Sebelum Naik MRT, Cek Cara Beli Tiketnya di Sini, Diskon 50 Persen Loh

Suara.com – Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta mulai beroperasi secara komersial pada Senin, 1 April 2019 hari ini, rangkaian kereta paling awal dimulai pada pukul 05:30 WIB.

Kabar baiknya lagi, MRT memberikan diskon 50 persen selama April untuk kalian.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan diskon tersebut diberikan agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan MRT dan sosialisasi mengenai penggunaan MRT dapat lebih dipahami oleh masyarakat.

“Jadi, kalau sesuai tarif dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu Rp 14 ribu, selama satu bulan, hanya akan Rp 7 ribu sekali jalan. Juga, misal dari Dukuh Atas ke Fatmawati yang seharusnya Rp 12 ribu, hanya akan Rp 6 ribu. Dari Bundaran HI ke Dukuh Atas yang seharusnya Rp 3 ribu, hanya akan Rp 1.500,” kata Anies, Minggu (31/3/2019).

Sebelum beraktivitas menggunakan MRT, penumpang wajib memahami beberapa alternatif metode pembayaran MRT, sebagai berikut:

1. Kartu MRT Jakarta Jelajah Single Trip, dapat diperoleh di mesin tiket otomatis (ticket vending machine) atau loket tiket (ticket sales office) yang ada di seluruh Stasiun MRT Jakarta.

Kartu Jelajah MRT Jakarta Single Trip dapat dibeli di mesin tiket otomatis maupun loket tiket yang ada di seluruh Stasiun MRT Jakarta dengan harga Rp 15 ribu diluar tarif yang dikenakan untuk perjalanan dari stasiun pemberangkatan ke stasiun tujuan.

Nilai Rp 15 ribu tersebut bersifat deposit, dimana akan dikembalikan (refund) kepada penumpang, jika penumpang mengembalikan kartu tersebut ke loket tiket di Stasiun MRT Jakarta selama periode masa berlaku kartu (7 hari).

2. Kartu Uang Elektronik Bank yaitu JakLingko, E-Money (Bank Mandiri), Brizzi(Bank BRI), Tap Cash (Bank BNI), Flazz (Bank BCA) dan JakartaOne (Bank DKI) yang dapat diperoleh dari masing-masing bank dimaksud.

3. Adapun Kartu MRT Jakarta Jelajah Multi Trip belum diperjual-belikan karena dalam proses perizinan.

Layanan MRT Jakarta pada tanggal 1 April 2019 dapat dinikmati masyarakat mulai pukul 05.30 WIB untuk pemberangkatan kereta pertama dari Stasiun Lebak Bulus. Sedangkan, untuk kereta terakhir pemberangkatan Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus pukul 22.00 WIB.

MRT Fase II Bundaran HI-Kota Seluruhnya Ada di Terowongan Bawah Tanah

Suara.com – Pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta fase dua rute Bundaran HI – Kota masih dalam tahap proses lelang. Direncanakan, pembangunan fase dua ini dilakukan seluruhnya di bawah tanah.

Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin menjelaskan, untuk saat ini proses lelang masih berlanjut dan sudah memilih kontraktor untuk pembangunan fase dua ini. Proses lelang yang masih berjalan yaitu memilih untuk pengeboran di garda induk dan stasiun penghubung.

“Fase dua untuk Monas sudah disetujui oleh Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) itu akan dimulai secepatnya untuk pembangunan garda induknya,” ujar Muhamad Kamaludin di CFD Taman Dukuh Atas, Minggu (31/3/2019).

Ia menuturkan, bila proses lelang sudah selesai akan dilanjutkan dengan pembangunan. Untuk fase dua ini seluruh jalur yang akan dibuat melalui terowongan bawah tanah dengan kedalaman 30 meter.

“Terowongan semua bawah tanah dari mulai Bundaran HI hingga Kota, semuanya bawah tanah,” tambahnya.

Pihaknya sudah sepakat dengan pemerintah untuk tidak ada pengalihan jalur seperti di Thamrin dan Sudirman yang berbelok-belok.

“Targetnya minimal di Monas sudah ada pengerjaan,” terangnya.

Diketahui, pembangunan tersebut dilakukan setelah Presiden Joko Widodo meresmikan MRT fase satu rute Bundaran HI – Lebak Bulus dan mencanangkan pembangunan fase dua pada Minggu (24/3/2019) lalu.

Sebelumnya, Direktur Utama PT MRT Jakarta menjelaskan nilai proyek pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT Jakarta fase II sampai dengan Rp 22,5 triliun. Ia menargetkan pembangunan MRT fase dua ini rampung pada tahun 2024.

600 KK di Petojo Selatan Jakpus Terancam Tak Miliki Sertifikat Tanah

Suara.com – Pemerintah terus menggeber proses sertifikasi tanah. Di berbagai kesempatan, pemerintah membagikan sertifikat secara massal kendati banyak mendapat kritik dari sejumlah pihak karena kental muatan politik terkait Pilpres 2019.

Meski demikian, pembagian sertifikat ini terus dilakukan hingga ke berbagai pelosok daerah.

Sejatinya, pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan 126 juta hektare bidang tanah agar bersertifikat pada 2024.

Untuk mengejar target itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan sertifikasi lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Presiden RI Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah ke warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1). (Suara.com/Fakhri Hermansyah)Presiden RI Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah ke warga di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1). (Suara.com/Fakhri Hermansyah)

Hal ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentang biaya pendaftaran tanah sistematis tahun 2017.

Dalam SKB tersebut, warga dibebankan biaya Rp 150.000 per bidang tanah untuk tanda batas patok, pemberkasan, dan materai. Namun, warga Jakarta kini tidak perlu lagi membayar biaya itu karena sudah ditanggung Pemprov DKI.

Sebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran Rp 187 miliar untuk proses sertifikasi tanah di wilayah Jakarta. Namun dalam praktiknya masih ada oknum yang menguntit dana dari warga.

Sayangnya, kemudahan PTSL dan insentif gratis dalam pemutihan sertifikat ini tidak bisa dinikmati 600 kepala keluarga (KK) atau mencakup lebih dari 3.000 jiwa warga di RW.08 Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat.

Pasalnya, sekitar 250 bidang tanah milik warga yang sudah dilakukan pengukuran oleh BPN melalui program PTSL dengan luas tanah mencapai +18.000 meter persegi tidak bisa dilanjutkan prosesnya untuk menjadi sertifikat.

Teten Masudah kasie Sengketa di BPN Jakarta Pusat menuturkan, hal ini karena rumah warga berdiri di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Jm. Panggabean dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 47.

Dengan demikian permohonan sertifikat hak atas tanah untuk warga RW. 08 tidak bisa diterbitkan. Pihak BPN menolak pengajuan sertifikat dari warga Petojo Selatan.

Agus Syahrial, Ketua RW. 08 Kelurahan Petojo Selatan mengatakan, pihak BPN menolak pengajuan sertifikasi karena 250 bidang tanah tersebut berada di lahan yang sudah ada sertifikatnya.

“Kami kaget pengajuan ditolak oleh BPN dengan alasan lahannya ada di bidang lahan yang lain. Warga ini sudah tinggal di lahan itu turun temurun. Warga tinggal di lahan itu dengan membeli bidang tanah dari tuan tanah Sajid Idroes bin Hasan bin Sech Assolabiah alaydroes pada tahun 1927. Pada awalnya tahun 1926 memang warga sewa kepada tuan tanah tersebut,” ungkapnya.

Menurut Agus, sebagian warga masih ada yang memegang bukti kepemilikan jual beli lahan tersebut. Sayangnya, sebagian besar warga tidak memegang bukti-bukti tersebut karena ketidaktahuan dan sistem pendataan pertanahan yang kala itu masih sangat sederhana.

“Belakangan ini, warga yang mendirikan bangunan atau yang sedang melakukan renovasi rumahnya sering diintimidasi oleh pihak swasta yang mengklaim mempunyai sertifikat atas lahan warga. Dan intimidasi dilakukan dengan menggunakan tangan oknum aparat. Mereka mengklaim punya sertifikatnya. Tapi ketika didesak mana sertifikatnya, mereka tidak pernah menunjukan,” beber Agus.

Akibat intimidasi ini, warga menjadi gusar, tetapi di sisi lain, hal ini membuat warga tidak nyaman. Agus mengatakan, perwakilan warga berinisiatif mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar bisa membantu proses sertifikasi dan menyelesaikan kasus ini.

Setelah menunggu lama, ada respon, tetapi itu pun tidak menyelesaikan keinginan warga untuk mendapatkan kejelasan hak milik atas tanah tersebut. Beberapa kali warga mendatangi BPN DKI Jakarta tapi terkesan lepas tangan.

Belakangan, warga mendapatkan bukti baru jika lahan yang ada di SHM No. 47 yang bersengketa ini bidang tanahnya ternyata bukan berada di lahan yang ditinggali 600 KK warga RW. 08 Kelurahan Petojo Selatan.

“Saya dapat temuan baru setelah mengecek peta online ATR-BPN pusat yang diunduh dari aplikasi Android. Temuan baru ini sudah disampaikan ke BPN Jakarta Pusat dan Bagian Hukum Kantor Walikota Jakarta Pusat, karena diduga datanya berbeda dengan BPN RI. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya juga,” keluh Agus sambil menunjukan print out peta online ATR-BPN.

Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni mengaku telah mendengar adanya keluhan tersebut.

“Persoalan sertifikasi tanah ini terungkap ketika kami melakukan sosialisasi ke warga. Saat itu, warga mengeluh terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah lewat PTSL yang ditolak pihak BPN, tanggapan pemerintah dalam hal ini BPN terlihat kurang responsif untuk menyelesaikan masalah warga Petojo Selatan,” kata Farouk.

“Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dan kontradiktif dengan kesan yang ditampilkan pemerintah selama yang gembar-gembor mengkampanyekan keberhasilan dari program sertifikat gratis hingga ke pelosok negeri, Farouk menambahkan.

Bahkan Farouk merasa miris, permasalahan sertifikasi lahan ini belum kunjung terselesaikan, padahal letaknya tak jauh dari Istana Negara tempat Presiden Joko Widodo berkegiatan.

“Masalah warga Petojo Selatan ini ada di Jakarta, lokasi warga jaraknya kurang dari 400 meter menuju Istana Negara tapi tidak bisa diselesaikan. Di mana Reformasi Agraria? Bagaimana nasib ribuan jiwa warga kalau sampai tergusur dari kampung halamannya akibat data pertanahan yang masih kacau?” kritik Farouk.

Farouk menilai, aparat BPN semestinya turun ke lapangan dan mengecek polemik sengketa tanah di Petojo Selatan. Sebagai pelayan masyarakat, tentunya harus memberikan servis yang baik untuk mencerminkan birokrasi pemerintahan yang melayani dan bersih.

“Kalau perlu Presiden RI memanggil BPN dan pihak-pihak terkait untuk membuka data-data pertanahan, sehingga jelas duduk perkaranya. Rakyat harus mendapat hak memiliki tanah untuk tempat tinggal, yang merupakan kebutuhan dasa,” tegas alumnus New York University (Amerika Serikat) & University of Birmingham (Inggris) ini.

Pengajar Perbanas Institute & Program MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini menilai, isu terkait reformasi birokrasi telah didengungkan selama beberapa waktu di Indonesia, tetapi implementasinya belum benar-benar terealisasi.

Posisi Indonesia di dalam rangking Ease of Doing Business dari World Bank (WB) atau Bank Dunia (2018) yang dalam banyak hal merefleksikan efektivitas dan efisiensi dari Birokrasi adalah masih di level 72 yang secara relatif masih rendah.

Meskipun sudah ada perbaikan dalam empat tahun terakhir, rangking Indonesia adalah masih di bawah negara-negara tetangganya di Association of South-East Asian Nations (ASEAN) seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan bahkan Vietnam (68).

Di Stasiun MRT Tak Ada Tempat Sampah, Ini Alasannya

Suara.com – PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta tidak menyediakan tempat sampah di area stasiun untuk membiasakan masyarakat menahan diri supaya tidak makan dan minum di transportasi umum.

Corporate Secretary PT MRT Jakarta Muhamad Kamaludin menuturkan, sebagai moda transportasi umum baru, pihaknya ingin membawa budaya baru supaya area MRT terjaga kebersihannya. Sosialisasi yang sudah diberikan seperti mengantre saat naik turun kereta dan tidak makan minum.

“Kami ingin membawa budaya yaitu tahan, simpan dan pungut supaya mendorong tidak makan dan minum di dalam stasiun,” ujar Muhamad Kamaludin di CFD Taman Dukuh Atas, Minggu (31/3/2019).

Seperti diketahui, sempat viral foto masyarakat makan dan membuang sampah sembarangan di area stasiun MRT Jakarta. Foto tersebut pun menjadi sorotan dari para netizen hingga media internasional.

emak-emak piknik di stasiun MRT (Instagram.@jktinfo)emak-emak piknik di stasiun MRT ([email protected])

Pihak MRT dalam hal ini akan terus mensosialisasikan budaya tidak makan dan minum saat menggunakan MRT Jakarta melalui media sosial dan petunjuk di area stasiun.

Ia menambahkan, bila ada masyarakat yang melanggar bisa ditegur oleh petugas.

Emak-emak Gelantungan dan Injak Kursi MRT Jakarta Jadi HL di Media JepangEmak-emak Gelantungan dan Injak Kursi MRT Jakarta Jadi HL di Media Jepang

“Sosialisasi kita sudah aktif melalui pengeras suara, pemberitahuan dari pintu masuk sudah ada di gerbang masuk MRT, dari aplikasi melalui komik MRT dan sosial media berupa video untuk membudayakan MRT yang bersih,” tambahnya.

Sekadar informasi, MRT akan segera beroperasi secara komersil pada Senin 1 April 2019. Mulai tanggal itu penumpang akan dikenakan tarif rata-rata Rp 10.000 dengan rincian Rp 3.000 saat tap in pertama dan bertambah Rp 1.000 di stasiun berikutnya. Sedangkan untuk tarif rute Lebak Bulus – Bundaran HI berkisar Rp 14.000.

Penyandang Disabilitas Bisa Nikmati MRT Jakarta, Kursi Roda Boleh Masuk

Suara.com – MRT Jakarta kini telah tersedia gerbong khusus untuk penyandang disabilitas yang ditempatkan di gerbong tiga dan empat.

Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaludin mengatakan, pihaknya sudah menyediakan staf di setiap stasiun dan gerbong khusus untuk membantu penyandang disabilitas untuk menggunakan MRT Jakarta.

“Untuk yang menggunakan kursi roda bisa menggunakan gerbong tiga dan empat karena ada area khusus tidak ada kursinya sehingga bisa parkir disana,” ujar Muhammad Kamaludin di CFD Taman Dukuh Atas, Minggu (31/3/2019).

Kamaludin menambahkan, bila penyandang disabilitas membutuhkan bantuan bisa menghubungi staf yang ada di setiap stasiun.

Ia memberikan contoh, bila penyandang disabilitas naik dari stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran HI, di stasiun tujuan sudah ada yang menunggu di depan pintu kereta.

“Staf kami akan membantu difabel untuk masuk dan keluar kereta dengan aman. Dari operasi control center memantau terus dari sana kalau ada difabel dalam kereta stasiun tujuannya sudah siap,” tambahnya.

Untuk diketahui, guna mendukung transportasi umum ramah penyandang disabilitas, MRT menyediakan lift khusus di setiap stasiun untuk naik turunnya penumpang difabel.

Suasana di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin (25/3).[Suara.com/Muhaimin A Untung]Suasana di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin (25/3).[Suara.com/Muhaimin A Untung]

Pengoperasian lift tersebut baru dilakukan setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Maret 2019 di CFD Bundaran HI lalu.

Penerapan fasilitas untuk penyandang disabilitas tersebut melalui respon masyarakat dari hasil uji coba publik yang dilakukan pada 12-23 Maret 2019 lalu.

Anak Usaha Summarecon Agung Luncurkan Konsep Rumah Tumbuh di Bandung

Suara.com – Summarecon Bandung yang merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk meluncurkan Denise dan Devina yang merupakan produk hunian terbaru dengan konsep rumah tumbuh.

President Director Summarecon, Adrianto P. Adhi menyebutkan, setelah diluncurkan, sebanyak 129 unit produk rumah tumbuh terjual habis dalam penjualan dua tahap.

“Kami berterima kasih kepada konsumen khususnya warga Bandung Raya yang sudah memberikan kepercayaan terhadap produk-produk Summarecon Bandung, baik produk residensial maupun komersial yang terjual habis sejak pertama kali di-launching,” ujar Adrianto dalam keterangannya.

Denise dan Devina merupakan hunian dua lantai dengan konsep rumah tumbuh terbaru dari Summarecon Bandung dengan desain modern yang didukung fasilitas seperti one gate system, balai warga, dan ruang terbuka publik.

Lokasi rumah tumbuh ini sangat strategis karena dekat dengan Sekolah Al-Azhar Summarecon Bandung. Produk properti ini juga menerapkan konsep “Rumah Adem” yang menjadi tema hunian Summarecon Bandung yang sejuk dan memiliki pencahayaan natural di dalam ruang melalui sirkulasi udara (cross ventilation) dari dinding kerawang.

