Ridwan Kamil Resmikan Daerah Irigasi Leuwisapi untuk Irigasi Pertanian

Suara.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan Daerah Irigasi Leuwisapi di kawasan Situ Tarisi, Desa Wangungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jabar.

Emil, sapaan Ridwan Kamil berharap, dengan adanya Leuwisapi, kondisi pertanian di Kabupaten Sukabumi membaik, mengingat irigasi tersebut dapat mengairi sekitar 250 hektare sawah. Ia berharap, produksi tani di Desa Warungkiara dapat meningkat tajam, dari 675 ton per tahun, kini diperkirakan bisa mencapai 3.750 ton per tahun.

“Inilah yang dimaksudkan, inovasi dan kolaborasi membawa perubahan dan kemajuan,” kata Emil, Jabar, Sabtu (31/8/2019).

Menurut Emil, pembangunan Leuwisapi menjadi bukti bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tengah fokus pada pembangunan desa. Selain itu, dia mengatakan, pembangunan Leuwisapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena nantinya lingkungan sekitar akan ditata menjadi kawasan wisata.

“Selain urusan engineering air, selalu harus ada unsur pariwisata. Ini yang selalu saya bilang. Untuk pariwisata, asal tempatnya nyaman, jadi,” tambahnya.

Emil menambahkan, Jabar merupakan daerah dengan jalur hidrologi terbesar di Indonesia karena berlimpah sungai, danau, waduk, dan irigasi. Kekayaan tersebut dilengkapi dengan panorama yang indah.

Pemdaprov Jabar kini tengah mengembangkan pariwisata air sebagai unggulan, termasuk Leuwisapi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Linda Al Amin mengatakan, Leuwisapi berada di bawah pengelolaan UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea – Cibareno.

“Sistem jaringan irigasi yang ada sebelumnya sangat sederhana, belum ada bendung, di jalur irigasi sering terjadi longsor,” katanya.

Maka itu, pada 2019, Pemdaprov Jabar membangun kembali Leuwisapi. Hal tersebut dilakukan untuk pencetakan sawah baru, meningkatkan ketahanan pangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat yang sama, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menyatakan, kawasan sekitar Leuwisapi mempunyai potensi di sektor pertanian dan pariwisata.

“Dorongan Pak Gubernur, mengakselerasi kemajuan di wilayah kami,” katanya.

Kepala Desa Warungkiara, Panpan Apandi, menyebut daerahnya memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan dan sumber daya air.

“Bendung Leuwisapi, tentu jadi sumber untuk mengembangkan pertanian yang ada di wilayah desa Warungkiara,” katanya.

“Kami warga Desa Warungkiara mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada gubernur dan bupati. Kami masyarakat Warungkiara dapat manfaat besar dan meningkatkan taraf hidup yang luar biasa,” tambahnya.

Kementerian PUPR Raih Tiga Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2019

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menerima tiga penghargaan dalam “Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019”, yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia (PR Indonesia Group), di halaman Balai Kota Tangerang, Jumat (30/8/2019).

Penghargaan diserahkan oleh Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan dan diterima oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Penghargaan pertama yang diterima adalah Pemenang AHI 2019 Kategori Terpopuler di Media Online, Sub Kategori Kementerian, yang diberikan berdasarkan penilaian jumlah pemberitaan positif tertinggi di media online

Penghargaan kedua, Gold Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub Kategori Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, dan penghargaan ketiga adalah Gold Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik, Sub Kategori Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif. 

Pada kesempatan itu, Sudirman mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PR Indonesia Group. Penghargaan ini merupakan kerja bersama seluruh unit KemenPUPR dalam melaporkan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan.
 
“Kami berterima kasih kepada PR Indonesia, yang telah melihat dan memberikan apresiasi atas yang dilakukan Kementerian PUPR. Penghargaan ini mendorong kami untuk lebih baik lagi menyebarluaskan informasi mengenai hasil-hasil pembangunan infrastruktur, sebagai salah satu bentuk laporan kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepada Kementerian PUPR,” kata Sudirman. 

AHI merupakan ajang penghargaan yang diberikan atas prestasi hasil karya humas pemerintah/lembaga/BUMN/BUMD/perguruan tinggi negeri  seluruh Indonesia untuk mendorong semangat kompetisi positif memperkuat peran humas pemerintah dalam melakukan diseminasi informasi terkait program  kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin humas pemerintah hanya menjadi tenaga-tenaga praktikal yang sangat teknis. Visi pemerintah membangun negeri dikhawatirkan tidak akan pernah tercapai. Sesuai dengan tema AHI tahun ini, yaitu sinergi membangun reputasi,” ujar Asmono. 

Penilaian penerima penghargaan dilakukan melalui dua cara, yakni pada kategori Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD Terpopuler. Humas Indonesia  bekerja sama dengan Indonesia Indicator melakukan monitoring  terhadap pemberitaan dari  3.100 media online di Indonesia sepanjang semester I tahun 2019.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kuantitatif dan real-time melalui mesin Intelligence Media Management (IMM) berbasis artificial Intelligence. Penentuan pemenang berdasarkan kuantitas ekspos pemberitaan positif.

Untuk penilaian Kategori Pelayanan Informasi Publik berdasarkan hasil penjurian, yang terdiri 5 juri, yaitu Pakar Public Relations Maria Wongsonagoro, Founder & CEO Humas Indonesia  Asmono Wikan, Pakar Komunikasi dan Branding Emilia Bassar, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2013 – 2017 John Fresly Hutahayan dan Vice President International Council of Design Zinnia  Nizar.

Ario Bimo, Milenial yang Diangkat Jadi Direktur Keuangan BNI

Suara.com – Tantangan yang dihadapi industri perbankan cenderung semakin meningkat sehingga membutuhkan energi dan kecepatan yang kian tinggi terutama dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu kebutuhan akan tenaga-tenaga muda semakin mengemuka demi memenuhi tantangan tersebut.

Seiring dengan hal tersebut RUPSLB PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengangkat seorang milenial dijajaran direksinya, yaitu Ario Bimo (38) yang ditetapkan menjadi Direktur Keuangan yang baru.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan BNI, Bimo sempat menjabat sebagai General Manager BNI Cabang Tokyo (2018-2019) dan Wakil Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah (BIN) BNI (2018), serta meraih gelar Master of Engineering Management dari University of Technology Sydney.

“Semoga dengan semangat muda, ya kita mewakili kaum muda pasti kita bisa membuat BNI lebih baik lagi, mencari terobosan baru, belajar dan kita mencari pemimpin masa depan,” kata Ario Bimo.

Dengan pengangkatan Ario Bimo tersebut, maka susunan Direksi BNI secara lengkap adalah sebagai berikut :

– Direktur Utama : Achmad Baiquni

– Wakil Direktur Utama : Herry Sidharta

– Direktur Bisnis Korporasi : Putrama Wahju Setyawan

– Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan : Tambok P Setyawati

– Direktur Bisnis Konsumer : Anggoro Eko Cahyo

– Direktur Tresuri dan Internasional : Bob Tyasika Ananta

– Direktur Hubungan Kelembagaan : Adi Sulistyowati

– Direktur Keuangan : Ario Bimo

– Direktur Manajemen Risiko : Rico Budidarmo

– Direktur Teknologi Informasi & Operasi : Dadang Setiabudi

– Direktur Human Capital dan Kepatuhan: Endang Hidayatullah

Jayapura Memanas, Jonan Sebut Pemadaman Listrik Hanya Sementara

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemadaman listrik di Jayapura, Papua hanya bersifat temporer atau sementara menyusul aksi ricuh di daerah itu.

“Gangguan kelistrikan di sana (Papua) itu sifatnya temporer saja dan nanti dikembalikan lagi dan sebagainya,” kata Menteri Jonan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan meninggalkan kantor KPK seusai diperiksa di Jakarta, Jumat (31/5). [Suara.com/Muhaimin A Untung]Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Menurut Jonan, pemadaman listrik dilakukan kemungkinan karena ada gangguan akibat adanya sejumlah gedung yang terbakar karena aksi ricuh di Papua. Kendati demikian, ia memastikan kondisi itu kini telah teratasi.

“Kalau ada rumah gedung terbakar gangguan ke banyak tempat-tempat terus diperbaiki,” kata Jonan.

Sebelumnya, PT PLN Unit Wilayah Papua menginformasikan bahwa enam titik di wilayah Jayapura mengalami pemadaman listrik.

Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah mengatakan, enam wilayah yang sedang mengalami pemadaman sekitar 19 MW tersebar di 6 penyulang yaitu Merak, Nuri, Mambruk, Kasuary, Rajawali dan Maleo.

Meski terjadi pemadaman, beban sistem Jayapura pada sekitar pukul 19:00 WIB mencapai sekitar 56 MW dengan 34 penyulang dalam kondisi normal. (Antara)

Jayapura Memanas, Jonan Sebut Aktivitas Freeport Tak Terganggu

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebut, aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Jayapura, Papua tidak mengganggu aktivitas di PT Freeport Indonesia.

“Kalau Freeport saya tidak mendengar apa-apa ya sampai sekarang, dan saya tidak dengar ada masalah,” kata Menteri Jonan, Jumat (30/8/2019).

Petugas kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau massa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). [Antara Foto/Indrayadi TH/wpa/wsj]Petugas kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk menghalau massa saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). [Antara Foto/Indrayadi TH/wpa/wsj]

Menurut Jonan, peningkatan pengamanan terhadap kelancaran aktivitas di PT Freeport kemungkinan telah disiapkan untuk mengantisipasi dampak dari aksi rusuh itu.

“Mestinya ada (pengamanan tambahan mengantisipasi aksi rusuh) sih,” kata Menteri ESDM.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya juga telah memastikan tentang pengiriman Brimob ke Papua. Pada Kamis (28/8), Tito mengatakan telah mengirim 300 anggota Brimob untuk menjaga keamanan di Deiyai, Paniai, dan Jayapura, Provinsi Papua setelah peristiwa ricuh di Deiyai.

Sementara hari ini, Polda Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Barat juga menyatakan telah menyiapkan pengiriman pasukan Brimob ke Papua.

Pengiriman itu sebagai upaya pengamanan usai peristiwa unjuk rasa pada Rabu (28/8) siang di halaman Kantor Bupati Deiyai.

Tanam Ubi Jalar di Lahan Tidur, Perkuat Produk Pangan RI

Suara.com – Pemanfaatan ubi jalar sebagai bahan pangan alternatif bisa digenjot dengan memaksimalkan lahan tidur ataupun hasil pembagian lahan oleh pemerintah. Selain itu, ubi jalar juga berpotensi sebagai bahan industri pangan yang memiliki nilai ekonomi seperti saus tomat.

Pemerintah telah menggulirkan program Reforma Agraria selama periode pertama Presiden Joko Widodo. Bahkan, pada 2019 ini, pemerintah ditarget telah melepaskan lahan sebanyak 4,4 juta hektar, dengan patokan target sebesar 9 juta hektar pada periode setelahnya.

Namun demikian, program redistribusi lahan itu kerapkali tak memberikan efek ekonomi bagi para petani maupun perbaikan rantai pasok pangan. Sebabnya, lahan hasil redistribusi tak jarang kembali menjadi lahan tidur, ataupun dicaplok usaha properti hingga pertambangan.

Di sisi lain, Indonesia selalu berkutat dengan isu rentannya ketahanan pangan nasional. Seharusnya, lewat program redistribusi lahan tersebut, terjadi peningkatan produktivitas komoditas pertanian.

Lebih jauh, sebagaimana disinggung Pakar Teknologi Pangan Universitas Sahid Giyatmi Irianto, penguatan sektor pangan, tak melulu menggubah lahan jadi pertanian padi.

Sebab, lanjutnya, banyak tanaman pangan alternatif yang lebih mudah digarap maupun memiliki potensi ekonomi lebih besar, seperti ubi jalar.

“Sebagai bahan pangan, ubi jalar tentu makanan pokok alternatif. Selain itu ubi jalar bisa diolah sebagai bahan baku industri, khususnya subtitusi bahan impor,” ungkap Giyatmi.

Saat ini, ubi jalar marak digunakan pelaku industri pangan olahan, terutama saus tomat.

“Mereka mensubtitusi tomat yang kadang juga diimpor, dengan ubi jalar karena pasokan lebih stabil. Selain itu, ternyata konsumen lebih memilih saus tomat dengan bahan subtitusi ubi jalar ini,” terang Giyatmi.

Industri saus tomat baik domestik maupun impor terus bertumbuh. Merujuk Database Comtrade PBB, ekspor kecap tomat dan saus tomat lainnya di seluruh dunia mencapai 1,69 miliar dolar AS pada 2013.

Di sisi lain, persaingan domestik produk saus tomat memang berlangsung ketat. Produsen multinasional seperti Heinz, Unilever, dan Delmonte saling sikut memperebutkan pasar sempit saus tomat.

Heinz yang dikenal dengan Heinz ABC Indonesia hadir setelah mengakuisisi dan menyisakan saham 35% ABC Central Foods, Unilever telah menjajal bisnis saus setelah memperkenalkan merek Jawara pada tahun lalu.

Sedangkan Delmonte International pun tercatat sebagai pemain bisnis saus tomat di Indonesia sejak hampir sedekade lalu.

Saus ABC dan Delmonte bersaing ketat sebagai penguasa pasar saus tomat di Tanah Air. Delmonte, sebagaimana informasi yang dihimpun, meneken kontrak produksi dengan PT Lasallefood Indonesia.

Uniknya, keunggulan itu tak terlepas dari tangan dingin Ipung Kurnia pihak di balik layar Lasallefood Indonesia, yakni PT Suba Indah yang notabene merupakan bagian lini produksi PT ABC Central Foods.

Delmonte seolah berhasil bertransformasi dari ABC Central Foods. Terlebih lagi, duel klasik antara Saus ABC dan Delmonte ini melibatkan sosok adik ipar Ipung yang pernah sukses membawa ABC Central Foods merajai pasar pangan olahan Tanah Air.

Ibu Kota Baru Belum Jadi, Jonan Sudah Pastikan Pasokan Listrik Aman

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjamin pasokan listrik di Ibu Kota baru akan terpenuhi. Menurutnya, saat ini PT PLN telah memasang listrik dengan daya yang besar.

“Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan, jadi tidak masalah,” ujar Jonan seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (30/9/2019).

Petugas bekerja memperbaiki jaringan utilitas kabel PLN dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta, Rabu (8/11/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]Petugas bekerja memperbaiki jaringan utilitas kabel PLN dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta, Rabu (8/11/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas’ud]

Jumlah ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke Ibu Kota baru.

“Tidak ada masalah (untuk pasokan listrik), karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200 ribu ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta. Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250 ribu atau 500 ribu rumah tangga mestinya (pasokan listrik) tidak ada masalah,” tutur dia.

Saat ini Jonan mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi, khususnya ketenagalistrikan.

“Jadi kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada 2 unit dari Kementerian ESDM yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan, jadi tinggal dirunding,” pungkas dia.

Jayapura Memanas, Pertamina Stop Pasok BBM ke SPBU

Suara.com – PT Pertamina (Persero) menunda penyaluran BBM di wilayah Jayapura dan sekitarnya menyusul aksi demo pada Kamis (29/8/2019) yang berakhir ricuh.

Aksi massa yang diwarnai perusakan fasilitas umum dan pembakaran, serta blokade di beberapa titik sepanjang jalur Abepura-Jayapura, menyebabkan situasi tidak kondusif untuk penyaluran BBM.

“Hingga saat ini, penyaluran menuju lembaga penyalur di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura untuk sementara tidak dapat dilakukan sampai kondisi kembali kondusif,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR Marketing Operation Region VIII Maluku-Papua PT Pertamina (Persero), Brasto Galih Nugroho.

Penyaluran terakhir telah dilakukan pada Kamis (29/8/2019) pagi namun SPBU memilih tidak beroperasi dengan pertimbangan keamanan.

Untuk SPBU yang masih beroperasi, Brasto menyebutkan berada di wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura.

“SPBU di wilayah Sentani yakni SPBU Hawaii Sentani dan SPBU Doyo masih melayani pembelian BBM, sementara SPBU lainnya di wilayah Kota Jayapura tidak beroperasi dengan pertimbangan keamanan,” katanya.

“Stok di Jayapura hari ini (30/08) dalam kondisi aman dan truk tangki telah siap menyalurkan BBM, namun belum dapat disalurkan ke lembaga penyalur sampai kondisi aman. Kami mempertimbangkan keselamatan AMT (awak mobil tangki) dan kendaraan pengangkut BBM serta operasional di lembaga penyalur, termasuk personel dan infrastrukturnya,” katanya lagi.

