Wapres Jusuf Kalla Luncurkan Alat Pembayaran Elektronik LinkAja

Suara.com – Wapres Jusuf Kalla Luncurkan Alat Pembayaran Elektronik LinkAja

Alat pembayaran milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) LinkAja resmi diluncurkan. Alat pembayaran tersebutnya nantinya bisa bersaing dengan alat pembayaran lain seperti Ovo dan Go-Pay.

LinkAja reami diluncurkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Selain itu, ikut dalam peresmian yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Peluncuran LinkAja secara simbolis dilakukan dengan cara penekanan kode QR atau QR Code oleh para pejabat yang hadir tersebut.

“Tadi sudah melihat grandlauching-nya dari LinkAja. Dan Bapak Wapres JK berkenan datang Alhamdulillah,” ujar Rini selepas peluncuran.

Adapun LinkAja menghadirkan beragam fitur dan layanan transaksi pembayaran di lebih dari 150.000 merchant, kemudiN pembayaran di lebih dari 400 tagihan dan produk digital seperti IndiHome, PLN, dan puiuhan voucher game online; belanja online di lebih dari 20 e-commerce nasional seperti Tokopedia, Bukalapak dan Blanja, pembayaran pada berbagai moda transportasi publik seperti Bluebird, Railink, Damri, partner donasi digital seperti Rumah Zakat dan Baznas; layanan pengiriman uang; hingga fitur-fitur keuangan dan hiburan.

Selain itu, LinkAja memiliki titik CICO (Cash In Cash Out) untuk mengisi saldo dan menarik tunai di lebih dari 100,000 titik di seluruh Indonesia, termasuk di minimart (Indomaret, Alfamart, Alfamidi dll), Grapari Telkomsel, puluhan ribu ATM Link Himbara dan jaringan ATM Bersama, dan lebih dari 100 ribu jaringan outlet Mitra LinkAja (MiLA).

Fitur unggulan LinkAja yang baru adalah layanan tarik tunai tanpa kartu debit (hanya dengan menggunakan smartphone) di lebih dari 40 ribu ATM Link Himbara. lni memungkinkan pengguna untuk melakukan penarikan uang instan tanpa harus membawa kartu.

Selain itu, LinkAja juga menjadi satu-satunya uang elektronik di Indonesia yang melayani remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PM!) di Singapura yang ingin mengirimkan uangnya ke keluarganya di tanah air secara mudah, murah, aman, dan cepat

“Motonya bahwa LinkAja dari Indonesia untuk Indonesia,” tutup Rini.

Manut Habis Kena Sanksi Pemerintah, Garuda Sajikan Lagi Lapkeu 2018

Suara.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tampaknya melunak setelah diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan, Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, maskapai pelat merah ini bakal menuruti semua apa yang disuruh ketiga pihak tersebut.

Salah satunya yaitu penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2018 yang dianggap tidak sah pada tiga pihak tersebut.

“Untuk OJK mungkin cek juga di online OJK minta disajikan kembali, restatement. Kita ikuti adalah untuk disajikan kembali dan apa yang bisa kita lakukan,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, di Jakarta, Minggu (30/6/2019).

Menurut Ari, maskapai bakal menyajikan kembali laporan keuangan tersebut hingga tenggat waktu yang diberikan, yaitu dalam 14 hari dari pengenaan sanksi tersebut.

“Kita akan penuhi dalam 14 hari apa yang sudah disampaikan OJK. Kita tidak akan mengargue pada OJK. Dalam 14 hari semua akan kita penuhi termasuk keterbukaan informasi, penyajian kontrak,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia. Hal ini karena, maskapai pelat merah tersebut telah melanggar aturan dalam penyajian Laporan keuangan tahun 2018.

Adapun sanksi yang diterima maskapai yaitu denda dari OJK dengan total Rp 300 juta kepada manajemen, Direksi dan Komisaris, kemudian BEI juga memberikan denda sebesar Rp 250 juta. Sementara, Kemenkeu membekukan Kantor Akuntan Publik selama 12 bulan.

Menteri BUMN: LinkAja Bisa Digunakan di Luar Negeri

Suara.com – Alat pembayaran berbasis kode QR atau QR Code besutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) LinkAja resmi diluncurkan. Alat pembayaran bisa digunakan membayar apa saja mulai dari membeli makanan dan minuman hingga membayar tagihan rumah tangga seperti PLN,

Namun LinkAja tak hanya bisa digunakan dalam negeri. Menurut, Menteri BUMN Rini Soemarno menyebut alat pembayaran saingan Ovo dan Gopay ini bisa digunakan di luar negeri. Salah satunya, yaitu di Singapura.

“Alhamdulillah juga bisa sambung di Singapura, merchan-merchan di Singapura kalau mau belanja bisa pakai LinkAja,” katanya saat ditemui di Kawasan GBK, Minggu (30/6/2019).

Dalam waktu dekat, tutur Rini, LinkAja juga bisa digunakan di Negara-negara Asia lainnya. Terutama, sambungnya, di negara yang terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Dengan Hong Kong, Malaysia, Taiwan karena banyak TKI-nya kita harapkan TKI bisa mudah nantinya di tempat mereka keluarga di daerah butuh pulsa bisa dibeliin pake LinkAja,” imbuhnya.

Adapun LinkAja menghadirkan beragam fitur dan layanan transaksi pembayaran di lebih dari 150.000 merchant, kemudian pembayaran di lebih dari 400 tagihan dan produk digital seperti IndiHome, PLN, dan puiuhan voucher game online; belanja online di lebih dari 20 e-commerce nasional seperti Tokopedia, Bukalapak dan Blanja, pembayaran pada berbagai moda transportasi publik seperti Bluebird, Railink, Damri, partner donasi digital seperti Rumah Zakat dan Baznas; layanan pengiriman uang; hingga fitur-fitur keuangan dan hiburan.

Selain itu, LinkAja memiliki titik CICO (Cash In Cash Out) untuk mengisi saldo dan menarik tunai di lebih dari 100,000 titik di seluruh Indonesia, termasuk di minimart (Indomaret, Alfamart, Alfamidi dll), Grapari Telkomsel, puluhan ribu ATM Link Himbara dan jaringan ATM Bersama, dan lebih dari 100 ribu jaringan outlet Mitra LinkAja (MiLA).

Fitur unggulan LinkAja yang baru adalah layanan tarik tunai tanpa kartu debit (hanya dengan menggunakan smartphone) di lebih dari 40 ribu ATM Link Himbara. lni memungkinkan pengguna untuk melakukan penarikan uang instan tanpa harus membawa kartu.

Wacana Bentuk Bank Sendiri, Sandiaga: Jangan Usaha karena Emosi Kita Saja

Suara.com – Sejumlah pendukung Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, merasa kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak gugatan tim hukum mereka dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Para pendukung lantas mengusulkan agar Prabowo – Sandiaga mendirikan bank sendiri.

Mendengar permintaan tersebut, Sandiaga mengaku sedang mengkaji usulan untuk mendirikan bank. Menurutnya, pendirian bank perlu kajian mendalam mulai dari keuntungan hingga modal.

“Kami sedang mengkaji, tapi misalnya kalau insya allah kita mendapat dukungan kita pasti, kami kaji,” ujarnya saat ditemui di JCC, Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Cawapres Sandiaga Uno (Suara.com/Novian).Cawapres Sandiaga Uno (Suara.com/Novian).

Pria yang akrab disapa Sandi ini melanjutkan, dalam mendirikan suatu usaha tak bisa berdasarkan dengan keinginan saja, tetapi perlu perhitungan mendalam.

“Jadi pelajaran dalam menjalankan usaha itu jangan membuat usaha berdasarkan emosi kita, kita betul-betul melihat secara tajam peluangnya seperti apa pengeloaannya seperti apa, dananya dan eksekusinya. Jangan hanya karena wah ini karena ada momentum, kami mengambil kesempatan ini tanpa perhitungan yang masak, jadi sedang mengkaji,” tutur dia.

Sandi menambahkan, permintaan dari pendukungnya ini juga akan disampaikan kepada Prabowo Subianto. Ia menyambungkan, pendiri bank akan terwujud jika mendapat dukungan dari berbagai pihak.

“Saya sampaikan ke Prabowo, kalau kita bisa melangkah tentunya kita berharap dukungan dari masyarakat, kalau kita mendapatkan dukungan itu keputusan nasional,” pungkasnya.

Kalah di Pilpres, Bagaimana Nasib Program OK Oce Milik Sandiaga Uno?

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor 02 Sandiaga Uno telah menggerakkan program kewirausahaan yaitu One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK Oce).

Program tersebut digagas Sandiaga saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memunculkan wirausaha baru dengan pelatihan dan pemberian modal usaha.

Namun, setelah Sandiaga dinyatakan kalah, lantas bagaimana nasib Ok Oce ke depannya?

Sandi, panggilan akrabnya memastikan bahwa program Ok Oce terus berjalan, meskipun berjalan di pemerintahan yang berbeda.

Sandi menerangkan, program Ok Oce bukan program politik saja. Akan tetapi, lanjutnya, program ini dibuat memang untuk memberdayakan masyarakat Indonesia agar bisa menjadi sukses dan membuka lapangan pekerjaan.

Cawapres Sandiaga Uno. (Suara.com/Achmad Fauzi)Cawapres Sandiaga Uno. (Suara.com/Achmad Fauzi)

“Lanjut Insyaallah. Karena niatnya itu rakyat Indonesia, bukan niatnya untuk politik kemarin, tapi niatnya untuk memberdayakan masyarakat Indonesia supaya sukses dan membuka lapangan kerja,” kata Sandi saat ditemui di JCC Kawasan GBK, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Menurut Sandi, pihaknya dengan tim OK Oce bakal membuka program tersebut di luar Jakarta. Hal ini, sambungnya, karena permintaan dari kepala daerah akan program tersebut.

“Di DKI sudah jalan, banyak permintaan saat saya bertemu dengan kepala daerah, tentunya kita akan kerja sama, kalau diberi kesempatan kita akan kerja sama,” tutupnya.

Kemarau Datang, Petani Diminta Asuransikan Sawahnya Sebelum Ditanami

Suara.com – Saat ini curah musim kemarau tiba, bahkan terjadi kekeringan di sejumlah daerah. Oleh karena itu, petani padi didorong memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebelum memulai menanam padi.

Cukup dengan membayar premi Rp 36 ribu per hektar per musim, petani yang sawahnya terkena bencana banjir dan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dapat klaim (ganti) Rp 6 juta per hektar bila mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, harga premi AUTP ini relatif sangat murah. Manfaatnya sangat besar bagi petani, terutama di musim kemarau seperti saat ini.

“Sebelum mulai menanam sebaiknya didaftarkan asuransi dulu. Bayarnya gak mahal karena disubsidi Pemerintah. Petani yang sawahnya kekeringan dapat ganti Rp 6 juta per hektar,” ujar Sarwo Edhy, Sabtu (28/6/2019). 

Menurut Sarwo Edhy, AUTP merupakan cara Kementan untuk melindungi usaha tani agar petani masih bisa melanjutkan usahanya ketika terkena bencana banjir, kekeringan atau serangan OPT. Karena AUTP menjadi program Kementan, premi asuransi tani tersebut sampai saat ini masih disubsidi pemerintah Rp 144 ribu per hektar.

“Kami harapkan semua petani padi bisa mendaftar sebagai anggota AUTP. Karena harga preminya murah dan sangat bermanfaat,” ujarnya.

AUTP saat ini tak hanya diperuntukkan bagi petani yang lahan sawahnya berada di kawasan rawan bencana dan serangan OPT. Tetapi juga untuk petani yang lahan sawahnya aman dari bencana. Sebab, yang namanya bencana atau serangan OPT itu tak bisa diduga.

“AUTP ini akan terus kami sosialisaikan ke petani. Karena ini menjadi bentuk perlindungan kepada mereka dan saat ini sudah banyak petani yang menjadi anggota AUTP, ” papar Sarwo Edhy.

Data Kementan menyebutkan, jumlah petani peserta AUTP dari tahun ke tahun terus meningkat. Tercatat,  dari target  1 juta ha, realisasi AUTP pada tahun 2018 tercapai 806.199,64 hektar atau 80,62 persen. Sementara itu, klaim kerugian yang diajukan petani mencapai 12.194 hektar atau sebesar 1,51 persen. 

Sarwo Edhy mengatakan, pengembangan AUTP pun tak menemui banyak kendala. Artinya, pembayaran klaim yang dilakukan PT Jasindo sampai saat ini berjalan lancar.

Bahkan, untuk mempermudah pendaftaran dan pendataan asuransi, Kementan bersama PT Jasindo menerbitkan layanan berbasis online melalui Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). 

Sebagai informasi, hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019 dan prakiraan peluang curah hujan sangat rendah (< 20 mm/10 hari), telah terjadi hari tanpa hujan (HTH) berturutan pada beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis (iklim) dengan status SIAGA hingga AWAS di beberapa daerah. 

Status AWAS (telah mengalami HTH >61 hari dan prospek peluang curah hujan rendah <20mm/dasarian pada 20 hari mendatang >80 persen ). Terjadi di sebagian besar Yogyakarta- Jawa Timur (Sampang dan Malang), Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat (Indramayu), dan, Bali (Buleleng).

Sedangkan status SIAGA (telah mengalami HTH >31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah <20mm/dasarian pada 20 hari mendatang >80 persen) terjadi di Jakarta Utara, Banten (Lebak dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat dan sebagian besar Jawa Tengah.

Perundingan Trump-Xi Jinping Lancar, Perang Dagang AS-China Berakhir?

Suara.com – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China nampaknya bakal benar-benar berakhir. Pasalnya, perundingan antara kedua Kepala Negara yaitu Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping dilaporkan berjalan dengan baik.

Seperti dilansir Reuters, dalam perundingan tersebut Trump sepakat tak memberlakukan tarif baru kepada produk impor dari China. Selain itu, dia memperbolehkan perusahaan AS untuk menggunakan perangkat telekomunikasi asal China yaitu Huawei.

Dari sisi China, Xi Jinping, setuju untuk melakukan pembelian produk pertanian AS yang tidak ditentukan.

“Kami segera kembali ke jalurnya,” kata Trump kepada wartawan setelah pertemuan 80 menit dengan Presiden Cina Xi Jinping di pertemuan puncak para pemimpin ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Osaka, Jepang.

“Kami menahan tarif dan mereka akan membeli produk pertanian,” kata Trump, tanpa memberikan rincian tentang pembelian.

Dalam Twitternya, Trump juga membeberkan jalannya perundingan yang dinilai jauh lebih baik dari yang diharapkan semua pihak.

Dia pun menyatakan, AS tak terburu-buru untuk mencapai kesepakatan dengan China.

