Kementan Merehabilitasi Jaringan Irigasi Sesuai Kebutuhan Petani

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sesuai dengan kebutuhan petani. Rehabilitasi dilakukan pada lahan seluas 3,7 juta hektare, yang  sebagian besar dananya disalurkan melalui sistem swakelola petani.

Program RJIT periode 2014 – 2019 ini dilakukan untuk membangun jaringan irigasi tersier yang kondisinya hampir 50 persen rusak. Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy.

“Dengan swakelola oleh petani, jaringan irigasi tersier yang direhabitasi umumnya akan lebih bagus dan petani merasa lebih memiliki. Kita membangun secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat petani,” tambahnya,” katanya, Jakarta, Senin (25/3/2019).

Sarwo Edhy menambahkan, rumus program RJIT adalah jaringan sudah rusak, di sekitarnya ada sawah yang diairi, ada sumber air, dan ada petaninya. Menurutnya, dengan diserahkannya RJIT kepada kelompok tani, maka pembangunan jaringan irigasinya akan dilakukan secara gotong royong atau swakelola.

“Mayoritas RJIT dilakukan melalui bansos oleh petani. Itu lebih kuat, lebih bagus volumenya, lebih panjang dari yang ditetapkan dan mereka merasa memiliki,” tambahnya.

Menurut Sarwo Edhy, bagi masyarakat petani yang membutuhkan bantuan RJIT atau pembangunan embung, bisa mengajukan ke Dinas Pertanian kabupaten atau kota masing-masing.

“Nanti dinas bisa meneruskannya ke Ditjen PSP untuk ditindaklanjuti. Bantuan ini diharapkan bisa membantu petani yang ujung-ujungnya bisa mensejahterakan petani,” ujarnya.

Program RJIT yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah sangat dirasakan oleh para petani. Efek yang langsung dirasakan petani adalah adanya penambahan indeks tanam yang tadinya hanya bisa sekali setahun, menjadi dua kali atau lebih.

“Dengan adanya program rehabilitasi jaringan irigasi, maka ada peningkatan pada indeks tanam petani. Jika sebelumnya hanya sekali setahun, menjadi dua kali,” kata Sarwo Edhy.

Di waktu jeda, petani tetap memanfaatkan air yang ada dengan menanam tanaman lain, seperti palawija atau tanaman hortikultura lain, memanfaatkan lahan kosong dan ketersediaan air irigasi.

“Jaringan irigasi juga menambah luas layanan sawah yang terairi. Dengan volume yang sama, air yang dialirkan dapat mengairi sawah lebih luas, karena air tersebut terdistribusi secara efisien,” jelas Sarwo Edhy.

Orang-orang Ini Jadi Sukses karena Bangun Lebih Pagi

Suara.com – Meski berat, sebaiknya bangun pagi harus dijadikan suatu kebiasaan. Selain menjadikan badan lebih sehat, ternyata bangun pagi manfaat yang didapat cukup banyak.

Dengan bangun lebih pagi, udara segar yang dihirup menjadikan badan terasa lebih enak. Bahkan dengan bangun lebih pagi, bisa mempersiapkan pekerjaan dengan sebaik mungkin tanpa khawatir telat.

Dilansir dari Business Insider, hal itu dibuktikan oleh beberapa orang sukses yang membiasakan bangun pagi.

CEO Disney Robert Iger

CEO Disney Robert Iger. (Twitter)CEO Disney Robert Iger. (Twitter)

Robert Iger telah membiasakan diri bangun pagi sekitar jam 4 atau jam 5 pagi untuk kemudian melakukan aktivitas olahraga.

“Saya bisa sangat produktif dengan bangun lebih pagi,” kata Robert Iger.

CEO Apple Tim Cook

Bos Apple, Tim Cook (Shutterstock).Bos Apple, Tim Cook (Shutterstock).

Tim Cook rupanya bangun lebih pagi dari Robert Iger, setiap harinya Tim Cook bangun sekitar pukul 3 pagi. Banyak yang dilakukan olehnya ketika bangun pagi, mulai dari sekedar minum kopi, berolahraga atau membaca dan membalas email masuk.

“Ketika orang masih terlelap dalam tidurnya, saya sudah bekerja,” kata Tim Cook.

Selain Robert Iger dan Tim Cook, masih banyak lagi orang-orang sukses yang membiasakan diri bangun lebih pagi, seperti Direktur NextDesk Dan Lee, CEO Twitter Dan Dorsey, CEO Chrysler Sergio Marchionne, CEO Ellevest Sallie Krawcheck.

Michelle Obama, CEO AOL Tim Armstrong, CEO Virgin America David Cush, CEO Starbucks Howard Schultz.

CEO Xerox Ursula Burns, CEO PepsiCo Indra Nooyi, investor Shark Tank Kevin O’Leary, founder Virgin Group Richard Branson dan CEO General Motors Mary Barra.

Jika mereka bisa sukses karena bangun lebih pagi, apakah Anda masih ingin bermalas-malasan di balik selimut di atas ranjang?

BI: Dana Kita Banyak Lari ke Luar Negeri Gara-gara Aplikasi Gim

Suara.com – Bank Indonesia mengeluhkan eksistensi aplikasi permainan yang disediakan di sejumlah ponsel pintar (Smartphone).

Pasalnya, setiap kali masyarakat mengunduh aplikasi permainan itu, maka dana dari dalam negeri bakal keluar negeri.

Hal ini karena kebanyakan pembuat aplikasi permainan berasal dari luar negeri. Padahal, semakin banyak dana yang keluar, dapat memyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) defisit.

Meski begitu, hingga saat ini BI belum mempunyai hitungan pasti berapa dana yang keluar negeri dari unduh aplikasi permainan tersebut.

“Kalau kita main gim itu kelihatan enggak di NPI? Sekarang sih enggak, tapi mudah-mudahan kelihatan. Yang pasti itu uang Indonesia keluar. Setengah dolar, tapi kalau yang main 2 juta orang, ya itu uang keluar untuk gim itu,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, di kompleks Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Maka dari itu, Mirza meminta milenial dalam negeri bisa membuat aplikasi permainan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan begitu dana asing bisa masuk, jika warga negeri asing (WNA) mengunduh aplikasi.

“Bisa enggak kita bikin gim? Enggak bisa? Teman-teman kita di ITB, ITS, bikin gim yang diproduksi Indonesia, mungkin sudah ada. Tapi itu bagus kalau bisa. Tapi kan artinya perlu keahlian,” imbuh dia.

Berdasarkan data Bank Indonesia, neraca pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2018 defisit USD 7,1 miliar. Angka itu turun drastis dari 2017 yang mencatatkan surplus USD 11,6 miliar.

Penyebab utama dari anjloknya NPI ini karena defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) lebih dibandingkan surplus transaksi modal dan finansial.

Tak Patuhi Jokowi, Garuda Tetap Menolak Turunkan Harga Tiket Pesawat

Suara.com – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) IGN Askhara Danadiputra seolah tak mempedulikan permintaan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawatnya.

Maskapai pelat merah ini menganggap permintaan pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut hanyalah sebuah imbauan bukan perintah.

Selain itu, IGN Askhara Danadiputra juga menyebut, permasalahan tiket merupakan ranah korporasi. Sehingga, keputusan masalah tiket jadi urusan perseroan bukan pemerintah.

“Semalam (26 Maret 2019) pertemuan dengan Pak Menko Maritim dan Pak Menhub hanya diskusi tentang industri, memang ada imbauan untuk menurunkan harga tiket, namun semuanya diserahkan kepada korporasi, karena memang itu ranah korporasi. Tidak ada sama sekali pemaksaan,” ujarnya, Rabu (27/3/2019).

Pria yang akrab disapa Ari Askhara ini mengklaim bahwa selama ini perseroan tak pernah melanggar tarif batas atas dan bawah sejak April 2016.

“Aspirasi dari berbagai pihak khususnya perhotelan ditampung dengan baik oleh pihak Garuda Indonesia Group. Satu hal yang paling utama bagi kami adalah safety bagi penumpang. Dengan regulasi yang ketat, safety buat kami adalah zero tolerance, at any cost,” tutur dia.

“Selanjutnya perlu diingat bahwa Garuda sebagai leading national airlines atau BUMN juga memiliki stakeholders yang lain seperti karyawan, pilot, dan pemegang saham. Jadi harus memperhatikan kepentingan semuanya, khususnya kepentingan nasional,” tambah dia.

Dalam hal ini, Ari menyatakan, perseroan akan melakukan efisiensi untuk menekan biaya. Salah satunya, dengan mencari pendapatan di bisnis lainnya.

“Program efisiensi biaya kami akan lebih optimal bila mendapat dukungan semua pihak,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Garuda Indonesia untuk menurunkan harga tiketnya terhitung pada April 2019 ini.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya harga tiket yang berlaku saat ini berimbas buruk ke beberapa sektor industri.

“Penurunan ini harus dilakukan ke semua rute dan terhitung pada April 2019,” kata Luhut.

Menko Luhut sangat menyesali kenapa harga tiket pesawat tidak pernah turun, padahal pemerintah sudah sering mengimbau kepada operator airlines untuk bijak dalam menetapkan besaran harga tiket pesawat.

“Masalah airlines, tiket menimbulkan banyak persepsi di masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat,” pungkasnya.

Sebut Mendag Biang Keladi Impor Naik, Faisal Basri: Tapi Tak Dipecat Jokowi

Suara.com – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menganggap biang keladi kenaikan impor adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Faisal menyebut zaman Mendag Enggartiasto yang membuka keran impor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia 2018 tumbuh 20,15 persen menjadi 188,63 miliar dolar AS.

“Jadi yang sebabkan itu impor naik 20 persen, biang keladinya Pak Enggar. Mempermudah impor. Semua meningkat luar biasa,” ujar Faisal dalam sebuah diskusi di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Faisal mengaku heran dengan kebijakan yang dibuat Enggartiasto terkait impor, namun Presiden Jokowi tak memecat menteri yang berasal dari Partai Nasdem tersebut.

“Tapi enggaak dipecat-pecat Pak Jokowi,” kata Faisal.

Menurut Faisal, dengan dibuka lebar keran impor maka ini yang menyebabkan defisit transaksi berjalan juga ikut melebar. Sehingga, seharusnya keran impor harus segera ditutup.

“CAD 2018 meningkat jadi 31 miliar dolar AS. Barangnya dari surplus 19 miliar dolar AS jadi defisit 400 juta dolar AS. Jadi drop luar biasa. Penyebabnya impor besar,” tutur dia.

Lebih jauh Faisal mengatakan, pemerintah harus merubah sektor dalam melakukan ekspor. Salah satunya, harus mendorong ekspor jasa, karena saat ini Indonesia sangat kuat di sektor jasa.

“Ekonomi kita bukan penghasil barang lagi tapi penghasil jasa. Coba penyumbang devisa itu kan jasa turis sumbang 14 miliar dolar AS kalah sama mamin. Tenaga kerja 11 miliar dolar AS. Jadi kalau dua ini 25 miliar dolar AS. Tapi sadarilah negara ini sudah negara jasa,” tutup dia.

Genjot Pendapatan negara, Menteri Sri Mulyani Resmikan Program Secondment

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan program Secondment Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Rabu (27/3/2019).

Program sinergi ketiga institusi tersebut untuk memperkuat sektor keuangan penerimaan negara. Peresmian program tersebut dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.

“Selama dua tahun terakhir, kami sukses membuat Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai bekerja secara sinergis, dengan melakukan pendekatan bersama, analisa bersama, audit bersama, investigasi bersama,” ujar Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (27/3/2019).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan, sinergitas yang dilakukan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bisa menghasilkan pendapatan negara melebihi target yang diperkirakan.

“Selama dua tahun ini, target awal Rp 3 triliun naik menjadi Rp 20 triliun, dan tercapai,” tambahnya.

Melalui program tersebut, ketiga lembaga bisa meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan, perikanan, dan perkebunan, terutama dari sektor penerimaan bukan pajak.

Jokowi Janji Cepat Bangun Jalur Kereta di Kalimantan Selatan

Suara.com – Calon Presiden Jokowi berjanji membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu (27/3/2019).

“Saya tadi dapatkan informasi mengenai keinginan-keinginan masyarakat di sini, bahwa warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ingin adanya kereta api trans Kalaimantan. Benar?” kata Jokowi.

“Yang kedua pengen adanya jalan baru antara Banjarbaru dan Batulicin, Benar?” tambah Jokowi.

Menurut Jokowi yang kini masih menjabat Presiden RI tersebut, secepatnya akan merespon dua keinginan warga Kalsel itu.

“Secepatnya kita akan lakukan cek lapangan, dan segera kalau memungkinkan akan segera kita kerjakan, Insya Allah,” ucapnya.

Selain menjanjikan itu, Jokowi juga menjanjikan tiga kartu sakti barunya kepada masyarakat Kalsel, yakni, kartu KIP kuliah, kartu pra kerja dan kartu sembako murah. (Antara)

Luhut Murka, Garuda Diminta Turunkan Harga Tiket Hingga 20 Persen

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendesak agar para maspakai menurunkan harga tiket pesawat.

Terutama, pada maskapai Garuda Indonesia yang sebagai acuan maskapai nasional lainnya.

Mantan Kepala Staf Presiden ini meminta Garuda Indonesia menurunkan harga tiket pesawat di kisaran 10-20 persen.

Luhut meminta, penurunan harga tiket berlaku untuk semua rute penerbangan.

“Iya (turun 10-20 persen). Kan aku Menkonya aja mengerti uang juga, makanya saya bilang kau (maskapai) jangan bikin (harga tiket) gede-gede,” kata dia saat ditemui di Hotel Ayana Mid Plaza, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Menurut Luhut, saat ini pemerintah sudah memfasilitasi ke maskapai agar bisa menyesuaikan biaya operasionalnya. Misalnya, harga avtur yang sudah diturunkan oleh PT Pertamina (Persero).

Namun begitu, tampaknya maskapai merasa tidak peduli, dan tetap mengenakan harga tiket pesawat tinggi.

“Ya kan kita sudah turunkan, pajaknya dikurangi biar dia bisa dikurangi harganya. Ya kita tunggu mereka beberapa hari ke depan mau rapat. Kita tunggu saja, nanti dilaporin Menhub,” imbuh dia.

Sebelumnya, Luhut meminta Garuda Indonesia untuk menurunkan harga tiketnya terhitung pada April 2019 ini.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya harga tiket yang berlaku saat ini berimbas buruk ke beberapa sektor industri.

Hal tersebut membuat Luhut murka, apalagi pada saat pemanggilan direksi Garuda Indonesia tak satu pun perwakilan yang datang.

“Penurunan ini harus dilakukan ke semua rute dan terhitung pada April 2019,” kata Luhut.

Di Depan Warga Sorong, Sandiaga Janji Turunkan Tiket Pesawat ke Papua

Suara.com – Calon Wakil Presiden pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno berjanji akan menurunkan harga tiket pesawat di depan masyarakat Sorong, Provinsi Papua Barat. Sandiaga mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan Prabowo – Sandiaga akan mengelola sumber daya alam tersebut juga kemakmuran rakyat.

Di Sorong, Sandiaga disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat tiba Bandara Domine Eduard Osok, Rabu (27/3/2019). Setiba di Bandara Sorong, cawapres Sandiaga Uno bersama rombongan langsung menuju lokasi kampanye di lapangan hoki guna menyampaikan orasi politik kepada simpatisannya di daerah tersebut.

Selain itu, Sandiaga juga berjanji akan menurunkan harga barang dan listrik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama di Papua. Sandi menyampaikan, jika dipercayakan rakyat memimpin bangsa ini, Prabowo – Sandiaga akan membuka lapangan bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan.

“Pemberian tersebut merupakan dukungan masyarakat Papua yang menginginkan kemenangan Prabowo – Sandiaga,” ujarnya.

Sebelumnya di Manokwari, Sandiaga menyuarakan perbaikan ekonomi nasional. Pada Kampanye yang berlangsung di Lapangan Borarsi Manokwari itu, Sandiaga mengutarakan, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, namun masih banyak permasalahan ekonomi yang harus dituntaskan.