Hunian Denise ditawarkan dengan harga lebih dari Rp 1,2 miliar untuk ukuran lebar muka 7 meter dengan kedalaman (panjang) 15 meter. Sedangkan untuk Devina ditawarkan dengan harga lebih dari Rp 1,1 miliar untuk ukuran lebar muka 6 meter dengan kedalaman (panjang) 15 meter.

“Rumah tumbuh adalah produk hunian yang paling diminati konsumen Summarecon Bandung di tahun 2018. Konsep rumah tumbuh memberikan keleluasaan bagi pemilik untuk mengembangkan rumahnya di masa depan, ketika ada kebutuhan penambahan ruang atau penambahan anggota keluarga. Puji syukur penjualan Denise dan Devina pada hari ini sold out, apalagi sebanyak 79,19% konsumen Denise & Devina adalah warga Bandung Raya,” kata Executive Director Summarecon Bandung, Hindarko Hasan.

Denise dan Devina merupakan produk rumah tumbuh kedua setelah sebelumnya Summarecon Bandung sukses memasarkan rumah tumbuh Chelsea dan Cherry pada September 2018.

Peluncuran Denise dan Devina pun menambah rangkaian positif penjualan Summarecon Bandung seperti launching produk-produk properti sebelumnya, baik residensial maupun komersial.

Membangun dari Pinggir, KemenPUPR Terus Bangun Pos Lintas Batas Negara

Suara.com – Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah berkembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil dan terdepan. Hal ini merupakan bagian dari Nawacita Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

“Pembangunan kawasan perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan dengan menciptakan embrio pusat pertumbuhan baru. Seperti di Skouw, transaksi yang dilakukan dengan warga Papua Nugini tidak hanya sekadar makanan kecil namun juga emas,” terang Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yakni 3 PLBN di Provinsi Kalimantan Barat (Entikong, Badau, dan Aruk), 3 PLBN di Provinsi NTT (Motaain, Motamassin, dan Wini) serta satu PLBN di Provinsi Papua (Skouw).

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR akan membangun 4 PLBN Terpadu dari 11 PLBN yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

“Empat PLBN yang akan dibangun yakni PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan 2 PLBN di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yakni Sei Pancang Sebatik dan Long Midang,” kata Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

TujuH PLBN lainnya yang akan dibangun tahap selanjutnya yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Oepoli di Kabupaten Kupang dan Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yetetkun Distrik Waropko di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, Long Nawang di Kabupaten Malinau, Jasa-Sei Kelik di Kabupaten Sintang, dan Labang di Kabupaten Nunukan di Provinsi Kaltim.

Anggaran pembangunan 11 PLBN ini sebesar Rp 1,7 triliun yang bersumber dari pagu APBN Kementerian PUPR yang disalurkan lewat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sementara untuk empat PLBN yang akan mulai dibangun tahun ini sudah dalam tahap pelelangan dengan pagu anggaran total Rp 780 miliar.

Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR pada umumnya tidak hanya khusus zona inti PLBN, seperti bangunan utama, bangunan pemeriksa terpadu kedatangan, klinik, carwash/disinfectant, jembatan timbang, pemindai truk, bangunan pemeriksaan keberangkatan, gudang sita, kennel, bangunan utilitas, bangunan check point dan monumen.

Namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih, termasuk juga pasar sebagai sarana pendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

“Dari tujuh PLBN yang sudah dibangun, kita evaluasi. Pembangunan PLBN ini tidak hanya menjadi kebanggan Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Di Entikong misalnya, sudah jadi pusat kegiatan ekonomi. Di Skouw juga begitu,” ujar Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga.

Sulit Tembus Ekspor, Menkop dan UKM : Pemerintah Kini Beri Kemudahan

Suara.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), Puspayoga mengatakan, masih banyak UKM yang sulit menembus pasar ekspor karena kemampuan jaringan internasionalnya masih sedikit. Namun kini pemerintah memberi banyak kemudahan bagi mereka untuk menembus pasar ekspor.

Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional I International Council for Small Business (ICSB) di pendopo Bupati Sleman, Jawa tengah, Jumat (29/3/2019).

Ia menyebut, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan yang memberi kemudahan bagi UKM untuk melakukan ekspor. Salah satunya, program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), yang memberikan pembebasan bea masuk bahan baku untuk produk tujuan ekspor bagi UKM.  

Ada juga kebijakan pemberian HAKI, yaitu hak hak cipta dan hak merek gratis bagi UKM, sehingga pelaku UKM memiliki perlindungan terhadap produknya dan tidak perlu takut lagi untuk ekspor. Selain itu ada kebijakan lainnya,  seperti penurunan bunga KUR dan penurunan pajak UKM dan koperasi.  

Namun faktanya, UKM sulit menembus ekspor karena minim pengetahuan terhadap jaringan pasar global.  Menurut Puspayoga, ICSB Indonesia akan membantu UKM untuk masuk ke pasar internasional. 

“Jaringan internasional harus kita tangkap. Selain itu ada ICSB  yang fokus pada ekspor,” katanya, didampingi Hermawan Kartajaya, pendiri ICSB Indonesia.

ICSB Indonesia membantu mengembangkan UKM di Tanah Air bersama empat pilar, yaitu pemerintah,  pelaku usaha, akademisi dan peneliti. 

“Saya tertarik ikut mendirikan ICSB, karena fokusnya pada ekspor produk UKM,” lanjut Puspayoga. 

ICSB berkantor pusat di Washington, Amerika Serikat dan merupakan organisasi nonprofit global yang beranggotakan 80 negara. Negara-negara tersebut memiliki afiliasi regional di 16 negara, termasuk Indonesia.

ICSB berfungsi sebagai payung organisasi yang mengintegrasikan beragam kegiatan organisasi dan profesional yang berhubungan langsung dengan bisnis kecil.

Pada kesempatan itu, Hermawan melantik pengurus ICSB Yogyakarta.  Ia mengatakan, ICSB regional sudah terbentuk, antara lain di provinsi Jawa Barat, Bangka Belitung, Bali, Banten,  Sumatera Utara, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,  Papua dan Sumatera Selatan.

Pihaknya akan terus mengembangkan ICSB di Tanah Air, untuk mendorong peran UKM  dalam bisnis global. Hermawan menargetkan ICSB akan masuk ke semua daerah, dengan berkolaborasi bersama empat pilar ICSB.  

Simak, 8 Tanda Apakah Anda Termasuk Orang Sukses atau Tidak

Suara.com – Kesuksesan tidak didapat secara instan, melainkan dengan banyak sekali perjuangan dan pengorbanan. Tidak sedikit orang sukses harus mengalami kegagalan beruntun terlebih dulu, sebelum akhirnya menikmati buah dari kesuksesannya.

Namun, tidak sedikit pula nyatanya yang terus-menerus gagal dalam mewujudkan kesuksesan, karena terlalu mudah menyerah pada keadaan. Pada dasarnya, sukses atau tidak, semuanya akan tampak dari kepribadian seseorang.

Kepribadian orang yang sukses jelas berbeda dengan kepribadian orang tidak sukses. Lalu, apakah Anda termasuk orang sukses atau sebaliknya? Seperti dikutip dari Cermati.com, berikut beberapa tanda apakah Anda orang sukses atau tidak.

1. Orang Sukses Menyelesaikan Masalah, Orang Tidak Sukses Memperbesar Masalah

Berbagai masalah dalam hidup seperti masalah pekerjaan dan keluarga, harus diselesaikan hingga tuntas agar tidak berdampak berkelanjutan di hari esok.

Namun, hanya orang sukses saja yang sigap dalam menyelesaikan masalah. Bahkan mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa melibatkan orang lain.

Tentu saja, orang tidak sukses itu sebaliknya. Mereka lebih suka membesar-besarkan masalah kecil untuk mendapat perhatian orang lain. Sayangnya, yang kerap terjadi, perhatian yang mereka harapkan sama sekali tidak pernah terwujud.

2. Pola Pikir Orang Sukses “Out of The Box”, Orang Tidak Sukses “In a Box Trap”

Orang sukses bukanlah orang yang suka mencampuri hidup orang lain. Mereka lebih suka mengurus hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, semisal cara meningkatkan potensi untuk menjadi lebih baik di kemudian hari.

Hal ini didukung oleh pola pikir yang “out of the box”, sehingga mereka mampu menghasilkan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Sementara, pola pikir orang tidak sukses selalu “in a box trap”, yang artinya terjebak dalam hal yang itu-itu saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana cara mengubah hidup ke arah yang lebih baik, karena mereka sudah terlalu nyaman dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Akibatnya, hidupnya menjadi tidak berkembang.

3. Orang Sukses Suka Memuji Orang Lain, Orang Tidak Sukses Hanya Tahu Mengkritik

Orang sukses tidak pernah ragu untuk melempar pujian kepada orang lain, apalagi jika orang tersebut layak mendapatkannya. Mereka bisa memuji mulai dari gaya berpakaian rekan kerja yang rapi, pencapaian, dan lainnya.

Pujian yang mereka berikan pun biasanya tulus, alias bukan semata-mata untuk mencari muka agar dicap baik oleh orang lain.

Sebaliknya, orang tidak sukses enggan memuji dan lebih suka mengkritik. Mereka takut orang yang mereka puji menjadi lebih hebat, sehingga mereka selalu berusaha untuk mencari kekurangan orang lain.

4. Orang Sukses Fokus Menatap Masa Depan, Orang Tidak Sukses Dihantui Masa Lalu

Tujuan utama orang sukses adalah menatap masa depan. Tidak ada satu pun dari mereka yang mau dihantui bayang-bayang masa lalu. Bagi mereka, masa lalu adalah sebuah pelajaran yang dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik.

Bagi orang yang tidak sukses, masa lalu ibaratnya sebuah lem yang selalu menempel dalam diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka suka memendam sesuatu dan sulit memaafkan.

5. Orang Sukses Memberi Banyak Kesempatan, Orang Tidak Sukses Mencuri Kesempatan

Loyal dan mau berbagi, itulah salah satu sifat lain dari orang sukses. Mereka dengan suka rela berbagi informasi kepada orang yang membutuhkan, bahkan mau memberi kesempatan agar orang lain menjadi berkembang dan sukses.

Bila melihat orang lain sukses, mereka akan ikut bahagia dan merasa dirinya lebih sukses karena mau memberi.

Sedangkan pelit dan iri merupakan sifat orang tidak sukses. Mereka lebih suka menyimpan informasi untuk dirinya sendiri, karena mereka takut disaingi oleh orang lain.

6. Orang Sukses Mau Mengakui Kesalahan, Orang Tidak Sukses Menyalahkan Orang Lain

Kegagalan yang orang sukses alami bukanlah kesalahan orang lain, melainkan kesalahan dirinya sendiri. Dan mereka bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut.

Orang sukses mengartikan kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda, sehingga semangat mereka tidak mudah surut melainkan terus berkobar.

Orang tidak sukses memandang kegagalan sebagai suatu malapetaka. Akibatnya, mereka selalu mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan dirinya sendiri.

7. Orang Sukses Suka Berinovasi dan Berkreasi, Orang Tidak Sukses Suka Bergosip

Terus berinovasi dan berkreasi menjadi bagian dari hidup orang sukses. Mereka tidak mudah puas atas apa yang sudah dicapai. Itulah kenapa mereka terus berlatih dan belajar agar skill yang mereka miliki semakin meningkat.

Mereka bahkan meluangkan banyak waktu untuk ikut dalam sebuah komunitas demi mendapat pengalaman baru. Daripada berinovasi dan berkreasi, orang tidak sukses lebih suka menghabiskan waktu untuk bergosip.

Bagi mereka, bergosip adalah kegiatan wajib yang satu hari pun tidak bisa dilewatkan. Maka tidak heran jika hidupnya tidak berkembang meskipun sudah bekerja selama bertahun-tahun.

8. Hidup Orang Sukses Jauh Lebih Bahagia, Orang Tidak Sukses Diselimuti Rasa Iri dan Benci

Jelas saja, karena orang sukses tidak pernah iri atas keberhasilan orang lain. Ketika orang lain senang, mereka juga ikut senang, apalagi jika keberhasilan orang lain tak lepas dari sugesti dan saran yang dia berikan.

Mereka yang tidak sukses cenderung iri dan benci ketika melihat kesuksesan orang lain, apalagi orang yang selama ini dia remehkan. Sebagian dari mereka malah merencanakan bagaimana cara menjatuhkan kesuksesan orang lain.

Anda Termasuk yang Mana?

Bisa diibaratkan sebuah magnet yang memiliki kutub positif dan negatif, begitu pula kepribadian orang sukses dan tidak sukses. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah termasuk dalam kategori orang-orang yang punya pemikiran untuk menjadi sukses? Apa pun itu, menjadi sosok yang lebih baik tentunya lebih menguntungkan, bukan?

Baca juga artikel Cermati lainnya:

Cara Membuat Bisnis Plan dan Kegunaannya

Eddy Kusnadi Sariaatmadja, Raja Media di Indonesia yang Hartanya Triliunan

Mengenal Bob Hasan, Pengusaha Tajir yang Dijuluki Rajanya Hutan Indonesia

Etok-etok Saham Freeport ala Prabowo, Ini Ucapan Lengkapnya

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Suboanto menyindir negatif pengambilan Freeport di Pemerintahan Jokowi hingga menguasai saham 51 persen dalam Debat Pilpres 2019, Sabtu (30/3/2019) malam. Prabowo menyebut saham itu hanya pura-pura saja.

Prabowo mengklaim sudah cek dalam laporan New York Stock Exchange jika keuntungan yang diambil Freeport 81 persen.

Prabowo juga menyinggung soal isu pengusahaan asing di Indonesia, semisal bandara dan pelabuhan. Menurut Prabowo pengelolaan pelabuhan maupun bandara bukan hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga keamanan nasional.

Berikut pernyataan lengkap Prabowo:

Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya

Jadi saya ini membantu bapak. Banyak yang kasih keteranganny yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang, itu, itu masalah strategic pak. Bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi masalah strategik.

Waktu kita masih miskin, GDP kita mungkin terendah di Asia. Bung Karno membuat angkatan perang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan karena bagi Bung Karno kemerdekaan adalah segala segalanya.

Pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata mata. Bukan masalah dagang, masalah keamanan nasional. Kita tentara dulu diperintahkan untuk mati untuk merebut lapangan udara, mati merebut lapangan udara.

Kok dengan gampang kita kasih. Mau perusahaan swasta asing tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing pak. Dengan segala hormat.

Kedua, soal Freeport. Ya memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita. Tapi bapak sadar nggak? Bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen itu mungkin ya agak etok – etok pak.

Itu laporan mereka sendiri di New York securities exchange commision.

Prabowo Sindir Usaha Jokowi Ambil Freeport: 51 Persen Saham Itu Etok-etok

Suara.com – Calon Presiden Prabowo Suboanto menyindir negatif pengambilan Freeport di Pemerintahan Jokowi hingga menguasai saham 51 persen. Prabowo menyebut saham itu hanya pura-pura saja.

Prabowo mengklaim sudah cek dalam laporan New York Stock Exchange jika keuntungan yang diambil Freeport 81 persen.

“Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak ‘etok-etok’ pak,” kata Prabowo di Debat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Prabowo juga menyinggung soal isu pengusahaan asing di Indonesia, semisal bandara dan pelabuhan. Menurut Prabowo pengelolaan pelabuhan maupun bandara bukan hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga keamanan nasional.

“Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah strategic, bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, tapi masalah strategic,” kata Prabowo.

Untuk diketahui, debat kali ini, hanya menampilkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto.

Keduanya dipandu oleh dua moderator, yakni Zulfikar Naghi dan Retno Pinasti. Sementara tema yang diperdebatkan ialah ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Komisi Pemilihan Umum sendiri sebelumnya sudah menunjuk 9 orang panelis yang terdiri dari akademisi universitas serta perwakilan masyarakat.

Panelis dalam tema ideologi ialah Prof DR Zakiyuddin Mag, Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga; dan, Dr J Haryatmoko SJ, Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Panelis tema pemerintahan ialah, Dr Erwan Agus Purwanto Msi, Dekan Fisip Universitas Gadjah Mada; Dr Valina Singka Subekti Msi, Dosen Politik UI; dan, Dadang Tri Sasongko, Sekjen Transparency International Indonesia.

Sementara panelis tema pertahanan dan keamanan ialah, Al Araf, Direktur Eksekutif Imparsial; dan, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT, Rektor Universitas Cenderawasih.

Sedangkan panelis tema hubungan internasional ialah, Drs I Basis Eko Soesilo MA, Dosen HI Fisip Unair; dan, Dr Kusnanto Anggoro, dosen FISIP UI.

Ingin Ganti Kartu Kredit? Perhatikan Dulu Beberapa Hal Ini

Suara.com – Adanya kartu kredit bisa dibilang menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pokok hingga pelengkap. Bank-bank penerbit kartu kredit pun berlomba-lomba untuk menarik minat para nasabah maupun non-nasabahnya agar mau menggunakan kartu kredit mereka, tentunya dengan benefit yang memiliki keunikan satu sama lain.

Nah, berbicara mengenai benefit yang ditawarkan oleh kartu kredit, hal ini biasanya berkaitan dengan limit, biaya administrasi tahunan, hingga promo cashback yang berlaku di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit.

