna bagi penyaluran pupuk, tetapi juga bibit. Kartu Tani juga dapat menjadi alat sinergitas BUMN yang membidangi pertanian, sehingga semuanya berjalan cepat dan lancar.

“Jika ini berjalan, insya Allah semuanya tepat waktu, sehingga petani dapat mendapatkan harga yang terbaik dan dapat semakin sejahtera,” tambah Sarwo Edhy.

Seperti diketahui, Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Syamsuddin Hamid telah melepas ribuan Kartu Tani (KT) di Pangkep, dengan luas lahan kurang lebih 21.000 hektare.

Kartu Tani menjadi syarat petani untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi dan bantuan pemerintah lainnya. Untuk itu, Bupati Pangkep mendorong para petani di desa-desa untuk segera menyelesaikan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang akan berfungsi sebagai database Kelompok Tani  dan pembagian pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Andi Sadda mengatakan, Kartu Tani dapat digunakan oleh petani untuk membeli pupuk bersubsidi di kios resmi yang sudah ditentukan. Selain itu, juga dapat digunakan untuk meminjam modal di salah satu bank milik pemerintah.

“Kartu Tani akan berisi kuota sesuai dengan kebutuhan petani. Jumlah dari kuota tersebut tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani, namun kartu tersebut tidak dapat diuangkan,” jelas Andi.

Andi menambahkan, dengan Kartu Tani, program pupuk bersubsidi dapat diterima petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan.

“Dengan Kartu Tani, pemerintah bisa mengetahui dengan tepat data petani yang membutuhkan pupuk dan jumlah pupuk yang dibutuhkan. Oleh karena itu, distribusi pupuk subsidi akan lebih tepat sasaran dan efisien,” ujarnya.

“Perbaikan sistem dan validasi e-RDKK terus dilakukan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga nantinya, pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus sinkron dengan database yang akan digunakan sebagai kartu tani,” jelasnya.

Para petani yang belum memiliki Kartu Tani, tutur dia, ke depan tidak diperbolehkan untuk membeli pupuk subsidi, namun jika sudah terdata di RDKK, walaupun tidak memiliki Kartu Tani, petani  dapat membeli pupuk bersubsidi.

Ini Hasil Diplomasi Indonesia ke Uni Eropa terkait Diskriminasi Sawit

Suara.com – Indonesia bakal mengevaluasi kerja sama bilateral dengan negara-negara anggota Uni Eropa, setelah ada rencana kebijakan untuk mendiskriminasi ekspor kelapa sawit ke Benua Biru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, hal tersebut merupakan salah satu bagian dari hasil kunjungan delegasi joint mission negara-negara produsen sawit (CPOPC) ke markas Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada tanggal 8 – 9 April.

Tak hanya mengevaluasi, Darmin menegaskan bakal menempuh proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO), kalau UE mengesahkan Delegated Renewable Energy Directive II, yang menjadi dasar diskriminasi kelapa sawit Indonesia.

“Apalagi Delegated RED II jadi disahkan, kami akan melakukan evaluasi kerja sama bilateral dengan UE serta menempuh jalur litigasi di WTO,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Kekinian, kata dia, pemerintah sedang menunggu proposal lanjutan dari Uni Eropa, setelah otoritas tersebut membuat kebijakan diskriminatif yang menyatakan kelapa sawit merupakan produk berisiko tinggi terhadap perusakan hutan.

“Mereka menawarkan kepada kita buat saja prosedur platform untuk pembahasan bersama dan saling berkunjung,” kata Darmin.

Ia mengatakan, Uni Eropa hanya menyarankan adanya usulan komunikasi baru bersama dan tidak ada perubahan regulasi dari ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya.

Usulan pembicaraan bersama ini diharapkan dapat mengubah hasil kajian terkait sawit dari sebelumnya berisiko tinggi menjadi bukan risiko tinggi paling cepat pada 2021.

“Pada  2021 ada kesempatan bagi mereka untuk membahas kembali setelah ada komunikasi, data baru dan saling melakukan kunjungan,” ujar Darmin.

Dalam kunjungan diplomasi selama dua hari ke Belgia, ia mengakui, delegasi CPOPC yang terdiri dari Indonesia, Malaysia dan Kolombia, berdebat sengit dengan perwakilan Uni Eropa.

Menurut dia, hal itu terjadi karena metodologi dan hipotesa yang digunakan Uni Eropa tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta dan tanpa adanya analisis dampak.

Beberapa poin keberatan diantaranya kelapa sawit mempunyai lahan yang jauh lebih kecil dari produk minyak nabati lainnya dengan produktivitas lebih tinggi delapan hingga sepuluh kali lipat.

Selain itu, apabila terjadi pemboikotan produk kelapa sawit, maka dapat menyebabkan pembukaan lahan yang lebih masif untuk penanaman produk nabati lainnya, karena permintaan atas produk nabati makin tumbuh pesat.

Penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan juga dilakukan tanpa adanya alasan kuat karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan kelapa sawit terkini.

Dengan kondisi ini, Darmin menilai masih terdapat “gap” yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangan sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di Uni Eropa.

Situasi ini juga diperparah oleh tingginya kampanye hitam, salah satu contohnya terlihat dari biaya kampanye produk bebas kelapa sawit di Italia, yang lima kali lebih besar dan masif, daripada iklan minuman berkarbonasi.

“Itu menunjukan bahwa memang persepsi mengenai kelapa sawit itu sudah terbentuk disana bukan hanya di parlemen tapi juga masyarakatnya dan konsumennya,” katanya.

Sebelumnya, Uni Eropa melalui penerbitan “Delegated Regulation” yang merupakan turunan dari “Renewable Energy Directive II” atau RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan.

Regulasi ini akan berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari Parlemen maupun Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum selama dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Meski tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas langsung, regulasi ini juga bisa berlaku otomatis, dan kemungkinan besar prosedur ini akan digunakan, karena pembahasan “Delegated Regulation” ini belum dijadwalkan Parlemen maupun Dewan Eropa.

PT KMWI Siap Genjot Penjualan Kendaraan AMMDes

Suara.com – PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) akan menggenjot penjualan Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes). Mereka mengklaim produknya bisa mendorong produktivitas petani dan industri kecil menengah (IKM).