“Seperti lapangan pekerjaan, kita ingin lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya. Kita harus berterima kasih kepada pemerintahan bapak Jokowi, tapi masih banyak permasalahan di luar infrastruktur diantaranya lapangan pekerjaan, harga-harga bahan pokok yang masih tinggi,” kata Sandiaga.

Pasangan penantang petahana ini bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan wirausaha. Ada dua juta wirausaha baru yang ingin diciptakan Prabowo – Sandiaga jika terpilih pada Pemilu April mendatang. Sandiaga optimistis, itu akan terwujud melalui program OK OC. Ia mengklaim program ini sudah terbukti dilaksanakan di DKI Jakarta.

“Kurang lebih ada 90 ribu penggiat OK OC di Jakarta sudah membuka lapangan usaha baru. Tidak terlalu lama lagi Insya-Allah pemuda Papua akan merasakan itu,” sebut Sandiaga.

Dalam 100 hari kerja Prabowo-Sandi pemuda Papua bisa melaksanakan aktivitas ekspor ke Australia atas produk yang dimiliki masing-masing. Ia dan Capres Prabowo pun bertekad memberikan perubahan bagi wilayah Papua.

Pelayanan bagi masyarakat akan ditingkatkan tanpa birokrasi yang membebani warga melalui kartu-kartu. Prabowo – Sandiaga pun ingin Papua dibangun secara komprehensif, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

“Seluruh pelayanan akan kita lakukan cukup dengan KTP elektronik. Layanan gizi bagi balita juga akan kita tingkatkan di Papua,” katanya. (Antara)

Harga Gabah di Karawang Turun, Mentan : Ini Tidak Boleh

Suara.com – Harga gabah kering panen (GKP) petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat, hanya Rp 3.500 per kilogram gabah kering panen (GKP), padahal sebelumnya mencapai Rp 5.000 per kilogram. Hal ini mendapat perhatian dari Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, saat mengunjungi Karawang, Selasa (26/3/2019).

“Ini kami bawa Bulog. Ada gabah katanya lagi turun harganya, Rp 3.500 per kilogram. Ini tolong dikejar. Harga gabah Rp 3.500 tidak boleh. Minimal, kata Bapak Presiden Rp 4.070 per kilogram,” demikian ujar Amran, usai Pertemuan Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan tahun 2019, di Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Karawang.

Berdasarkan hasil penelusuran, harga gabah yang Rp 3.500 per kilogram GKP merupakan gabah bawon, yaitu gabah dari upah kerja saat panen, berupa gabah yang diberikan kepada buruh tani.

“Harga gabah Rp 3.500 per kilogram adalah jenih gabah bawon. Gabah yang rebah harganya Rp 3.800 sampai Rp 3.900 per kilogram. Untuk harga yang bagus, Rp 4.000 sampai Rp 4.200 per kilogram,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Hanafi.

Hanafi menyebut, berdasarkan hitungan sementara, luas panen padi Maret 2019 di Kabupaten Karawang mencapai 5.532 hektare. Kondisi panen di Karawang berlangsung setiap hari, berkat Program Upaya Khusus Kementan dan terjadinya luas tambah tanam.

“Setiap hari ada panen. Tidak kayak dulu, yang panennya sekali. Kami terus koordinasi dengan Bulog. Harga gabah yang dibeli Bulog Rp 4.070 per kilogram,” sebutnya.

Hal senada diungkapkan Slamet Sugiman, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari, Karawang. Slamet mengatakan, harga gabah per 24 hingga 26 Maret 2019 untuk padi Varietas Inpari 32, Inpari 33 dan Ciherang, sebesar Rp 3.800 sampai Rp 3.900 per kilogram GKP untuk posisi pertanaman padi rebah.

“Harga Rp 4.200 sampai Rp 4.300 per kikogram untuk posisi tanaman pertanaman padi berdiri,” katanya.

Adapun luasan padi rebah di Desa Mekarsari mencapai 12 hektare. Luasan padi yang dipanen baru 10 hektare dan luas panen se-Kecamatan Jatisari seluas 175 hektare.

“Harga gabah Rp 3.500 per kilogram adalah untuk padi Bawon. Bawon adalah upah kerja saat panen, berupa padi yang diberikan kepada yang bersangkutan,” pungkas Slamet.

BI Nilai Tak Ada Salahnya Indonesia Berburu Utang Luar Negeri

Suara.com – Bank Indonesia menilai tak ada yang salah kalau Indonesia berutang kepada negara lain. Menurut BI, Indonesia berutang karena dana dalam negeri tak mencukupi.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengungkapkan, pendanaan dalam negeri kekinian dari sektor perbankan hanya Rp 5.500 triliun.

“Jadi tidak salah Indonesia pinjam dari luar negeri, karena dari dalam negeri tidak cukup. Perbankan hanya 33 persen dari PDB, dan itu sudah komponen besar dari dana funding kita. Size asuransi hanya Rp 900 triliun – Rp 1.000 triliun, size perbankan Rp 5.500 triliun. Kalau digabungkan hanya sekitar 33 persen dari PDB Indonesia,” ujar Mirza dalam konferensi pers di kompleks perkantoran BI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Mirza menuturkan, pendanaan luar negeri ini juga bisa menahan laju defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD).

Menurut dia, salah satu yang menyebabkan transaksi berjalan masih defisit karena pendapatan primer juga masih defisit. Selama 2018, BI mencatat neraca pendapatan primer masih defisit sebesar USD 30,4 miliar.

“Apakah hanya Indonesia yang punya primary income deifist? Ada Thailand, tapi services besar, ekspor sedemikian besar, jadi total current account positif,” tutur dia.

Maka dari itu, Mirza menambahkan harus ada jalan keluar untuk membenahi CAD. Salah satu yaitu meningkatkan ekspor dan ekspor produk jadi.

“Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa surplus? Pertama ekspor, kedua jadi diversifikasi ekspor, impor energi dialihkan ke energi yang komponen nonfosilnya itu bisa jadi lebih kecil, mobil elektrik, kebijakan pajaknya lebih pro ke yang sifatnya renewable,” ucap dia.

Untuk diketahui, berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta, hingga akhir Januari 2019 sebesar USD 383,3 miliar atau sekitar Rp 5.366,2 triliun.

Jumlah itu meningkat 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 357,6 miliar.

BI: Tak Ada Alasan Ekonomi Indonesia Tak Tumbuh di 2019

Suara.com – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut tak ada alasan lagi ekonomi Indonesia pada 2019 tak bisa membaik. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu yakin ekonomi Indonesia bakal membaik sepanjang 2019.

Perry menjelaskan, menurut dia reformasi struktural jadi kunci untuk membawa ekonomi Indonesia stabil dalam gempuran gejolak ekonomi global hingga saat ini. Apalagi, tekanan ekonomi global pada tahun 2019 menurut BI tidak separah tahun 2018.

“Harus jaga konsistensi bagaimana meningkatkan perekonomian Indonesia lebih baik ke depan. Tentu saja kebijakan reformasi struktural jadi kunci. Itu yang terus dilakukan, konsistensi kebijakan perlu kita lakukan,” ujar Perry dalam peluncuran Buku Perekonomian Indonesia 2018 di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Menurut Perry, sebenarnya Indonesia tengah melakukan reformasi struktural. Pertama, pengembangan infrastruktur, perbaikan iklim investasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan daya saing.

Kedua, mendorong industri di Indonesia dengan melakukan ekspor barang jadi dari industri otomotif, garmen, elektronik, sepatu, dan lainnya.

“Ketiga bagaimana manfaatkan ekonomi dan keuangan digital dorong keuangan inklusif. Ekonomi keuangan digital dapat berperan penting mendorong ekonomi, angkat UMKM, angkat pariwisata, angkat inklusi keuangan,” tutur dia.

Terakhir keempat, di bidang pembiayaan, BI akan memperkuat sinergi bidang pembiayaan melalui mobilisasi simpanan di pasar modal dan instrumen lainnya.

Dalam hal ini, BI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah bisa mencapai 5,5 persen – 6,1 persen. Untuk diketahui, pada tahun 2018, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17 persen.

“Itulah yang akan membawa prospek ekonomi Indonesia lebih baik. BI yakin itu membaik,” pungkas dia.

Bukopin Syariah Beri Fasilitas KPR iB Baitii ke Diamondland Development

Suara.com – Dalam meningkatkan penetrasinya di pasar pembiayaan properti syariah, PT Bank Syariah Bukopin (Bukopin Syariah) bekerjasama dengan PT Adam Inovasi Utama atau Diamondland Development dalam pemberian fasilitas pembiayaan KPR iB Baitii untuk perumahan ready stock yang dimiliki oleh Diamondland Developmet Group.

“Pembiayaan perumahan ini ditawarkan dengan berbagai pilihan angsuran agar dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki huniah yang layak dan menyasar pasar kaum milenial dengan slogan KPR iB Baitii Rumah Ku Keberkahan Ku,” kata Group Head Wilayah 1 Bukopin Syariah, Iqbal Fauzan, Rabu (27/3/2019).

Iqbal menuturkan, produk KPR iB Baitii ditawarkan dengan berbagai pilihan angsuran dan akad pembiayaan yang bisa nasabah pilih sesuai dengan kebutuhannya.

Angsurannya antara lain KPR iB Baitii 9,99%, KPR iB Baitii Angsuran Suka Suka dan KPR iB Baitii Angsuran Fixed.

Mengingat sasarannya adalah kaum milenial, jangka waktu pembiayaan pun berlangsung cukup panjang hingga maksimal 25 tahun sesuai dengan usia generasi milenial saat ini.

Sebagai informasi Diamondland Development Group memiliki berbagai tipe perumahan dengan harga mulai dari Rp 400 juta hingga Rp 2,5 miliar.

Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Iqbal Fauzan mewakili Bukopin Syariah dengan Kunto Mulyono Direktur Utama Diamondland Development mewakili PT Adam Inovasi Utama yang disaksikan oleh Direktur Utama Bukopin Syariah Saidi Mulia Lubis dan Komisaris Utama Diamondland Development Adam Bafagih.

Kemiskinan Turun Jadi Single Digit, Menkeu Sebut Pertama Dalam Sejarah

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun di angka 9,66 persen pada tahun 2018. Menurutnya, pencapaian single digit ini pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pembukaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) unaudited di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta Pusat. Diketahui tingkat kemiskinan di Indonesia menurun pada tahun 2017 diangka 10,12 persen.

“Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai satu digit dikarenakan salah satunya pelaksanaan APBN tahun 2018,” ujar Sri Mulyani di Gedung BPK, Rabu (27/3/2019).

Pelaksanaan APBN tahun 2018 turut mendorong menurunnya angka pengangguran dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Hal tersebut dikarenakan rasio gini atau pemerataan pendapatan mengalami peningkatan dari angka 0,391 menjadi 0,384. Dari angka tersebut pemerataan pembangunan dan kesejahteraan makin membaik.

Menurutnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia cukup baik di tahun 2018. Salah satunya dengan stabilnya ekonomi makro di tengah bergejolaknya ekonomi global.

Diketahui, kinerja ekonomi nasional meningkat mencapai 5,17 persen dibanding tahun 2017 berkisar 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi nasionl di tahun 2018 adalah capaian yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ke BPK

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang statusnya belum diaudit (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedatangan Sri Mulyani ke BPK untuk pertanggung jawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk laporan keuangan.

Beberapa Menteri turut hadir dalam pelaporan keuangan tersebut seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Dalam rangka Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2018 dan entry meeting pemeriksaan LKPP tahun 2018,” ujar Sri Mulyani di Kantor BPK, Rabu (27/3/2019).

Ia memaparkan dalam LKPP di tahun 2018 terdiri dari tujuh komponen laporan antara lain laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurutnya kinerja ekonomi nasional tahun 2018 meningkat 5,17 persen dibanding dari tahun 2017 sekitar 5,07 persen. Pertumbuhan kinerja ekonomi di tahun 2018 ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir.

“Secara umum perekonomian Indonesia 2018 tumbuh dengan cukup baik. Hal ini terwujud melalui stabilitas ekonomi makro meski perekonomian global sangat tidak pasti dan dinamis,” terangnya.

Sri Mulyani juga menyebutkan, laju inflasi nasional di tahun 2018 berada di level 3,1 persen. Capaian angka tersebut berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan meningkatkan ekonomi dalam negeri.

Diketahui LKPP disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan DPR paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tarif MRT Dibanderol Rp 14.000, Warga Protes: Harusnya Rp 10.000 Saja

Suara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memutuskan Tarif Moda Raya Transportasi (MRT) rata-rata Rp 8.500, dengan perhitungan jarak terjauh dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah Rp 14.000.

Meski telah ditetapkan, namun sebagian masyarakat masih ada yang mengeluhkan tarif untuk rute Bundaran HI-Lebak Bulus tersebut.

Rahayu (45) salah satu warga Tebet mengaku tak setuju dengan tarif sebesar Rp 14.000. Kata Rahayu, tarif tersebut terbilang mahal.

“Menurut saya sih mahal. Kenapa nggak Rp 10.000 saja,” ujar Rahayu di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Daftar tarif MRT. (Suara.com/Tyo)Daftar tarif MRT. (Suara.com/Tyo)

Ibu rumah tangga itu menuturkan, seharusnya tarif bisa lebih murah yakni Rp 10.000. Mengingat dirinya masih harus menaiki kendaraan lain atau ojek online untuk bisa sampai ke lokasi tujuan.

“Kalau bisa sih harganya Rp 10.000. Belum lagi saya harus naik ojek,” kata Rahayu.

Hal yang sama dikatakan Novan (17) salah satu pelajar SMA di Jakarta. Menurutnya untuk ukuran pelajar, harga Rp 14.000 terbilang mahal.

“Kalau saya sih untuk harga Rp 14.000 bagi pelajar mahal,” ucap Novan.

Budi (30) warga Jakarta Selatan juga sependapat dengan Rahayu dan Novan. Menurutnya, tarif sebesar Rp 14.000 cukup mahal, ia berharap masih ada perubahan untuk tarif MRT.

Anif, petugas pelayanan MRT. (Suara.com/Fakhri)Anif, petugas pelayanan MRT. (Suara.com/Fakhri)

“Mahal lah untuk tarif segitu. Apalagi kalau jam-jam padat. Kalau nyambung ojek online tarifnya biasanya meningkat. Jadi menurut saya kemahalan,” kata Budi.

Pekerja kantoran itu menyarankan agar Pemprov menurunkan harga tiket MRT menjadi Rp 10.000.

“Saya sih berharap tarif ke Lebak Bulus Rp 10.000,” ucapnya.

Sebelumnya, tarif MRT sudah diputuskan dan mulai berlaku 1 April 2019 mendatang. Jarak terjauh rute MRT dari Bundaran HI ke Lebak Bulus dibanderol Rp 14.000. Sementara jarak terdekat Rp 3.000.

Tarif MRT diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam pertemuan tertutup pada Selasa (26/3/2019) kemarin.

Cerita Faisal Basri Terzalimi Mahalnya Harga Tiket Garuda Indonesia

Suara.com – Masih tingginya harga tiket pesawat memang sangat membuat jengkel masyarakat. Salah satunya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri yang mendapat pengalaman buruk saat membeli tiket pesawat.

Pengalaman buruk ini terjadi pada saat Faisal Basri ingin mengajar di Pontianak, Kalimantan Barat pada bulan lalu.

Pada saat itu, Faisal tidak mendapatkan tiket kelas ekonomi Garuda Indonesia, sehingga dia membeli kelas bisnis.

Namun dia terkejut dengan harga tiketnya yang sebesar Rp 9 juta.

“Saya merasa terzalimi, saya mengajar ke Pontianak, pulang balik, beberapa jauh hari pesan ekonomi habis, terpaksa saya pesan bisnis Rp 9 juta, padahal alokasi dana tiket saya hanya Rp 2,7 juta,” kata Faisal Basri kepada Suara.com.