Akhirnya, Anda pun dituntut harus cermat saat hendak mengajukan kartu kredit. Anda harus tahu, kira-kira jenis kartu kredit apa yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Hal ini juga berlaku saat Anda merasa perlu untuk mengganti kartu kredit, mungkin karena perubahan kebutuhan.

Tapi jika ingin mengganti kartu kredit, setidaknya ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Sebelum memutuskan ganti kartu kredit, berikut hal-hal yang harus Anda perhatikan seperti dikutip dari Cermati.com.

1. Pastikan Anda Mengalami Perubahan Kebutuhan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, salah satu faktor yang membuat Anda memutuskan untuk mengganti kartu kredit adalah adanya peningkatan akan kebutuhan.

Sebagai contoh, saat Anda belum menikah, Anda mungkin lebih suka dengan jenis kartu kredit yang lebih banyak memberikan fitur promo yang berkaitan dengan traveling, entah itu diskon tiket pesawat, hotel, atau poin reward.

Nah, beda halnya saat sudah menikah dan berkeluarga. Anda mungkin akan mempertimbangkan untuk memiliki kartu kredit yang fiturnya cenderung mengarah ke promo-promo belanja di supermarket dan sebagainya.

Jikalau keadaannya sudah begitu, maka merupakan langkah yang tepat ketika Anda memutuskan untuk melakukan penggantian kartu kredit, agar lebih relevan dengan kebutuhan Anda yang paling utama saat ini. Bahkan, saat ini beberapa bank besar di Indonesia menawarkan fitur benefit terkait belanja di supermarket.

2. Biaya Bunga dan Administrasi Tidak Sepadan dengan Pemakaian

Anda termasuk individu yang jarang menggunakan kartu kredit? Nah, adanya biaya bunga dan administrasi tahunan mungkin menjadi semacam batu sandungan untuk Anda.

Bagaimana tidak? Anda diharuskan membayar biaya-biaya tersebut, sementara Anda sendiri jarang merasakan manfaat dari kartu kreditnya. Mungkin, pada awalnya Anda akan dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. Namun, keuntungan tersebut tidak abadi pastinya, bukan?

Selang setahun, biasanya Anda sudah tidak bisa lagi menikmati promo tersebut. Akhirnya, Anda pun dipusingkan oleh biaya-biaya itu yang mana jumlahnya kadang tidak sebanding dengan pemakaian kartu kredit.

Ini jadi faktor selanjutnya yang ‘menghalalkan’ Anda untuk mengganti kartu kredit Anda dengan yang baru. Coba cari kartu kredit dengan fitur serupa, maksudnya sesuai dengan kebutuhan Anda, namun dengan biaya bunga dan biaya administrasi yang jumlahnya lebih kecil.

Saat ini sudah banyak juga bank-bank yang secara konsisten membebankan biaya bunga dan biaya adminstrasi kartu kredit yang jumlahnya tidak terlalu ‘mencekik’ kepada para nasabahnya.

3. Kondisi Finansial Dirasa Telah Membaik atau Tak Butuh Utang

Mungkin, ketika Anda pertama kali membuat kartu kredit, Anda tidak menginginkan limit kartu kredit yang begitu besar. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kondisi finansial Anda.

Waktu pun berlalu dan kini Anda telah memiliki pendapatan yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara rekam jejak kredit Anda juga tidak pernah mengalami masalah. Jika begitu, maka tak ada salahnya untuk Anda mengganti kartu kredit Anda dengan limit yang lebih besar.

Terlebih, semakin besar limit kartu kredit, maka fitur benefit yang bisa dinikmati pun akan lebih banyak, semisal point reward yang lebih besar, hingga promo cashback di banyak merchant ternama.

Mengganti Kartu Kredit Itu Wajar, Asal Anda Sudah Siap

Ketiga hal di atas bisa Anda jadikan alasan untuk mengganti kartu kredit Anda saat ini. Namun, tentu saja ketiganya harus Anda pastikan terlebih dahulu. Jangan sampai Anda ingin mengganti kartu kredit karena ‘lapar mata’, karena hal ini berisiko mengakibatkan Anda malah jadi terjebak dalam utang yang menumpuk. Semoga bermanfaat!

Baca juga artikel Cermati lainnya:

Mampir ke Neo Soho Mall? Yuk, Kunjungi 8 Tempat Keren Ini

Gunakan Kartu Kredit Ketimbang Uang Tunai

Perbedaan Kartu Kredit VISA dan MasterCard

Ditjen Hubud Minta Maskapai Patuhi Aturan Baru Tarif Pesawat

Suara.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan meminta kepada maskapai penerbangan di Indonesia untuk mematuhi terkait peraturan baru yang telah disahkan Kementerian Perhubungan kemarin, Jumat (29/3/2019).

“Diharapkan kepada seluruh operator penerbangan untuk dapat menindaklanjuti esensi dari dua inti aturan baru yang telah ditetapkan tersebut,” kata Polana di Jakarta.

Polana pun mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengawasan kepada operator penerbangan terkait peraturan baru yang telah disahkan tersebut.

Polana menjelaskan, amanat UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Ditjen Hubud sebagai regulator diberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi terkait tarif dengan tujuan melindungi konsumen dari tarif pesawat yang tinggi dan menjaga persaingan sehat diantara maskapai nasional.

“Kami secara terus menerus telah  melakukan pengamatan dan pembahasan sejak terjadinya kenaikan tarif tiket pesawat dengan memperhatikan keberlangsungan industri penerbangan saat ini,” ujarnya.

Dengan disahkannya dua aturan baru yaitu Peraturan Menteri Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Ditjen Hubud akan melakukan evaluasi terhadap besaran tarif secara berkala setiap 3 bulan dan/atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.

Selain itu, Polana juga menyampaikan apresiasi kepada maskapai yang menurunkan tarif pesawat. Selain itu, ia juga meminta maskapai melakukan penurunan tarif secara konsisten.

“Apresiasi terhadap maskapai Garuda Indonesia yang memberikan diskon kepada konsumennnya dan Lion Air Group yang melakukan penurunan harga tiket. Dan semoga inisiatif ini dapat diikuti pula oleh maskapai-maskapai penerbangan lainnya sehingga minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara kembali meningkat,” tutup Polana.

Bantuan 1,4 Juta Ayam di Brebes Bertelur, Penghasilan Warga Bertambah

Suara.com – Bantuan berupa 1,4 juta ekor ayam yang diberikan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun lalu kepada sejumlah peternak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sudah bertelur. Warga kini telah merasakan manfaatnya, yaitu penambahan penghasilan.

“Bantuan ayam tahun lalu di Brebes, yang mencapai 1,4 ekor juta ekor, saat ini 50 persen di antaranya sudah bertelur. Ini bermanfaat untuk menurunkan angka kemiskinan,” demikian dikemukan Menteri Pertanian (Mentan) Mentan, Amran Sulaiman, dalam “Apresiasi dan Sinkronisasi Program Kementan 2019”, di Jawa Tengah, yang digelar di Kabupaten Brebes, Jumat (29/3/2019).

Amran menjelaskan, bantuan ayam tersebut merupakan program terobosan Kementan dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan gizi untuk kecerdasan generasi bangsa yang menjadi ujung tombak kemajuan Indonesia. Program ini dinamai “Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja)”. Setiap rumah tangga mendapatkan bantuan ayam sebanyak 50 ekor secara gratis berikut kandang, pakan dan obat-obatan, dan pendampingan selama 6 bulan atau sampai bertelur.

“Bantuan ayam ini atas perintah Presiden Jokowi. Tahun ini, Kementan menyalurkan bantuan ayam di seluruh Indonesia sebanyak 20 juta ekor. Tidak hanya dibagikan ke masyarakat umum, tapi juga untuk pesantren atau santri tani,” jelasnya.

“Dulu santri tani tidak bisa mengakses bantuan pertanian, tapi sekarang bisa. Kami rubah aturan, karena santri adalah generasi baru dan menjadi harapan kemajuan sektor pertanian di masa akan datang,” ujarnya.

Ia menerangkan, dengan 50 ekor per rumah tangga, dipastikan penghasilan mencapai Rp 3 juta per bulan, sementara penghasilan rumah tangga dikatakan miskin jika Rp 1,4 juta per bulan. Dengan bantuan tersebut berarti penghasilan rumah tangga menjadi Rp 4,4 juta per bulan.

“Hanya butuh waktu 6 bulan, masyarakat tinggalkan kemiskinan. Ini perintah Bapak Presiden, kami berikan cuma-cuma. Inilah bukti kabinet kerja, hadir menyelesaikan masalah,” terangnya.

“Ini baru bantuan ayam. Kami juga bawa bibit pala, cabai, kakao, cabai, mangga, durian, jagung dan lainnya. Semua gratis, karena kami kabinet kerja, bukan kabinet janji. Kami bawa langsung puluhan truk, karena kami bawa bukti, fakta dan hadir di tengah masyarakat,” sambung Amran.

Kementan Lepas Ekspor Perdana Jagung ke Korea Selatan

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP), Gatut Sumbogodjati, melepas pengiriman perdana jagung rendah aflatoksin (substitusi impor) dari Koperasi Dinamika Juara Agrobisnis ke PT Greenfields Surabaya, dan melepas ekspor corn cobs (janggel jagung) ke Korea Selatan. Pelepasan dilakukan bersama Wakil Bupati Lombok Timur di gudang Koperasi Dinamika Nusra Agrobisnis, Kamis (28/3/2019).

Gatut dalam sambutannya memaparkan, jagung merupakan komoditas strategis utama terpenting setelah padi. Jagung juga merupakan salah satu komoditas tanaman palawija utama di Indonesia, yang kegunaannya relatif luas, terutama untuk konsumsi manusia dan kebutuhan bahan pakan ternak.  

“Berdasarkan data ARAM I (Angka Ramalan), produksi jagung Indonesia pada 2018 mencapai 30,56 juta ton, dengan luas lahan panen 5,73 juta hektare. Produktivitas jagung nasional tahun lalu mencapai 52,41 kuintal per hektare. Total produksi jagung nasional, di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada ARAM I, mencapai 2.058 juta ton, dengan luas lahan panen 306.000 hektare. Dari Total produksi tersebut, kebutuhan pakan peternak dalam negeri dipekirakan 2,92 juta ton per tahun,” ujar Gatut.

Ia menambahkan, meningkatnya produksi jagung dalam negeri membuat petani jagung semakin bergairah melakukan usaha budi daya jagung. Namun lonjakan produksi jagung nasional tenyata masih belum dimbangi dengan peningkatan kualitas atau mutu, karena kadar aflatoksinnya masih tinggi.

“Memproduksi jagung rendah aflatoksin perlu penanganan khusus, mulai dari budi daya, penanganan pasca-panen sampai distribusi kepada peternak. Selain itu perlu insentif harga yang memadai,” ujar Gatut.

“Jagung rendah aflatoksin digunakan sebagai bahan pakan sapi perah, agar dapat menghasilkan susu segar dengan persyaratan flatoksin maksimal 0,5 ppb,” lanjutnya.

Kebutuhan jagung rendah aflatoksin (di bawah 20 ppb) di dalam negeri diperkirakan mencapai 15.000 ton per tahun. Hal ini telah mendorong Koperasi Dinamika Nusra Agrobisnis untuk berinovasi, sehingga mampu menyediakan jagung rendah aflatoksin dengan kapasitas produksi 30 ton per hari.

“Kemampuan Koperasi Dinamika Nusra Agrobisnis untuk menyediakan jagung rendah aflatoksin yang dibutuhkan oleh industri, seperti PT. Greenfilds, patut kita dukung dan kita dorong untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga mampu mensuplai kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Gatut.

Selain menghasilkan jagung rendah aflatoksin, Koperasi Dinamika Nusra Agrobisnis juga telah mampu meningkatkan nilai tambah dengan inovasinya untuk menghasilkan corn cob (janggel).

Janggel merupakan produk samping produksi jagung rendah aflatoksi dengan pemipilan tersentralisasi yang menggunakan corn sheller, serta diolah dalam bentuk compact dan digunakan sebagai salah satu media untuk budi daya jamur merang. Korsel telah minta janggel sebanyak 300 ton per bulan, namun Koperasi NA baru bisa merealisasikan 150 ton, dan sisanya 150 ton dalam tahap produksi.

Secara umum dapat diindikasikan bahwa pengembangan agrobisnis jagung masih mempunyai prospek. Adapun arah pengembangan agrobisnis jagung adalah pemberdayaan di hulu dan penguatan di hilir.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi mengatakan, sebagai bahan pakan ternak, cemaran aflatoksin pada jagung merupakan salah satu masalah utama pada kegiatan pasca-panen jagung. Selain kadar air, aflatoksin cukup signifikan dalam meningkatkan posisi tawar sehingga jagung bisa diterima oleh pabrik pakan.

“Saat ini, pabrik pakan menetapkan standar mutu jagung yang dapat diterima dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Salah satu persyaratan mutu jagung yang sangat penting adalah kandungan mikotoksin, terutama aflatoksin. Selain mempengaruhi mutu, hal tersebut juga berkaitan dengan kemananan pangan. Dalam SNI disyaratkan kandungan aflatoksin maksimum untuk jagung sebagai pakan ternak Mutu I dan Mutu II, masing-masing 100 ppb dan 150 ppb,” kata Rumaksi.

Pengiriman perdana jagung rendah aflatoksin dari Koperasi Produksi Syariah Dinamika Nusa Agribisnis (DNA) ke PT. Greenfields dan ekspor janggel jagung ke Korsel tersebut diharapkan akan berkelanjutan dan diikuti pengiriman berikutnya dengan kapasitas yang lebih besar.

“Produksi jagung nasional dalam lima tahun terakhir meningkat 12,49 persen per tahun. Pada 2018, produksi jagung mencapai 30 juta pipilan kering (PK), sementara untuk luas panen per tahun naik 11,06 persen dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42 persen.

Di Lombok Timur, berdasarkan data capaian RPJMD 2013 – 2018, produksi jagung 2017 mencapai 185.432 ton.

Pringgabaya menjadi kecamatan dengan luas lahan jagung terbesar. Angka tersebut terus meningkat dibanding tahun sebelumnya, seiring adanya upaya khusus terkait peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (upsus pajale) yang telah berlangsung sejak 2016.

“Meningkatnya produksi pajale saat ini sudah dapat dinikmati petani, dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2018 naik 0,04 persen menjadi 103,16 dibanding bulan sebelumnya,” pungkas Rumaksi.

Lion Air Turunkan Tarif Tiket Penerbangan

Suara.com – Lion Air Group mulai menurunkan harga jual tiket pesawat untuk seluruh rute penerbangan menyusul terbitnya kebijakan pemerintah yang mengatur kembali tarif batas bawah maskapai penerbangan berjadwal kelas ekonomi.

“Mulai hari ini, 30 Maret akan ada penyesuaian penurunan tarif untuk semua rute penerbangan Lion Air Group,” kata Corporate Communications Lion Air, Mandala Prihantoro, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Besaran penurunan tarif bervariasi, disesuaikan dengan rute penerbangan yang berbeda-beda.

Ia menjelaskan, Lion Air Group menawarkan alternatif perjalanan udara berkualitas guna memberikan kemudahan dalam mobilisasi masyarakat, pebisnis dan wisatawan antardestinasi dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan.

“Langkah pemerintah yang menetapkan tarif batas atas bawah cukup bagus karena setidaknya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan udara,” ujar Prihantoro.

Penurunan harga jual tiket merupakan kesungguhan Lion Air Group untuk menjawab tantangan serta peluang dinamika bisnis/ pasar traveling, mengakomodir permintaan jasa penerbangan sejalan meningkatkan aktivitas penerbangan.

Sebelumnya, pada Jumat (29/3) Kementerian Perhubungan merilis Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2019 kemudian Keputusan Menteri Nomor 72 yang isinya terkait tarif untuk penerbangan.

“Tarif batas bawah maskapai penerbangan berjadwal kelas ekonomi menjadi paling rendah sebesar 35 persen dari tarif batas atas,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Nur Isnin.

Peraturan Menteri Nomor 20 tersebut menggantikan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 di mana dalam Pasal 9 ayat 3 di ketentuan lama, batas bawah tarif batas bawah hanya sebesar 30 persen.

Kenaikan batas bawah menjadi 35 persen tersebut merupakan nominal yang diambil dari tarif batas atas.

Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia berharap dengan terbitnya aturan baru tentang tarif penerbangan akan menghilangkan praktik perang tarif.

“Mudah-mudahan dengan adanya peraturan baru ini bisa mencegah perang tarif,” kata Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan. (Antara)

Pembekalan CPNS, Kemenkop dan UKM: Jangan Hanya Jadi Pengantar Surat

Suara.com – Pegawai baru di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), sebaiknya selalu meningkatkan kemampuan di bidang teknologi dan bahasa asing. Jangan jadi pegawai yang hanya pandai antar surat, tapi harus mampu menguasai teknologi dan bahasa.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring, saat memimpin acara Pembekalan dan Orientasi 97 Calon PNS Kemenkop dan UKM.

