UMP Tahun 2020 Naik 8,51 Persen, Menaker: Justru Bantu Dunia Usaha

Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta semua pihak menerima kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). Menurutnya, kenaikan UMP sudah sesuai dengan mandat Undang-undang (UU).

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP tersebut rencananya serentak diumumkan pada 1 November 2019 dan diberlakukan di tahun 2020.

“Ini sesuatu yang sudah jadi mandat UU. Jadi menurut saya, ini harus diterima semua pihak. Buruh pun jika ditanya apakah puas dengan kenaikan UMP sekarang? Kan mereka bilangnya enggak. Jadi kenapa enggak? Sebab ini sesungguhnya situasi yang win-win solution,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta pada Jumat (18/10/2019).

Menurut Hanif, kepastian kenaikan upah setiap tahun bisa membantu pengusaha menyiapkan pengeluaran perusahaan selama setahun.

“Jadi basis dalam penghitungan UMP sudah predictacble ini cara pemerintah bantu dunia usaha, sementara bagi para pekerja sendiri ada kepastian mengenai kenaikan upah setiap tahun. Jadi kasarnya tidak perlu rebut rebut, upah naik,” jelas dia.

Kendati demikian, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku masih banyak pihak yang tak setuju dengan kebijakan ini. Namun, tambah dia, kebijakan ini tak hanya didiamkan saja, tapi akan tetap dievaluasi.

“Saya minta, semua pihak untuk terima, baik temen-temen pengusaha, serikat pekerja. Sambil kita terus menerus evaluasi ke depan. Dengan harapan kabinet yang akan datang bisa terus lakukan evaluasi,” katanya.

Kesan Menaker ke Menko Bidang Perekonomian: Orangnya Baik, Pintar dan Sabar

Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memiliki kesan tersendiri kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang sudah hampir lima tahun belakangan ini menjadi rekannya di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Menurut Hanif, Menko Darmin merupakan sosok yang baik dan pintar selama dirinya mengikuti rapat bersama dengan Menko Darmin.

“Pak Menko itu orangnya baik, pintar, sabar. Saya yang kadang enggak sabar. Kan rapatnya sering. Saya ini, maunya satu-dua kali rapat selesai,” kata Hanif saat ditemui dalam acara ‘Ngopi Teko’ di Kemenko Ekonomi, Jumat (18/10/2019).

Dia juga mengemukakan, Menko Darmin merupakan sosok penyabar, sehingga setiap kali rapat bersamanya rapat tersebut benar-benar menghasilkan sesuatu.

“Pak Darmin sabar, setahap demi setahap, tapi hasilnya baik. Secara personal baik, karena kalau waktunya agak longgar, kami mojok, ngerokok. itu forum efektif berdiskusi dengan menko,” katanya.

Selain hal tersebut, Politisi Partai PKB ini menilai Pak Menko merupakan sosok yang terbuka, sehingga masuk-masukan dari menteri yang lain di dengarkan dan diterima dengan baik.

“Pak Menko itu orangnya terbuka. saya yang masih muda, pengalaman jauh dengan menko, beliau ini punya gagasan yang berbeda, sehingga banyak hal yang bisa diselesaikan,” kata Hanif.

Darmin: Pemerintahan Jokowi Selalu Dimulai saat Ekonomi Melambat

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu dimulai dengan situasi ekonomi yang lambat.

Darmin bercerita, kala itu ketika Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) naik tahta pada 2014 silam, pemerintahan Jokowi harus menerima keadaan bahwa kondisi ekonomi baik global maupun domestik sedang terjadi perlambatan.

“Pemerintah Jokowi-JK yang segera berakhir pada hari ini, itu dimulai dalam situasi ekonomi kita sedang melambat. Kenapa? Waktu itu tahun 2012-2013 harga Sumber Daya Alam (SDA) sedang turun, sehingga pemerintah ini dimulai dari periode lingkungan ekonomi sedang mengarah ke perlambatan,” kata Darmin dalam acara perpisahan kabinet kerja tim ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Menurut Darmin, saat Presiden Jokowi kembali memimpin pada periode 2019-2024, kondisi yang sama harus dirasakan pemerintahan baru ini, tantangan pun semakin berat.

“Dan itu mulai muncul lagi dia sekarang pada waktu pemerintahan Jokowi, di mana lembaga-lembaga dunia sedang prediksi bahwa ekonomi sedang melambat ekonomi sedang mengarah ke resesi,” kata Darmin.

Namun demikian kata Darmin, Indonesia bisa melewati kondisi ekonomi yang sedang melambat. “Kita bisa lihat bahwa ekonomi kita bisa semakin cepat walaupun tidak tinggi sekali,” katanya.

Untungnya kata Darmin, berkat pengalaman yang sudah pernah dirasakan pada periode pertama lalu, Presiden Jokowi dinilai Darmin bisa melewati kondisi ekonomi yang sedang melambat ini.

“Bedanya pemerintahan sekarnag sudah mempersiapkan sejumlah hal. Dulu kalau anda ingat 2014 yang dilakukan adalah suatu langkah yang cukup radikal yaitu menaikkan harga BBM sehingga kita punya penurunan,” katanya.

Informasi saja, pemerintahan Jokowi-JK telah berakhir pada hari ini Jumat (18/10/2019) dan digantikan pemerintahan yang baru, di mana Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan disumpah jabatan pada 20 Oktober 2019 nanti.

Curhat Darmin soal Beras yang Selalu Bikin Pusing

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah tiga tahun memasuki tim ekonomi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena di bidang ekonomi, Darmin selalu mengurusi soal pangan, industri, hingga ekonomi kreatif untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Namun, terdapat satu komoditas pangan yang selalu membuat kepalanya pening yaitu Beras.

“Yang paling menyibukkan kita dalam koordinasi, ada beberapa komoditi saya enggak usah bilang nama orang, dulu komoditi itu yang paling ruwet persoalan kita satu beras, kedua adalah gula, ketiga, tadinya 2 tahun pertama paling pusing ini yaitu daging,” kata dia dalam acara Ngopi Teko di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia ini, masalah yang dihadapi dalam tiga komoditas itu adalah data. Karena, lanjutnya, masing-masing Kementerian tak memiliki data yang selaras, sehingga hal tersebut yang membuat ruwet untuk mengatasinya.

Namun Darmin tak ambil pusing terkait hal tersebut. Kadang kala, ia harus pasang badan jika memang solusinya harus lakukan impor.

“Jadi ini semua kemudian tidak sekadar persoalan rasional ada soal ketakutan ada soal macam-macam. Tapi apa pun juga, saya harus mengakui bahwa walau saya pasang badan saja begitu saya kesimpulannya kurang impor habis saya dicaci maki satu republik, tapi ya itu risikonya,” katanya.

Kendati begitu, Darmin mengklaim dengan solusi impor tersebut harga pangan tetap terkendali. Bahkan, tambahnya, tingkat inflasi Indonesia terus rendah dengan kisaran 3 persen.

“Belum pernah republik kita menikmati stabilitas seperti itu dalam waktu 5 tahun berturut-turut,” ucap dia.

26 Nota Kesepahaman Proyek Investasi Jabar Ditandatangani di WJIS 2019

Suara.com – Sebanyak 26 Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek investasi di Jawa Barat (Jabar) telah ditandatangani dalam acara “West Java Investment Summit (WJIS) 2019”, di Trans Luxury, Kota Bandung, Jumat (18/10/2019).

Penandatangan tersebut disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, Doni P Joewono, serta para duta besar dan konsulat jenderal dari sejumlah negara.

Ada sejumlah sektor yang menjadi atensi para investor dalam WJIS 2019, seperti Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan agrobisnis.

Dalam sambutannya, Emil, sapaan Ridwan Kamil, memaparkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Semester I Tahun 2019. Berdasarkan laporan tersebut, kata dia, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten/Kota Jabar mencapai Rp 68,9 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja menyentuh 71.573 orang.

“Tahun lalu, kami berada di posisi nomor satu untuk realisasi investasi tertinggi di Indonesia dan kami ingin mempertahakan posisi itu,” kata Emil.

Di hadapan lebih dari 500 peserta WJIS 2019, yang terdiri dari para investor dalam dan luar negeri, mitra sister province, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi, pengelola kawasan industri, instansi penanaman modal, juga instansi terkait lainnya, Emil mengajak para investor untuk menanamkan investasinya di Jabar melalui dua tipe investasi.

Pertama, investasi langsung, seperti untuk pembangunan industri manufaktur. Kedua, investasi untuk kerja sama pembangunan berbagai proyek Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, seperti dengan pola kerja sama Public Private Partnership (PPP).

Emil menambahkan, Jabar merupakan 20 persennya Indonesia, mulai dari jumlah penduduk hingga kekuatan ekonominya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal pertama tahun ini ada di angka 5,50 persen, atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,18 persen.

Hal itu menjadi profit bagi para investor untuk menanamkan investasinya.

“Ekonomi kami berjalan dengan baik. Anda bisa berimajinasi, bagaimana di sebuah daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus, dengan jumlah sumber daya manusia yang banyak,” ucapnya.

WJIS 2019 merupakan bentuk inovasi dan kolaborasi antara Pemdaprov Jabar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Jabar.

Tahun ini, WJIS yang dulu agenda dua tahunan bernama Forum Investasi menggelar lima agenda utama, yakni High Level Session, Project Consultation, One-on-One Meeting, Market Sounding, dan Eksibisi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Doni P Joewono mengatakan, WIJS 2019 menjadi forum terbesar para investor di wilayah Jabar.

“WJIS adalah forum investasi terbesar Jawa Barat yang pernah digelar sejauh ini,” kata Doni.

Doni juga menjelaskan terkait refleksi kondisi ekonomi Jabar sepanjang tiga tahun terakhir. Menurutnya, dalam kurun tersebut, Jabar menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sementara pada 2019, GDRP Jawa Barat menyumbang 13 persen untuk GDP Indonesia.

“Ini menjadi refleksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir ini, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor pertumbuhannya didukung oleh industri manufaktur dan konsumsi,” ucapnya.

Ridwan Kamil Terapkan Proactive Government untuk Akselerasi Investasi

Suara.com – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar), di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum, menerapkan proactive government untuk mengakselerasi investasi. Artinya, Pemdaprov Jabar mengunjungi langsung investor potensial untuk berinvestasi di Tanah Pasundan.

Kunjungan Kerja Gubernur Jabar ke sejumlah negara beberapa lalu, seperti kunjungan ke Inggris dan Swedia pada 21 sampai 26 Juli 2019, menjadi bukti sahih. Hasil dari kunjungan tersebut, para investor potensial berkumpul dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2019, di Trans Luxury, Kota Bandung, Jumat (18/10/2019).

“WJIS adalah acara terbesar tahunan Pemdaprov Jabar. Pertama adalah hasil dari kunjungan saya dan tim Pemdaprov Jabar selama 12 untuk memonitor ke tempat-tempat lain adalah menghasilkan kepercayaan dan datangnya investor-investor ke Indonesia. Kalau Gubernur Jabar pergi (ke luar negeri), 70 persen untuk menarik investasi,” kata Emil, dalam jumpa pers WJIS 2019. 

Menurutnya, ada 26 penandatangan kesepahaman (MoU) antara pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan di Jabar. Nilai investasi dari 26 MoU tersebut mencapai Rp 53,8triliun, dengan 30.000 lapangan pekerjaan. 

“Hari ini adalah eksekusi kesepahaman dengan nilai investasi Rp 53,8triliun. Jumlah lapangan kerja mengikuti nilai investasi itu. Kurang lebih 30.000 lapangan pekerjaan. Pekerjaan makin banyak dan gampang,” ucapnya. 

WJIS 2019 “Accelerating Infrastructure Development through Innovative Investment” merupakan forum bagi Pemdaprov Jabar dan pelaku usaha serta investor. Acara tersebut hasil kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar serta KPw BI Jabar.

Sekitar 250 peserta mulai dari para investor domestik dan asing, mitra sister province, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi, pengelola kawasan industri, instansi penanaman modal, serta instansi terkait lainnya, ikut serta dalam WJIS 2019. 

“Acara ini diselenggarakan kerja sama dengan Bank Indonesia, karena BI sudah meneliti perekonomian kita, mayoritas harus distimulasi hadirnya investasi. Koordinasi investasi, koordinasi entrepreneurship bagi warga Jawa Barat, koordinasi subsidi sosial bagi warga menengah ke bawah,” kata Emil. 

Iklim investasi di Jabar sendiri tergolong kondusif. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi dana investasi yang diperoleh.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Semester I Tahun 2019, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat sebesar Rp 68,9 triliun. Realisasi dana investasi tersebut meningkat Rp 9,5 triliun dari tahun 2018 periode yang sama, yakni Rp 58,1 triliun.

Peningkatan itu berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang meninggi. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam kurun yang sama mencapai 71.573 orang.

Tidak heran apabila Jabar menyabet penghargaan Platinum Provinsi Besar kategori Investasi dalam Indonesia Attractiveness Award (IAI) 2019.

Perpisahan, Menko Darmin Ungkap Menteri yang Tak Selalu Hadir saat Rapat

Suara.com – Menteri kabinet kerja yang tergabung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kumpul bareng untuk kali terakhir di penghujung masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, Jumat (18/10/2019).

Pantauan Suara.com, hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selanjutnya, ada pula Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Banyak momen yang terjadi pada saat perpisahan Menko Darmin tersebut. Salah satunya, saat mantan Gubernur Bank Indonesia bercerita bagaimana sulitnya mengoordinasikan para menteri bawahannya.

Cerita itu untuk menjawab salah satu pertanyaan awak media perihal siapa menteri yang tak selalu hadir dalam setiap rapat koordinasi di kantornya.

Namun, Darmin mengaku memang sulit untuk mengoordinasikan sepuluh kementerian. Kadang kala, dia harus berjiwa bijaksana kalau ada menteri yang tak datang saat rapat koordinasi.

“Ya itulah, koordinasi itu memang susah ya. Menko itu harus bijak, kadang-kadang injek kaki, terkadang harus elus-elus punggungnya,” ucap dia.

Kendati demikian, Darmin menyebut bukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang tak selalu hadir dalam rakor, melainkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang selalu absen dalam rakor.

“Menteri PUPR sebenarnya yang paling susah hadir, bukan Menteri Pertanian. Bukan Karena dia enggak mau hadir, tapi ke lapangan melulu, menemani Pak Jokowi,” kata dia.

Namun begitu, pria yang akrab disapa Opung ini tak ambil pusing absennya beberapa menteri dalam rakor. Asalkan, tambah dia, para Menteri itu menugaskan penggantinya untuk hadir dalam setiap rakor.

“Saya ya harus sabar-sabar aja walau menterinya tak datang, dirjennya jadilah,” kata dia.

Pemdaprov Jabar akan Gelar Pelatihan Ternak Sapi untuk Santri Milenial

Suara.com – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) akan melatih para santri muda atau santri milenial tentang cara beternak sapi yang baik. Pelatihan itu merupakan bagian dari realisasi program pemberdayaan umat.

Menurut Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mengembangkan minat wirausaha dan potensi para santri milenial.

“Para santri milenial akan mendapat pelatihan, termasuk dalam pemeliharaan hewan, diantaranya sapi,” kata Uu, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Hade Dinamis Sejahtera di Kec. Cipeundeuy, Subang, Jumat (18/10/2019).

“Rencananya, santri di Jawa Barat akan diberikan pelatihan di sini selama satu bulan. Kalau sudah mampu, ke depan kami berikan kembali bantuan sapi untuk santri yang sudah di didik,” imbuhnya.