Presiden Direktur PT KMWI, Reza Treistanto mengatakan, pihaknya akan meningkatkan penjualan AMMDes diberbagai pedesaan di Indonesia. PT KMWI juga akan menggandeng 63 perusahaan lokal yang terkait.

“AMMDes dijual juga beserta aplikasinya. Nanti aplikasinya ini dibuat oleh anak bangsa, mulai dari mesin pengolahan beras, pengolahan jagung dan pengolahan kopi jadi multiplier effectnya dapat dirasakan semua,” ujar Reza Treistanto di Forum Wartawan Industri Puncak, Bogor, Jumat (12/4/2019).

Reza mengungkapkan, kapasitas produksi yang dihasilkan KMWI selaku produsen AMMDes saat ini sekitar 3 ribu unit pertahun. Ia berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 12 ribu unit ditahun 2020.

Pemasaran yang akan dilakukan nantinya dibagi menjadi dua. Seperti diketahui, PT KMWI pihaknya menggandeng Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika. Kedua menjual secara perorangan di desa.

“AMMDes merupakan solusi untuk mengurangi kesenjangan baru desa. Jika perusahaan swasta juga memikirkan hal yang sama dengan menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk membeli AMMDes, maka masyarakat juga akan sejahtera,” kata dia.

Untuk diketahui, KMWI pada bulan April ini berencana mendaftarkan produk AMMDes ke katalog elektronik atau e-catalogue. Melalui katalog tersebut diharapkan kementerian dan lembaga pemerintah bisa membeli melalui akses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk penjualan langsung kepada perorangan, Reza mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Kiat Mahesa Wintor Distributor (KMWD). Di Indonesia sendiri terdapat 74 ribu desa, dan setiap desa akan membutuhkan dua AMMDes.

Upaya Kemenperin Tekan Angka Kematian Ibu Melahirkan Lewat AMMDes

Suara.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika mendorong penggunaan kendaraan teknologi Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes).

Adapun salah satu tujuan Kemenperin mendorong penggunaan kendaraan AMMDes untuk mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan (Jamilah).

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika menjelaskan, daya jangkau AMMDes yang luas dan mampu melewati desa yang minim fasilitas dinilai mampu mengurangi tingginya angka kematian ibu melahirkan.

Diketahui dari data World Health Organization (WHO) jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2016 menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara.

“Teknologi yang ada di AMMDes sama dengan teknologi yang ada di kendaraan 4 WD (Wheel Drive). Sehingga memiliki kekuatan yang sangat cocok untuk menembus medan berat untuk menjemput ibu hamil untuk ke rumah sakit terdekat,” ujar Putu Juli Ardika di Forum Wartawan Industri di Puncak, Bogor (12/4/2019).

Putu menuturkan, kendaraan AMMDes memiliki sistem keamanan yang sangat baik. Untuk pengereman saja sudah memiliki empat disc brake dan mampu menempuh kecepatan 55 Km/jam.

Selain itu dilengkapi teknologi engine power take off (PTO). Fitur tersebut cukup unik karena tidak mudah slip terhadap jalan tanah yang licin.

Putu mengklaim, untuk suku cadang yang dibuat didominasi dari pabrikan dalam negeri. Selain itu mesin AMMDes dinilai cukup tangguh untuk di medan yang berat dan minim infrastruktur.

Putu optimis dengan adanya kendaraan AMMDes ini cukup banyak digunakan baik di dinas kesehatan. Menurutnya, jumlah AMMDes bisa mencapai dua unit setiap desa sehingga ia memperkirakan akan ada 150 ribu unit yang akan digunakan.

“Untuk ambulan fider saja tidak cukup dua. Selain mengangkut pasien yang sedang hamil dan bisa dijadikan untuk penyuluhan kesehatan jadi banyak manfaatnya,” terangnya.

Daftar Pensiunan TNI Pemain Bisnis Energi di Dekat Jokowi dan Prabowo

Suara.com – Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar mencatat terdapat sejumlah mantan jenderal TNI yang diduga terlibat dan terkait dalam bisnis energi dan memegang jabatan strategis dalam lingkaran capres-cawapres pada pemilu 2019.

Melky menyebutkan, beberapa mantan jenderal TNI tersebut mulai dari Prabowo Subianto tercatat sebagai pemilik Nusantara Energy Resources, dengan 17 anak perusahaan yang bergerak di sektor tambang batu bara, kelapa sawit, kehutanan dan pabrik bubur dan kertas.

“Luhut Pandjaitan yang merupakan pendiri dan pemilik saham Toba Bara Sejahtera yang bergerak di bidang tambang dan energy, migas, kelapa sawit, dan pembangkit tenaga listrik,” kata Melky.

Ada juga Fachrul Razi yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtera dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Selain itu, ada Suaidy Marasabessy yang memegang jabatan Komisaris PT Kutai Energi di Kutai Kartanegara serta Sintong Panjaitan yang memegang jabatan Komisaris PT Adimitra Baratama Nusantara.

“PT Kutai Energi dan PT Adimitra Baratama Nusantara merupakan anak perusahaan Toba Bara Sejahtera milik Luhut Binsar Pandjaitan,” ucap dia.

Kemudian nama-nama purnawirawan lain yang tercatat pernah terlibat dalam industri pertambangan dan energi adalah Letjen TNI (Purn) Sumardi (Direktur PT Kutai Energi dan Direktur Utama PT Trisensa Mineral Utama).

Laksamana TNI (purn) Syamsul Bahri (Komisaris PT Bintang Prima Energi).

Kemudian Marsekal TNI (purn) Djoko Suyanto (Komisaris Independen PT Adaro Energy), Laksamana TNI (purn) Agus Suhartono (Presiden Komisaris PT Bukit Asam Tbk) dan Laksamana TNI (purn) Marsetio (Komisaris Independen PT Berau Coal).

Irjen Pol (purn) Mathias Salempang yang merupakan Komisaris PT Bukit Baiduri Energi, Direktur PT Khotai Makmur Insan Abadi.

Irjen Pol (purn) Aryanto Sutadi yang menjabat Direktur PT Energi Cahaya Industritama dan Direktur di PT Dunia Usaha Maju.