“Kualitas transaksi jauh lebih penting bagi saya daripada kecepatan,” tweetnya. “Aku tidak terburu-buru, tetapi segalanya terlihat sangat bagus!”

1 Juli 2019 Tenggat Harga Tiket Pesawat Turun, Berapa Tarifnya?

Suara.com – Pemerintah memastikan bakal menurunkan tarif tiket pesawat maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC). Pemerintah telah memberikan tenggat waktu kepada maskapai untuk penurunan harga tiket pesawat.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono menerangkan, tenggat waktu yang diberikan kepada maskapai yaitu pada 1 Juli 2019.

Menurutnya, pada 1 Juli maskapai sudah memberikan besaran penurunan harga kepada pemerintah. Sehingga, nantinya penurunan harga akan diumumkan melalui Rapat Koordinator di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Iya mas (tenggat waktu 1 Juli). Sebenarnya rakor lanjutan tiket angkutan udara harusnya hari Jumat kemarin. Kami sudah kirimkan undangan, tiba-tiba pak Menteri Perhubungan harus ada tugas ke luar kota,” ujar Susiwijono saat dihubungi Suara.com, Minggu (30/6/2019).

Susiwijono menjelaskan, rapat koordinasi tarif angkutan pesawat tersebut bakal terlaksana pada Senin (1/7) sore besok. Adapun, yang akan hadir dalam rapat tersebut yaitu Menteri Perhubungan, perwakilan Menteri BUMN, pemangku kepentingan penerbangan mulai dari maskapai hingga operatot bandara.

“Kami sudah kirimkan undangan penundaan untuk Senin pagi, namun ternyata Senin pagi beberapa Menteri ada acara dengan bapak Presiden, sehingga kami undur ke Senin sore,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan waktu hingga 1 Juli 2019 kepada maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawatnya.

Menko Darmin mengklaim sudah ada laporan maskapai yang menurunkan harga tiket. Pihaknya akan memberikan sanksi bila maskapai melanggar batas waktu tersebut.

“Mereka harus hitung-hitungan dan kita berikan waktunya sampai dengan akhir minggu ini, paling lambat 1 juli,” ujar Menko Darmin.

Darmin menuturkan, langkah tersebut dilakukan karena harga tiket pesawat saat ini dinilai masih mahal dan memberatkan masyarakat.

Pemerintah DInilai Lemah Tegakan Regulasi Soal Kendaraan Odol

Suara.com – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan permasalahan kendaraan over dimention and over loading (Odol) di Indonesia cukup pelik. Menurutnya salah satu penyebab adalah lemahnya penerapan regulasi.

Padahal pemerintah sudah membuat peraturan setiap orang yang merakit, memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dapat dipidana penjara. Hal tersebut tercantum dalam pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sebenarnya dengan pasal ini sudah bisa menjerat pelaku Odol. Namun baru dikenakan sanksi tahun lalu di Pekanbaru, Riau,” ujar Djoko melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Sabtu (29/6/2019).

Djoko menuturkan pelanggaran pelaku Odol banyak dilakukan oleh angkutan batubara, angkutan minyak sawit (CPO), angkutan kelapa sawit, dan beberapa komoditas lain. Dampaknya bagi infrastruktur pun terjadi seperti merusak jalan dan jembatan, menelan korban jiwa dan merugikan negara.

“Kasus terakhir baru terjadi di jembatan Way Mesuji, Kabupaten Mesuji, Sumatera Selatan, kendaraan Odol telah menyebabkan putusnya jembatan di jalan timur KM 200,” tambahnya.

Dalam kasus tersebut diklaim bukan karena konstruksi jembatan yang rapuh, melainkan beban yang melebihi kapasitas. Sehingga membuat badan jembatan amblas.

Djoko menerangkan ada empat hal dalam pengawasan muatan barang di jalan nasional dan jalan tol. Pertama, pengawasan terhadap Tata Cara Muat. Kedua, pengawasan terhadap Daya Angkut. Ketiga, pengawasan terhadap Dimensi Kendaraan dan keempat pelanggaran terhadap Administrasi Kendaraan.

Hal inilah yang dilakukan di 17 ruas jalan tol dan jalan nasional yang dilengkapi alat penimbangan kendaraan bermotor.

Diketahui, dari pemeriksaan 4.579 kendaraan, yang langgar kelebihan dimensi 390 kendaraan 8 persen, langgar kelebihan muatan 1.989 kendaraan 43 persen dan sisanya untuk administradi, tata muat, tidak laik jalan 500 kendaraan 11 persen. Tidak melanggar 1.740 kendaraan 38 persen.

Dam Parit Girimukti Buktikan Bisa Antisipasi Kemarau

Suara.com – Setelah 3 hari melakukan in class training, peserta Pelatihan Kapasitas Petugas dan Petani Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Usaha Tani (API-TUT) 2019 diajak kunjungan lapang ke dam parit di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Sebanyak 58 orang peserta yang datang dari 25 Kabupaten di 8 Provinsi terlihat antusias meskipun cuaca terik ketika tiba di Desa Cipongkor. Mereka melihat secara langsung dam parit dengan bantuan pemerintah senilai Rp 120 juta dan dibangun secara swakelola oleh masyarakat.

Ketua Poktan Trio Aren, Asep Heri menerima langsung rombongan dan menjelaskan proses pengajuan dam parit yang disetujui oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2018 silam.

“Dulu kami harus buat bendungan sementara dari bambu dan jerami. Tapi sering jebol. Sehingga atas desakan masyarakat, Poktan mengajukan proposal untuk memperoleh bantuan embung. Tapi ternyata setelah disurvei, lebih cocok dibuat dam parit,” ujar Asep kunjungan lapang peserta Pelatihan Kapasitas Petugas dan Petani Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Usaha Tani (API-TUT) 2019 di Desa Girimukti, Kamis (27/6/2019). 

Untuk diketahui, dam parit dibangun dengan membendung sungai kecil atau parit alami. Dalam pengembangan dam parit, sungai yang dibendung memiliki debit minimal 5 liter per detik dan dengan luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal 25 ha.

Permasalahan seringkali timbul ketika menghadapi musim kemarau di Desa Girimukti, debit air yang seharusnya mengairi sawah di awal pertanaman justru tidak bisa mengalir karena kecil. 

“Kami sampai harus pakai bambu dan jerami untuk membendung sementara air agar bisa masuk ke jaringan irigasi. Tapi bendungan sementara itu juga jebol kalau hujan turun,” cerita Ketua Poktan Trio Aren, Asep Heri. 

Asep menambahkan karena bosan terus menerus harus membuat bendungan sementara, sedangkan padi harus ditanam terus maka Poktan Trio Aren mengajukan untuk memperoleh bantuan infrastruktur air berupa dam parit.

Sejak tahun 2018, dam parit tersebut sudah bisa melayani 50 hektar sawah. Indeks pertanaman pun meningkat dari 2 kali menjadi 2,5 kali.

“Sebelumnya, cuma 2 kali. Itu juga yang (musim) kedua, (produksi) susah payah. Kalau sekarang bisa 2,5 kali dan tidak susah payah,” jelas Asep.

Dam parit tersebut tersambung dengan jaringan irigasi tersier sejauh 3 km untuk bisa mengairi sawah seluas 50 ha.

Dalam mengajukan infrastruktur air tersebut, Asep menuturkan dirinya mengajukan untuk pembuatan embung awalnya namun setelah survei ternyata lebih cocok untuk menggunakan tipe dam parit dengan memanfaatkan sungai yang melintas.

“Kita dapat bantuan Rp 120 juta dan kita bangun dengan swakelola dan gotong royong dengan masyarakat,” ungkapnya. 

Dalam pengelolaan, perawatan dan pengaturan air, masyarakat juga dilakukan bersama-sama. “Kami mengangkat Kepala Sawah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan inspeksi air,” urainya.

Apalagi jika ada beberapa bagian sawah yang longsor atau rusak sehingga terjadi kebocoran air irigasi. “Kalau bocornya hanya sedikit, ya diperbaiki swadaya. Tapi disini lumayan sering longsor dan itu kita gotong royong,” tuturnya.

Panen tengah dilakukan petani Cipongkor di akhir bulan Juni 2019 ini. Meskipun kemarau dan debit air sungai kecil, ternyata petani masih semangat bertanam untuk musim tanam ke 3 berkat adanya dam parit.

“Kurang lebih di Desa Girimukti ini ada sekitar 156 hektar untuk sawah disini. Irigasi teknisnya ada 112 hektar dan 44 hektarnya adalah tadah hujan. Dengan produktivitasnya sekitar 6,9 ton/hektar saat musim rendeng,” beber Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Cipongkor, Solihin.

Kasubdit Iklim Konservasi Air dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Andi Halu menuturkan jika dam parit merupakan upaya antisipasi perubahan iklim terutama kemarau.

“Karena memang manfaat infrastruktur air seperti embung, dam parit maupun long storage baru terasa ketika kemarau datang,” ujar Andi Halu.

Di Desa Girimukti ini, keberadaan dam parit mampu meningkatkan indeks pertanaman menjadi 2,5 dengan luas sawah yang terlayani adalah 50 hektar karena terhubung dengan jaringan irigasi tersier sepanjang 3 km.

Adanya kunjungan lapang ini diharapkan peserta Pelatihan Kapasitas Petugas dan Petani Dalam Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Usaha Tani (API-TUT) 2019 bisa mengaplikasikan manfaat dam parit maupun bangunan air lainnya sebagai bentuk antisipasi perubahan iklim terutama kemarau. 

Bangunan air seperti dam parit di Desa Girimukti ini memang sebagai bentuk antisipasi ketersediaan air selama musim kemarau. Sehingga meskipun debit air kecil, air masih bisa teralirkan ke sawah-sawah petani.

“Kita bangun untuk antisipasi kekeringan sehingga petani bisa menambah pertanaman dalam setahun, dari 1 kali Andi Halu.

Insfrastruktur air ini juga sangat berguna dalam pengelolaan air lahan kering maupun tadah hujan.

Berbeda dengan embung, dam parit dibangun dengan membendung sungai kecil atau parit alami. Untuk pengembangan dam parit, sungai yang dibendung memiliki debit minimal 5 liter per detik dan dengan luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal 25 ha.

Tak hanya itu, agar dampak dam parit bisa lebih besar maka pembangunannya bisa secara bertingkat dari hulu ke hilir dalam satu aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) mikro. Model pengembangan dam parit bertingkat di DAS hulu sangat ideal untuk dikombinasikan dengan pengelolaan air dan sedimen di waduk atau embung besar.

Namun, Andi Halu memperingatkan agar pemeliharaan air sungai dan bangunan air tersebut harus dirawat. “Biar saat musim kemarau debit air tidak kecil tapi musim hujan air meluap, sebaiknya perawatan, pemeliharaan dan konservasi harus dilakukan dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Misalnya dengan pengerukan sedimen sungai yang sebaiknya dilakukan secara rutin sebelum musim penghujan datang. Kemudian perawatan rutin seperti membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Semuanya bisa dilakukan dengan komitmen bersama di desa setempat.

Bertemu Putra Raja Salman, Presiden Jokowi Bahas Kerja Sama Sektor Energi

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman, antara lain membahas masalah energi.

Pertemuan bilateral tersebut digelar di sela hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Intex Osaka, Jepang, Sabtu.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan beberapa hal. Pertama, terkait dengan rencana pembentukan Dewan Konsultasi Tingkat Tinggi yang diusulkan pihak Arab Saudi.

Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Indonesia dalam hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah membahasnya dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf saat keduanya bertemu di sela-sela pertemuan OKI di Jeddah, 29 Mei 2019.

“Saya berharap pembentukan dewan tersebut dapat diresmikan bersamaan dengan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia yang sempat tertunda,” ujar Presiden Jokowi seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Isu kedua yang diangkat Presiden Jokowi adalah kerja sama antara Pertamina dengan Aramco.

Terkait hal ini, menteri luar negeri kedua negara telah membahasnya di Jeddah dan bersepakat untuk mendorong pertemuan tingkat menteri kedua negara.

Sebagai tindak lanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih di sela-sela Pertemuan Menteri Energi G20, 16 Juni 2019 di Jepang.

Diharapkan pembahasan kerja sama sudah dapat selesai pada bulan Oktober 2019 sehingga kerja sama dapat segera dilakukan.

Indonesia juga siap untuk mengirimkan tim untuk membahas kerja sama lain, misalnya di bidang petrokimia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam revolusi ekonomi untuk mencapai visi Saudi 2030. (Antara)

Jokowi 2 Periode, Pengusaha Minta Ini Supaya Ekonomi Terus Tumbuh

Suara.com – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang kembali memenangkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden terpilih.

Keputusan tersebut memberi kepastian akan jalannya dunia usaha. Wakil Ketua Kadin, Shinta Widjaja Kamdani pun memberikan masukan agar Jokowi terus melanjutkan agenda prioritas yang bisa menumbuhkan ekonomi dalam negeri.

“Kami dari dunia usaha sudah memberikan masukan kepada Presiden untuk segera melanjutkan agenda-agenda ekonomi yang harus jadi prioritas,” ujarnya saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/6/2019).

Shinta menambahkan, Jokowi jangan hanya membenahi kondisi dalam negeri, tetapi juga harus melihat faktor-faktor global.

Sehingga, sambungnya, Jokowi mempunyai antisipasi jika perekonomian global memburuk.

“Pertemuan G20 minggu ini akan penting apakah ada kesepakatan antara Amerika dan China. Jadi kombinasi antara faktor internal dan eksternal memegang peranan penting dalam perekonomian kita ke depannya,” tutur dia.

Sebelumnya, Shinta juga menyebut kalangan pelaku usaha tak terlalu khawatir usahanya terganggu terkait sidang tersebut.

Menurut dia, dunia usaha tetap berjalan seperti biasanya tanpa ada hambatan jalannya sidang.

“Pada dasarnya kami tidak ada kekhawatiran, karena kami yakin pada kemampuan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan,” ucap dia.

Garuda Indonesia Harusnya Jujur Laporkan Kondisi Keuangan, Rugi Bukan Aib

Suara.com – Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia akhirnya memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia. Hal ini karena, maskapai pelat merah tersebut telah melanggar aturan dalam penyajian Laporan keuangan tahun buku 2018.

Adapun sanksi yang diterima maskapai yaitu denda dari OJK dengan total Rp 300 juta kepada manajemen, Direksi dan Komisaris, kemudian BEI juga memberikan denda sebesar Rp 250 juta. Sementara Kemenkeu membekukan Kantor Akuntan Publik selama 12 bulan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menuturkan, seharusnya Garuda Indonesia lebih jujur dalam penyampaian laporan keuangan 2018.