Pesawat Garuda Indonesia [shutterstock]Pesawat Garuda Indonesia [shutterstock]

Kemudian, setelah membayar dengan harga mahal tersebut, Faisal juga mengeluhkan pelayanan di lounge Garuda Indonesia yang berada di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, pelayanan di lounge Garuda Indonesia, semrawut dan tidak dibedakan mana penumpang bisnis dan kelas ekonomi.

“Ini setelah pergantian dirut, poinnya susah buat siapa pun jadi CEO kalau sering diganti, belum menerapkan manajemen baru. Ini sudah keterlaluan, bulan sebelumnya dapat ekonomi yang paling mahal Rp 3,9 juta, nombok lagi,” tutur dia.

“Kemudian jadwal penerbangan suka-suka, misalnya jamnya digabung, tapi dikasih tahu sehari sebelumnya, ini jadi semena-mena,” Faisal menambahkan.

Maka dari itu, Faisal menilai, klaim maskapai Garuda Indonesia yang telah menurunkan harga tiket pesawat adalah kabar burung belaka.

Buktinya, saat ini tarif tiket pesawat masih terbilang tinggi seperti apa yang dirasakannya.

“Buktinya apa, bohong itu turunkan apa, enggak ada bohong itu. Ya mereka main diturunkan 10 seat pertama, selebihnya mahal,” pungkasnya.

Jika Tarif MRT Rp 14.000, Berapa Pengeluaran Transportasi Buruh Jakarta?

Suara.com – Tarif MRT masih terlalu mahal untuk pekerja Jakarta. Jika pekerja Jakarta pakai MRT untuk berangkat kerja sehari-hari, maka pengeluaran transportasi buruh Jakarta akan mahal.

Pengamat Trasportasi Dari Forum Warga Jakarta Azaz Tigor Nainggolan menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menghargai hasil Rapat Pimpinan Gabungan yang memutuskan harga tarif MRT rata-rata Rp8.500. Keputusan itu sudah diketok palu, Senin (25/3/2019) kemarin.

Tigor menilai Anies secara personal menaikan tarif MRT atau Moda Raya Terpadu dari harga rata – rata Rp 8.500 menjadi Rp 10.000. Padahal harga rata Rp 8.500 telah diputuskan dalam Rapimgab.

“Ternyata Gubernur bohong, yang diputuskan tetap Rp 10 ribu rata-rata. Tidak sesuai hasil Rapimgab dengan DPRD kemarin. Kemarin disepakati turun di Rp 8500 rata-ratanya. Anies melakukan lobby sendiri ke pimpinan DPRD dan diputuskan rata-rata jadi Rp 10 ribu. Hasil Rapimgab kemarin tidak dianggap,” kata Tigor, Rabu (27/3/2019).

Menurutnya, jika tarif rata-rata MRT sesuai dengan keputusan Rapimgab yakni Rp 8.500 maka tarif maksimal dari Bundaran HI ke Lebak Bulus bisa Rp 12.000.

Tigor secara tegas menolak tarif MRT yang disepakati Anies dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (26/3/2019) karena dinilai terlalu mahal dan belum terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti TransJakarta yang dipatok tarif Rp3.500.

“Jadi biaya sekali perjalanan warga sebesar Rp 14.000 + Rp 3.500= Rp 17.500 sekali jalan dan Rp 35.000 sehari, Rp 35.000 X 22 hari= Rp 770.000 per bulannya,” jelas Tigor.

Tigor menambahkan pengeluaran ideal untuk transportasi bagi warga Jakarta seharusnya 15 persen dari pendapatan tetap per bulan.

Saat ini besaran Upah Minimum Provinsi di Jakarta adalah sebesar Rp 3,8 juta per bulannya. Besaran tersebut menempatkan angka ideal untuk biaya transportasinya adalah Rp 3,8 juta kali 15 persen = Rp 570.000 per bulannya.

Kementerian PUPR Revitalisasi 10 Danau dari 15 Danau Kritis

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sejak tahun 2016 secara bertahap telah melaksanakan kegiatan revitalisasi 10 danau dari 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani.

Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

Sepuluh danau yang sedang ditangani oleh Kementerian PUPR, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Maninjau di Sumatera Barat, Danau Kerinci di Jambi, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, Danau Kaskade Mahakam di Kalimantan Timur, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, Danau Poso di Sulawesi Tengah, serta Danau Sentani di Papua.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam penyelamatan danau kritis di Indonesia ditempuh melalui kegiatan struktural dan non struktural.

Prajurit TNI membersihkan sampah saat revitalisasi sungai Citarum Lama di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2).Prajurit TNI membersihkan sampah saat revitalisasi sungai Citarum Lama di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2).

Keduanya membutuhkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Salah satu upaya memperkuat sinergi dilakukan penandatangan nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa (26/3/2019) kemarin.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pariwisata.

Hal ini diikuti juga dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para gubernur dan bupati dimana lokasi danau berada, diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan HM. Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dan Wagub Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” tuturnya.

Sampah kiriman banjir bandang mengapung didepan dermaga Yahim di Danau Sentani, Rabu (20/3/2019). [Jubi.co.id]Sampah kiriman banjir bandang mengapung didepan dermaga Yahim di Danau Sentani, Rabu (20/3/2019). [Jubi.co.id]

Menteri Basuki mengatakan, kendala yang dihadapi adalah menyangkut aspek sosial ekonomi. Seperti di Danau Rawa Pening terdapat pertanian pasang surut dimana pupuk yang digunakan turut mempercepat pertumbuhan eceng gondok.

“Sebagai contoh di Danau Tondano dan Limboto, telah dibangun tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau. Di Rawa Pening dioperasikan 10 alat pemanen eceng gondok,” ujar Menteri Basuki.

Revitalisasi juga dilakukan di Danau Tempe berupa pengerukan, pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposite dan geosintetis.

“Dulu Danau Tempe merupakan sumber suplai ikan gabus untuk seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Indonesia Timur. Sekarang produksinya tinggal 20 persen. Apa yang kami lakukan di sana dengan pembuatan pulau-pulau adalah untuk memperbesar ruang air, sehingga produksinya bisa meningkat menjadi 40 persen. Hal ini demi kesejahteraan masyarakat di situ,” jelas Menteri Basuki.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat empat hal yang disepakati. Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang.

Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari.

Keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Komitmen Untuk Rawa Pening

Sebagai upaya penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tuntang Di Provinsi Jawa Tengah, dilakukan juga nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN diwakili Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Semarang Mundjirin.

Beberapa kesepakatan dalam nota kesepahaman tersebut yakni meningkatkan koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan penyelamatan Danau Rawa Pening dan Pemulihan DAS Tuntang.

Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Rawa Pening dan DAS Tuntang yang berwawasan lingkungan dan pengurangan resiko bencana serta sertifikasi badan air Danau Rawa Pening.

Selain itu akan dilakukan penataan kawasan Rawa Pening, usaha mikro kecil dan menengah berbasis komunitas dan ekonomi lokal.

Kementerian PUPR Lakukan Penghijauan di Ruas Tol Bocimi

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus melakukan berbagai upaya penghijauan di sekitar lokasi infrastruktur yang telah dibangun seperti pada bendungan, sungai, embung, dan jalan arteri maupun jalan tol.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanaman pohon juga meningkatkan kualitas infrastruktur, bukan hanya sekedar sebagai objek fisik, namun bisa menjadi tempat wisata dan pusat pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kementerian PUPR sendiri setiap tahunnya telah secara aktif melakukan penghijauan dengan menanam pohon di berbagai proyek infrastruktur Bidang PUPR.

Sebagai bagian dari peringatan Hari Air Dunia (HAD) tahun 2019, dilakukan penanaman 160 Pohon Bungur di Simpang Susun Cigombong, Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Selasa (26/3/2019) kemarin.

Ruas Tol Bogor - Cianjur - Sukabumi (Bocimi) seksi I di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/6). [Antara/Yulius Satria Wijaya]Ruas Tol Bogor – Cianjur – Sukabumi (Bocimi) seksi I di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/6). [Antara/Yulius Satria Wijaya]

Penanaman pohon dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki.

“Penanaman pohon di jalan tol ini selain bertujuan untuk memperindah lingkungan dan lansekap kawasan, juga bertujuan untuk meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau sebagai fungsi esensial ekologis yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Saya titipkan pohon yang ditanam kepada pengelola Jalan Tol Bocimi untuk dirawat dan terus ditambah penanaman pohon di area-area kosong lainnya,” kata Kartika Basuki.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, penanaman pohon di sepanjang jalan tol berdampak baik untuk meningkatkan perkuatan tanah dan menahan air.

“Di beberapa tempat, kita harapkan dengan penanaman pohon ini juga mampu menjaga stabilitas lereng,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Danang, dengan penghijauan juga dapat meningkatkan kualitas visual di jalan tol bagi para pengguna yang berkaitan dengan penurunan angka kecelakaan.

“Ada data yang menyimpulkan bahwa jalan tol yang secara visual kondisinya bagus, risiko kecelakaannya juga semakin rendah,” tuturnya.

Ruas Tol Bogor, Cianjur dan Sukabumi (Bocimi) seksi I di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/6). Jalan tol yang belum rampung ini akan bisa dimanfaatkan pemudik tahun ini. [Antara/Yulius Satria Wijaya]Ruas Tol Bogor, Cianjur dan Sukabumi (Bocimi) seksi I di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/6). Jalan tol yang belum rampung ini akan bisa dimanfaatkan pemudik tahun ini. [Antara/Yulius Satria Wijaya]

Untuk itu Danang berharap kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pengelola dapat menjadikan penanaman pohon di sepanjang jalan tol sebagai gerakan yang masif.

“Badan usaha juga bisa mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan gerakan ini secara bersama –sama sehingga dalam waktu sekitar dua tahun sepanjang jalan tol memiliki visual yang bagus untuk mengurangi resiko kecelakaan dan juga membantu ketersediaan air di dalam tanah,” ujarnya.

Direktur Utama Trans Jabar Tol Muhammad Sadali mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan penanaman pohon di beberapa titik pada seksi I Jalan Tol Bocimi sepanjang 15,3 km ruas Ciawi-Cigombong yang telah diresmikan Presiden Jokowi Desember 2018 lalu.

“Total ada sekitar 4 hektar lahan yang akan kami lakukan penanaman pohon. Penghijauannya variatif termasuk menanam pohon buah-buahan,” ujarnya.

Terkait kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bocimi seksi II (Cigombong–Cibadak) sepanjang 11,9 kilometer, Sadali mengatakan saat ini pembebasan lahan sudah lebih dari 70% dan telah memasuki tahap konstruksi.

Diharapkan dengan lancarnya pembebasan lahan, penyelesaian konstruksi seksi II dapat selesai sesuai rencana pada tahun 2020.

Jalan Tol Bocimi dengan total panjang 54 km terdiri dari empat seksi dan ditargetkan seluruhnya rampung pada 2021. Biaya investasinya diperkirakan mencapai Rp 15,95 triliun.

Gubernur BI Beberkan Cara Indonesia Menahan Gempuran Ekonomi Global

Suara.com – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai, Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonominya pada tahun 2018. Menurut Perry, tahun 2018 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian global.

Hal tersebut diakibatkan dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS dan China), pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta ketegangan perang dagang antara AS dengan China.

“Kita patut bersyukur, harus bersyukur bahwa kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2018 cukup baik. Stabilitas bisa kita pulihkan, inflasi terkendali, nilai tukar dapat dikendalikan, stabil, bahkan menguat di sekitar Rp 14,100 – Rp 14.200,” kata dia dalam peluncuran Buku Perekonomian Indonesia 2018 di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ini membeberkan, kunci dari ketahanan ekonomi tersebut yaitu sinergi. Tahun kemarin, Perry melihat, pemerintah, BI dan swasta kompak untuk membuat kebijakan agar ekonomi Indonesia bisa tahan dari gejolak ekonomi global.

Dari BI sendiri, pihaknya telah menaikan suku bunga sebanyak 6 kali dari 4,5 persen jadi 6 persen hingga sekarang.

“Bukan karena inflasi tinggi tapi menahan arus kembalikan modal asing dan menguatnya dolar AS. Kita imbangi keseimbangan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Mulai triwulan 4 tahun lalu arus modal balik ke Indonesia dan mampu memulihkan kondisi jadi stabil dan tahan,” jelas dia.

Dalam hal ini, Perry mengucapkan terima kasih ke Menteri Keuangan karena sudah menjaga defisit fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, dia juga berterima kasih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena telah ikut serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Terimakasih pak menko, banyak kebijakan reformasi struktural diluncurkan jaga momentum pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur cepat, perbaikan iklim. Investasi, memotong prosedur, dorong UMKM dan lain-lain, dorong sisi penawaran, salah satu kunci sinergi. Indonesia tahun lalu bisa lewati dengan capaian cukup baik, stabilitas terjaga pertumbuhan ekonomi membaik,” pungkas dia.

Kerja Sama TrueMoney – OttoPay Mudahkan Konsumen Lakukan Pembayaran

Suara.com – PT Reksa Transaksi Sukses Makmur (OttoPay), sebagai salah satu agregator menyedia pembayaran melalui QR Code bekerja sama dengan TrueMoney Indonesia dalam melakukan transaksi non-tunai menggunakan aplikasi TrueMoney di seluruh merchant yang bekerja sama dengan OttoPay. Kerja sama keduanya kini semakin memudahkan konsumen melakukan pembayaran.

“Pembayaran merchant sekarang lebih mudah untuk para pengguna TrueMoney. Agen atau member TrueMoney dapat melakukan transaksi di setiap merchant yang bekerja sama dengan OttoPay. Jadi tidak hanya pengguna OttoPay saja yang bisa melakukan pembayaran non-tunai di merchant-nya, tetapi bagi pengguna TrueMoney juga bisa. Cukup scan, masukkan nominal dan tunjukkan bukti pembayaran ke kasir,” ujar Direktur TrueMoney Indonesia, Rio de Cunha.

Adanya QR Code OttoPay dalam aplikasi TrueMoney sangat memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi di merchants OttoPay. Pelanggan cukup membuka aplikasi TrueMoney, pilih belanja, lalu klik OttoPay QR, scan QR Code-nya dan pembayaran pun selesai.

Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan menggunakan scan QR Code OttoPay, seperti transaksi di merchant UMKM, modern merchant POS Integration maupun mesin EDC, selain itu juga bisa dilakukan di beberapa merchant website e-commerce.

“Adanya kerja sama antara TrueMoney dan OttoPay, menurut kami sangat bermanfaat. Kami tahu bahwa pengguna TrueMoney sudah tersebar luas di kota-kota Indonesia. Seperti yang diketahui, OttoPay merupakan jasa pembayaran non-tunai yang menggunakan QR Code dan sekarang hal tersebut juga bisa diakses oleh pengguna TrueMoney melalui aplikasi mereka. Beberapa merchant yang bekerja sama dengan kami yaitu KFC, Warunk Upnormal, Yogya Dept Store, dan masih banyak lagi, sedangkan untuk e-commerce adalah Elevenia,” tutup Grace Sunarjo, Direktur dari OttoPay.

27 Maret 2019: Harga Jual Emas Antam Turun Rp 5.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Rabu (27/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 667.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 5.000 bila dibandingkan dengan harga jual Selasa (26/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 595.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau turun Rp 5.000 dibandingkan dengan harga buyback Selasa kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 358.000.

– emas 2 gram Rp 1.283.000.

– emas 3 gram Rp 1.903.000.

– emas 5 gram Rp 3.155.000.

– emas 10 gram Rp 6.245.000.

– emas 25 gram Rp 15.505.000.

– emas 50 gram Rp 30.935.000.

– emas 100 gram Rp 61.800.000.

– emas 250 gram Rp 154.250.000.

– emas 500 gram Rp 308.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 616.600.000.