“Saya tidak mau setelah menjadi pegawai, Anda nanti hanya antar-antar surat. Sekali-kali bolehlah, tapi harus bisa menguasai teknologi dan bahasa. Itu penting supaya Anda bisa bersaing,” kata Meliadi, dalam arahannya di Auditorium Gedung Kemenkop dan UKM, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Ia menambahkan, era Industri 4.0 menuntut setiap orang untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal yang sama juga berlaku bagi pegawai di lingkungan Kemenkop dan UKM.

“Anda belum jadi pegawai. Jadi sampai Anda pensiun sekalipun, Anda akan terus menjalani proses. Industri 4.0 menuntut Anda harus belajar dan jangan pernah merasa puas, karena persaingan tidak bisa dihindari,” ujar Meliadi.

Tahun ini, Kemenkop dan UKM menerima 97 CPNS. Mereka merupakan lulusan terbaru, yang bersaing dengan 5.086 pelamar lainnya dalam proses ujian seleksi penerimaan pegawai yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Mereka nantinya akan mengisi kekurangan pegawai pada 6 kedeputian Kemenkop dan UKM.

Ke-6 kedeputian itu adalah Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan SDM, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, serta Deputi Bidang Pengawasan. Selain itu terdapat 2 badan layanan umum di bawah Kemenkop dan UKM, yakni LPDB-  KUMKM, LLP – KUKM.

“Saya ucapkan selamat bergabung di Kementerian Koperasi dan UKM. Semoga nanti menjadi pejabat inti di sini. Tetapi saya pesan, jangan lupa kerja keras dan kerja cerdas sehingga semua bisa diselesaikan dengan baik,” ujar Kepala Biro Umum Kemenkop dan UKM, Hardiyanto.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas dan Advokasi Kemenkop dan UKM, Darmono, memperkenalkan tugas dan peran humas. Menurutnya, humas adalah jendela untuk mempublikasikan setiap program Kemenkop dan UKM, agar sampai ke masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Program strategis Kementerian Koperasi dan UKM banyak, tapi perlu disosialisasikan agar masyarakat dan pemangku kepentingan tahu. Teman-teman yang baru bergabung juga harus tahu, supaya ketika ditanya, teman-teman bisa menyampaikannya dengan baik,” ucap Darmono.

Diskon Akhir Pekan, Pilih Produk Kecantikan Murah atau Diskon Buku?

Suara.com – Promo akhir pekan di penghujung bulan Maret menawarkan banyak diskon. Mumpung kantong masih tebal habis gajian, nggak ada salahnya pakai promo biar ketebalan dompet tetap terjaga.

Pada akhir pekan kali ini Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2019 ada beragam pilihan promo menarik yang bisa kamu pilih. Mulai dari donat murah, potongan harga buku hingga produk kecantikan yang menawarkan diskon besar-besaran.

Penasaran apa saja promo akhir pekan kali ini? Berikut Suara.com merangkumnya untuk Anda.

1.      Krispy Kreme

Mau makan donat murah tapi enak dan berkualitas? Pas banget nih, Krispy Kreme Doughnuts memberikan promo spesial untuk kalian. Beli 6 donat gratis 6 donat.

Syaratnya gampang banget, cukup beli 6 donat varian bebas, maka kalian akan mendapatkan bonus 6 donat Mix Classic. Promo ini berlaku hingga 31 Maret 2019 di seluruh took Krispy Kreme kecuali bandar udara ya.

2.      Gramedia

Ingin menghabiskan akhir pekan dengan berburu buku? Tenang, ada promo menarik dari Gramedia nih dalam rangka ulang tahun Gramedia ke 45.

Caranya mudah kok, cukup melakukan transaksi minimal Rp 145 ribu untuk semua buku terbitan Gramedia sembari menunjukkan e-flyer yang bisa kalian dapatkan di Instahram @bukugpu, maka kalian bisa mendapatkan diskon Rp 45 ribu. Promo berlaku sampai 31 Maret di Gramedia seluruh Indonesia.

3.      H&M

Gajian telah tiba, saatnya beli baju baru dong. Takut dompet terkuras? Jangan khawatir H&M menawarkan promo Spring Shopping, nih. Kalian bisa mendapatkan harga spesial mulai dari Rp 70 ribu.

Promo ini berlaku untuk beberapa item pilihan mulai 28 Maret hingga 14 April. Jangan sampai ketinggalan promonya ya, berlaku di semua took H&M.

4.      Gading Festival

Nah, untuk kalian yang ingin menghabiskan akhir pekan ke taman penuh lampion sambil swafoto, kalian bisa dating ke Gading Festival, Sedayu City di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ada promo menarik nih, kalian bisa masuk ke Lampion Park secara gratis loh.

Wah, gimana caranya? Mudah banget, cukup follow Instagram @gadingfestival dan tunjukkan buktinya ke petugas, kalian bisa langsung menikmati Lampion Park. Jangan sampai ketinggalan promo berlaku hingga 31 Maret 2019.

5.      Dan+Dan

Bagi kalian yang ingin memborong produk kecantikan dengan harga terjangkau, bisa banget nih. Kalian bisa mengikuti promo dari Dan+Dan. Dengan membeli produk di Dan+Dan, kalian bisa mendapatkan potongan harga mulai dari 25 persen hingga 30 persen loh.

Promo ini berlaku untuk produk-produk Sariayu, Nivea, Wardah, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kehabisan ya, promo bisa kalian dapatkan hingga 3 April 2019 di seluruh outlet Dan+Dan.

5 Negara dengan Upah Minimum Terendah di Dunia di Bawah Rp 1 Juta

Suara.com – Upah minimum yang tinggi tentu diharapkan di semua negara. Namun sayang, ada beberapa negara miskin di dunia yang masih menetapkan upah minimum yang sangat rendah bahkan di bawah Rp 1 jutaan.

Saat ini, standar upah minimum di Indonesia masih beragam disesuaikan dengan inflasi dan biaya hidup di daerah. Namun coba bayangkan, bila masih ada negara-negara lain yang masih memasang upah minimum yang rendah.

Berikut Suara.com merangkum 5 negara dengan upah minimum yang sangat rendah seperti dikutip dari Moneysmart.id.

1.      Uganda Rp 100 Ribu

Uganda memang seringkali menyandang predikat sebagai negara termiskin di dunia. Meski demikian, Uganda sempat menjadi destinasi favorit para wisatawan dunia karena keramahan penduduknya.

Sebagai negara termiskin, tak heran upah minimum yang diperoleh oleh warga Uganda pun sangat rendah yakni sebesar 95 dolar Amerika Serikat atau Rp 1,3 juta. Artinya, dalam sebulan penduduk di Uganda hanya mendapatkan upah minimum sebesar Rp 100 ribu.

2.      Sierra Leone Rp 250 Ribu

Sierra Leone merupakan negara miskin yang terletak di Afrika Barat. Di balik kekayaan alam yang berlimpah sebagai salah satu negara yang kaya akan berlian, kehidupan di Sierra Leone jauh dari kata Makmur.

Sekitar 70 persen warga di negara ini hidup di bawah garis kemiskinan. Upah minimum yang mereka dapatkan setiap tahunnya hanya sebesar 211 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 3 juta. Artinya dalam sebulan mereka Cuma mendapatkan penghasilan sebesar Rp 250 ribu saja.

3.      Tajikistan Rp 558 Ribu

Tajjikistan merupakan salah satu negara yang berada di Asia. Negara yang berdekatan dengan Afghanistan dan China ini ternyata masih memiliki upah minimum yang sangat rendah.

Bayangkan, dalam setahun upah minimum Tajikistan hanya 477 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 6,7 juta. Artinya, dalam sebulan warga di Tajikistan hanya mendapatkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 500 ribuan. Standar upah di negara ini pun sudah tidak berubah sejak 2013 silam.

4.      Uzbekistan Rp 575 Ribu

Uzbekistan yang merupakan negara pecahan dari Uni Soviet ini memiliki upah minimum yang cukup rendah. Padahal, negara ini dulunya menjadi salah satyu negara terpenting di dunia yang menghubungkan perdagangan antara Eropa dan Asia, bahkan menjadi pelabuhan tersibuk pada masanya.

Meski demikian, kini warga di Uzbekistan hanya memperoleh upah minimum sebesar 490 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 6,9 juta. Artinya, upah minimum di negara ini hanya sebesar Rp 575 ribu, tidak berbeda jauh dengan negara Tajikistan.

5.      Lesotho Rp 700 RIbu

Lesoto merupakan salah satu negara kerajaan yang berada di Kawasan Afrika Selatan. Di negara ini pula paling banyak ditemukan fosil dinosaurus.

Dengan jumlahg penduduk yang cukup sedikit yakni 2,1 juta jiwa, upah minimum di Lesotho hanya sebesar Rp 700 ribu saja per bulannya. Dalam setahun, rata-rata mereka mendapat upah minimum sebesar 664 dolar Amerika Serikat atau sekitar RP 9,4 juta.

Menkeu Targetkan SPT Pribadi dan Badan Usaha Tahun 2019 Mencapai 85 Persen

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan wajib pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) baik peribadi atau badan usaha mencapai 15.58 juta ditahun 2019.

Sri Mulyani mengatakan, jumlah SPT Tahunan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan sebesar 85 persen dari total wajib pajak wajib SPT atau sebanyak 15,58 juta.

“Untuk SPT tahunan tahun 2019 ini targetnya sebetulnya 85 persen dari yang wajib lapor SPT jumlahnya 15,58 juta,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

Sri Mulyani menerangkan, jumlah wajib pajak tersebut sampai batas akhir tahun 2019. Untuk saat ini wajib pajak SPT pribadi saja sudah mencapai 10.32 juta orang.

“Wajib pajak SPT sampai akhir tahun itu orang pribadi maupun badan usaha atau perusahaan, nanti badan usaha masih batas akhirnya sampai April,” kata dia.

Untuk diketahui, Menteri Sri Mulyani memberikan kelonggaran untuk wajib pajak SPT peribadi sampai tanggal 1 April 2019.

Ia juga menyampaikan jumlah SPT perorangan meningkat 9,4 persen dibanding tahun 2018. Untuk wajib pajak badan usaha masih memiliki batas akhir sampai akhir bulan April 2019.

Ditambah Satu Hari, Lapor SPT Pribadi Hingga 1 April 2019

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kelonggaran pada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pribadi hingga 1 April 2019. Sedianya lapor SPT tahunan pribadi sampai tanggal 31 Maret 2019.

Hal tersebut disampaikan saat meninjau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Jakarta Selatan, Jumat (29/3/2019).

“Karena tanggal 31 nanti libur, kita putuskan bila menyerahkan hari Senin tidak dikenakan denda jadi tetap bisa melakukan pemenuhan kewajiban melakukan pembayaran SPT,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menerangkan, untuk data sementara laporan SPT pribadi di tahun 2019 meningkat 9,4 persen dibanding tahun lalu. Saat ini masyarakat lebih memilih meakukan pelaporan dengan menggunakan e-filling melaui situs djponline.pajak.go.id.

Ia menuturkan, masyarakat yang beralih menggunakan e-filing menigkat 23,68 persen. Sehingga masyarakat yang membayar dengan cara manual menurun hingga 66,29 persen.

“Sampai tadi malam sampai pukul 20.00 WIB untuk penyerahan SPT orang pribadi mencapai 10.058.388. Pagi ini sampai siang sudah naik menjadi 10.324.265 orang pribadi yang telah menyerahkan SPT nya,” kata dia.

Sri Mulyani mengaku senang laporan SPT pribadi meningkat tahun ini. Hal ini tidak terlepas dari pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai masyarakat semakin membaik setiap tahunnya.

Sambut HUT Kementerian BUMN, Pelindo III Gelar Kelas Kreatif di Undana

Suara.com – PT Pelabuhan Indonesia III Persero (PT Pelindo III) menggelar BUMN Goes to Campus di Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara tersebut dalam rangka menyambut HUT Ke-21 Kementerian BUMN.

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Toto Nugroho turut memberikan semangat untuk membangun negeri seperti BUMN kepada peserta dalam kelas kreatif tersebut. Ada 350 peserta turut hadir dari mitra binaan UKM Pelindo III, mahasiswa, siswa SMA dan SMK.

“Peserta mengikuti beberapa kelas kreatif yang merupakan pelatihan bersertifikat. Mulai dari pelatihan teknik bertani, urban hidroponik, hingga memasak panganan khas setempat dan ketrampilan membuat kerajinan lokal,” ujar Toto Nugroho.

Menurutnya, generasi kekinian perlu dikenalkan berbagai jenis keterampilan agar bisa mengeksplorasi minat dan bakatnya.

“Peserta diberikan kelas kreatif tentang pentingnya sosial media marketing agar mereka kelak dapat memasarkan produk atau jasa kreatifnya pada platform digital sesuai dengan tuntutan persaingan global di masa depan,” tambahnya.

Salah satu Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, Yunita Riwu setuju dengan pernyataan dari Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo III, Toto Nugroho tersebut.

“Dari kelas kreatif ini saya mendapat kelas tentang bagaimana menengarai informasi yang keliru di internet, agar tidak turut menyebarkan berita bohong. Kemudian juga diajarkan bagaimana memasarkan produk kepada audience yang tepat melalui media sosial,” ujar Yunita Riwu.

Sedangkan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Undana, Siprianus Suban Garak sangat mengapreasiasi kelas kreatif tersebut karena cukup bermanfaat.

“Karena kini kampus harus mendorong mahasiswanya untuk tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga harus menjadi lebih siap untuk berwirausaha,” ujar Siprianus.

LRT Jabodebek Lintas Satu Cibubur – Cawang Diuji Coba Juli Tahun Ini

Suara.com – Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto menjelaskan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek lintas satu rute Cibubur – Cawang akan dilakukan uji coba pada bulan Juli 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Budi saat melakukan kegiatan pengecoran terakhir di jembatan long span (bentang panjang) di atas Jalan Tol JORR, Jumat (29/3/2019).

“Iya untuk jalur Cibubur- Cawang sudah terkoneksi. Insyaallah tidak lama akan selesaikan trail set dari kereta LRT Jabodebek,” ujar Budi.

Diketahui untuk rute Cawang – Cibubur telah tersambung dengan panjang 14,89 Kilometer. Dua jembatan long span sudah rampung untuk lintas satu yaitu longspan JORR dan longspan Cililitan. Ia menambahkan kereta LRT yang akan diuji coba produk dari PT Inka (Persero) yang ditargetkan datang tahun ini.

“Uji coba pada bulan Juli antara Cawang – Cibubur akan diadakan kereta yang akan di uji coba secara bertahap dan ada tes-tes yang diperlukan, uji coba akan continue,” tambahnya.

Sedangkan progres LRT Jabodebek sudah mencapai 59,64 persen. Untuk lintas satu Cawang – Cibubur sudah mencapai 79,69 persen, lintas dua Cawang, Kuningan dan Dukuh Atas sudah mencapai 47,95 persen serta lintas tiga Cawang- Bekasi Timur mencapai 53 persen.

Dirut Adhi Karya Klaim LRT Jabodebek Tembus Rekor di Dunia

Suara.com – Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengklaim ada dua jembatan long span (bentang panjang) Light Rail Transit atau LRT Jabodebek mendapat rekor sebagai jembatan terpanjang di dunia.

Dua jembatan yang tercatat sebagai menebus rekor dunia itu berada di longs pan JORR dan jembatan lengkung terpanjang di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Proyek LRT Jabodebek akan ada dua tempat rekor dunia yang pertama di long span JORR, ini terpanjang untuk kontruksi u-box grider sebelumnya di Dubai u-box untuk kereta 70 meter tetapi punya kita 90 meter,” ujar Budi Harto di long span JORR, Jumat (29/3/2019).

Budi Harto menjelaskan untuk jembatan lengkung terpanjang di daerah Rasuna Said tersebut memiliki panjang sekitar 158 meter dengan struktur yang sama menggunakan u-box grider.

“Jadi nanti dari perpindahan dari Gatot Subroto menuju Rasuna Said disana ada lengkung jembatan dari beton terpanjang sedunia,” tambahnya.

Diketahui saat ini sudah tiga titik jembatan long span yang sudah diselesaikan dari lintas satu hingga lintas dua. Untuk lintas satu longspan JORR dan long span Cililitan yang menghubungkan Cibubur – Cawang dan lintas dua long span Cikoko yang menghubungkan Cawang, Kuningan dan Cibubur.

Sedangkan untuk progres LRT Jabodebek sudah mencapai 59,64 persen. Untuk lintas satu Cawang-Cibubur sudah mencapai 79,69 persen, lintas dua Cawang, Kuningan dan Dukuh Atas sudah mencapai 47,95 persen serta lintas tiga Cawang- Bekasi Timur mencapai 53 persen.

Progres LRT Lintas Cibubur – Cawang Capai 79,69 Persen

Suara.com – PT Adhi Karya (Persero) Tbk terus menyelesaikan pengerjaan struktur Light Rail Transit atau LRT Jabodebek lintas satu rute Cibubur – Cawang.

Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menjelaskan, saat ini ada tiga titik jembatan Long Span yang sudah diselesaikan dari lintas satu hingga lintas dua.

Untuk lintas dua jembatan Long Span yang sudah diselesaikan yaitu jembatan Long Span Cikoko yang menghubungkan Cawang, Kuningan dan Cibubur.