Irjen Pol (purn) Alpiner Sinaga sebagai Direktur PT Energi Cara Industritama dan Direktur PT Dunia Usaha Maju serta Komjen Pol (purn) Nugroho Djajusman sebagai Komisaris PT Bintang Pria Energy Pratama.

Pihaknya menduga, keterlibatan mantan jenderal TNI dan Polri dalam bisnis tambang dan energi di lingkaran kedua pasangan capres cawapres adalah bagian dari upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk mengamankan dan membuka bisnis serupa yang baru, terutama terkait industri ekstraktif di Indonesia.

“Keterlibatan eks jenderal TNI dan Polri ini, terutama posisi mereka yang sangat strategis di beberapa perusahaan juga sarat akan kepentingan keamanan,” tutur Melky.

Lebih lanjut, Melky menambahkan, keberadaan para purnawirawan TNI yang memiliki catatan pelanggaran HAM yang ada di barisan kedua paslon menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan perlindungan HAM kedepannya.

“Bagi Joko Widodo, keberadaan para purnawirawan ini semakin melanjutkan presedennya dalam menempatkan terduga pelanggaran HAM dalam posisi yang strategis di pemerintahan. Bagi Prabowo Subianto, fenomena ini semakin menguatkan anggapan bahwa ia masih berada dalam lingkaran para terduga pelanggar HAM. Sebab, keduanya terjebak masih pada bayang-bayang purnawirawan,” tandasnya.

Dapat Bantuan Pertanian, Bupati Takalar Menyatakan Apresiasinya

Suara.com – Bantuan pertanian dari pemerintah di Kabupaten Takalar mencapai puluhan miliar rupiah, baik dalam bentuk saluran irigasi, jalan usaha tani, alat mesin pertanian, dan tahun lalu, bantuan program bekerja untuk 2.500 kepala keluarga miskin tani. 

Atas bantuan ini, Bupati Takalar, Syamsari Kitta menyatakan apresiasinya atas berbagai program dan bantuan di era Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, khususnya dalam sektor pertanian. Ia bahkan mendoakan Jokowi untuk kembali menjadi presiden periode berikutnya.

“Kita menantikan kedatangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sudah lama, karena banyak bantuan yang digelontorkan kepada petani Takalar beberapa tahun ini. Hari ini pun kembali beliau berikan bantuan Rp 33 miliar,” demikian ujar Syamsari dalam sambutan “Pertemuan Apresiasi dan Singkronisasi Program Kementerian Pertanian (Kementan) 2019”, yang dihelat di alun-alun Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (12/4/2019). 

Pada kesempatan ini hadir Mentan yang memberikan langsung bantuan kepada petani. Pertemuan juga dihadiri lebih dari 30 ribu petani dan santri dari enam kabupatan, yakni Takalar, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Selayar.

Syamsari menambahkan, bersama segenap bupati yang hadir, yakni bupati Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Sinjai, Gowa dan Selayar, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kebijakan dan keberpihakan untuk membantu petani. Tahun lalu juga dikucurkan dana desa Rp 134 miliar untuk enam kabupaten, yang mana total bantuan hampir Rp 1 triliun. 

“Bantuan semuanya dirasakan petani. Jalan tani sudah tidak becek lagi. Ini bukti nyata Presiden Jokowi sangat memperhatikan petani,” akunya.

Khusus Kabupaten Takalar yang mengusung program satu sapi satu kepala keluarga, lanjut Syamsari, pada  2018 telah bersinergi dengan APBD. Untuk desa sudah diadakan 500 ekor sapi dan tahun ini 3000 ekor. Ini adalah bukti dari keberpihakan pemerintahan.

“Kami mau menyampaikan harapan agar ada tambahan bantuan dari Kementerian Pertanian, sehingga program sapi ini selesai tahun depan. Kami yakin, kehadiran Menteri Pertanian mendukung program ini,” ujar Syamsari.

Sementara itu, Mentan mengatakan, bantuan pertanian di era pemerintahan Jokowi – JK pada 2014 – 2019 untuk Sulawesi Selatan totalnya mencapai Rp 15,7 triliun. Bantuan ini terdiri dari bantuan untuk Kabupaten Takalar Rp 375,3 miliar, Gowa Rp 780,2 miliar, Jeneponto Rp 455,7 miliar, Bantaeng Rp 249,8 miliar, Bulukumba Rp 509,3 miliar, Sinjai Rp 335,8 miliar dan Kabupaten Selayar Rp 440,3 miliar.

“Bantuan hari ini untuk Takalar sebesar Rp 33 miliar, berupa ayam 165 ribu ekor gratis kandang, vaksin dan pakan selama 6 bulan, bibit kelapa 5 ribu batang, kambing, sapi, benih sayuran, bibit mangga, benih padi, jagung dan alat mesin pertanian. Bantuan ini diberikan Presiden Jokowi kepada petani. Bantuan kami bawa terbanyak sepanjang sejarah,” ujarnya.

Khusus bantuan alat mesin pertanian, sambung Amran, total bantuan pada 2015 – 2018 untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 25.410 unit, dengan nilai Rp 920,6 miliar. Di Takalar, bantuan alat mesin pertanian yang digelontorkan mencapai 1.986 unit, dengan nilai Rp 49 miliar.

“Di awal pemerintahan Jokowi – JK telah dialokasikan anggaran Rp 3 triliun untuk pembangunan tiga bendungan di Jeneponto, Sidrap dan Luwu,” terangnya.

Lebih lanjut Amran menegaskan, pertanian Sulawesi Selatan hingga saat ini semakin tumbuh, dan petani mendapatkan harga yang tinggi. Ekspor komoditas pertanian dari Sulawesi Selatan sudah langsung ke China dan Eropa, sehingga tidak lagi transit di Lampung dan Surabaya. Secara nasional, ekspor pertanian hingga saat ini melonjak 26 persen, nilainya Rp 1.700 triliun. 

“Baru-baru ini, kita ekspor dari Sulawesi Selatan senilai Rp 800 miliar. Ke depan, volume ekspor terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Amran mengatakan, karena Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto dan Bantaeng merupakan lumbung jagung, maka Kementan menargetkan untuk membangun pabrik pakan. KAmran menyatakan bangga kepada petani di daerah ini yang mengoptimalkan lahan tadah hujan untuk ditanami jagung.