Brasto berharap situasi di Kota Jayapura dan sekitarnya berangsur pulih sehingga penyaluran BBM bisa segera dilakukan.

“Kami berharap agar situasi keamanan dapat segera kondusif kembali dan Pertamina dapat menyalurkan BBM seperti biasanya,” katanya.

Pertamina terus berkoordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan sampai situasi kembali aman dan kondusif.

“Kami berharap Papua khususnya Jayapura bisa kembali kondusif seperti sedia kala,” tutupnya. (Antara)

Bank Mandiri Mau Laporkan Warga Swedia yang Ngaku Punya Rp 800 Triliun

Suara.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bakal segera melaporkan PT Shield Security Solution dan Warga Negara Asing Michael Olsson ke Kepolisian.

Pelaporan tersebut dilakukan Bank mandiri atas tuduhan PT SSS dan Michael Olsson menyebar kabar bohong transfer dana Rp 800 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan, pelaporan itu dilayangkan juga karena kedua pihak tersebut telah mencemarkan nama baik perseroan.

Menurut Rohan, perseroan memiliki bukti kuat untuk melaporkan kedua pihak tersebut kepolisian. Salah satunya, yaitu bukti tak ada transfer dana dari Barclays Bank ke Bank Mandiri.

“Kami juga laporkan Olsson ini ke Kepolisian karena bukti-bukti kami sangat kuat,” kata dia dalam konferensi pers di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Selain itu, Rohan juga akan menembuskan laporan tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Karena, Michael Olsson yang berkewarganegaraan Swedia tak memiliki izin tinggal di Indonesia. Sebab, masa berlaku Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) telah habis.

Kendati demikian, Rohan belum tahu kapan pelaporan tersebut dilaksanakan. Pasalnya, saat ini pihaknya sedang menyiapkan bukti-bukti pelaporan tersebut.

“Dari bagian legal kami sedang siapkan dokumen. Dari Barclays Bank dokumen paling kuat,” ucap dia.

Sebelumnya, Rohan kembali membantah adanya transfer dana sejumlah dana sebesar tersebut. Kalaupun ada, menurut Rohan secara logika tak masuk akal.

“Kalau punya Rp 800 triliun, logika saja, itu udah orang terkaya,” tukasnya.

Suprajarto Mundur dari Dirut Bank BTN, Ini Kata Kementerian BUMN

Suara.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya buka suara terkait pengunduran diri Suprajarto dari Direktur utama Bank BTN. Sebelum dipindah ke BTN, Suprajarto adalah Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan pihaknya masih berkomunikasi baik dengan Suprajarto.

“Pimpinan Kementerian BUMN senantiasa berupaya menyampaikan keputusan penugasan secara langsung pada pihak pihak yang diberi penugasan. Komunikasi terus dilakukan untuk bersama sebagai keluarga besar BUMN untuk memberikan yang terbaik bagi kinerja dan pertumbuhan BUMN ke depan,” ujar Gatot Trihargo dalam keterangannya, Jumat (30/8/2019).

Gatot menuturkan, rotasi di jajaran direksi BUMN merupakan hal yang biasa dan penunjukan direksi disesuaikan dengan keahlian yang bersangkutan.

“Diharapkan direksi yang mimpin BTN ke depan bisa membawa BTN semakin kuat dan terus bertumbuh,” imbuh dia.

Untuk diketahui, Suprajarto menolak menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. Dengan begitu, pihaknya juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bank BTN.

“Penetapan RUPLSB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB Bank BTN,” tegas dia.

Bahkan, Suprajarto merasa kaget dengan penunjukkannya menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Suprajarto mengaku tak pernah merasa diajak bicara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penunjukkan tersebut.

“Dimana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musywarah,” ucap dia.

Sebelum Pakai Jasa Transfer Uang, Perhatikan Hal Berikut!

Suara.com – Saat ini di Indonesia, sudah banyak jasa transfer uang yang ada di tengah masyarakat. Jasa yang beragam datang dari banyak tempat, mulai dari transfer menggunakan rekening, melalui online ataupun secara tunai. Transfer uang bisa dikatakan sebagai kegiatan yang riskan, karena hubungannya dengan pengiriman uang.

Jika menggunakan rekening bank, kegiatan transfer bisa dilihat dari mutasi sedangkan cara online menyediakan history transaksi, jadi memang lebih aman dan terekam dengan baik. Namun, bagaimana jika Anda ingin mengirimkan secara tunai? Jasa transfer uang yang dipilih tentu harus sangat diperhatikan karena Jika tidak, fatal akibatnya. Maka dari itu, sebelum melakukan transaksi ini, hal-hal berikut harus Anda ketahui!

1. Kredibilitas Perusahaan
Hal pertama, Anda harus memastikan kredibilitas dari jasa untuk transfer uang yang dipilih. Alasannya sudah pasti karena transaksi yang akan Anda lakukan menyangkut soal finansial dan wajib untuk menghindari perilaku asal memilih. Sebelumnya sudah dijelaskan saat mengirim uang secara tunai, tidaklah seperti melalui rekening bank yang memiliki rekam jejak, jadi akan sulit dideteksi bila uang tak sampai tujuan. Luangkanlah sedikit waktu dengan cari tahu bagaimana perusahaan terpilih Anda. Pastikan juga Anda memilih jasa transfer berlisensi resmi dari Bank Indonesia, seperti TrueMoney Indonesia.

Ilustrasi kredibilitas perusahaan. (Shutterstock)Ilustrasi kredibilitas perusahaan. (Shutterstock)

2. Keamanan Jasa Transfer Uang
Selain kredibilitas, Anda juga harus memerhatikan keamanan dari jasa transfer yang Anda pilih. Tidak hanya saat proses pengiriman, tapi amannya juga harus mencangkup setelah transaksi selesai. Uang kiriman Anda, haruslah sampai di tangan si penerima dengan baik, maka dari itu memastikan hal ini jangan sampai dilewatkan.

Anda bisa pilih jasa dengan fitur verifikasi. Biasanya dengan fitur ini Anda akan mendapatkan pin yang digunakan sebagai nomor verifikasi bagi penerima uang untuk mengambil kiriman. Seperti halnya saat mengirim uang tunai melalui TrueMoney di Alfamart. Anda akan diberikan 10 digit nomor bersifat rahasia, nomor tersebut bisa digunakan penerima untuk mengambil kiriman uang dan berlaku selama 30 hari ke depan.

Ilustrasi uang. (Shutterstock)Ilustrasi uang. (Shutterstock)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan klik di sini.

Ada Perombakan, Irjen Kemenkeu Sumiyati Jadi Komisaris PT PLN

Suara.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT PLN merombak jajaran komisarisnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN tahun 2019.

Dalam perombakan tersebut, InspekturJenderal Kementerian Keuangan Sumiyati diangkat menjadi Komisaris Independen. Sumiyati menggantikan Rionald Silaban yang sebelumnya duduk di jabatan tersebut.

“Surat Keputusan diberikan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019),” kata Vice President Public Relation PLN, Dwi Suryo Abdullah dalam keterangannya, Jumat (30/8/2019).

Jabatan Sumiyati sebagai komisaris BUMN hanya bergeser. Pasalnya, sebelumnya Sumiyati menjabat sebagai Komisaris di Bank BTN.

“Jajaran direksi, manajemen dan seluruh pegawai PLN mengucapkan selamat atas pengangkatan ini. PLN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air, Serta mengejar target ratio elektrifikasi hingga 99 persen,” imbuh dia.

Dengan perubahan tersebut maka komisaris PLN saat ini adalah:

Ilya Avianti (Komisaris merangkap Plt. Komisaris Utama)

Deden Juhara (Komisaris Independen)

Darmono (Komisaris Independen)

Rida Mulyana (Komisaris)

Budiman (Komisaris)

Aloysius Kiik Ro (Komisaris)

Sumiyati (Komisaris)

Darmawan Prasodjo (Komisaris)

BBM Naik, Harga Premium Rp 9.500 Per Liter, Apakah Benar?

Suara.com – PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa kabar adanya bahan bakar minyak (BBM) pada Hari ini (30/8/2019) adalah kabar palsu atau hoaks. Kabarnya Premium akan naik sampai Rp 9.500 per liter.

Hingga saat ini belum ada rencana dari perseroan untuk menaikan harga BBM.

“Pertamina menegaskan bahwa informasi mengenai Kenaikan Harga BBM pada pukul 24.00 Jumat, 30 Agustus 2019 adalah tidak benar (HOAX),” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman dalam keterangannya, Jumat (30/8/2019).

Menurut Fajriyah, pengumuman kenaikan harga BBM selalu diumumkan lewat web resmi Pertamina. Sehingga, tak ada jalur lain terkait pengumuman kenaikan BBM.

“Setiap kebijakan penyesuaian harga BBM diumumkan melalui Website resmi www.pertamina.com,” jelas dia.

Untuk diketahui, beredar pesan singkat dari aplikasi WhatsApp terkait kenaikan harga BBM. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa Pertamina akan menaikkan harga BBM pada Hari ini.

Bahkan, pesan tersebut juga tercantum harga baru dari kenaikan BBM tersebut.

Bank Mandiri Bongkar Detik-detik Hoaks Transfer Dana Rp 800 Triliun

Suara.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan kembali bahwa kabar adanya transfer ke salah satu nasabah yang mengaku ditransfer sejumlah 50 miliar euro atau setara Rp 800 triliun tidak benar atau hoaks. Bahkan, Bank pelat merah itu memiliki banyak bukti bahwa kabar tersebut memang benar hoaks.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas mengungkapkan kabar tersebut bermula dari Michael Olsson warga negara Swedia yang menanyakan kepada Bank Mandiri Cabang Cempaka Mas terkait adanya transfer dana sebesar 50 miliar euro dari Barclays Bank ke rekening salah satu perusahaan yaitu PT Shield Security Solution pada bulan April Lalu

“Anehnya dana tersebut diakui setelah dia menanyakan kami ke Bank Mandiri pada bulan April. Sebenarnya Sudah nanya ke kita, dan kita menjawab itu tidak benar,” kata Rohan salam konferensi pers di Plaza Bank Mandiri, Jakarta (30/8/2019).

Namun beberapa hari lalu, tutur Rohan, terdapat pemberitaan yang memuat kembali komplain dari nasabah yang mendapatkan transfer dana Rp 800 triliun. Sehingga, kabar tersebut kembali mencuat ke publik.

“Kita juga tanya ke Barclays lewat email. Barclays Bank ini palsu, Ignore ini, dan seterusnya. Ini baru dua-tiga hari ini, ini kita minta klarifikasi,” tutur dia.

Kendati demikian, Rohan pun kembali membantah adanya transfer dana sejumlah dana sebesar tersebut. Jika pun ada, menurut Rohan secara logika tak masuk akal.

“Kemudian sampaikan kembali kami ingin menghentikan desas-desus Rp 800 triliun fantastis. Kalau umpetin di Bank di mana umpetinnya. Kalau punya Rp 800 triliun logika aja itu udah orang terkaya,” pungkas dia.

Kementan : Petani Rugi Bila Tak Ikut Asuransi Usaha Tani Padi

Suara.com – Petani dikatakan akan rugi bila tidak ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Fasilitas ini diadakan untuk mengatasi kerugian akibat bencana, seperti kekeringan panjang, seperti yang saat ini sedang berlangsung.

Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sarwo Edhy. 

“Kerusakan tanaman padi hingga 75 persen akan dapat penggantian Rp 6 juta per hektare per musim,” ujarnya, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Selain akibat kekeringan, petani juga akan mendapat ganti rugi bila padinya terkena puso akibat banjir, atau terjadi serangan hama dan penyakit.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejak Mei, banyak daerah yang mengalami kekeringan ekstrem, lebih dari 60 hari tanpa hujan. Data terkini (20 Agustus 2019), kekeringan ekstrem dialami di sejumlah wilayah di 14 provinsi, dan 11 provinsi lainnya berpotensi mengalami hal yang sama.

Selain perlunya petani turut serta dalam program asuransi, Sarwo juga mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan, Kementan telah mendistribusikan ribuan unit bantuan pompa air, yang mampu menghasilkan dari kedalaman 20 – 25 meter.

“Inventarisasi sumber-sumber air perlu dilakukan, untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan dengan menggunakan alat mesin pompa dan pipanisasi, yang kemudian disalurkan ke sawah yang mengalami kekeringan,” jelas Sarwo Edhy.

Melalui program AUTP dan bantuan pompa air serta pipanisasi, diharapkan petani bisa tetap menjalankan usaha taninya tanpa mengalami kerugian akibat bencana kekeringan. 

“Seperti yang pernah dikatakan Menteri Pertanian, prinsipnya petani harus dimuliakan dan dibahagiakan. Tidak ada pangan lagi bila petani sudah malas ke sawah,” pungkasnya.

Mentan : Prestasi Kementan Merupakan Kerja Keras Segenap Jajaran

Suara.com – Segala prestasi yang dicapai Kementerian Pertanian (Kementan), menurut Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, merupakan kerja keras segenap jajaran Kementan yang sejak dipimpinnya. Sejak awal, ia memang bertekad untuk memajukan pertanian Tanah Air.

Dalam beberapa kesempatan, Amran selalu berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja keras dalam mewujudkan swasembada dan kesejahteraan petani.

“Kami siap bekerja 24 jam untuk mewujudkan swasembada, dengan terus meningkatkan produksi komoditas pertanian,” tegas Amran.

Ia menegaskan, maksud 24 jam ini bukan berarti petani atau pegawai tidak pernah tidur, tapi sebagai aparatur, siap melayani petani jika dibutuhkan. Kalau saat mengolah lahan, misalnya, setiap petani bisa sambil bergantian antara petani satu dengan yang lainnya.

Walau demikian, alat mesin pertanian  tidak boleh berhenti, tapi harus bekerja untuk mengolah. Hal lain, misalnya pelayanan dalam pengurusan ekspor, sudah pasti tidak boleh berhenti, harus melayani 24 jam dalam 7 hari.

“Layanan ekspor, kan sudah online, jadi tidak perlu pegawainya menunggu sampai dengan 24 jam tidak tidur. Biar servernya terus berkerja 24 jam, petugasnya tinggal mengontrol dari jauh, memantau dan mengawasi selama 24 jam, ” katanya.

Dalam dialog dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) di Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 28 Agustus 2019, mentan minta petani agar bekerja mengawal alat mesin pertanian (alsitan) selama 24 jam.

Selama 24 jam kerja, ekskavator kerja 3 shift, dengan 8 jam per shift. Menurut Amran, yang selama dikerjakan di lokasi, alat hanya kerja 1 shift atau mubazir, sehingga hasil tidak optimal.

Mentan berharap, target yang dicanangkan untuk membuka lahan seluas 200.000 hektare di Sumatera Selatan bisa segera direalisasikan.

“Jika ini tercapai, maka Sumsel bisa meningkatkan penghasilan sebesar Rp 14 triliun,” tegasnya, saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumsel, Rabu (28/8/2019).

Selama ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kecepatan dalam melaksanakan pekerjaan tentu harus dimaksimalkan juga. Mentan mengibaratkan, jika kita lomba mobil, pasti yang dituju oleh setiap pembalap adalah juara pertama.

Tidak ada pilihan, selain menginjak pedal gas untuk tetap dalam kondisi kecepatan tinggi. Tapi tentunya dengan kehati-hatian dan kontrol yang baik, agar tujuan tercapai dengan sempurna.

Program Periode 5 Tahun
Pada kesempatan itu, Amran juga menjelaskan program-program yang telah dijalankannya selama periode lima tahun, seperti pemanfaatan alat mesin pertanian untuk mengolah lahan, menanan benih, panen dan pasca panen, bantuan benih, bantuan pupuk melalui program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai serta Optimalisasi Alat Mesin Pertanian (Opsin).

Program lainny, Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab), Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) dan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Semua dilakukan untuk mencapai Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045 dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

“Semua program tersebut saya pantau setiap hari atau 24 jam. Bahkan kemarin, kami di lahan rawa dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk melihat langsung kemajuan pelaksanaan program Serasi di tiga kabupaten, yaitu Banyuasin, Ogan Kemilir Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin. Saya tugaskan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen PSP untuk selalu memantau perkembangannya. Kalau perlu, para dirjen tersebut tidur di rumah-rumah penduduk agar mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh para petani, ” tutur Amran.