Jembatan Long Span yang dibuat menggunakan struktur u-box grider yang melintas di atas Jalan Tol JORR, Jalan Dukuh Atas dan Jalan Tol Jagorawi.

“Kita sudah menyelesaikan tiga Long Span di JORR, Cililitan dan Cikoko sehingga dengan demikian kita sudah menyelesaikan empat Long Span dan yang tersisa masih ada enam Long Span,” ujar Budi Harto di Long Span JORR, Jumat (29/3/2019).

Saat ini progres LRT Jabodebek sudah mencapai 59,64 persen. Untuk lintas satu Cawang-Cibubur sudah mencapai 79,69 persen, lintas dua Cawang, Kuningan dan Dukuh Atas sudah mencapai 47,95 persen serta lintas tiga Cawang- Bekasi Timur mencapai 53 persen.

“Ini merupakan kebanggaan Adhi Karya LRT, semoga ini menjadi modal kita ke depan,” pungkasnya.

Pupuk Indonesia Sebut OTT KPK Terkait Jasa Angkut Amoniak, Bukan Pupuk

Suara.com – Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menegaskan, bahwa Pupuk Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan PT HTK yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3/2019) lalu.

Sesuai dengan keterangan KPK, perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang bisnis logistik dan perkapalan, yaitu Pupuk Indonesia Logistik dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Bentuk kerjasamanya pun yakni meliputi perjanjian sewa kapal, dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya, jadi bukan untuk distribusi pupuk,” kata Wijaya dalam keterangan persnya, Jumat (29/3/2019).

Pupuk Indonesia pun menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak akan mengganggu kinerja perusahaan, termasuk kegiatan distribusi pupuk.

“Kegiatan Distribusi Pupuk, khususnya pupuk bersubsidi tidak terganggu dengan adanya peristiwa ini,” tegas Wijaya.

Untuk diketahui, KPK menyita sejumlah uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat dalam operasi tangkap tangan direksi BUMN dalam kasus suap.

Dalam OTT tersebut diamankan sebanyak tujuh orang yang terdiri dari unsur direksi BUMN dan pihak swasta.

“Ada uang juga yang diamankan sebagai barang bukti oleh tim, dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Terkait hal tersebut PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding company memberikan pernyataan tertulisnya. Berikut petikannya.

Sehubungan dengan pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada hari Rabu, 27 Maret 2019. Dalam kerangka asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK, berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan:

1. Pupuk Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

2. Manajemen Pupuk Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK.

3. Manajemen Pupuk Indonesia memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja dan pencapaian target perusahaan.

4. Tidak ada satupun kebijakan Perusahaan yang mendukung adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Menkeu : Pelaksanaan APBN yang Baik Turunkan Kemiskinan di Indonesia

Suara.com – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang baik merupakan salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 10,12 persen pada 2017, menjadi satu digit angka yaitu 9,66 persen di 2018.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 yang belum diperiksa (unaudited). Penyerahan dilakukan di Jakarta, Rabu (27/3/2019)

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat menjadi 5,17 persen di tahun 2018, setelah sebelumnya di tahun 2017 adalah 5,07 persen,” ujarnya.

Penyerahan LKPP ini, menurut Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Ketua BPK mengapresiasi pemerintah karena menyerahkan LKPP tepat waktu. Ketepatan waktu menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang baik dan selanjutnya LKPP 2018 akan diperiksa oleh BPK.

Pada acara penyerahan LKPP 2019 ini hadir juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, serta pejabat negara yang mewakili kementerian lembaga.

Minggu, Jokowi Lihat Proyek Tol Manado-Bitung Sepanjang 39,9 Kilometer

Suara.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meninjau percepatan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 kilometer. Jokowi akan ke Provinsi Sulawesi Utara pada 31 Maret 2019.

Berbagai persiapan tengah dilakukan di rute yang rencananya akan dilintasi Presiden bersama dengan rombongan.

“Informasinya demikian (kedatangan Presiden), tapi kami belum tahu pasti jam berapa akan melakukan kunjungan lapangan,” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Wilayah Sulut dan Gorontalo Triono Junoasmono di Manado, Jumat (29/3/2019).

Triono mengatakan, rombongan akan memasuki simpang susun Airmadidi (sekitar taman SBY) kemudian melintasi ruas tol seksi pemerintah (seksi I). Selanjutnya, melintasi ruas tol yang dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di seksi II kemudian keluar di Danowudu, menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

“Selain meninjau percepatan pembangunan jalan tol Manado-Bitung, Presiden direncanakan juga akan meresmikan KEK Bitung,” ujarnya.

Triono menambahkan, jajarannya bersama dengan PT Jasamarga Manado Bitung akan membuat papan informasi di beberapa titik berkaitan dengan pembangunan tol yang menghubungkan Kota Manado ke Kota Bitung melintasi Kabupaten Minahasa Utara.

“Selesai meresmikan KEK Bitung, rombongan direncanakan akan melintasi tol,” ujarnya.

Persiapan kunjungan Presiden ke jalan tol juga terus dimatangkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dan rombongan gubernur meninjau ruas tol ini. Gubernur berdialog dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Wilayah Sulut dan Gorontalo Triono Junoasmono berkaitan dengan progres pengerjaan tol Manado-Bitung hingga Maret.

Tol Manado-Bitung terus dikebut penyelesaiannya, pembangunannya selain diharapkan mengurai kemacetan di ruas jalan saat ini, diharapkan juga membuka kawasan cepat tumbuh di sekitar lintasan tol. (Antara)

LPDB – KUMKM Terus Genjot Pengalihan Dana Bergulir di Sumbar

Suara.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) – KUMKM terus menggenjot proses pengalihan dana bergulir yang disalurkan pada periode 2000-2007 di seluruh Indonesia, dari rekening di bank atas nama koperasi (debitur dana bergulir) ke rekening LPDB. Seluruh dana tersebut akan disalurkan bagi KUMKM yang membutuhkan.

“Dana bergulir hasil pengalihan rekening tersebut akan menjadi modal kita untuk disalurkan lagi kepada KUMKM yang membutuhkan,” kata Dirut LPDB – KUMKM, Braman Setyo, pada acara Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Khusus Sumbar, dari total plafon dana bergulir yang beredar sebesar Rp 76,6 miliar (periode 2000 – 2007), per Maret 2019 sudah dialihkan sebesar Rp 26,5 miliar atau 35 persen. Dengan rincian, dana bergulir dari Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM sebesar Rp 52,4 miliar sudah dialihkan ke rekening LPDB – KUMKM sekitar Rp 18,893 miliar, dari Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM Rp 12,394 miliar sudah dialihkan Rp 182,5 juta, dari Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Rp 11,5 miliar sudah dialihkan Rp 6,768 miliar, hingga dari perguliran sebesar Rp 370 juta sudah dialihkan Rp 682,224 juta.

Sementara jumlah dana bergulir di 11 kabupaten dan kota di Sumbar sebesar Rp 33,876 miliar, yang telah mengalihkan ke rekening LPDB – KUMKM per Maret 2019 sebesar Rp 19,6 miliar atau sekitar 58 persen.

“Dari 40 koperasi yang kita undang dalam acara rakor ini, target dana untuk dialihkan ke rekening LPDB – KUMKM kurang lebih sebesar Rp 2 miliar,” kata Braman, seraya menyebutkan bahwa total penyaluran LPDB – KUMKM di Sumbar per Maret 2019 sebesar Rp 60,9 miliar, dengan 44 mitra.

Di hadapan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Zirma Yusri, para Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota se-Sumbar, dan puluhan pengurus koperasi, Braman mengakui bahwa kendala utama dalam proses pengalihan dana bergulir tersebut adalah sudah adanya pergantian pengurus koperasi, dimana pengurus yang baru tidak bisa menyelesaikan data-data pinjaman dana bergulir yang sudah disalurkan pengurus koperasi yang lama.

“Tapi kita akan terus melakukan proses pengalihan ini secara intensif di seluruh Indonesia”, tegasnya.

Braman menyebutkan, bila koperasi melunasi pinjaman dana bergulir itu, maka LPDB – KUMKM akan kembali memberikan perkuatan permodalan dan kemudahan untuk kembali mendapatkan dana bergulir.

“Yang sudah lunas akan dibimbing terkait proses pembuatan proposal dana bergulir untuk pengembangan usaha dengan membuka coaching clinic,” imbuh Braman.

Ia pun menjamin kemudahan pengurusan dana bergulir bagi koperasi untuk tidak perlu datang mengurus ke Jakarta, tapi cukup melalui Dinas Koperasi dan UKM di daerah masing-masing.

“Saya akui, banyak proposal koperasi untuk mendapatkan dana bergulir tertolak di LPDB – KUMKM di Jakarta. Kenapa? Karena laporan keuangan koperasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan ada pengurus koperasi yang tidak mengerti mengenai laporan keuangan, hingga soal SHU pun banyak yang tidak sesuai tertera di proposal,” jelas Braman.

Ia berharap agar pengurus koperasi benar-benar memberi kecukupan dokumen sebagai persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir.

“Dalam hal ini, kita ada unsur pembinaan bagi koperasi dengan selalu membuka coaching clinic. Saya mengajak koperasi untuk memanfaatkan dana bergulir, karena bunganya sangat murah, yaitu bunga 4,5 persen untuk sektor perikanan, perkebunan, dan kelautan, bunga 5 persen untuk sektor riil, dan 7 persen untuk koperasi simpan pinjam,” tambahnya.

Kemudahan lain, lanjut Braman, bila dulu tak memiliki agunan cukup takkan bisa mendapatkan dana bergulir dari LPDB – KUMKM, kini meski agunan kurang, tetap bisa mendapatkan dana bergulir dengan menggandeng Jamkrida milik Pemprov Sumbar atau Perum Jamkrindo (BUMN).

“Di proses ini, kelayakan usaha koperasi akan dinilai oleh perusahaan penjaminan. Atau bisa juga melalui pintu Dinas Koperasi dan UKM setempat tanpa perlu ke Jakarta,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan LPDB – KUMKM, Ahmad Nizar menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia dalam proses pengalihan dana bergulir tersebut.

“Saya berharap, koperasi yang belum mengalihkan untuk segera mengalihkan ke rekening LPDB – KUMKM. Saya juga akui, masih ada dana bergulir yang masih digulirkan di kalangan anggota koperasi,” ujar Nizar.

Dana Bergulir harus Dikembalikan
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Zirma Yusri menegaskan, dana bergulir yang didapat koperasi merupakan utang yang harus dikembalikan.

“Kita pun terus melakukan konsolidasi efektif untuk mengembalikan dana bergulir ke LPDB – KUMKM. Saya mengajak seluruh kepala dinas kabupaten dan kota se-Sumbar untuk mengecek rekening bank masing-masing koperasi penerima dana bergulir,” ujarnya.

Zirma mengakui, dari permasalahan ini ada pelajaran berharga yang bisa dipetik, yaitu harus harus ada kehati-hatian dari koperasi dalam mengelola dananya, termasuk dana bergulir.

“Kalau ingin menjadikan koperasi yang baik dan bagus serta berkembang, ya harus hati-hati dalam mengelola dananya. Selain itu, koperasi juga harus selektif memilih anggota koperasi yang akan meminjam dana koperasi”, kata Zirma.

Bagi Zirma, koperasi, saat menyalurkan dana bergulir kepada anggotanya juga harus selektif, menyangkut kelayakan usahanya dan bagaimana manajemen usahanya.

“Koperasi harus bertanggungjawab atas penyaluran dana bergulir kepada para anggotanya”, tegas Zirma.

Tak hanya itu, Zirma pun meminta para pengurus koperasi untuk membuat proposal dana bergulir sesuai dengan dokumen-dokumen yang disyaratkanLPDB – KUMKM.

“Dinas juga harus selektif dalam menilai kesehatan sebuah koperasi di wilayahnya. Kelayakan usaha koperasi juga harus benar-benar tergambar. Kalau proposal salah dan tak sesuai persyaratan, ya tentu saja tidak akan bisa dapat dana bergulir dari LPDB – KUMKM,” tegas dia.

Zirma minta kalangan koperasi tidak selalu menyalahkan LPDB – KUMKM bila susah mendapatkan dana bergulir.

“Koperasi juga harus introspeksi diri dalam proses melengkapi persyaratan dana bergulir. Jangan kasih proposal yang menggantung, dimana koperasi tidak bisa menjelaskan detail dalam proposal terkait prospek dan kelayakan usaha. Para pembina koperasi juga harus mampu menjaga hal tersebut,” pungkas Zirma.

Kemenkop dan UKM : Petani Pengelola Hutan Sebaiknya Bentuk Koperasi

Suara.com – Kelompok petani yang mendapat izin mengelola hutan melalui program Perhutanan Sosial diharapkan dapat membentuk koperasi, sehingga mereka dapat memgembangkan usaha lebih baik.

Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Victoria Simanungkalit mengatakan, hak kelola berupa IPHPS dan KULIN KK itu belum cukup untuk menjadikan masyarakat sekitar hutan menjadi sejahtera.

Perhutanan Sosial merupakan program prioritas nasional, dengan skema Izin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK). Program ini memberi izin atau hak kelola kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang berada di bawah pengawasan Perhutani selama 35 tahun, hingga seluas maksimal 2 hektare per kepala keluarga (KK).

“Perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat hutan dalam mengelola hutan secara komprehensif melalui kelembagaan koperasi. Petani dapat membentuk koperasi atau bergabung dengan koperasi yang sudah ada dalam satu kawasan hutan,” katanya, pada kegiatan Temu Lapang Koperasi Perhutanan Sosial di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Kamis (28/3/2019).

Pada kegiatan tersebut dilakukan pelatihan pengolahan kopi sebagai komoditi unggulan pada program perhutanan sosial, yang diikuti 35 peserta perwakilan petani hutan dari 11 desa, di Kabupaten Bandung.

Victoria menyampaikan, komoditas kopi merupakan produk yang bernilai tinggi namun petani belum banyak menikmati nilai tambahnya. Selama ini, mereka masih fokus pada budi daya dan hanya menjual kopi dalam bentuk cherry.

“Petani harus mulai berpikir bisnis dan melakukan pengolahan untuk memperoleh nilai tambah yang hanya bisa dilakukan melalui kelembagaan yang baik. Dalam hal ini, lembaga yang paling ideal bagi masyarakat petani kopi adalah koperasi,” lanjut Victoria.

Sementara itu, Relationship Business Manager Bank Mandiri Region VI, Arizky Iriawansyah menyatakan mendukung program pemberdayaan perhutanan sosial melalui kelembagaan koperasi. Menurutnya, pembiayaan usaha tani kepada petani memiliki tingkat fraud yang relatif tinggi.

Masalah ini dapat diantisipasi dengan kehadiran lembaga koperasi, misalnya. Pengelolaan dana budi daya yang dilakukan melalui koperasi akan lebih tepat pemanfaatannya dibandingkan jika dilakukan secara personal oleh petani.

Pada kesempatan itu hadir perwakilan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

BPSKL memiliki dua program yang dapat disinergikan dengan Kemenkop dan UKM, yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi koperasi dan program peningkatan kapasitas pendamping perhutanan sosial, yang dapat diberikan keahlian tentang pembentukan koperasi dan manajemen perkoperasian secara umum.

Branch Manager Tani Hub, Bill Afriyanto menyampaikan, petani kopi tidak perlu khawatir dalam memasarkan produknya sepanjang dapat memenuhi kualitas yang standar dan pasokan yang kontinu.

Di saat yang sama diberikan juga CSR berupa bantuan mesin penggiling kopi (huller dan pulper) oleh Bank Mandiri kepada Koperasi Mekar Laksana Sejahtera yang terbentuk dari 24 Kelompok Tani Hutan.

Pembangunan Rusun Diharapkan Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Suara.com – Pembangunan rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) di wilayah barat maupun timur Indonesia, selain diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, juga mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyatakan akan terus mendorong pemerataan pembangunan rusun dan rusus.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja Direktorat Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019).

Kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh Direktur Rusun, M Hidayat, dan Direktur Rusus, Chris Robert Panusunan Marbun, juga dihadiri pejabat dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang berasal dari setiap provinsi di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Khalawi mengungkapkan, KemenPUPR tidak akan main-main dalam pembangunan rusun dan rusus di daerah, karena masih banyak masyarakat yang  membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya di sektor perumahan.

“Tugas Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah mengelola, memanfaatkan dan membelanjakan anggaran untukpembangunan rumah masyarakat. Kami pastikan bahwa hasil pembangunan rumah untuk masyarakat memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat, sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang layak huni,” ujarnya, saat memberikan pengarahan kepada peserta raker.

Menurut Khalawi, program perumahan, khususnya Satu Juta Rumah merupakan salah satu program yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat di daerah. Ia berharap para pegawai di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki niat tulus untuk membangun perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Khalawi menerangkan, pagu anggaran 2019 untuk Direktorat Jenderal Penyediaan, total mencapai Rp 7,82 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 6.873 unit rusun, dengan anggaran Rp 2,61 triliun, sedangkan pembangunan rusus sebesar Rp 0,55 triliun untuk membangun 2.130 unit .