“Ini berkat kebijakan yang tepat, sehingga membuat petani semangat tanam jagung. Mimpi besar kami, karena di sini daerah jagung, kita bangun pabrik pakan. Perintah presiden, harga jagung minimal Rp 3.150 per kilogram, sehingga petani dipastikan sejahtera,” ujarnya.

“Dulu kita impor jagung 3,5 juta ton, nilainya Rp 10 triliun. Tapi hari kita sudah membalikkan keadaan dari impor menjadi ekspor. Kita sudah menyetop impor dari Amerika dan Argentina,” tambah Amran.

Jonan Minta PLN Amankan Listrik Hingga Penghitungan Suara Pemilu 2019

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar terus memantau dan mengawasi keandalan listrik selama masa pencoblosan berlangsung hingga pada saat penghitungan suara.

Jonan meminta PLN untuk mengamankan seluruh daerah di Indonesia agar tak mengalami gangguan seperti mati lampu.

“Saya minta tetap ditinjau ulang seluruh daerah, hingga TPS pelosok, jangan sampai ada gangguan,” kata Jonan ketika meninjau Gardu Induk PLN di Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019).

Jonan juga memastikan bahwa kesiapan PLN dalam menghadapi Pemilu 2019 sudah sesuai dengan kebutuhan setiap daerah.

Ia meminta kebutuhan listrik di seluruh daerah, termasuk remote area di Nusantara, harus dipastikan tidak mengalami kendala apapun.

PLN memprediksikan, beban pemakaian listrik ketika pemilu 2019 (17 April 2019) di Pulau Jawa akan menurun sebanyak 5.000 MW.

“Pemakaian biasa atau hari normal biasanya adalah 27.000 MW nah ketika pemilu biasanya 22.000 MW bebannya,” kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin.

Meskipun beban turun namun pada setiap daerah ia menjelaskan PLN telah menyiapkan cadangan pasokan listrik untuk keperluan mendadak.

Selain menyediakan cadangan listrik, Amir juga mengatakan telah menyediakan PLN mobile dengan mobil bergerak dan juga kabel jaringan bergerak.

Satuan tugas PLN sebanyak 19.000 orang di seluruh Indonesia juga sudah bersiaga sejak tanggal 17 Maret sampai 24 Mei 2019.

PLN juga telah menyediakan pasokan serta petugas yang siaga menjaga jaringan listrik pada setiap TPS di daerah.

Karena beban listrik menurun, PLN bahkan akan memadamkan beberapa pembangkit hingga skala 1.000 MW di daerah tertentu yang sudah memiliki pasokan cukup. (Antara)

BAZNAS Kembangkan Sistem Database Mustahik Nasional Terintegrasi

Suara.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Sistem Database Mustahik Nasional (Mustahik Data Center) yang terintegrasi. Sistem ini dihadirkan dalam upaya untuk menajamkan sasaran penerima zakat dengan memanfaatkan data kemiskinan.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi “Sistem Database Mustahik Nasional”, yang diselenggarakan BAZNAS di Plaza Semanggi, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Operasi BAZNAS, Wahyu TT Kuncahyo, Kepala Divisi Monitoring dan Evaluasi BAZNAS, Efri Syamsul Bahri dan Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Muhammad Hasbi.

Wahyu mengatakan, BAZNAS menggelar diskusi ini untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan zakat nasional.

“Sistem digital dimanfaatkan dalam tiga bagian utama pengelolaan zakat, yakni penghimpunan untuk kemudahan menunaikan zakat, digunakan juga dalam tata kelola untuk menjamin transparansi, serta dimanfaatkan dalam penyaluran zakat,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua BAZNAS, Bambang Sudibyo mengatakan, sistem ini akan mengintegrasikan data para mustahik, baik dari data yang dimiliki BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten maupun kota, dan para Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) lainnya.

“Dengan pemanfaatan data ini, BAZNAS berharap penyaluran zakat bisa lebih menyebar luas dan tepat sasaran. Database mustahik yang dikembangkan BAZNAS ini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang disingkronkan dengan data kemiskinan Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos, dan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri,” katanya.

BAZNAS juga mengenalkan sebuah aplikasi berbasis Android yang diberi nama “Indeks Zakat Nasional (IZN)”.

IZN yang dikembangkan BAZNAS tersebut merupakan aplikasi yang dapat mengukur performa pengelolaan zakat di setiap daerah dari 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Bambang, selama ini dalam pengukuran IZN, kapasitas yang dilakukan adalah dengan cara manual, yakni para amil zakat BAZNAS datang langsung mengambil data ke kantor BAZNAS daerah dan menghitungnya. Namun setelah diluncurkannya IZN, para lembaga zakat bisa secara aktif memasukkan data secara online melalui aplikasi ini.

Sesaat kemudian, dengan cepat bisa diketahui berapa score IZN beserta kaji dampak zakatnya.

“Dari IZN ini dapat diukur kinerja kelembagaan, kualitas database regional muzaki dan mustahik, data pertumbuhan penghimpunan dan serapan penyaluran, lalu dampak zakatnya kepada masyarakat. Dua aplikasi ini adalah upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas para lembaga dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah,” katanya.

5 Hari Jelang Pencoblosan, Sandiaga Kembali Jual Saham Saratoga

Suara.com – Hari pencoblosan Pilpres dan Pileg 2019 hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi. Semakin dekatnya hari pencoblosan tersebut dimanfaatkan oleh Cawapres Sandiaga Uno untuk menjual kembali kepemilikan sahamnya di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG).

Berdasarkan keterbukaan informasi di situs resmi BEI, Sandiaga kembali menjual sahamnya sebanyak 5 juta lembar saham.

Artinya, selama April ini saja pasangan dari Capres Prabowo ini sudah menjual sahamnya sebanyak empat kali.

Pertama, Sandiaga menjual sahamnya sebanyak 5 juta lembar saham pada 8 April 2019, lalu kedua Sandiaga menjual 2 juta lembar sahamnya di 9 April 2019.

Ketiga, lebih banyak dari sebelumnya, pada 10 April 2019 Sandiaga menjual sahamnya sebanyak 7 juta lembar saham.