Kemenkop dan UKM Tingkatan Kompetensi Nelayan di Sulawesi Selatan

Suara.com – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi para pelaku koperasi dan UMKM di bidang perikanan di Sulawesi Selatan melalui kegiatan bimbingan dan konsultasi. Acara ini dinilai sebagai bagian dari upaya berbagi informasi antar koperasi dan pihak-pihak terkait.

“Bimbingan dan konsultasi seperti ini sangat penting dan perlu didukung, terutama untuk berbagi ilmu dan informasi serta pengalaman dalam hal penguatan sistem bisnis koperasi perikanan, khususnya di bidang budidaya rumput laut, termasuk tentang bagaimana membangun jaringan kerja sama antar koperasi dengan stakeholder terkait,” kata Asisten Deputi Perikanan dan Peternakan Kemenkop dan UKM, Devi Rimayanti, di Takalar, Sulsel, Selasa (26/3/2019).

Takalar, Sulsel, merupakan salah satu daerah dengan pelaku KUKM di bidang perikanan yang banyak jumlahnya. Pada kesempatan yang sama, Devi juga menyebut, kegiatan ini diharapkan bisa mewujudkan program kemitraan, khusunya koperasi dan UKM yang bergerak di bidang perikanan.

Bimbningan dan konsultasi yang dilaksanakan di Hotel Grand Kalampa, Kabupaten Takalar pada 26 Maret 2019 itu dihadiri 20 peserta, yang merupakan pengurus dan manager koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan, khususnya rumput laut. Koperasi perikanan, termasuk rumput laut di kawasan itu sudah berproduksi, namun masih terkendala pembiayaan.

“Maka untuk peningkatan kapasitas produksi yang lebih besar, perlu akses pemasaran dan pengolahan sebagai produk turunan sehingga menciptakan nilai tambah,” katanya.

Devi menambahkan, para nelayan dan pembudi daya perikanan dan rumput laut diharapkan bisa mendapat kepastian pasar, hasil produksi yang berkualitas, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan untuk pihak swasta, bisa memberikan keuntungan karena ada efisiensi biaya produksi, pasokan terjaga dengan konsisten, dan pasokan sesuai dengan kualitas serta standar permintaan pasar.

Acara itu menghadirkan 2 pembicara, yaitu tenaga ahli BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan LPUMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyajikan peluang dan tata cara perluasan akses pembiayaan dan Direktur Utama PT AIMK Bintan, yang bergerak di bidang teknologi pengolahan ikan.

“PT AIMK dihadirkan sebagai contoh koperasi yang sukses dalam mengembangkan pengolahan ikan dan mempunyai teknologi terkini,” katanya.

Saat ini, mereka telah membangun pabrik pengolahan ikan melalui bioteknologi yang menghasilkan banyak turunan, seperti tepung ikan yang dijadikan nutrisi mengatasi stunting dan collagen dari tripang untuk kosmetik. Bahan baku tersebut diyakini merupakan potensi lokal setempat, sehingga begitu mudah didapatkan di Takalar.

Produk PT. AIMK bahkan sudah diekspor ke China. Potensi dan peluang pasarnya sangat terbuka lebar dan menjadi kesempatan koperasi untuk berperan dalam industrialisasi.

Dirut PT. AIMK, Yogie menyampaikan, nilai tambah dari usaha yang dijalankannya itu berada pada produk olahan, bukan raw material.

“Saat ini hampir 99 persen komposisi bahan kosmetik adalah impor, padahal sumber bahan baku utama ada di Indonesia dan melimpah. Sebagai contoh tripang, biasanya dijual hanya Rp 6.000 – Rp7.000, tetapi ketika diolah menjadi tepung harganya mencapai Rp 7 juta per kilogram,” katanya.

Dalam membangun kerja sama antara UMKM, AIMK akan melakukan pendampingan untuk memproduksi sesuai permintaan pasar, alih teknologi, dan jaminan pasar.

Sementara itu, BLU LPMUKP menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti dalam akses pembiayaan kepada salah satu peserta yang memenuhi syarat, yaitu Koperasi Makkio Dalle. Dalam acara yang sama juga disepakati pendampingan oleh BLU LPUMKP Takalar terkait penyusunan proposal, syarat-syarat, dan legalitas yang diperlukan.

Untuk kerja sama dengan PT. AIMK, koperasi akan melakukan identifikasi terhadap potensi dan menyusun rencana kerja sesuai potensi yang dimiliki.

Kementan : Asuransi Pertanian Diminati Petani Daerah

Suara.com – Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) dinilai mampu menarik minat petani di daerah untuk ikut program asuransi. Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri kini terus mensosialisasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berbasis online (dalam jaringan atau daring) melalui SIAP.

“Daerah merespons dengan baik, sehingga sosialiasi SIAP banyak dilakukan oleh daerah,” ujar Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Mulyadi Hendiawan, Minggu (24/3/2019).

Daerah yang sudah melakukan sosialisasi antara lain, Lampung, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Medan, Banten dan provinsi lainnya. Sistem ini menarik minat petani untuk ikut program asuransi.

Aplikasi SIAP merupakan hasil kerja sama antara Kementan dengan Jasindo, yang bertujuan untuk mempermudah pendaftaran dan pendataan asuransi.

“Aplikasi SIAP menjadi salah satu jawaban atas keluhan para dinas pertanian di seluruh Indonesia dan beberapa pihak lainnya mengenai penyajian data atau pendaftaran asuransi tani,” ujar Mulyadi.

Berdasarkan data Kementan 2018, realisasi AUTP sekitar 806.199,64 hektare  dari target 1 juta hektare (80,62 persen), turun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 997.961 hektare. Klaim tahun 2017 seluas 25.028 hektare, sedangkan klaim kerugian tahun 2018 hanya mencapai 12.194 hektare (1,51 persen).

Penuruan pencapaian target tersebut, salah satunya disebabkan oleh ada perbaikan administasi di tingkat daerah. Beberapa dinas tidak merekapitulasi jumlah petani yang ikut asuransi.

Jika polis asuransi dikirim pihak Jasindo ke alamat kelompok tani, maka biasanya tidak tercatat di dinas. Namun jika polis asuransi petani itu dikirim melalui dinas, maka akan dicatat.

“Ini menjadi temuan pemeriksa, karena terkait dengan klaim yang dibayar. Tahun lalu, kita benahi administasi ini, maka capaian target sedikit agak turun,” tegas Mulyadi.

Namun pada 2019, target luasan 1 juta hektare nampaknya akan tercapai karena sekarang pendaftaran bisa melalui online SIAP. Sistem daring ini mempermudah petani untuk ikut asuransi.

Selain itu, pembayaran klaim hanya diberikan pada petani yang masuk dalam SK Dinas tentang Daftar Peserta Definitif (DPD) asuransi. Selama ini tidak semua peserta AUTP tercantum dalam SK.

“Nah mulai tahun lalu kita benahi, sehingga klaim hanya dibayarkan jika nama petani tercatat dalam SK tersebut,” tegasnya.

Mulyadi menambahkan, sebenarnya sampai saat ini tidak ada kendala yang cukup berarti, baik klaim maupun pembayaran premi. Kementan bersama Jasindo terus mengajak para petani padi untuk mengasuransikan lahannya.

Selain itu, para penyuluh pertanian diminta untuk lebih aktif mensosialisasikan program asuransi kepada petani, terutama pada saat musim tanam seperti sekarang ini.

“Kita minta teman-teman penyuluh mensosialisasikan program asuransi ini, karena asuransi melindungi kerugian petani jika areal tanamannya kena musibah,” ungkapnya.

Menurutnya, potensi untuk mengajak petani masuk asuransi adalah pada saat musim tanam, karena areal yang dilindungi asuransi adalah saat petani menanam.

“Penyuluh punya power untuk menarik petani atau mengumpulkan petani. Dalam pertemuan itu, penyuluh bisa mensosialisasikan asuransi. Hal ini lebih efektif. Penyuluh mestinya paham tugas dan fungsinya,” pungkasnya.

Dolar AS Masih Akan Menekan Pergerakan Nilai Tukar Rupiah

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah masih bakal tertekan dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, belum ada perubahan sentimen, masih soal pelambatan ekonomi. Ditambah ketidakpastian British Exit (Brexit) yang masih belum ada kesepakatan pasca Brexit dan negosiasi dagang AS – China yang juga belum berakhir dengan kesepakatan.

Hal ini menurutnya mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang global karena dolar AS dipandang juga sebagai aset safe haven selain emas.

“Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.150 – Rp 14.240,” kata Ariston di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Selain itu, menurut pengamatan Ariston, dolar juga menguat karena kekhawatiran pasar soal imbal hasil obligasi AS yang mengalami penurunan.

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan nilai tukar rupiah pada Selasa (26/3/2019) berada di level Rp 14.195 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan dengan perge‎rakan hari sebelumnya di level Rp 14.172 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada Selasa Kemarin berada di level Rp 14.172 per dolar AS.

Posisi itu menguat bila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah pada hari sebelumnya yang berada di level Rp 14.223 per dolar AS.

IHSG Hari Ini Diprediksi Bergerak Menguat

Suara.com – Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bakal menguat, setelah kemarin ditutup menguat 0,92 persen ke level 6.469.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD telah membentuk pola golden cross di area negatif. Selain itu, Stochastic dan RSI berada di area netral.

Di sisi lain, terlihat pola upward bar yang mengindikasikan adanya potensi penguatan lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.447 hingga 6.424. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.485 hingga 6.501,” kata Nafan di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Sementara itu, Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya juga memprediksi IHSG bakal menguat.

Menurut pengamatan William, pola pergerakan IHSG saat ini terlihat masih berada dalam rentang konsolidasi wajar di tengah proses menguji support yang terlihat mampu untuk dipertahankan dengan baik.

Sehingga peluang kenaikan tidak menjadi surut, momentum koreksi wajar jika terjadi masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

“Hari ini IHSG berpotensi menguat di kisaran 6.356 – 6.498,” pungkas William.

Buka Nasi Bungkus Layaknya Piknik di Stasiun MRT, Tradisi yang Salah Tempat

Suara.com – Moda transportasi massal Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta telah resmi beroperasi, namun ada yang menarik saat uji coba dan peresmian MRT dilakukan.

Banyak masyarakat yang didominasi oleh emak-emak membawa makanan berupa nasi bungkus dan makanan lainnya lalu menyantapnya di pelataran stasiun MRT layaknya sedang melakukan piknik bersama keluarga.

Menyantap makanan bersama keluarga seperti piknik memang telah menjadi tradisi turun temurun, namun tradisi tersebut semestinya dilakukan di tempat yang semestinya.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, masyarakat harus terus diedukasi untuk tertib dalam menggunakan MRT Jakarta.

Emak-emak Gelantungan dan Injak Kursi MRT Jakarta Jadi HL di Media JepangEmak-emak Gelantungan dan Injak Kursi MRT Jakarta Jadi HL di Media Jepang

Djoko menjelaskan, dalam fase baru beroperasinya MRT Jakarta hal tersebut wajar terjadi. Namun perlu adanya edukasi untuk mendorong disiplin pada masyarakat. Bentuk edukasi yang dilakukan harus secara terus-menerus supaya masyarakat menyadari dan tidak mengulanginya kembali.

“Karena itu masih gratis menurut saya yang berdiri dan bergelantungan memang salah. Tetapi kalau makan di stasiun itu bagian dari tradisi cuma salah tempat,” ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi Suara.com.

Ia menilai, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak MRT Jakarta sudah cukup tepat. Namun saat ini Djoko menilai masyarakat masih dalam masa transisi proses penyesuaian.

Untuk edukasi yang paling mudah dilakukan yaitu dengan mengantre saat memasuki kereta. Djoko memberikan contoh, untuk masuk ke dalam kereta harus membiasakan penumpang yang keluar atau turun terlebih dahulu.

“Iya sudah, kalau masih ada yang melanggar ditegur kembali tidak apa-apa. terus saja dikumandangkan,” terangnya.

Djoko menambahkan, selain edukasi untuk masyarakat pemberitahuan untuk keselamatan harus diutamakan salah satunya mensosialisasikan proses evakuasi, mengingat lokasi MRT Jakarta berada 20 meter di dalam tanah.

“Kemudian video-video untuk keselamatan bagaimana cara evakuasinya harus diberikan karena itu berada di bawah tanah harus ada video di dalam stasiun dan di kereta,” pungkasnya.

Pamerkan Produk Unggulan Narapidana, Menkumham: Bukti Kerja Pemerintah

Suara.com – Kementerian Hukum dan HAM kembali bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam memamerkan produk unggulan narapidana tahun 2019 atau PUN. Pameran tersebut bertemakan produktivitas yang berkualitas, untuk Indonesia Berkelas.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pameren produk unggulan narapidana hasil pembinaan kemandirian dapat merubah paradigma masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.

“Pameran ini bukti nyata kerja pemerintah dalam menyiapkan masyarakat yang tangguh, berketerampilan dan memiliki produktivitas tinggi yang siap berkompetisi dalam persaingan global melalui kegiatan pembinaan yang produktif di lapas,” ujar Yasonna di Gedung Kementerian Perindustrian, Selasa (26/3/2019).

Didalam pameran tersebut terdapat enam gugus yang dipamerkan. Mulai dari fashion furniture, produk pangan, produk kerajinan, karya seni, dan gugus aneka.

Pameran Produk Unggulan Narapidana 2019 di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (26/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]Pameran Produk Unggulan Narapidana 2019 di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (26/3). [Suara.com/Arief Hermawan P]

Menurut Yasonna, lembaga pemasyarakatan kini mampu mengelola sumber daya manusia yang terampil, potensial, dan berkualitas. Diharapkan dengan hasil karya yang inspiratif mampu diakui dari tingkat nasional sampai internasional.

Sejumlah acara yang disuguhkan diantaranya pagelaran seni budaya, lomba lukis, lomba produk sovenir, serta penampilan musik warga binaan lapas.

Acara tersebut digelar di Plasa Pameran Industri Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan mulai tanggal 26-29 Maret 2019.

Pameran produk unggulan narapidana ini sudah ketujuh kalinya untuk peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 55 yang jauh tanggal 27 April 2019.

Luhut Minta Garuda Turunkan Harga Tiket di Semua Rute Penerbangan

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Garuda Indonesia untuk menurunkan harga tiketnya terhitung pada April 2019 ini.

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya harga tiket yang berlaku saat ini berimbas buruk ke beberapa sektor industri.

“Penurunan ini harus dilakukan ke semua rute dan terhitung pada April 2019,” kata Luhut seperti dikutip dari notulen rapat yang dilakukan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan maskapai nasional, online travel agent serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Dalam notulen tercatat, rapat dilakukan pada 25 Maret 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat pada pukul 15.30 WIB.

Dalam rapat yang singkat dan selesai pukul 15.50 WIB tersebut, terdapat beberapa kesimpulan yang diungkapkan oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan yang memerintahkan Garuda Indonesia untuk segera menurunkan harga tiket pesawat.

Di catatan notulen rapat tersebut, Menko Luhut sangat menyesali kenapa harga tiket pesawat tidak pernah turun, padahal pemerintah sudah sering mengimbau kepada operator airlines untuk bijak dalam menetapkan besaran harga tiket pesawat.

“Masalah airlines, tiket menimbulkan banyak persepsi di masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat,” kata Luhut seperti dikutip notulen tersebut.

Suara.com berusaha mengkonfirmasi keabsahan notulen tersebut kepada Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari pihak tersebut.

Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku terkena dampak tingginya tarif tiket pesawat. Salah satunya, penurunan tingkat isian atau okupansi hotel.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, penurunan okupansi hotel mencapai 30 persen. Kondisi itu terjadi sejak Januari hingga Maret 2019 ini.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, penurunannya sampai 30 persen,” kata Hariyadi.

Hariyadi menuturkan, memang saat ini dalam kondisi sepi penumpang dan pengunjung atau low season. Akan tetapi, biasanya dalam kondisi low season ini para maskapai memberikan tarif promo kepada penumpang.

Sehingga para penumpang pesawat yang ingin berwisata tetap melakukan perjalanannya tanpa khawatir dengan tingginya tarif tiket pesawat.