Pandangan terhadap kinerja Mentan terlontar dari  Herman. “Indonesia masih butuh Mentan Amran, ” ujarnya.

Menurutnya, Kementan di bawah kepemimpinan Amran berhasil mengantarkan Sumsel sebagai penyumbang pangan nasional di urutan kelima, dimana sebelumnya di peringkat delapan.

“Alhamdulillah peningkatan Sumsel luar biasa. Produksinya naik 1,6 juta ton sejak Pak Amran dilantik menjadi menteri. Beliau memang pekerja keras dan melayani, ” tutur Deru.

Kisah Sukses Perajin Untir-untir Dimulai dari Sertifikat Tanah

Suara.com – Sertifikat tanah tidak hanya sebatas sebuah buku hijau bukti kepemilikan tanah, tapi merupakan dokumen penting yang dapat mengubah hidup seseorang. Adalah Tri Edi Widiarto, perajin untir-untir asal Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, membagikan pengalamannya kepada 3.800 penerima sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di GOR WR Supratman, Purworejo, Jateng,  Kamis (29/8/2019).

Lelaki kelahiran Purworejo 53 tahun lalu ini memulai usahanya sejak 1997, setelah pulang dari Jakarta karena di-PHK. Di periode itu, Indonesia sedang dilanda krisis perekonomian yang membuat banyak perusahaan tumbang.

Bertahun-tahun, usaha untir-untir ini berjalan begitu saja. Dengan dibantu keluarga, bapak dua orang anak ini rata-rata hanya dapat mengolah 25 kilogram bahan baku per hari, itupun tidak rutin. Sampai awal 2015, ada petugas kantor pertanahan menawarkan program sertifikasi lintas sektor.

Sertifikat inilah yang merubah taraf hidupnya saat ini. Kredit pertamanya senilai Rp 10 juta dapat dikembalikan dengan lancar.

Saat ini, Tri Edi telah tiga kali menjaminkan sertifikatnya di bank. Dengan modal usaha tersebut, pabriknya berkembang pesat.

Saat ini, tenaga kerjanya telah mencapai 8 orang dan pemasarannya tidak terbatas di Purworejo saja, tapi sudah merambah ke kota-kota sekitar, seperti Kebumen dan Banjarnegara.

“Dengan usaha ini, alhamdulillah, saya sudah bisa kuliahkan anak, beli mobil dan beli sepetak dua petak tanah,” ungkapnya malu-malu.

Kepada para penerima sertifikat, Tri Edi mengingatkan bahwa kredit bisa diambil jika merasa punya kemampuan. Jangan dilakukan sembarangan dan harus bekerja keras.

“Kunci dari usaha adalah semangat, tekun dan jujur,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdit Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan, Ir. Hernawati, M.Si. menyampaikan, sertifikasi tanah yang diikuti oleh Tri Edi dan yang sertifikatnya dibagikan hari itu adalah bagian dari program besar Reforma Agraria, yang terdiri  dari asset reform dan access reform.

“Aset Reform atau Legalisasi Aset adalah tugas kami, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, sedangkan keberhasilan Akses Reform kami capai tidak sendirian. Kami bersinergi dengan rekan-rekan OPD di masing-masing wilayah,” ujarnya.

Cerita Tri Edi mengingatkan kembali pada sebuah kutipan jawa “Jer Basuki Mawa Beyo”, yang artinya meraih kemuliaan membutuhkan pengorbanan. Apabila ingin sejahtera, maka tidak hanya biaya saja yang dibutuhkan, namun juga kerja keras, kejujuran dan ketekunan.

Bank BJB Meraih 24th Infobank Awards 2019 dan Predikat Kinerja Sangat Bagus

Suara.com – Bank BJB telah membuktikan bahwa keuletan, dedikasi dan usaha tak kenal lelah, sangat melapangkan jalan sekaligus meloloskan perseroan dari berbagai aral melintang dalam upaya mempertahankan prestasi maupun kinerja terbaik. Kerja keras merupakan kunci utama. 

Hal ini dikemukakan pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB, M. As’adi Budiman, saat menerima “24th Infobank Awards 2019”, di Kempinski Hotel, Jakarta Kamis (29/8/2019).

Bank BJB juga mendapat predikat kinerja “Sangat Bagus Selama 20 Tahun Berturut-turut” dari media ekonomi terkemuka Tanah Air, Infobank.  Ini merupakan penghargaan yang kesekian kalinya diraih oleh Bank BJB sepanjang 2019 dari berbagai lembaga atau media terkemuka.

Bank BJB juga mendapat predikat kinerja "Sangat Bagus Selama 20 Tahun Berturut-turut" dari media ekonomi terkemuka Tanah Air, Infobank. (Dok : BJB)Bank BJB juga mendapat predikat kinerja “Sangat Bagus Selama 20 Tahun Berturut-turut” dari media ekonomi terkemuka Tanah Air, Infobank. (Dok : BJB)

“Spirit memberikan kontribusi terbaik sudah menjadi bagian dari budaya kerja yang diinternalisasi oleh seluruh insan Bank BJB tanpa kecuali. Kami yakin, kerja keras adalah kunci utama dari sebuah kesuksesan, pencapaian dalam usaha apa pun. Perlu usaha keras untuk bisa meraih pencapaian, dan sangat dibutuhkan kerja lebih keras lagi untuk mempertahankannya. Segala bentuk pencapaian yang ditorehkan Bank BJB tidak lain dipersembahkan bagi masyarakat dengan semangat dan kesetiaan membangun negeri,” katanya.

Raihan gemilang ini terasa semakin spesial, lantaran di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan global, Bank BJB justru berprestasi. Beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan kurva negatif turut mempengaruhi kinerja dan pencapaian perbankan, khususnya dalam kemampuan konsumen mengakses kredit.

Namun demikian, Bank BJB berhasil melangkah dari rintangan klasik tersebut.

Adapun total kredit yang disalurkan Bank BJB hingga semester I mencapai Rp 78,2 triliun, atau tumbuh sebesar 8,2 persen year on year (y-o-y). Kualitas kredit Bank BJB juga berhasil dijaga dengan baik, di mana rasio Non Performing Loan (NPL) dapat bertahan di level 1,7 persen, atau lebih baik dibanding rasio NPL industri perbankan per Mei 2019 sebesar 2,61 persen.

Indikator performa positif ini juga tergambar dari penetrasi usaha perseroan, di mana Bank BJB selalu konsisten membubuhkan laba memuaskan. Laba bersih setelah pajak hingga semester I tercatat sebesar Rp 803 miliar.

Di sisi lain, total aset Bank BJB berhasil tumbuh 6,4 persen yoy, menjadi  Rp 120,7 triliun. Pertumbuhan aset ini didukung oleh penghimpunan DPK sebesar Rp 95,1 triliun atau tumbuh sekitar 7 persen yoy.

Turun Rp 5.000, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 766.000 per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (30/8/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 766.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 5.000 dibandingkan dengan harga jual Kamis (29/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 693.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Kamis kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 407.500.

– emas 2 gram Rp 1.481.000.

– emas 3 gram Rp 2.200.000.

– emas 5 gram Rp 3.650.000.

– emas 10 gram Rp 7.235.000.

– emas 25 gram Rp 17.980.000.

– emas 50 gram Rp 35.885.000.

– emas 100 gram Rp 71.700.000.

– emas 250 gram Rp 179.000.000.

-emas 500 gram Rp 357.800.000.

-emas 1.000 gram Rp 705.600.000.

Perang Dagang Reda, Rupiah Bakal Bergerak Menguat Jelang Akhir Pekan

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra memprediksi pergerakan rupiah pada hari ini bakal menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Menurut pengamatannya, pergerakan rupiah ini didorong meredanya tensi perang dagang antara AS dan China. Yang terjadi setelah China, melalui kementerian perdagangannya, memberikan pernyataan bahwa pihaknya akan berusaha menyelesaikan semua permasalahan dagang terhadap AS dengan sikap yang tenang dan tidak menginginkan aksi saling menaikkan tarif.

“Rupiah berpotensi bergerak berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.180 – Rp 14.260,” kata Ariston Tjendra dalam riset hariannya di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan rupiah pada Kamis (29/8/2019) berada di level Rp 14.227 per dolar AS. Level itu menguat dibandingkan Rabu sebelumnya di level Rp 14.237 per dolar AS.

Sementara, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Kamis kemarin berada di level Rp 14.254 per dolar AS. Posisi ini melemah dibandingkan pada Jumat sebelumnya yang di level Rp 14.263 per dolar AS.

Koreksi Wajar Masih Bayangi Pergerakan IHSG Jelang Akhir Pekan Ini

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal berbalik melemah setelah kemarin ditutup menguat 0,12 persen di level 6.289.

Analia Samuel Sekuritas, William Mamudi melihat secara teknikal IHSG masih tertahan di bawah flip level 6.350. Apalagi, tekanan bearish masih bisa berlanjut, sehingga membuat IHSG bergerak melemah.

“Kami melihat potensi tekanan bearish bisa berlanjut jika tidak breakout dari level resisten, dan menjadi awal dari pola head and shoulders. Tetap waspada di tengah market yang sangat volatil ini,” kata William dalam riset hariannya, Jumat (30/8/2019).

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama juga memprediksi IHSG melemah.

Secara teknikal Nafan melihat, MACD telah berhasil membentuk pola golden cross di area negatif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI masih berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola bearish inside bar yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke level support terdekat.

Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.244 hingga 6.214. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.319 hingga 6.381,” tutur Nafan.

Mundur dari Dirut Bank BTN, Suprajarto Klaim Tak Punya Masalah dengan Rini

Suara.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI Suprajarto membantah pengunduran sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau Bank BTN karena memiliki masalah dengan Kementerian BUMN.

Dia pun mengklaim juga tak pernah memiliki permasalahan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

“Saya engga pernah ada masalah sama orang,” kata dia dalam Konferensi pers di Restoran Tesate Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Suprajarto, pihaknya juga selalu bekerja secara profesional selama menjadi bankir di Bank BUMN. “Selama ini saya profesional sih, Bekerja,” tutur dia.

Untuk diketahui, Suprajarto menolak menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. Dengan begitu, pihaknya juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bank BTN.

“Penetapan RUPLSB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB Bank BTN,” imbuh dia.

Bahkan, Suprajarto merasa kaget dengan penunjukkannya menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Pasalnya, pihaknya mengaku tak pernah merasa diajak bicara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penunjukkan tersebut.

“Di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musywarah,” ucap dia.

Ditunjuk Jadi Dirut Bank BTN, Suprajarto Kaget dan Menolak

Suara.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, Suprajarto, merasa kaget ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. 

Pasalnya, dia mengaku tak pernah merasa diajak bicara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penunjukan tersebut.

“Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musywarah,” kata dia dalam konferensi pers di Restoran Tesate, Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Atas dasar itu, Suprajarto akhirnya menolak untuk menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN.

Selain itu, ia juga tak menerima keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN.

“Atas penetapan RUPSLB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil RUPSLB BTN,” imbuhnya. 

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN merombak susunan direksinya.

Perombakan direksi itu setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 

Adapun Direksi yang dirombak yaitu Direktur Utama yang sebelumnya dijabat Maryono digantikan oleh Suprajarto. Diketahui, Suprajarto merupakan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.

“Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Corporate Secretary Achmad Chaerul dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Mundur dari Jabatan Dirut BTN, Suprajarto Bakal Plesiran

Suara.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI Suprajarto menyatakan, belum tahu rencana ke depan setelah mengundurkan dari Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. 

Bahkan, Suprajarto mengaku ingin rehat sebentar untuk plesiran di suatu tempat.

“Rencana mau liburan. Itu dipikir nanti yang penting saya happy dan enjoy,” kata dia dalam konferensi pers di Restoran Tesate Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Untuk diketahui, Suprajarto menolak menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Dengan begitu, Suprajarto juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bank BTN.

“Penetapan RUPLSB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB Bank BTN,” imbuh dia.

Bahkan, Suprajarto merasa kaget dengan penunjukkannya menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. 

Pasalnya, dia mengaku tak pernah merasa diajak bicara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penunjukan tersebut.

“Di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musywarah,” ucap dia.

Yah, Suprajarto Hengkang dari Bank Laba Puluhan Triliun

Suara.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN, merombak susunan direksinya.

Perombakan direksi itu setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Adapun Direksi yang dirombak yaitu Direktur Utama yang sebelumnya dijabat Maryono, digantikan oleh Suprajarto. Diketahui, Suprajarto merupakan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.

“Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimistis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Corporate Secretary Achmad Chaerul dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Namun, pergantian Direktur Utama membuat pasar keuangan kaget. Pasalnya, Suprajarto dinilai berhasil membawa keuangan BRI melesat di tengah ketidakpastian keuangan global.

Misalnya saja pada 2018, Suprajarto berhasil membuat BRI membukukan laba bersih Rp 32,4 triliun atau tumbuh 11,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara pada Semester I 2019, BRI juga mencetak laba bersih Rp 16 triliun atau tumbuh 8,02 persen.

Sedangkan, walaupun cetak laba, Laba Bank BTN jauh dengan Bank BRI pada semester I 2019 yaitu sebesar Rp 1,3 triliun.

Selain itu, dalam RUPLB Bank BTN menambah satu direksi yaitu Direktur Collection, Aset Management Elisabeth Novie yang sebelumnya jabatan rangkapan dari Direktur Finance, Treasury & Strategy.

Sementara dari sisi Komisaris, terdapat pergantian yaitu Sumiyati digantikan Marwanto Harjowiryon.

Berikut susunan direksi dan komisarin Bank BTN setelah RUPSLB:

Susunan Direksi BTN :
Direktur Utama : Suprajarto
Direktur Commercial Banking : Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer Banking : Budi Satria
Direktur Compliance : R. Mahelan Prabantarikso
Direktur Collection, Aset Management : Elisabeth Novie
Direktur Distribution & Network : Dasuki Amsir
Direktur Strategic & Human Capital : Yossi Istanto
Direktur IT & Operation : Andi Nirwoto
Direktur Finance, Treasury & Strategy : Nixon L.P Napitupulu

Susunan Komisaris BTN:
Komisaris Utama : Asmawi Syam
Komisaris : Iman Sugema
Komisaris : Eko Djoeli Heripoerwanto
Komisaris : Marwanto Harjowiryono
Komisaris Independen : Garuda Wiko
Komisaris Independen : Lucky Fathul Aziz Hadibrata
Komisaris Independen : Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen : Arie Coerniadi

Tak Terima Hasil RUPSLB, Suprajarto Menolak Jadi Dirut BTN

Suara.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto, menolak untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Dengan begitu, pihaknya juga mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bank BTN.

“Penetapan RUPLSB saya tidak dapat menerima keputusan itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri hasil keputusan RUPSLB Bank BTN,” kata Suprajarto dalam konferensi pers di Restoran Tesate, Menteng, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN merombak susunan direksinya. Perombakan direksi itu setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Adapun direksi yang dirombak yaitu Direktur Utama yang sebelumnya dijabat Maryono, digantikan oleh Suprajarto. Diketahui, Suprajarto merupakan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.

“Susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan. Kami optimis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” kata Corporate Secretary Achmad Chaerul dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Namun, pergantian Direktur Utama membuat pasar keuangan kaget. Pasalnya, Suprajarto dinilai berhasil membawa keuangan BRI melesat ditengah ketidakpastian global.

Misalnya saja pada 2018. Suprajarto berhasil membuat BRI membukukan laba bersih Rp 32,4 triliun atau tumbuh 11,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara pada Semester I 2019, BRI juga mencetak laba bersih Rp 16 triliun atau tumbuh 8,02 persen.

Walaupun cetak laba, Laba BTN jauh dengan BRI pada semester I 2019 yaitu sebesar Rp 1,3 triliun.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Dukung Event Situgunung Trail Run 2019

Suara.com – Arkadia Digital Media menghelat acara bertajuk Situ Gunung Trail Run For Nation di tempat wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (25/8/2019) pekan lalu.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Emir Syarif Ismel menyambut acara lomba lari dengan nuasa rekreasi tersebut. Oleh karenanya, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi mendukung acara tersebut.

“BPJS Ketenagakerjaan cabang Sukabumi Mendukung kegiatan Event Situgunung Trail Run 2019,” ujar Emir, Kamis (29/8/2019).

Emir berharap agar acara ini menjadi agenda tahunan di kawasan pariwisata Situgunung. Sebab, animo masyarakat atas acara tersebut sangat tinggi.