Uu juga mengatakan, santri milenial harus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis keumatan. Untuk mencetak para santri milenial jadi wirausaha, kata dia, Pemdaprov Jabar meluncurkan program One Pesantren One Product (OPPO).

“Mudah- mudahan program ini sukses, rakyatnya sejahtera dengan mempertahankan nilai-nilai religius,” kata Uu mengakhiri.

Momen Menteri Ekonomi Jokowi Berpisah, Diakhiri Ngopi dan Ngeteh Bareng

Suara.com – Menteri kabinet kerja yang tergabung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini Jumat (18/10/2019) kumpul bareng yang terakhir kalinya di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Dari pantauan Suara.com hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Dalam acara sore santai tersebut diadakan di lantai 3 Gedung Kemenko Perekonomian, dimana memang dalam lantai tersebut ada taman yang cukup asri, disitulah para menteri ekonomi tersebut ngopi bareng dan ngeteh.

Kopinya dan tehnya merupakan hasil pertanian dalam negeri dengan kualitas yang sangat baik, bahkan ada beberapa komoditas tersebut yang di ekspor ke luar negeri.

“Ada kopinya tidak,” tanya Airlangga.

“Ada kopi dan teh,” timpal Menko Darmin.

“Ini ada teh yang memang di ekspor ke luar negeri, ke Inggris untuk kerajaan Buckingham, tapi tadi katanya belinya di Inggris,” kata Basuki yang diikuti gelak tawa para hadirin.

Genap Setahun, BIG Agent Gelar Donor Darah Serentak di 11 Kota

Suara.com – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan inklusif, dengan menghadirkan pertumbuhan ekonomi digital secara cepat dan merata. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo RI) berharap adanya startup digital yang dapat memanfaatkan jaringan internet cepat (broadband) agar tercapainya inklusi digital melalui pemberdayaan masyarakat.

Pasalnya, data dari World Bank menyebutkan, Human Capital Index Indonesia cenderung rendah di posisi ke-87 dari 157 negara dengan skor 0,53 tahun 2018. Jauh dibawah 5 negara tetangga lainnya, yakni Singapura di posisi 1, Vietnam di posisi ke-48, Malaysia di posisi ke-57, Thailand di posisi ke-68 dan Philipina di posisi ke-82.

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyebutkan baru 8 persen atau 3,79 juta UMKM dari 59,2 juta UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital.

Belum lagi Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 – 2040 dengan penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa.

Ralali.com sebagai next generation business platform mendukung pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi, dengan membangun platform yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui teknologi digital.

BIG Agent platform empower business & people mengkolaborasikan SDM (manusia) dengan inovasi teknologi yang berdampak ke pemilik bisnis untuk mengembangkan usaha secara masif hingga mampu menjangkau market yang belum tersentuh (untapped market).

“Kami menyadari Indonesia sangat luas. Kemudian bonus demografi yang begitu besar, disisi lain UMKM sebagai penggerak roda ekonomi Negara ternyata belum begitu memanfaatkan teknologi digital. Kesemuanya itu menjadi tantangan bagi kami untuk menghadirkan BIG Agent sebagai teknologi digital yang mampu mengakomodir seluruh potensi tersebut. ” ujar Peter Wijaya, VP of BIG Agent Ralali.com dalam keterangannya, Jumat (18/10/2019).

Peter menuturkan, aplikasi yang hadir pada 10 Oktober 2018 ini berhasil memberdayakan lebih
dari 300.000 Sobat Agent (sebutan bagi pengguna BIG Agent) yang berada di seluruh Indonesia untuk bekerja memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis UMKM dan pelaku bisnis.

Di perayaan ulang tahun pertamanya, BIG Agent bekerja sama dengan PMI (Palang Merah Indonesia) menggerakkan seluruh Sobat Agent dan juga masyarakat sekitar untuk membantu sesama, dengan melakukan donor darah serentak pada 14 Oktober 2019.

Kegiatan sosial bertajuk “Donor Darah Sobat Agent Untuk Sesama” ini akan dilakukan di 11 kota di Indonesia antara lain, Tangerang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, Pekanbaru,
Padang, Lampung, Purwokerto dan Cirebon.

“Donor darah adalah wujud rasa syukur kami karena telah memasuki usia 1 tahun. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan kepedulian kami kepada masyarakat Indonesia dan juga Sobat Agent bahwa dibalik tubuh yang sehat, selalu terdapat jiwa yang kuat. Sehingga kegiatan sosial Donor Darah tidak hanya bermanfaat bagi sobat agent karena mendorong semangat dalam menjalankan pekerjaan di BIG Agent, namun juga untuk masyarakat luas,” ungkap Matius Santoso VP of Human Capital Development Ralali.com.

Tingkatkan Layanan, Bhinneka Life Luncurkan Program Saver Pro

Suara.com – PT Bhinneka Life Indonesia yang merupakan perusahaan asuransi jiwa ini terus meningkatkan layanan untuk para nasabah. Salah satunya meluncurkan program terbaru yaitu Program Saver Pro.

Direktur Utama Bhinneka Life Wiroyo Karsono mengatakan, Program Saver Pro adalah program terbaru Bhinneka Life yang merupakan hasil kolaborasi dari dua produk unggulan Bhinneka Life yaitu Bhinneka Assurance Saver dan Bhinneka Assurance Protection.

“Program ini untuk memberikan solusi perencanaan pengeloaan keuangan yang tepat,” ujar Wiroyo dalam keterangannya, Jumat (18/10/2019).

Bhinneka Life memiliki ragam produk yang sangat variatif, lengkap dan kompetitif untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan mulai dari usia dini hingga pensiun karena setiap tahap kehidupan memiliki peran penting untuk mewujudkan impian di masa depan.

“Oleh karena itu Bhinneka Life berkomitmen untuk senantiasa hadir mendampingi tiap tahap kehidupan masyarakat Indonesia agar memiliki solusi perencanaan keuangan yang tepat,” tambah Wiroyo.

Sebagai pendatang baru di industri asuransi jiwa, Bhinneka Life juga telah berinovasi dalam pengembangan layanan digital.

“Saat ini Bhinneka Life telah memiliki grand design layanan digital yaitu BDIG (Bhinneka Life Digital) guna peningkatan layanan yang lebih optimal untuk tiga prioritas utama perusahaan yaitu nasabah, agen pemasaran dan insan Bhinneka Life,” jelas dia.

BDIG (Bhinneka Life Digital) merupakan grand design dari seluruh aplikasi layanan digital yang dimilki oleh Bhinneka Life yaitu B-First merupakan aplikasi layanan digital nasabah, B-Force aplikasi layanan digital tim pemasaran dan B-Friend aplikasi layanan digital pengembangan karyawan Bhinneka Life.

PUPR Dorong BUJT Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jalan Tol dan Rest Area

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendorong Badan Urusan Jalan Tol (BUJT) untuk mengingkatkan kualitas pelayanan, termasuk pelayanan di rest area. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian layananterbaik kepada pengguna jalan tol.

Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman mengungkapkan, peningkatan pelayanan tersebut sangat penting, mengingat keberadaan rest area menjadi perhatian luas publik, terutama pengguna jalan tol.

“Peningkatan pelayanan jalan tol tidak hanya semata mengejar tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian tarif tol, BUJT juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan karena kebutuhan dan ekspektasi publik yang semakin tinggi,” ujarnya, Jakarta, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan,  KemenPUPR akan melakukan penilaian terhadap kualitas layanan jalan tol dan TIP di seluruh ruas jalan tol. Penilaian Pengelolaan Jalan Tol Berkelanjutan akan dilakukan terhadap 53 BUJT selama 1,5 bulan.

“Penilaian dilaksanakan pada minggu depan sampai 15 November 2019. Dalam penilaian tersebut akan dilakukan review, evaluasi pakar, dan uji lapangan, yang hasilnya akan diumumkan pada 3 Desember 2019 saat hari Bhakti PU,” terangnya.

Penilaian jalan tol dan rest area berkelanjutan harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.10 Tahun 2014 dan Permen PUPR No 12 Tahun 2018, yakni terpenuhinya core function di ruas jalan tol, seperti aspek kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan pengguna ruas jalan tol.

Selain itu juga  terpenuhinya support function di rest area jalan tol berupa penerapan regulasi tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol (rest area), dan terpenuhinya fungsi kebutuhan pendukung dan pelengkap di rest area.

“Dalam prinsip tersebut, tentunya pendekatan harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol Upaya beyond SPM yang dilaksanakan oleh BUJT, baik infrastruktur responsif gender, peran serta masyarakat, dan aspek sosial budaya, serta ekonomi lokal,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, nantinya jalan tol bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai etalase produk lokal dan pengembangan wilayah sekitarnya. Rest area diharapkan dapat memberikan informasi tentang banyak hal, seperti objek wisata.

Hari Terakhir Jadi Menteri, Susi Akhirnya Blak-blakan Kondisi Laut RI

Suara.com – Menteri Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019 berakhir hari ini. Terdapat pesan dan kesan dari masing-masing menteri di akhir masa jabatnya.

Seperti halnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengungkapkan bagaimana pemberian konsesi kepada kapal asing ternyata malah merugikan dan menguras kekayaan laut Indonesia.

“Setelah saya jadi menteri baru tahu pemerintah Indonesia memberikan konsesi kepada kapal kapal ikan asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Itu pula yang menyebabkan pencurian ikan makin masif karena sebelumnya sudah terjadi sebelum tahun 2001,” ujar Menteri Susi di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa kapal-kapal asing tersebut membeli izin operasi hanya untuk satu kapal, namun mereka malah mengoperasikan sekitar 10 atau 20 kapal yang tidak memiliki izin karena mereka mengganggap tidak ada yang mengawasi di laut Indonesia.

“Makanya ikan kita habis, izinnya yang ada kita periksa begitu saya dua minggu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menginventarisir hanya sekitar 1300 kapal asing yang memiliki izin. Tapi ternyata di lautan kita, lebih dari 10 ribu kapal ikan asing beroperasi,” ujar Menteri Susi.

Kapal-kapal itu mengeruk hasil laut Indonesia dan membawanya langsung dari tengah laut, membuat jumlah rumah tangga nelayan yang turun dari tahun 2003 ke tahun 2013 hampir separuhnya.

Tidak hanya itu stok ikan Indonesia turun, ekspor pun tidak naik hanya kenaikannya karena terbantu oleh budi daya yang makin membaik. Hal tersebut tentunya memberikan tantangan tersendiri.

Sejak tahun 2005, jauh sebelum menjadi menteri, Susi Pudjiastuti sebetulnya sudah meneriakkan tentang illegal unreported unregulated (IUU) fishing. Namun tidak ada yang mendengar dirinya yang saat itu hanya pengusaha ikan di kota kecil.

Keresahan itu disuarakan oleh Susi karena melihat dan merasakan masyarakat Pangandaran dan sekitarnya yang sudah tidak bisa lagi dapat ikan karena sudah 4 tahun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Susi di hari terakhirnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Jumat (18/10) dalam acara bedah buku “Transformasi Kelautan dan Perikanan 2014-2019”.

Sejak diangkat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, maka dia memutuskan untuk melakukan moratorium perizinan kapal ikan asing dan eks-asing.

Susi juga fokus dalam memberantas penangkapan ikan ilegal yang hasilnya telah terlihat saat ini, di mana ikan tuna berukuran besar tidak hanya ditangkap oleh kapal besar, tetapi juga nelayan kecil.

Selama ini, Indonesia memprioritaskan untuk mengelola laut secara berkelanjutan, antara lain dengan berkomitmen untuk memberantas penangkapan ikan ilegal dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional. (Antara)

Selama Jadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla Ngaku Sudah 601 Kali Berpidato

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku selama menjadi Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 601 kali dirinya berpidato di segala forum yang dihadiri baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Hal tersebut dikatakan JK saat peluncuran Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Jumat (18/10/2019).

“Karena hari ini hari hari terakhir kerja bagi saya selama lima tahun jadi Wakil Presiden dan pidato saya ini pidato terakhir, ini terakhir betul, nanti sore akan makan-makan dengan Presiden saja,” kata JK.

JK pun mengakui bahwa pidatonya dalam acara tersebut merupakan pidatonya yang ke 601 dan merupakan pidatonya yang terakhir kali.

“Setelah pidato pidato kurang lebih 5 tahun, kurang lebih 600 pidato, ini pidato ke 601 dan tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran yang selalu bekerja sama dan membantu selama lima tahun,” ucap pria asli Bugis ini.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima kasih saya. Dalam kesempatan ini, tanpa kebijakan luar negeri yang baik, tentu kita tidak bisa mencapai kerja sama nasional, internasional,” tambah JK.

Tak lupa JK mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh jajarannya dan juga rekan-rekan kerja di lingkungan pemerintahan.

“Saya ucapkan terima kasih,” katanya.

Program PKBM, Dirjen PSP Resmikan Warehouse UPJA di OKI

Suara.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy meresmikan Warehouse UPJA Widhatama, di Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Love Jaya, Kabupaten Ogan Komelir Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel).

Sarwo Edhy mengatakan,  Kementan mendukung penuh pengembangan Pertanian Korporasi Berbasis Mekanisasi (PKBM) yang bertujuan untuk  optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian (Alsintan). 

Menurutnya, melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), bisa menurunkan biaya produksi usahatani, meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta meningkatkan minat kaum milenial dalam berusaha tani.

“Sehingga ada kemandirian pemanfaatan Alsintan dan manajemen UPJA dengan bisnis modern,” ujar Sarwo Edhy saat meresmikan Warehouse UPJA Widhatama, Jumat (18/10/2019).

Sarwo Edhy mengungkapkan, Kementan sudah mengadakan kegiatan percontohan seperti ini di lima lokasi yang ditetapkan berdasarkan SK Dirjen PSP No 07.1/2019. Di antaranya di Kabupaten Tuban-Jatim, Sukoharjo-Jateng, Konawe Selatan-Sultera, Barito Kuala-Kalsel dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir-Sumsel. 

“Pemilihan 5 lokasi percontohan ini ditentukan berdasarkan daerah-daerah sentra padi. Kelima warehouse ini berada di daerah penyangga pangan Provinsi masing-masing,” kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy mengungkapkan, untuk pembangunan warehouse ini, pihaknya telah mengeluarkan anggaran Rp 400 juta. Sementara Alsintan yang diperbantukan juga senilai Rp 400 juta.

“Anggaran tersebut untuk please gudangnya saja. Karena untuk lahan bisa dari Pemerintah Daerah atau lahan hibah. Untuk 2020 kita akan bangun lagi 10 warehouse di daerah-daerah sentra produksi lainnya,” ungkap Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy berharap nanti percontohan ini bisa digunakan untuk desa-desa dan kecamatan lain di Kabupaten OKI. Dari hasil keuntungannya, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan lagi, seperti membeli Alsintan secara mandiri.

“Di sini ada ruang untuk menyimpan Alsintan. Kemudian ada juga ruang perbengkelannya,” sebutnya.

Yang menarik, di warehouse ini juga terdapat Pertamini atau pom pengisian bahan bakar sendiri. Sarwo Edhy mengaku tengah berkoordinasi dengan BP Migas agar warehouse-warehouse yang ada di seluruh Indonesia mendapat alokasi BBM bersubsdi.