Jika memang masih mengalami kerugian, seharusnya dilaporkan saja terutama kepada regulator penerbangan nasional dalam hal ini Menteri perhubungan.

Apalagi, sesuai Pasal 118 Undang-Undang No 1/2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No 18/2015, maskapai wajib melaporkan Laporan Keuangan ke Menhub tiap akhir April.

“Dengan laporan keuangan apa adanya, Ragulator akan bisa mengetahui fakta-fakta dilapangan penerbangan nasional sehingga bisa merumuskan perbaikan-perbaikan ke depannya,” kata Gatot saat dihubungi Suara.com.

Menurut Gatot, maskapai alami kerugian bukan suatu aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, terang dia, justru suatu masalah yang harus diselesaikan bersama sehingga nantinya bisa menjadi sehat kembali dan menghadirkan transportasi udara yang terjangkau bagi masyarakat.

“Bantuan pemerintah juga tidak harus berupa finansial. Namun bisa berupa perlakuan khusus pada maskapai yang sakit sehingga bisa sehat kembali. Seperti misalnya memberi slot jumlah tertentu di rute gemuk pada saat golden time, memberi insentif dari pajak bandara, biaya navigasi dan lain-lain,” tutur dia.

Gatot menambahkan, kasus yang menimpa Garuda Indonesia harusnya jadi pelajaran untuk pemerintah dalam membenahi industri penerbangan dalam negeri.

Sebagai regulator, Pemerintah bisa menggandeng stakeholder terkait, termasuk maskapai untuk membicarakan perbaikan kelangsungan bisnis penerbangan nasional.

“Jangan malu untuk mengakui bahwa bisnis penerbangan nasional sedang sakit. Karena dengan pengakuan tersebut, bisa menjadi cambuk untuk memperbaiki bisnis sektor penerbangan sehingga sustainable dan mampu dijangkau masyarakat,” pungkas dia.

Pemda Mau Relokasi Warganya dari Kawasan Kumuh? Hubungi Kementerian PUPR

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan siap membantu pemerintah daerah (Pemda) yang ingin merelokasi warganya dari kawasan kumuh.

Pihaknya akan membantu pembangunan rumah bagi warga yang terkena dampak relokasi di atas lahan yang telah disiapkan oleh Pemda setempat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Dadang Rukmana mengatakan, pihaknya memiliki program satu juta rumah yang bisa dijadikan kolaborasi Pemda untuk memberikan rumah layak huni.

“Ada banyak program penyediaan rumah yang menjadi program kerja Kementerian PUPR, misalnya rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya atau bedah rumah dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas seperti pembangunan jalan lingkungan, saluran air dan listrik di perumahan bersubsidi pemerintah. Pemda dapat memilih program yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing di daerah,” ujar Dadang dalam keterangan yang diterima Suara.com, Sabtu (29/6/2019).

Dadang menambahkan, untuk relokasi warga di kawasan kumuh pihaknya berharap Pemda perlu menyediakan lahan untuk tempat tinggal pengganti.

Sebab, warga yang terkena dampak relokasi juga tetap membutuhkan hunian yang layak sehingga tidak muncul kawasan kumuh baru.

“Jika Pemda sudah menyiapkan lahan sebagai pengganti tempat tinggal warga yang di relokasi, kami siap membantu untuk penyediaan hunian. Pemda juga harus segera mengajukan proposal bantuan pembangunan rumah ke Kementerian PUPR untuk dapat kami tindaklanjuti di lapangan,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Langsa Usman Abdullah menyatakan, salah satu program yang kini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa adalah penataan di sepanjang bantaran sungai dan kawasan di sepanjang rel kereta api yang kini sudah tidak berfungsi.

Kedua kawasan tersebut dinilai Pemda sangat memerlukan penataan sehingga warga perlu di relokasi ke tempat yang lebih layak.

Usman menambahkan, penataan bantaran sungai Langsa yang ada di Kota Langsa sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu diperlukan untuk mempermudah normalisasi aliran air dan mengantisipasi terjadinya bencana banjir di musim hujan.

“Kami tidak ingin ada bencana banjir terjadi di Langsa. Untuk itu kami ingin agar di sepanjang bantaran sungai Langsa bebas dari hunian warga,” terangnya.

Usman berharap untuk mewujudkan program tersebut Kementerian PUPR menyediakan hunian bagi warga Langsa yang terkena dampak program penataan lingkungan tersebut.

Dari perhitungan yang dilakukan Pemkot Langsa, setidaknya kebutuhan yang diperlukan sekitar 3.000 rumah untuk pengganti rumah warga yang terkena dampak penataan sungai dan kawasan sepanjang rel kereta api.

“Kami sudah menyiapkan lahan seluas 68 hektar di dua lokasi yang berbeda untuk relokasi warga yakni 50 hektar di Kampung timbang dan 18 hektar di lobani. Kami harap Kementerian PUPR bisa membantu kami dalam pembangunan rumah warga,” pungkasnya.

Jokowi Terpilih Lagi, Investor Happy dan Semakin Meningkatkan Investasinya

Suara.com – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan terpilih kembali menjadi presiden.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, putusan MK akan berdampak positif untuk para investor.

“Keputusan MK memberikan kepastian hukum yang akan berdampak positif terhadap persepsi investor yang akan berujung kepada perekonomian Indonesia,” ujar Piter saat dihubungi Suara.com.

Piter menambahkan, meski keputusan MK akan berdampak positif terhadap investasi, namun pemerintah diminta tidak terlena. Mengingat, kondisi perekonomian tanah air juga dipengarui tekanan ekonomi global.

“Realisasi investasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi global dan juga perbaikan atas masalah-masalah yang selama ini menghambat investasi seperti persoalan pembebasan lahan,” tambahnya.

Piter menuturkan, untuk pemerintah yang terpilih kedepannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya struktur ekonomi yang masih rentan. Sehingga diperlukan reformasi struktural yang memacu pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi yang selama ini berkisar 5 persen sangat tidak cukup,” pungkasnya.

Trump Tak Kunjung Melunak, Sri Mulyani: Perang Dagang Belum Ada Kesepakatan

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan bagaimana caranya.

“Semua sepakat perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya,” kata Sri Mulyani ketika bersama Menlu Retno Marsudi menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama di Osaka Jepang, Jumat (29/6/2019) kemarin.

Ia menyebutkan belum adanya kesepakatan mengenai cara mengatasinya menimbulkan ketidakpastian dalam hasil KTT G20 Osaka itu.

Sri Mulyani menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20.

“Menyangkut ekonomi global, perdagangan, dan investasi, memang merupakan isu yang sekarang menjadi paling mengemuka dalam pertemuan G20 ini,” katanya.

Ia menyebutkan sudah disampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini menjadi lebih rendah karena risiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan terutama antara AS dan China.

“Namun sebetulnya secara menyeluruh penyebabnya adalah munculnya sikap proteksionisme,” katanya.

Menurut Menkeu, Direkrur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan dengan risiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5 persen.

Dengan demikian tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5 persen dan diharapkan bisa naik menjadi 3,6 persen, namun kalau perang dagang terus berjalan maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1 persen.

“0,5 persen dari GDP dunia itu lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan. Jadi ini risikonya sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Ia menyebutkan dari pernyataan para pimpinan seperti Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping dan beberapa pimpinan mengenai situasi saat ini, masih ada jarak terutama antara Trump dengan pimpinan lain.

Dalam opening statement-nya di KTT G20, Trump menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya perdagangan yang adil, dan adanya resiprokal yang saling berlaku adil.

Trump juga menyampaikan pentingnya memunculkan level playing field dan tidak ada kebijakan yang tidak fair. Dalam hal ini muncul istilah predatory nation yang bisa memanfaatkan perekonomian AS.

“Ini menggambarkan bahwa dalam konsep Trump masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik-praktik yang merugikan AS. Oleh karena itu Trump mengajak kita menghapuskan berbagai macam distorsi itu untuk bisa menciptakan kesejahteraan bersama,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa situasi saat ini adalah karena kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, sehingga keinginan menciptakan kondisi win-win solution adalah fungsi dari keinginan untuk memperbaiki atau menciptakan solusi itu sendiri atau tidak.

Menurut Sri Mulyani, dari semua yang menyampaikan pendapat pada KTT G 20, semua menginginkan reformasi di WTO, mungkin penekanannya berbeda, tapi yang paling penting adalah reformasi di WTO, terutama mengenai mekanisme menangani dispute, menangani masalah multilateral yang sifatnya mendistorsi, dan bagaimana penyelesaian perbedaan praktik perdagangan yang adil.

“Kalau dilihat dari pertemuan ini, hampir semua sepakat kita perlu melakukan reformasi, perlu upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional, namun belum ada kesepakatan bagaimana caranya,” katanya. (Antara)

Perumahan di atas Gedung Disebut Sepi Peminat

Suara.com – Pengamat properti dari Indonesia Properti Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan hunian perumahan di atas gedung seperti yang terdapat di atas pusat perbelanjaan Thamrin City diprediksi tidak akan menjadi tren dalam bisnis properti.

“Relatif tidak akan berkembang atau menjamur,” ujar Ali di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Menurut Ali, perumahan di atas gedung hanya merupakan salah satu konsep hunian yang coba dikembangkan untuk mensiasati sulitnya mendapat lahan di kota besar.

Namun demikian, masyarakat diperkirakan tidak akan terlalu berminat dengan konsep perumahan semacam itu, dan akan lebih memilih perumahan yang ada di lahan darat.

“Saat ini (pilihan masyarakat) relatif masih hunian landed,” ujar Ali.

Lebih lanjut Ali mengatakan model perumahan di atas gedung, terlebih berada di pusat kota, memiliki harga yang relatif tinggi, sehingga peminat dari hunian tersebut hanya akan berasal dari kalangan menengah atas.

Selain itu, peminat dari hunian unik tersebut juga akan berasal dari masyarakat yang mengincar prestise atau kemewahan.

“Beli hunian seperti itu relatif tidak ada kerugian, karena itu bukan masalah rugi atau untung, itu lebih ke prestise,” kata dia.

Sementara itu, pakar properti dari Panangian School of Property, Panangian Simanungkalit mengatakan model perumahan di atas gedung seperti yang ada di atas pusat perbelanjaan Thamrin City masih relatif sepi peminat bila dibandingkan dengan rumah tapak atau apartemen.

Padahal, kata dia, rumah dengan konsep seperti itu memiliki sejumlah keuntungan, antara lain bentuk hunian yang menyerupai rumah di lahan darat.

“Perasaannya seperti tinggal di landed house, ada halaman, ada parkirannya, padahal di atas gedung,” kata dia.

Sebelumnya, sebuah akun bernama @shahrirbahar1 mengunggah sebuah foto yang menunjukkan adanya perumahan lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti jalan, kolam renang, dan taman.

Kompleks hunian tersebut terletak di atas pusat perbelanjaan Thamrin City, Jakarta Pusat.

Good morning Jakarta. Macam mana lah diorang terfikir nak develop taman perumahan atas bangunan?,” tulis akun tersebut.

Belakangan diketahui bahwa kompleks perumahan tersebut bernama Cosmo Park dan telah dibangun sejak 2006. [Antara]

Pengawasan Pangkalan, Hiswana Migas Cek Dari Look Book

Suara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) intens melakukan pengawasan terhadap distribusi gas elpiji tiga kilogram. Salah satunya adalah untuk mengantisipasi adanya distribusi gas subsidi yang salah sasaran.

Kabid Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo Kristina menjelaskan pengawasan terus dilakukan. Baik oleh Pemkot melalui Disdag maupun oleh Hiswana Migas sendiri.

“Kami terus melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pendistribusian gas elpiji tiga kilogram,” terang Kristina saat dihubungi Suara.com, Jumat (28/6/2019).

Dikonfirmasi mengenai keberadaan pangkalan yang tidak berizin di Kota Solo, Kristina memastikan semua pangkalan yang mendistribusikan gas elpiji bersubsidi sudah mengantongi izin. Sehingga, bisa dipastikan pendistribusian gas untuk warga miskin itu sudah sesuai dengan izin yang ada.

“Kalau pangkalan gas elpiji di Solo, semuanya sudah berizin. Tidak ada yang tidak berizin,” kata Kristina memastikan.

Sementara itu, Ketua Hiswana Migas bidang gas elpiji tiga kilogram Solo Budi Prasetyo menyampaikan untuk pengawas yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan melalui buku laporan transaksi atau look book.

“Kalau dari kami Hiswana pengawasannya melalu look book yang berisi data transaksi. Sedangkan untuk bagian penindakan, itu masuk ranahnya Agen. Karena pangkalan berada di bawah agen,” urainya.

Terkait adanya salah distribusi, Budi menyampaikan untuk mengantisipasi hal itu, sidak rutin dilakukan. Sidak ini juga melibatkan berbagai pihak termasuk dari PT Pertamina.

“Kalau ada yang kedapatan menggunakan gas elpiji tiga kilogram langsung diganti dengan gas non-subsidi,” tandasnya.

Kontributor : Ari Purnomo

Pemerintah Temukan Kandungan Emas di Perairan Bayah Banten

Suara.com – Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Badan Litbang Kementerian ESDM bersama PT Graha Makmur Coalindo (GMC) berhasil menemukan kandungan emas dan mineral lainnya di bawah laut Perairan Bayah, Lebak Banten.

Penemuan tersebut menggunakan karpet penangkap mineral inovasi para peneliti dan perekayasa P3GL, yang dipimpin Harsenanto Widi.

Kepala P3GL, Hedi Hidayat menjelaskan kedua pihak telah memulai kegiatan penambangan bahan galian logam bawah laut di wilayah operasi produksi (OP) perusahaan pertambangan emas ini di perairan Bayah, Lebak, Provinsi Banten sejak Januari 2019,

“Lokasi rencana eksplorasi produksi mencakup wilayah batas 4 mil laut Bayah,” ungkap Hedi.

Ia mengatakan, pada tahap pertama Maret lalu berhasil dilakukan uji coba penambangan menggunakan processing slice box, modifikasi alat hasil inovasi dari tim P3GL, yang disebut sebagai karpet penangkap mineral dan alat pompa hisap kapasitas 5 m3 per jam.

Selama 10 hari tim dari Kelompok Program Penelitian dan Pengembangan (KP3) Sumber Daya Mineral Kelautan berhasil mendapatkan konsentrat yang mengandung emas dan mineral ikutannya dengan nilai yang cukup signifikan pada sedimen dasar laut sebesar 900 kg.

Pada bulan Juli 2019 BLU P3GL dan PT GMC akan melaksanakan kontrak lanjutan penambangan selama satu bulan dengan mencoba alat pompa yang lebih besar berkapasitas 25 m3/jam atau 50 ton per jam.