Terakhir, jelang beberapa hari pencoblosan Sandiaga kembali menjual sahamnya sebanyak 5 juta lembar saham.

Untuk penjualan saham yang keempat di harga saham SRTG Rp 3.775 per lembar saham ini, Sandiaga memperoleh dana segar sebesar Rp 18,8 miliar.

Jika ditotal, selama pertengahan April 2019 ini saja dari hasil penjualan sahamnya, Sandiaga telah memperoleh dana segar sebesar Rp 71,7 miliar.

Dengan penjualan saham tersebut, secara otomatis porsi kepemilikan saham Sandiaga di Saratoga pun berkurang.

Sebelumnya, Sandiaga memiliki 605.365.429 lembar saham kemudian berkurang menjadi 586.365.429 lembar saham.

Kampanye di Sentul, Jokowi Banggakan Tol Bocimi dan Pamer 3 Kartu Sakti

Suara.com – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (12/4/2019) melaksanakan kampanyenya di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat menyampaikan pidatonya, Jokowi menyinggung soal keberadaan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Jokowi menyebutkan, tol Bocimi bisa menjadi solusi kemacetan yang kerap terjadi di jalur tersebut.

“Kita harapkan nanti selesai ke Sukabumi paling-paling 35 sampai 40 menit,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini perjalanan dari Bogor dan Sukabumi ditempuh selama berjam-jam karena kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Ciawi-Sukabumi.

Padahal, kata Jokowi, jarak tempuh antara Bogor dan Sukabumi hanya berkisar 50 sampai dengan 60 kilo meter saja.

“Sebetulnya jarak Bogor-Sukabumi tidak jauh tapi ditempuh dengan waktu sangat panjang tiga sampai empat jam,” katanya.

Untuk diketahui, tol Bocimi seksi I menghubungkan Ciawi dengan Cigombong sepanjang 15,36 kilo meter telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2018 lalu.

“Kita harapkan selesainya nanti tol Bocimi, kita selesaikan sekarang Bogor sampai Cigombong, dan terus sampai Sukabumi,” kata Jokowi yang disambut elu-elukan dari para simpatisan dan relawan yang memanggil nama Jokowi.

Selain menyampaikan tentang program pembangunan Tol Bocimi, Jokowi juga menjelaskan tiga kartu yang menjadi program kampanyenya. Yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah. (Antara)

Kementan Minta Lahan Pasang Surut di Banyuasin Selesai Akhir Mei

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) minta agar lahan pasang surut di Kecamatan Air Sale, Banyuasin, Sumatera Selatan, seluas 14 ribu hektare, selesain pengerjaannya pada akhir Mei 2019. Para petani sendiri menyambut baik program pemerintah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi pasang surut seluas 220 ribu hektare di Sumsel.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy.

“Target secara nasional, pada Juli bisa 200 ribu hektare dan pada Desember 2019 bisa selesai 500 ribu hektare,” ujarnya, saat sosialisasi Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi) di Banyuasin, Kamis (11/4/2019).

Menurutnya, rawa adalah masa depan Indonesia. Saat ini terdapat 10 juta hektare yang bisa dijadikan lahan pertanian produktif, antara lain di Sumsel dan Kalsel.

“Kita fokus untuk penyelesaian program Serasi di Sumsel, karena program di sini terbesar,” tambah Sarwo.

Kementan sedang gencar menggarap lahan rawa lebak dan pasang surut. Kementan pun memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa ekskavator, yang diberikan kepada masyarakat tani agar dioptimalkan pemanfaatannya.

“Dengan memanfaatkan ekskavator tersebut, maka lahan rawa dan lebak menjadi produktif, seperti di Sumatera Selatan,” kata Sarwo Edhy.

Untuk lahan rawa, Ditjen PSP telah menyiapkan bantuan 200 unit ekskavator besar dan 14 unit ekskavator mini dari pengadaan 2018. Rencananya akan dilakukan penambahan sebanyak 30 unit ekskavator mini tahun ini.

Sarwo menambahkann, Kementan telah menyalurkan bantuan ekskavator sebanyak 69 unit di Sumsel. Berdasarkan pantauan, bantuan tersebut bekerja optimal untuk pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan, pembuatan jalan usaha tani dan optimasi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut.

“Pemantauan ini sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Alsintan dan ekskavator harus bekerja optimal, sehingga lahan rawa menjadi lahan sawah produktif,” ujarnya.

Produksi pangan, khususnya beras, diharapkan akan meningkat dan kesejahteraan petani tercapai.

Rohim (48), petani padi dengan lahan sawah pasang surut seluas 3 hektare mengatakan, saat ini baru bisa panen sekali dalam setahun dengan produktivitas 4 ton per hektare. Dia berharap, melalui Serasi, ia bisa menanam padi 3 kali, atau paling tidak dua kali tanam dalam setahun.

“Belum dimulai saja sudah banyak yang melaksanakan dua kali tanam, karena petani ingin bisa tiga kali tanam dalam setahun. Hanya kondisinya perlu perbaikan. Pemerintah sudah mendukung. Kita biasanya kekurangan air pada tanam yang kedua. Itu bisa diambil dari sungai besar dengan pompanisasi ke sungai kecil,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Erwin Noor Wibowo mengatakan, yang menjadi prioritasnya adalah melakukan normalisasi irigasi tersier dan pompanisasi. Mei diharapkan bisa selesai, karena biasanya terjadi kekeringan di lahan rawa.

Melalui program Serasi ini, jelas Erwin, pemerintah daerah Sumsel menargetkan bisa meningkatkan IP 100 menjadi IP 200, IP 200 menjadi IP 300, dan yang sudah berhenti di IP 200 atau IP 300. Targetnya adalah meningkatkan produktivitasnya.

“Akan ada tambahan produksi 600 – 800 ribu ton beras per tahun dari program ini,” katanya.

Kegiatan yang dilakukan dalam program Serasi ini, lanjut Erwin, adalah memperbaiki infrastruktur irigasi, pompanisasi, pencucian lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan penguatan aktivitas kelompok untuk menjadi korporasi petani.

Pada musim tanam pertama, petani padi di Sumsel bisa mendapatkan hasil panen sampai 8 ton per hektare, namun pada musim tanam kedua petani umumnya hanya dapat 3 ton per hektare. Dengan program Serasi ini, diharapkan produktivitas padi pasang surut pada musim tanam kedua bisa mencapai 5 ton per hektare.