“Mudah-mudahan dengan adanya even Situgunung Trail Run ini juga akan memberi dampak yang sangat besar terhadap antusias masyarakat di Jawa Barat khususnya di Sukabumi,” sambungnya.

Ajang Situgunung Trail Run 2019 diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, terdapat juga peserta yang berasal dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Prancis dan Spanyol.

Turut hadir pula sejumlah tokoh dalam perlombaan hari ini, mulai dari Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik, Kepala Bidang Wilayah II PTN Sukabumi Ir. Syamsiar, dan Kapolres Sukabumi AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Berikut hasil lengkap Situgunung Trail Run 2019, Minggu (25/8/2019):

Kategori 21K:

-Man Open:

1. Muhsen 1 jam 33,31 menit
2. Ujang Ahmad Saripudin 1 jam 38,01 menit
3. Yusuf Aprian 1 jam 39,22 menit
4. Andi Feri Randongkir 1 jam 49,35 menit
5. Taofik Hidayat 1 jam 54,52 menit

– Man Master:

1. Holil 1 jam 47,39 menit
2. Wahyu 1 jam 49,32 menit
3. Akihide Ando 1 jam 54,14 menit
4. Kamil 2 jam 1,23 menit
5. Jules Crawshaw 2 jam 2,36 menit

– Women Open:

1. Siti Maemunah 3 jam 1,24 menit
2. Devi 3 jam 11,2 menit
3. Ade Linda M 3 jam 40,30 menit
4. Susanti Haryani 3 jam 57,11 menit
5. Sovie Kharomah 4 jam 7,05 menit

– Women Master:

1. Mariko Murata 2 jam 57,50 menit
2. Nurul Wulandari 3 jam 15,10 menit
3. Wieny Oei 3 jam 29,10 menit
4. Erisa Fatrisia 3 jam 31,56 menit
5. Verania Andria 4 jam 15,47 menit

Kategori 10K:

– Men Open:

1. Ahmad Solehritonga 1 jam 4,05 menit
2. Nana Sutarna 1 jam 5,24 menit
3. Nicky Leadypratama 1 jam 6,05 menit
4. Muhammad Syahrudin 1 jam 11,37 menit
5. Nur Rohmat 1 jam 12,52 menit

– Men Master:

1. Syambudiharto 1 jam 11,39 menit
2. Utep Waryanto 1 jam 12,07 menit
3. Indra Suhandik 1 jam 19,34 menit
4. Muhammad Syuhada 1 jam 19,42 menit
5. Supikno 1 jam 29,46 menit

– Women Open:

1. Puspa Indahyulianti 1 jam 30,36 menit
2. Jamilah 1 jam 36,37 menit
3. Minawati Dewi 1 jam 42,21 menit
4. Veronica Odilia 1 jam 49,53 menit
5. Criscensia Febriyanti 2 jam 0,35 menit atau 2 jam 35 detik

– Women Master:

1. Tjhin YuShia 1 jam 57,22 menit
2. Faridah 2 jam 4,01 menit
3. Sherly Eddysartono 2 jam 8,28 menit
4. Paulina Dwi Purnomowati 2 jam 14,07 menit
5. Susi S. Darmawan 2 jam 21,56 menit

Kategori 5K Family Run:

Posisi 1:

-Jimi Akbar 38,13 menit
-Fajar Saktiqudratullah 44,13 menit
-Rizky Satria Hadi 52,36 menit

Posisi 2:

-Maman Fathurochmam 53,10 menit
-Moch. Raffi Arinugraha 53,47 menit
-Agus Sumirat 56,27 menit

Posisi 3:

-Imam Septiana 49,16 menit
-Anton Hidayat 49,32 menit
-Meriasari 57,19 menit

Posisi 4:

-Rianna 53,01 menit
-Ruswiyanti 53,09 menit
-Tirza 59,31 menit

Posisi 5:

-Tommy Sutanto 49,28 menit
-Susan Angela Lialestari 1 jam 2,24 menit
-Lorenso Sutanto 1 jam 2,24 menit

Sayap Rusak, Pesawat Sriwijaya Air Gagal Lepas Landas

Suara.com – Maskapai Sriwijaya Air membenarkan video viral yang memperlihatkan kerusakan pada bagian sayap pesawat saat akan lepas landas. Pada video berdurasi 8 detik itu, memperlihatkan bagian ujung sayap pesawat yang tidak sempurna.

Menurut VP Corporate Secretary Sriwijaya Air Retri Maya, kejadian tersebut terjadi saat pesawat akan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Batam.

“Patut disampaikan bahwa kejadian ini terjadi pada saat penerbangan Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-032 dengan rute Jakarta menuju Batam hendak lepas landas,” kata dia dalam keterangannya kepada Suara.com, Kamis (29/8/2019).

Setelah diketahui ada kerusakan pada bagian sayap pesawat, penerbangan tersebut pun dibatalkan dan kembali ke area parkir pesawat.

Pesawat langsung dilakukan investigasi secara menyeluruh bekerjasama dengan Garuda Maintenance Facility (GMF).

“Adapun keputusan pembatalan penerbangan sesaat setelah diketahui adanya kejadian ini merupakan komitmen perusahaan yang tetap mengedepankan Safety and Security,” pungkas dia.

Asing Banyak Investasi ke Jabar, WSE Ingatkan Pentingnya Bahasa Inggris

Suara.com – Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi favorit investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tercatat jumlah penanaman modal asing (PMA) sepanjang tahun 2018 mencapai 5,57 miliar dolar AS dengan total proyek sebanyak 4.713.

Proyeksi Badan Pusat Statistik juga mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah populasi tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 49.9 juta jiwa pada 2020.

Data ini menunjukkan pentingnya SDM Jawa Barat yang unggul serta kompetitif untuk menggarap peluang yang ada dan menarik investasi lokal maupun asing.

Dengan banyaknya investor asing yang masuk, maka masyarakat Jawa Barat mau tidak mau harus mulai mendalami bahasa Inggris untuk melakukan percakapan.

Melihat hal tersebut, CEO Wall Street English Indonesia Kish Gill menuturkan pentingnya penguasaan bahasa asing untuk menunjang kehidupan.

“Karena hampir seperlima penduduk Jawa Barat tinggal di Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi. Kami yakin kehadiran Wall Street English dapat membangun SDM unggul Jawa Barat,” kata CEO Wall Street English Indonesia, Kish Gill.

Gill menyebut, WSE sudah membantu lebih dari 50.000 member mencapai kesuksesan dalam karir, studi, bisnis dan tujuan mereka lainnya.

Dengan hadirnya WSE Dago, diharapkan bisa semakin meningkatkan pemahaman warga Jawa Barat terhadap bahasa asing.

“Sejak bergabung di WSE saya menjadi lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris dan hal ini sangat penting untuk karir saya kedepan. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua anak muda Bandung untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan ikut menjadi SDM Jawa Barat yang unggul,” jelas Putri Indonesia Jawa Barat 2019, Jesica Fitriana.

Sebagai bentuk kontribusi WSE membangun SDM Jawa Barat, di akhir September WSE Indonesia akan mengadakan acara #WSESpeakHeula yang mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif sebagai pembicara.

Acara ini akan dikemas secara interaktif untuk pelajar SMA, perguruan tinggi dan juga kaum milenial Jawa Barat yang ingin mengetahui bagaimana kemampuan berbahasa Inggris dapat membantu mencapai mimpi mereka serta membawa banyak peluang.

Blusukan di Purworejo, Presiden Jokowi Bagi-bagi 3.800 Sertifikat Tanah

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 3.800 sertifikat tanah kepada warga saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

“Ini yang di dalam dan di luar GOR jumlahnya 3.800,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan penyerahan sertifikat di GOR WR Supratman Purworejo Jawa Tengah.

Presiden menyebutkan di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang sertifikatnya harus dipegang warga.

Presiden Joko Widodo berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Banjarsari, Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariPresiden Joko Widodo berdialog dengan penerima Sertifikat Tanah untuk Rakyat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

“Tahun 2015 yang selesai baru 46 juta sertifikat, masih 80 juta pada 2015,” katanya.

Khusus di Jawa Tengah, lanjut Presiden Jokowi, ada 20 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat.

“Yang sudah selesai baru 12 juta sampai saat ini, masih kurang 8 juta lebih,” katanya.

Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat.

“Di setiap kampung, sengketa, konflik tanah itu ada karena masih ada 8 juta yang belum selesai,” katanya.

Ia menyebutkan sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki warga.

“Jadi kalau ada yang ujug-ujug datang ngaku pemilik tanah bisa dibantah, juga kalau di pengadilan ada buktinya, buka sertifikatnya ada nama, letaknya di mana, luasnya berapa,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan dulu satu tahun produksi sertifikat tanah BPN hanya 500 ribu-600 ribu. Tahun 2019 ini 9 juta supaya masyarakat segera punya sertifikat.

Menurut dia, BPN harus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Target kita 2025 nanti sertifikat harus selesai semuanya. Caranya gimana, itu urusan Menteri BPN,” katanya. (Antara)

Sambut Ibu Kota Baru, Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Bakal Dipoles

Suara.com – PT Angkasa Pura I (Persero) telah memiliki rencana untuk mengembangkan bandara di lokasi Ibu Kota baru, Kalimantan Timur. Terutama, pengembangan Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.

Corporate Secretary Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan mengatakan, perseroan akan meluaskan Bandara Sepinggan, sehingga bisa menampung banyak penumpang.

Untuk diketahui, jarak antara Bandara Sepinggan dengan Kutai Kartanegara atau ke Penajam Paser Utara butuh waktu sekitar dua jam melalui jalur darat.

Ilustrasi bandara (Shutterstock)

“Penambahan luasan bandara dengan alternatif reklamasi (selatan) atau pembebasan lahan (utara),” kata Handy saat dihubungi, Kamis (29/8/2019).

Handy menuturkan, dengan perluasan itu, Bandara Sepinggan bisa menampung penumpang hingga tiga kali lipat dari kapasitas penumpang saat ini.

“Untuk saat ini dengan kapasitas 110 ribu meter persegi cukup untuk menampung 10 juta penumpang. Sedangkan saat ini jumlah Penumpang hingga akhir tahun akan mencapai 6,5 juta orang,” tutur dia.

Kendati demikian, Handy tak merinci lebih lanjut terkait rencana kapan dan target selesainya perluasan Bandara Sepinggan tersebut diperluas.

Seperti diketahui, Ibu Kota negara akan dipindah ke Kalimantan Timur tepatnya sebagian di wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara.

Canggih! Ini 4 Cara Pengiriman Uang Zaman Now

Suara.com – Metode pengiriman uang sudah sering dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, berkembang pula metode pengiriman uang dari masa ke masa. Di masa lalu banyak orang masih menggunakan cara-cara konvensional, seperti lewat kantor pos, wesel, dan lainnya.

Perlahan, masyarakat mulai mengenal fasilitas ATM karena dirasa jauh lebih mudah dibandingkan harus repot-repot lagi menggunakan kantor pos maupun wesel. Namun dewasa ini, sedikit demi sedikit masyarakat mulai banyak yang melakukan transaksi uang melalui jalur digital.

Alasannya, jalur digital sangat mudah diakses dan sangat praktis dalam penggunaannya. Hanya dengan memanfaatkan koneksi internet saja, berbagai aktivitas mengirim uang dapat dilakukan secara real-time atau langsung saat itu juga ke kota lain dan bahkan ke luar negeri. Berikut contoh pengiriman uang menggunakan jalur digital saat ini.

1. PayPal

Jika Anda baru pertama kali mendengar tentang PayPal, PayPal merupakan sistem pengiriman uang secara elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang. Dengan memiliki PayPal, Anda dapat memiliki kemudahan yang terdapat dalam sebuah rekening online yang dapat digunakan untuk membeli produk dan menerima uang dari orang yang memiliki akun PayPal.

Agar Anda dapat memiliki akun PayPal, ada beberapa persyaratan yang harus Anda miliki. Pertama, Anda harus memiliki alamat e-mail yang valid dan dapat diakses setiap saat.

Kedua, Anda harus menyiapkan identifikasi diri anda seperti KTP sebagai persiapan jika Anda diminta melakukan verifikasi. Ketiga, Anda juga harus menyiapkan statement bulanan kartu kredit yang masih aktif untuk proses verifikasi.

(Shutterstock)(Shutterstock)

2. Google Wallet atau Checkout

Yang berikutnya adalah dengan menggunakan Google Wallet atau Checkout. Pastinya Google sudah bukan hal yang asing lagi di masyarakat. Dewasa ini, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan Google, terlebih karena anda dapat menemukan informasi apapun di dalamnya.

Google Wallet atau Checkout merupakan layanan pengiriman uang yang difasilitasi Google. Untuk menggunakannya, Anda tinggal instal dari Playstore pada Android, lalu isi saldo melalui akun Google milik Anda. Selain itu, Google Wallet/Checkout juga dapat menyimpan informasi kartu kredit, debit maupun gift card yang sudah diverifikasi Google untuk melakukan transaksi.

Untuk mengirim uang melalui layanan ini, Anda hanya perlu memilih ikon lampiran di Gmail, lalu pilih opsi kirim uang atau meminta uang, selesai. Menariknya lagi, Anda juga dapat menggunakan alamat e-mail non-Google untuk mengaktifkan layanan ini.

(Shutterstock)(Shutterstock)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan klik di sini. 

Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Bandara YIA Kulonprogo

Suara.com – Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pukul 09.50 WIB. Presiden Joko Widodo hadir ke YIA dalam rangkaian kunjungannya ke Jawa Tengah selama 2 hari tanggal 29 – 30 Agustus 2019. Rencananya Jokowi akan berkunjung ke Purworejo untuk membagikan sertifikat tanah 29 Agustus dan 30 Agustus 2019 di Magelang.

Menggunakan pesawat Kepresidenan yang didominasi warna biru muda, Jokowi didampingi oleh sejumlah menteri seperti Menteri Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensesneg Pramono Anung dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Tiba di YIA, Jokowi disambut oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama Istri GKR Hemas.

Jokowi langsung menuju ke Lantai 1 untuk melihat maket bandara seperti Terminal, sisi udara, sisi darat dan akses transportasi. Selanjutnya Jokowi menuju ke lantai 3 untuk mendengarkan penjelasan progres pembangunan terminal. Dan turun ke lantai 2 untuk meninjau gerai Khusus UMKM dan menyapa penumpang di ruang tunggu.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan, saat ini pembangunan Bandara YIA sudah mencapai 76,5 persen dan ditargetkan Desember 2019 akan selesai. Rencananya operasional YIA secara penuh akan dilaksanakan awal 2020 sehingga bisa menampung penerbangan internasional

Faik mengungkapkan proyek ini merupakan proyek strategis nasional yang dilaksanakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Bandara Internasional Adisutjipto. Di bandara Internasional Adisutjipto saat ini kapasitas sebenarny hanya 1,8 juta, namun jumlah penumpang tahun 2018 kemarin mencapai 8,4 juta orang.

“Berarti sudah sangat tidak memadai sehingga diperlukan bandara yang kapasitasnya lebih bagus lagi di Yogyakarta International Airport,” ujarnya.

Bandara YIA di Kulonprogo memiliki panjang landasan 3.250 meter dan lebar landasan 80 meter. Di andara ini nantinya pesawat terbesar dan terberat tipe Boing 777 380 bisa mendarat dengan kapasitas penuh artinya seluruh tempat duduk terisi. Hal tersehut berbeda dengan bandara di Ngurah Rai Bali dan juga bandara Soekarno Hatta di Cengkareng. Di mana di kedua bandara ini bisa didarati pesawat terbesar dan terberat namun tidak dengan kapasitas penumpang tidak terisi penuh.

Di YIA jumlah penumpang kian hari kian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah maskapai penerbangan yang ada. Saat ini tercatat 3 maskapai penerbangan masing-masing Air Asia, Lion Air dan Citylink yang membuka jalur baru di YIA. Dari 3 maskapai tersebut sudah ada 14 pergerakan setiap harinya dengan jumlah penumpang mencapai 2.000 – 2.700 orang perharinya.

“Bulan September mendatang akan ada 14 pergerakan lagi. Sehingga total mencapai 28 pergerakan,” tambahnya.

Kontributor : Julianto

Dear Shamsubahrin Ismail, Sini Datang ke Indonesia Nanti Disawer Dolar

Suara.com – Shamsubahrin Ismail yang merupakan bos taksi Malaysia menuai hujatan atas pernyataannya yang menyebut Indonesia negara miskin. Sebelumnya, pendiri Big Blue Taxi Services ini juga menolak kehadiran Gojek yang merupakan perusahaan karya anak bangsa di Malaysia.