Konsentrat mineral logam ditargetkan dapat diperoleh sebesar +-20 ton per jam, pada kedalaman dasar laut 28-50 meter.

Alat hisap hasil inovasi baru P3GL berupa seperangkat alat pompa dengan cakram kaki enam yang dilengkapi pemberat 200 kilogram.

Alat ini diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan peralatan konvensional, karena alat ini mampu menghisap dengan lebih kuat tanpa terpengaruh arus dan gelombang laut.

Tim laboratorium BLU P3GL telah berhasil memproses contoh sedimen dasar laut dengan beberapa metode uji coba untuk meningkatkan kadar unsur logam dalam sedimen dasar laut yang kurang ekonomis menjadi lebih ekonomis.

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan PT GMC untuk mendapatkan contoh endapan sedimen dasar laut yang efektif dan berdaya guna sebagai upaya untuk mendapatkan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan.

Wilayah penambangan emas PT GMC di tengah Laut sekitar 12 mil dari bibir pantai, yang meliputi tiga wilayah kecamatan di Banten, yakni Kecamatan Cihara, Panggarangan dan Bayah. (Antara)

Wow! Hyundai Bakal Investasi Besar-besaran di Jawa Barat

Suara.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) mengatakan perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai secara besar-besaran menanamkan investasinya di Jawa Barat.

“Hyundai akan besar-besaran pindah ke Jabar dan kalau dihitung-hitung nilai investasinya bisa lebih dari Rp 40 triliun,” ujar Kang Emil seusai menerima Dubes RI untuk Korea Selatan Umar Hadi, di Gedung Negara Pakuan Bandung, Jumat (28/6/2019).

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengatakan, nilai investasi Korea Selatan yang akan ditanamkan di Jawa Barat mencapai Rp 40 trilliun.

Gubernur Emil mengatakan, Pemprov Jabar membuka diri bagi investor otomotif dari Korea Selatan yang ingin mengembangkan industrinya di Jabar.

Selain itu, pada pertemuan tersebut pihaknya juga menawarkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat yakni Kawasan Segitiga Cirebon, Patimban, Kertajati (Rebana) kepada investor Korea Selatan.

“Jadi yang pertama adalah minat investasi Korea tinggi sekali ke Jabar. Makanya kita tawarkan opsi di Rebana,” ujar Kang Emil sapaan akrabnya.

Menurut dia, Kawasan Segitiga Rebana dinilai menjadi pilihan bagi pemodal asal Korsel yang mengembangkan bisnisnya, terlebih akan diproyeksikan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia.

“Info Rebana ini baru, nanti kalau mau pertimbangkan ya mau. Kalau nggak di rebana juga nggak masalah,” kata dia. (Antara)

Menteri LHK Sinyalkan Pemindahan Ibu Kota Pasti di Pulau Kalimantan

Suara.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, lokasi pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa yakni ke Kalimantan tidak ada masalah. Menurutnya untuk instrumen lokasi tersebut diklaim bisa dijadikan ibu kota negara.

Diketahui pemerintah telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luasan lahan yang berbeda-beda untuk dijadikan lokasi pemindahan ibu kota. Namun, Menteri Siti Nurbaya tidak menjelaskan lebih lanjut instrumen lokasi yang sudah dipelajari untuk pemindahan ibu kota negara.

“Lokasi tanya Menteri Bappenas kan dia mesti milih dulu di mana lokasinya. Tapi sudah saya pelajari insturumennya memungkinkan, jadi tidak ada masalah,” ujar Siti Nurbaya Bakar di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (28/6/2019).

Menteri Siti Nurbaya menerangkan perlu adanya regulasi kehutanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan lahan ibu kota negara.

“KLHK yang penting kebutuhan terhadap lahan bagi ibu kota negara itu berdasarkan instrumen-instrumen yang ada di dalam regulasi kehutanan itu dimungkinkan,” tambahnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tiga lokasi alternatif pemindahan ibu kota negara menggunakan lahan seluas 80 ribu hektare. Untuk wilayah kedua, menggunakan lahan 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga seluas 300 ribu hektare.

“Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare. Kita tahu di Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan,” ujar Jokowi di acara buka puasa bersama Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pengerjaan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II Sudah 86 Persen

Suara.com – Pengerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) atau Jalan Tol Layang Jakarta – Cikampek telah mencapai 86 persen hingga akhir Juni 2019.

Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Djoko Dwijono mengatakan, pekerjaan konstruksi jalan tol sepanjang 36,40 kilometer itu selesai pada akhir September 2019.

“Jadi pekerjaan fisiknya sudah mencapai 86 persen dan ditargetkan selesai konstruksinya pada akhir September 2019. Untuk selanjutnya dilakukan uji layak fungsi dan layak operasi,” katanya, Jumat (28/6/2019).

Dikatakannya, pekerjaan konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II hingga kini masih menyisakan 139 “steel box girder” yang belum terpasang.

Sedangkan yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi itu mencapai 2.585 steel box girder.

Menurut dia, pemasangan steel box girder itu dilakukan setiap hari, pada pukul 22.00-05.00 WIB.

Ia menyatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak pelaksana proyek lain yang berada di sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek seperti LRT Jakarta-Bekasi Timur, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Koordinasi diperlukan agar pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di sekitar Jalan Tol Jakarta-Cikampek tidak saling bersinggungan.

Proyek Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II (Elevated) membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat.

Nantinya, jalan tol ini berfungsi untuk mengurangi kepadatan panjang yang berada di sepanjang Jalan Tol Jakarta-Cikampek. (Antara)

Cowell Development Kebut Pengerjaan The Oasis Tower

Suara.com – Perusahaan properti PT Cowell Development Tbk (COWL) belum akan menggarap proyek baru. Perseroan masih akan fokus pada proyek-proyek yang tengah dikerjakan.

Presiden Direktur Cowell Development Darwin Fernandes mengatakan, salah satu proyek yang akan difokuskan yaitu pembangunan The Oasis Tower ke-2 yakni Acacia Tower serta perumahan The Banyan.

“Cowell akan terus mengembangkan kawasan ini, mengingat The Oasis yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan Kota Industri terbesar di Asia Tenggara dengan hampir 2.100 unit pabrik dari 25 negara berlokasi di kawasan tersebut,” ujar Darwin dalam keterangannya, Jumat (28/6/2019).

Disamping itu, Darwin menuturkan, pada sektor pengelolaan pusat perbelanjaan, Plaza Atrium Senen pada kuartal pertama 2019 membukukan kenaikan transaksi sebesar 9,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal pertama 2018.

“Pencapaian ini merupakan dampak positif adanya tenant mix yang tepat serta redesign yang baru dilakukan, sebagai salah satu respon terhadap trend yang tengah berkembang di masyarakat. Hingga saat ini, occupancy Plaza Atrium juga telah mencapai 94 persen,” imbuhnya.

Kendati demikian, Cowell optimis penjualan properti perseroan bisa tumbuh dua digit tahun ini.

“Meskipun tidak mengeluarkan proyek anyar, Cowell optimistis bisa memenuhi target pertumbuhan 10 persen,” tutup dia.

OJK Hukum Garuda Indonesia Beserta Direksinya

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kesalahan terkait kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.

Atas temuan ini, OJK memberi tenggat waktu selama 14 hari atau dua minggu kepada Garuda Indonesia untuk melakukan “re-state” atau memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018.

Temuan OJK ini merupakan hasil investigasi terkait penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya

Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa, Garuda Indonesia telah terbukti melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) jis. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa.

“Pengenaan sanksi dan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” ujar Anto Prabowo, Jum’at (28/6/2019).

Di samping itu, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tak hanya perseroan, sanksi denda juga dijatuhkan masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Wujudkan Keinginan Jokowi, 980 Ribu Hektare Lahan Hutan Siap Dikelola Warga

Suara.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar terus melakukan percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pihaknya mengklaim akan melepas 980 ribu hektare lahan di kawasan hutan yang akan dibuatkan sertifikat. Nantinya program tersebut direncanakan akan rampung pada Juli 2019.

“Untuk penyelesaian masalah tanah di dalam kawasan hutan yang dilepaskan menjadi sertifikat sudah siap 980 ribu hektare,” ujar Siti Nurbaya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jumat (28/6/2019).

Menteri Siti Nurbaya menuturkan untuk pendistribusiannya nanti pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah. Perintah tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Teknis dan cara mengelola selanjutnya oleh pemerintah daerah akan dilakukan sosialisasi dan pertemuan pak Menko Perekonomian dan beberapa Menteri sesuai perintah bapak Presiden,” tambahnya.

Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan untuk evaluasi kemajuannya akan segera dilakukan pemanggilan kepala daerah yang sudah siap.

“Kalau sudah beliau lepaskan, baru kita sertifikatkan urusan saya,” ujar Sofyan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Hardwinarto, menyatakan hingga Desember 2018, pemerintah telah menyiapkan 2,4 juta hektare lahan untuk redistribusi lahan reforma agraria dari kawasan hutan, khususnya Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Menurut RPJMN tahun 2015-2019, redistribusi lahan yang berasal dari kawasan hutan telah ditetapkan seluas 4,1 juta hektare, yang berasal dari penguasaan tanah masyarakat di dalam kawasan hutan yang termasuk dalam Kategori Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) melalui Tim Inver dan yang termasuk Kategori Non Inver PTKH melalui Tim Terpadu.

“Sampai Desember telah mencapai luasan 2,4 juta hektare yang berasal dari hasil pelaksanaan terhadap kategori Inver PTKH seluas ± 993.199 hektare dan dari hasil pelaksanaan terhadap kategori Non Inver PTKH seluas ± 1.407.466 hektare,” ucap Sigit, dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Banyak Pemobil Nekat Beli Gas Elpiji Subsidi, Pangkalan Takut Menegur

Suara.com – Kesalahan distribusi gas subsidi tiga kilogram ternyata tidak hanya terjadi pada warung menengah ke atas saja. Di Kota Solo, Jawa Tengah banyak warga mampu yang nekat menikmati gas melon yang harusnya untuk warga miskin.

Kenyataan itu diungkapkan seorang pemilik pangkalan gas elpiji tiga kilogram, Toto (60). Ia mengaku juga tidak bisa berbuat banyak untuk melarang pembeli mampu itu agar tidak menggunakan gas bersubsidi.

“Banyak yang membeli gas elpiji tiga kilogram menggunakan mobil. Kalau mau saya larang, gimana juga namanya pembeli,” kata Toto saat ditemui di pangkalannya, Jumat (28/6/2019).

Diakuinya, jika menngikuti aturan pembelian gas melon hanya diperuntukkan bagi warga miskin saja, tetapi banyaknya aturan membuatnya kesulitan untuk menerapkan saat menjual gas elpiji tiga kilogram.

“Memang harusnya gas elpiji ini untuk warga miskin. Tapi saya juga tidak bisa mencermati mana yang warga miskin dan mana yang mampu. Karena kebanyakan pembelinya juga saya kenal,” tuturnya.

Toto menambahkan, sesuai aturan setiap pembeli gas elpiji, haruslah membawa KTP. Kemudian, pembeli juga harus mengisi data yang ada dalam buku laporan.

“Tetapi, itu kan tidak mungkin bisa terus menerus. Kadang saya juga agak tidak enak, kalau setiap hari ada pembeli harus menanyakan KTP dan meminta mengisi data,” ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, pernah dirinya menegur pembeli mampu yang nekat membeli gas elpiji. Akan tetapi, jawaban dari pembeli juga tidak mengenakan.

“Sudah pernah saya minta agar menggunakan gas nonsubsidi. Tapi, katanya kebutuhannya memasak tidak terlalu sering. Sehingga, kalau harus menggunakan gas besar takut tidak cepat habis dan justru berbahaya,” ucapnya.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menggelar sidak penggunaan gas LPG subsidi 3 Kg bersama jajaran Dinas Perindustrian dan Kepolisian Resor Solo. Sidak dilakukan di beberapa rumah makan yang berlokasi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sales Executive LPG Pertamina MOR IV wilayah Soloraya, Adeka Sangtraga mengatakan, dari hasil sidak ditemukan rata-rata konsumsi gas LPG bersubsidi 3 kg lebih dari 300 tabung setiap minggunya.

Jumlah ini setara dengan 3,6 Metric Ton (MT) per bulan dari beberapa rumah makan dan restoran yang dijumpai di Kota solo.

“Saat ini konsumsi LPG terutama yang bersubsidi di Kota Solo mencapai 2.300 MT per bulan atau setara dengan 760 ribu tabung setiap bulannya, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat,” ujar Adeka dari keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (27/6/2019) kemarin.

Kontributor : Ari Purnomo

Jatuhkan Denda Rp 250 Juta, BEI Minta Garuda Indonesia Jujur soal Lapkeu

Suara.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) ikut memberikan sanksi berupa denda kepada PT Garuda Indonesia (Persero). Adapun denda yang diberikan sebesar Rp 250 juta kepada manajemen perseroan karena melanggar penyampaian laporan keuangan per 31 Maret 2019.

“Mengenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan BEI Nomor I-H tentang Sanksi, berupa Peringatan Tertulis III dan denda sebesar Rp 250.000.000 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran,” ujar Sekretaris, Perusahaan BEI, Yulianto Aji Sadono, Jumat (28/6/2019).

Dalam hal ini BEI meminta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali secara sebenar-benarnya tentang Laporan Keuangan Interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Maret 2019 di maksud paling lambat sampai dengan tanggal 26 Juli 2019.

“Pengenaan sanksi dan permintaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Maret 2019,” ujar Yulianto.

Permintaan tersebut dilakukan karena perseroan melanggar ketentuan Nomor III.1.2 Peraturan BEI Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang mengatur mengenai Laporan Keuangan wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten.

“Pihak BEI juga akan segera melakukan public expose insidentil dalam rangka menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” kata Yulianto.

Hanya di Kota Semarang, Belanja Cabai Bisa Dapat Mobil

Suara.com – Kabar baik untuk wisatawan dan pengunjung yang sedang berada di Kota Semarang. Pasalnya, selain menikmati destinasi wisata di Kota Atlas ini, wisatawan juga berpeluang mendapat hadiah motor sampai mobil saat membelanjakan uangnya di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini.

Peluang itu bisa didapatkan mulai 28 Juni hingga 28 Juli 2019 dalam pesta belanja Semarang Great Sale (Smargres) 2019, saat wisatawan berbelanja baik di mal, retail, hotel, dealer otomotif, kuliner, PKL, tiket pesawat, dan lainnya, sampai berbelanja di pasar tradisional.