“Sehingga semua Alsintan yang ada mengisi BBM-nya di warehouse. Jangan ada lagi petani membawa traktor atau Alsintan lainnya ke SPBU,” kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menambahkan, pengelolaan alsintan oleh UPJA/Poktan/Gapoktan kedepan diarahkan secara bisnis. Untuk itu harus ada pengurus dalam UPJA/Poktan/gapoktan yang mau dan mampu mengelola pelayanan jasa alsintan secara professional.   

“Sekali lagi saya berharap bahwa dengan adanya bengkel Alsintan yang dikelola bersama oleh UPJA Widhatama ini dapat membantu dalam meningkatkan produksi dan usaha tani warga sekitar,” pungkasnya.

Bupati OKI Iskandar mengatakan, daerah yang dipimpinnya saat ini sedang menargetkan produksi padi 1,3 juta ton di 2020. Saat ini produksi padi di OKI mencapai 850 ribu ton.

Untuk mencapai target tersebut, Bupati Kabupaten OKI Iskandar mengatakan akan mengerahkan segenap jajarannya untuk mengoptimalkan potensi agraris di daerah ini, termasuk mengoptimalkan penggunaan Alsintan bantuan dari Kementan.

“Kami punya lahan mencapai 129.000 hektare yang bisa dikembangkan menjadi 150.000 ha dengan peningkatan produksi yang ada, kami optimistis bisa capai target 1 juta ton GKG (gabah kering giling),” katanya.

Bupati Iskandar mengapresiasi Kementan yang menjadikan OKi daerah percontohan untuk Program PKBM. Dirinya berjanji bila percontohan ini berhasil, pihaknya akan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk membangun warehouse-warehouse serupa di Kecamatan lain.

“Dengan mekanisasi pertanian terbukti meningkatkan Indeka Pertanian (IP) OKI dari IP100 menjadi IP200. Kami sedang mengejar IP300. Dengan adanya Program PKBM yang dapat mengelola Alsintan lebih profesional, kami optimis target-target kami tercapai,” pungkas Bupati Iskandar.

Ditanya Hari Terakhir Jadi Menteri, 5 Menteri Ini Ada yang Jawab Nyeleneh

Suara.com – Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang, hal yang paling ditunggu adalah susunan menteri-menteri kabinet kerja yang bakal jadi pembantu Presiden Jokowi.

Suara.com mencoba untuk merangkum beberapa pernyataan para Menteri Jokowi ketika ditanya hari-hari terakhirnya menjabat menteri.

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Suara.com/M. Yasir)Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Suara.com/M. Yasir)

“Haha, kau tanyakan saja pada rumput yang bergoyang,” kata Luhut saat ditemui di Kantornya beberapa waktu lalu.

“Itu (ditunjuk menteri) hak prerogatifnya Presiden, jadi jangan kau tanyakan,” kata Luhut lagi.

2. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (Suara.com/Fadil)Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. (Suara.com/Fadil)

“Ha ha ha, masa kamu tanyakan itu,” kata Rudiantara.

“Kita mah kerja sesuai kontrak, kontraknya sesuai dengan kabinet satu ini. Ya sudah itu saja,” tambah Rudiantara.

3. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Suara.com/Fakhri)Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Suara.com/Fakhri)

“Saya kan hanya ingin kerja, kerja, kerja, untuk bangsa. Yang penting kerja,” kata Menhub Budi Karya.

“Pokoknya kita pengin kerja. Pokoknya kerja, kerja, kerja,” ucap Budi sambil tertawa.

4. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Suara.com/Achmad Fauzi)Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (Suara.com/Achmad Fauzi)

“Kalau itu no comment. Hak prerogatif Presiden. Kita menunggu arahan Pak Presiden,” kata Airlangga.

5. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3). [ANTARA FOTO/Wahyu Putro]Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3). [ANTARA FOTO/Wahyu Putro]

“Enggak, enggak tahu. Bahas tekstil kemarin,” ucap Sri Mulyani singkat.

Hari Terakhir Jadi Menteri, Menhub Berharap PRnya Bisa Diteruskan

Suara.com – Hari ini merupakan hari terahir masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Nantinya, Jokowi akan memulai periode kedua dengan susunan kabinet Jokowi yang baru.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menanggapi santai di masa-masa terakhir jabatannya.

“Kalau bagi saya, setiap hari kita harus berarti. Jadi hari terakhir pun saya bersama-sama Bu Dirjen untuk membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan di sini adalah suatu proses dan bisa dilanjutkan oleh siapapun,” Kata Budi saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II (Persero) ini terus memegang amanah Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Salah satunya, dengan pengembangan dua Bandara di Jawa Tengah yaitu Bandara Ngloram, Blora dan Bandara Dewadaru, Jepara.

“Dan konektivitas yang menjadi amanah presiden itu harus kita jaga dengan baik karena itu suatu ide yang baik. Bahkan pak presiden itu secara terukur memberikan arahan arahan, berilah fasilitas, konektivitas, prasarana pada daerah daerah yang memang membutuhkan. Untuk Indonesia sentris. Tidak Jawa sentris,” jelas dia.

Meski demikian, Budi Karya tak menampik masih ada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau karena keterbatasan akses infrastruktur daerah tersebut.

“Tapi di Jawa ada beberapa spot yang memang blank. Sehingga orang ke sana itu susah. Lebih susah ke Cepu dari pada ke Papua katakanlah begitu ya. Jadi ke sana itu harus berapa jam gitu ya. Nah ini kan dalam satu negara yang sudah demikian baik, mestinya kita akomodasi juga,” tambah dia.

Kendati demikian, Budi Karya mengaku tetap akan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden kembali jika dirinya diundang secara langsung.

“Ya kalau diundang datang,” ucap dia.

Pelantikan Jokowi, Bandara Soekarno Hatta Dijaga Pasukan Khusus TNI

Suara.com – Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjadi Presiden, pengamanan semua objek vital diperketat. Termasuk salah satunya pengamanan di Bandara Soekarno-Hatta.

Senior Manager Of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga Simatupang mengaku telah miliki empat langkah dalam pengamanan jelang pelantikan Jokowi.

Pertama, meningkatkan penelitian pemeriksaan keamanan terhadap objek barang, orang dan kendaraan baik di sisi darat maupun sisi udara.

“Kedua, peningkatan random check lalu lintas barang, orang dan kendaraan,” kata Febri saat dihubungi, Jumat (18/10/2019).

Kemudian ketiga, tutur Febri, meningkatkan patroli yang dibantu oleh aparat gabungan dari Kepolisian dan TNI.

Dan terakhir keempat, meningkatkan jumlah pasukan patroli yang berasal dari pasukan khusus TNI sebanyak 100 orang.

“Yang saat ini kekuatan personi bandara Soekarno Hatta berjumlah 3899 yang terdiri dari avition security dan BKO TNI,” ucap dia.

Indonesian AID Diluncurkan, Sri Mulyani: Indonesia Ingin Perdamaian Abadi

Suara.com – Indonesia secara resmi meluncurkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau disebut Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) pada Jumat (18/10/2019).

Hadir dalam acara peresmian tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari negara organisasi dunia dimana cita-cita dari para pendiri bangsa betul-betul ingin menjaga perdamaian dunia.

“Lembaga ini kita harapakan akan mampu terus menunjang politik luar negeri dalam rangka menunjukkan Indonesia sebagai negara besar dunia baik dari sisi penduduknya geografinya dan juga ekonominya untuk bisa bertanggung jawab menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi,” kata Sri Mulyani di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Dirinya pun menyambut gembira dengan adanya lembaga ini yang tentu juga akan membuat Indonesia makin bersinergi dalam rangka meningkatkan efektifitas politik luar negeri Indonesia.

“Sehingga negara Indonesia makin dikenal sebagai negara yang terus mengupayakan perdamaian dunia,” katanya.

“Kami di Kemenkeu siap kerja sama dengan Kemenlu dan Kementerian dan Lembaga lainnya dalam rangka mengelola dana tersebut dalam rangka menunjang kegiatan tersebut,” katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang ini, dana Indonesia AID ini terus naik jumlah anggarannya.

“Tahun lalu ini di taronya di below the line kalau istilah teknisnya artinya dia tidak harus habis mungkin bisa menjadi dana abadi. tahun lalu kita masukkan Rp 1 triliun tahun ini Rp 2 triliun jadi Rp 3 triliun, untuk 2020 nanti saya cek saya lupa angkanya,” katanya.

Hari Terakhir Jadi Menhub, Ini yang Dilakukan Budi Karya Sumadi

Suara.com – Di hari terakhir jabatannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap berkomitmen membangun infrastruktur sektor perhubungan.

Kali ini Menhub bakal membangun dan mengembangkan dua Bandara di Jawa Tengah yaitu Bandara Ngloram, Blora dan Bandara Dewadaru, Jepara.

Menurut Budi Karya, pengembangan dua bandara tersebut untuk membantu potensi di dua daerah tersebut.

“Kita tahu pemerintah secara intensif lakukan upaya pembangunan konektivitas di banyak daerah. Daerah-daerah tersebut memenuhi kriteria bagi suatu syarat untuk dibangunnya bandara, misal ada jarak, populasi dan potensi daerah,” kata Budi Karya saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini menuturkan, potensi dari dua bandara ini salah satunya untuk mendukung pariwisata di Laut Karimun Jawa.

“Di Ngloram kita tahu daerah migas sehingga traffic dari satu daerah ke lain tinggi. Itu permudah investor untuk investasi di Blok Cepu, Ngloram dan lainnya. Saya minta pemda tingkat I dan tingkat II perhatikan soal tanah tanpa itu kita tak bisa mulai pembangunan,” tutur Budi.

Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dewadaru, Yoga Komala mengatakan, nantinya akan ada pemanjangan landasan pacu atau runway dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter. Untuk biaya investasi pengembangan bandara tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 11 miliar.

“Ngloram itu cakupannya untuk beberapa kabupaten di sekitarnya seperti Bojonegoro, Tuban, Ngawi. Tahun ini (pengembangannya) Rp 46 miliar. Akhir Desember sudah operasi 1.200 meter,” jelas dia

“Ngloram 1.200 meter bisa untuk chartered flight. Dewadaru dari 1.200 menjadi 1.400. Dewadaru sudah beroperasi ATR 72 dengan kapasitas terbatas. Dengan perpanjangan bisa maksimal,” tambah Yoga.

Kementan Musnahkan 59 Paket Tanpa Dokumen di Kediri

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya memusnahkan 59 paket tanpa dokumen di Kediri, Jumat (18/10/2019). Paket ini berisi berbagai macam benih komoditas pertanian dengan beratnya mencapai 67,97 kg.

Menurut Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Musyaffak Fauzi, paket tanpa dokumen ini merupakan imbas dari era globalisasi, yakni transaksi perdagangan dengan memanfaatkan media online sehingga dapat membuka peluang lalu lintas komoditas pertanian melalui jasa pengiriman misalnya kantor pos tanpa disertai dokumen yang dipersyaratkan atau illegal.

Namun demikian, sisi positif dari penggunaan media online dalam perdagangan (online shops) adalah mempermudah dalam mencari atau membeli  barang yang murah ataupun yang tidak dapat kita temukan di offline store, mempermudah transaksi dan sebagainya. 

“Ini terbukti dengan adanya pemasukan 59 paket sejumlah 67,96 Kg yang berisi berbagai macam benih tanaman hias, tanaman perkebunan, sayuran dan buah, umbi ginseng, bawang putih, lada, jamur, dan kurma dari berbagai negara periode Juni sampai September 2019 melalui Kantor Pos Besar Kediri. Pemasukan tersebut tanpa disertai dokumen yang dipersyaratkan sehingga statusnya illegal,” demikian ujar Musyaffak dalam pemusnahan tersebut. 

Dokumen yang dipersyaratkan diantaranya Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Kementan untuk benih dan sertifikat kesehatan/phytosanitarry Certifikate (PC) dari negara asal. Karena itu, Musyaffak menegaskan walaupun hanya berjumlah puluhan kilogram dan nilai ekonominya tidak terlalu tinggi, berdasarkan risikonya benih merupakan media pembawa risiko tinggi untuk memnawa dan menyebarkan penyakit tumbuhan. 

“Pemasukan komoditas pertanian tersebut berasal dari 16 negara yaitu Perancis, Hongkong, Korea, Rumania, Malaysia, Saudi Arabia, Thailand, Taiwan, Amerika Serikat, Belanda, India, Inggris, Jepang, China, Singapura dan Laos,” sebutnya.

Musyaffak menceritakan tindakan penahanan yang dilanjutkan dengan pemusnahan ini bermula dari informasi hasil X Ray bea cukai yang disampaikan kepada petugas Kantor Pos Besar Kediri. Selanjutnya petugas kantor pos meneruskan kepada petugas karantina setempat dan melakukan pengamanan dengan menahan komoditas pertanian ilegal tersebut sambil menunggu kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

”Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bea Cukai dan pihak Kantor Pos Besar Kediri, berkat informasi dan kerja sama yang baik dengan petugas karantina sehingga pemasukan komoditas pertanian ilegal dapat digagalkan,” tuturnya.

Musyaffak menyatakan pemasukan ilegal ini telah melanggar UU   No. 16 Tahun 1992 pasal 6 menyatakan bahwa setiap media pembawa atau komoditas pertanian yang dilalulintaskan dalam wilayah Indonesia wajib  melengkapi sertifikat kesehatan. 

“Kemudian, melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditentukan dan dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina setempat untuk dilakukan tindakan karantina,” jelasnya.

Herman dari  Kantor Pos Besar Kediri menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan lebih baik lagi untuk mencegah masuknya komoditas pertanian illegal yang belum terjamin kesehatannya. Kantor Pos Besar Kediri siap mendukung dan bekerjasama dengan Karantina Pertanian guna melindungi kekayaan hayati Jawa Timur. 

“Apalagi frekuensi pengiriman yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah dengan adanya layanan Kiriman 9 jam sampai di wilayah kediri sehingga aspek pengawasan menjadi perhatian,” jelas Herman.

Sementara untuk 59 paket itu sendiri sampai batas waktu yang ditentukan, sebut Herman, pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan maka dilakukan penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Karena itu, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. 

“Selain untuk menegakan wibawa pemerintah, pemusnahan dilakukan untuk melindungi kekayaan hayati Jawa Timur dari hama penyakit tumbuhan luar negeri dan untuk memberikan efek jera kepada pemilik atau pelaku,” tukasnya.

Adapun pemusnahan ini disaksikan oleh Kepala  KPP Bea Cukai Kediri, Kepala Kantor Pos Kediri, BKSDA Kediri, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Kediri, dan Pemilik Barang/Kuasanya.

Grab Disebut Kasih Prioritas Order 3 Kali Lebih Banyak ke Mitra TPI

Suara.com – Kasus persaingan tidak sehat yang melibatkan aplikator transportasi daring (online) asal Malaysia dengan perusahaan afiliasinya, PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) masih terus bergulir.

Meski menyanggah tuduhan yang disampaikan pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), fakta di lapangan mengungkapkan hal yang sebaliknya.

Dikutip dari KrASIA, seorang sumber yang tidak disebutkan namanya mengakui jika Grab menawarkan prioritas order 3 kali lebih banyak kepada mitra pengemudi Grabcar di bawah naungan TPI daripada kepada mitra Grabcar non-TPI.

Hal itu, masih menurut sumber tersebut, merupakan keuntungan yang ditawarkan pihak TPI kepada mitra yang ambil bagian program GoldCaptain.