Rapat Kerja Direktorat Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019). (Dok : KemenPUPR)Rapat Kerja Direktorat Rumah Susun dan Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, di Tangerang, Banten, Jawa Barat, Rabu (27/3/2019). (Dok : KemenPUPR)

Untuk bantuan BSPS rumah swadaya dialokasikan Rp 4,28 triliun untuk membedah 206.500 unit dan bantuan PSU rumah umum adalah Rp 0,12 triliun untuk 13.000 unit. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen.

Berdasarkan data KemenPUPR, sebaran pembangunan 2019 untuk rusun tercatat 51 persen berada di daerah wilayah barat Indonesia dan sisanya 39 persen, berada di wilayah timur Indonesia. Sebaliknya, untuk pembangunan rusus sebanyak 54 persen dilaksanakan di wilayah timur Indonesia dan 36 persen akan dibangun di wilayah barat.

Selain itu, KemenPUPR juga memiliki target RPJMN untuk sektor perumahan mulai 2015 hingga 2019, yaitu menurunkan backlog kepenghunian dari 7,6 juta unit menjadi 5.4 juta unit. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) ditargetkan turun dari angka 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.

“Saya minta para pegawai di pusat maupun di daerah, jangan main-main dengan anggaran pembangunan rumah untuk rakyat. Jika memang menemui hal yang tidak wajar, segera laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Masyarakat masih banyak yang butuh rumah, ini amanah yang harus kita laksanakan sebaik mungkin,” terangnya.

Terkait capaian pembangunan rusun untuk 2015 – 2017,  berjumlah 456 tower, sedangkan untuk tahun 2018, mencapai 300 tower. Pembangunan rumah khusus pada 2015 – 2017, mencapai 17.480 unit dan 2018 tercatat 4.525 unit rusus.

Anggaran Meningkat, Mensos Ingatkan Pentingnya Pengelolaan Transparan

Suara.com – Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan pentingnya peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Hal ini berkaitan dengan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Anggaran wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial,” kata Mensos, saat membuka Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2019, dengan tema “Digitalisasi Pelaksanaan Anggaran Menuju Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Kementerian Sosial”, di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Secara umum, Mensos menekankan tiga topik utama dalam rakor kali ini. Pertama, seluruh pengelola anggaran harus mengelola anggaran secara efektif, transparan dan akuntabel, sejalan dengan kenaikan anggaran Kemenos dari tahun ke tahun.

Menurutmnya, kenaikan anggaran mencapai 35,75 persen atau meningkat dari Rp 43 triliun menjadi Rp 58 triliun.

“Peningkatan anggaran Kemensos pada 2019 mencapai 35,75 persen, yang di antaranya disebabkan peningkatan alokasi anggaran PKH sebesar dua kali lipat,” kata Agus.

Pada 2019, PKH dianggarkan sebesar Rp 38 triliun, dari sebelumnya sekitar Rp 19 triliun.

“Penambahan anggaran ini wajib diikuti kewaspadaan dalam penyaluran dan pertanggungjawabannya,” kata Mensos.

Kedua, Mensos menekankan seluruh program yang dilakukan harus berorientasi kepada hasil. Output diarahkan untuk meningkaatkan keberfungsian sosial PMKS, terpenuhinyaa kebutuhan dasar bagi penerima manfaat, yang pada akhirnya, mereka bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang selama ini menjadi beban hidup.

Ketiga, Mensos mengajak para pimpinan satker agar dapat melakukan koordinasi yang baik dengan segenap stakeholders, sehingga sinkronisasi pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal.

Di antara stakeholders itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, serta institusi terkait.

“Dan juga menyusun rencana tindak dan monitoring temuan inspektorat dan BPK sebagai pekerjaan rumah yang harus kita benahi,” kata Mensos.

Ia juga menekankan perlunya pemantauan perkembangan realisasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, karena adanya kontribusi dalam opini Laporan Keuangan Kementerian Sosial dan penyerapan anggaran pada beberapa Dinas Sosial Provinsi yang perlu dioptimalkan.

“Saya minta kepada KPA dan PPK untuk segera melakukan percepatan realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan anggaran,” katanya.

Empat unsur pelaksanaan anggaran, kata Mensos, akan berjalan dengan baik apabila memenuhi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Layanan pada Masyarakat harus Cepat
Terkait digitalisasi pengelolaan anggaran, Mensos menegaskan, layanan kepada masyarakat harus cepat, meskipun permasalahan sosial terus berkembang.

Kemensos yang menangani 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteaan Sosial (PMKS), belum lagi tugas mempercepat pengurangan kemiskinan, membutuhkan kecepatan.

“Keberadaan infrastruktur online penting, karena akan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Agus.

Dengan itu pula, Mensos mendorong agar instansi di daerah ikut menyiapan infrastruktur digital. Apalagi di era kini, pengelolaan anggaran berbasios daring sudah tidak asing lagi seperti layanan e-procurement .

“Saya berpandangan, digitalisasi adalah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan lagi. Keberadaan infrastruktur digital bisa menjawab tuntutan masyarakat,” kata Mensos

Menurutnya, dengan digitalisasi, pemberian layanan publik lebih cepat dan transparan sehingga target bisa tercapai. Ia yakin, penyiapan infrastruktur digitalisasi di daerah bisa diwujudkan dengan setidaknya tiga kondisi.

Pertama, kemauan politik ( political will ) dari masing-masing instansi untuk melakukan investasi terhadap infrastruktur digital.

“Kalau bicara angggaran, tentu besarnya relatif. Kalau institusi sudah sadar besarnya manfaat dalam melayani masyarakat, betapa besarpun akan dibiayai,” kata Mensos.

Kedua, perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik di Kemensos maupun pemda yang melek digital.

“Yang tak kalah penting adalah sosok  pemimpin yang mempunyai kesadaran bahwa beradaptasi dengan teknologi memerlukan waktu,” katanya.

Sosok pimpinan, kata Agus, tidak perlu harus ahli digital.

“Asal bisa beradaptasi dengan teknologi digital, terutama kemampuan mengelola keuangan negara secara digital, maka akan banyak membantu institusi tersebut,” katanya.

Di bagian lain, Sekretaris Jendera Kemensos, Hartono Laras, dalam laporannya menjelaskan, rakor dilaksanakan sebelum mengakhiri triwulan I di tahun 2019, sehingga dalam rakor tersebut, dapat dilakukan evaluasi sampai dimana realisasi pada triwulan I.

“Hal ini agar dapat diukur pelaksanaan program dan anggaran selesai tepat waktu, sehingga pembangunan kesejahateraan sosial, secara khusus upaya penurunan angka kemiskinan yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, tercapai,” kata Hartono.

Acara ini dihadiri seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rakor Pelaksanaan Anggaran, seluruh Pejabat Eselon I di lingkungaan Kemensos. Rapat Koordinasi berlangsung selama 3 hari, pada 27 – 29 Maret 2019.

Menkop dan UKM Minta Koperasi Memperbanyak Jumlah Anggota

Suara.com – Koperasi harus memperbesar jumlah anggota untuk kesejahteraan bersama. Koperasi merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan modal yang bertumpu pada segelintir orang.

Demikian diungkapkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop dan UKM), Puspayoga. Prinsip ini yang kemudian dijalankan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) melalui program Reformasi Total Koperasi, yang menekankan koperasi harus menjadi berkualitas,  bukan tergantung kuantitas.

“Sekarang kita bisa melihat sudah ada koperasi yang masuk Bursa Efek Indonesia. Koperasi membeli perusahaan asuransi Takaful dari Malaysia dan beromzet triliunan rupiah,” kata Puspayoga, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun Buku 2018, di Medan, Kamis (28/3/2019).

Sebelumnya, Puspayoga meresmikan gedung baru KPUM di Jalan Sisingamangaraja, Medan.

Pada kesempatan itu ia menegaskan, koperasi tidak boleh lagi hanya papan nama, tetapi harus mampu tumbuh dan besar.

“Koperasi harus memiliki banyak anggota. Koperasi tanpa anggota, tidak ada artinya,” kata Puspayoga.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menjadikan prioritas pemerataan kesejahteraan dalam pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, capaian itu membutuhkan proses untuk negara besar seperti Indonesia.

Melalui program Reformasi Total Koperasi, sumbangan ekonomi terhadap negara dari koperasi atau PDB meningkat dari 1,71 persen tahun 2014, menjadi 4,48 persen pada 2017. Menkop yakin, PDB koperasi 2018 sudah naik lagi melampaui 5 persen.

“Jangan berkecil hati. Koperasi bisa sejajar dengan BUMN dan swasta besar. Pemerintah konsisten pada orientasi koperasi adalah kualitas,” tegas Puspayoga.

Ia juga mengapresiasi KPUM, yang dinilainya mampu berkembang melalui diversifikasi usaha. KPUM merupakan koperasi transportasi terbesar di Medan, yang memiliki unit usaha angkutan, SPBU, simpan pinjam, perumahan, taksi dan BPR.

Ketua KPUM, Jabmar Siburian, mengatakan, diversifikasi usaha dilakukan agar koperasi dapat berkembang dengan baik, karena usaha transportasi konvensional menghadapi tantangan dari bisnis transportasi online. Jabmar mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai perubahan dalam teknologi, agar usaha transportasi ini tidak tertinggal.

“Kalau tidak ada perubahan bisnis, transportasi hanya akan tinggal nama,” katanya.

KPUM untuk tahun buku 2018 memperoleh SHU (sebelum pajak), sebesar Rp 772,9 juta.

Menkop dan UKM Puspayoga, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun Buku 2018, di Medan, Kamis (28/3/2019). (Dok : Kemenkop dan UKM)Menkop dan UKM Puspayoga, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) Tahun Buku 2018, di Medan, Kamis (28/3/2019). (Dok : Kemenkop dan UKM)

Skandal Boeing 737 Max, Garuda Akan Tetap Beli Pesawat Boeing

Suara.com – Garuda Indonesia bertemu dengan perwakilan Boeing di kawasan perkantoran Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis pagi (28/3/2019) untuk membahas tentang rencana pembatalan kontrak pembelian 50 unit pesawat Boeing 737 Max 8.

Usai pertemuan, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara mengatakan bahwa Boeing, produsen pesawat asal Amerika Serikat, akan mempelajari kemungkinan merestrukrusasi kontrak tersebut.

“Boeing juga mengerti posisi Garuda dan akan mempelajari kemungkinan untuk merestrukrusasi kontrak yang berlaku dan bekerja sama dan memberikan dukungan penuh kepada Garuda untuk memenuhi kebutuhan Garuda ke depannya mengingat Garuda adalah maskapai nasional dan pelanggan kunci untuk Boeing,” kata Ari seperti dilansir dari Antara.

Garuda diketahui memesan 50 unit Boeing 737 Max 8. Satu unit sudah digunakan oleh Garuda, sementara sisanya akan mulai dikirimkan pada 2020 mendatang.

“Dalam pembicaraan pagi ini Garuda menyampaikan kembali kepada Boeing bahwasanya kami tetap percaya kepada produk Boeing akan tetapi untuk keselamatan penumpang Garuda dan masyarakat Indonesia pada umumnya kami tidak dapat melanjutkan pemesanan 49 pesawat 737 seri Max 8 yang sedianya mulai dikirim di 2020,” kata Ari.

Ari menambahkan dari sisi teknis Boeing sudah melakukan perbaikan atas sistem Manuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) dan masih menunggu persetujuan dari otritas penerbangan sipil Amerika Serika atau Federal Aviation Administration dan laporan akhir atas kecelakaan Ethiopian Air dan Lion Air.

“Dari Garuda kami masih percaya terhadap brand Boeing namun kami sudah tidak percaya lagi dengan produk Max-8 khususnya karena masyarakat yang notabene pelanggan kami sudah kehilangan kepercayaan terhadap produk itu,” katanya.

Namun, Ari menegaskan pihaknya tidak beralih ke merek pesawat lain dan tetap melanjutkan kontrak dengan Boeing.

“Yang pasti kami tidak akan mengganti ke brand lain seperti yang dilakukan beberapa maskapai lain, namun meminta Boeing untuk menawarkan produklain selain Max 8 tersebut,” katanya.

Sementara itu, lanjut dia, nilai, jenis dan waktu pengiriman akan dibahas antar kedua tim secara terbuka dan akan membahas internal di Seattle, AS.

Ari juga menawarkan masukan kepada Boeing untuk memfasilitasi pertemuan dengan regulator dan memberikan masukan kepada Boeing untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan regulator kepada merek Boeing.

“Kami akan melakukan pertemuan lanjutan pada akhir April untuk mencari solusi win win untuk kedua belah pihak,” tutup dia.

Sambut Ide Jokowi, Menhub Targetkan Jalur KA di Kalsel Dibangun Tahun Ini

Suara.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal merealisasikan janji Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel.

Budi menganggap ide Jokowi bagus. Ia juga yakin janji tersebut akan direalisasikan pemerintah dan pembangunannya dimulai tahun ini.

“Itu ide yang sangat baik sekali. Bisa (tahun ini dibangun),” kata Budi Karya Saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Kendati demikian, Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ini terlebih dahulu harus membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan jalur kereta itu.

“Kita Buat FS, sekitar 6 bulan,” kata dia.

Sebelumnya Capres petahana Jokowi berjanji akan membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam kampanye akbar di stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan Rabu (27/3/2019).

“Saya tadi dapatkan informasi mengenai keinginan-keinginan masyarakat di sini, bahwa warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan ingin adanya kereta api trans Kalaimantan. Benar?” kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi memastikan pemerintah akan membangun jalur kereta api di Kalimantan Selatan. Tepatnya di antara Batulicin dan Banjarbaru, Kalsel.

“Secepatnya kita akan lakukan cek lapangan, dan segera kalau memungkinkan akan segera kita kerjakan, Insya Allah,” ucap Jokowi.

Menteri Luhut: Yang Online-online Bisa Turunkan Korupsi

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, aktivitas yang berbasis online bisa menurunkan kejahatan masyarakat. Salah satunya, bisa menurunkan perilaku korupsi.

Misalnya, sambung Luhut, dengan adanya pembayaran online, maka tidak ada lagi masyarakat yang membayar secara tunai. Dengan begitu, tak ada lagi masyarakat yang memanipulasi besaran pembayaran tersebut.

“Makanya kita harus sadar ekonomi bertambah efisien karena ini, akibatnya tidak banyak yang korupsi lagi, karena semua sudah online. Mungkin orang yang suka korupsi tersingkir juga,” kata dia saat ditemui di The Kasablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

“Kalau enggak ada cash transaction, semua online bagaimana mau korupsi. Jadi sedang berjalan, secara gradual alami, jadi presiden dorong ini terus karena biar bagaimanapun korupsi diberantas habis,” tambah dia.

Mantan Kepala Staf Presiden itu meminta anak muda Indonesia untuk menciptakan perusahaan rintisan atau startup. Menurut Luhut, startup ini bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia.

“Kita dorong, anak muda bikin gini (Startup). Saya kan enggak perlu izin presiden. Pokoknya untuk kemajuan negeri, apalagi bicara anak muda. Bicara online online, mainkan,” ujarnya.

Luhut juga menyampaikan, agar anak muda Indonesia tak patah arang dalam menciptakan startup. Karena, pasar startup di Indonesia masih besar, sehingga banyak peluang yang bisa dimanfaatkan anak muda Indonesia.

Dia mencontohkan pada dirinya sendiri, yang hanya anak dari supir bus, tapi bisa menjadi tentara, bahkan menjadi Menteri.

“Bapak saya hanya sopir bus, ibu saya enggak tamat SD. Saya lahir dari rahim ibu yang tidak tamat SD. Tapi saya berlima enggak ada yang enggak lulus dari top university,” tutup dia.

Anak Usaha Adhi Karya Bangun Properti Terintegrasi Transportasi Massal

Suara.com – PT Adhi Commuter Properti (ACP) membangun properti yang terintegrasi dengan moda transportasi. Properti tersebut dinamakan The Premiere MTH yang berada di Jalan MT Haryono.

Direktur Operasional I Adhi Karya, Budi Sadewa mengatakan, The Premiere MTH merupakan proyek yang dikembangkan ACP dan menjadi proyek mixed-use pertama di Jalan MT Haryono, Jakarta yang terintegrasi langsung dengan sistem transportasi massal seperti LRT, BRT dan KRL.

“Oleh karena itu, lokasi tersebut akan menjadi pusat aktivitas bisnis sekaligus hunian yang nyaman di Jakarta,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Proyek yang ditargetkan selesai dalam dua tahun tersebut mengusung konsep Quality of Life.

Direktur Utama ACP Amrozi Hamidi mengatakan, Quality of Life mengandung dan mengutamakan dua konsep utama, yakni Go Green dan Balance Lifestyle.

Konsep Go Green mempunyai makna yaitu terintegrasi dengan publik transportasi sehingga meningkatkan efisiensi mobilitas pejalan kaki & sepeda untuk mengurangi emisi.

“Konsep Balance Lifestyle mempunyai makna yaitu gaya hidup seimbang yang lengkap di dalam satu kawasan, yaitu perkantoran (office), apartemen dan area komersial, sehingga meningkatkan kualitas kehidupan dengan mewadahi kebutuhan dan kenyamanan penghuni dengan konsep one stop living,” jelas dia.