“Kami juga menyatukan kelembagaan yang ada agar berkorporasi, mengatasi masalah dengan permodalannya dan menguatkan pemasarannya,” pungkas Erwin.

FAA Lakukan Pertemuan Dengan Maskapai Penerbangan Terkait Boeing 737 Max 8

Suara.com – Lembaga regulator penerbangan sipil asal Amerika Serkat Federal Aviation Administration (FAA) akan melakukan pertemuan dengan maskapai penerbangan yang menggunakan Boeing 737 Max 8. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada Jumat (12/4/2019).

Pertemuan akan dilakukan di Washington markas FAA. Perwakilan maskapai penerbangan American Airlines, United Airlines dan Southwest Airlines Co serta pejabat akan hadir dalam pertemuan yang sudah jadwalkan selama tiga jam.

“FAA mengumpulkan fakta dan informasi, karena FAA akan memutuskan apa yang perlu dilakukan sebelum mengembalikan pesawat ke layanan,” ujar FAA.

CEO Boeing Dennies Muilenburg menjelaskan pada Kamis lalu bahwa pembaruan perangkat lunak pada Boeing 737 Max 8 sedang dalam pengawasan ketat.

Namun, pembaruan perangkat lunak tersebut sudah dua pertiga pelanggan telah melihat dalam sesi simulator.

Juru Bicara asosiasi serikat pilot dari American Airlines, Dennis Tajer mengungkapkan dengan pertemuan yang dilakukan oleh FAA dan maskapai penerbangan diharapkan bisa memberikan pelatihan untuk pilot yang menerbangkan Boeing 737 Max 8.

“Memberikan umpan balik dan masukan mengenai pelatihan pilot terkait dengan 737 MAX,” ujar Dennis Tajer.

Diketahui, lebih dari 300 pesawat Boeing 737 Max 8 telah dilakukan penangguhan penerbangan setelah kecelakaan dua pesawat Ethiopia Airlines dan Lion Air dalam waktu lima bulan terakhir.

Sebelumnya, FAA sudah melakukan peninjauan bersama regulator penerbangan seperti di China, Eropa, Kanada, Brasil, Indonesia, Ethopia dan negara lainnya.

Imbas dari jatuhnya pesawat membuat maskapai penerbangan global banyak yang memperpanjang penangguhan penerbangan. Diketahui seperti American Airlines dan United Airlines sudah memperpanjang menangguhan penerbangan hingga 5 Agustus 2019.

Kementan Berusaha Akses Dana Pusat Pengembangan Investasi Pemerintah

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) berusaha untuk bisa mengakses dana sebesar Rp 4 triliun, yang selama ini dikelola Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Investasi Pemerintah (BLU PIP). Untuk tujuan tersebut, Kementan akan bermitra dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang selama ini menjadi mitra BLU PIP Kemenkeu.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan, Sarwo Edhy . Menurutnya, upaya tersebut akan membuat Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan petani bisa mengakses dana BLU PIP.

“Yang akan kita lakukan adalah bermitra dengan tiga Lembaga keuangan yang sudah menjadi mitra BLU PIP Kemenkeu, yakni PT PNM, PT Pegadaian dan PT Bahana Artha Ventura,” ujarnya, dalam “Pertemuan untuk Kapasitas dan Penumbuhan LKMA dan Koperasi Pertanian (Koptan)”, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/4/2019).

Sementara itu, Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Joko Hendrato menjelaskan, BLU PIP, melalui lembaga keuangan yang menjadi mitranya sudah menyalurkan pembiayaan usaha mikro untuk petani dan nelayan, tapi belum melalui LKMA dan Koptan.

“Kita akan buat uji coba di Kulonprogo (Yogyakarta),” tambahnya.

Syarat bagi LKM-A untuk bisa mengakses skema pembiayaan usaha mikro ini adalah memiliki pendamping. Untuk setiap 250 peserta, akan ada satu pendamping.

Pendamping wajib keliling ke kelompok-kelompok, termasuk LKMA.

Bambang Hendrato menambahkan, yang memiliki mandat untuk bisa melakukan investasi tersebut hanya Kemenkeu, sehingga Sarwo menyerahkan kelanjutan pendirian BLU untuk pembiayaan petani dari Kementan kepada Kemenkeu.

“BLU tetap kita jalankan. Bisa atau tidaknya adalah keputusan Kemenkeu,” tambahnya.

Pada 2019, Kementan sudah menyediakan anggaran sebesar RP 280 miliar untuk pengembangan korporasi petani melalui DIPA. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk BLU Pertanian, bila disetujui Kemenkeu.

Direktur Pembiayaan Pertanian Ditjen PSP, Sri Kuntarsih menambahkan, dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memfasilitasi Rp 100 juta per Gapoktan PUAP, yang menjangkau 52 ribu Gapoktan.

Sebanyak 7 ribu di antaranya sudah membentuk LKMA yang merupakan unit usaha Gapoktan, yang sudah mengelola simpan pinjam.

Pembiayaan usaha mikro untuk petani tersebut dibuat dengan tanpa jaminan, sehingga tidak melalui perbankan. Meskipun dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertulis tidak dengan jaminan, namun dalam praktiknya, perbankan tidak bisa memenuhi. Petani tetap harus menggunakan jaminan untuk bisa mengakses KUR.

Mengatasi kesulitan itu, pada 2017, lanjut Bambang, Kemenkeu mendapat mandat dari pemerintah dan DPR. PIP Kemenkeu, yang semula adalah lembaga pembiayaan infrastruktur diubah untuk melayani pembiayaan bagi usaha mikro.

Usaha mikro adalah masyarakat yang berusaha, namum belum bisa memanfaatkan fasilitas bank atau kredit perbankan, karena terkendala jaminan. Adapun jumlah pinjaman harus di bawah Rp 10 juta.

“Program ini diluncurkan pada 2017, dengan awal dana Rp 1,5 triliun. Dalam waktu 4 – 5 bulan sudah menjangkau 370 ribu nasabah di seluruh Indonesia. Total penyaluran Rp 700 miliar kepada pedagang, petani dan nelayan,” jelasnya.