“Ini memang saya enggak ngerti maskapai penerbangan ini dimana-mana low season itu berikan promo, tapi ini malah naik,” jelas dia.

Atas hal ini, Hariyadi pun mendesak agar pemerintah melihat permasalahan ini lebih dalam lagi. Pasalnya, komponen yang menyebabkan tarif pesawat tinggi sudah diturunkan.

“Upaya mendesak pemerintah melihat secara dalam, karena Pertamina sudah menurunkan avtur, tapi ini malah masih tinggi tiketnya, tapi kenapa AirAsia enggak naik,” ucap dia.

Lebih jauh, Hariyadi pun menduga ada kartel yang bermain di tiket pesawat ini.

“Kalau kayak gitu ada kartel. Garuda dan Lion kartel jelas kartel. Saya bilang pemerintah harus mengizinkan maskapai regional untuk membuka rute di Indonesia, bisa AirAsia, Jetstar, Scoot. Karena ini enggak mempan, kalau dia berdua tapi berani seperti itu ini merugikan kepentingan nasional,” tutup dia.

Kemenperin Bikin Program e-Smart IKM, Dukung UMKM Masuk Pasar Online

Suara.com – Kementerian Perindustrian RI meyakini, program e-Smart IKM mampu meretas jalan mempromosikan produk-produk industri kecil dan menengah melalui pasar online.

Program tersebut diandalkan sebagai jawaban agar pasar produk-produk UMKM menjazdi luas vvia online pada era industri 4.0.

Untuk diketahui, Industri 4.0 merupakan era usaha yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan digital.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, melalui program e-Smart IKM, pihaknya menjalin kerja sama dengan marketplace online.

Marketplace yang menjalin kerja sama dengan program e-Smart IKM itu seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Blanja.com, Ralali dan GoJek.

“Kami melalui Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memiliki program e-Smart IKM. Melalui  program itu, kami memunyai sistem basis data IKM berisi profil industri, produk, yang ditawarkan melalui marketplace online,” ujar Airlangga di Gedung Kementerian Perindustrian, Selasa (26/3/2019).

Airlangga menjelaskan, pada tahun 2018, program e-Smart IKM telah diikuti 5.945 wirausaha dengan total omzet mencapai Rp 2,37 miliar.

Penyumbang terbesar adalah sektor industri makanan dan minuman, yakni 31,87 persen. Penyumbang terbesar kedua dari sektor industri logam sekitar 29,10 persen, dan industri fashion 25,87 persen.

Kemenperin pada tahun 2019 menargetkan peserta yang mengikuti program e-Smart IKM bisa mencapai 10 ribu.

“Sudah ada beberapa cerita sukses dari para pelaku usaha yang mengikuti e-Smart IKM, misalnya IKM suku cadang kendaraan, omzetnya mampu naik hingga Rp 100 juta dalam kurun waktu tiga bulan,” terangnya.

Tiket Pesawat Mahal, Luhut dan Menhub Murka ke Garuda Indonesia

Suara.com – Pemerintah nampaknya serius menyikapi tarif tiket pesawat yang masih tinggi. Salah satunya mengadakan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan perwakilan maskapai-maskapai nasional serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Rapat tersebut terkuak dari notulen PHRI yang beredar di WhatsApp Group kalangan wartawan. Dalam notulen tercatat, rapat dilakukan pada 25 Maret 2019 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat pada pukul 15.30 WIB.

Tak hanya maskapai, online travel agent seperti Traveloka dan Tiket.com pun ikut hadir dalam rapat tersebut.

Dalam catatan rapat di Notulen tersebut, Menko Luhut sangat menyesali kenapa harga tiket pesawat tidak pernah turun, padahal pemerintah sudah sering mengimbau kepada operator airlines untuk bijak dalam menetapkan besaran harga tiket pesawat.

“Masalah airlines, tiket menimbulkan banyak persepsi di masyarakat dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat,” kata Luhut seperti dikutip dari isi notulen tersebut.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan tiket masih mahal, padahal harga avtur sudah diturunkan. Bahkan beberapa maskapai, telah mendapat pola pembayaran khusus untuk pembelian avtur.

“Semua daerah telah meminta untuk penurunan harga tiket. Menhub merasa ada kebablasan kebijakan yang dilakukan maskapai tidak mengindahkan permintaan untuk menurunkan tiket maskapai, sehingga menimbulkan masalah yang tidak pernah selesai. Khususnya Garuda Indonesia. Industri Pariwisata terdampak akibat mahalnya tiket,” kata Menhub.

Sementara itu Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani yang turut hadir juga ikut berkomentar dalam notulen dengan mengatakan, industri pariwisata terganggu terutama pada okupansi hotel yang turun 20-40 persen.

“Penurunan occupancy hotel juga berdampak ke ekonomi daerah. Selain sektor pariwisata, kenaikan harga untuk cargo juga berdampak terhadap pengiriman barang,” tutur Hariyadi.

Selain mengungkapkan kekecewaan Menko Maritim Luhut dan Menhub Budi Karya Sumadi, Hariyadi juga menyebutkan kekecewaan Luhut terhadap direksi Garuda Indonesia yang tidak mengindahkan pemanggilan tersebut.

“Menko Maritim sangat menyesalkan Dirut Garuda tak hadir dalam rapat tersebut,” imbuh dia.

Suara.com berusaha mengkonfirmasi keabsahan notulen tersebut kepada Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan. Namun, pihaknya mengaku tak mengetahui pertemuan tersebut.

“Saya enggak tahu posisinya, silahkan tanya ke pihak PHRI langsung,” kata dia.

Suara.com juga kemudian berusaha menghubungi Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari pihak tersebut.

Faisal Basri Sebut Lion Air dan Garuda Berbohong Telah Turunkan Harga Tiket

Suara.com – Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai maskapai dalam negeri telah jelas melakukan kartel tiket pesawat. Maskapai tersebut yaitu, Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group.

Dia menerangkan, indikasi kartel tersebut bisa dilihat dari kenaikan tarif tiket secara bersamaan. Meski begitu, pihaknya menyerahkan permasalahan kartel ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Coba kalau lihat pelaku siapa, Garuda Group dan Lion Air Group, kalau dua cenderung sama-sama kuat, secara teori mereka enggak mau head to head, maka mereka atur indikasinya sudah kelihatan ya, naikinnya bareng-bareng, terus avtur turun, jadi serahkan ke KPPU,” kata Faisal Basri kepada Suara.com, Selasa (26/3/2019).

Faisal menuturkan, pihaknya juga melihat klaim maskapai yang telah menurunkan tarif tiket pesawat adalah kabar burung belaka. Buktinya, saat ini tarif tiket pesawat masih terbilang tinggi.

“Buktinya apa, bohong itu turunkan apa, enggak ada bohong itu. Ya mereka main diturunkan 10 seat pertama, selebihnya mahal,” ucapnya.

Faisal menambahkan, pemerintah juga salah beranggapan bahwa kenaikan tarif tiket ini karena ada peralihan masyarakat ke jalur darat lewat tol Trans Jawa.

“Kata pemerintah akibatnya jalan tol trans jawa beroperasi, itu bukan substitusi. Kalau lebih jeli, jangan mau cepat percaya apa yang dikatakan pejabat,” pungkas dia.

Menperin: Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Penguatan Ekonomi

Suara.com – Kementerian Perindustrian tengah mengembangkan industri wirausaha melalui program Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, lembaga pemasyarakatan turut berperan aktif dalam mengembangkan karakter dan meningkatkan keterampilan warga binaan, salah satunya pada bidang wirausaha.

“Pemerintah terus berupaya memberikan citra positif terhadap pembinaan narapidana di lapas, sehingga masyarakat di luar dapat melihat secara nyata, bukanlah lembaga yang membelenggu kreativitas narapidana,” ujar Airlangga di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Airlangga menerangkan, dalam rangka menumbuhkan wirausaha warga binaan di lapas, Kementerian Perindustrian akan mengembangkan pola pembinaan teknis, memberikan bantuan peralatan, dan bantuan manajemen usaha.

Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, untuk membuat pameran produk unggulan warga binaan lapas pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi,” kata dia.

Lebih jauh Airlangga mengatakan, bentuk pelatihan kepada pada warga binaan sudah dilakukan di lapas wanita seperti Tangerang dan Pondok Labu.

Untuk memasarkan hasil produk warga binaan lapas, Kemenperin membutuhkan adanya pameran.

“Uji coba pasar di Plasa Pameran Industri yang alhamdulillah selalu mendapatkan tanggapan positif dari pengunjung pameran,” terangnya.

Jamin Dana Nasabah di Dompet Digital, LPS Tunggu Kepastian OJK

Suara.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunggu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin dana nasabah yang disimpan di dompet digital seperti Go-Pay, OVO, Dana, dan lainnya.

Pasalnya, OJK harus mengubah definisi dana nasabah di dompet digital sebagai simpanan agar LPS bisa menjamin dana nasabah tersebut.

Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti menerangkan, Undang-undang LPS hanya bisa menjamin produk yang dikeluarkan oleh perbankan, yang mana produk itu adalah simpanan.

Dalam hal ini, Destry juga masih melakukan kajian bersama dengan OJK terkait hal tersebut.

“Kajian sih masih di dalam, masih bicara. Paling tidak kita perlu satu kepastian dulu dengan OJK, apakah ini nantinya akan masuk sebagai produk simpanan. Apakah dia yang keluarkan bank atau bukan,” kata Destry saat ditemui dalam diskusi 100 Ekonom Perempuan Indonesia, di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Kendati demikian, Destry belum memastikan sampai kapan kajian tersebut selesai. Menurut dia, penyelesaian kajian tersebut butuh waktu yang lama.

“Saya belum bisa tahu (kapan selesai). Yang perlu kita defisinisikan dulu adalah pertama, apakah produk ini termasuk yang namanya simpanan. Kedua, apakah produk ini dikeluarkan oleh bank,” kata dia.

Terkait dengan jasa pinjam meminjam online (P2P Lending), Destry menegaskan, LPS tidak bisa menjamin dana nasabah di P2P Lending. Sebab, dana dari P2P Lending merupakan dana masyarakat yang dipinjamkan ke masyarakat lain, sehingga definisinya bukan pinjaman.

“Oh kalau P2P beda, kalau P2P itu kan sifatnya sudah investasi dari pihak kreditur ke debiturnya. Jadi ini platform udah bukan simpanan, sementara kalau by definition kita masih simpanan UU LPS,” tandas dia.

Emak-emak Gelantungan di MRT Pertanda Budaya Masyarakat Belum Berubah

Suara.com – Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Amalia Widyasanti menilai Indonesia harus lakukan reformasi struktural. Salah satu contohnya itu harus dilakukan karena ada fenomena emak-emak bergelantungan di MRT.

Reformasi struktural dilakukan agar bisa meningkatkan level Indonesia jadi negara dengan masyarakat berpendapatan tinggi, karena saat ini Indonesia masih di negara berpendapatan menengah ke atas.

Dia menerangkan, salah satu dari reformasi struktural yaitu, tranformasi Sumber daya Manusia (SDM). Pasalnya, saat ini kata dia, kultur masyarakat Indonesia jauh dibanding negara maju.

Dia mencontohkan, misalnya dalam kultur transportasi. Karena Amelia melihat kini m Transportasi Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang dibuat sebagai area piknik bukan sebagai alat transportasi.

“Jadi transformasi SDM. Kita punya MRT canggih tapi kalau culture belum (berubah) dijadikan area piknik atau gantung-gantungan. Jadi harus ubah low skill jadi high skill, dari easy going culture jadi hard working culture,” kata dia dalam diskusi 100 Ekonom Perempuan Indonesia, di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Menurut Amalia, Indonesia harus belajar dari negara lain yang sudah menuju negara dengan pendapatan masyarakatnya tinggi. Salah satunya, negara Chile yang melakukan reformasi struktural selama 50 tahun untuk mencapai level pendapatan masyarakat tinggi.

“Kita lihat negara lain terus lakukan reformasi. Reformasi struktural sudah dilakukan Indonesia, pertama dengan pembangunan infrastruktur secara masif, ada juga deregulasi usaha, pemberian insentif. Tapi ini belum cukup, kita masih harus bertransformasi dan mereformasi struktur ekonomi,” imbuh dia.

“Jadi ubah dari base ekonomi ke manufacturing base. Manufaktur harus jd engine ekonomi growth. Teknologikal adaption, Jadi era digital bukan tantangan atau disrupsi tapi peluang,” tutup dia.

Menteri PPN: Pulau Jawa Krisis Air Bersih Pada 2045

Suara.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memprediksi pulau Jawa akan krisis air bersih pada tahun 2045. Bahkan tahun 2020 besok ketersediaan air di Pulau Jawa sudah rawan krisis.

Hal tersebut dijelaskan saat membuka rapat koordinasi penyelamatan danau prioritas nasional dan pencanangan revitalisasi gerakan penyelamatan danau (GERMADAN) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kita lihat tahun 2020 keterediaan air di Pulau Jawa sudah rawan apalagi kita melihat tahun 2045 krisis air hampir semua Pulau Jawa,” ujar Bambang Brodjonegoro, Selasa (26/3/2019).

Untuk wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur saat ini sudah dalam kondisi rawan air bersih. Hal ini disebabkan kebutuhan air semakin tinggi di satu sisi pasokan suplai airnya tidak mendukung.

“Untuk Sumatera, Kalimatan dan Sulawesi dalam kondisi relatif aman,” terangnya.

Ia menjelaskan untuk mengantisipasi krisis air bersih bisa dilakukan dengan mengelola ekosistem danau dan daerah aliran sungai atau DAS melalui program penyelamatan 15 danau prioritas nasional.

“Tidak bisa satu Kementerian lembaga tapi harus bekerja sama berbagai institusi salah satunya pemerintah daerah dan rakor ini sebagai menyelesaikan masalah danau,” terangnya.

Menteri Bambang menambahkan perhatian pemerintah sibuk dengan ketahanan energi dan pangan. Namun potensi danau sebagai

Indonesia memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil sebagai penyeimbang alam supaya tidak terjadi bencana. Menurutnya dengan menjaga danau tidak akan terjadi bencana seperti di Sentani, Papua.

“Kasus di danau Sentani menunjukkan ketika di satu sisi danau menjadi sumber air ini tidak akan menjadi sumber dari bencana tidak ada banjir,” tuturnya.

Tukang Ojek Online Bingung dengan Tarif Baru: Batas Bawah – Atas Gimana?

Suara.com – Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif ojek online dengan dua tipe yakni tarif batas atas dan batas bawah. Hal tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh pengendara ojek online.

Salah satunya ialah Arsul Sani (45) pengendara ojek online yang bekerja di kawasan Jakarta Pusat. Dirinya tidak sepenuhnya paham dengan penetapan yang dilakukan oleh Kemenhub yang akan mulai diaktifkan pada 1 Mei 2019.

“Saya belum paham tarif batas bawah dan atas. Itu maksudnya gimana, mbak? Belum ada sosialisasinya juga,” kata Arsul sambil mengendarai kendaraan roda duanya, Selasa (26/3/2019).

Kemenhub menetapkan tarif berdasarkan tiga zonasi, yakni Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali, Zona II meliputi Jabodetabek, dan Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Untuk Zona II yakni khusus Jabodetabek, biaya jasa batas bawahnya dipatok Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Arsul mengungkapkan keinginannya jika tarif yang ditetapkan pemerintah tersebut tidak memusingkan pengendara terlebih tarif yang ditetapkan hanya naik sedikit dari tarif sebelumnya yang ditetapkan aplikator.

Arsul juga mengatakan kalau dirinya sempat merasakan mendapatkan patokan harga hingga Rp 4.000. Meskipun telah ditetapkan tarif yang baru oleh pemerintah, dirinya masih memiliki harapan kecil kalau tarifnya bisa seperti semula.