Menurut Shamsubahrin Ismail, ojek online asal Indonesia tidak bisa menjamin masa depan muda-mudi Negeri Jiran menjadi lebih baik.

“Sebagai sebuah karier, Gojek tidak memiliki masa depan. Anak-anak muda kita layak mendapatkan yang lebih baik,” kata Shamsubahrin Ismail seperti dikutip dari Free Malaysia Today.

Founder dan CEO Gojek Grup Nadiem Makarim (kiri) dan Co-Founder Kevin Aluwi (kedua kanan) bersiap melakukan konvoi bersama mitra driver saat peresmian logo baru Gojek di kantor pusat Gojek, Jakarta, Senin (22/7/2019)[ANTARA FOTO/Audy Alwi/wsj].Founder dan CEO Gojek Grup Nadiem Makarim (kiri) dan Co-Founder Kevin Aluwi (kedua kanan) bersiap melakukan konvoi bersama mitra driver saat peresmian logo baru Gojek di kantor pusat Gojek, Jakarta, Senin (22/7/2019)[ANTARA FOTO/Audy Alwi/wsj].

Selain membandingkan budaya Indonesia dan Malaysia yang berbeda. Shamsubahrin Ismail semakin menuai kontroversi setelah menyebut Indonesia sebagai negara miskin.

“Gojek berhasil di Indonesia karena angka kemiskinan mereka sangat tinggi, tidak seperti di Malaysia. Juga budaya mereka berbeda. Di Indonesia, perempuan bisa memeluk pengemudi, tetapi bagaimana di Malaysia? Apakah kita ingin perempuan-perempuan kita memeluk ojek?” tutur Shamsubahrin Ismail.

Buntut dari pernyataannya yang kontroversial tersebut, bos taksi Malaysia itu pun banjir hujatan dari warganet Indonesia. Hal itu bisa dilihat dalam jejaring sosial @datukshamsubahrin.

Warganet yang telanjur murka, membombardir kolom komentar unggahan Shamsubahrin dengan berbagai ejekan seperti yang dirangkum Suara.com berikut.

“Kalau nolak ya nolak aja ga usah pakai menghina segala, ini bukti anda takut miskin,” tulis @diassusanto92.

“Setidaknya gak miskin pemikiran kaya kamu bambang. Miskin pemikiran miskin attitude miskin materi juga deh. Selamat bersilaturahmi dengan netizen +62,” kata @meinandafanesa52018.

“Sini datang ke Indonesia, gua sawer lu pakai dollar,” celoteh @dwsasongko.

“Ga usah jelek-jelekin negara kalau nyatanya negara lau merdeka hasil giveaway,” ujar @wisnunot_.

ATR/BPN : 6.621 Lokasi di Indonesia Terindikasi Langgar Tata Ruang

Suara.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, berdasarkan hasil audit penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan pada 2015 – 2018, terdapat 6.621 lokasi di Indonesia yang terindikasi melanggar. Sebaran paling banyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu 5.286 lokasi.

Pelaksanaan pembangunan, dalam pemanfaatan ruangnya tidak mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Banyak alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan dan industri, kawasan lindung dikonversi menjadi lahan budidaya ekonomi, penerbitan izin lokasi bahkan izin mendirikan bangunan (IMB) menabrak ketentuan RTR.

Akibatnya, bencana terus bertambah, karena disebabkan ketidakpatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk itu, dibutuhkan upaya penertiban pemanfaatan ruang, berupa penegakan hukum.

“Dari 6.621 lokasi di seluruh Indonesia, itu sifatnya indikasi pelanggaran yang belum tentu pelanggaran. Lokasi pelanggaran akan diumumkan ke masyarakat, supaya bisa ikut mengawasi, sehingga ke depan, kita bisa manfaatkan ruang jadi lebih tertib, aman, dan nyaman,” ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Budi Situmorang, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menjelaskan penyebab banyaknya daerah terindikasi melanggar, yaitu karena tidak sesuai dengan tata ruang, tidak ada izin atau tidak memenuhi semua syarat-syarat perizinan, dan menutup akses publik.

“Untuk 2019, kami masih melakukan audit. Ini saja indikasi yang masuk sudah banyak sekali,” ujarnya.

Budi menambahkan, setelah diketahui lokasi mana saja yang terindikasi ada pelanggaran tata ruang, maka akan dilakukan penyidikan dan dikenakan sanksi administrasi.

“Seperti yang pak menteri sampaikan, kita lakukan mulai dari teguran yang paling soft sampai kepada pembongkaran atau pengembalian kawasan fungsi. Kemudian nanti yang terakhir, yang paling berat, pidana tentunya,” tambahnya.

UU 26/2007 menegaskan, mekanisme penegakan hukum bidang penataan ruang dilaksanakan melalui adanya ketentuan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, baik berupa sanksi administratif, sanksi pidana, maupun sanksi perdata. Pengaturan sanksi ini diharapkan mampu membuat masyarakat Indonesia untuk lebih tertib tata ruang.

Penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan dengan audit tata ruang, yang menjadi dasar kegiatan pemberian sanksi berupa sanksi administratif melalui Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang (Fastib) dan sanksi pidana melalui Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik).

Khusus untuk upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, saat ini telah terbentuk 646 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang (PPNS PR), yang tersebar di seluruh 34 provinsi.

Upaya penertiban pemanfaatan ruang melalui penegakan hukum yang terus dilakukan dengan tindakan nyata, sehingga diharapkan dapat mendorong kualitas RTR, kepatuhan pemanfaatan ruang, sehingga tata ruang Indonesia menjadi lebih tertib.

Upaya ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam melakukan penegakan hukum bidang penataan ruang. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah mengedepankan pula pengendalian pemanfaatan ruang sebagai upaya pencegahan melalui peraturan zonasi, pengawasan terhadap izin pemanfaatan ruang, dan pemberian insentif dan disinsentif.

Keren! Gamers PUBG Patungan Puluhan Juta Rupiah untuk Para Veteran RI

Suara.com – PUBG Mobile melalui program #74MerdekaDinner merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan apresiasi kepada para veteran Indonesia melalui program donasi yang berkerjasama dengan kitabisa.com untuk Yayasan Sahabat Veteran Indonesia.

Tujuan utama dari program ini merupakan bentuk apresiasi PUBG Mobile atas kontribusi para veteran Indonesia terhadap kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.

PUBG Mobile merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan apresiasi kepada para veteran Indonesia.PUBG Mobile merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberikan apresiasi kepada para veteran Indonesia.

“Sebagai bagian dari perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, PUBG Mobile menjadikan momen penting ini untuk berbagi kebahagian dan semangat perjuangan serta berterimakasih kepada para veteran Indonesia atas jasa-jasanya selama ini. Hari ini merupakan hari yang penting dan bersejarah bagi kami PUBG Mobile karena pada hari ini kami dapat ikut berkontribusi serta berbagi kebahagian bersama Para Veteran Indonesia,” kata Head of Esports PUBG Mobile untuk Asia Tenggara, Gaga Li dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Puncak program #74MerdekaDinner yang berupa penyerahan bantuan donasi kepada para veteran Indonesia melalui kitabisa.com untuk Yayasan Sahabat Veteran Indonesia dihadiri oleh perwakilan dari para Veteran serta Bigetron Esport selaku pemenang dari #74MerdekaDinner dan PUBG Mobile Indonesia selaku penyelenggara.

Total bantuan donasi yang diserahkan oleh PUBG Mobile adalah sebesar Rp 72 juta yang merupakan kontribusi para pemain dan komunitas yang ikut serta menyukseskan program #74MerdekaDinner.

Total donasi tersebut berupa sumbangan dari prize pool sebesar Rp 42 juta dan dari gabungan program #74MerdekaDinner sebesar Rp 30 juta.

Pada puncak acara ini, selain penyerahan bantuan donasi, para veteran juga ikut berbagi pengalaman mereka dan pesan-pesan kepada para generasi muda penerus bangsa mengenai semangat perjuangan.

“Semoga semangat perjuangan dan kemerdekaan terus menemani tiap langkah kita kedepannya. Rasa bangga dan terimakasih kami ucapkan setinggi-tingginya untuk para veteran Indonesia. Perjuangan kalian merupakan semangat bagi kami. Dirgahayu Republik Indonesia ke-74!,” ucap Gaga Li.

BNP2TKI : Jepang Butuh Banyak Tenaga Kerja Asing

Suara.com – Sebagai negara maju, Jepang banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Di Ibaraki, misalnya, membutuhkan banyak tenaga kerja.

Ibaraki terletak di sebelah utara Tokyo. Kawasan ini memiliki jumlah penduduk relatif sedikit, karena berada di urutan ke-11 dari total 47 prefektur di Jepang.

“Ibaraki banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Kesempatan berkarier atau bekerja di Ibaraki, saat ini terbuka luas,” jelas Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Tatang Budie Utama Razak, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Tatang, saat ini prefektur Ibaraki menggunakan tenaga kerja asing melalui Technical Interen Trainess Progragram (TITP) dan EPA. Ke depan, Ibaraki akan lebih banyak menggunakan tenaga kerja asing melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

Sektor-sektor yang banyak memperkerjakan tenaga kerja asing adalah manufacturing, food processing, nurse dan pertanian.

“Sebagian besar perusahaan pengguna tenaga kerja asing di Ibaraki tidak dapat berbahasa Inggris, sehingga akan memudahkan bagi mereka apabila sistem rekrutmen online terdapat pula versi bahasa Jepang,” jelasnya.

Tatang menambahkan, Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja asing dari Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mendorong lebih banyak Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Jepang.

Seperti diketahui, sejumlah industri yang mengembangkan teknologi mutakhir seperti Hitachi, Renesas, dan JX Nippon Mining dan Metals, memiliki kantor dan pabrik yang juga dibangun di Ibaraki.

Pada sektor pertanian, produksi hasil-hasil pertanian di Ibaraki adalah yang kedua dari total 47 prefektur di Jepang. Dengan kata lain, industri teknologi mutakhir dari kegiatan pertanian sangat aktif dan produktif di Ibaraki.

Di Ibaraki sendiri terdapat lebih 10 universitas, diantaranya Universitas Tsukuba dan Universitas Ibaraki. Badan Penelitian Antariksa Jepang (JAXA) juga berlokasi di Tsukuba.

Ibaraki disebut juga sebagai pusat sekolah berbasis penelitian yang menarik banyak siswa asing.

Selain itu, terdapat juga tujuan wisata alam yang indah seperti wisata alam, Gunung Tsukuba dan Pantai Oharai. Ibaraki bisa disebut sebagai tempat dengan keindahan alam dan teknologi maju yang terjalin secara harmonis

Taiwan Excellence Dukung Indonesia Percepat Realisasi Revolusi Industri 4.0

Suara.com – Dalam rangka mendukung tekad pemerintah Indonesia dalam merealisasikan Revolusi Industri 4.0, Taiwan Excellent untuk ketiga kalinya menggandeng lima merek asal Taiwan, diantaranya Acer, Advantech, ICP DAS, LIPS dan LIVA yang memiliki nama besar dalam sektor industri Internet of Things (IoT) untuk berpartisipasi pada Konferensi Asia IoT Business Platform di Jakarta.

Director Taiwan Trade Center, Danny Liao mengatakan, sebagai topik pembahasan utama dalam AIBP Indonesia tahun ini adalah niat pemerintah Indonesia dalam mempercepat program Industri 4.0 serta peluang bisnis yang potensial.

“Setahun setelah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah Making Indonesia 4.0, dengan didukung oleh UU pemerintah dan adanya kebijakan Super Deduction Tax dengan pemotongan pajak mencapai 300 persen pada bulan Juli tahun ini, dalam rangka mendorong industri agar dapat terlibat dalam program pelatihan dan pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Mengenai topik pembahasan utama ini, Danny menghadirkan Konferensi AIBP Indonesia untuk ketiga kalinya dengan menggandeng lima merek asal Taiwan yang memiliki nama besar di bidang industri Internet of Things (IoT) untuk unjuk gigi di depan 600 orang ahli dari 15 negara.

“Advantech sebagai pemimpin bidang komputer industri dunia berencana untuk bekerjasama dengan eksekutif dari berbagai bidang industri dengan menerapkan strategi Co-Creation, guna memperkuat sektor industri Internet of Things (IoT) dan dapat memiliki pengaruh di setiap sudut Smart City,” jelas dia.

Menurut Danny, Showcase yang bagus dari Taiwan Excellent berhasil menarik perhatian perusahaan industri farmasi di Indonesia diantaranya Kimia Farma, BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi Indonesia yaitu Pertamina dan BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi yaitu PGN serta berbagai perusahaan industri lainnya.

“Taiwan Excellent akan selalu mendukung sepenuhnya program Industri 4.0 Indonesia melalui kerjasama yang menjanjikan di segala bidang,” pungkas Danny.

KPPU Minta Pemain Industri Kopi Bersaing Secara Sehat

Suara.com – Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo meminta para pemain industri kopi untuk melakukan persaingan secara sehat.

Terlebih, tujuan pembentukan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni menjaga kepentingan umum meningkatkan efisiensi nasional untuk mensejahterakan rakyat, menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

“Sebagaimana industri lainnya pun, persaingan juga terjadi di industri kopi, komoditi kebanggaan Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi salah satu primadona di pasar domestik dan internasional,” kata Kodrat dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Direktur Santos Jaya Abadi, Adi Haryono mengatakan, pertumbuhan industri kopi cenderung meningkat, seperti terlihat dari semakin bertumbuhnya coffee shop dan produsen kopi.

Berbagai inovasi pun disiapkan oleh pihaknya, seperti memproduksi produk-produk baru yang berkualitas tinggi, rasanya enak, dan sesuai dengan permintaan pasar.

“Berbagai inovasi baru, termasuk dalam hal distribusi pemasaran juga dilakukan untuk menanggapi meningkatnya permintaan pasar akan produk yang baik dan berkualitas, sesuai dengan selera masyarakat,” tutur Adi.

Head of Corporate Communication PT Kapal Api Global, Pangesti Bernardus mengatakan, perusahaan beriinisiatif untuk bekerja sama dengan petani yang dijalin melalui berbagai cara, untuk mendapatkan kualitas kopi yang lebih baik, sustainability produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Misalnya kita lakukan pendampingan dalam proses penjemuran, roasting, dan proses-proses lainnya, sehingga kualitas kopi arabika yang diperoleh baik. Langkah lain yang tak kalah penting adalah mencarikan konsumen kopi yang sesuai, sehingga petani bisa mendapatkan manfaat yang terbaik,” tandas Pangesti.

Harga Buyback Emas Antam Terus Naik, Hari Ini Rp 699.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (29/8/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 771.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 1.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (28/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 699.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut terpantau naik Rp 1.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 410.000.

– emas 2 gram Rp 1.491.000.

– emas 3 gram Rp 2.215.000.

– emas 5 gram Rp 3.675.000.

– emas 10 gram Rp 7.295.000.

– emas 25 gram Rp 18.105.000.

– emas 50 gram Rp 36.135.000.

– emas 100 gram Rp 72.200.000.

– emas 250 gram Rp 180.250.000.

– emas 500 gram Rp 360.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 705.600.000.

Kementan Ingatkan Petani untuk Awas terhadap Pestisida Palsu

Suara.com – Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Muhrizal Sarwani mengingatkan kembali para petani untuk awas terhadap pestisida palsu. Pestisida ilegal ini, harganya sama dengan produk aslinya tapi kualitasnya rendah.

Muhrizal mengatakan, produsen pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual, termasuk di antaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang hak varietas tanaman dan indikasi geografis.

“Selain itu dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian, karena dinilai terlalu banyak terpapar residu pestisida,” kata Muhrizal, dalam seminar Sinergi Lintas Sektoral dalam Pengawasan Produk pestisida Palsu dan Ilegal, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Ia menambahkan, ada beberapa persoalan dalam peredaran pestisida, diantaranya, pestisida ilegal atau tidak terdaftar, pestisida palsu, serta mutu di luar batas toleransi.

“Sampai Mei 2019, jumlah pestisida yang terdaftar ada 4.646 formulasi, sementara yang masa berlakunya sudah habis, kita tarik dari pasar. Hingga kini, ada 1.700 formulasi yang sudah kita tarik,” ujarnya.