Fakta tersebut dibeberkan oleh sumber tersebut yang kebetulan pernah mengikuti program orientasi bagi mitra pengemudi baru Grabcar di kantor TPI pada tahun 2017.

Pada tahun itu, Grab memang diketahui tengah gencar mempromosikan layanan Grabcar dan berencana menanamkan modal sebesar 700 juta dolar AS untuk mendukung program layanannya tersebut.

Melihat fakta tersebut, Ekonom Harryadin Mahardika menilai bahwa ada bukti TPI menjanjikan kepada mitra bahwa mereka akan mendapat prioritas order dibandingkan mitra non-TPI.

“Tentu saja jika itu terbukti (di pengadilan), praktik tersebut adalah bentuk diskriminasi terhadap mitra lain yang tidak bergabung di TPI,” kata Harryadin, Jumat (18/10/2019).

Lebih jauh dia mengungkapkan, hubungan afiliasi antara Grab Indonesia dengan TPI sendiri bisa membawa hal ini ke ranah persaingan usaha tidak sehat.

Minta UMP Naik 20 Persen, Ini Pesan Pengusaha ke Buruh

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan diberlakukan pada tahun 2020.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Eddy Hussy mengatakan, saat ini kondisi ekonomi baik global dan domestik sedang tidak baik sehingga cukup mengganggu perkembangan bisnis akhir-akhir ini.

“Secara pebisnis kita melihat kalau pertumbuhan ekonomi lambat ataupun kecil, inflasi kecil, itu memang menandakan ekonomi lagi lambat, kalau lambat usaha juga agak lambat, jadi kalau upahnya tidak diimbangi kesitu pasti salah satu kena dampak,” kata Eddy saat dihubungi Suara.com, Jumat (18/10/2019).

Jadi menurut dia kenaikan upah yang diminta buruh lebih dari angka 8,51 persen, tidak serta-merta bisa diterima, menurutnya pengusaha dan buruh merupakan suatu kesatuan yang harus saling membantu.

“Kalau itu diselesaikan sama-sama, senang sama senang susah sama susah. Jadi kita mengikuti kondisi pasar,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Buruh yang bernaung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak dengan tegas kenaikan upah yang diumumkan pemerintah sebesar 8,51 persen, Aspek meminta 20 persen kenaikan upah untuk tahun 2020.

“Jelas kita tolak (kenaikan upah 8,51 persen), kami memintanya 20 persen,” kata Ketua Umum Aspek Mirah Sumirah saat dihubungi Suara.com.

Mirah menjelaskan angka 20 persen kenaikan tersebut merupakan hitungan yang sudah dihitung-hitung dengan baik dengan melibatkan setidaknya 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut dia 84 item KHL tersebut memberikan kejelasan yang jelas bagi para pekerja buruh, dari sisi kesejahteraan. Maka dari itu Mirah meminta pemerintah menaikkan upah sebesar 20 persen.

“Dari 84 item KHL yang kami hitung secara internal, kami melihat kenaikan yang layak sebesar 20 persen dari angka yang sekarang,” minta Mirah.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan diberlakukan pada tahun 2020.

Dalam surat edaran, Menaker meminta daerah yang UMP dan UMK di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya.

Berdasarkan surat edaran itu, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dan UMK, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Hari ini, Puncak Jambore Kementan Digelar

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bakal menyelenggarakan puncak Jambore nasional bagi kalangan milenial yang bergerak di bidang pendamping pembangunan pertanian.

Rencananya, jambore ini akan digelar pada Jumat (18/10/2019) di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat.

“Jambore ini mengusung tema besar, yakni Membangun SDM Pertanian Berdaya Saing menuju Pertanian Modern. Jadi, SDM yang dibangun adalah SDM Unggul yang mampu mengakselerasi gerak pembangunan pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045,” ujar Kepala Badan BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, Kamis (17/10/2019).

Dedi menjelaskan, Jambore ini akan dihadiri oleh para pelaku dan praktisi pertanian, seperti para pengurus poktan dan gapoktan, kemudian agripreneurs, para mahasiswa dan siswa penerima PWMP serta para tokoh petani lainnya.

“Adapun untuk para pendamping pembangunan pertanian meliputi penyuluh pertanian, tenaga fungsional seperti dosen, guru, widyaiswara, penyuluh swadaya dan P4S,” katanya.

Menurut Dedi, Jambore ini secara garis besar memiliki tujuan besar seperti meningkatkan kompetensi, menumbuhkembangkan wirausahawan, meningkatkan jejaring kerjasama dan kemitraan, meningkatkan pemahaman dalam penggunaan teknologi pertanian modern serta memberikan apresiasi kepada pelaku utama pendamping pertanian yang berprestasi.

“Makanya nanti acaranya ada sharing pengalaman young agripreneurs, lalu ada juga pameran komoditas dan hasil karya Inovatif  pelaku Usaha dan pelaku utama, kemudian demonstrasi alsintan dan teknologi pertanian modern dan yang paling penting adalah melaunching gerakan petani milenial berorientasi ekspor oleh Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman),” katanya.

Dedi menambahkan, pembangunan SDM harus menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia di masa depan. Karena itu, semua SDM Indonesia harus memiliki keunggulan dalam segala bidang untuk bersaing secara mendunia dalam kavamata revolusi industri 4.0.

“Terlebih lagi SDM Indonesia memiliki keunggulan pada bidang pertanian. Jadi, Indonesia Unggul, Indonesia Maju itu sejatinya tidak hanya slogan semata, akan tetapi juga bagaimana kita mewujudkan dan membangkitkan SDM unggul dan maju,” tukasnya.

5 Tahun Jokowi-JK, Ekonom Core: Pembangunan Infrastruktur Kurang Optimal

Suara.com – Sebentar lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK) berakhir. Banyak catatan merah yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

Piter Redjalam Abdullah Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) mengatakan, sebetulnya era Jokowi dengan maraknya pembangunan infrastruktur menjadi katalis positif bagi dirinya, karena berani melakukan terobosan besar dalam hal pembangunan, tapi sayangnya pembangunan infrastruktur tersebut dirasa kurang optimal.

“Tapi sayangnya kebijakan infrastruktur ini kurang dirancang tidak didesain dari awal itu bagaimana pemanfaatannya sehingga hasilnya kurang maksimal. Itu saja yang kurang,” kata Piter di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019) kemarin.

Namun kalau dibilang gagal, Piter menolaknya lantaran ada juga keberhasilan yang di dapat, hanya ada beberapa program Jokowi yang dinilai kurang optimal.

“Kalau gagal, gagal menurut saya tidak punya catatan kegagalan dari pak Jokowi, tapi kalau kurang optimal saya masih melihat banyak,” katanya.

“Masih banyak sekali yang kurang optimal karena sekali lagi memang tidak bisa melakukan semuanya. Pak Jokowi pikiran dari awalnya membangun infrastruktur akan beres semua tapi tidak. Kita berharap dia belajar dari situ,” tambah Piter.

Kedepannya kata dia, pembangunan ekonomi Indonesia tidak harus bertumpu pada satu sektor tapi harus dikembangkan secara komprehensif sebagai bentuk strategi yang utuh dan saling terikat.

“Tujuan kita mau kemana, mana saja yang kita mau kembangkan,” katanya.

Piter mencontohkan, salah satu sektor ekonomi yang ditinggalkan adalah sektor industri, dimana di era Jokowi-JK sektor ini kurang sekali mendapatkan perhatian.

“Salah satu yang ditinggalkan itu adalah industri. Di zaman pak Jokowi juga industri turun, tapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunan itu sudah berlangusng sekitar 11 tahun lalu kontribusi dari industri turun, sayangnya pada periode Jokowi tidak ada upaya menghambat laju penurunan itu petumbuhan industri sekarang bahkan di bawah 5 persen seharusnya di negara-negara lain lebih dari 20 persen ini yang disayangkan,” katanya.

2 Kursi Menteri Ini Jangan Sampai Diisi Orang yang Salah, Akibatnya Fatal

Suara.com – Jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang hal yang paling ditunggu adalah susunan menteri-menteri kabinet kerja yang bakal jadi pembantu Presiden.

Dalam pemilihan menteri-menteri ini, Jokowi diminta memilih Menteri yang berani, menyerang dan punya strategi terobosan dalam mengeksekusi setiap keinginan dan program Presiden.

“Kita perlu kejelasan strategi. Baru dari situ turunkan program-program. Oh ini cocok menterinya kayak gini nih. Kita pengen strateginya menyerang. Kita butuh sosok-sosok menteri yang berani punya gagasan dan terobosan,” kata Piter Redjalam Abdullah Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) di Hotel Westin, Kamis (17/10/2019) kemarin.

Ibarat Pemain bola, lanjut Piter susunan line-up dan startegi menteri-menteri harus jelas dalam setiap menjalankan instruksi Presiden. Siapa yang jadi ‘coach’ siapa yang jadi ‘owner’.

“Saya selalu mengibaratkannya bola kaki. Seharusnya bayangan saya dalam kabinet. Menko harusnya seperti coach, manager dia yang punya strategi. Pak Presiden Owner. Menteri Keuangan harusnya jadi kapten, dia yang harus menjelaskan karna dia menjalankan semua kementerian, yang punya anggaran dia, yang nyusun dia. Yang eksekusi dia,” katanya.

Piter pun bilang sosok sentral dari susunan kabinet kerja nanti adalah posisi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan.

“Saya fokus di Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Dua sosok inilah yag paling sentral mau kemana. Kalau dua ini kuat, relatif yang lain bisa merangkul dan menyinergikan,” katanya.

Kemarau Panjang, Stok Beras Aman dan Harga Stabil

Suara.com – Kondisi stok gudang Bulog yang penuh dalam beberapa bulan terakhir ini, diyakini Kementerian Pertanian akibat membaiknya produksi beras tanah air. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan stok beras di Bulog dan masyarakat dalam kondisi sangat aman. 

“Kementan pastikan beras aman meski kemarau tahun ini cukup panjang. Stok beras gudang Bulog diatas 2,3 juta ton”, kata Kuntoro

Lebih lanjut Kuntoro menambahkan kondisi beras di pasar pun stoknya sangat aman. khusus stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebagai barometer perdagangan beras nasional tanggal 16 Oktober 2019 aman, mencapai 52.118 ton, jauh di atas stok normal 25-30 ribu ton. Bahkan harga beras medium stabil Rp 8.650/kg, dan beras premium sebagian stabil pada harga Rp 9.775/Kg-Rp 13.575/Kg, kecuali IR-42 turun 0,23% Rp 11.000/Kg. 

Sebelumnya sebagaimana diberitakan, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyatakan tidak bisa mencapai target penyerapan beras petani sebanyak 1,8 juta ton pada tahun ini. Perusahaan negara itu sengaja tidak memenuhi target karena pasokan di gudang masih cukup berlimpah.

Buwas menjelaskan target itu sejatinya sengaja tidak dicapai karena pasokan di gudang perusahaan masih sekitar 2,3 juta ton. Ia khawatir bila Bulog tetap mengejar target tersebut, maka jumlah pasokan di gudang akan berlebihan.

Kuntoro menambahkan, Kementan memahami langkah Bulog tersebut. Pasokan beras disesuaikan dengan kebutuhan dan perlunya menjaga kualitas beras. Dirinya mengamini kekhawatiran Bulog bila stok terlalu banyak di gudang, dan tidak terpakai, maka kualitasnya akan turun. 

Stabilnya harga beras saat ini, berpengaruh pada kondisi harga komoditas pangan strategis lainnya, sehingga berdampak pada tingkat inflasi. Rilis BPS pada awal Oktober 2019 menyebutkan andil bahan makanan pada bulan September justru deflasi sebesar 0,27 persen. 

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap gangguan pasokan dan harga beras. Kemarau kali ini tidak mengganggu produksi beras secara nasional. stok beras Bulog aman, PIBC pun aman. ketersediaan beras di pasaran dalam kondisi cukup dan harga stabil,” tegas Kuntoro.

Jelang Pelantikan Jokowi, Harga Emas Antam Dibanderol Rp 758.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (18/10/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 758.000.

Harga jual tersebut terpantau sama dibandingkan dengan harga jual Kamis (17/10/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 680.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga buyback Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 403.500.

– emas 2 gram Rp 1.465.000.

– emas 3 gram Rp 2.176.000.

– emas 5 gram Rp 3.610.000.

– emas 10 gram Rp 7.125.000.

– emas 25 gram Rp 17.780.000.

– emas 50 gram Rp 35.485.000.

– emas 100 gram Rp 70.900.000.

– emas 250 gram Rp 177.000.000.

– emas 500 gram Rp 353.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 711.600.000.

Media Asing Sebut 7 Orang Ini Bakal Jadi Menteri Jokowi, Ada Nama Prabowo

Suara.com – Pada Hari Minggu (20/10/2019) Joko Widodo (Jokowi) akan kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia. Di masa pemerintahannya yang kedua ini Jokowi akan memulai kembali membangun perekonomian dengan susunan yang berbeda.

Seperti dilansir Bloomberg, Jokowi sendiri akan memperbaiki tim ekonominya dan mengisi dengan wajah baru. Tapi tak kemungkinan wajah lama akan tetap duduk anteng di kursi kabinet.

Bahkan Bloomberg melaporkan akan ada menteri dari lawan politik Jokowi yang duduk di tim ekonomi untuk lima tahun mendatang.

“Tim manajer ekonomi dalam kabinet akan menjadi lebih penting daripada sebelumnya mengingat tantangan langsung dalam menavigasi latar belakang global yang tidak pasti,” kata Euben Paracuelles, seorang ekonom di Nomura Holdings Inc di Singapura seperti dilansir dari Bloomberg, Jumat (18/10/2019).

Adapun berikut adalah daftar nama-nama kabinet yang mungkin berkembang media dan di antara pengamat Indonesia berdasarkan laporan Bloomberg.

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [Antara/Nova Wahyudi]Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). [Antara/Nova Wahyudi]

Jokowi telah memberikan beberapa rincian tentang susunan kabinet barunya, selain menjamin dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat sebagai menteri keuangan, akan tetap berada di timnya.

Kemungkinan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dapat dipromosikan ke jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan posisi yang saat ini dipegang oleh Darmin Nasution.

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia atua BI Perry Warjiyo. (Suara.com/Fauzi)Gubernur Bank Indonesia atua BI Perry Warjiyo. (Suara.com/Fauzi)

Perry Warjiyo kemungkinan akan menjadi pengganti Sri Mulyani Indrawati jika dia dipromosikan ke posisi kabinet yang lebih senior menurut daftar yang disusun oleh tim kampanye kepresidenan Jokowi.

Perry Warjiyo adalah satu-satunya calon Jokowi untuk gubernur Bank Indonesia ketika ia diangkat ke jabatan itu pada Mei tahun lalu.

Perry membangun karirnya di bank sentral, berurusan dengan sejumlah krisis keuangan. Selama memimpin, Perry membuat respons kebijakan yang agresif untuk melawan kekalahan pasar berkembang tahun lalu, menaikkan suku bunga sebesar 175 basis poin untuk membantu menstabilkan mata uang.

Chatib Basri

Menteri Keuangan Chatib Basri. (Antara/Andika Wahyu)Menteri Keuangan Chatib Basri. (Antara/Andika Wahyu)

Chatib Basri yang merupakan mantan menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal mendapatkan posisi lagi di kabinet Jokowi jilid II.