Menariknya, tak hanya saat belanja barang mewah atau berkelas seperti di gerai mal saja yang mendapat kesempatan tersebut. Bagi wisatawan atau warga yang berbelanja di pasar tradisional minimal Rp 50 ribu, akan mendapat satu e-kupon dan berpeluang ketiban rejeki undian mobil, motor, dan lainnya.

“Yang belanja di pasar tradisional juga mendapat kesempatan dapat hadiah undian mobil, tagline nya kan ‘belanja cabe berhadiah mobil’, kemungkinan belanjanya hanya Rp 50 ribu cabai atau bawang bisa dapat mobil, itu yang diharapkan semua bisa menikmati,” kata Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat acara pembukaan Smargres 2019 di Pasar Peterongan Semarang, Jumat (28/6/2019).

Semua pasar tradisional besar di Semarang ikut terlibat pesta belanja Smargres, wisatawan bisa berbelanja pada lapak jualan yang bertanda stiker Smargres 2019, dengan penjualnya dilengkapi pula barcode sebagai alat transaksi.

“Smargres tahun ini jangkauan lebih luas, tahun lalu absen yang pasar tradisional, tahun ini selain di mall, toko retail, PKL, dan ini pasar tradisional masuk,” jelasnya.

Secara moda transaksi juga terhitung moderen dan mudah, selain uang tunai dan EDC, ada juga kode QR, perbankan, grab pay, dan aplikasi pembayaran online semisal Ovo.

Hal itu untuk memudahkan wisatawan asing lantaran di bulan Juni – Juli ada gelaran internasional dan nasional di Semarang. Seperti Apeksi Expo yang dihadiri 98 walikota dan 3.000-an delegasinya, Semarang MX GP dan Asean School Games, dengan peserta juga penonton dari manca negara.

“Jadi yang wisatawan asing juga tak repot harus pakai uang tunai rupiah, segala moda transaksi sudah tersedia. Ini akan memicu dan memacu pembeli karena lebih mudah bertransaksi,” bebernya.

Panitia Smargres 2019 Arnas Agung Andrasmara menambahkan semua pelaku usaha, dari pedagang tradisional sampai pengusaha atas, semua ikut terlibat gelaran pesta belanja tersebut.

“Ada penawaran menarik dari vendor peserta, bisa diskon, beli satu dapat dua, atau bonus. Tergantung vendor masing-masing,” cetusnya.

Dari e-kupon yang terkumpul selanjutnya akan diundi pada 29 atau 30 Juli 2019. Semua pembeli berkesempatan mendapatkan banyak hadiah dengan hadiah utama satu unit mobil.

“Semua pakai aplikasi jadi tak bisa dibohongi baik kupon pembeli, para pelaku usaha yang aktif dan ramai sampai omzet penjualan. Target kami omzet bisa Rp 300-350 miliar,” tukasnya.

Kontributor : Adam Iyasa

Distribusi Gas Melon Salah Sasaran, Pangkalan Mengaku Kewalahan

Suara.com – Banyaknya warga mampu yang menikmati gas elpiji tiga kilogram sudah terjadi sejak lama di Kota Solo, Jawa Tengah.

Konsumsi gas subsidi yang tidak tepat sasaran ini tersebut diakui seorang pemilik pangkalan gas melon Iwan (30). Diakui Iwan, selama ini sulit untuk membatasi pembelian gas elpiji tiga kilogram.

“Sebenarnya dari agen sudah memerintahkan kalau pembeli gas subsidi harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah menunjukkan KTP,” terang Iwan saat ditemui Suara.com di pangkalannya yang ada di jalan MT Haryono, Solo, Jumat (28/6/2019).

Tetapi, lanjut Iwan, dalam praktiknya hal itu sulit dilakukan. Terlebih, selama ini pembeli gas tiga kilogram kebanyakan tetangganya sendiri.

“Kalau membeli gas tiga kilogram harus menunjukkan KTP kan lama-lama sungkan juga. Lagian kan juga sudah saling mngenal,” katanya.

Selain menunjukkan KTP, Iwan mengatakan, ada juga syarat lain yakni mengisi data pembelian. Data ini dibuat sebuah buku yang nantinya dijadikan sebagai laporan ke agen.

“Kalau saya laporannya direkap setiap satu bulan sekali. Tapi banyak yang harus diubah, karena susah juga kalau harus minta tanda tangan pembeli, mendatanya. Banyak yang tidak mau,” ungkapnya.

Iwan pun akhinya tidak bisa melakukan pendataan secara rutin. Hal inilah yang membuat dirinya sering mendapatkan teguran dari agen yang menaunginya.

“Sering ditegur juga diingatkan terus agar tertib dalam melakukan pendataan. Kalau tidak ancamannya tidak lagi disetori,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menggelar sidak penggunaan gas LPG subsidi 3 Kg bersama jajaran Dinas Perindustrian dan Kepolisian Resor Solo. Sidak dilakukan di beberapa rumah makan yang berlokasi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sales Executive LPG Pertamina MOR IV wilayah Soloraya, Adeka Sangtraga mengatakan, dari hasil sidak ditemukan rata-rata konsumsi gas LPG bersubsidi 3 kg lebih dari 300 tabung setiap minggunya.

Jumlah ini setara dengan 3,6 Metric Ton (MT) per bulan dari beberapa rumah makan dan restoran yang dijumpai di Kota solo.

“Saat ini konsumsi LPG terutama yang bersubsidi di Kota Solo mencapai 2.300 MT per bulan atau setara dengan 760 ribu tabung setiap bulannya, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat,” ujar Adeka dari keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (27/6/2019) kemarin.

Kontributor : Ari Purnomo

Terungkap! Lapkeu Tak Sah dan Ternyata Garuda Indonesia Rugi Bukan Untung

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sebenarnya maskapai Garuda Indonesia masih alami kerugian. Hal ini setelah OJK menyatakan laporan keuangan tersebut tak sah.

Berdasarkan laporan keuangannya, tahun 2018 Garuda mengklaim meraih laba bersih sebesar 809,8 ribu dolar AS atau setara Rp 11,3 miliar.

Laba tersebut ditopang dari pendapatan dari kontrak pemasangan WiFi dengan PT Mahata Aero Teknik senilai 239,9 juta dolar AS atau setara Rp 2,98 triliun.

“Iya (rugi), konsekuensi ya,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Fakhri Hilmi saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Saat ini, pihaknya menilai laporan keuangan tersebut tak sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita enggak melihat ada laporan keuangan ada laporan tahunan penyajiannya tak sesuai POJK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fakhri meminta Garuda Indonesia kembali menyusun laporan keuangan tahun buku 2018.

Selain itu, Fakhri juga meminta maskapai pelat merah ini melakukan paparan publik atau public expose.

“Untuk itu OJK berikan keputusan Garuda diberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan dan tahunan per 31 Desember 2018,” pungkasnya.

Terkait hal tersebut, pihak Garuda Indonesia pun menyampaikan tanggapannya yang terdiri dari 12 poin. Berikut isinya.

1. Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK perihal keuangan Garuda Indonesia khususnya pencatatan kerjasama inflight connectivity dengan Mahata, kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut namun kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut.

2. Kontrak ini baru berjalan 8 bulan dan semua pencatatan telah sesuai ketentuan PSAK yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar.

3. Mahata dan mitra barunya telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh Notaris, sebesar 30 juta dolar AS yang akan dibayarkan pada bulan Juli tahun ini atau dalam waktu yang lebih cepat.

4. Sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu 3 tahun dan dalam kurun waktu tersebut akan dicover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka.

5. Kerja sama inflight connectivity ini merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa berupa penyediaan wifi secara gratis. Garuda Indonesia juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam kerjasama ini.

6. Kerja sama ini sudah menjadi program Garuda Indonesia guna mendapatkan tambahan revenue (ancillary) bagi dari sisi pendapatan iklan untuk cross subsidi terhadap harga tiket sehingga nantinya harga tiket Garuda Indonesia akan lebih terjangkau dan dapat menjawab keluhan masyarakat luas atas mahalnya harga tiket.

7. Garuda Indonesia akan terus melaksanakan dan menyempurnakan kerjasama ini karena akan menguntungkan Garuda Indonesia mengingat potensi ancilary revenue yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang Garuda Indonesia group yang saat ini berjumlah lebih kurang 50 juta per tahunnya.

8. Dalam mengelola perseroan, Garuda Indonesia telah melaksanakan sesuai dengan kaidah GCG dan seluruh aturan yang berlaku.

9. Laporan Keuangan Garuda Indonesia Audited 2018 merupakan hasil pemeriksaan dari auditor independen yaitu KAP Tanubrata Sutanto Tanubrata Fahmi Bambang & Rekan (“KAP BDO”), dan kami percaya mereka telah melakukan proses audit sesuai dengan PSAK dan mengacu pada asas profesionalisme. Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas dari Direksi maupun Dewan Komisaris untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu.

10. KAP BDO ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melewati proses tender secara terbuka di semester 2 tahun 2018.

11. Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

12. Hingga saat ini BPK juga masih dalam proses pemeriksaan untuk hal yang sama. Dan Garuda Indonesia selalu terbuka dan kooperatif untuk penyajian semua dokumen terkait.

Laporan Keuangan Ditolak, Garuda Indonesia Diminta Buat Ulang

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) kembali menyusun laporan keuangan tahun buku 2018. Pasalnya, OJK menilai laporan keuangan tersebut tak sah.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Fakhri Hilmi mengatakan, permintaan itu dilakukan setelah OJK memeriksa laporan keuangan tersebut.

Selain, itu Fakhri juga meminta maskapai pelat merah ini melakukan paparan publik atau public expose.

“Untuk itu OJK berikan keputusan, Garuda diberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan dan tahunan per 31 Desember 2018,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Fakhri menambahkan, OJK memberikan tenggat waktu selama dua minggu hari kerja untuk menyusun laporan keuangan dan tahunan baru.

“Perbaikan dan Pubex wajib dilakukan 14 hari setelah ditetapkan oleh OJK,” imbuhnya.

Sebelumnya, OJK memberikan sanksi berupa denda kepada manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Denda tersebut dikenakan kepada tiga pihak. Pertama, kepada manajemen perseroan, kedua kepada Direksi, dan ketiga denda kolektif pada Direksi dan Komisaris.

“Untuk Garuda sebagai emiten dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100 juta. Kepada Direksi yang tanda tangan laporan keuangan, masing-masing Rp 100 juta. Ketiga, secara kolektif, Direksi dan Komisaris, selain yang tidak menandatangani itu. Semua dikenakan ditanggung renteng Rp 100 juta dibagi-bagi oleh Komisaris dan Direksi,” ucap Fakhri.

Proyek Fiktif, Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan Diperiksa KPK

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan‎ terhadap Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Haris Gunawan, pada hari ini Jumat (28/6/2019).

Haris Gunawan akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif yang dilakukan 14 perusahaan sub kontraktor Waskita Karya.

Sedianya, Haris bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman (FR) selaku mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya.

“Haris akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi, Jumat (28/6/2019).

Namun, belum diketahui apa yang akan didalami oleh penyidik KPK, terhadap pemeriksaan Wagimin.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua mantan petinggi Waskita Karya sebagai tersangka kasus proyek fiktif pada Senin (17/12/2018).

Dua tersangka itu adalah mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.

Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

“Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Diduga perusahaan fiktif tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Atas kasus tersebut, diduga kerugian negara dari hitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencapai Rp 186 miliar.

Kisruh Lapkeu Garuda, Direksi dan Komisaris Didenda Rp 100 Juta Per Orang

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa denda kepada manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Denda ini diberikan karena OJK menilai manajemen telah melanggar aturan dalam penyampaian laporan keuangan tahun buku 2018.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fakhri Hilmi mengatakan, denda tersebut dikenakan kepada tiga pihak. Pertama, kepada manajemen perseroan, kedua kepada Direksi, dan ketiga denda kolektif pada Direksi dan Komisaris.

“Untuk Garuda sebagai emiten dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100 juta. Kepada Direksi yang tanda tangan laporan keuangan, masing-masing Rp 100 juta. Ketiga, secara kolektif, Direksi dan Komisaris, selain yang tidak menandatangani itu. Semua dikenakan ditanggung renteng Rp 100 juta dibagi-bagi oleh Komisaris dan Direksi,” kata Fakhri di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Menurut Fakhri, denda tersebut setelah OJK memeriksa laporan keuangan Garuda Indonesia. Terutama, terkait pengakuan pendapatan perseroan dalam kontrak Garuda Indonesia dengan Mahata.

“Kita melakukan pemeriksaan laporan tahunan, tahun 2018 tidak ditandatangai oleh dua Komisaris namun tidak ditandatangani ini tidak dijelaskan dalam laporan. Keuangan dan tidak dijelaskan, sehingga itu melanggar peraturan OJK,” tutur dia.

Adapun denda ini dibayarkan paling telat 14 hari setelah ditetapkan OJK.

Selain OJK, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Sri Mulyani Jatuhkan Sanksi ke Auditor Laporan Keuangan Garuda Indonesia

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.

Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Sanksi yang dijatuhkan berupa:

a. Pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI).

b. Peringatan Tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017.

Sebelumnya Kemenkeu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.

b. KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Sanksi yang ditetapkan, telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional.

Kemenkeu dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi AP.

Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik/(stakeholders) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik(KAP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Pasal 49), Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Prabowo Kalah di MK, Bagaimana Pergerakan Saham Saratoga Sandiaga Uno

Suara.com – Pergerakan saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) langsung naik pasca putusan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan data RTI, hingga pukul 09.14 WIB saham SRTG naik 1,42 persen di harga Rp 3.560 per lembar saham. Padahal, Kamis kemarin saham SRTG diperdagangkan melemah di harga Rp 3.510 per lembar saham.

Untuk diketahui, pasangan calon nomor urut 02 Sandiaga Uno masih memiliki sejumlah saham di Saratoga. Adapun porsi kepemilikan sahamnya yakni sebesar 21,5 persen.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi resmi menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019).

Hal itu merupakan konklusi dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK, Kamis malam sekitar pukul 21.00 WIB.

“Mengadili, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk keseluruhan. Dalam pokok permohonan, majelis menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan kesimpulan amar putusan.

Dengan kekalahan tersebut, Sandiaga Uno meminta pendukungnya bersama Prabowo Subianto tidak berkecil hati dan tegar setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres 2019. Ini berarti Prabowo – Sandiaga kalah Pilpres 2019 dari Jokowi – Maruf Amin.

Dalam pernyataannya di akun Instagram @Sandiuno, Kamis (27/6/2019), Sandiaga juga menilai perjuangannya bersaing dengan Jokowi – Maruf Amin adalah perjuangan yang mulia dan luhur.