Untuk mencegah peredaran pestisida palsu dan ilegal, Muhrizal menambahkan, pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pestisida, baik di pusat maupun daerah. Bahkan pemerintah sudah membentuk tim penyidik pegawai negeri sipil di pusat dan daerah. Penyidik PNS tersebut telah mendapat pelatihan dari Bareskrim.

“Kita juga banyak membantu terkait pengawasan, meskipun yang dihadapi cukup sulit untuk diselesaikan. Alhamdulillah di Brebes sudah dapat diselesaikan sampai penuntutan dan diselesaikan sampai tuntas,” ujarnya.

Muhrizal menegaskan, Ditjen PSP, saat ini terus berupaya mencegah pemalsuan pestisida dengan mengoptimalkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pusat dan daerah. Bahkan Kementan sudah minta Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mendorong pemerintah kabupaten/provinis dalam kegiatan KP3 daerah, terutama dalam penyediaan anggaran.

“Sekarang ada yang menyediakan, ada juga yang tidak. Tapi sebagian besar memang tidak menyediakan anggaran khusus untuk KP3,” ujarnya.

Muhrizal menambahkan, sosialisasikan dan pembinaan kios penjualan pestisida juga sudah disosialisasi, termasuk koordinasi dengan Satgas Pangan dari Bareskrim Polri.

“Untuk pengawasan di tingkat produsen, secara rutin pemerintah melakukan pemerikasaan label hingga pengawasan peradaran pestisida,” katanya.

Sementara itu, Chairman Croplife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo menilai, pemalsuan pestisida merupakan masalah serius. Bahkan menurut Insight Asia, sekitar 26 persen petani Indonesia pernah membeli pestisida palsu.

“Jika total petani Indonesia sebanyak 40 juta orang, maka diperkirakan 10 juta petani pernah membeli pestisda palsu,” katanya

Dengan membeli pestisida palsu, menurut Kukuh, petani yang sebelumnya berharap bisa mendapatkan hasil panen bagus, justru mengalami kerugian, dan pada akhirnya tanaman menjadi parah dan tidak panen.

“Tapi kita bisa mencegah pemalsuan pestisida. Bahkan kasus terbaru, kita bisa mengungkap pemalsunya,” tegasnya.

Anggota Croflife Indonesia, Mayang Marchiany mengatakan, profit pestisida yang mencapai 6,5 miliar dolar AS merupakan profit yang sangat besar untuk produk palsu dan ilegal, sehingga menarik untuk investor. Apalagi oknum pemalsu tidak perlu susah melakukan pengujian dan registrasi.

“Mereka bisa jualan dan mendapatkan keuntungan bersih,” katanya.

Namun di balik itu, menurut Mayang, akibat akan buruk bagi petani dan lingkungan. Petani akan mengalami gagal panen, lingkungan menjadi rusak, musuh alami hama juga akan mati.

“Kita juga tidak bisa memonitor penyebabnya, karen bahan aktif tidak bisa ketahui,” katanya.

Dengan adanya produk ilegal dan palsu, lanjut Mayang, akan membuat masalah kesehatan pada manusia. Berbeda dengan pestisida yang legal, karena sudah melalui berbagai uji, baik toksikologi, biologi dan uji lainnya.

“Yang perlu dipertimbangkan adalah potensi hilangnya pajak yang akan didapatkan pemerintah, karena produk ilegal dan palsu,” tegasnya.

Ekonom: Pemerintah Jangan Lunak Lihat Gojek Ditolak Malaysia

Suara.com – Sejak viralnya komentar pedas pemilik Big Blue Taxi Service asal Malaysia terkait rencana ekspansi Gojek ke negara itu, terjadi polemik baru dalam persaingan bisnis transportasi online.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, jika perlu mesti lobi antara pemerintah (G to G) untuk membantu memuluskan ekspansi Gojek di ASEAN. Apalagi Gojek jelas adalah perusahaan asli karya anak bangsa.

“Selama ini negosiasi pemerintah kita lemah, padahal ini tugas Kemendag, Kemenkominfo, dan Kemenlu. Mereka harus berani bernegosiasi untuk capai MoU di level ASEAN untuk membentuk standar tertentu, terutama terkait penataan bisnis berbasis digital,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Sikap Lunak Pemerintah pada Grab

Bhima Yudhistira Adhinegara juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia yang menerima dengan tangan terbuka kehadiran Bos Softbank Masayoshi Son awal bulan Agustus ini. Bukan rahasia umum, Softbank adalah salah satu investor yang memuluskan sepak-terjang Grab, perusahaan transportasi daring (online) asal Malaysia, di Tanah Air.

“Negosiasi Softbank itu Business to Government, itu bisa difasilitasi. Padahal uangnya akan dibawa lari ke negara asalnya,” tutur dia.

Sementara, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P Evita Nursanty menyatakan dukungannya bahwa perlu diciptakan iklim bisnis yang adil yang memungkinkan Gojek untuk bisa berkompetisi secara fair di Malaysia.

“Kita bisa terima Grab, mengapa mereka tidak bisa terima Gojek? Pemerintah Malaysia harus bijaksana dan adil, karena ini murni soal bisnis. Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ride hailing ini sebuah keniscayaan, akan tetapi yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan perubahan. Janganlah sampai menghina, apalagi menghina Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut Evita Nursanty mengatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan sesi rapat bersama antara Kemenlu, Kemenkominfo, Kemenperin dan Kemendag untuk membahas diplomasi ekonomi dalam rangka mendukung terbentuknya ekosistem guna mendorong pertumbuhan startup karya anak bangsa.

Sementara itu, mengomentari sikap lunak yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap investor Grab, Evita Nursanty menyerukan agar Kemenkominfo membuat aturan tegas melalui program kerja mereka untuk membangun 1.000 – 5.000 startup yang tentunya harus menyasar pada pertumbuhan startup nasional.

IHSG Bakal Bergerak Koreksi Wajar Hari Ini

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal mengalami koreksi wajar setelah kemarin ditutup menguat 0,06 persen di level 6.281.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat secara teknikal, MACD telah berhasil membentuk pola golden cross di area negatif. Sementara itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI masih berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola bearish spinning top candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.244 hingga 6.214. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range pada 6.319 hingga 6.381,” kata Muhammad Nafan Aji Gusta Utama dalam riset hariannya, Kamis (29/8/2019).

Sementara, Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya mengamati peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian bagi investor jangka menengah panjang.

“Pergerakan IHSG saat ini terlihat masih akan terus berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya,” papar William Surya Wijaya.

Untuk Sehat, Pos Indonesia Tetap Butuh Dukungan Pemerintah

Suara.com – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Gilarsi W. Setijono mengatakan, untuk meningkatkkan daya saing PT Pos Indonesia dalam industri pos, dibutuhkan peran pemerintah di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos disebutkan, pemerintah perlu melakukan penyehatan terhadap PT Pos Indonesia (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menghadapi akses pembukaan pasar global.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dianjurkan mengintervensi proses penyehatan Pos Indonesia. Namun faktanya, sejak 2009, saat aturan terbit sampai saat ini, belum ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah.

Gilarsi pun menjelaskan, di seluruh dunia, industri pos dipenuhi oleh 192 operator yang menjadi anggota Universal Postal Union (UPU). Dalam perjalanannya, sebagian besar perusahaan pos global bertransformasi seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Perusahaan pertama yang dinilai berhasil bertransformasi adalah Deutsche Post, di Jerman. Pada 2000, bermodalkan bantuan pemerintah Jerman, Deutsche Post mengakuisisi perusahaan logistik DHL.

Perusahaan tersebut mengembangkan model bisnis DHL, hingga akhirnya bertaraf internasional.

Lain halnya dengan perusahaan pos di Jepang yang mengatasi disrupsi industri pos dengan mengubah model bisnis menjadi ‘bank tabungan’. Perusahaan memberi lisensi perbankan kepada 24.500 kantor cabang hingga akhirnya menjadi consumer banking terbesar di dunia.

Alhasil, hampir semua warga menggunakan kantor pos untuk menabung.

Di Korea Selatan, Australia, dan Malaysia, perusahaan pos memperoleh bantuan yang besar dari pemerintahnya masing-masing, agar bisa bertransformasi dan tak tergerus perubahan zaman. 

Sementara itu di Indonesia sendiri, Pos Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang masih bertahan di tengah disrupsi teknologi, meskipun pada kenyataannya belum ada bantuan yang optimal dari pemerintah.

Gilarsi menjelaskan, sebagai anggota UPU, perusahaan memikul tugas sebagai layanan pos universal. Dengan bantuan dana operasional dari pemerintah sebesar Rp 345 miliar pada 2018, perusahaan mengelola kantor pos komersil di daerah terpencil yang jumlahnya mencapai 2.446 cabang.

Logo PT Pos Indonesia. (Dok : Pos Indonesia). Logo PT Pos Indonesia. (Dok : Pos Indonesia).

Dalam prosesnya, perusahaan diminta oleh pemerintah melayani masyarakat dengan tarif yang sesuai ketentuan pemerintah sejak 2013. Penentuan tarif yang lebih rendah dari biaya operasional menimbulkan terjadi selisih biaya yang harus ditanggung perusahaan.

Padahal jasa pengiriman tersebut banyak dipakai oleh para perusahaan perdagangan elektronik (e-commerce) yang tengah menjamur. Perkembangan industri e-commerce, pada akhirnya justru dianggap menjadi duri dalam daging Pos Indonesia.

Pos Indonesia Jauh dari Kondisi Pailit

Semakin besar jumlah aktivitas pos e-commerce, maka selisih biaya yang harus ditanggung perseroan juga akan semakin membengkak.  Isu di berbagai pemberitaan media massa kemudian berkembang semakin liar, bahwa Pos Indonesia berpotensi bangkrut dan pailit.

Menanggapi hal itu, Gilarsi menegaskan, perusahaan jauh dari kondisi pailit.

“Kami jauh dari kata pailit. Kami masih bisa menyelesaikan kewajiban dengan baik. Pinjaman uang ke bank memang dibutuhkan setiap perusahaan sebagai modal kerja,” tegas Gilarsi.

Menurutnya, perusahaan sedang berupaya keras untuk bertranformasi di tengah disrupsi model bisnis dan teknologi saat ini. Perbaikan model bisnis dan teknologi dilakukan tanpa menghilangkan tujuan dasar pendirian usaha.

Pada dasarnya, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki visi dan misi untuk mendorong aktivitas ekonomi dan menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini, Pos Indonesia tak bisa selincah perusahaan swasta dalam bertransformasi.

Pos Indonesia bisa saja mengubah model bisnis seperti perusahaan rintisan (startup), yakni dengan mereduksi biaya tetap, investasi aset dan karyawan demi memperoleh keuntungan bombastis. Namun sebagai perusahaan milik negara, Pos Indonesia juga dituntut peka terhadap kesejahteraan karyawan.

“Hal itu membuat perusahaan tak mudah bertransformasi dengan cara instan,” ujar Gilarsi.

Pada akhirnya, langkah solutif yang paling tepat dilakukan adalah berbenah diri, dengan mendorong anak usaha untuk bergerak lebih lincah, sembari menunggu langkah konkrit pemerintah melakukan penyehatan kinerja terhadap perseroan.

Saat ini, papar Gilarsi, Pos Indonesia memiliki tiga anak usaha, yaitu Pos Logistik, Pos Finansial, dan Pos Properti.

“Tiga anak usaha ini relatif lebih kecil dan lebih lincah. Perusahaan tidak harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh induk. Anak usaha bisa bertransformasi dengan cepat,” ujarnya.

Khusus di lini bisnis finansial, lanjut Gilarsi, perusahaan mengalami disrupsi ganda, baik disrupsi regulasi maupun disrupsi teknologi. Terkait teknologi, disrupsi terjadi mulai dari perkembangan teknologi perbankan hingga kemunculan teknologi finansial (fintech).

“Kami menyadari, model bisnis yang digunakan pada lini jasa keuangan merupakan sunset industry,” tutup Gilarsi.

Sekjen REI Sebut Spekulan Tanah Ada di Daerah Penunjang Area Ibu Kota Baru

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan Ibu Kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Lokasi tersebut, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kertanegara.

Rencananya, lahan sebanyak 180 ribu hektare akan digunakan pemerintah untuk lokasi pembangunan ibu kota baru. Akan tetapi, tak semuanya lahan dimiliki oleh negara.

Beberapa lahan harus dibebaskan untuk pembangunan ibu kota baru, sehingga dikhawatirkan akan ada spekulan yang menawarkan harga tanah dengan nilai tinggi di lokasi itu.

Namun, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan hanya daerah penunjang dua lokasi itu yang akan menjadi incaran spekulan untuk naikkan harga tanah. Sedangkan untuk lokasi ibu kota, sambung Totok, takkan ada spekulan yang akan bermain harga tanah.

“Di dalam area udah enggak ada spekulan, karena areanya udah milik negara. Mungkin di daerah penunjang yang mahal, kayak Jakarta, Bekasi dan Tangerang itu yang mahal,” katanya saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).

Menurut Totok, pemerintah akan mampu meredam spekulan tanah untuk masuk ke lokasi ibu kota baru. Terlebih, tambahnya, pemerintah memiliki strategi tersendiri untuk menyingkirkan spekulan.

“Pemerintah pasti udah mikir lha, kalau spekulan udah masuk ke sana, jadi dia nyari yang belum masuk semua. Pemerintah bukan orangnya yang enggak ngerti, ngerti semua itu, hindari seperti itu bisa lha,” tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bakal menjaga lahan di Kalimantan Timur yang nantinya bakal dijadikan Ibu Kota baru. Sebab, potensi spekulasi tanah diprediksi meningkat setelah Jokowi mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara lokasi ibu kota pengganti Jakarta.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah land freezing.

“Kita akan freeze dulu biar engga terjadi spekulasi tanah,” kata Sofyan dalam konferensi pers di Kantornya, Selasa (27/8/2019).

Ibu Kota Baru di Kaltim, REI: Lebih Efektif Huniannya Berbentuk Rusun

Suara.com – Real Estate Indonesia (REI) memiliki konsep untuk membangun hunian di Ibu Kota baru. Saat ini, REI telah membuat desain terkait pemukiman yang cocok dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sekretaris Jenderal REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan hunian yang cocok di ibu kota baru lebih mengarah pada rumah susun.

“Lebih efektif bikin rumah susun, rumah tapak ada, tapi enggak banyak,” kata Totok saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).

Meski demikian, Totok saat ini tengah menunggu data dari berapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut pindah. Karena, pembangunan hunian disesuaikan dengan jumlah PNS.

Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. (Dok: Kementerian PUPR)Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. (Dok: Kementerian PUPR)

“Nah ini kita butuh data PNS-nya berapa? Golongannya apa saja. Kita menyediakan rumahnya engga mubazir,” jelas dia.

Terkait dengan biaya pembangunan, Totok mengaku akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah untuk membangun rumah susun tersebut.

“Skemanya, macam-macam nanti bisa kolaborasi,” kata dia.

Listrik di Sebagian Wilayah Jakarta Kembali Padam, PLN Minta Maaf

Suara.com – General Manager PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya M Ikhsan Asaan mengatakan, pasokan listrik dari Pembangkit Muara Karang di DKI Jakarta terputus sehingga listrik di sejumlah wilayah padam.

“Terjadi gangguan penghantar transmisi 150 KV Duri Kosambi – Kembangan pada pukul 14.11 WIB sehingga pasokan listrik dari Pembangkit Muara Karang terputus, dan berdampak pemadaman di sebagian Jakarta Pusat, sebagian Jakarta Selatan, sebagian Jakarta Barat, sebagian Bintaro dan sebagian Tangerang Selatan,” kata Ikhsan Asaad.

Petugas bekerja memperbaiki jaringan utilitas kabel PLN dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta, Rabu (8/11/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]Petugas bekerja memperbaiki jaringan utilitas kabel PLN dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta, Rabu (8/11/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas’ud]

Berdasarkan pantauan di Jakarta Pusat, di kawasan Petojo hingga perkantoran daerah Harmoni mengalami pemadaman lampu.

Di kawasan perhotelan Wahid Hasyim, bahkan di Cinere juga mengalami pemadaman listrik. Di sekitar Jakarta Pusat bahkan lampu lalu lintas juga terlihat belum menyala yang mengakibatkan terjadi kemacetan di sejumlah jalan.

“PLN mohon maaf atas padamnya aliran listrik yang terjadi pada sub sistem Muara Karang,” kata Vice President Public Relation PLN Dwi Suryo Abdullah.