Nadiem Makarim

Pendiri dan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim. [Shutterstock]Pendiri dan CEO Go-Jek, Nadiem Makarim. [Shutterstock]

Pendiri Startup unicorn pertama Indonesia Gojek disebut-sebut sebagai menteri yang mungkin bertanggung jawab atas pendidikan atau usaha kecil dan menengah. Penambahannya di kabinet akan sejalan dengan preferensi Jokowi yang dinyatakan secara terbuka untuk menyertakan para profesional dan milenial dalam timnya.

Mukhamad Misbakhun

Mukhamad Misbakhun. (Antara)Mukhamad Misbakhun. (Antara)

Misbakhun merupakan anggota komisi XI DPR selama masa jabatan pertama Jokowi, dianggap sebagai kandidat yang memungkinkan untuk menjadi menteri perdagangan, sebuah jabatan yang saat ini dipegang oleh Enggartiasto Lukita.

Misbakhun adalah seorang politisi dari partai Golkar, yang telah menjadi anggota kunci dari koalisi yang berkuasa dan merupakan partai terbesar kedua di parlemen.

Prabowo Subianto

Prabowo Subianto ulang tahun ke-68. (Foto: Instagram)Prabowo Subianto ulang tahun ke-68. (Foto: Instagram)

Agenda reformasi berat Jokowi telah membuatnya beralih ke partai-partai oposisi, termasuk ke Prabowo, ketua partai oposisi utama Indonesia, yang dikalahkan presiden untuk kedua kalinya dalam pemilihan awal tahun ini.

Keduanya telah mengadakan sejumlah pertemuan yang sangat umum dalam beberapa bulan terakhir, meningkatkan harapan Prabowo, seorang mantan jenderal, dapat membawa Partai Gerakan Indonesia Raya-nya ke dalam koalisi yang berkuasa.

Sandiaga Uno

Sandiaga Uno kembali ke Partai Gerindra. (foto IG @sandiuno)Sandiaga Uno kembali ke Partai Gerindra. (foto IG @sandiuno)

Sandiaga Uno adalah pasangan calon Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 dan disebut-sebut mungkin bergabung dengan kabinet baru. Lulusan Universitas George Washington ini adalah pengusaha sukses dengan ambisi politik besar.

Jelang Pelantikan Jokowi, IHSG dan Rupiah Kompak Menguat

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menguat setelah kemarin ditutup menguat 0,19 persen ke level 6.181.

Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko melihat, aksi ambil untung yang dilakukan investor telah mereda, sehingga IHSG bisa melaju di zona hijau.

“Kami melihat secara teknikal proses aksi jual atau ambil untung para pelaku pasar dari kaum beruang sudah cukup mereda dan sekarang seharusnya waktunya IHSG untuk siap kembali naik menuju resistance atas di 6.200-6.250,” kata Yuganur dalam riset hariannya, Jumat (18/10/2019).

Selain IHSG yang diprediksi akan menguat, Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini juga bakal kembali menguat terhadap dolar AS.

Menurut pengamatannya, penguatan itu dipengaruhi karena sentimen positif dari potensi tercapainya kesepakatan British Exit (Brexit).

Selain itu, lanjut Aris, adanya potensi pemangkasan suku bunga acuan AS karena melemahnya data penjualan ritel AS bulan September yang dirilis Rabu kemarin dan data indeks manufaktur AS bulan Oktober yang di bawah ekspektasi yang dirilis tadi malam juga menjadi penopang penguatan rupiah.

“Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.100- Rp 14.190,” kata Aris dalam riset hariannya.

Buruh Tolak Kenaikan UMP 8,51 Persen, Maunya 20 Persen

Suara.com – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menolak dengan tegas kenaikan upah yang akan diumumkan pemerintah sebesar 8,51 persen. Aspek malah meminta kenaikan upah sebesar 20 persen untuk tahun 2020.

“Jelas kita tolak (kenaikan upah 8,51 persen), kami memintanya 20 persen,” kata Ketua Umum Aspek Mirah Sumirah saat dihubungi Suara.com, Jumat (18/10/2019).

Mirah menjelaskan, angka 20 persen kenaikan tersebut merupakan hitungan yang sudah dihitung-hitung dengan baik dengan melibatkan setidaknya 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Menurut dia 84 item KHL tersebut memberikan kejelasan yang jelas bagi para buruh, dari sisi kesejahteraan. Maka dari itu Mirah meminta pemerintah menaikan upah sebesar 20 persen.

“Dari 84 item KHL yang kami hitung secara internal, kami melihat kenaikan yang layak sebesar 20 persen dari angka yang sekarang,” ucap Mirah.

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan diberlakukan pada tahun 2020.

Dalam surat edaran, Menaker meminta daerah yang UMP dan UMK di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya.

Berdasarkan surat edaran itu, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dan UMK, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Kementan : Pencegahan Alih Fungsi Pertanian Jadi Tanggung Jawab Bersama

Suara.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy mengatakan, pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian bukan hanya tanggung jawab Kementan, tetapi tanggung semua pemangku kepentingan.

Kasus ini dinilai sulit dihindari, sebab setelah berbagai regulasi seperti Undang-undang, keputusan menteri dan aturan lain telah diterbitkan, tapi konversi lahan tetap terjadi.

“Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah untuk menerapkan (law enforcement) dengan baik dan benar tentang aturan tersebut,” katanya, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dia menyebut, selama ini sudah ada UU No. 41/2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, beserta Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Selain itu, ada pula PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif, PP No. 21 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta PP-nya.

“Aturan untuk menahan laju konversi lahan pertanian sudah ada, tinggal dijalankan dengan baik dan benar,” tegas Sarwo.

Kehadiran Perpres 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diharapkan dapat menekan laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Dalam Perpres ini, pemerintah pusat memberikan insentif kepada petani yang lahannya ditetapkan sebagai sawah abadi atau masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD).

Sarwo mengatakan, luas alih fungsi lahan pangan (khususnya sawah menjadi non sawah) semakin meningkat pesat. Dari tahun ke tahun, konversi lahan meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri dan perumahan.

“Konversi lahan ini berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional,” katanya.

Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri. Sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2019 – yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2019 dan diundangkan pada 12 September 2019, menjadi payung hukum pengendalian alih fungsi lahan sawah.

“Kehadiran Perpres ini menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian di daerah sebagai lahan abadi yang tidak boleh dilakukan alih fungsi apapun,” cetusnya.

Berbagai perlindungan untuk mempertahankan lahan diharapkan dapat dilakukan oleh daerah yang peduli mengenai isu alih fungsi lahan tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah setingkat bupati.

Pemda harus Miliki Komitmen Sama
Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan lahan sawahnya. Salah satu contoh yang baik adalah Pemda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Pemkab Sukabumi telah menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan.

Sarwo juga menyebutkan, Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi merupakan hasil kerja tim terpadu dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian LHK dan kementerian terkait lainnya.

Ia menambahkan, peran strategis Kementan melalui Ditjen PSP dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah mengawal verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi.

Selain itu, Kementan juga terlibat dalam mengawal pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga UU 41/2009 dan aturan turunannya dapat dilaksanakan lebih optimal.

Ditjen PSP sendiri telah mengoptimalkan program LP2B di 16 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

“Setelah itu, dibuat kajian alih fungsi lahan yang meliputi alih fungsi lahan sawah aktual, rencana alih fungsi lahan dan alih fungsi lahan secara legal,” tuturnya.

Sementara pelaksanaan kajian alih fungsi lahan dan pemetaan LP2B dengan swakelola IPL (kerjasama dengan instansi lain) atau swakelola mandiri ditargetkan secepatnya diselesaikan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.

UMP Naik, Tetapi Anak Milenial Lebih Senang Kerja Informal

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan diberlakukan pada tahun 2020.

Tetapi sayangnya, kenaikan upah ini tak begitu menggembirakan, pasalnya banyak dari kalangan pekerja, khususnya kaum milenial lebih senang bekerja informal karena pendapatan mereka lebih besar dari upah rata-rata pekerja kantoran.

“Saya sih melihat kita sekarang harus mulai memikirkan ada era baru dari tenaga kerja, engga hanya formal ternyata sektor kerja informal juga meningkat dan anak-anak milenial itu sekarang jadi pekerja informal karena penghasilan mereka besar,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Aviliani menjelaskan, tak ada jaminan jika upah naik akan membuat industri dalam negeri bakal lebih kompetitif.

“Kalau UMP naik terus apakah kita akan semakin kompetitif, jangan-jangan makin tidak kompetitif akhirnya yang terjadi adalah industri makin habis dan masuk ke sektor informal,” katanya.

Dalam surat edaran, Menaker meminta daerah yang UMP dan UMK di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya.

Berdasarkan surat edaran tersebut, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dan UMK, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Minim Terobosan, Sri Mulyani Dinilai Tak Layak Diangkat Menkeu Lagi

Suara.com – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, isu siapa jadi menteri dalam kabinet kerja Jokowi periode pun layak untuk ditunggu.

Ada satu pos menteri yang memang jadi sorotan yakni Menteri Keuangan, di era Jokowi periode pertama ini Kementerian Keuangan sudah 2 kali mengalami perombakkan menteri dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati. Lantas masih layakkah Sri Mulyani menjabat sebagai Bendahara Negara?

Piter Redjalam Abdullah, Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE), menilai Sri Mulyani tak layak kembali menjadi Menkeu lantaran dianggap minim terobosan.

“Saya tak sependapat B Sri Mulyani Menkeu. Menurut saya selama bu Sri Mulyani jadi Menku apa terobosan yang dilakukan?” kata Piter saat ditemui di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Apalagi jika berbicara soal konsitensi, Piter mengatakan banyak kebijakan yang telah dikeluarkannya sering berubah-rubah aturan mainnya.

“Tak konsistennya perpajakan di eranya dia (Sri Mulyani). Kita menghadapi perlambatan ekonomi global. Ada ancaman resesi. Dalam teori kebijakan ekonomi counter siclical, melawan proses perlambatan ekonomi. Umumnya dilakukan pelonggaran fiskal,” papar Piter.

Piter jika terjadi perlambatan ekonomi yang harus dilakukan adalah dengan ekspansi, namun kata dia Sri Mulyani tak melakukan itu.

“Harusnya ekspansi fiskal. Ekspansi fiskal dicirikan dua hal. Satu insentif pajak. Menurunkan tarif pajak. Pembebasan pajak. Di sisi lain harus ekspansi fiskal. Belanja pemerintah dinaikkan,” katanya.

Jadi menurut dia, Sri Mulyani lebih pantas menjadi Menteri Koordinator, karena kewibawaan dia sebagai seorang Menko yang dinilainya memiliki aura yang positif.

“Dia punya banyak sekali kelebihan saya enggak dukung Bu Sri Mulyani jadi Menkeu tapi Menko. Saya butuh Menko yang punya pamor, punya wibawa, punya aura yang kuat untuk mengendalikan semua bala tentara menteri-menteri. Saya lihat Bu Sri Mulyani mungkin cocok ya,” kata Piter.

Ada Retakan di Pesawat Garuda dan Sriwijaya, Ini Kata Menhub

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya rutin melakukan pengecekan terhadap armadanya.

Menyusul adanya laporan dari pelaksanaan DGCA Indonesia Airworthiness Directives (AD) nomor 19-10-003 dan FAA Airworthiness Directives Nomor 2019-20-02 yang menemukan retakan pada pesawat Boeing B737NG (Boeing 737 New Generation).

“Kita sudah melakukan facts finding ternyata ada tiga. Tiga pesawat. Tiga pesawat grounded tapi kita juga memberikan suatu rekomendasi pada maskapai agar melakukan suatu cek kepada pesawat-pesawatnya,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Budi mengatakan dengan temuan itu, ketiga pesawat tersebut dilarang terbang sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan meminta segera adanya perbaikan demi menjaga keselamatan penerbangan dalam negeri.

“Sampai nanti ada rekomendasi dari Boeing, yang tiga tidak (terbang),” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Boeing 737 New Generation (NG). Pemeriksaan itu dilakukan terhadap pesawat jenis tersebut milik maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air serta Batik Air.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut implementasi DGCA Indonesia Airworthiness Directives (AD) nomor 19-10-003 dan FAA Airworthiness Directives Nomor 2019-20-02 terhadap pesawat Boeing B737NG (Boeing 737 New Generation) perihal Unsafe Condition.

AD tersebut dipicu oleh laporan retak yang ditemukan pada frame fitting outboard chords and failsafe straps adjacent to the stringer S-18A straps yang dapat mengakibatkan kegagalan Principal Structural Element (PSE) untuk mempertahankan batas beban.

Kondisi ini dapat mempengaruhi integritas struktural pesawat dan mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat.

Hasilnya, terdapat retak pada salah satu dari 3 pesawat Boeing 737 NG milik Garuda Indonesia yang berumur melebihi 30.000 FCN dan terdapat crack pada 2 pesawat Boeing 737 NG milik Sriwijaya Air dari 5 pesawat yang berumur lebih dari 30.000 FCN.

“Sedangkan Batik Air dan Lion Air tidak memiliki pesawat yang berumur melebihi 30.000 FCN,” kata Direktur Kelaikudaran dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Avirianto dalam keteranganya, Selasa (15/10/2019).

Avirianto menambahkan, dari tiga pesawat Boeing 737 NG yang ditemukan retak, pesawat diberhentikan operasinya dan menunggu rekomendasi lebih lanjut dari pihak Boeing.

Asing Diperbolehkan Kelola Bandara? Ini Kata Menhub Budi

Suara.com – Pemerintah mendorong relaksasi keterlibatan swasta atau asing dalam pengelolaan bandar udara di Tanah Air menyusul rencana revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tujuan dari DNI bisnis bandara tersebut ingin membuka peluang investasi yang sebesar-besarnya kepada publik.

“Jadi kita ini ingin evaluasi agar investasi, segala hal yang menghambat investasi dan ekspor sedang kita lakukan,” katanya saat ditemui di Hotel Westin Jakarta pada Kamis (17/10/2019).

Meski begitu, kata Budi, aturan tersebut belum final, karena masih harus digodok lebih lanjut. Terlebih, aturan tersebut terganjal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang hanya mengizinkan badan usaha nasional yang boleh mengoperasikan bandara.

“Dalam konsep yang kita godok tinggal dikeluarkan. Ada namanya omnibus law, bagaimana penyederhanaan peraturan itu dilakukan lebih lugas,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah saat ini sedang mengkaji ulang DNI.

“Kita malah sedang mereview lagi sebenarnya, karna nanti kita liat apa saja yang perlu diubah dan nantinya. Jangan sekarang ditanya,” kata Darmin.

Dia juga menambahkan, revisi tersebut dilakukan karena adanya masukan dari beberapa pihak yang memang keberatan akan DNI yang sudah di finalisasi Juli 2019 lalu tersebut.

“Karena kalau yang dimasukan lagi itu karna ada keberatan dari beberapa pihak,” katanya.

Mengutip situs BKPM, DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

DNI Indonesia dibuat untuk melindungi ekonomi Indonesia, serta untuk memberikan peluang bisnis lebih kepada investor. Seiring waktu, DNI dapat berubah untuk disesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, penting bagi investor untuk mengetahui DNI di Indonesia saat ini sebelum membuat perencanaan lebih lanjut mengenai investasi di Indonesia. Hal terpenting yang perlu diketahui investor mengenai DNI Indonesia terbaru adalah tentang sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya.

Pamit ke Para Ekonom, JK: Ini Pidato Terakhir Saya

Suara.com – Acara Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Hotel Westin Jakarta, Kamis (17/10/2019) bisa jadi merupakan dialog yang terakhir bagi JK bersama para ekonom, lantaran 2 hari lagi JK akan pensiun dari orang nomer 2 di Indonesia.