Untuk diketahui juga, Sandiaga Uno rela menjual saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) untuk dana kampanye.

Menurut data Bursa Efek Indonesia, Setidaknya sudah tujuh belas kali mulai dari Oktober 2018 hingga April 2019 Sandiaga menjual saham Saratoga.

Terakhir seminggu jelang Pilpres, Sandiaga kembali menjual saham Saratoga yaitu pada tanggal 8-12 April 2019 sebanyak 19 juta lembar saham dengan dana segar yang didapatkan sebesar Rp 71,7 miliar.

Jika dihitung secara kumulatif mulai dari Oktober 2018, pria yang akrab disapa Bang Sandi ini telah menjual saham SRTG senilai Rp 633,29 Miliar.

Pengusaha Restoran Jangan Pakai LPG 3 Kg, Itu untuk Orang Miskin!

Suara.com – PT Pertamina (Persero) menggelar sidak penggunaan gas LPG subsidi 3 Kg bersama jajaran Dinas Perindustrian dan Kepolisian Resor Solo. Sidak dilakukan di beberapa rumah makan yang berlokasi di Kota Solo, Jawa Tengah.

Sales Executive LPG Pertamina MOR IV wilayah Soloraya, Adeka Sangtraga mengatakan, dari hasil sidak ditemukan rata-rata konsumsi gas LPG bersubsidi 3 kg lebih dari 300 tabung setiap minggunya.

Jumlah ini setara dengan 3,6 Metric Ton (MT) per bulan dari beberapa rumah makan dan restoran yang dijumpai di Kota solo.

“Saat ini konsumsi LPG terutama yang bersubsidi di Kota Solo mencapai 2.300 MT per bulan atau setara dengan 760 ribu tabung setiap bulannya, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat”, ujar Adeka dari keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Kamis (27/6/2019) kemarin.

Pjs. Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV, Arya Yusa Dwicandra mengatakan seharusnya usaha seperti rumah makan yang tergolong menengah ke atas tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM no.26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg.

“Pertamina bersama pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila memang merasa tidak miskin maka jangan menggunakan LPG 3 kg yang merupakan hak saudara kita yang kurang mampu”, ujar Arya.

Arya menerangkan, bahwa saat ini Pertamina telah menyediakan LPG non subsidi seperti bright gas 5,5 Kg dan 12 Kg untuk digunakan bagi masyarakat mampu.

Pertamina bersama pemerintah daerah dan jajaran aparat keamanan berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi tersebut.

“Kami dari Pertamina juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi pendistribusian LPG bersubsidi yang beredar agar distribusi LPG bersubidi tersebut menjadi tepat sasaran,” pungkasnya.

Pelaku Usaha Happy Tanggapi Putusan MK yang Menangkan Jokowi – Ma’ruf Amin

Suara.com – Para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara sengketa Pilpres 2019 yang menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

“Ya, kami gembira kalau ini memang sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Jadi, sekarang kita sudah tahu ke depannya bagaimana,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani.

Shinta memaparkan, dengan berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dunia usaha sudah memahami berbagai kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan.

Dalam hal ini, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, diantaranya soal ketenagakerjaan dan perpajakan.

“Bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha kondusif untuk menarik ekspor dan investasi, juga industrialisasi ke depannya,” ujar Shinta.

Saat ini, lanjut Shinta, pemerintah dan dunia usaha mencoba untuk menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.

“Jadi, kita lihat regulasi, kebijakan yang kadang-karang sudah baik pun, tapi pelaksanaannya yang sulit. Kemudian, perizinan pusat dan daerah juga perlu disempurnakan. Yang penting implementasinya,” tukas Shinta.

Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta menyampaikan bahwa Indonesia perlu melihat kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan.

“Faktor eksternal ini memegang peranan penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung dengan impor, memang sulit,” ungkapnya.

Kendati demikian, Shinta menyepakati untuk melakukan dongkrakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicanangkan Jokowi untuk mendorong daya saing Indonesia.

“Pengembangan SDM memang itu sudah sesuai dan menjadi kunci utama. Karena tanpa adanya peningkatan produktivitas SDM, kita akan sulit bersaing,” ujarnya.

Terkait tim ekonomi Jokowi di era pemerintahan kedua, Kadin berharap, tim tersebut merupakan orang-orang profesional dibidangnya dan mengerti situasi lapangan.

“Tapi, faktor utamanya adalah koordinasi dan implementasi,” pungkas Shinta. (Antara)

Waspada Perubahan Iklim, Kementan Gelar Training Untuk Petani

Suara.com – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) mewaspadai Perubahan Iklim. Perlu kemampuan adaptasi dan pengelolaan dari pelaku utama (petani) yang semakin meningkat.

Karenanya, Direktorat Irigasi Pertanian, Ditjen PSP Kementan melakukan Training of Trainer (TOT) Peningkatan Kapasitas Petugas dan Petani dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Usahatani. Kegiatan digelar di Balai Besar Pelatihan Pertanian, Lembang, 24-28 Juni 2019.

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta berjumlah 58 orang berasal dari 8 Provinsi dan 25 Kabupaten. Dengan narasumber berjumlah 6(enam) orang berasal dari Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Badan Litbang Pertanian, hingga Field Indonesia.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang perubahan iklim serta meningkatkan pemanfaatan dibangunnya embung pertanian dalam hal ini dapat berupa embung/dam parit/ longstorage dalam upaya adaptasi dan antisipasi perubahan iklim di tingkat usaha tani pada saat musim kemarau,” beber Direktur Irigasi Pertanian, Rahmanto.

Menurut Rahmanto, perubahan iklim secara langsung akan berpengaruh terhadap capaian ketahanan pangan nasional. 

“Pengaruh yang sangat dirasakan mulai dari infrastruktur pendukung pertanian seperti pada sumber daya lahan dan air, infrastruktur jaringan irigasi, hingga sistem produksi melalui produktifitas, luas tanam dan panen,” tuturnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi yang diimbangi dengan upaya antisipasi yang dapat dilakukan oleh petani dengan bantuan dari pemerintah, sehingga tingkat kepedulian petani terhadap adanya gejala alam tersebut dapat lebih diantisipasi dan dapat mengurangi dampak negatif terhadap usaha pertaniannya, terutama kekeringan yang mengakibatkan gagal panen.

Untuk diketahui, selama lima tahun terakhir sudah sebanyak 2.962 unit embung terbangun sebagai infrastruktur air dan bentuk antisipasi terhadap perubahan iklim.

“Embung tersebut sudah seharusnya dikelola dengan baik dengan sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan pengelolaan dan daya adaptasi yang baik,” tambahnya.

Sehingga dalam pelatihan tersebut, petugas dan petani diberikan pengetahuan tentang bagimana cara memanfaatkan embung pertanian dalam upaya adaptasi dan antisipasi perubahan iklim di tingkat usaha tani pada saat musim kemarau. 

“Sehingga petani maupun petugas lapangan bisa memiliki daya adaptif yang meningkat meskipun perubahan iklim terus terjadi,” tuturnya

Bisnis Produk Olahan Susu Kambing dari Kelompok Akar Rumput

Suara.com – Bisnis perah kambing, hingga hasil olahan susu yang dihasilkan menjadi produk seperti yogurt dan kefir, belakangan ini bermunculan di Jawa Tengah. Sekalipun kehadirannya belum setenar olahan susu sapi, yang telah diproduksi sejak lama.

Sejumlah peserta praktik membuat produk olahan perah kambing di Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2019). [Suara.com/Teguh Lumbiria].Sejumlah peserta praktik membuat produk olahan perah kambing di Desa Tayem Timur Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2019). [Suara.com/Teguh Lumbiria].

Hal ini menjadi perhatian Kasi Penyuluh dan Kemitraan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Juwanto, saat ditemui usai memberikan pelatihan kepada Kelompok Peternak Akar Rumput di Desa Tayem Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2019).

Juwanto mengatakan, bisnis perah kambing ini punya peluang tinggi di pasaran. Terlebih, ketika susu segar yang dihasilkan sudah dilakukan pengolahan menjadi produk.

“Tentu akan lebih tinggi nilai jualnya, sehingga menambah pendapatan,” kata Juwanto.

Olahan susu perah kambing, lanjut Juwanto, sebenarnya memiliki posisi tawar atau bargain yang tinggi. Dari nilai gizinya, susu kambing itu lebih tinggi dibandingkan dengan sapi.

“Bahkan, sejumlah konsumen ada yang alergi minum susu sapi. Akan tetapi kalau susu kambing insya Allah tidak. Kalaupun ada, akan minim sekali,” ujarnya.

Sementara itu, untuk populasi kambing di Kabupaten Cilacap, selama ini cukup tinggi. Terlebih dengan adanya pengembangan kambing Sapera dari kelompok peternak Akar Rumput, yang merupakan perkawinan silang antara kambing jantan Saanen, dengan kambing betina Etawa.

“Nah, ketika kita bisa menggunakan produk-produk lokal sekitar Cilacap dulu, kenapa tidak digarap terlebih dahulu, baru mengambil dari wilayah lain?” begitu paparnya bersemangat.

Di Jawa Tengah sendiri, lanjut dia, untuk perah kambing menuju pengolahan produk memang belum terlalu banyak.

“Makanya kami coba dengan potensi yang ada, dari nilai gizi yang lebih, kemudian potensi populasi yang banyak, apalagi konon (dari beberapa hasil penelitian) bermanfaat untuk pengobatan, kami mencoba menggaungkan dan menggali potensi ini,” tandas Juwanto.

Pertimbangan itu yang kemudian membuatnya bersemangat memberikan pelatihan bagi Akar Rumput. Dalam pandangannya, kelompok peternak yang anggotanya sudah tersebar di Cilacap bagian barat ini, dari sisi budi daya pembibitan sangat kuat. Belum lagi hasil pengembangan kawin silang yang telah menghasilkan ras baru berupa kambing Sapera, sejak lama.

Hanya, untuk pengembangan perahnya sejauh ini belum tergarap secara maksimal. Padahal dari sumber daya anggotanya, didominasi anak muda, sehingga cukup terbuka untuk terus melakukan pengembangan.

“Makanya, (pelatihan) ini untuk pemberdayaan, penumbuhkembangan, dan penguatan kelompok supaya bisa menangkap peluang (olahan produk susu) tadi,” kata Juwanto.

Pelopor sekaligus Ketua Perkumpulan Peternak Akar Rumput, Puthut Dwi Prasetyo mengatakan, fokus ternak dalam kelompoknya selama ini masih terpusat pada pembibitan. Terutama pengembangan ternak kambing Sapera, yang itu menjadi produk primadona dari kelompoknya.

“Sejak awal kami memang masih fokus pada pembibitan, dan pengembangan terkait itu. Sehingga belum terlalu fokus ke arah perah,” kata Puthut Dwi Prasetyo.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut Puthut Dwi Prasetyo pengembangan pada perah kambing sebenarnya mulai dilakukan. Hanya karena belum fokus, hasil produksinya belum maksimal.

“Hasil perah di kami untuk saat ini masih sekitar 50 liter per hari. Sampai hari ini masih dijual dalam bentuk susu segar dan belum ada olahan lanjut. Susu diberi rasa memang ada, namun hanya dalam bentuk perpaduan rasa saja, belum mengarah ke pengolahan lebih,” jelasnya.

Disinggung mengenai bisnis perah dan pengembangan pada olahan produk, Puthut mengakui cukup tinggi. Karena itu, kelompoknya berniat untuk mulai fokus mengembangkan ke depannya.

“Tentu ke depan jadi target kelompok, akan dikembangkan serius. Pelatihan ini kemudian akan jadi bekal sehingga nantinya, pemasaran di kelompok kami paling tidak sudah dalam bentuk olahan produk, seperti yogurt atau kefir,” kata Puthut Dwi Prasetyo.

Ia menghitung, penjualan olahan perah kambing menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Nilai jual susu perah kategori kandang miliknya, saat ini berkisar Rp 18.000 per liter curah. Kemudian ketika sudah dalam kemasan, harga jualnya berkisar Rp 27.000 per liter.

“Akan tetapi kalau sudah jadi yogurt itu laku Rp 40.000, dan kefir sampai Rp 45.000,” urainya.

Sudah begitu, lanjut Puthut Dwi Prasetyo, teknologi pengolahannya sebenarnya tergolong sederhana, dan bahannya juga murah.

“Cuma memang ada beberapa alat yang tergolong mahal. Namun secara keseluruhan, hasil penjualannya bisa menutup kebutuhan biaya produksi,” tutupnya.

Kontributor : Teguh Lumbiria

Prabowo Kalah di MK, Nilai Tukar Rupiah Berpotensi Menguat

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi nilai tukar rupiah masih masuk fase konsolidasi pasca putusan sengketa Pemilihan Presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut pengamatan Ariston, hasil definitif pilpres yang diputuskan MK kemarin memberikan sentimen positif untuk rupiah.

Namun, rupiah kemungkinan masih berkonsolidasi karena masih menantikan hasil pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping hari Sabtu nanti.

“Rupiah masih konsolidasi di kisaran Rp 14.100 – Rp 14.180 ” kata Ariston di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan nilai tukar rupiah pada Kamis (27/6/2019) berada di level Rp 14.140 per dolar AS.

Level itu menguat bila dibandingkan Rabu sebelumnya yang berada di level Rp 14.177 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Kamis berada di level Rp 14.180 per dolar AS.

Posisi itu melemah bila dibandingkan pada Rabu sebelumnya yang berada di level Rp 14.174 per dolar AS.

Nike Tarik Produknya di China, Kenapa?

Suara.com – Perusahaan peralatan olahraga Nike menarik beberapa produknya di China. Hal ini setelah beberapa desainer ikut menyuarakan terkait unjuk rasa di Hong Kong, sehingga memicu kisruh di media sosial.

“Kami telah menarik dari Cina sejumlah kecil produk yang dirancang oleh seorang kolaborator,” kata seorang juru bicara Nike Serperti dikutip dari CNNMoney, Jumat (28/6/2019).

Namun, Nike tidak menanggapi ketika diminta untuk memberikan perincian lebih lanjut.

The Financial Times melaporkan pada hari Rabu bahwa Nike telah menarik sepatu yang dibuat dalam kemitraan dengan label streetwear Jepang Undercover, yang dipimpin oleh desainer Jun Takahashi.

Peritel Cina YY.com mengatakan dalam sebuah pernyataan di akun media sosial resminya bahwa mereka tidak akan menyediakan sepatu Undercover x Nike.

Beberapa pengguna media sosial di China daratan menyatakan kemarahannya. Di Weibo, versi Twitter China, beberapa bersumpah untuk membuang sepatu Nike mereka. Seorang pengguna memposting foto sepatu di tempat sampah.