Secara bertahap PLN pun mulai menyalakan listrik di sejumlah wilayah seperti di daerah Budi Kemuliaan, Kebon Sirih, Karet Baru, Kebon Jeruk, Duri Kosambi, Daan Mogot, Pantai Indah Kapuk dan Ketapang.

“Proses penormalan terus dilakukan. Kami akan segera memberitahukan setiap perkembangan terkait proses recovery tersebut,” katanya. (Antara)

Bukan MRT Atau LRT, Ibu Kota Baru Akan Dibuatkan Bus Rapid Transit

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang meramu sarana dan prasarana transportasi Ibu Kota baru. Mulai dari transportasi darat dan laut yang akan terintegrasi.

Bahkan, sistem transportasi di Ibu Kota baru akan dibuat zonasi. Artinya, ada yang khusus untuk perkantoran dan ada yang khusus pemukiman.

Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. (Dok: Kementerian PUPR)Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. (Dok: Kementerian PUPR)

“Support saya di Bus Rapid Transit (BRT). Skema zonasi cukup bagus zonasi perkantoran bisnis pemukiman artinya lebih mudah diatur,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut Budi, saat ini semua sektor transportasi tengah membuat kajian untuk menyediakan alat transportasi di Ibu Kota baru.

“Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) pak Sekjen untuk kita para Dirjen Darat, Laut, Udara, Kereta Api, untuk membentuk kerja sama melakukan kajian support apa dukungan transportasi massal,” tutur dia.

Budi pun berharap, dengan adanya integrasi antar moda membuat masyarakat yang ada di Ibu Kota baru tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

“Pak menteri mengharapkan transportasi di sana seefektif dan efisien mungkin, sangat terbatas kalau nanti kantor kementerian satu jalur dilayani angkutan umum menjadi back bone,” pungkas dia.

Untuk diketahui, Ibu Kota akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang letaknya sebagian di Penajam Paser Utara dan sebagian di wilayah Kutai Kartanegara. Adapun pembangunannya dimulai pada 2020.

Begini Nasib 5,2 Juta Hektare Tambang Batubara di Kalimantan Timur

Suara.com – Pemindahan ibu kota menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, di dekat lokasi pemindahan Ibu Kota baru terdapat usaha eksplorasi sumber daya alam tambang seperti batubara.

Pemerintah pun bergerak cepat, agar lahan garapan tambang tak makin meluas, maka pemerintah membatasi izin usaha pertambangan (IUP).

Dengan dibatasinya IUP, Bagaimana nasib usaha pertambangan di Kalimantan ke depan?

Ilustrasi pertambangan batubara. [Shutterstock]Ilustrasi pertambangan batubara. [Shutterstock]

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan, tak ada pengaruh pembatasan IUP terhadap jalannya usaha pertambangan di Kalimantan Timur.

Karena menurutnya, perusahaan yang masih memegang IUP tetap bisa berjalan hingga izinnya berakhir.

“Izin yang lama biar tetap berlaku, namun izin-izin baru perlu dibatasi. Sebelum ada wacana pemindahan Ibu Kota, pemerintah pun sudah membatasi penerbitan IUP bahkan izin-izin yang sudah ada dievaluasi dan banyak yang dicabut. Secara ekonomi, penerbitan IUP tidak berdampak signifikan ke perekonomian nasional,” kata Ahmad saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).

Menurut Ahmad, penerbitan IUP memang harus dibatasi di lokasi Ibu Kota baru. Hal ini untuk menghindari benturan lingkungan antara pengangkutan komoditas dan sosial. Pembatasan ini kata dia juga untuk membereskan masalah pertambangan terkait IUP.

“Penerbitan izin ke depan harus dibatasi karena terkait kepentingan nasional Ibu Kota misal potensi benturan lingkungan, pengangkutan komoditas, sosial,” ucap dia.

Untuk diketahui, Kaltim memiliki luas lahan tambang sebesar 5,2 juta hektare. Dari luas tersebut, pada 2017 sebanyak 1.143 IUP diterbitkan di Kaltim.

Kabupaten Kutai paling banyak menerbitkan IUP pada 2017 yaitu 625 IUP. Sedangkan, Produksi batubara di Kutai Kartanegara pada 2017 mencapai 86,98 juta ton.

PNS Mau Dipindah ke Ibu Kota Baru Asal Disediakan Rumah

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan Ibu Kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Banyak pro kontra terkait pemindahan Ibu Kota. Salah satunya yaitu pro kontra dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena dengan pemindahan pemerintahan, maka pegawai pemerintahan juga ikut pindah ke Ibu Kota baru.

Para PNS memiliki tuntutan kepada pemerintah sebelum meluncur ke Ibu Kota baru. Terutama terkait fasiltas yang didapatkan di Penajam Paser Utara ataupun Kutai Kartanegara.

Saat ditemui Suara.com, Fajri salah satu PNS di salah satu Kementerian meminta pemerintah menyediakan rumah tinggal yang layak.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri hari ini menggelar acara Halal Bihalal bersama para pegawai pada hari pertama masuk kerja, di lapangan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (21/6). Ilustrasi PNS.

“Terutama rumah sih harus ada,” kata Fajri.

Selain itu, harus ada juga tunjangan biaya rumah, agar para PNS tak harus mengeluarkan dana untuk perawatan rumah dinas tersebut.

Senada dengan Fajri, PNS lainnya, Ardhi juga menuntut adanya rumah dinas khusus untuk para PNS. Tak hanya itu, Ardhi juga menuntut adanya insentif transportasi bagi yang tak membawa keluarga ke Ibu Kota baru.

“Fasilitas seperti tempat tinggal menjadi penting terutama bagi ASN yang sudah memiliki tempat tinggal di Jakarta. Terlebih bagi yang sudah memiliki suami atau istri yang bekerja di Jakarta. Harus dipikirkan insentif untuk persoalan-persoalan tersebut,” pungkas dia.

Dongkrak Kinerja, Bank BJB Terapkan Tiga Fokus Utama

Suara.com – Untuk mendongkrak kinerja dan menjaga pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan, Bank BJB akan menerapkan tiga fokus utama. Fokus pertama, Reposisi Bisnis, di mana Bank BJB akan mengembangkan pembiayaan pada sektor pendorong perekonomian daerah, khususnya di Jawa Barat dan Banten, sambil tetap mempertahankan pangsa pasar dari captive market di kredit konsumer.

Hal ini sesuai dengan marwah Bank BJB sebagai bank pembangunan daerah yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maupun nasional, baik melalui pembiayaan kepada sektor Usaha Miko, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun sektor infrastruktur.

Fokus kedua, Reorganisasi. Semangat reorganisasi dilakukan untuk mendukung transformasi bisnis, sehingga Bank BJB akan lebih efisien dalam implementasi strategi yang ditetapkan. Fokus ketiga, Re-Engineering Teknologi Informasi, dimana Bank BJB akan memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan melakukan pengembangan teknologi, dengan memperhatikan aspek user experience dan customer behavior.

Pengembangan ini diukur dari aspek delivery, baik dari sisi waktu maupun kualitas, sehingga tidak kehilangan momentum bisnisnya. Digitalisasi jasa layanan keuangan menjadi salah satu senjata utama yang akan diandalkan Bank BJB untuk mengakselerasi kinerja perseroan.

Sejauh ini, Bank BJB telah melakukan berbagai langkah strategis untuk merealisasikan rencana digitalisasi ini. Salah satu langkah tersebut adalah dengan penambahan fitur pembayaran digital berbasis QR Code.

Berdasarkan rencana, sistem pembayaran tersebut akan diimplementasikan pada penghujung pekan ini.

“Penerbitan layanan ini merupakan langkah Bank BJB untuk mengakselerasi kinerja di era digital. Ini diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang kami berikan,” kata Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB, M. Asadi Budiman.

QR Code tersebut terkoneksi dengan layanan digital banking BJB Digi. Pengguna bisa memakai fitur ini untuk melakukan transaksi nontunai.

QR Code Bank BJB telah diujicobakan pada 1.500 transaksi dan sudah sesuai QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang baru dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Penggunaan digital banking ini menjadi salah satu strategi Bank BJB untuk mendongkrak rasio dana murah.

Dengan kemudahan yang diberikan, rasio CASA diharapkan mengalami pertumbuhan. Strategi digitalisasi tersebut didukung dengan dibentuknya Direktorat IT, Treasury dan International Banking.

Direktorat baru ini fokus pada pengembangan produk dan layanan produk digital untuk mendorong ekspansi perseroan. Bank BJB akan mengoptimalkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam bentuk elektronifikasi layanan pengelolaan keuangan daerah, antara lain, digitalisasi layanan publik, digitalisasi pemerintahan daerah dan mendukung Program Smart City.

Beberapa program kolaborasi dengan pemerintah daerah yang telah berjalan antara lain, layanan Pembayaran PBB-P2, E-Channel Samsat (E- Samsat), Tabungan Samsat (T-Samsat), Samsat Jawa Barat Ngabret/Bergerak Cepat (SAMSAT J’bret), Samsat Banten Hebat (SAMBAT), Internet Banking Corporate (IBC) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Inovasi juga dilakukan dalam layanan e-Tax Bank BJB untuk menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kerja sama Bank BJB terkait Layanan Penerimaan Pajak Daerah dengan Provinsi DKI Jakarta dan 34 kota dan kabupaten Jabar dan Banten, serta 2 kota di luar wilayah Jabar dan Banten, yaitu Kota Batam dan Kota Pekanbaru. Layanan PBB-P2 membuat wajib pajak di wilayah tersebut dapat melakukan pembayaran PBB-P2 secara online melalui aplikasi BJB Digi.

Selain itu, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui seluruh channel Bank BJB antara lain, Teller, ATM, dan EDC, melakukan pembayaran PBB melalui Bank BJB, yang memiliki kelebihan, yaitu tidak ada pungutan biaya tambahan adminsitrasi. Pembayaran juga dapat dilakukan di channel layanan yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB dan pemerintah daerah setempat melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, PT Pos Indonesia.

Melalui program BJB BiSA, Bank BJB senantiasa mendekatkan diri kepada nasabahnya sebagai upaya dalam mendukung program branchless banking yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan Triwulan Il, tercatat 796 agen laku pandai Bank BJB yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sejauh ini, kinerja Bank BJB masih menorehkan pencapaian positif hingga Triwulan Il 2019, dimana perseroan mencatat aset Rp 120,7 triliun, atau tumbuh sebesar 6,4 persen year on year, yang didukung oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 95,1 triliun atau tumbuh 7 persen y-o-y.

Total penyaluran kredit juga meningkat 8,2 persen menjadi Rp 78,2 triliun. Kinerja bisnis tersebut membuat Bank BJB berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 803 miliar.

Perolehan dana berbasis komisi (fee based income) pada Semester  2019 tercatat senilai Rp 436 miliar. Perolehan ini tumbuh ketimbang catatan pada Semester  2018 dengan nilai Rp 435 miliar.

Torehan kinerja positif ini menjadi salah satu pencapaian tersendiri yang patut dibanggakan Bank BJB. Catatan tersebut berhasil diukir di tengah situasi makroekonomi global dan nasional yang cenderung mengalami kemunduran dalam hitungan beberapa semester terakhir.

Pengembangan digitalisasi yang dilakukan diyakini bakal semakin menggenjot kinerja perseroan.

“Pertumbuhan yang kami harapkan adalah pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Perbaikan infrastruktur digital diharapkan akan semakin mengakselerasi kinerja yang selama ini sudah menunjukkan performa positif,” kata dia.

Emak-emak PNS Was-was Ibu Kota Pindah: Gimana Nasib Anak dan Suami?

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan Ibu Kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Namun banyak pro dan kontra terkait pemindahan Ibu Kota. Salah satunya yaitu pro kontra dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena dengan pemindahan pemerintahan, maka pegawai pemerintah juga ikut pindah ke Ibu Kota baru.

Fajri salah seorang PNS di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku sangat tak menyetujui rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota.

ASN Setda Pemkot Cilegon berebut absensi dengan fingerprint. [Usman/bantennews]Ilustrasi PNS berebut absensi dengan fingerprint. [Usman/bantennews]

“Sangat tidak setuju. Kalau pindahnya di daerah seperti Banten atau Tangerang masih bolehlah, karena kan pusat bisnis di Jakarta ya. Terus pindahnya ke Kalimantan, lah sementara kita harus koordinasi juga sama pelaku usaha. Repotlah kalau harus ke Kalimantan,” kata Fajri saat ditemui Suara.com, Rabu (28/8/2019).

Fajri pun menolak jika diharuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur. Ia merasa keberatan dengan dipindahnya ke Kalimantan, maka ia harus pisah dengan keluarganya.

“Saya punya keluarga, punya anak dan punya suami yang harus dipikirkan juga nasibnya gimana kalau harus pindah ke Kalimantan. Kerjaan suami saya di Jakarta, terus kalau pindah kan belum tentu segera dapat kerjaan baru. Apalagi nanti yang pindah banyak. Hadeh nggak kebayang deh. Terus pendidikan anak gimana. meskipun katanya mau dibangun ini dan itu, ya belum tentu juga langsung simsalabim kan. Sementara pendidikan anak nggak bisa nunggu,” keluhnya.

Berbeda dengan Fajri, Ardhi yang juga PNS di salah satu Kementerian mengaku enggan jika diharuskan untuk pindah ke Kalimantan Timur.

“Walaupun mendukung pindah Ibu Kota, tetapi sebagai warga yang sudah settle di Jakarta agak berat untuk ikut pindah,” tandas dia.

Pemdaprov Jabar : Ekosistem Digital Mampu Sejahterakan Masyarakat Desa

Suara.com – Ketimpangan digitalisasi masyarakat pedesaan dengan perkotaan menjadi salah satu problem Jawa Barat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk menyeselesaikan masalah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar menggagas Desa Digital. 

Desa Digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

Nantinya, seluruh pelayanan publik di desa akan didigitalisasi, koneksi internet akan dibenahi, command center dibangun, dan masyarakat desa dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan produk unggulan di wilayahnya. 

Sejak diluncurkan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada 10 Desember 2018, Pemdaprov Jabar sudah memasang wifi di desa-desa blank spot atau desa tidak memiliki koneksi internet sama sekali.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM-Desa) Jabar, Dedi Supandi, pemasangan wifi menjadi fokus pertama Pemdaprov Jabar. Jika koneksi internet desa baik, program lainnya, seperti Sapa Warga dan One Village One Company (OVOC), dapat terealisasi.

“Tahun ini, 600 wifi gratis, terutama di daerah-daerah blank spot. Setelah pemasangan wifi gratis di desa, program turunan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan arus informasi dapat berjalan dan direalisasikan secepatnya,” katanya.

Di sektor perikanan, terdapat 1.039 kolam yang menggunakan teknologi smart auto feeder. Lewat teknologi itu, kegiatan memberi pakan ikan bisa menggunakan gawai.

Hal tersebut membuat panen bisa naik dari dua menjadi empat kali dalam setahun. Persentase pendapatan pun melonjak sekitar 30 sampai 100 persen. Dengan koneksi internet yang lancar, pemasaran ikan pun dapat dilakukan secara online

Selain itu, di Ciwidey, Kabupaten Bandung, pemasaran hasil pertanian sudah melalui e-commerce. Hal itu tentu saja menguntungkan petani dan konsumen, karena alur distribusi yang kerap melambungkan harga, dapat dipangkas. 

Emil, demikian Ridwan Kamil disapa, berharap, Desa Digital di Jabar dapat menjadi contoh ekosistem digital yang mampu meningkatkan perekonomian warga desa, sehingga urbanisasi ke kota bukan lagi satu-satunya pilihan untuk meningkatkan taraf kehidupan.

“Itu (Desa Digital Jawa Barat) adalah inovasi besar yang tidak semua tempat di dunia melakukan, jadi saya kira ini contoh. Baru memulai tapi udah diapresiasi, Insya Allah panennya akan luar biasa,” katanya.

Salah satu apresiasi diberikan oleh OpenGov, organisasi bertaraf internasional yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan, khususnya untuk inovasi, yang dilakukan pemerintahan di berbagai belahan dunia.

OpenGov memberikan penghargaan “Recognition of Excellence 2019”, untuk Kategori Insiatif Desa Digital kepada Pemdaprov Jabar dalam ajang Indonesia OpenGov Leadership Forum 2019 di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Penghargaan memang bukan hal terpenting dalam membangun Jabar, namun dapat menggambarkan bahwa Program Desa Digital yang digagas Pemdaprov Jabar sudah menyentuh ke akar persoalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Ini Cara Transfer Uang Tanpa ATM, Mungkinkah?