Beberapa keunggulan proyek The Premiere MTH antara lain berada di jalan utama yang strategis, lokasi yang sangat komersil, 200 meter dari stasiun KRL Cawang, 15 menit menuju bandara Halim Perdana Kusuma dan dekat dari stasiun LRT Cikoko.

Sehingga, proyek seluas 7.395 meter persegi ini mempunyai peluang besar sebagai kawasan yang akan sangat cepat berkembang sebagai kawasan mixed-use dengan berbagai fungsi aktivitas seperti apartemen, perkantoran dan area komersil.

The Premiere MTH direncanakan terdiri dari office tower, apartemen dan area komersial. ACP berharap bisa mewujudkan proyek prestisius yang menyasar eksekutif muda dan investor.

Secara lebih rinci, target pasar The Premiere MTH antara lain berusia 35 – 50 tahun yang ingin berinvestasi karena potensi okupansi sewa yang cukup tinggi di sekitarnya, para investor properti, eksekutif muda, serta orang-orang yang bekerja di kawasan urban namun berdomisili di sub-urban.

Peraga Expo Targetkan Transaksi 150 Juta Dolar AS di Pameran TPT

Suara.com – Pameran industri tekstil dan produk tekstil atau TPT yang terintegrasi bertaraf internasional Indo Intertex – Inatex – Indo Dyechem – Indo Texprint 2019 kembali digelar. Tema yang diusung kali ini yaitu Investasi Menyambut Making Indonesia 4.0.

Tema dipilih untuk mendorong revolusi industri 4.0 dan sesuai dengan target pemerintah agar masuk ke dalam lima besar produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) di dunia pada tahun 2030.

Industri tekstil dan Produk Tekstil ini memanfaatkan teknologi digital, seperti 3D printing, automation, dan internet of things.

Transformasi dapat mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas, membangun klaster industri tekstil terintegrasi dengan terkoneksi teknologi industri 4.0.

Dalam pameran yang diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran ini, Indo Intertex menampilkan permesinan dan peralatan untuk industri tekstil dan garmen.

Inatex menampilkan bahan baku serat, benang, kain, aksesoris dan produk fashion serta produk Industri Nonwoven, Indo Dyechem menampilkan kimia tekstil, peralatan proses pewarnaan dan finishing dan Indo Texprint menampilkan mesin-mesin cetak tekstil digital.

“Penyelenggaraan Pameran merupakan langkah yang tepat sebagai sarana benchmark teknologi terbaru khususnya pada sektor TPT dalam rangka implementasi industri 4.0 untuk mendorong peningkatan daya saing dari sisi produksi dan menunjang target ekspor 15 miliar dolar AS pada tahun 2019,” ujar Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Muhdori, Kamis (28/3/2019).

Direktur Peraga Expo, selaku ketua penyelenggara, Paul Kingsen menjelaskan, pameran kali ini diikuti oleh 500 perusahaan yang berasal dari 20 negara seperti China, Jepang, Korea, Taiwan, India, Singapura, Vietnam, Hongkong, Jerman, Italia, Turki dan Indonesia sebagai tuan rumah.

“Industri TPT adalah industri yang berpeluang untuk terus berkembang. Para produsen harus menangkap peluang tersebut dengan melakukan upgrade mesin produksi seiring dengan perkembangan zaman dan tren gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini yang menuntut produsen lebih kreatif menciptakan proposisi nilai produk yang unik,” ujar Paul Kingsen.

Paul menargetkan pada pelaksanaan ke-17 tahun ini, Peraga Expo menargetkan peningkatan transaksi mencapai 150 juta dolar AS dan pengunjung mencapai 15.000 orang dari kalangan pengusaha dan professional.

Untuk mengantisipasi antusiasme pengunjung dari Bandung sebagai sentra ITPT terbesar, Peraga Expo menyediakan sarana transportasi berupa shuttle-bus dengan rute Bandung – JIExpo Kemayoran (pp) gratis selama 3 hari berlangsungnya pameran.

Diketahui pada penyelenggaraan pameran tahun 2017, tercatat transaksi bisnis diantara peserta pameran mencapai 75 juta dolar AS dan pada tahun 2018 mencapai 120 juta dolar AS.

Sedangkan perkembangan industri TPT dalam 2 tahun terakhir terus membaik di pasar domestik maupun global. Hal ini didasarkan pada laju pertumbuhan sampai dengan triwulan IV 2018 yang naik sebesar 8,73% serta peningkatan ekspor sebesar 5,55%.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai ekspor dari industri TPT nasional mencapai 12,58 miliar dolar AS pada tahun 2017 atau naik 6% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara sepanjang tahun 2018, jumlah ekspor industri TPT berkisar 13,6 – 13,8 miliar dolar AS, melampaui target ekspor pada tahun tersebut sebesar 12,31 miliar dolar AS. Di tahun ini, Kemenperin menargetkan nilai ekspor TPT tumbuh sebesar 13% hingga 15 miliar dolar AS.

Klaim Sejahterakan Mitra Driver, Grab Ingin Tarif Ojol Dinaikkan Lagi

Suara.com – Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online Grab Indonesia menilai tarif ojek online (ojol) yang ditetapkan pemerintah masih rendah. Terkait kebijakan itu, perusahaan asal Malaysia itu malah ingin berupaya menaikkan tarif ojol.

Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, prinsip perusahaan adalah ingin meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Sehingga, dengan tarif bersih kepada pengemudi itu dirasa kurang menyejahterakan.

“Jadi ada upaya memang untuk menaikkan tarifnya. Konsep dari Grab memang kita sudah bicarakan ke pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudinya,” ujar Ridzki saat ditemui, di The Kasablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Kendati demikian, Ridzki mengaku, Grab Indonesia kini sedang mempelajari terkait dengan tarif ojol yang ditetapkan pemerintah. Saat ini, sambung dia,  pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait implementasi tarif ojol tersebut.

“Dari sini sudah lihat nih peraturannya seperti apa, mohon maaf kita sedang diskusi sekarang dengan pihak pemerintahan, bagaimana kita menjalankan ini implementasinya menuju 1 Mei,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif ojol. Adapun tarif tersebut ditetapkan dalam tiga zonasi, Zona I meliputi Jawa, Sumatera dan Bali. Adapun, tarif batas bawah sebesar Rp 1.800 per kilometer, sedangkan tarif batas atas Rp 2.300 per kilometer. Selain itu terdapat biaya mininum dalam sekali perjalanan sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Zona II meliputi Jabodetabek, yang biaya jasanya dipatok batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.500 per kilometer. Selain itu biaya minimal sebesar Rp 8.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Sementara, Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, biaya jasanya batas bawah Rp 2.100 per kilometer dan biaya jasa batas atasnya sebesar Rp 2.600 per kilometer. Selain itu, biaya jasa minimal sebesar Rp 7.000 – Rp 10.000 per 4 kilometer.

Grab Belum Putuskan Terima atau Tolak Tarif Ojek Online Baru

Suara.com – Grab belum memutuskan menerima atau menolak tarif ojek online baru dari Kementerian Perhubungan. Grab, selaku aplikator ojek dalam jaringan menyatakan masih berdiskusi dengan pemerintah mengenai tarif yang baru saja ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan awal pekan ini.

Grab menghargai aturan terbaru mengenai tarif batas bawah dan batas atas ojek online dari pemerintah, yang mereka sebut memberi kepastian bagi para mitra pengemudi. Grab menyebut tarif baru ojek online ini merupakan niat baik pemerintah untuk pengemudi ojek online, sekaligus untuk konsumen.

“Saat ini kami sedang berkomunikasi aktif dengan pihak pemerintah untuk mempelajari lagi,” kata Presiden Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, saat ditemui di acara Thinkubator di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

“Kami sedang diskusi dengan pemerintah bagaimana menjalankan ini, implementasi menuju 1 Mei,” lanjut Ridzki.

Bagi Grab, bukan perkara mereka setuju atau tidak setuju dengan aturan baru pemerintah mengenai tarif ojek online ini, namun, bagaimana aturan ini bisa diterapkan.

“Konsep dari Grab adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Jadi, itu selalu menjadi landasan prinsip bagi kami dan topik diskusi kita dengan pemerintah dalam menjalankan peraturan ini adalah ke sana juga,” kata dia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menetapkan biaya jasa angkutan ojek online yang akan berlaku mulai 1 Mei 2019 dalam tiga zona.

Zona 1, tarif batas bawah neto sebesar Rp1.850 per kilometer, sementara batas atas Rp 2.300, biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000.

Zona 2, tarif batas bawah Rp 2.000 per kilometer dan batas atas Rp 2.500 dengna biaya jasa minimal Rp 8.000 – Rp 10.000. Zona 3, tarif batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600, biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000. (Antara)

Supaya Indonesia Tak Dijajah Teknologi, Luhut Sarankan Ini

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Indonesia bisa dijajah oleh teknologi jika hanya menjadi penonton saja.

Agar tak dijajah teknologi, Luhut meminta masyarakat lebih cepat untuk beradaptasi dengan teknologi di era revolusi industri digital 4.0.

“Kita tidak akan mungkin dijajah secara teritorial yang ada bisa dijajah teknologi karena ekonomi ini perkiraan strategis, oleh karena itu postur kita harus mengarah kesana tanpa masuk teknologi tadi kita ketinggal,” ujar Luhut, Kamis (28/3/2019).

Ia menjelaskan, dalam paparannya pemerintah sudah berkoordinasi untuk mendorong pemerataan revolusi industri 4.0 di daerah-daerah.

Selain itu dalam paparannya, dengan adanya teknologi ini bisa mengurangi praktik korupsi karena sudah tidak lagi bertatap muka melainkan melewati mesin.

“Kemarin saya di Malang, Presiden kasih instruksi 4.0 di mana pemerintah mendorong ini lebih bagus dan proses pengambilan keputusannya tidak berbelit-belit,” tambahnya.

Menurut Luhut, Indonesia harus mempersiapkan infrastruktur teknologi dengan jaringan 5G. Dengan demikian, dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada membuat Indonesia tidak tertinggal.

“Kita suka tidak suka harus siapkan 5G robotik setiap infrastruktur yang dibangun,” terangnya.

Mau Ikut Memajukan Ekonomi Indonesia? Luhut Sarankan Bikin Startup

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong anak muda untuk menciptakan perusahaan rintisan (startup). Pasalnya, startup menurut Luhut bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Apalagi, mantan Kepala Staf Presiden ini mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sangat peduli pada startup-startup di Indonesia.

“Kita dorong, anak muda bikin gini (Startup). Saya kan enggak perlu izin presiden. Pokoknya untuk kemajuan negeri, apalagi bicara anak muda. Bicara online-online, mainkan,” kata dia saat ditemui di The Kasablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Menurut Luhut, para anak muda juga harus mengembangkan startup tentang kemaritiman. Karena, sambung dia, saat ini pemanfaatan industri kemaritiman masih terbilang kecil.

Sehingga, peluang mengembangkan startup bidang kemaritiman sangat besar.

“Jadi ada masalah maritim juga. Kita terbesar baru 9 persen mengelola kawasan maritim kita. Kalian (anak muda) punya peran main di sini. Jadi startup yang kalian buat sangat berguna,” tutur dia.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM ini menambahkan, adanya startup juga agar ada pemain baru dalam dunia bisnis Indonesia. Sehingga, pemain bisnis tak hanya itu-itu saja.

“Biar pemain-pemain baru muncul anak-anak muda yang punya potensi bagus untuk ekonomi Indonesia. Jadi bukan hanya kaya tambah kaya, tapi orang yang dari middle of no where mereka tumbuh,” pungkas dia.

Menko Luhut Bingung, Avtur Turun Tapi Harga Tiket Pesawat Tinggi

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terus melakukan evaluasi terkait harga tiket pesawat yang tinggi. Pasalnya, saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada maskapai terkait biaya operasional.

Salah satunya, yaitu menurunkan harga bahan bakar avtur dari Pertamina. Namun, penurunan avtur itu tak diikuti dengan penurunan harga tiket pesawat.

“Itu yang perlu kita evaluasi, kenapa bisa terjadi, dimana costnya yang mahal. Kita lagi kaji semua. Intinya satu saja, bisnis apapun yang kita lakukan harus lihat ekuilibriumnya, tidak boleh ekstrim ke atas, ekstrim ke bawah, karena kalau itu terjadi roboh perusahaannya dan kita tidak mau itu terjadi,” kata dia saat ditemui di The Kasablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Menurut Luhut, pemerintah saat ini mempunyai hitung-hitungan terkait harga tiket. Sehingga, maskapai tidak bisa bermain dengar harga tiket pesawat seenaknya.

“Kita kan punya hitung-hitungan juga, kalau Menkonya enggak bisa ngitung boleh kau bohongi, Menkonya ngerti itung-itungan,” jelas dia.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menambahkan, pihaknya akan terus memantau harga tiket pesawat. Hal ini agar masyarakat mendapat harga tiket murah dan maskapai tak alami kebangkrutan.

“Pokoknya pemerintah memantau terus jangan sampai perusahaan itu bangkrut,” tandas dia.

Kembangkan Pertanian Subang, Pemerintah Beri Bantuan Rp 527 Miliar

Suara.com – Sesuai fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang ingin mengembangkan sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan untuk Kabupaten Subang, Jawa Barat, senilai Rp 527 miliar selama empat tahun terakhir. Kementan juga menyerahkan 1.400 unit alat pertanian untuk pertanian (alsintan). 

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, bantuan ini cukup besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

“Khusus hari ini saja, kami datang dengan membawa bantuan senilai Rp 43,63 miliar,” ujar Amran, saat menghadiri acara kunjungan kerja apresiasi dan sinkronisasi program Kementan, di Alun-alun Kabupaten Subang, Rabu (27/3/2019).

Bantuan diberikan untuk mempercepat dan meningkatkan produksi pertanian di daerah Subang. Bantuan yang diberikan berupa komoditas pangan hortikultura, benih, bibit hingga alat teknologi.

Semua bantuan ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup dan kemandirian petani, dalam hal memenuhi kecukupan pangan.

Adapun bantuan yang diberikan antara lain, 150 ekor domba yang diterima Kelompok Tani Ternak Gadog dan Kelompok Tani Harapan Jaya. Selain itu, ada juga 8.500 ekor ayam yang diterima Pondok Pesantren Assalam Post, Sabilussalam dan Az Zahra.

Semua bantuan ini bertujuan untuk mewujudkan pertanian yang berkeadilan secara merata. Petani dan peternak sebagai penggerak utama di sektor pertanian, perlu ditingkatkan kesejahteraannya.

Bantuan ini juga sekaligus upaya pemerintah dalam mendorong generasi milenial, agar mau turun langsung ke sektor pertanian dan diharapkan mampu meningkatkan indeks penanaman, efektif dalam menekan seluruh biaya operasional, serta risiko kerugian jika dibandingkan dengan alat tradisonal.

“Penggunaan alsintan modern adalah pilihan tepat untuk meningkatkan produksi petani dan mendorong anak muda terjun ke sektor pertanian,” ujar Amran.

Dengan bantuan ini, kata Amran, para petani dan peternak diharapkan terus membangun Subang sebagai wilayah yang mendukung Indonesia menuju lumbung pangan dunia. Pihaknya optimistis target ini bisa terealisasi.

Sementara itu, Bupati Subang, Ruhimat mengapresiasi pemerintah pusat yang mempercayakan bantuan pada Subang. Subang merupakan salah satu daerah pertanian penopang pangan nasional.

“Saya berharap, bantuan ini mampu berkembang dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Ruhimat.

Menurut Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten yang paling tinggi mendapat asuransi pertanian.

Pada 2018, dari PAGU Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 29 ribu hektare, terealisasi 24,7 ribu hektare, sementara klaim yang terjadi seluas 385 hektare.

“Bantuan asuransi pertanian yang dialokasikan Kementan untuk Kabupaten Karawang adalah Rp 376.620.000 dan untuk lahan pertanian seluas 62.77 hektare,” ujarnya.

Pemerintah memberi subsidi Rp 144.000 dan petani hanya dibebani Rp 36.000 / hektare. Sejauh ini, respons petani Subang terhadap program asuransi pertanian cukup baik.

“Nilai pertanggungan sebesar Rp 6 juta per hektare apabila terjadi risiko kerusakan atau gagal panen, dengan luas kerusakan 75 persen dari luas lahan per hektarnya,” jelasnya.

Holding Pupuk Indonesia Hanya Prihatin dan Pasrah Terkait OTT KPK

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat dalam operasi tangkap tangan (OTT) direksi BUMN dalam kasus suap pendistribusian pupuk menggunakan kapal.

“Ada uang juga yang diamankan sebagai barang bukti oleh tim, dalam pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Dalam OTT tersebut diamankan sebanyak tujuh orang yang terdiri dari unsur direksi BUMN dan pihak swasta.

Terkait hal tersebut PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding company memberikan pernyataan tertulisnya. Berikut petikannya.

Sehubungan dengan pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada hari Rabu, 27 Maret 2019. Dalam kerangka asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK, berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan:

1. Pupuk Indonesia merasakan keprihatinan yang mendalam atas kasus ini, karena saat ini Pupuk Indonesia tengah gencar melakukan penguatan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan good corporate governance di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

2. Manajemen Pupuk Indonesia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi serta bersikap kooperatif kepada KPK.

3. Manajemen Pupuk Indonesia memastikan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung ini, tidak akan menganggu program kerja dan pencapaian target perusahaan.