China adalah salah satu pasar terbesar dan pertumbuhan tercepat Nike. Ini juga merupakan pusat manufaktur utama, dengan sekitar seperempat alas kaki dan pakaian Nike dibuat di sana pada tahun 2018.

Ini bukan pertama kalinya pengecer asing mengalami masalah di China.

Tahun lalu, peritel AS, Gap, menarik produk dari pasar setelah pelanggan mengeluh. Selain itu, Muji Jepang kemudian didenda oleh otoritas Shanghai setelah diketahui bahwa perusahaan tersebut telah mengimpor sejumlah gantungan baju yang dibungkus dengan kemasan yang menggambarkan Taiwan sebagai sebuah negara.

Perusahaan Asal Korea Bantu Indonesia Pasarkan Kopi dan Gula Tanah Air

Suara.com – CJ Indonesia perusahaan asal Korea Selatan bakal membantu Indonesia untuk mengekspor produk-produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal. Salah satunya yaitu produk-produk komoditas seperti kopi, gula, dan cokelat.

Presiden Direktur CJ Indonesia, Shin I-Iee Sung mengatakan, nantinya perusahaan akan membantu UKM dalam mengembangkan produk agar menarik dipasarkan.

Bantuan tersebut masuk dalam program-program OVOP yang melibatkan Kementerian Koperasi Usaha Kecil & Menengah (KUKM) serta KOTRA (Korea Trade Investment Agency).

“Kami akan mendukung peningkatan kualitas kopi dengan melakukan perluasan saluran penjualan dan mendukung pengembangan produk berbasis cokelat dengan meningkatkan strategi pemasaran,” ujar Shin I-Lee dalam keteranganya, Kamis (27/6/2019) kemarin.

Saat ini, ungkap Shin I-Lee, CJ Indonesia melalui unit bisnis bakery and cafe yaitu Tous les Jours (TLJ), juga membantu Koperasi Jatirogo di Yogyakarta.

Gula kelapa sebagai produk khas dari koperasi tersebut digunakan sebagai pemanis pada roti yang dijual TLJ.

Sementara itu, Ketua KSU Guyub Santoso Mustakim mengatakan, produk gula dan kopi Indonesia paling diminati oleh Korea Selatan. Karena, tambahnya, produk kopi dan gula Indonesia memilik kualitas yang baik.

“Kita memiliki produk pertanian yang berkualitas tidak kalah dengan negara lain apalagi sektor koperasi kita yang memproduksi ini memiliki pendapatan yang baik dan ini akan dibutuhkan industri korea Selatan jadi kita tawarkan produk kopi dan gula,” imbuhnya.

IHSG Bakal Melanjutkan Penguatan Pasca Putusan MK

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal menguat paca putusan sengketa Pemilihan Presiden Mahkamah Konstitusi.

Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko melihat secara teknikal, pergerakan IHSG tak terpengaruh ke zona merah, meski IHSG terus didera aksi jual.

“Secara teknikal bila ini berlanjut maka IHSG dapat melanjutkan kenaikan ke 6.420-6.490,” kata Yuganur dalam keterangannya, Jumat (28/6/2019).

Senada dengan Yuganur, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama juga memprediksi IHSG menguat.

Nafan mengamati, MACD sudah berada di area positif. Selain itu, terlihat bahwa Stochastic dan RSI bergerak positif.

Di sisi lain, terlihat pola bullish engulfing line candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi bullish continuation pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.329 hingga 6.305. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6.367 hingga 6.381,” imbuh Nafan.

Pengusaha Mengaku Tak Khawatir Tanggapi Hasil Sidang Putusan MK

Suara.com – Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) masih berlangsung. Para Majelis Hakim MK terus membacakan dalil-dalil putusan.

Menanggapi sidang putusan tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Shinta Widjaja Kamdani menyebut kalangan pelaku usaha tak terlalu khawatir usahanya terganggu terkait sidang tersebut.

Menurut dia, dunia usaha tetap berjalan seperti biasanya tanpa ada hambatan jalannya sidang.

“Pada dasarnya kami tidak ada kekhawatiran, karena kami yakin pada kemampuan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan,” ujarnya saat dihubungi Suara.com, Kamis (27/6/2019).

Kendati demikian, Shinta berharap kedua pendukung pasangan calon tak membuat suasanan menjadi kisruh. Sehingga, nantinya berimbas pada jalannya dunia usaha.

Karena saat ini, Indonesia sedang menarik investasi. Maka dari itu, jangan sampai karena pemilu investor yang mau masuk justru malah tidak jadi dan mengalihkan ke negara lain.

“Harapan kami adalah apapun hasilnya kedua pihak dapat menahan pendukungnya dan tidak membuat hal-hal yang merugikan masyarakat umum dan pengusaha,” imbuhnya.

Hero Akhirnya Ungkap Alasan Giant Gulung Tikar

Suara.com – PT Hero Supermarket Tbk (HERO) akhirnya buka suara terkait penutupan enam gerai Giant. Penutupan tersebut akan dilakukan perseroan pada 28 Juli 2019.

Dalam keterbukaan informasi, Direktur Hero Supermarket, Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan, penutupan enam gerai Giant tersebut sebagai upaya transformasi bisnis perseroan.

Menurutnya, penutupan gerai ini telah dikomunikasikan kepada karyawan di enam gerai tersebut.

“Giant miliki merek yang kuat namun perseroan harus beradaptasi untuk bersaing secara efektif dengan menerapkan program transformasi berkelanjutan untuk memperoleh peningkatan kinerja jangka panjang,” ujarnya dikutip dari keterbukaan informasi, Kamis (27/6/2019).

Hadrianus menuturkan, perseroan juga sedang memperbaiki dan memperbaharui beberapa gerai Giant lainnya agar bisa bersaing dengan ritel lainnya.

“Perseroan memahami perubahan ini akan memberikan dampak pada beberapa karyawan dan tidaklah mudah untuk melakukan hal ini. Perseroan akan bekerja sebaik mungkin untuk memperlancar proses transisi ini dan memperlakukan semua karyawan dengan adil dan rasa hormat,” tutur dia.

Dalam hal ini, tambah Hadrianus, perseroan akan menguatkan bisnis perseroan lain yaitu Guardian dan IKEA. Sehingga, sambungnya, perseroan tetap bertahan dalam persaingan saat ini.

“Tidak ada informasi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan jalannya perusahaan serta mempengaruhi harga saham perusahaan,” pungkas dia.

Sidang Putusan MK Kondusif, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Kompak Menguat

Suara.com – Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) masih berlangsung. Para Majelis Hakim MK terus membacakan dalil-dalil putusan.

Namun jelang putusan tersebut, pasar domestik justru merespon positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau ditutup menguat 0,67 persen ke level 6.352.

Selain itu, rupiah juga mengalami penguatan sebesar 0,25 persen ke level Rp 14.140 per dolar AS di pasar spot Bloomberg.

Menurut Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, penguatan IHSG tersebut didorong dari terjaganya situasi kondusif saat putusan sidang sengketa pilpres tersebut.

Sedangkan, dari sisi global sentimen adanya kesepakatan perang dagang AS-China ikut membantu penguataan IHSG.

“Stabilitas politik dan keamanan, maupun makroekonomi merupakan sentimen positif dari domestik. Sedangkan dari global, adapun para pelaku pasar antusias dalam menantikan dialog mengenai negosiasi dagang antara presiden Trump dengan presiden Xi Jinping pada KTT G-20 di Osaka dalam rangka mencapai kesepakatan dagang,” kata Nafan saat dihubungi Suara.com, Kamis (27/6/2019).

Sementara itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penguatan rupiah ini bukan karena sentimen “Jokowi Effect”, melainkan tak ada kerusuhan yang terjadi saat putusan sidang MK tersebut.

“Ini bukan Jokowi effect melainkan situasi demo yang berjalan kondusif tidak ada kerusuhan. Dengan keputusan MK pasar tinggal menunggu susunan kabinet baru bulan Oktober mendatang. Jadi kondisi politik bisa lebih stabil pasca putusan MK,” imbuhnya.

Bhima pun mencatat, pada hari ini investor asing masih membukukan penjualan bersih sebesar Rp 50,4 miliar.

“Faktor eksternal seperti pertemuan Trump dan Xi Jinping di forum G20, dan ketegangan AS Iran masih menjadi concern utama para pelaku pasar,” pungkas dia.

PNS Nantinya Harus Bayar Iuran Kalau Mau Dapat Uang Pensiun

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengkaji skema pembayaran pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu yang dikaji yaitu skema pembayaran fully funded.

Adapun dengan skema tersebut, pembayaran pensiunan tak lagi 100 persen dari pemerintah, melainkan pembayarannya berasal dari iuran ASN dengan pemerintah.

Sehingga, dengan skema tersebut ASN akan ditagih untuk membayar iuran pensiunan.

“Pemerintah lagi review kembali untuk kebijakan pensiun ke depan. Tapi reviewnya belum selesai,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (27/6/2019).

Kendati demikian, Askolani enggan menyebut kapan kajian skema tersebut selesai. Akan tetapi, tambahnya, skema tersebut bakal direalisasikan pada ASN yang baru masuk pada 2020.

“(Review) kebijakannya, pendanaannya, semua aspek termasuk kelembagannya,” imbuhnya.

Asal tahu saja, saat ini skema pembayaran pensiunan ASN pay as you go yaitu pembayarannya 100 persen oleh pemerintah.

Pemerintah Minta Gaji PNS Naik Supaya Lebih Semangat Kerja

Suara.com – Pemerintah kembali menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk membahas kebijakan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan salah satu konsen pemerintah pada 2020 yaitu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN).

“Paling tidak di 2020 ini yang menjadi tentunya konsen daripada pemerintah di bidang aparatur tentunya meningkatkan Aparatur Negara yang semakin baik, semakin melayani dan semakin juga stabil sejalan dengan peningkatan reformasi birokrasi,” ujarnya di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Ia melanjutkan, peningkatan kinerja ASN dilakukan dengan cara meningkatkan penghasilan para ASN.

“Yang kemudian didukung dengan penghasilan yang juga tetap stabil dan diupayakan semakin meningkat termasuk pensiunannya,” tutur dia.

Askolani menambahkan, pada tahun 2020 pemerintah juga akan tetap membuka penerimaan pegawai. Hal ini untuk, menggantikan para pegawai yang pensiun.

“Kemudian penggantian pegawai yang lama pensiun dengan yang baru,” tutur dia.

Belanja Pemerintah Pusat di 2020 Diajukan Sebesar Rp 845 Triliun

Suara.com – Pemerintah kembali menggelar rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk membahas kebijakan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Dalam rapat belanja tersebut, Pemerintah mengajukan belanja pemerintah pusat untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) pada 2020 sebesar Rp 845 triliun. Angka itu susut dibandingkan anggaran pada 2019 yang sebesar Rp 855,4 triliun.

“Ini awal yang kita tetapkan sedikit turun dibanding pagu 2019 yang mencapai Rp 855,4 triliun. Ini masih sangat sementara tentunya, dalam waktu berjalan akan direview pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Pada tahun depan, tutur Askolani, pemerintah akan menguatkan belanja modal dengan cara mengefisiensikan belanja barang.

Pasalnya, pemerintah tahun depan bakal fokus pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, serta jaring pengaman sosial.

“Untuk dukung prioritas pemerintah, efisiensi belanja barang K/L diupayakan supaya bisa dialihkan ke belanja produktif. Ini arah belanja K/L secara umum,” terang dia.

Selain itu, Askolani menyatakan untuk menambah belanja modal pemerintah juga menyiapkan skema pendanaan lain yaitu dari Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN ataupun Transfer Ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD.

“Kendala percepatannya kemampuan fiskal kita terbatas, di sisi lain fokus belanja banyak. Sehingga, pembangunan infrastruktur ini kalau kita lihat hasilnya belum secepat yang kita harapkan. Arah 2020 ini akan kita perkuat, karenanya seperti melalui LMAN. Presiden juga tekankan belanja modal yang jadi cikal bakal belanja infrastruktur,” ucap dia.

Tukang Ketoprak di Sekitar MK Diserbu Massa, 150 Piring Ludes

Suara.com – Aksi mengawal pembacaan hasil sidang sengketa Pilpres tidak hanya diramaikan oleh massa yang akan berunjuk rasa. Berbagai pedagang juga ikut meramaikan aksi yang diinisiasi beberapa ormas itu.

Pantauan Suara.com, pedagang tersebut menjual beberapa jenis dagangan. Diantaranya seperti makanan, minuman, handuk, topi, kacamata hingga jam tangan.

Salah satu pedagang ketoprak, Waryono (50) mengaku sengaja memilih berjualan saat aksi karena mengetahui akan ada keramaian.

“Ya biasa dagang kalau lagi rame saya samperin,” ujar Waryono di gedung MK, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya penghasilannya bisa meningkat sampai dua kali lipat. Waryono yang mengaku biasa berdagang di Tanjung Duren, Jakarta Barat biasanya dagangannya terjual 60 piring. Namun saat dagang di acara seperti aksi ini dagangannya terjual sampai 150 piring.

“Ya alhamdulillah, biasanya 50-60 piring. Kalau acara begini bisa 150 piring,” jelas Waryono.

Untuk diketahui, sidang hasil sengketa Pilpres akan dibacakan hari ini, Kamis (27/6/2019) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Jelang sidang tersebut, massa yang akan melakukan aksi demonstrasi sudah berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat.

Massa tersebut berasal dari berbagai ormas seperti Persaudaraan Alumni atau PA 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Front Pembela Islam (FPI). Selain itu massa dari berbagai daerah juga ikut berkumpul untuk ikut meramaikan aksi.

Massa tersebut jumlahnya terus bertambah. Pantauan Suara.com, mulai dari jalan Cikini terlihat beberapa orang berpakaian putih membawa bendera Indonesia juga berjalan kaki menuju ke lokasi aksi di Jalan Medan Merdeka Barat.

Dari arah Monas juga terlihat banyak orang yang berjalan kaki menuju ke patung kuda arjuna wiwaha. Sementara petugas kepolisian lalu lintas mengatur jalan karena beberapa ruas jalan di sekitar MK telah ditutup.

Jelang Putusan MK, Harga Jual Emas Antam Turun Rp 2.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (27/6/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 707.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 2.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (26/6/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 636.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 2.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 378.000.

– emas 2 gram Rp 1.363.000.

– emas 3 gram Rp 2.023.000.

– emas 5 gram Rp 3.355.000.

– emas 10 gram Rp 6.645.000.

– emas 25 gram Rp 16.505.000.

– emas 50 gram Rp 32.935.000.

– emas 100 gram Rp 65.800.000.

– emas 250 gram Rp 164.250.000.