Ada tiga jalur akses pembiayaan usaha mikro. Pertama, petani secara individu bisa mendatangi PT PNM dengan membuktikan bahwa dirinya produktif, terutama bagi para ibu. Kedua, bila sudah berkelompok dan kelompoknya belum sehat (belum 2 tahun dan belum tumbuh positif), bisa menghubungi PT Pegadaian.

Ketiga, bagi yang sudah berkelompok dan kelompoknya sudah tumbuh positif bisa mendatangi PT Bahana Artha Ventura.

“Kita tidak mengembangkan lembaga baru, tetapi memanfaatkan lembaga yang sudah ada, yang diperkuat dengan pinjaman dan kita tingkatkan. Mereka diberikan dana untuk anggotaaannya, dengan bunga murah dan mengembangkan Lembaga keuangannya untuk masyarat lain yang lebih luas,” paparnya.

Dianggap Pro dengan Pengusaha, Apindo Yakin Jokowi Bakal Menang Pilpres

Suara.com – Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa yakin kalau Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin bakal menang dalam Pemilihan Presiden 17 April 2019.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya melihat pasangan Jokowi – Ma’ruf memiliki visi dan misi ke arah yang jelas. Selain itu, selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi di periode pertama dinilai lebih pro dengan pengusaha.

“Saya bilang pelaku usaha mayoritas prefer kalau 01 menang, kalau 01 itu kan apa yang mau dikerjakan arahnya jelas. Kalau baru pasti kan dibutuhkan waktu untuk penyesuaian lagi,” ujar Hariyadi di Kantor Pusat Apindo, Gedung Pertama Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).

Kendati demikian, Hariyadi yang juga sebagai Ketua Umum PHRI ini mengakui selama kepimpinan Jokowi terdapat kebijakan yang belum jalan dengan baik. Namu ia menilai kebijakan tersebut bisa diperbaiki jika Jokowi kembali terpilih di periode kedua.

“Memang kan perlu waktu, jika sudah berjalan baik maka permintaan domestik ini bisa jadi positif dan pasar bisa menerima jika sesuai harapan,” ucap dia.

Hariyadi menambahkan, Presiden Jokowi dinilai bisa menstabilkan perekonomian Indonesia di tengah guncangan ekonomi dunia yang terus dihadapi.

“Ditengah itu kita masih bisa tumbuh 5,17 persen. Pertumbuhan ini masih punya potensi naik lebih tinggi lagi. Ini proses tidak mudah,” pungkas dia.

INDEF: Indonesia Masih Butuh Investasi Asing

Suara.com – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menilai, Indonesia tak seharusnya anti asing. Karena Indonesia kekinian dinilainya sangat membutuhkan asing dari sisi investasi.

Fadhil menjelaskan, investasi asing adalah cara agarperekonomian nasional tumbuh lebih dari 5 persen.

“Jadi Indonesia masih memerlukan investasi asing. Kalau ada calon presiden yang anti asing atau aseng itu enggak usah di rekomendasikan lah,” kata Fadhil dalam sebuah diskusi di Gedung ITS Tower, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2019).

Fadhil menuturkan, investasi juga masih tertahan rasio kredit yang rendah saat ini. Rasio kredit Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kekinian masih rendah, yakni sekitar 47 persen terhadap PDB.

Untuk diketahui, rasio kredit sangat berimplikasi pada investasi. Pasalnya, para pelaku usaha tak bisa berinvestasi kalau tak ada pinjaman dari kredit.

“Rasio kredit ke PDB itu 47 persen atau di bawah 50 persen. Kita perlu asing dalam arti investasi,” ucap dia.

Sementara Ekonom Senior INDEF lainnya, Nawir Messi menuturkan, untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia pada kisaran 6-7 persen, maka pemerintah harus terus menjaring modal asing.

Namun masalahnya, terang dia, saat ini rasio produktivitas Indonesia atau ICOR (Implemental Capital To Output Ratio) masih tinggi.

Karenanya, ia menyarankan pemerintah harus menjaring modal asing yang banyak untuk menumbuhkan ekonomi.

Saat ini, rasio ICOR Indonesia masih di kisaran 6,1 persen. Artinya, untuk menumbuhkan ekonomi 1 persen butuh penambahan investasi sebesar 6,1 persen.

“Kalau mau tumbuh 6-7 persen enggak ada pilihan kecuali modal asing. Permasalahan kita yang besar adalah ICOR yang terlalu tinggi. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali modal asing masuk.”

Wapres JK Kritik Bandara Kertajati Sepi, Menhub: Itu Ide Pemda

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritik pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati yang tak sesuai lokasi. Sehingga, saat ini Bandara yang berada di Majalengka, Jawa Barat itu masih sepi penumpang.

Menanggapi kritikan Wapres JK itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, ide pembangunan Bandara Kertajati sebenarnya bukan dari Pemerintah Pusat tetapi berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Jadi saya menjawab skenario Kertajati itu adalah ide Pemda selaku otoritas kami tidak mungkin ide itu kita campakan. Kita harus rangkul pemda itu harus kita ajak,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menuturkan, awalnya Bandara Kertajati hanya untuk digunakan sebagai penerbangan internasional saja. Kemudian Bandara Husen Sastranegara, Bandung untuk penerbangan domestik.

“Idenya seperti itu. Nah itu akan maksimal kalau bandara sudah selesai. Selain itu kita akan membuat pusat umrah dan haji Jawa Barat,” jelas dia.

Budi Karya menambahkan, Bandara Kertajati ini juga diproyeksikan sebagai pusat logistik udara. Namun, itu bertahap hingga 5 tahun mendatang.

“Apabila berjalan baik, Kertajati adalah salah satu bandara yang menguntungkan karena ada logistik karena logistik akan bagus sekali nah oleh karenanya kita bahu membahu. Pemda saya undang, yuk kita bangun ini sama-sama, nah bahwasanya ada hal yang ini ya kita tanggung sama-sama,” tutup dia.

Menhub Dukung Pembentukan Holding Perhubungan Udara, Asal…

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding sarana dan prasarana perhubungan udara. Asalkan, pembentukan holding ini harus melihat kepentingan perusahaan masing-masing.