“Ya mau bagaimana lagi sudah ditetapkan. Dulu lagi masih jaya-jayanya masih enak dari Rp 5.000, terus turun lagi sekarang Rp 2.000-an lah. Ingin kaya dulu lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, tarif ojol ini terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer, dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Biaya jasanya, batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Daftar 15 Danau se – Indonesia yang Terancam Rusak dan Akan Direvitalisasi

Suara.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelamatkan 15 danau di Indonesia yang terancam rusak. Hal itu dilakukan dalam gerakan penyelamatan danau atau GERMADAN.

Selasa (26/3/2019), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK gelar rapat koordinasi penyelamatan danau prioritas nasional dan pencanangan revitalisasi gerakan penyelamatan danau (GERMADAN).

Rapat tersebut untuk mengelola ekosistem danau dan daerah aliran sungai atau das DAS melalui program penyelamatan 15 danau prioritas nasional.

Dalam rapat koordinasi tersebut turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bambang Brodjonegoro.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu.

“Pengelolaan ekosistem danau dan daerah aliran sungainya dan ada beberapa daerah dalam fase harus diselamatkan 15 danau yang terancam akan rusak,” ujar Menteri Siti Nurbaya di Gedung Kementerian KLHK, Selasa (26/3/2019).

Sebanyak 15 danau yang menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah danau Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Rawa Danau, Rawa Pening, Batur, Sentarum, Kaskade Mahakam, Tempe, Tondano, Matano, Poso, Sentani dan Limboto. Danau di Indonesia memiliki potensi sebagai sumber air minum, irigasi perikanan, pembangkit listrik, pariwisata hingga pusat budaya kearifan.

“Indonesia memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil yang tersebar di seluruh nusantara dengan bentuk yang spesifik secara beragam keaneka ragam hayati yang tinggi dan sumber air yang sangat potensial,” tambahnya.

Diharapkan dalam rapat koordinasi yang digelar mulai 25-26 Maret 2019 ini bisa mencapai kesamaan visi dan misi untuk membangun ekosistem danau yang lebih baik.

“Untuk kolaborasi penyelamatan ekosistem danau yang upayanya lebih koordinatif, integratif dan sinergitas,” terangnya.

Berpenghasilan Fantastis, Youtuber Diminta Bayar Pajak

Suara.com – Ekonom senior Indef Aviliani menyebut kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal itu dilihat dari kontribusi Pajak Penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang masih kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aviliani menerangkan, saat ini pendapatan masyarakat kelas menengah dan atas telah meningkat. Akan tetapi, meski pendapatannya meningkat, namun masih banyak yang enggan membayar pajak.

Dia pun mencontohkan, profesi informal youtuber seperti Atta Halilintar yang memiliki pendapatan hingga Rp 1 miliar per bulan harusnya bisa bayar pajak dengan besar.

“Jadi jangan yang formal atau informal pun harus patuh bayar pajak. Karena era teknologi kita harusnya bisa dapat pajak yang besar,” kata dia dalam diskusi 100 Ekonom Perempuan Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2019).

Menurut Aviliani, sebenarnya jika semua masyarakat patuh membayar pajak, maka bisa berkontribusi mengurangi defisit APBN.

Untuk diketahui, defisit APBN 2019 pada Februari sebesar Rp 54,6 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jadi menurut saya bagaimana kepatuhan pajak akan mengurangi ketergantungan terhadap utang,” tutur dia.

Aviliani menambahkan, dalam PPh badan pemerintah juga harus patokan rasio pembayaran PPh badan tersebut. Hal ini agar, perusahaan bisa patuh membayar pajak dengan adanya patokan tersebut.

“Rasio pendapatan dari pajak badan karena self assessment bisa naik turun, tapi harus ada patokan rasio yang membuat orang lebih patuh. Belum 100 persen pajak itu dibayarkan,” pungkas dia.

Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Harga Karet di Pasar Dunia

Suara.com – Upaya pemerintah untuk meningkatkan harga karet di pasar dunia yang sempat jatuh, terus dilakukan. Salah satunya dengan mengatur ekspor karet, sehingga stok karet di pasar internasional dapat dikendalikan.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono, saat menyerahkan bantuan pertanian kepada petani di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Senin (25/3/2019).

Menurutnya, Indonesia merupakan produsen karet nomor dua di dunia, namun tidak bisa menentukan harga. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia menginisiasi kesepakatan dengan Thailand dan Malaysia untuk meningkatkan harga karet di pasaran dunia.

“Produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70 persen karet dunia. Kita membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor agar karet dunia berkurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat,” paparnya.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif menaikkan harga.

“Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di-release. Sebelum berangkat harganya hanya 1,2 dolar AS per kilogram, sekarang harganya sudah 1,46 dolar AS per kilogram,” jelas Kasdi.

Dalam pertemuan tersebut disepakati, Indonesia akan mengurangi 98 ribu ton ekspor karet ke pasar dunia, sementara Thailand akan mengurangi 130 ribu ton dan Malaysia sebanyak 12 ribu ton.

“Pengurangan ekspor itu merupakan program jangka pendek. Untuk jangka menengahnya, ada program peningkatan serapan karet dalam negeri, sedangkan jangka panjangnya adalah meningkatkan produktivitas dengan melakukan peremajaan atau replanting,” papar Kasdi.

Untuk peningkatan serapan karet dalam negeri, lanjut Kasdi, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggunakan karet sebagai tambahan aspal untuk membangun jalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal. Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu kilometer, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten panjangnya mencapai 540 ribu kilometer, tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Melalui program ini, KemenPUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9 ribu per kilogram.

“Harganya berpotensi meningkat lagi, seiring peningkatan kualitas karet yang dihasilkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri. Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebut, baru 60 persen dari kapasitas produksi crump rubber yang dimanfaatkan.

“Jadi ada 40 persen kapasitas produksi yang iddle. Jika bisa dimaksimalkan tentu serapan karet dalam negeri akan leboh banyak lagi,” tambah Kasdi.

Menurutnya, selama ini produksi karet Indonesia mencapai 3,6 juta ton per tahun, namun konsumsi dalam negeri baru mencapai 650 ribu ton per tahun.

Peremajaan Karet Rakyat
Dalam upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas produksi karet, Kementan meluncurkan program jangka panjang berupa peremajaan atau replanting kebun karet milik rakyat dengan target 50 ribu hektare per tahun.

“Ada potensi replanting 750 ribu hektare. Ini oleh Pak Menko (Perekonomian) akan dikaitkan dengan industri pengolahan kayu. Jadi nebangi dapat kayunya, baru kemudian ditanam,” tambahnya lagi.

Saat peremajaan, pihaknya akan mengarahkan agar petani menanam 60 persen karet. Sisanya yang lain boleh kopi, ada sayuran, dan lain-lain. Saat menunggu 3,5 – 4 tahun karet berproduksi, ada hasil lain yang bisa langsung didapat.

Dalam upaya peremajaan tanaman perkebunan, termasuk karet, Kementan telah meluncurkan program BUN 500, yaitu menyiapkan 500 juta benih berkualitas dalam lima tahun ke depan. Dengan program ini, Kementan berupaya membangun nursery dan fasilitas pengembangan benih di sentra-sentra produksi.

Di tiap sentra produksi akan disiapkan pusat pengembangan benih sesuai komoditas yang dikembangkan di daerah tetersebut. Menurut Kasdi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut agar Indonesia tidak bergantung pada pasar internasional, karena saat ini, harga komoditas karet masih kental diatur pasar dunia.

Ikan Cupang Fancy Copper Vietnam Naik Daun, Sepasang Tembus Rp 3 Juta!

Suara.com – Ikan cupang fancy copper atau FCCP yang berasal dari Vietnam kini sedang naik daun. Minat yang cukup banyak membuat harga jualnya kini cukup tinggi hingga mencapai Rp 3 juta untuk satu pasang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Marzuki (53) petugas pengelola sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Jenis ikan pelakat asal Vietnam ini memiliki empat corak warna seperti ikan koi. Ia mengaku untuk ikan cupang FCCP ini bisa mencapai jutaan rupiah tergantung corak warna.

“Mulai budidaya ikan FCCP dari Vietnam ini mulai satu bulan saat ini masih proses tapi kemarin sudah ada yang pesan,” ujar Marzuki saat ditemui Suara.com.

Ikan Cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)Ikan Cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)

Marzuki mengaku untuk mendapatkan bibit ikan langsung dikirim dari Vietnam. Ia memesan melewati relasinya yang berada di Vietnam.

Ikan cupang FCCP ini bisa bertahan sampai dua tahun, ekor dan siripnya yang tajam menambah daya tarik ikan yang identik agresif tersebut.

Saat ini Marzuki masih berusaha untuk mengembangkan ikan FCCP untuk memenuhi permintaan pelanggan.

“Tren ikan cupang sekarang sedang naik tetapi untuk jenis-jenis barunya, seperti sekarang ada jenis baru ya mulai banyak pesanannya,” terangnya.

Untuk memelihara ikan cupang FCCP ini, Marzuki membagikan tips supaya warna dan coraknya terlihat semakin bagus.

Dari segi air, menggunakan air tanah yang didiamkan selama satu jam dan dimasukan daun ketapang serta sedikit garam.

Fungsi daun ketapang sebagai obat untuk kesehatan supaya ikan tidak lemas. Namun untuk air harus diganti selama 3 hari satu kali.

Sedangkan untuk makanan ikan cupang menggunakan kutu air atau pelet khusus ikan cupang dengan harga Rp 10 ribu perbungkusnya.

Tingkatkan SDM Peneliti, PUPR Bangun Rusun bagi LIPI

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun rumah susun (rusun) bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penelitian.

“Rusun ini kami bangun untuk para peneliti dan pegawai di LIPI,” ujar Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, M Hidayat di sela-sela Gerakan Tanam Pohon Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR, di halaman Rusun LIPI, Bogor, Senin (25/3/2019).

Penasihat Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR, Kartika Basuki Hadimuljono, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Dr. Ir. Agus Haryono, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Bisma Staniarto, Kepala Biro Umum LIPI, Amas dan puluhan anggota Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR hadir dalam kegiatan itu.

M Hidayat menjelaskan, KemenPUPR berharap, para peneliti bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Lokasi rusun ini tidak jauh dari Cibinong Science Center Botanical Garden, yang merupakan tempat kerja para peneliti LIPI.

Berdasarkan data, imbuh Hidayat, setidaknya telah dibangun tiga tower setinggi empat lantai. Tower pertama dan kedua dibangun pada 2013 dan 2015, sedangkan tower ketiga dibangun pada 2018.

Khusus untuk tower ketiga, ke-58 unit yang dibangun adalah tipe 36, yang telah dilengkapi dengan meubelair, seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi tamu, serta satu set meja kursi makan. Selain itu, beberapa fasilitas juga telah tersedia, seperti ruang minimarket, ruang serbaguna dan sekretariat RT.

“Jumlah anggaran untuk pembangunan rusun LIPI  beserta meubelairnya sekitar Rp 16,8 miliar. Kami harap, rusun ini bisa mempermudah para peneliti LIPI untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni serta fokus dalam melaksanakan penelitiannya,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Dr. Ir. Agus Haryono menuturkan, LIPI mengucapkan terimakasih atas bantuan rusun dan perhatian khusus KemenPUPR terhadap para peneliti di Indonesia.  Menurutnya, bantuan rusun LIPI di Cibinong ini sangat bermanfaat bagi para peneliti.

Haryono menerangkan, LIPI memiliki berbagai pusat penelitian, seperti biologi, bio teknologi, material, Pusbindiklat peneliti dan lokasi penelitian lainnya. Keberadaan rusun yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja akan mempermudah peneliti untimuk bekerja di laboratorium LIPI.

“Kami berharap, para peneliti di LIPI bisa bekerja lebih semangat dan melaksanakan tugas dengan baik. Rusun ini juga bermanfaat untuk tempat tinggal para peneliti muda yang membutuhkan hunian yang layak” terangnya.

LIPI, imbuhnya, juga tengah mengembangkan koleksi tanaman air dan pembangunan fasilitas pengomposan untuk menghijaukan tanaman di Kebun Raya Cibinong, yang lokasinya tidak jauh dari rusun LIPI tersebut.

KemenPUPR membangun rusun bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (Dok : PUPR)KemenPUPR membangun rusun bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (Dok : PUPR)

“Kami juga akan membangun Kebun Raya Cibinong seluas 185 hektare. Kami berharap Kementerian PUPR bisa ikut memberikan bantuan dalam rangka pembangunan kebun raya di 25 daerah di Indonesia. Nantinya kebun raya tersebut akan diisi dengan berbagai tanaman endemik daerah, sehingga bisa dipelihara, tidak punah, dan menjadi wahana wisata bagi masyarakat,” harapnya.

Harga Buyback Emas Antam Tembus Rp 600.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa (26/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 672.000.

Harga jual tersebut terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga jual Senin (25/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 600.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau naik Rp 6.000 dibandingkan dengan harga buyback Senin kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 360.500.

– emas 2 gram Rp 1.293.000.

– emas 3 gram Rp 1.918.000.

– emas 5 gram Rp 3.180.000.

– emas 10 gram Rp 6.295.000.

– emas 25 gram Rp 15.630.000.

– emas 50 gram Rp 31.185.000.

– emas 100 gram Rp 62.300.000.

– emas 250 gram Rp 155.500.000.

– emas 500 gram Rp 310.800.000.

– emas 1.000 gram Rp 621.600.000.

Ciptakan Kemandirian, Kemensos Beri Pelatihan Agrobisnis pada Eks Napi

Suara.com – Untuk memberikan keterampilan dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP), Kementerian Sosial (Kemensos) membekali 50 eks napi dengan kegiatan bimbingan pengembangan agrobisnis.

“Kegiatan pelatihan agrobisnis dimaksudkan untuk mempersiapkan, melatih, dan memotivasi BWBP agar dapat mandiri menentukan bidang usaha yang dipilih, sesuai dengan pelatihan agrobisnis yang telah dipelajari,” kata Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019).

Mensos menyatakan, BWBP atau eks napi seringkali dihadapkan dengan berbagai persoalan sosial, seperti kehidupan ekonomi yang sangat terbatas, mengalami stigma, dan diskriminasi dari lingkungan termasuk keluarganya sendiri. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan advokasi dan solusi berupa pembinaan BWBP, yang menjadi salah satu sasaran program PMKS.

Data Kemensos menunjukkan, jumlah BWBP mencapai ratusan ribu orang.

“Jumlah eks narapidana atau BWBP, hingga saat ini mencapai 109.487 orang. Angka ini tentu mengejutkan kita semua,” ujarnya.

Agus minta hadirin untuk membayangkan jika ratusan ribu BWBP tersebut tidak mendapatkan upaya penanganan dari pemerintah. Bila kondisi ini tidak diatasi, kata Mensos, ada kemungkinan mereka akan kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum mereka tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.

“Eks narapidana ini kebanyakan berasal dari keluarga pra-sejahtera, yang tak mustahil akan mengulanginya kalau tidak dicarikan solusinya. Tidak ada kata terlambat,” kata Mensos.

Ia menyemangati para peserta diklat agar tidak berkecil hati terhadap masa lalu.

“Masa depan kita terlalu indah,” katanya.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019). (Dok : Kemensos)Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, saat membuka acara Bimbingan Agrobisnis (pertanian dan perikanan terpadu) Pusdiklat Karya Nyata di Desa Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (25/3/2019). (Dok : Kemensos)

Agus mengingatkan, ajang diklat ini merupakan titik awal dimana para eks narapidana mendapat bekal keterampilan yang sangat bermanfaat bagi masa depan. Mensos meminta peserta diklat untuk membuktikan bahwa mereka adalah aset.

“Saya mengharapkan para peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan bersungguh-sungguh dan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk bersama-sama memulai kehidupan baru,” kata Mensos.

Ia berpesan kepada peserta diklat untuk menyadari pentingnya keluarga dan masyarakat, sehingga mereka memandang peserta diklat sebagai aset, bukan sebaliknya. Mensos juga mengimbau seluruh pihak terkait, baik di tingkat kementerian atau lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, agar bersama-sama melakukan upaya penanganan BWBP atau eks napi, sehingga dapat diterima sepenuhnya oleh lingkungan masyarakat.