Suara.com – Di zaman sekarang, segala sesuatunya sudah serba instan dan cepat. Banyak hal yang bisa dilakukan hanya dengan menggerakan jari di smartphone.

Berkembangnya berbagai aplikasi mobile menjadi salah satu faktornya. Kemudahan yang ditawarkan tak hanya terbatas pada satu bidang, tetapi sudah menyebar luas ke segala kebutuhan masyarakat. Mulai dari transportasi, online shopping, makan hingga keuangan.

Khusus untuk keuangan, banyak juga aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk melakukan transaksi kirim uang sehingga akhirnya menjadi cara transfer uang tanpa ATM. Tentu, ini sangat membantu sekali untuk Anda yang mau mengirim uang tapi jauh dari ATM. Jadi bagaimana saja caranya? Berikut ulasannya!

1. Pengiriman Internasional Lewat PayPal
Bagi Anda yang sering melakukan belanja online apalagi secara internasional pasti sudah mengenal cara transfer uang tanpa ATM dengan PayPal. Jasa transfer ini berupa rekening virtual yang memiliki jaringan kuat dan melayani transaksi antar negara secara online. Untuk bisa melakukan transaksi dengan PayPal, Anda harus memiliki akunnya dan hubungkan dengan kartu kredit. Cara ini dinilai aman, maka dari itu banyak yang menggunakannya di seluruh dunia.

Ilustrasi registrasi. (Shutterstock)Ilustrasi registrasi. (Shutterstock)

2. Dengan Skrill yang Praktis
Cara transfer uang tanpa ATM selanjutnya adalah Skrill. Anda bisa menggunakan cara ini melalui smartphone atau website. Sama seperti PayPal, Skrill juga mencakup transaksi international. Jika bertransaksi di sini Anda harus menggunakan dollar.

Maka dari itu, biasanya yang menggunakan metode transaksi ini adalah para pebisnis online, trader ataupun para pialang. Mereka memiliki jaringan luas yang mendunia dan diharuskan melakukan transaksi berskala internasional.
Hasil dari jasa ini, Anda akan mendapatkan uang dalam bentuk digital, yang dikumpulkan dalam dompet digital. Setelah itu, Anda bisa mencairkannya sesuai prosedur yang berlaku.

(Shutterstock)(Shutterstock)

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan klik di sini.

Naik Rp 5.500, Harga Jual Emas Antam Dibanderol Rp 772.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (28/8/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 772.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 5.500 dibandingkan dengan harga jual Selasa (27/8/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 698.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga naik Rp 4.000 dibandingkan dengan harga buyback Selasa kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 410.500.

– emas 2 gram Rp 1.493.000.

– emas 3 gram Rp 2.218.000.

– emas 5 gram Rp 3.680.000.

– emas 10 gram Rp 7.295.000.

– emas 25 gram Rp 18.130.000.

– emas 50 gram Rp 36.185.000.

– emas 100 gram Rp 72.300.000.

– emas 250 gram Rp 180.500.000.

– emas 500 gram Rp 360.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 705.600.000.

Kemendagri Sindir Keuntungan BUMD se-Indonesia Kecil Banget

Suara.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2019 di Grand Hotel Paragon, Jakarta Barat, Rabu (28/8/2019). Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 itu mengusung tema ‘Penguatan BUMD Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik’.

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan tujuan digelarnya rakornas tersebut yakni untuk meningkatkan pengelolaan BUMD dan membicarakan terkait masalah hingga solusinya. Adapun, kata Agus, rakornas itu sendiri diikuti oleh 3.000 peserta yang terdiri dari unsur pejabat daerah hingga Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Peserta 3.000 orang, pejabata provinsi, kabupaten/kota, Dewan Pengawas Direksi BUMD,” kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan dengan digelarnya Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2019 diharapkan dapat mengupayakan langkah-langkah kedepan dalam memajukan BUMD. Sebab, kata Hadi, kekinian keuntungan daripada BUMD belum cukup memuaskan.

“Kita harus tinggalkan pola lama, yang seluruh BUMD di Indonesia ini ada 1097, kalau kita lihat aset itu Rp 340.118 triliun, tapi labanya baru mencapai Rp 10 triliun,” tutur Hadi.

Hadi menilai kekinian perlu adanya penataan BUMD kembali agar dapat menjadi sumber aset pendapatan daerah. Salah satunya, yakni terkait sistem perekrutan sumber daya manusia yang harus berdasar atas kompetensi.

“Kita tinggalkan pola lama perekrutan SDM berdasar kedekatan. Kemudian tentu dalam usaha harus dilakukan secara profesional, tentu mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dengan prinsip good governance,” tandasnya.

Untuk diketahui dalam acara tersebut turut hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Teguh Sepangkat. Keduanya hadir sebagai pemateri.

Petani Garam di NTT Akhirnya Punya Sertifikat Tanah Milik Sendiri

Suara.com – Mimik bahagia tergambar dengan jelas di wajah Joni Martin Fanedai, yang kerap kali dipanggil Jon (62). Ia adalah salah seorang petani garam yang berasal dari Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nua Tenggara Timur (NTT).

Jon baru saja menerima sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hasil program Redistribusi Tanah yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 21 Agustus 2019, di Kantor Bupati Kupang, NTT.

Dengan antusias, Jon bercerita bagaimana ia bisa mendapat sertipikat TORA.

“Awalnya saya tidak pernah menyangka bisa dapat sertifikat tanah, karena saya pikir, tanah ini sewaktu-waktu bisa saja diambil oleh investor atau perusahaan. Tapi ternyata TORA sudah masuk ke desa kami,” ujarnya, saat dihampiri oleh tim humas Kementerian ATR/BPN, di tambak garamnya di NTT, Kamis (22/8/2019).

Jon mengaku, sebagai petani, ia cukup menderita sejak 1992. Ia hanya menggarap lahan yang belum jelas kepemilikannya dan diliputi ketakutan apabila tanah itu diambil, karena baginya, tanah itu ada sumber penghidupan untuk keluarganya.

“Ketika tempat kami didatangi oleh pemerintah daerah bersama dengan kantor pertanahan untuk sosialisasi mengukur tanah sebagai objek TORA, kami sempat menolak. Kami pikir saat itu, apa yang mau dilakukan mereka? Apakah tanah yang diukur ini mau diberikan ke perusahaan? Kalau disertifikatkan, apakah bisa diagunkan ke bank?” tambahnya.

Jon mengaku, masyarakat banyak yang membicarakan jika tanah itu disertifikatkan, maka mereka tidak bisa mengagunkannya ke bank untuk mendapat modal usaha. Padahal Jon sangat berharap, ketika dapat sertifikat tanah, ia bisa mengagunkannya ke bank, karena ia ingin merapikan tambak garamnya.

Kantor Pertanahan terus menyakini Jon dan masyarakat sekitarnya, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyat, tidak ada kepentingan perusahaan.

Tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) itu murni diberikan kepada rakyat. Selain itu, pihak pertanahan juga menjelaskan, kalau mereka juga bisa mengagunkan sertifikat tanahnya ke bank.

Mendengar hal itu Jon merasa lega.

“Setelah saya tahu niat pemerintah. Saya langsung menyerahkan tanah ini untuk diukur. Apalagi pemerintah itu kan bertindak berdasarkan undang-undang. Saat itu saya merasa bahwa pemerintah ibarat pagar dan kami masyarakat adalah tanaman. Dengan sertifikasi tanah yang diberikan, saya merasa sudah dilindungi,” ujarnya.

Akhirnya, Jon mendapat sertifikat tanah dengan luasan satu setengah hektare pada lokasi bekas  HGU PT Panggung Guna Ganda Semesta/PT PGGS, yang luasnya mencapai 3.720 hektare, di Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan menjadi tanah terlantar dan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

“Sekarang tanah sudah ada, sertifikat tanah juga punya. Jadi kalau nanti ada orang yang mengakui tanah ini, saya punya kekuatan hukum,” tuturnya.

Dalam kurun waktu sebulan, Jon mampu memanen garam empat kali dengan mendapat 400 karung garam. Di Kupang, satu karung garam dihargai Rp 20 rib, yang menjadi pendapatan Jon. Dalam satu bulan, ia bisa mendapat Rp 8 juta.

“Saya bersyukur, sertifikat tanah bisa jadi suatu modal, karena ekonomi lemah dan pendapatan rendah. Kita petani garam butuh modal Rp 10 juta untuk membenahi tambak garam, makanya saya akan agunkan ke bank. Saya yakin dengan pendapatan yang ada, saya bisa cicil,” tutupnya.

Dewan Guru Besar UGM: Proyek Tol dan Bandara Yogyakarta Rugikan Masyarakat

Suara.com – Dewan Guru Besar (DGB) UGM menyebut pembangunan massif di Yogyakarta merugikan masyarakat. Sebab publik di Yogyakarta akan terkena dampak dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta tengah membangun bandara baru Yogyakarta Internasional Airport (YIA), pengembangan tol yang menghubungkan DIY dan Jawa Tengah. Ada perubahan orientasi pembangunan yang dulunya mengarah ke utara kini berubah ke selatan. Menurut UGM itu tidak dipikirkan masak-masak.

“Bila kebijakan tidak dipikirkan dengan baik maka yang terdampak masyarakat Yogyakarta, rakyat yang jadi korban,” ujar Ketua DGB UGM, Prof Koentjoro dalam seminar nasional ‘Membangun Lingkungan Strategis dan Keamanan untuk Menciptakan Ketahanan DIY’ di Kampus UGM, Rabu (28/8/2019).

Orientasi pembangunan DIY ke arah selatan apakah sudah dibarengi dengan sarana dan prasarana seperti infrastruktur, pola air, kesiapan kapal untuk beroperasi di Pantai Selatan hingga polisi air. Sebab dari pengalaman yang pernah ada, di Pantai Gesing di selatan Yogyakarta justru terjadi kasus human traficing atau perdagangan manusia.

“Lalu lintas di selatan yang dibuka pintu gerbangnya membuat semuanya bisa keluar masuk. Ketahanan wilayah ini yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Belum lagi YIA yang dibangun di perbatasan Kulon Progo dan Purworejo juga dikhawatirkan bisa berpotensi memunculkan kejahatan transnasional. Persoalan-persoalan ketahanan ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan agar tidak terjadi bencana sosial.

Penjualan tanah yang masif baik di Kulon Progo dan Purworejo pun ditakutkan justru meningkatkan angka kemiskinan warga setempat. Sebab perubahan sosial ini tidak diantisipasi warga.

“Perubahan sosial tidak selamanya memberi manfaat. Karenanya mitigasi bencana, dalam hal ini bencana sosial harus dipikirkan agar rakyat tidak jadi korban,” tandasnya.

Sementara Kepala Kesbangpol DIY, Agung Supriyono mengungkapkan kerjasama sejumlah pihak sudah dilakukan terkait berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah DIY. Kajian juga dilakukan sejak lama untuk mengantisipasi.

“Keamanan jadi syarat utama pembangunan. Kajian sudah dilakukan baik untuk bandara dan kawasan selatan,” imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Wow! Bekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Suara.com – Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bekasi Jawa Barat, mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pada pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan inovasi pihaknya yang disodorkan kepada kepala daerah agar mengeluarkan keputusan bupati sebagai dasar pelaksanaan.

Ilustrasi pajak. (Shutterstock)Ilustrasi pajak. (Shutterstock)

Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja pada 14 Agustus 2019 dan pembebasan hutang PBB itu berlaku sejak tanggal 15 Agustus hingga 31 Oktober 2019.

“Keputusan Bupati Nomor 973/KEP.283-BAPENDA/2019 ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bekasi dengan harapan masyarakat antusias untuk membayar PBB,” katanya.

Kebijakan penghapusan denda ini berlaku terhadap pembayaran pajak terhutang (SPPT) yang diterbitkan paling akhir tahun 2018 dan untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran hutang pajak ke Bank BJB saat periode kebijakan ini diberlakukan.

Menurut dia, penghapusan denda dari pajak terhutang dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk membayar PBB. Metode tersebut juga dilakukan untuk menarik potensi pajak melalui wajib pajak.

“Kebijakan penghapusan denda pada pemungutan pajak seperti ini juga dilakukan pemerintah provinsi pada pemungutan pajak kendaraan bermotor,” ucapnya.

Herman menjelaskan dari Rp 405 miliar target PAD pada sektor PBB tahun ini, hampir 80 persen di antaranya atau setara Rp 320 miliar telah terpenuhi hingga pekan terakhir Agustus 2019.

“Pemerintah daerah butuh anggaran besar untuk pembangunan serta mendukung program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh sebab itu kami terus berinovasi untuk meningkatkan PAD dan melalui inovasi penghapusan denda PBB ini kami harap bisa mencapai lebih dari target,” kata Herman. (Antara)

Tingkatkan Hasil Pertanian, Kementan Lakukan Percepatan Luas Tambah Tanam

Suara.com – Demi meningkatkan produksi pertanian, Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Serasi 2019, di Hotel Harpper, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (27/8/2019). Setiap kepala dinas pertanian yang hadir diminta segera mendata Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, Kementan akan berkomitmen memberikan bantuan kepada para petani. 

“Segera diusulkan, kami akan siapkan Brigade Alsintan (alat mesin pertanian), jika memang dibutuhkan untuk mempercepat pertanaman,” ujarnya.

Sarwo menjelaskan, Program Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani (Serasi) di Sumsel ditargetkan mencapai 200.000 hektare. Progres hingga 27 Agustus 2019, sudah dilakukan SID seluas 167.644 hektare dan SP2D : 111.690 hektare, dengan nilai Rp 334,7 miliar.

Program Serasi Sumsel ini tersebar di berbagai daerah, yaitu Banyuasin 82.559 hektare dengan 67 ekskavator, Muba 35.143 hektare dengan 12 ekskavator, OKI 67.948 hektare dengan 19 ekskavator, Ogan Ilir 1.200 hektare,  OKU Timur 4.000 hektare dengan 6 ekskavator, Muratara 1.000 hektare dengan 3 ekskavator, Pali 5.850 hektare dengan 2 ekskavator, OKU 300 hektare dengan 1 ekskavator, dan Muara Enim 2.000 hektare dengan 3 ekskavator.

“Akan ada langkah strategis. Salah satunya memetakan posisi ekskavator dan membuat rencana (road map) pergiliran ekskavator. Pekerjaan dilaksanakan simultan antara penggunaan ekskavator dan pekerjaan saluran kecil (kwarter) melalui padat karya petani,” jelas Sarwo.

Selain itu, ada juga pendampingan aspek penyelesaian teknis, administratif dan keuangan di tingkat UPKK/Gapoktan dan Dinas. Pengawalan percepatan kegiatan akan melibatkan TNI, Kejaksaan Agung, Penyuluh dan PJ, yang ditunjuk dari pusat, provinsi dan kabupaten.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan, sektor pertanian merupakan salah satu potensi yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Provinsi ini mendapatkan kuota lebih kurang 200.000 hektare dalam program Serasi dan hampir separuh lokasinya berada di Kabupaten Banyuasin, yang kondisi alamnya rawa dan lebak.

“Saat ini, Sumsel menjadi penyumbang pangan terbesar kelima di Indonesia. Dengan adanya program Serasi ini, target berikutnya ada di posisi ketiga,” ujar Herman Deru.

Ia menyambut baik adanya terobosan pemerintah pusat melalui Kementan, yang telah merealisasikan program Serasi di Sumsel. Dia optimistis, program ini akan membawa kesejahteraan bagi petani Sumatera Selatan.

“Melalui program ini, kita berharap ada peningkatan produksi. Jika sebelumnya tujuh ton per hektare, naik menjadi delapan ton setiap hektare. Saya ajak petani untuk menggunakan teknologi, salah satunya penggunaan alat ukur PH air dan tanah sebelum menanam benih,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, tahap pertama optimasi bantuan alsintan akan dilakukan terhadap sekitar 200 ribu hektare lahan. Nantinya lahan tersebut akan ditanami padi varietas baru yang dikatakan cocok untuk tanah rawa.

“Kita mempunyai varietas baru yang cocok untuk daerah rawa. Dengan begitu akan bisa meningkatkan pendapatan petani. Kalau di Sumsel, optimasi lahan rawa pasang surut seluas 200 hektare jadi (berjalan), maka akan meningkatkan pendapatan Provinsi Sumsel hingga Rp 12 triliun,” ujarnya.