Dia menjelaskan, jangan sampai dalam pembentukan holding ini menjadi ajang kebergantungan salah satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

“Satu sisi saya mendukung, tapi sisi lain bahwa industri-industri itu harus diperhatikan keberdayaannya. Jangan juga industri lain itu juga gandul dengan yang lain karena dia tidak bisa melakukan suatu effort harus digabungkan,” kata Menhub saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Meski demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menuturkan, pihaknya akan melihat kembali detail-detail dari pembentukan holding tersebut.

Kemudian, setelah melihat detail tersebut Budi Karya akan memberikan catatan-catatan kepada Kementerian BUMN untuk bisa dijadikan referensi.

“Prinsipnya saya dukung tapi nanti saya akan lihat detail-detailnya dan saya akan menyampaikan catatan-catatan apabila digabung apa-apa saja,” imbuh dia.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno memang tengah membentuk holding sarana dan prasarana perhubungan udara.

Pembentukan holding tersebut tertuang pada Surat Menteri BUMN Nomor S-180/MBU/03/2019 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara yang ditujukan pada Menteri Keuangan RI.

Dalam surat itu, dalam holding tersebut terdapat empat perusahaan yang nantinya tergabung yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Survai Udara Penas (Persero).

Kubu Prabowo Sebut Jokowi Sukses Bangun Infrastruktur untuk Kampanye

Suara.com – Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, Arie Muftie menyebut, infrastruktur yang dibangun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sebagai pamflet beton.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini terjebak hanya di angka 5 persen. Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 7 persen cukup sulit untuk dicapai.

“Menurut kami pak Jokowi suskes membangun infrastruktur yang dijadikan pamflet beton untuk kepentingan berkampanye tetapi tidak digunakan sebagai alat untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi,” ujar Arie Muftie di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Ia menilai, Presiden Joko Widodo mampu jika hanya mengumbar janji tetapi untuk merealisasikannya dinilai belum bisa.

Ia memberi contoh seperti di Batam, industri manufaktur dan pelabuhan sudah mulai sepi karena pertumbuhan ekonominya paling rendah di Indonesia hanya berkisar 2 persen saja.

Arie menuturkan, untuk membangun infrastruktur harus ditinjau dari segi efisiensi dan melibatkan dunia usaha untuk meningkatkan produktifitas. Selain itu infrastruktur yang dibangun harus membuka lapangan kerja untuk anak bangsa.

“Infrastruktur yang ingin kita bangun harus melibatkan Bappenas melibatkan akademisi untuk bisa menentukan prioritas pembangunan,” tambahnya.

Arie membeberkan, saat berkeliling di Pulau Jawa bersama Cawapres Sandiaga Uno, ia menemukan jalur Pantura yang rusak, UMKM seperti telor asin dan tempe tutup dan produktifitas sawah menurun.

Utang Pembangunan MRT Jakarta Harus Dicicil Selama 30 Tahun ke Jepang

Suara.com – Pembangunan MRT Jakarta fase satu menyisakan utang kepada Jepang yang harus dibayar selama 30 tahun. Utang tersebut akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin menjelaskan, utang tersebut berasal dari pinjaman melalui Badan Kerjasama Internasional atau JICA.

Diketahui JICA merupakan suatu lembaga yang membantu pembangunan di negara berkembang.

Pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan fase satu untuk rute Lebak Bulus – Bundaran HI menelan biaya Rp 16 triliun.

“Sebenarnya utang pemerintah ya, jadi utang pemerintah periodenya 40 tahun kemudian jadi ada grace period 10 tahun jadi selama 10 tahun tidak membayar cicilan, baru 30 tahun sisanya membayar cicilan,” ujar Muhamad Kamaluddin di Stasiun MRT ASEAN, Rabu (10/4/2019) kemarin.

Untuk pembagian pembayaran utang pembangunan MRT Jakarta akan dibagi menjadi dua, pemerintah pusat 49 persen dan pemerintah provinsi Jakarta 51 persen.

“Utang itu dari government ke governmnet jadi pemerintah pusat kepada pemerintah jepang dibagi 49 persen dan 51 persen dengan pemerintah daerah,” terangnya.

Menhub Minta Maskapai Dengarkan Keluhan Masyarakat soal Tiket Pesawat Mahal

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, harga tiket pesawat belum sesuai dengan harapan banyak orang. Menurut dia, meskipun harga tiket sudah mulai turun, tapi penurunan harga itu belum cukup sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

Maka dari itu, mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini meminta pihak maskapai terutama, Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group untuk mendengar keluhan masyarakat terkait masih tingginya harga tiket pesawat.

“Saya sudah mendengar bahwa tarif yang diberikan belum maksimal. Belum sesuai dengan harapan. Saya minta oleh karenanya Garuda, Lion, Sriwijaya harus mendengar apa yang disampaikan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Dalam hal ini, Budi Karya juga meminta masyarakat agar memantau harga tiket. Sehingga, tidak timbul kecurigaan dari masyarakat jika hanya pemerintah saja yang melakukan pemantauan.

“Jadi hari-hari ini saya minta ke beberapa pihak, untuk melakukan checking terhadap tarif. Karena kalau, saya yang melakukan monitoring, dianggap sepihak dan tidak mewakili masyarakat,” imbuh dia.

Kemenhub dalam hal ini terus memantau harga tiket pesawat. Terutama pada maskapai Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti bakal memastikan maskapai telah mematuhi Permenhub Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Kami terus memantau tarif tiket pesawat yang ditetapkan maskapai tidak melebihi Tarif Batas Atas yang telah ditetapkan oleh Kemenhub agar jangan sampai memberatkan masyarakat,” tutur Polana.

Naik Rp 1.000, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 664.500 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (11/4/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 664.500.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (10/4/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 591.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 356.750.

– emas 2 gram Rp 1.278.000.

– emas 3 gram Rp 1.895.000.

– emas 5 gram Rp 3.142.500.

– emas 10 gram Rp 6.220.000.

– emas 25 gram Rp 15.442.500.

– emas 50 gram Rp 30.810.000.

– emas 100 gram Rp 61.550.000.

– emas 250 gram Rp 153.625.000.

– emas 500 gram Rp 307.050.000.

– emas 1.000 gram Rp 614.100.000.