Tak mau membuang kesempatan, JK pun mengucapkan kata perpisahan.

“Hari ini, hari sisa dua hari kerja saya di pemerintahan. Saya terimakasih, ini pidato terakhir saya di acara teman-teman. Saya mau denger aspirasi dan pandangan dari kawan kawan. Ekonom yang senior Pak Emil nih,” kata JK.

Memang dalam acara tersebut banyak hadir para ekonom senior dari segala latar belakang, salah satunya Prof. Dr. Emil Salim.

JK pun lantas bercerita ketika masih muda dahulu dimana saat di bangku kuliah menjadi Ketua Senat Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan mengundang Prof Emil menjadi salah satu pembicara untuk mendiskusikan tentang ekonomi.

“54 tahun yang lalu, masih muda dan ganteng. Saya masih mahasiswa di UNHAS. Sebagai Ketua Senat, ada seminar ekonomi Pancasila. Pembicaranya Pak Emil, beliau baru pulang dari Den Haag. Katanya waktu itu, baru pulang terus ngomong utang Indonesia,” cerita JK.

Kala itu, kata JK, Prof Emil mengatakan bahwa utang Indonesia sudah terlalu banyak dan pemerintah waktu itu pun kata Prof Emil tidak sanggup untuk membayar utangnya.

“Gimana pembicaraanya? Gampang itu, kita enggak bisa bayar, mau apa tuh mereka. Nantilah kalau kita sanggup kita bayar. Artinya, itulah mengatur bangsa. Ada yang susah ada yang gampang,” kata JK yang disambut tawa hadirin.

Ini Dosa-dosa Pengembang Perumahan dan Keteledoran Konsumen

Suara.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) hingga September 2019 menerima lebih dari 1.000 aduan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, 80 persen diantaranya merupakan aduan karena penipuan di bidang perumahan.

“Kalau (aduan) e-commerce itu ada, tapi 80 persen justru di bidang perumahan,” ujar Kepala BPKN, Ardiansyah Parman di Kantor Gubernur DIY, Kamis (17/10/2019).

Penipuan di bidang perumahan, menurut Ardiansyah lebih pada kepemilikan. Sebagian konsumen mengadu sudah melunasi kredit rumah namun sertifikat tidak diterima. Tidak hanya Sertifikat Hak Milik (SHM) namun juga sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

“Kalau dari laporan, pengembang beralasan masih dalam proses pengurusan tapi belum diberikan,” tandasnya.

Keluhan lain, konsumen sudah transaksi dan mencicil kredit perumahan namun bangunan yang dijanjikan belum ada. Persoalan ini lebih parah karena setelah dicek di lapangan, tanah belum clean dan clear untuk perijinan dan lainnya.

Konsumen lain yang tinggal di apartemen atau rumah susun pun menyampaikan keluhannya. Mereka mengeluhkan pengelola yang banyak membebani penyewa atau pemilik dengan banyak tagihan listrik, air dan sebagainya.

“Kalau tidak mau bayar lalu listrik dipadamkan. Itu keluhannya. Dari segi pengelolaan mereka merasa ada masalah,” tandasnya.

Dengan adanya masalah tersebut, BPKN mempertemukan sejumlah stakeholder seperti OJK, pengembang dan perbankan untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah konsumen mereka. Bila tidak ada solusi maka mereka bisa melaporkan ke ranah hukum.

“Mereka kemudian mencari satu persatu masalah untuk diselesaikan selama pengembangnya masih ada. Yang jadi masalah ketika pengembangnya sudah tidak ada. Kemana mencarinya, itu kan,” tandasnya.

Ardiansyah menambahkan, persoalan aduan konsumen bukan karena regulasi dari pemerintah belum melindungi konsumen. Namun lebih karena perjanjian yang tidak disetujui bersama antara pengembang dan konsumen.

“Konsumen tidak teliti, asal tandatangan. Ketika ada masalah, mereka dibawa ke pengadilan dalam posisi salah karena sudah menandatangani perjanjian,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Gelaran IPOC ke 15 Membongkar Tren Harga Minyak Sawit Global

Suara.com – Harga sawit yang tak kunjung naik dan cenderung menunjukkan trend penurunan menjadi satu tantangan yang besar. Sehingga sangat penting bagi industri mencari strategi untuk mempunyai daya saing di pasar global.

Maka dari itu, Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) konferensi minyak sawit terbesar di dunia kembali digelar untuk ke 15 kalinya.

Ketua Panitia Penyelenggara IPOC, Mona Surya mengatakan, dalam perhelatan itu, bakal dibahas perkembangan industri sawit Indonesia dan global terkini juga menganalisis tren harga minyak sawit ke depan.

15th Indonesian Palm Oil Conference and 202 Price Outlook akan diselenggarakan pada 30 Oktober hingga 1 November 2019 di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, Bali dengan mengusung tema Palm Oil Industry: Managing Market. Enhancing Competitiveness.

“Tema itu diangkat secara khusus untuk membahas lebih komprehesif terkait permasalahan yang dihadapi dan bagaimana industri sawit bersikap untuk bertahan menjadi komoditas yang berdaya saing dengan komoditas lain di pasar global,” kata Mona dalam keterangannya, Kamis (17/10/2019).

Mona menuturkan, konferensi selama dua hari ini juga akan membahas bagaimana perang dagang Amerika Serikat dan China, regulasi di negara tujuan ekspor dan ekonomi geopolitik yang akan mempengaruhi masa depan industri sawit.

“Selain itu juga dibahas pengembangan daya saing minyak sawit dengan penekanan pada industri hilir, supply and demand minyak nabati dunia, tren pasar global, dan proyeksi harga minyak sawit untuk tahun berikutnya,” kata Mona.

Menurut Mona, IPOC merupakan wadah para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan (stakeholders), pemilik, CEO dan eksekutif, dan para pengambil kebijakan baik tingkat nasional maupun internasional, untuk bersama-sama membahas isu-isu strategis di seputar industri kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir.

“IPOC juga merupakan ajang bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan usahanya baik melalui pameran produk, sponsorship maupun tatap muka secara langsung,” pungkasnya.

Tugas Wapres JK Selesai, Ekonom Indef: Bapak Bekerja dengan Baik

Suara.com – Dalam acara Dialog 100 Ekonom bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta Kamis (17/10/2019), pentolan ekonom Indef Didik J Rachbini mengungkapkan kekagumannya kepada JK atas kinerjanya menjadi Wakil Presiden.

JK akan mengakhiri masa baktinya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 pada pekan ini.

“Bapak menyelesaikan tugas dengan baik dan banyak kenangan bagi bangsa. Hal-hal dimana beliau bisa jadi teladan generasi-genarasi seterusnya,” kata Didik.

Tak lupa dirinya berpesan kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang kurang selama ini, terutama dari sisi industri.

“Saya berharap kepada Presiden yang jago blusukan. Kami beri saran untuk blusukan ke sektor industri karena itu titik lemah kita. Itu saran dari para ekonom,” katanya.

JK kemudian mengungkapkan kegiatan yang bakal dilakoni setelah tidak lagi menjadi wapres. Ia mengungkapkan, bakal menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan dengan sang istri.

“Saya ingin jalan-jalan sama ibu Mufidah, berkeliling Sumatera, rencananya,” ucap pria kelahiran 15 Mei 1942 tersebut.

Kemudian JK juga akan mengurus kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan. Untuk diketahui, selain menjadi wapres, JK juga menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), serta organisasi-organisasi lainnya yang bergerak di bidang sosial.

Kado Manis dari Jokowi, UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 8,51 persen. Kenaikan UMP itu akan diumumkan serentak pada 1 November 2019 dan diberlakukan pada tahun 2020.

Kenaikan UMP dan UMK tersebut dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

“UMP tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2019,” isi surat edaran Menaker.

Adapun pertimbangan kenaikan UMP dan UMK dihitung berdasarkan inflasi di setiap daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Inflasi nasional 3,39 persen, pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP dan UMK 2020 yaitu 8,51 persen,” tulis surat edaran yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker meminta daerah yang UMP dan UMK di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya.

Berdasarkan surat edaran itu, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dan UMK, yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Masyarakat Suku Dayak Minta Hak Tanah 5 Hektar Per Kepala Keluarga

Suara.com – Masyarakat Suku Dayak meminta pemerintah untuk memberikan hak-haknya sebelum membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Salah satunya, yaitu hak pengelolaan beserta sertifikasi tanah.

Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional, Dagut H Djunas menerangkan, pemerintah bisa memberikan hak pengelolaan tanah ke masyarakat Suku Dayak minimal lima hektare per kepala keluarga.

Selain itu, lanjut Dagut, pemerintah juga diminta memberikan 10 hektare tanah untuk setiap desa hutan adat ke masyarakat Suku Dayak.

“Artinya masyarakat kita ingin punya tanah lima hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis dan setiap desa punya hutan adat 10 hektare minimal. Kami harap diberikan perlakuan contoh yang baik,” kata Dagut dalam sebuah diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, menurut Dagut, luasan lahan masyarakat Suku Dayak makin terjepit. Pasalnya, banyak perusahaan perkebunan yang makin lama menggeser keberadaan masyarakat Suku Dayak.

“Masyarakat kita makin terjepit, makin tidak ada tempat tentang lahan dan hutan adat. Akibat itu masyarakat kita menurut data, 285 desa yang tinggal hanya desanya saja semuanya perkebunan sawit,” jelas dia.

Dagut menambahkan, nantinya hak lahan yang diberikan masyarakat Suku Dayak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Caranya, dengan menggandeng investor untuk menggarap lahan yang diberikan.

“Dengan kehadiran investor bisa dibuat kerja sama sehingga masyarakat kita menghasilkan,” pungkas dia.

Kemenpar Sebut Indonesia Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan Mancanegara

Suara.com – Kementerian Pariwisata mencatat berdasarkan data dari World Economic Forum 2018, menempatkan pertumbuhan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia paling tinggi di dunia, angkanya mencapai 12,58 persen.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Kementerian Pariwisata, Henky Manurung mengatakan, capaian itu masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN, yang rata-rata hanya tumbuh sebesar 7,4 persen.

“Dan masih lebih tinggi juga dari rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya sebesar 5,6 persen di tahun 2018 tersebut,” kata Henky dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meredien, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Selain itu, Henky juga merinci capaian wisman RI pada 2018 itu pun masih jauh lebih tinggi dari pada Vietnam yang hanya mencapai 9,90 persen, Singapura 6,21 persen, dan Thailand yang hanya 8,28 persen.

“Apalagi jika dibandingkan dengan Malaysia yang bahkan mengalami minus 0,45 persen di tahun 2018 itu,” ujarnya.

Selain itu Hengky juga mengatakan bahwa rata-rata pertumbuhan wisman Indonesia secara periodik, dari 2009 sampai 2018, mengalami peningkatan sekitar sembilan persen pada periode 2009 sampai 2013.

“Kemudian, capaian itu pun kembali meningkat hingga menjadi 14 persen pada periode tahun 2014 sampai 2018,” kata Henky.

Dia pun merinci, berdasarkan data dari BPS, pada 2009 terdapat 6,32 juta wisman yang mengunjungi Indonesia, dan terus bertambah setiap tahunnya menjadi 7 juta wisman (2010), 7,64 juta (2011), 8,4 juta (2012), 8,80 juta (2013), 9,43 juta wisman (2014), 10,23 juta (2015), 11,52 juta (2016), 14,04 juta (2017) dan 15,81 juta wisman (2018).

Jemput Tamu Jokowi Pakai Mobil Mewah, Negara Keluar Duit Rp 1 Miliar

Suara.com – Belasan mobil Mercedes Benz berwarna hitam terparkir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Mobil-mobil mewah tersebut adalah mobil yang akan digunakan tamu-tamu negara yang akan datang ke Indonesia menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Pengamatan Suara.com, belasan mobil Mercedes Benz berwarna hitam tersebut sudah tertulis plat masing-masing negara.

Diantaranya plat mobil tertulis Singapura, Myanmar, PM China, Filipina, USA (United State America), Malaysia, Vietnam, Australia dan lain-lain.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan, sebanyak 18 unit kendaraan disiapkan pihak Istana untuk dipergunakan tamu-tamu negara yang hadir di pelantikan Jokowi-Ma’ruf pada Minggu (17/10/2019).

“Kami siapkan 18 unit kendaraan yang memang semestinya kami siapkan. Di belakang sini sudah ada,” ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Heru menuturkan, pihaknya menyiapkan kendaraan khusus yakni untuk Kepala Negara atau perdana menteri yakni mobil Mercedes-Benz S 450 L. Sementara untuk utusan kepala negara yakni tipe Mercedes-Benz E 300.

“Semua yang kami siapkan kendaraan yang premium S 450 untuk kepala negara dan selevel atau utusan itu adalah E 300,” tutur dia.

Tak hanya itu, Heru menyebut mobil-mobil yang disiapkan untuk tamu-tamu negara adalah mobil yang disewa secara khusus oleh Sekretariat Presiden.

Meski mobil sewa, mobil tersebut adalah mobil baru dari pabriknya. Adapun biaya sewa kata Heru menghabiskan biaya sekitar Rp 1 Miliar.

“Kita tentunya dalam waktu yang singkat menyewa tapi persyaratannya kami minta yang baru yang bener-bener dari pabrik. Dari anggaran kami kurang lebih Rp 1 miliar,” ucap Heru.

Lebih lanjut, Heru menyebut alasan memilih mobil-mobil tipe tersebut karena faktor kenyamanan.

Sementara pengamanan para tamu negara dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mulai dari kedatangan dari Bandara International Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma.

“Tentunya ini kendaraan yang dipasaran juga ada ya, cuma kelasnya adalah S 450. Keamanan mungkin akan diback up paspampres kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan tentunya ada rangkaian dari Soekarno Hatta atau dari Halim (Bandara) itu rangkaian full selaku bagaimana atau kepala negara atau negara,” tandasnya.

4 Destinasi Wisata Ini Dapat Guyuran Dana Fantastis dari Pemerintah

Suara.com – Industri pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk mendongkrak devisa. Tahun 2018, devisa dari sektor pariwisata mencapai 17 miliar dolar AS atau setara Rp 2,3 triliun.

Sedangkan di tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan perolehan devisa mencapai Rp 2,8 triliun dari sektor pariwisata.

Asisten Deputi Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Henki Manurung mengatakan, dalam RPJMN 2020-2024 target utama yakni dari parwisata devisa makin meningkat dan ekonomi masyarakat sekitar terdongkrak.

“Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan wisman 67,6 persen di 2014-2018, ini akan kita genjot. Investasi lima tahun terakhir meningkat target sampai akhir 2019 sebesar 20 miliar dolar AS,” kata Henki dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dalam semangat percepatan pengembangan desinasi wisata prioritas ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 2,98 triliun. Dan dalam APBN 2020, pemerintah menambahkan anggaran sebesar Rp 6,34 triliun.

Beberapa destinasi wisata prioritas pun, telah mendapatkan kucuran dana yang fantastis. Diantaranya untuk danau Toba Rp 2,2 triliun, Borobudur Rp 2,1 triliun, Labuan Bajo Rp 6,3 triliun, dan Mandalika Rp 1,9 triliun.

Kemenpar pun menargetkan penambahan kunjungan sampai dengan 6 juta wisman dengan target untuk Danau Toba sebanyak 1 juta wisman, Borobudur 2 juta wisman, Mandalika 2 juta wisman, Labuan Bajo 500 ribu wisman, dan Likupang 500 ribu wisman.