– emas 500 gram Rp 328.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 656.600.000.

Membaca Dampak Putusan MK Terhadap Perekonomian Tanah Air

Suara.com – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang akan terbit pada Kamis (27/6) kemungkinan terbatas terhadap perekonomian dibandingkan rencana pertemuan China-Amerika Serikat di Osaka, Jepang.

“Walaupun ada pengaruhnya terhadap rupiah dan bursa, namun dugaan saya tidak begitu besar karena pada saat yang sama IHSG dan nilai tukar rupiah juga ada interelasinya dengan dinamika situasi global,” ujar Eko.

Eko menjelaskan bahwa untuk situasi seperti ini memang biasanya aspek ekonominya terjadi dinamika, terutama jangka pendek karena ada aspek spekulatif, namun isu tersebut di masyarakat sendiri sudah mereda.

“Kebetulan dalam situasi global akan ada pertemuan di Osaka, Jepang antara Presiden China Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dugaan saya justru pertemuan ini lebih tinggi pengaruhnya, mengingat seluruh dunia menanti hasil pertemuan tersebut apakah akan ada kesepakatan baru terkait perang dagang dan mudah-mudahan hasilnya positif,” katanya.

Dia juga menambahkan bahwa kendati waktu kedua peristiwa ini berdekatan, dengan putusan MK akan lebih dahulu muncul namun secara keseluruhan diyakini akan aman termasuk di sektor keuangan, karena pengaruh gejolak dari putusan MK akan terbatas.

“Pelaku pasar modal dan pasar keuangan di Indonesia merupakan asing dan aspek yang akan dilihat oleh asing, menurut saya lebih menuju ke aspek globalnya. Sedangkan aspek domestiknya, saya bisa katakan isunya sudah selesai atau mereda karena akhir-akhir ini dalam ekonomi itu bukan berkaitan dengan aspek politik Indonesia,” ujar Eko.

Wakil Direktur INDEF itu berharap hakim-hakim MK bisa melahirkan keputusan yang tegas dan tidak menimbulkan gejolak dalam stabilitas perekonomian.

“Ekonomi hanya butuh ketegasan,” katanya.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 pada hari ini, Kamis (27/6/2019).

Sidang PHPU yang beragendakan pembacaan putusan oleh Hakim MK akan diadakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Antara)

Ditjen PSP Bahas Pengembangan Sumber Daya Pertanian untuk Trans Papua

Suara.com – Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat koordinasi pengembangan perluasan areal daerah penyangga Trans Papua, Selasa (25/6/2019).

Rapat dipimpin Dirjen PSP Sarwo Edhy dan dihadiri Tim staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Pemda Kabupaten Mimika (Sekda, Asisten II, Kepala dinas Pertanian), Pemda Kabupaten Intan Jaya (Kepala Bappeda, Kadistan), Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua. 

Selain itu, hadir juga Direktorat Komoditas seperti Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Perwakilan Direktorat Perbenihan Ditjen Hortikultura, Perwakilan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan dan Para Esselon II Lingkup Ditjen PSP.

Sarwo Edhy mengatakan, ada beberapa kritikal poin dalam usaha tani. Di antaranya lahan, prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen dan konomi biaya tinggi serta perubahan iklim.

“Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi lahan di wilayah Propinsi Papua, maka kepastian status lahan sebaiknya dapat dijamin clear dan clean guna pengembangan komoditas secara berkelanjutan,” ujar Sarwo Edhy di Jakarta, Selasa (25/6/2019). 

Untuk itu, Tim Staf Khusus Presiden akan memastikan status penggunaan lahan sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan potensi sumber daya lahan untuk pengembangan komoditas pertanian di wilayah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya.

Menurut Sarwo Edhy, Kopi Arabika merupakan salah satu komoditas yang sangat sesuai untuk wilayah pegunungan. Untuk itu, akan diupayakan penanaman kopi sepanjang jalur Trans Papua dengan mengutamakan pada ketersediaan sumber daya manusia (petani). 

“Pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura akan diupayakan guna memenuhi kebutuhan akan pangan pokok secara insitu,” tambahnya.

Untuk itu, akan ada koordinasi lintas sektor Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi ini. Akan dibentuk Tim Kerja guna melakukan action ke depan, peninjauan ke lokasi, Staf khusus akan laporkan Presiden RI, terkait peresmian jalan trans dan membukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan pada bulan Agustus 2019.

“Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil,” katanya.

Dari sisi hulu, Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan, di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinkronkan dan disinergikan.

“Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan pertanian yang sudah mereka miliki,” pungkasnya.

Bakal Ada Kesepakatan, Perang Dagang AS-China Sebentar Lagi Berakhir

Suara.com – Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China tampak bakal terselesaikan. Pasalnya pejabat AS mengungkapkan bahwa akan ada kesepatakan antara kedua negara tersebut.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan China sekitar 90 persen selesai.

“Kami sekitar 90 persen dari perjalanan ke sana (dengan kesepakatan) dan saya pikir ada jalan untuk menyelesaikan ini,” kata Mnuchin dalam sebuah wawancara dengan saluran berita.

Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari Tiongkok Xi Jinping akan bertemu minggu ini di KTT G20 di Jepang dengan harapan untuk menenangkan perang dagang 11 bulan mereka.

Secara terpisah, dalam komentar tentang sanksi AS terbaru terhadap Iran, Mnuchin mengatakan ia yakin sanksi itu bekerja.

Sebelumnya, ekonom dunia menilai jika tak ada kesepakatan bakal mengancam ekonomi dunia. Bahkan bisa terjadi resesi atau kemunduraan pada ekonomi global.

“Jika perang perdagangan meningkat, kami memperkirakan pertumbuhan global akan menjadi 75 (basis poin) ebih rendah selama enam kuartal berikutnya dan bahwa konturnya akan menyerupai ‘resesi global’ yang ringan – sama besarnya dengan krisis zona euro, keruntuhan minyak di pertengahan 1980-an dan krisis ‘Tequila’ pada 1990-an,” tulis kepala riset ekonomi global UBS Arend Kapteyn dalam sebuah catatan seperti dikutip dari CNBC.

Regulator dan Maskapai Bertemu Mau Terbangkan Boeing 737 Max 8 Lagi

Suara.com – Regulator dan maskapai penerbangan mengadakan pertemuan tertutup di Montreal, Kanada untuk membahas pesawat Boeing 737 Max 8. Langkah tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan kembali pesawat tersebut mengudara kembali setelah kecelakaan fatal.

Dikutip dari Reuters, pertemuan tersebut dilakukan karena maspakai mengalami dampak keuangan setelah Boeing 737 Max 8 ditangguhkan penerbangan serentak di dunia. Pertemuan tersebut di selenggarakan oleh International Air Transport Association (IATA).

Direktur Jenderal IATA, Alexandre de Juniac mengatakan ini adalah pertemuan kedua yang diselenggarakannya. Menurutnya pesawat Max menjadi prioritas untuk meningkatkan kepercayaan kepada regulator.

“Untuk menopang kepercayaan diantara regulator dan meningkatkan koordinasi,” ujar Alexandre de Juniac, Rabu (26/6/2019).

Sementara regulator yang turut hadir dalam pertemuan tersebut seperti Transport Canada, Otoritas Penerbangan Sipil Singapura dan Federal Aviation Administratin (FAA) serta maskapai penerbangan.

Sementara itu Juru Bicara Boeing, Paul Bergman menambahkan setelah regulator menyetujui 737 Max 8 untuk terbang kembali pelatihan pilot harus dilakukan dalam simulator Max sebelum melakukan terbang meski didalam draft proposal tidak menganjurkan menggunakan simulator.

“Pelatihan terserah masing-masing regulator. Ketika Max kembali mengudara dengan perangkat lunak yang diperbarui dan pelatihan yang diperlakukan, itu akan menjadi salah satu pesawat teraman yang pernah terbang,” ujar Paul Bergman.

Rupiah Bisa Letoy Jika Putusan Sengketa Pilpres di MK Berakhir Rusuh

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi rupiah masuk fase konsolidasi jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Presiden.

Menurut pengamatan Ariston, rupiah bakal berdampak jika terjadi yang tidak diharapkan dalam putusan tersebut yaitu kerusuhan.

Akan tetapi, sambungnya, jika tak ada kerusuhan atau aman-aman saja, maka hal itu sudah sesuai ekspetasi pasar.

“Rupiah eliatannya masih konsolidasi di kisaran yang di kisaran Rp 14.100 – Rp 14.180 menunggu kesimpulan perang dagang,” kata Ariston di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Berdasarkan data Bloomberg pergerakan rupiah pada Rabu (26/6/2019) berada di level Rp 14.177 per dolar AS. Level itu melemah dibandingkan Selasa sebelumnya di level Rp 14.125 per dolar AS.

Sementara, Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada Rabu berada di level Rp 14.174 per dolar AS. Posisi itu melemah dibandingkan pada Jumat sebelumnya yang di level Rp 14.138 per dolar AS.

Bappenas: Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Picu Kenaikan GDP 0,1 Persen

Suara.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dampak pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa akan menumbuhkan perekonomian baru.

Dikutip dari akun Instagram pribadinya @bambangbrodjonegoro, pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) nasional sebesar 0,1 persen atau sekitar Rp 15 triliun. Artinya barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri akan meningkat.

“Dengan memindahkan Ibu kota makin banyak kegiatan ekonomi baru yang terjadi. Makin banyak pabrik buka, makin banyak jual-beli terjadi dan sebagainya,” ujar Bambang yang dikutip Suara.com, Kamis (27/6/2019).

Bambang mengklaim dengan pemindahan ibu kota negara pengusaha akan makin untung sehingga bisa menaikan gaji karyawan. Kemudian kualitas hidup karyawan dan pemilik usaha akan meningkat.

“Kita makin mampu beli hal-hal yang kita mau. Minum kopi mahal, makan di resto fancy, travelling, dan lain-lain,” terangnya.

Sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota baru sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024.

Nantinya bila rencana pemindahaan ibu kota baru sudah siap dilaksanakan akan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) pada tahun yang bersangkutan.

“Masalah pemindahan ibu kota baru ini sudah masuk RPJMN tahun 2024. Nanti ketika sudah jelas kapan pelaksanaannya nanti akan disesuaikan pada RKPnya,” ujar Bambang, Kamis (9/5/2019).

Membaca Arah Pergerakan IHSG Jelang Putusan MK

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bakal melanjutkan koreksinya. IHSG masih betah berada di Zona Merah jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6/2019) hari ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama melihat secara teknikal MACD sudah berada di area positif. Namun demikian, terlihat bahwa Stochastic sudah membentuk pola dead cross di area overbought.

Di sisi lain, terlihat pola bearish engulfing line candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.297 hingga 6.285. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range level 6.328 hingga 6.346,” ujar Nafan dalam keterangannya, Kamis (27/6/2019).

Sementara Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko memprediksi, IHSG masih bisa bergerak naik hingga ke level 6.420.

Menurutnya, koreksi yang terjadi imbas dari aksi jual harian kaum beruang akibat volatilitas pasar regional namun IHSG cukup anteng berada diatas level 6.250 selama lebih dari seminggu.

“Sehingga dapat dikatakan momentum positif masih terjaga untuk memicu kenaikan berikutnya menuju 6.420,” kata Yuganur.

BEI: Hero Punya Waktu Sampai 27 Juni Jelaskan Penutupan Giant

Suara.com – Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengatakan bahwa Kamis (27/6/2019) hari ini merupakan batas terakhir bagi manajemen PT Hero Supermarket Tbk untuk memberikan penjelasan terkait rencana penutupan sejumlah gerai Giant.

“Kami sudah minta penjelasan ke mereka, saat ini sedang menunggu penjelasan. Kami beri waktu mereka tiga hari pada Senin kemarin. Jadi paling lambat besok,” ujar Nyoman usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Sejumlah gerai Giant disebut akan ditutup pada akhir Juli mendatang antara lain Giant Express Mampang, Giant Express Cinere Mall, Giant Express Pondok Timur, Giant Extra Jatimakmur, Giant Mitra 10 Cibubur, dan Giant Extra Wisma Asri.

Menurut Nyoman, jika informasi penutupan gerai Giant tersebut benar, manajemen Hero tentu memiliki alasan baik dari sisi operasional maupun bisnis.

“Mereka pasti melihat dari sisi efisiensinya. Tapi dari info sebelumnya yang kami pernah tanyakan, mereka tentu melakukan evaluasi yang mana gerai akan ditutup dari pertimbangan manajemen,” kata Nyoman.

Ia menuturkan, dengan pergerakan bisnis yang dinamis, perusahaan memang wajib melakukan evaluasi agar terus dapat berkelanjutan dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dari manajemen.

Oleh karena itu, pihaknya pun memberikan kesempatan kepada manajemen Hero untuk menyampaikan jawaban yang lengkap kepada BEI.

“Kami melihat fenomena seperti itu, makanya kami minta penjelasan. Kami berikan manajemen kesempatan untuk memberikan respon. Kan gerainya juga macam-macam, bukan hanya yang tertentu. Ini tugas bursa minta klarifikasi dari mereka,” ujar Nyoman. [Antara]

BI Optimis Penyaluran Kredit Bisa Tumbuh Hingga 17 Persen Pada 2024

Suara.com – Bank Indonesia (BI) optimis penyaluran kredit akan lebih dari 12 – 13 persen. Pasalnya selama ini penyaluran kredit hanya berkisar berkutat diangka tersebut.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung mengatakan, penyaluran kredit bakal bisa mencapai 17 persen pada 2024.

“2024 sekitar 17 persen. 3-4 tahun ke depan itu berarti 2022-2023 di range 15-16 persen. Perkiraan kami 3-4 tahun dia (penyaluran kredit) sudah di atas tren,” kata Juda saat ditemui di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Agung menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai cara agar perbankan bisa terus menyalurkan kreditnya. Salah satunya, pelonggaran uang muka pembelian rumah atau loan to value.

Selain itu, BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesae 50 basis poin, yang mana bisa meningkatkan likuiditas sehingga perbankan terus gelontorkan kredit.

“Kita masih dalam tren terus tumbuh. Ada 40 sampai 45 persen. Tapi ini tergantung seberapa cepat pertumvuhan kredit over GPD itu kena ke trennya ini. Kalau ini sebenarnya kita akan dorong supaya trennya lebih tajam. Supaya tumbuhnya lebih cepat,” tutur dia.

“Dengan cara pembiayaan dari sekror perbankan tapi dari juga non financing misalnya dari pasar modal obligasi dan sebagainya. Jadi kalau angka ketemunya tergantung tapi kalau ini semakin flat tren semakin flat dan cepat. Tapi perkiraan kita ten sekarang ini masih longgar,” pungkas dia.