Tujuan kegiatan rehabilitasi sosial BWBP melalui pengembangan usaha kemandirian di bidang agrobisnis adalah melatih dan mempersiapkan BWBP menjadi petani di masa depan yang tangguh dan mandiri dan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan usahanya di bidang agrobisnis sesuai dengan pelatihan yang didapat.

Bimbingan di bidang agrobisnis ( pertanian, peternakan dan perikanan terpadu ) angkatan ke-5 ini diikuti 50 orang dari Jawa Tengah. Seluruh peserta akan mendapatkan pelatihan selama 2 minggu lebih, dengan berbagai jenis keterampilan.

Ikan Cupang Naik Daun Lagi! Yuk Cari di Sini

Suara.com – Berkunjung ke sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat merupakan surganya pecinta ikan hias air tawar jenis cupang. Berbagai ikan cupang mulai dari lokal dan luar negeri dijual di tempat ini.

Bila masuk ke lantai pertama terlihat berjejer puluhan ikan hias yang dipajang menggunakan aquarium kaca kecil mulai ikan cupang hias hingga cupang untuk kontes.

Berbagai jenis ikan cupang tersusun rapi berdasarkan jenisnya. Seperti di rak pertama terlihat ikan jenis halfmoon tersusun rapi dan rak kedua berjejer ikan cupang jenis serit.

Deretan ikan cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)Deretan ikan cupang di sentra promosi ikan hias Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. (Suara.com/Muslimin)

Petugas pengelola sentra ikan hias Slipi, Marzuki (53) menjelaskan, jenis ikan yang dijual ada empat macam seperti halfmoon, plakat, double tail dan serit. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu.

“Ikan cupang di sini modelnya banyak yang baru-baru dari empat jenis bisa dikawin silang jadi corak yang baru, harganya tergantung warna ikan sama coraknya,” ujar Marzuki saat ditemui Suara.com.

Warna favorit ikan cupang yang paling banyak dicari kombinasi emerand seperti kuning, biru dan merah.
Menurutnya pengunjung yang datang lebih suka dengan model ikan baru hasil dari kawin silang dari jenis yang sama.

Seperti ikan cupang jenis plakat blue rim menjadi incaran paling banyak pembeli. Dengan didominasi warna putih di badan dan warna biru pada sirip bisa bandrol dengan harga Rp 200 ribu.

Meskipun jenis ikannya lama, namun corak warna yang baru membuat pengunjung tertarik untuk membeli. Selain itu hasil budidaya ikan di sentra ini mulai dilirik hingga keluar kota.

“Warna tergantung bibitnya bagus atau tidak, kalau bibitnya bagus warnanya jadi bagus juga harga jualnya jadi tinggi,” tambahnya.

Sentra promosi ikan hias Slipi ini buka setiap hari mulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Biasanya ramai dikunjungi setiap hari Sabtu, Minggu dan libur nasional.

Pengunjung bisa menawar dan memilih terlebih dahulu sebelum membawa pulang ikan cupang. Selain itu pengunjung bisa memesan ikan cupang dengan model tertentu yang disesuaikan dengan harga.

Petani Produktif Tanpa KUR Bisa Ajukan Pinjaman UMi

Suara.com – Petani yang memiliki usaha produktif tapi tidak mampu mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), disarankan untuk ikut serta dalam pembiayaan Usaha Mikro (Umi). Layanan tanpa agunan, mudah, dan cepat ini difasilitasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu. 

Pernyataan ini disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Joko Hendrato..

“Bagi mereka yang punya usaha produktif termasuk petani, namun tidak memiliki agunan, kita ikut mengembangkan pembiayaan usaha mikro (Umi), bekerja sama dengan lembaga pembiayaan yang sudah ada, dengan prinsip meningkatkan (enhanching) dan memperkuat (empowering),” ujarnya, dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pelaksanaan FPPS di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (21/3/2019).

Untuk penyaluran dana pembiayaan usaha mikro tersebut, Kemenkeu membentuk Badan Layanan Umum Pengembangan Investasi Pemerintah (BLU – PIP). BLU tersebut bekerja sama dengan tiga perusahaan penyalur pembiayaan UMi, yakni PT PNM, PT Bahana Artha Fentura dan PT Pegadaian.

“Tiga mitra BLU – PIP tersebut mengembalikan dana yang disalurkan kepada Kemenkeu, dengan bunga maksimum 4 persen,” tambah Joko.

Bunga tersebut digunakan untuk biaya administrasi, sosialisasi dan penjaminan investasi, agar dana yang ada bisa dikembangkan secara berkelanjutan.

Fasilitas ini dimulai pada 2017. Adapun jumlah ketersediaan dana untuk pembiayaan usaha mikro dari APBN sebesar Rp 7 triliun, yang terdiri dari Rp 1,5 triliun pada tahun 2017, Rp 2,5 triliun pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebanyak Rp 3 triliun.

Tahun lalu lembaga ini telah membiayai 307 ribu nasabah usaha mikro, dan sampai saat ini totalnya mencapai 846 ribu nasabah, dari total usaha mikro di Indonesia yang diperkirakan mencapai 44 juta nasabah.

“Para petani bisa mengkases dana Umi melalui PNM, Pegadaian atau Bahana Artha Fentura, dengan plafon pembiayaan maksimum Rp 10 juta per usaha mikro,” ujar Joko.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan petani untuk mendapatkan pembiayaan UMI tanpa agunan dari BLU – PIP di bawah Kemenkeu. Pertama, secara individu, para petani bisa menjadi anggota PT PNM.

“Syaratnya, mereka harus punya usaha produktif. Petani yang menanam padi, jagung dan kedelai adalah termasuk punya usaha produktif,” katanya.

Kedua, petani yang sudah berkelompok seperti bergabung dalam kelompok tani (poktan) dapat mengakses pembiayaan usaha mikro melalui PT Pegadaian. Ketiga, petani yang sudah berkelompok dalam bentuk koperasi pertanian (koptan), atau memiliki Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) bisa mengakses pembiayaan usaha mikro tanpa agunan melalui PT Bahana Artha Ventura.

Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian (Kemenkeu), Sri Kuntarsih menyambut baik kehadiran BLU – PIP Kemenkeu. Dia pun mengajak untuk bermitra dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) yang menjadi binaan Kementan, di antaranya LKMA Karya Baru Bersama di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

Langkah-langkah yang dilakukan Kementan untuk menjadikan LKMA seperti itu, pertama, menghubungkan petani ke bank-bank pemerintah melalui sosialisasi kepada petani agar mau menggunakan fasilitas KUR yang bunganya sangat rendah, yakni 7 persen per tahun.

Kementan berharap, pinjaman KUR yang didapatkan petani bisa untuk budi daya pertanian dalam arti luas, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan usaha lainnya.

“Sebagai penghubung petani dengan perbankan, maka LKMA akan mendapatkan jasa dari perbankan,” ujarnya.

Kementan melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) juga tengah menyiapkan BLU pembiayaan. Badan ini berperan melakukan pembiayaan bagi sektor pertanian.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2005 tentang Keuangan Negara, Badan Layanan Umum, BLU merupakan lembaga yang tidak berorientasi profit, sehingga lewat BLU, pemerintah berperan mendorong modernisasi sektor pertanian, terutama dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Sri Kuntarsih mengungkapkan, lewat BLU, Kementan akan membantu kesulitan para petani, terutama terkait restrukturisasi alat dan mesin pertanian. Hal ini dilakukan agar para petani dapat mengajukan kredit, terutama yang berkaitan dengan pembelian alat-alat produksi.

“Selama ini, perbankan jarang bersedia memberikan kredit alat pertanian dan mesin. Rata-rata diberikan banyak untuk budidaya,” ujarnya.

Ia menilai, penggunaan alat dan mesin pertanian mutlak dibutuhkan sektor pertanian untuk mendongkrak produktivitas dan efisiensi yang masih rendah.

Sri Kuntarsih menambahkan, pembahasan teknis pembentukan BLU Pertanian sudah dilakukan intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia berharap, BLU pembiayaan tersebut sudah berdiri tahun ini.

“Apalagi tahun ini kajiannya sudah selesai. Untuk pembiayaan BLU pertanian, pemerintah menyediaan anggaran Rp 250 miliar. Sampai empat tahun ke depan, kami harapkan bisa membesar hingga Rp1 triliun,” kata Sri.

Pesawat Jatuh, Ethiopian Airlines dan Qatar Airways Tetap Percaya ke Boeing

Suara.com – CEO maskapai penerbangan Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam masih memberikan kepercayaan kepada Boeing pasca jatuhnya Boeing 737 Max 8 di Addis Ababa yang menewaskan 157 orang.

Dikutip dari CNBC, melalui pernyataan tertulisnya Gebremariam tidak mau berspekulasi tentang penyebab kecelakaan yang penyelidikannya masih terus untuk mengungkap penyebabnya.

Gebremariam menuturkan, prosedur pelatihan maskapai penerbangannya dan mencatat pilot yang menerbangkan Boeing 737 Max 8 telah dilatih melalui layanan Boeing dan petunjuk kelayakan udara darurat yang dikeluarkan Federal Aviation Administration (FAA).

“Biar saya perjelas, Ethiopian Airlines percaya pada Boeing. Mereka telah menjadi mitra kami selama bertahun-tahun,” ujar Gevremariam, Senin (25/3/2019).

Selain Ethiopian Airlines, CEO Qatar Airways, Akbar al-Baker juga mengatakan masih memiliki kepercayaan pada Boeing untuk bisa memperbaiki pesawatnya.

“Kami memiliki kepercayaan terhadap pesawat Boeing dan kami yakin mereka akan menemukan masalah yang mereka miliki yang masih dalam penyedikan,” ujar Akbar al-Baker.

Sebelumnya, Wakil Presiden Pemasaran Pesawat Komerisial Beoing, Randy Tinseth sampai saat ini masih menunggu pengesahan pada pembaruan perangkat lunak dan pelatihan kontrol penerbangan yang akan dilakukan oleh FAA.

Tarif MRT Rp 8.500, YLKI: Cukup Adil dan Terjangkau

Suara.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, keputusan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta yang memutuskan harga tarif rata-rata Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500 sudah adil dan terjangkau.

Tulus mengatakan, besaran tarif tersebut dinilai sudah mengakomodasi kebutuhan publik Jakarta.

“Besaran tarif Rp 8.500, yang berbasis distance based, juga merupakan skema tarif yang cukup fair dan akomodatif bagi kepentingan konsumen,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Selasa (26/3/2019).

YLKI menyarankan, MRT harus mulai memikirkan langkah strategis selanjutnya seperti gencar mengajak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke MRT.

“Tanpa upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, maka kepeminatan pengguna ranmor pribadi untuk migrasi ke MRT akan minim,” jelasnya.

YLKI juga meminta adanya integrasi transportasi yang diatur oleh Pemprov DKI untuk menghubungkan semua moda transportasi di Jakarta.

“Mendesak untuk adanya transportasi pengumpan yang mengintegrasikan dengan stasiun MRT. Dan adanya tiket MRT yang terintegrasi dengan tiket transportasi pengumpan seperti TransJakarta,” tutupnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen MRT Jakarta juga harus belajar atas permasalahan yang dialami LRT Palembang yang hingga kini belum optimal kinerjanya, karena masih minimnya minat penumpang.

Meski Berpeluang Naik, IHSG Diprediksi Masih Akan Terkoreksi

Suara.com – Analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bakal mengalami koreksi lanjutan setelah kemarin ditutup melemah 1,75 persen ke level 6.411.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD masih membentuk pola golden cross di area negatif. Selain itu, Stochastic dan RSI sudah berada di area netral.

Meskipun demikian, terlihat pola long black opening marubozu candle yang mengindikasikan adanya potensi koreksi lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.376 hingga 6.342. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.460 hingga 6.508,” kata Nafan di Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Sementara itu, Analis KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko memprediksi koreksi pada IHSG bakal mereda, sehingga IHSG bisa bergerak ke level 6.550.

“Kami melihat koreksi dan konsolidasi IHSG akibat tekanan volatilitas regional sudah selesai sekarang waktunya untuk trend naik ke 6.510-6.550 yang sempat tertunda berjalan kembali,” imbuh Yuganur.

Kementerian PUPR Selesaikan Rusun Peneliti LIPI di Cibinong

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus meningkatkan ketersediaan hunian layak melalui pembangunan hunian vertikal atau rumah susun (Rusun).

Pada tahun 2015 – 2018, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan telah membangun Rusun sejumlah 728 tower dengan total 44.893 unit.

Untuk tahun 2019 ditargetkan pembangunan sejumlah 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total rumah susun yang terbangun pada tahun 2015 – 2019 sejumlah 865 tower atau 51.766 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan rusun disamping untuk MBR, juga diperuntukan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.

Hal ini merupakan bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi MBR.

Pembangunan Rusun bagi ASN, TNI, dan Polri dilakukan karena banyak ASN, TNI, dan Polri yang belum memiliki hunian yang layak atau bertugas di kawasan perbatasan.

Ketersediaan hunian akan turut mendukung ASN, TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu rusun yang telah selesai dibangun tahun 2018 untuk tempat tinggal para ASN adalah Rusun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor.

Rusun yang berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut diperuntukan bagi para pegawai dan peneliti LIPI yang bertugas di Kebun Raya Cibinong dan sekitarnya.

Rusun tersebut dibangun setinggi empat lantai sebanyak 58 unit kamar tipe 36. Anggaran untuk pembangunan rusun ini berasal dari dana APBN sebesar Rp 16,8 miliar.

Pembangunan Rusun LIPI Bogor dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Rusun telah dilengkapi dengan jalan lingkungan, drainase, dan setiap unitnya tersedia meubelair, yakni lemari, tempat tidur, meja, kursi, dapur dan toilet.

Penghijauan Rusun

Untuk menambah kenyamanan penghuni rusun, Kementerian PUPR melakukan penanaman 120 pohon di Rusun LIPI Bogor.

Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Air Dunia 2019, sekaligus bagian dari upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air.

“Penanaman pohon juga akan meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan tatanan air. Sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif menanam dan merawat pohon,” ujar Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknis LIPI Agus Haryono berterima kasih atas bantuan pembangunan rusun untuk para peneliti muda LIPI sejak tahun 2013, dengan total sudah terbangun tiga tower di Cibinong.

“Di Cibinong total terdapat enam pusat penelitian LIPI. Para peneliti muda diberikan fasilitas tinggal di rusun selama lima tahun. Diharapkan setelah itu, para peneliti tersebut sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli rumah sendiri,” ujar Agus.

KemenPUPR Bangun TPA Banjarbakula untuk Kelola 790 Ton Sampah Tiap Harinya

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendorong pengelolaan sampah di daerah dengan membangun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah skala regional.

Pembangunan TPA merupakan bagian dari sistem sanitasi perkotaan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah rumah tangga dari masyarakat.

Salah satu yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah TPA Sampah Regional Banjarbakula seluas 16 hektare yang terletak di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pembangunan TPA Sampah Regional sangat efisien dalam mengolah sampah kawasan. Namun program ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, terutama dalam penyediaan lahan,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

TPA Banjarbakula dibangun sejak 12 Mei 2017 dan telah rampung pengerjaan pada 30 November 2018 dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar dalam bentuk kontrak tahun jamak (multi years contract) 2017-2018.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan area tampungan sampah, pembangunan unit pengolahan air lindi, bangunan pencucian kendaraan, garasi, jalan operasional, jembatan timbang, pengadaan aliran listrik, pos jaga, bangunan gerbang TPA, pagar keliling, dan penyediaan air bersih.

TPA Regional Banjarbakula mampu menampung 790 ton per hari timbunan sampah yang dihasilkan oleh 475.000 jiwa di 5 Kabupaten/Kota di Kawasan Metropolitan Banjarbakula, yakni Kota Banjarmasin (440 ton/hari), Kota Banjarbaru (200 ton/hari), Kabupaten Banjar (70 ton/hari), Kabupaten Barito Kuala (40 ton/hari), dan Kabupaten Tanah Laut (40 ton/hari). TPA Banjarbakula akan dikelola Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).