Berdasarkan perhitungan Kemenpar, tambahan 6 juta kunjungan wisman akan membawa tambahan devisa sekitar 7,3 miliar dolar AS.

Perhitungan tersebut mengacu pada rata-rata pengeluaran atau spending wisman di Indonesia sekitar 1.220 dolar AS per kunjungan.

Indeks Kepuasan Jemaah Haji 2019 Disebut Memuaskan

Suara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks kepuasan jemaah haji Indonesia (IKJHI) untuk tahun 2019, dari hasil survei kepada 14 ribu jamaah haji yang dijadikan sampel menyatakan bahwa indeks kepuasan haji pada tahun 2019 sebesar 85,91.

“Nilainya mencapai 85,9 ini angka yang sangat memuaskan,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto saat konferensi pers bersama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor BPS, Kamis (17/10/2019).

Kecuk mengatakan, dalam survei tersebut secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara sangat memuaskan.

“Angka indeks kepuasaan pelayanan jemaah haji ini naik sebesar 0,68 dibandingkan dengan tahun 2018,” kata Kecuk.

Bila dirinci menurut jenis pelayanan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan transportasi bus shalawat, yaitu sebesar 88,05.

Kemudian pelayanan ibadah 87,77, pelayanan katering non Armuzna 87,72, pelayanan petugas 87,66, pelayanan bus antar kota 87,35, pelayanan akomodasi hotel 87,21.

Pelayanan lain-lain 85,41, pelayanan katering di Armuzna 84,48, pelayanan transportasi bus Armuzna 80,37 dan pelayanan tenda di Armuzna 76,92.

Berdasarkan lokasi tempat pelayanan, lndeks kepuasan jemaah tertinggi terdapat pada pelayanan yang dilakukan selama di bandara, yaitu sebesar 87,94, berikutnya secara berturut-turut pelayanan di Makkah 87,89 pelayanan di Madinah 86,44 dan pelayanan di Armuzna 82,57.

“Alhamdulillah sekali hasil survei ini sangat membanggakan buat kita, kita bersyukur atas kerja keras kita selama menangani jemaah haji,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dunia Usaha Diajak Bangun Hubungan Industrial Berkarakter Indonesia

Suara.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak dunia usaha membangun hubungan industrial, dengan karakter Indonesia yang santun dan gotong royong, menyusul terbitnya super tax deduction melalui PP Nomor 45 Tahun 2019.

Bila dicermati bersama, titik berat permasalahan selama ini adalah bagaimana bisa mempertahankan hubungan industrial sebagai sebuah sistem yang berdaya saing baik di tingkat asia maupun global.

“Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah bersama. Super tax deduction mengharapkan adanya partisipasi aktif dari dunia usaha untuk membangun hubungan industrial berkarakter Indonesia yang santun dan gotong royong, ” kata Menaker, M Hanif Dhakiri, dalam sambutan yang dibacakan Dirjen PHI Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang, pada Konferensi Hubungan Industrial ke-6 bertema “Tantangan Ekosistem Hubungan Industrial di Era 4.0” di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/10/2019). 

Menurut Haiyani, siapapun tidak mampu mengelak dari perubahan teknologi di era revolusi industri 4.0. Teknologi jelas mengubah pola ekonomi berbasis industri dan melahirkan pergeseran dalam industri, yang akan berpengaruh dalam ekosistem hubungan industrial.

“Setidaknya isu-isu aktual seperti upah, hubungan kerja, PHK akhir-akhir ini banyak mencuat akibat munculnya pola baru tersebut,” kata Haiyani.

Ia mengingatkan, secanggih apapun kemajuan teknologi, tetap perlu manusia sebagai pekerja. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan agar hak–hak pekerja tetap dilindungi secara menyeluruh, tidak membebani dunia usaha dan kesempatan pekerja untuk tetap bekerja.

Menurut Haiyani, kelangsungan pekerja untuk tetap bekerja menjadi hal penting, mengingat kerja adalah bagian dari kehidupan dan membangun komunitas.

“Agar pekerja tetap bekerja, dapat dimulai dengan perluasan konsep dan makna perlindungan pekerja dalam bentuk jaminan sosial untuk mengantisipasi pasar kerja yang semakin fleksibel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haiyani berharap, pengusaha terlibat aktif dalam penyusunan dan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PPKB) dengan terus mengedepankan dialog. Pengalaman selama ini, dialog yang tak efektif atau forum komunikasi yang tak dibangun sebelumnya, akan menjadi ganjalan dalam penyusunan PKB.

“Apalagi kalau PKB-nya sudah berakhir, dan perusahaan-perusahaan besar atau sedang mengalami masalah dalam perundingan PKB,” kata Haiyani, seraya berharap Apindo mendukung program-program Kemnaker, termasuk hubungan industrial tahun 2020 yang telah disusun dalam rencana kerja strategis.

Bandara Soekarno Hatta Akan Punya Tempat Charger Baterai Mobil Listrik

Suara.com – Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) bakal memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik.

“Kami berharap Soekarno-Hatta yang menjadi pilot project pada program pengembangan kendaraan listrik ini akan mampu menjadi contoh bagi bandara-bandara lain dan infrastruktur pelayanan publik lainnya,” kata Direktur Utama Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, Kamis (17/10/2019).

Muhammad Awaluddin menambahkan, terkait SPKLU ini Angkasa Pura II dan PLN segera membahas lebih detail terkait rencana tersebut.

“Angkasa Pura II dan PLN akan memetakan kebutuhan kendaraan bermotor listrik serta kebutuhan tempat pengisian baterai mobil listrik sesuai dengan lokasi bandara. Yang jelas, saat ini di Soekarno-Hatta sudah dioperasikan sejumlah kendaraan bermotor listrik untuk melayani penumpang serta mendukung operasional bandara,” ucap Awaluddin.

Adapun saat ini kendaraan bermotor listrik yang sudah dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta adalah taksi listrik Tesla dan BYD milik Blue Bird.

Kendaraan listrik lainnya di bandara terbesar di Indonesia ini adalah Skytrain, Segway, skuter listrik, baggage towing tractor, dan bus listrik untuk di dalam kawasan bandara.

Lebih lanjut, Muhammad Awaluddin mengatakan Angkasa Pura II mendorong penggunaan transportasi publik seperti bus, taksi, berbasis listrik sebagai upaya menjadikan Soekarno-Hatta berkonsep eco airport.

Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pembahasan detail dengan stakeholder akan dilakukan maksimal dalam waktu 1 bulan.

Penyediaan infrastruktur pengisian baterai mobil listrik juga dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan industri secara keseluruhan.

“Jangan sampai konsumen sudah membeli mobil listrik tapi kesulitan untuk charging,” ujar Sripeni Inten Cahyani.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setiap stakeholder harus mengedepankan kerja sama untuk pengembangan industri mobil listrik nasional.

“Kita semua harus teamwork, jangan single fighter,” jelas Menko Kemaritiman.

Pembangunan SPKLU di Soekarno-Hatta diharapkan dapat berdampak pada semakin besarnya dukungan terhadap kendaraan bermotor listrik di Indonesia dan ketersediaan charging station di fasilitas pelayanan publik.

Bangun Ibu Kota Baru, Bappenas Minta Masukan Suku Dayak

Suara.com – Pemerintah bakal memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tepatnya sebagian di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara. Nantinya, pembangunan ibu kota baru akan dilakukan pada 2020.

Namun sebelum membangun, Pemerintah meminta masukan kepada beberapa pihak agar pembangunan ibu kota baru itu tak asal-asalan. Salah satunya, dengan meminta masukan kepada suku di Kalimatan yaitu masyarakat Dayak.

Menurut Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo, suku dayak telah berperan dalam membangun peradaban di Indonesia. Sehingga, masukannya penting dalam membangun peradaban di Ibu Kota Baru.

“Suku bangsa dayak telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka identitasnya lahir dari sistem religinya yang berakar adat istiadat dan hukum dayak. Dalam konteksi itu budaya dayak turut andil dalam ideologi pancasila. Sistem religinya bukti kecerdasan berpikiir. Nilai-nilainya hormat patuh ke leluhur orang tua dan negara. Berperan penting menempatkan hutan sebagai sumber peradaban,” kata Himawan dalam sambutannya, di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Himawan menuturkan, nilai-nilai yang perlu dipelajari dalam suku dayak yaitu pemberdayaan Sumber daya Manusia (SDM). Sehingga, nilai tersebut yang akan dipegang pemerintah untuk membangun peradaban di Ibu Kota Baru.

“Oleh sebab itu perlindungan terhadap nilainilai suku dayak pemberdayaan SDM dan keberlanjutan kehidupannya menjadi penting untuk perkuat perdamaian dan kesejahteraan yang diperlukan dalam proses tahap pemindahan ibu kota,” jelas dia.

Kendati demikian, Himawan mengaku Bappenas selalu menyelenggarakan pertemuan kepada perwakilan masyarakat dayak. Hal ini semata-mata untuk membuat konsep ibu kota baru yang diinginkan para pemimpin.

“Bappenas telah persiapkan sejumlah kajian pendalaman dan melanjutkan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dialogis dengan berbagai pihak untuk dapat masukan spesifik dan komprehensif. Agar berjalan lancar dan maksimal,” pungkas dia.

Bosan Urus Orang Tua Sakit-sakitan, Anak Ini Jual Ibu Rp 10.000

Suara.com – Akun Facebook bernama “Friska Meila Anatasya” menjadi viral setelah mengunggah postingan yang menjual ibunya sendiri. Baru-baru ini akun tersebut memberikan klarifikasi, tapi isinya lebih memperihatinkan.

Postingan Friska Meila Anatasya tertanggal 11 Oktober ini viral lantaran diduga seorang anak memaki-maki ibunya hingga berniat menjualnya. Dia juga menunjukkan foto saat ibunya berbaring di atas kasur.

“Dijual, ibu penyakitan. Harga 10.000 saja. Yang minat silakan datang ke Blitar, urusin orangtua ga guna ini. Di jual karena nyusahin. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan” tulis akun tersebut.

Postingan ini sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial mulai dari Twitter, Facebook dan Instagram. Akun Instagram @ndorobeii dan Twitter @makLambeTurah juga ikut membagikan unggahan itu.

Postingan viral anak jual ibunya Rp 10 ribu dari akun Facebook Friska Meila Anatasya. (twitter @makLambeTurah)Postingan viral anak jual ibunya Rp 10 ribu dari akun Facebook Friska Meila Anatasya. (twitter @makLambeTurah)

Lalu pada Rabu (16/10/2019) Friska Meila Anatasya memberi klarifikasi yang mengungkapkan alasan mengapa dia benci dengan orang tuanya.

Menurut klarifikasi tersebut, orang tuanya tidak bisa membuat dirinya bahagia. Friska merasa orang tuanya hanya menghabiskan uang setelah dia sudah bekerja.

Friska juga membuat pengakuan kalau dia sering menampar muka orang tuanya. Bahkan dia masih berniat menjual orang tuanya.

Klarifikasi akun Friska Meila Anatasya tentang postingan viral anak jual ibu. (Facebook Maz Jarwo)Klarifikasi akun Friska Meila Anatasya tentang postingan viral anak jual ibu. (Facebook Maz Jarwo)

Akun Facebook Friska Meila Anatasya yang mengunggah klarifikasi ini punya foto profil yang berbeda dari postingan viral sebelumnya.

Akun “Friska Meila Anatasya” sudah tidak ditemukan saat Suara.com mencoba mencari di Facebook. Namun jejak digital berupa tangkapan layar postingan tersebut masih beredar luas.

Menurut laporan dari Radio Patra, Polres Blitar sedang menyelidiki postingan anak durhaka yang viral di sosial-media tersebut. 

Sementara itu banyak warganet yang mengecam keras unggahan Friska Meila Anatasya tersebut. Mereka berpendapat tidak sepantasnya seorang anak bersikap durhaka seperti itu kepada orang tuanya.

BPJS Ketenagakerjaan Raih 2 Penghargaan Certificate of Excellence

Suara.com – Pada pertemuan institusi jaminan sosial sedunia (World Social Security Forum /WSSF) di Brussels, Belgia, yang diselenggarakan oleh International Social Security Association (ISSA) dan dihadiri 152 negara, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) meraih dua penghargaan tertinggi dari ISSA, dalam hal pengembangan dan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi (TI) dan pelaksanaan program Return to Work.

Penghargaan yang diterima BPJSTK hanya diberikan kepada lembaga yang mampu mengimplementasikan pedoman dan standar internasional jaminan sosial (Guidelines) dari ISSA. Penghargaan tersebut dinamakan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Information Communication Technology (ICT) dan ISSA Certificate of Excellence in Social Security Administration for Return to Work (RTW) Program.

BPJSTK menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia, dari tujuh penerima penghargaan dari ISSA pada kegiatan tersebut. Marcelo Abi-Ramia Caetano, Sekretaris Jenderal ISSA menyatakan, sistem IT dan program RTW BPJSTK telah berhasil memenuhi semua aspek guidelines yang ditentukan oleh ISSA, bahkan memberikan masukan yang krusial bagi ISSA untuk penyempurnaan guidelines.

Seremonial pemberian penghargaan ISSA ini dilaksanakan Rabu (16/10/2019) pagi, disaksikan langsung oleh lebih dari 1.000 delegasi WSSF yang merupakan perwakilan dari lebih dari 300 institusi jaminan sosial, dari 152 negara. Pertemuan WSSF direncanakan berlangsung pada 14 – 18 Oktober 2019, dihadiri oleh menteri dan petinggi jaminan sosial sedunia.

Direktur Utama BPJSTK, Agus Susanto, berharap, apresiasi ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi insan BPJSTK di seluruh Indonesia.

“Penghargaan ini sangat spesial, karena lembaga jaminan sosial di Indonesia baru pertama kali menerima penghargaan setingkat ISSA Certificate of Excellence dan pertama kali juga sebuah lembaga langsung sekaligus mendapatkan dua award, untuk ICT dan RTW. Tentunya ini berkat kerja cerdas dan keras semua pegawai yang didukung oleh semua stakeholder kami,” katanya.

Agus menjelaskan, kunci pengembangan sistem TI BPJSTK adalah berusaha mengoptimalkan kapasitas internal dalam mengembangkan sistem TI yang andal, namun tetap efisien dan memenuhi standar keamanan yang baik. Pengembangan TI oleh internal BPJSTK juga berdampak pada sistem TI yang lebih fleksibel, sehingga dapat lebih tanggap menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

“Berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan seperti sistem keagenan PERISAI, aplikasi mobile BPJSTKU, hingga antrian online untuk Klaim JHT dapat berjalan baik berkat dukungan sistem TI yang mumpuni,” tambah Agus.

Sedangkan pelaksanaan progran RTW dari BPJSTK  telah mengalami perkembangan pesat, dengan jumlah pekerja korban kecelakaan kerja yang telah bekerja kembali mencapai 583 orang.

“Hal ini tercapai berkat sistem tata kelola RTW yang terencana dengan baik, dengan dukungan personel case manager yang bekerja tidak hanya mengandalkan profesionalitas saja, namun juga mengedepankan empati. Selain itu juga berkat kerjasama kami dengan 7.417 rumah sakit yang berperan sebagai Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dan perusahaan peserta kami di seluruh Indonesia,” urai Agus lagi.