74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di KemenPUPR untuk Badan UKM

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment (KPBU-AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 24 Maret 2019, yakni realisasi keuangan sebesar 6,59% atau sebesar Rp 7,3 triliun dan realisasi fisik sebesar 7,13%.

Dari jumlah Rp 110,7 triliun tersebut, jumlah paket kontraktual termasuk kontrak Multi Years Contract (MYC) sebanyak 8.755 paket dengan nilai Rp 88,5 triliun.

Progres lelang hingga 24 Maret 2019, dari nilai paket kontraktual 2019 sebesar Rp 88,5 triliun yang terbagi dalam 8.755 paket, sudah terkontrak sebanyak 3.462 paket (39,5% dari jumlah paket) dengan nilai Rp 49 triliun (55,4% dari pagu).

“Sisanya 5.293 paket senilai Rp 39,5 triliun dalam proses lelang sehingga progres ini akan berubah setiap harinya. Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi nasional juga mendengarkan aspirasi masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kemampuan kontraktor dan konsultan kecil dan menengah. Sehingga dengan kebijakan pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR, jumlah paket pekerjaan lebih banyak untuk klasifikasi badan usaha kecil menengah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI mengenai Pelaksanaan Aggaran TA 2019 Triwulan I di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (25/3/2019).

“Dengan kebijakan ini maka pengusaha kecil dan menegah di daerah mendapat porsi lebih banyak. Untuk jasa konstruksi, kontraktor besar tidak boleh ikut pelelangan untuk pekerjaan di bawah Rp 100 miliar,” Basuki menambahkan.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Turut hadir mendampingi Menteri PUPR yakni para pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PUPR.

Menteri PUPR menjelaskan dari total jumlah paket jasa konsultansi 2.744 paket dengan nilai pagu Rp 9,9 triliun, untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp 1 miliar bagi badan usaha kecil sebanyak 1.148 paket (42%) senilai Rp 703 miliar.

Untuk nilai pekerjaan diatas Rp 1 miliar hingga Rp 2,5 miliar untuk dikerjakan badan usaha klasifikasi menengah sebanyak 869 paket (32%) senilai Rp 1,4 triliun dan paket jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar untuk klasifikasi besar sebanyak 727 paket (26%) senilai Rp 7,8 triliun.

Sementara untuk pekerjaan konstruksi dari total 5.552 paket, untuk nilai pekerjaan klasifikasi kecil yakni sampai dengan Rp 10 miliar sebanyak 3.954 paket (71%) senilai Rp 10,8 triliun.

Kemudian untuk klasifikasi menengah dengan nilai pekerjaan diatas Rp 10 miliar hingga 100 miliar sebanyak 1.226 paket (22%) senilai Rp 32,2 triliun dan klasifikasi besar di atas Rp 100 miliar sebanyak 372 paket senilai Rp 88,8 miliar.

Menteri Basuki juga menginstruksikan kepada seluruh Direktorat Jenderal untuk mempercepat pelelangan tahun 2019 manfaat pekerjaan fisiknya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pada pekerjaan infrastruktur kerakyatan.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala serta stop pemborosan, dan memastikan untuk kepentingan rakyat

Anggaran program infrastruktur kerakyatan di Kementerian PUPR sebesar Rp 9,2 triliun sudah berjalan dan terus bergulir di daerah.

Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) terhadap 900 desa dengan realisasi anggaran Rp 2,02 triliun.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 206.500 unit sebesar Rp 4,29 triliun, penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 9000 kecamatan.

Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak 1,193 kelurahan, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terhadap 5.323 desa dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 809 lokasi.

Tarif Baru Ojek Online Sudah Ditetapkan, Tarif Promo Hilang?

Suara.com – Kementerian Perhubungan RI telah menetapkan besaran tarif ojek online. Tarif tersebut sebagai pedoman pendapatan bersih para pengemudi ojol.

Lantas apakah penetapan tarif ojol tersebut secara tak langsung menghentikan tarif promo?

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memperbolehkan para aplikator, GoJek dan Grab, memberikan tarif promo. Asalkan, tarif yang diberikan ke pengemudi tersebut sesuai dengan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, biaya pengemudi ke aplikator ditetapkan sebesar 20 persen dari total biaya yang dikenakan ke penumpang.

“Silakan ada promo tapi tidak boleh di bawah yang disampaikan,” kata dia dalam saat konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Kendati demikian, menurut Budi, dalam transportasi sebenarnya tak ada istilah tarif promo. Menurut, istilah yang ada pada tarif yaitu tarif batas atas dan bawah.

“Dalam rezimnya transportasi, kami enggak mengenal promo. Ya palingan tarif batas bawah dan atas, ya minimal ada promo tapi nettnya (pendapatan bersih pengemudi) tidak boleh turun,” jelas dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah menetapkan tarif ojol. Tarif Ojol ini terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Hanya Tiket AirAsia yang Murah, PHRI: Lion dan Garuda Jelas Kartel

Suara.com – Pengusaha yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkena dampak tingginya tarif tiket pesawat. Salah satunya, penurunan tingkat isian atau okupansi hotel.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, penurunan okupansi hotel mencapai 30 persen. Kondisi itu terjadi sejak Januari hingga Maret 2019 ini.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, penurunannya sampai 30 persen,” kata Hariyadi saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Hariyadi menuturkan, memang saat ini dalam kondisi sepi penumpang dan pengunjung atau low season. Akan tetapi, biasanya dalam kondisi low season ini para maskapai memberikan tarif promo kepada penumpang.

Sehingga para penumpang pesawat yang ingin berwisata tetap melakukan perjalanannya tanpa khawatir dengan tingginya tarif tiket pesawat.

“Ini memang saya enggak ngerti maskapai penerbangan ini dimana-mana low season itu berikan promo, tapi ini malah naik,” jelas dia.

Atas hal ini, Hariyadi pun mendesak agar pemerintah melihat permasalahan ini lebih dalam lagi. Pasalnya, komponen yang menyebabkan tarif pesawat tinggi sudah diturunkan.

“Upaya mendesak pemerintah melihat secara dalam, karena Pertamina sudah menurunkan avtur, tapi ini malah masih tinggi tiketnya, tapi kenapa AirAsia enggak naik,” ucap dia.

Lebih jauh, Hariyadi pun menduga ada kartel yang bermain di tiket pesawat ini.

“Kalau kayak gitu ada kartel. Garuda dan Lion kartel jelas kartel. Saya bilang pemerintah harus mengizinkan maskapai regional untuk membuka rute di Indonesia, bisa AirAsia, Jetstar, Scoot. Karena ini enggak mempan, kalau dia berdua tapi berani seperti itu ini merugikan kepentingan nasional,” tutup dia.

Sebelumnya, Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati juga mengatakan, tarif pesawat yang tinggi berdampak besar pada bisnis perjalanan wisata. Terutama pada pendapatan perusahaan industri pariwisata yang mengalami penurunan.

“Harga tiket pesawat yang masih tinggi, ini sangat berdampak sekali bagi pelaku usaha travel. Pastinya penurunan pendapatan. Ya sekitar 30-40 persen,” katanya.

Menurut Nunung, saat ini masyarakat juga telah beralih ke moda transportasi lain. Hal ini bisa dilihat dari sepinya peminat atau penerbitan tiket pesawat.

“Peminat atau penerbitan tiket sangat berkurang dan menurun, banyak beralih ke moda transportasi darat seperti kereta,” jelas dia.

Tiket Pesawat Mahal, Para Pengusaha Perjalanan Wisata Teriak Usaha Sepi

Suara.com – Masih tingginya tarif tiket pesawat tak hanya membuat jengkel para calon penumpang. Akan tetapi, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) juga mengeluhkan tarif pesawat yang masih tinggi.

Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati mengatakan, tarif pesawat yang tinggi berdampak besar pada bisnis perjalanan wisata. Terutama pada pendapatan perusahaan industri pariwisata yang mengalami penurunan.

“Harga tiket pesawat yang masih tinggi, ini sangat berdampak sekali bagi pelaku usaha travel. Pastinya penurunan pendapatan. Ya sekitar 30-40 persen,” katanya saat dihubungi, Senin (25/3/2019).

Menurut Nunung, saat ini masyarakat juga telah beralih ke moda transportasi lain. Hal ini bisa dilihat dari sepinya peminat atau penerbitan tiket pesawat.

“Peminat atau penerbitan tiket sangat berkurang dan menurun, banyak beralih ke moda transportasi darat seperti kereta,” jelas dia.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, semakin tinggi penguasaan pasar oleh Lion Air Group dan Garuda Indonesia Group di industri transportasi penerbangan, maka kedua maskapai terbesar tersebut pun bisa bebas menentukan penjualan harga tiketnya.

Adapun tingkat penguasaan pasar industri transportasi penerbangan yang dikuasai oleh dua maskapai tersebut mencapai 96 persen.

“Saat menaikan dan menurunkan harga tiket, mereka bisa bersepakat. Diduga ada kartel antara keduanya,” katanya.

Nailul menduga, pihak Lion dan Garuda bersepakat untuk bersama-sama menaikan harga tiket hingga mengorbankan masyarakat umum sebagai pengguna.

“Permasalahan utama ya dugaan kartel dua grup besar, Garuda Indonesia dan Lion Grup,” tegasnya.

Bingung? Ini Cara Hitung Tarif Ojek Online yang Baru

Suara.com – Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif ojek online (ojol). Tarif itu terdiri dari batas atas dan batas bawah, dan terbagi dalam tiga zonasi.

Salah satunya, tarif batas bawah untuk kawasan Jabodetabek yang masuk zona II ditetapkan sebesar Rp 2.000 per kilometer.

Namun, pasti masyarakat masih bingung, sebenarnya berapa perhitungan tarif ojol yang dikenakan. Nah berikut perhitungan tarif ojol berdasarkan penetapan tarif Kemenhub.

Dalam perhitungan tarif ini, Suara.com mencotohkan tarif ojol di Jabodetabek yaitu pada Zona II. Tarifnya ditetapkan batas bawah Rp 2.000 per kilometer, dan batas atas Rp 2.500 per kilometer.

Akan tetapi, tarif tersebut merupakan hasil yang didapat bersih ke pengemudi. Artinya, tarif tersebut merupakan penerimaan bersih pengemudi ojol per kilometer.

Kemudian, tarif tersebut ditambah dengan biaya yang dikenakan aplikasi ke pengemudi. Tarif aplikasi yang ditetapkan Kemenhub maksimal 20 persen dari tarif total yang diberikan ke masyarakat.

Jadi, tarif yang dikenakan ke konsumen maksimal 20 persen milik aplikator.

Misalnya, jika aplikator menerapkan tarif batas bawah sebesar Rp 2.000, maka tarif tersebut ditambah 20 persen biaya aplikator.

Perhitungannya:

Rp 2.000 x 100 : 80 = Rp 2.500 per kilometer.

Penjelasannya:

80 = Penerimaan bersih pengemudi minimal Rp 2.000 (didapat dari pengurangan total tarif 100 persen yang dikurangin 20 persen biaya aplikator).

100 = total tarif yang dikenakan penumpang.

Dengan perhitungan tersebut, maka biaya yang dikenakan sekitar Rp 2.500 per kilometer.

Namun, biaya itu bisa kurang jika aplikator menerapkan biaya di bawah 20 persen atau memberikan diskon.

Selain itu, tarif tersebut juga dikenakan biaya minimum perjalanan sepanjang 4 kilometer, sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000.

Karenanya, meskipun masyarakat hanya menggunakan ojol sepanjang 3 kilometer, maka tarif yang dikenakan tarif minimum dalam rentang Rp 8.000 – Rp 10.000.

Sebelumnya, tarif ojol ini terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer, dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Biaya jasanya, batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Ini Tiga Pertimbangan Kemenhub Tetapkan Tarif Ojek Online

Suara.com – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membeberkan pertimbangan penetapan tarif ojek online. Pertimbangan tarif ojol terbagi dalam tiga aspek.

Pertama, terang Budi, pertimbangan kepentingan pengemudi sendiri. Menurut Budi, sekarang banyak masyarakat yang menjadikan pengemudi ojol sebagai profesi, sehingga perlu diatur untuk kesejahteraan pengemudi tersebut.

“Kedua, para pengemudi yang dipertimbangkan jangka pendek. Hari ini kerja tapi penghasilan besar,” kata dia saat konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Ketiga, lanjut Budi, pihaknya juga mempertimbangkan masyarakat. Dia menjelaskan, masyarakat juga ingin mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi dengan tarif yang murah.

“Pemerintah perlu melindungi dua aplikator ini supaya tidak mati salah satunya. Supaya tidak ada monopoli. Harapannya, kami membuat norma dan kita juga dengar aspirasi, sehingga proses bisnis ini berkelanjutan,” tutur dia.

Budi menambahkan, penetapan tarif ojol ini bukan sepihak dari Kemenhub saja. Tarif tersebut juga melalui pertimbangan banyak pihak, termasuk permintaan pengemudi ojol dan Komisi V DPR RI.

Sebelumnya, Kemenhub telah menetapkan tarif ojol yang terbagi atas tiga zona. Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali.

Tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer. Sedangkan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Pegadaian Catat Tabungan Emas Mencapai 2,1 Ton Emas

Suara.com – PT Pegadaian (Persero) mencatat sekitar 2,1 ton emas diinvestasikan melalui program tabungan emas. Layanan tersebut untuk memudahkan masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto saat menyampaikan paparan kinerja pada tahun 2018 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk berinvestasi emas.

Bentuknya pun cukup mudah, masyarakat hanya menabung dalam bentuk uang dan akan dikonversi pergram emas.

“Intinya tabungan emas cukup menarik karena dengan Rp 6.000 sudah bisa membuka tabungan emas,” ujar Kuswiyoto, Senin (25/3/2019).

Pegadaian saat ini mempunyai 4.221 outlet dan 7.104 agen dan akan memperluas pasar. Persyaratan menjadi nasabah tabungan emas dengan fotokopi KTP, SIM yang masih berlaku.

“Hari ini kita sudah memiliki 1,4 juta penabung emas, 1,7 juta rekening penabung emas,” tambahnya.

Kuswoyoto menambahkan jumlah tersebut termasuk dalam program Pegadaian untuk mengurangi sampah dengan menukar sampah plastik yang dikonversi menjadi tabungan emas.

“Program Pegadaian siapa yang menyetor sampah yang bekerja sama dengan pegadaian bisa mendapatkan tabungan emas untuk mendukung indonesia bersih,” terangnya.

Pegadaian Kerja Sama dengan BPKH Kelola Keuangan Haji

Suara.com – PT Pegadaian (Persero) kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu untuk kegiatan pengelolaan keuangan haji untuk masyarakat.

Kerja sama yang dilakukan meliputi pendanaan, pembiayaan, investasi emas, kolaborasi untuk melakukan literasi haji dan usaha yang relevan.

Penanda tanganan kesepakatan kerja atau MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto dan Kepala BPKH, Anggito Abimanyu disela Paparan Kinerja PT Pegadaian 2018 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat.

“Kita melihat bahwa spirit untuk kembali kepada nilai-nilai syariah saat ini tengah menggeliat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan merebaknya fenomena yang kita kenal dengan Halal Lifestyle,” ujar Kuswiyoto, Senin (25/3/2019).

Pegadaian pengembangan bisnis syariah melalui produk-produk gadai syariah (rahn), pembiayaan makro secara syariah (ARRUM), Pembiayaan porsi haji (ARRUM Haji), Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (Amanah), gadai tanpa bunga (Rahn Hasan) dan gadai sertifikat (Rahn Tasyjily Tanah).

“Salah satu yang menjadi perhatian bagi kami khususnya unit usaha syariah adalah bagaimana membangun bisnis syariah dari hulu ke hilir. pengelolaan proses bisnis denhan mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih muamalah,” tambahnya.