“Dua penghargaan ini menjadi bukti bagi dunia bahwa pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia telah sesuai, bahkan diatas standar Internasional. Penghargaan ini juga memicu kami untuk terus berusaha lebih baik lagi dalam melindungi dan memberikan kemudahan pelayanan kepada seluruh masyarakat pekerja Indonesia,” tutupnya.

Mentan Tegaskan Komitmen Indonesia Untuk Pangan ASEAN

Suara.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bersama delegasi Republik Indonesia menghadiri pertemuan ke-41 Menteri Pertanian dan Kehutanan se ASEAN (ASEAN Minister of Agriculture and Forestry/AMAF).

Pertemuan yang berlangsung tanggal 15 Oktober 2019 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam ini memfokuskan dalam penyusunan strategi untuk menjamin pasokan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan bergizi untuk ASEAN. 

Menurut Menteri Amran, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen dukungan terhadap program strategis ASEAN, utamanya dalam mengatasi berbagai tantangan terkait ketahanan pangan, termasuk upaya meningkatkan produksi pangan untuk menjamin kecukupan pasokan pangan jangka panjang, serta memastikan ketahanan pangan dan gizi. 

“Kondisi ketahanan pangan di Indonesia meningkat secara signifikan. Selama 5 tahun, kami berupaya keras memperkuat upaya pencapaian ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan”, Jelas Amran. 

Amran menambahkan, seperti yang dilaporkan Global Food Security Index (GFSI), selama empat tahun terakhir, posisi Indonesia dalam komunitas global naik di urutan 65 dari awalnya 74 (pada tahun 2015), sejalan dengan peningkatan signifikan dalam skor GFSI sebesar 8.1 poin.

Menteri Amran mengatakan, para menteri ASEAN bersepakat menyusun Strategic Plan of Action on Food Security 2015-2020, yang diarahkan untuk menjamin pasokan pangan yang cukup, terjangkau, aman dan bergizi bagi masyarakat ASEAN. 

Selain itu mereka menyepakati pembentukan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), yang dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan regional sebagai langkah antisipatif menghadapi keadaan emergensi akibat kejadian bencana. 

“Para Menteri sepakat menyusun ASEAN Guideline on Halal Food, yang merupakan panduan regional ASEAN untuk sertifikasi produk halal. permintaan pasar terhadap produk halal saat ini semakin meningkat”, kata Amran. 

Pembentukan Kelompok Kerja (Working Group/WG) ASEAN on Genetically Modified Food juga menjadi butir kesepakatan. Pokja ini diharapkan dapat menyusun panduan pemanfaatan produk-produk pangan hasil rekayasa genetika.

Tak kalah pentingnya, untuk pengendalian penyebaran penyakit hewan menular lintas batas, seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), akan disusun Biosecurity Manual for Commercial Rumminant. Hal ini sebagai menjamin keamanan perdagangan produk ruminansia, antar anggota ASEAN serta pasar internasional. 

“Indonesia ingin menegaskan kembali inisatif Presiden Republik Indonesia untuk menambahkan “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific” sebagai salah satu prinsip pengembangan Masyarakat ASEAN  dalam berbagai sektor di masa yang akan datang, termasuk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, tegas Amran. 

Selain itu, Indonesia juga ingin menekankan kesiapan wilayah dalam menyongsong implementasi visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang berdasarkan pada aturan (rules-based), serta berorientasi dan terfokus pada masyarakat (people-oriented and people-centered), sejalan dengan kesiapan ASEAN dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

Sebagai informasi, Pertemuan setingkat Menteri ini, didahului pertemuan Tingkat Pejabat Senior (Senior Official Meeting/SOM) pada tanggal 12-14 Oktober 2019. Delegasi Indonesia RI dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono. Beberapa hal disepakati sebagai acuan operasionalisasi kerjasama ASEAN di masa mendatang.

Jelang Pelantikan Jokowi, Harga Jual Emas Antam Merangkak Naik

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (17/10/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 758.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (16/10/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 679.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 403.500.

– emas 2 gram Rp 1.465.000.

– emas 3 gram Rp 2.176.000.

– emas 5 gram Rp 3.610.000.

– emas 10 gram Rp 7.125.000.

– emas 25 gram Rp 17.780.000.

– emas 50 gram Rp 35.485.000.

– emas 100 gram Rp 70.900.000.

– emas 250 gram Rp 177.000.000.

– emas 500 gram Rp 353.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 711.600.000.

Pemerintah Beri Insentif Petani yang Sawahnya Masuk Lahan Dilindungi

Suara.com – Sebagai upaya untuk melindungi lahan sawah dari ancaman alih fungsi lahan yang terus menggerus dan mengancam ketahanan pangan nasional, pemerintah memberikan insentif kepada petani yang sawahnya masuk dalam Peta Lahan Sawah Dilindungi (PLSD). 

Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan strategis untuk ketahanan pangan nasional di penghujung jabatan pertamanya sebagai presiden. Melalui Perpres No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, jutaan hektare lahan sawah akan ditetapkan menjadi lahan baku sawah yang dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan non sawah.

“Konversi lahan ini, khususnya sawah menjadi non sawah, semakin meningkat pesat, yang berpotensi mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional,” ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, Jakarta, Selasa (15/10).

Itu sebabnya, kata Sarwo, pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui Perpres 59/2019 merupakan salah satu strategi peningkatan produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan percepatan penetapan PLSD dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional.

Sejauh ini, berdasarkan hitungan baru dengan metode Kerangka Sampling Area (KSA), luas baku sawah nasional mencapai 7,1 juta hektare. Luas ini menurun sekitar 650.000 hektare dibanding lahan tahun 2013 seluas 7,75 juta hektare.

Perlindungan sawah terhadap alih fungsi sendiri sebetulnya sudah ada melalui UU No. 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta sejumlah PP sebagai produk hukum turunannya. Selain itu, ada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta PP-nya.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah,” tegas Sarwo.

Perpres ini juga mengatur pemberian insentif untuk pemerintah daerah maupun petani. Pemerintah pusat memberi insentif sesuai dengan aturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah, jika di wilayahnya terdapat lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi.

“Sementara untuk petani, insentifnya berupa bantuan sarana-prasarana pertanian, irigasi, percepatan sertifikasi tanah, dan bentuk lainnya yang sesuai peraturan,” tambah Sarwo Edhy.

Bentuk insentif lainnya, lanjut Sarwo, berupa Kartu Tani dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pemberian modal awal untuk usaha tani.

“Pemberian insentif ini menjadi daya tarik. Kita harap, pemilik lahan sawah mempertahankan lahannya karena insentif yang menarik adalah pembebasan PBB, pemberian Kartu Tani dan sarana prasarana produksi lainnya,” pungkasnya.

Bappenas Sebut Keberhasilan Kerja Jokowi Jilid I Nyata

Suara.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai berhasil mencapai sejumlah target pembangunan selama kurun waktu 5 tahun pertama dari 2014 hingga 2019.

Kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing–masing elemen.

Jokowi dinilai berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3% menjadi 9,4%. Rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7% menjadi 5,0%.

Untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, Pemerintahan Jokowi – JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (16/10) siang.

“Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2019).

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih stabil dan solid di kisaran 5% selama lima tahun terakhir dimana beberapa negara besar seperti China dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8% menjadi 6%.

“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” ujar Hendri.

Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh Pemerintah pada saat ekonomi global melambat.

“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22% di tahun 2015 menjadi 72,79% di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63% menjadi 74,34% sepanjang 2015-2019,” terang Dendi.

Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas.

“Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024,” tutup Bambang.

Jelang Pelantikan Jokowi, Nilai Tukar Rupiah Diprediksi Menguat

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini bakal sedikit menguat terhadap dolar AS.

Menurut pengamatannya, penguatan itu dipengaruhi oleh data perekonomian AS yang menurun. Salah satunya, data penjualan ritel AS menurun yang mengindikasikan adanya pelambatan ekonomi di AS.

Sehingga, ini berpotensi memicu pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS sekali lagi tahun ini. Dolar AS berpotensi melemah hari ini.

“Rupiah berpotensi bergerak lebih ke bawah dengan kisaran Rp 14.120 – Rp 14.190,” kata Aris dalam riset hariannya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Rabu (16/10/2019) lalu berada di level Rp 14.171 per dolar AS.

Level itu menguat dari pergerakan Selasa lalu yang berada di level Rp 14.190 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Rabu kemarin berada di level Rp 14.187 per dolar AS.

Posisi itu melemah dibandingkan pada Selasa sebelumnya yang berada di level Rp 14.140 per dolar AS.

Pasokan Menipis, Harga Daging Babi di China Naik 75 Persen

Suara.com – Daging babi memang jadi makanan utama di China. Setiap olahan makanan China tak jarang yang menggunakan daging babi sebagai bahan olahan makanannya.

Namun, siapa sangka jika pasokan daging babi saat ini sangat langka di negeri tirai bambu tersebut. Saking langkanya harga daging babi juga melonjak drastis hingga 75 persen.

Seperti dilansir CNNMoney, harga daging babi hampir naik dua kali lipat di beberapa daerah selama beberapa tahun terakhir.

Daging babi dijual sekitar 32 yuan atau setara 4,5 dolar AS per kilogram pada tahun 2017, menurut data pemerintah.

Sekarang ini, harga daging babi naik jadi 60 yuan atau setara 8,45 dolar AS dengan jumlah yang sama di banyak tempat.

Kenaikan harga daging babi tersebut memicu inflasi China. Bahkan, pada September inflasi China capai 3 persen dibanding bulan sebelumnya 2,8 persen.

Adapun hilangnya pasokan daging sapi ini karena adanya demam babi Afrika. Sehingga para peternak enggan untuk memelihara babi di China.

Kendati demikian, pemerintahan China telah mensubsidi daging babi sampai batas tertentu.

Dari April hingga pertengahan September, pemerintah memberikan sekitar 3,2 miliar yuan atau 452 juta dolar AS tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat terus membeli daging babi.

Jelang Pelantikan, IHSG Bakal Alami Koreksi Wajar Akibat Aksi Ambil Untung

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal alami koreksi wajar meski kemarin ditutup menguat 0,69 persen di level 6.169.

Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko melihat, koreksi wajar tersebut bakal terjadi karena IHSG sudah memasuki masa jenuh beli. Sehingga para investor melakukan profit taking atau ambil untung.

“Kami melihat kenaikan IHSG selama lebih dari 4 hari dari low 6.000 ke high 6.180 telah memasuki daerah jenuh beli (overbought) harian sehingga pelaku pasar yang mengambil posisi perlu waspada pada potensi terjadinya profit taking namun hal tersebut dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi untuk menjual pada kenaikan berikutnya,” kata Yuganur dalam riset hariannya, Kamis (17/10/2019).

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat secara teknikal, MACD telah membentuk pola golden cross di area negatif. Sementara itu, Stochastic dan RSI menunjukkan sinyal positif.

Meskipun demikian, terlihat pola bearish doji star candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke support terdekat.

“Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.126 hingga 6.105. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.196 hingga 6.230,” ujar Nafan.

Pesawatnya Retak, Garuda Indonesia Bakal Minta Kompensasi ke Boeing

Suara.com – Maskapai Garuda Indonesia tak hanya diam mendapatkan pesawatnya Boeing 737 New Generation (NG) alami retak. Maskapai nasional tersebut bahkan komplain ke Boeing Co sebagai produsen pesawat.

Bahkan, maskapai berpelat merah itu mempertimbangkan untuk meminta kompensasi kepada produsen pesawat asal Amerika Serikat tersebut.

“Itu (kompensasi) sedang kita pertimbangkan,” kata Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, kekinian satu pesawat yang alami retak tersebut sedang dikandangkan dan tak dioperasikan terlebih dahulu.

“Yang crack sudah kita grounded justru menunjukan Garuda manajemennya bagus karena bisa menemukan itu. Kita yakin sesuai dengan ininya,” jelas dia.

Meski begitu, VP Corporate Communication Garuda Indonesia Iksan Rosan memastikan dengan pengandangan pesawat tersebut tak membuat operasional maskapai terganggu.

“Enggak (ganggu), kan cuma satu. Pesawat itu untuk domestik regional. NG itu kan versi lama,” tambah dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan terhadap pesawat Boeing 737 New Generation (NG). Pemeriksaan itu dilakukan terhadap pesawat jenis tersebut milik maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Lion Air, serta Batik Air.

Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut implementasi DGCA Indonesia Airworthiness Directives (AD) nomor 19-10-003 dan FAA Airworthiness Directives Nomor 2019-20-02 terhadap pesawat Boeing B737NG (Boeing 737 New Generation) perihal Unsafe Condition dimana AD dipicu laporan retak yang ditemukan pada frame fitting outboard chords and failsafe straps adjacent to the stringer S-18A straps yang dapat mengakibatkan kegagalan Principal Structural Element (PSE) untuk mempertahankan batas beban.

Kondisi ini dapat mempengaruhi integritas struktural pesawat dan mengakibatkan hilangnya kontrol pesawat.

Hasilnya, terdapat retak pada salah satu dari 3 pesawat Boeing 737 NG milik Garuda Indonesia yang berumur melebihi 30.000 FCN dan terdapat crack pada dua pesawat Boeing 737 NG milik Sriwijaya Air dari 5 pesawat yang berumur lebih dari 30.000 FCN.

Bakal Restrukturisasi, Ini Sisa Utang yang Dimiliki Merpati Airlines

Suara.com – PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akan aktif kembali menjalankan bisnisnya, setelah 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbondong-bondong membantu Merpati Airlines jalan kembali.

Namun sebelum aktif, Merpati masih menyisakan utang. Setelah masuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tahun 2014 silam, Merpati masih mempunyai utang senilai Rp 10,95 triliun.

Namun setelah beberapa kali sidang PKPU, utang Merpati Airlines kepada kredit menyusut jadi Rp 6 triliun, setelah dalam sidang itu menghapus beban bunga sebesar Rp 4,4 triliun.

“Posisi utang kita sekitar Rp 6 triliun. Pengadilan PKPU berhasil menghapuskan bunga. Itu sendiri Rp 4,4 triliun,” kata Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Asep Eka Nugraha saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Meski begitu, Asep merasa optimis dengan adanya bantuan dari para perusahaan BUMN menghidupkan kembali bisnis maskapai.

Dia pun meyakini, dengan adanya bantuan dari para BUMN tersebut, maskapai bisa melunaskan utangnya dan keuangannya berbalik menjadi hijau kembali.

“Itu belum menyentuh bisnis, belum menyentuh structuring komposisi saham pascahomologasi. Kalau episode itu tersentuh, insyaAllah buku (keuangan) Merpati makin baik lagi,” ucap dia.

Sebelumnya, Merpati Nusantara Airlines kembali bangkit dari mati surinya setelah para perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membantu restruturisasi. Terdapat 10 BUMN yang ikut dalam restrukturisasi tersebut.

Sepuluh BUMN tersebut yakni Garuda Indonesia Group, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT PLN (Persero), serta Himbara yang terdiri dari Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI.

Adapun kerja sama operasi yang dilakukan antara Garuda Indonesia dan Merpati berupa, kerja sama dalam bidang Pelayanan Kargo Udara, Ground Handling, Maintenance Repair & Overhaul (MRO) dan Training Center.

Sedangkan, Garuda Indonesia Group bersama dengan beberapa BUMN lainnya seperti Semen Indonesia, Pertamina, Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PLN akan mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati melalui aktivitas pelayanan pengiriman barang-barang (kargo) di wilayah Papua.