4. Tidak ada satupun kebijakan Perusahaan yang mendukung adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Sri Mulyani Akui Infrastruktur Indonesia Jauh di Bawah Malaysia

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut daya saing infrastruktur atau global competitiveness index Indonesia masih tertinggal dari Malaysia.

Menurutnya, meski sudah banyak capaian infrastruktur yang diraih oleh Indonesia, namun masih dirasa kalah saing dengan negara tetangga.

“Pasti pernah ke luar negeri seperti Malaysia. Dari global competitiveness index mereka dirangking 30 dan kita berada di rangking 71,” ujar Sri Mulyani, Kamis (28/3/2019).

Sri Mulyani memberikan contoh kecil agar Indonesia bisa bersaing dengan tetangga, seperti pentingnya sarapan di pagi hari yang wajib dilakukan untuk menambah semangat dalam menjalani aktivitas.

“Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menggugah kalian semua, jangan pernah memiliki karakter untuk cari alasan dulu untuk tidak melakukan sesuatu,” terangnya.

Menurut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur merupakan suatu kebutuhan. Ia berharap bisa turut berkontribusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Semua pelosok, semua pulau di Indonesia butuh sentuhan pembangunan. Ini bukan kemewahan, bangun Indonesia adalah suatu keharusan. Membangun Indonesia dengan estafet pembangunan seperti mengemban amanah bangsa kita untuk dorong memajukan Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintah Berkomitmen Terus Sediakan Rumah Layak bagi Masyarakat

Suara.com – Pembangunan rumah susun (rusun), di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), juga diperuntukkan bagi para mahasiswa, pelajar, santri, dan pekerja, termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI atau Polri. Hal ini merupakan bentuk perhatian, keseriusan, dan komitmen pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni bagi mereka.

Hal ini dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) kini terus meningkatkan ketersediaan hunian layak melalui pembangunan hunian vertikal atau rusun. Pada 2015 – 2018, telah dibangun 728 tower dengan total 44.893 unit.

Pada 2019, ditargetkan 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total yang terbangun pada 2015 – 2019 adalah 865 tower atau 51.766 unit.

Adapun pembangunan rusun bagi ASN, TNI, dan Polri, dilakukan karena banyak yang belum memiliki hunian layak atau bertugas di kawasan perbatasan. Ketersediaan hunian akan turut mendukung ASN, TNI dan Polri dalam melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu rusun yang telah selesai dibangun pada 2018 untuk tempat tinggal ASN adalah Rusun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bogor. Rusun yang berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tersebut diperuntukkan bagi para pegawai dan peneliti LIPI yang bertugas di Kebun Raya Cibinong dan sekitarnya.

Rusun tersebut dibangun setinggi empat lantai, sebanyak 58 unit, dengan kamar tipe 36. Anggaran untuk pembangunan rusun berasal dari dana APBN sebesar Rp 16,8 miliar. Pembangunan Rusun LIPI Bogor dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 oleh kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Rusun ini dilengkapi dengan jalan lingkungan, drainase, dan setiap unitnya tersedia meubelair, yakni lemari, tempat tidur, meja, kursi, dapur dan toilet.

Penghijauan Rusun LIPI
Untuk menambah kenyamanan penghuni rusun, KemenPUPR menanam 120 pohon di Rusun LIPI Bogor. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bagian dari peringatan Hari Air Dunia 2019, sekaligus bagian dari upaya mitigasi bencana dan konservasi lahan dan air.

“Penanaman pohon juga akan meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan tatanan air, sekaligus mengajak masyarakat untuk aktif menanam dan merawat pohon,” ujar Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) KemenPUPR, Ibu Kartika Basuki.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknis LIPI, Agus Haryono berterima kasih atas bantuan pembangunan rusun untuk para peneliti muda LIPI sejak 2013, dengan total sudah terbangun tiga tower di Cibinong.

“Di sini terdapat enam pusat penelitian LIPI. Para peneliti muda diberikan fasilitas tinggal di rusun selama lima tahun. Setelah itu diharapkan para peneliti sudah mempunyai tabungan yang cukup untuk membeli rumah sendiri,” ujar Agus.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Muhammad Hidayat, Ketua DWP KemenPUPR, Erna Danis Sumadilaga, dan Ketua DWP LIPI, Laila Andaryani.

Tiket Mahal, Garuda dan Boeing Kompak Tutup Mulut

Suara.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) tengah diterpa permasalahan harga tiket yang mahal hingga menimbulkan reaksi dari banyak pihak mulai dari masyarakat umum, pengamat hingga Menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belum usai permasalahan tiket pesawat mahal, Garuda Indonesia kembali membuat publik bertanya-tanya terkait pertemuan antara Garuda Indonesia dengan Boeing.

Pertemuan itu disebut-sebut akan membahas soal pembatalan pengiriman 49 unit pesawat Boeing 737 Max 8.

Kedua belah pihak pada Kamis (28/3/2019) pagi tadi telah melakukan pertemuan di kawasan perkantoran Bandara Internasional Soekarno-Hatta Kamis (28/3/2019) pagi.

Ketika akan dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dan pihak dari Boeing yaitu Sales Director International Sales The Boeing Company, Samir Belyamani justru kompak tutup mulut.

Berbeda dengan Ari, pihak Boeing masih mempersilahkan wartawan untuk menyampaikan daftar pertanyaan melalui email untuk kemudian ditanggapi pihak kantor regional di Singapura.

Ari sebelumnya mengatakan, pihaknya dalam hal ini telah mengajukan pembatalan tersebut, dan kemungkinan juga mengusulkan penggantian dengan jenis pesawat lainnya.

“Kemungkinan (penukaran) itu ada, tapi saat ini belum mengajukan opsi ke Boeing, baru cancel saja,” katanya.

Dari total 50 unit pesawat Boeing 737 Max 8 yang dipesan Garuda, satu diantaranya sudah dioperasikan untuk penerbangan domestik. Adapun biaya pembeliannya menggunakan skema pembiayaan (leasing).

Pembatalan tersebut dilakukan karena hilangnya kepercayaan publik terhadap pesawat Boeing 737 Max 8 setelah mengalami dua kali kecelakaan, yakni Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302.

BPJSTK Lindungi Pekerja non-ASN di Kementerian ATR / BPN

Suara.com – BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan kepesertaannya di Indonesia, terutama bagi pegawai pemerintahan non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR / BPN), BPJS Ketenagakerjaan  menyatakan akan melindungi pekerja non-ASN di lingkungan Kementerian ATR / BPN untuk seluruh Indonesia.

Prosesi penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilangsungkan di Kementerian ATR / BPN, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2019). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Menteri ATR / BPN, Sofyan A. Djalil, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR / BPN, Himawan Arief Sugoto.

Perjanjian kerja sama ini merupakan buah komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah Undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja dalam lingkungan pemerintahan yang belum tergolong dalam ASN.

Butir kesepakatan utama kedua belah pihak ini berisi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai pemerintahan non-ASN dalam jajaran Kementerian ATR / BPN di seluruh Indonesia untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyampaikan, “Komitmen yang kami jalin ini merupakan tanggungjawab kami dan Kementerian ATR / BPN dalam menjalankan amanah Undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya. Jumlah pegawai pemerintahan non-ASN tercatat 17 ribu pekerja yang ditugaskan di seluruh kantor Kementerian ATR / BPN di Indonesia”.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR / BPN, Himawan Arief Sugoto, tahun ini, dengan potensi 17 ribu pekerja se-Indonesia, nantinya bahkan lebih besar lagi.

“Selama ini, kita hanya memberikan perlindungan BPJS Kesehatan saja, dan kami menyadari para pekerja, termasuk non-ASN merupakan staleholder kami dalam menjalani aktivitas operasional, baik di lapangan maupun administrasi. Di kantor, jumlahnya lebih banyak lagi,” ujar Himawan.

Nantinya, proses kepesertaan ini akan dilakukan di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pluit setiap bulannya, dan proses sosialisasi manfaat perlindungan yang diberikan kepada pegawai non-ASN akan dilaksanakan oleh kantor cabang yang sama.

“Perjanjian kerja sama ini akan berjalan hingga setahun ke depan, dengan memaksimalkan fungsi anggaran untuk kepesertaan selanjutnya hingga berkesinambungan. Manfaat ini tentu akan dirasakan oleh para pekerja,” terang Agus.

“Skema perlindungan juga akan terus dikaji. Sampai saat ini masih terlindungi dalam program JKK dan JKM saja. Jika memungkinkan, ke depan bisa juga ikut dalam perlindungan program Jaminan Hari Tua,” tambahnya.

BPJS Ketenagakerjaan hadir melengkapi perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Terhitung mulai 2029, seluruh pegawai non-ASN, ASN hingga TNI dan Polri akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan bergabungnya PT Tabungan Asuransi Pensiun (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi satu dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini merupakan amanah Undang-undang yang harus diimplementasikan dengan baik bagi kesejahteraan pekerja dengan pengelolaan berdasarkan filosofi jaminan sosial yang nirlaba.

Menteri PUPR : Penanaman Pohon Mampu Tingkatkan Kualitas Infrastruktur

Suara.com – Penanaman pohon akan meningkatkan kualitas infrastruktur, bukan hanya sekadar objek fisik, tapi bisa menjadi tempat wisata dan pusat pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

KemenPUPR sendiri, setiap tahun telah secara aktif melakukan penghijauan dengan menanam pohon di berbagai proyek infrastruktur bidang PUPR. Sebagai bagian dari peringatan Hari Air Dunia (HAD) 2019, kementerian ini menanam 160 pohon bungur, di Simpang Susun Cigombong, Jalan Tol Jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi), Selasa (26/3/2019).

Penanaman pohon dipimpin oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) KemenPUPR, Ibu Kartika Basuki.

“Penanaman pohon di jalan tol, selain bertujuan untuk memperindah lingkungan dan lansekap kawasan, juga bertujuan untuk meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau sebagai fungsi esensial ekologis, yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Saya titipkan pohon yang ditanam kepada pengelola Jalan Tol Bocimi untuk dirawat dan terus ditambah penanaman pohon di area-area kosong lainnya,” kata Kartika.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, penanaman pohon di sepanjang jalan tol berdampak baik untuk menguatkan tanah dan menahan air supaya tidak melimpas.

“Di beberapa tempat, penanaman pohon ini kita harapkan mampu menjaga stabilitas lereng,” ujarnya.

Menurut Danang, penghijauan juga dapat meningkatkan kualitas visual di jalan tol bagi para pengguna yang berkaitan dengan penurunan angka kecelakaan.

“Ada data yang menyimpulkan bahwa jalan tol, yang secara visual kondisinya bagus, risiko kecelakaannya juga semakin rendah,” tuturnya.

Danang berharap, seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pengelola dapat menjadikan penanaman pohon di sepanjang jalan tol sebagai gerakan yang masif.

“Badan usaha juga bisa mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan gerakan ini secara bersama-sama, sehingga dalam waktu sekitar dua tahun, sepanjang jalan tol memiliki visual yang bagus untuk mengurangi risiko kecelakaan dan membantu ketersediaan air di dalam tanah,” ujarnya.

Direktur Utama Trans Jabar Tol Muhammad Sadali mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan penanaman pohon di beberapa titik pada seksi I Jalan Tol Bocimi sepanjang 15,3 kilometer ruas Ciawi – Cigombong, yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2018 .

“Total ada sekitar 4 hektare lahan yang akan kami tanam. Penghijauannya variatif, termasuk menanam pohon buah-buahan,” ujarnya.

Terkait kelanjutan pembangunan Jalan Tol Bocimi seksi II (Cigombong – Cibadak) sepanjang 11,9 kilometer, Sadali mengatakan, saat ini pembebasan lahan sudah lebih dari 70 persen dan telah memasuki tahap konstruksi. Setelah pembebasan lahan, proses penyelesaian konstruksi seksi II diharapkan dapat selesai sesuai rencana, yaitu pada 2020.

Jalan Tol Bocimi, dengan total panjang 54 kilometer terdiri dari empat seksi dan ditargetkan seluruhnya rampung pada 2021. Biaya investasinya diperkirakan mencapai Rp 15,95 triliun.

Dikritik Tarif MRT Mahal, Anies Malas Berikan Komentar

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi kritikan pengamat yang menilai dirinya telah melangkahi keputusan Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI soal penetapan tarif MRT.

Anies mengaku tak mau berpolemik terlalu jauh soal kritik dari Pengamat Transportasi dari Forum Warga Jakarta, Azas Tigor Nainggolan yang menganggap Anies tidak menghormati keputusan Rapimgab.

“Saya enggak mau berpolemik soal itu, enggak ada tanggapan, cukup ya,” jawab Anies saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis (28/3/2019).

Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan berencana akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan tarif MRT sebesar Rp 14.000.

Tigor menyebutkan, pada Senin 25 Maret 2019 dalam Rapimgab bersama antara gubernur, DPRD dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah sepakat menetapkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500.

Tetapi kemudian pada Selasa 26 Maret 2019 Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan secara sepihak tarif baru MRT sebesar Rp 14.000.

Menurut Tigor, perubahan penetapan tarif MRT tersebut sebagai keputusan sepihak yang bisa dikatakan melanggar hukum.

“Tindakan Anies Baswedan menetapkan sepihak tarif baru di luar kesepatan dalam Rapimda itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” kata Tigor dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Kementan Dorong Sarolangun Kembangkan Pertanian Berbasis Kawasan

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah. Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas tersebut bisa dicapai melalui pengembangan komoditas berbasis kawasan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono, dalam paparannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun, di ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Senin (25/3/2019).

Menurutnya, peningkatan daya saing komoditas unggulan tidak lepas dari seberapa efisien produk tersebut dihasilkan.

“Ketika bicara daya saing, kita sering terjebak hanya pada kualitas. Kalau kita lihat kenapa produk-produk negara lain yang bisa bersaing di pasar global, kuncinya adalah mereka memproduksi produk-produk tersebut dengan sangat efisien,” ungkapnya.

Efisiensi itulah, lanjut Kasdi, yang belum ada pada pembangunan pertanian di Indonesia. Hasil-hasil pertanian masih tersebar dan sulit untuk dihimpun.

“Dulu, berapapun daerah mengajukan, apakah 5 hektare atau 10 hektare, itu langsung dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dampaknya, produk pertanian tersebar di seluruh Indonesia,” tambah Kasdi. 

Hal tersebut membuat pihak industri kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Jika bisa pun, pihak industri harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi yang membuat proses produksi menjadi tidak efisien dan serapan hasil pertanian juga rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementan, papar Kasdi, telah mengeluarkan peraturan Menteri Pertanian (Permentan) terkait pembangunan kawasan atau cluster pertanian berbasis korporasi.

“Dengan pengembangan pertanian berbasis cluster ini, kita akan fokus pada satu kawasan sehingga lebih mudah mengelolanya, mudah membinanya, dan lebih mudah mendapatkan hasil yang masif,” tambahnya.

Pengelolaan pertanian berbasis kawasan juga akan menurunkan biaya produksi. Dampaknya, menurut Kasdi, produk yang dihasilkan bisa lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar internasional. 

Oleh karena itu, Kasdi juga mendorong Kabupaten Sarolangun untuk bisa mengembangkan petanian berbasis kawasan, sesuai dengan potensi daerah.

“Daerah Sarolangun memiliki potensi lahan perkebunan karet dan sawit yang cukup besar, sehingga kami harapkan ini bisa dikembangkan sesuai konsep pembangunan pertanian berbasis kawasan,” ucapnya.

Untuk pengembangan kawasan tersebut, Kementan memberikan bantuan untuk peremajaan karet rakyat seluas 350 hektare untuk petani di Desa Gunung Kembang, dan bantuan pemeliharaan karet rakyat berupa pupuk untuk area perkebunan karet rakyat seluas 600 hektare di Desa Perdamaian.

Sebelumnya, Bupati Sarolangun, Cek Endra, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pihaknya sengaja mengundang pejabat dari pusat untuk memberi masukan terhadap program yang direncanakan pemerintah daerah.

“Sengaja kami mengundang Direktur Jenderal Perkebunan untuk memberi masukan untuk mengembangkan potensi daerah yang kami miliki, salah satunya potensi perkebunan karet dan sawit rakyat. Kami mohon juga masukan bagaimana mengatasi harga karet yang saat ini harganya jatuh,” papar Bupati.

Peningkatan Harga Sawit
Terkait upaya pemerintah untuk meningkatkan harga sawit, Kasdi mengungkapkan, pemerintah telah mengupayakan peningkatan serapan karet rakyat dengan memanfaatkan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan.

“Presiden Joko Widodo, saat di Sumsel telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk menggunakan karet sebagai campuran aspal untuk membangun jalan,” jelasnya.

Kementan, tambah Kasdi, juga telah mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri agar jalan provinsi dan kabupaten juga menggunakan karet sebagai campuran aspal.

“Kalau jalan nasional kan hanya 47 ribu kilometer, tapi kalau semua jalan, termasuk jalan provinsi dan kabupaten, panjangnya mencapai 540 ribu kilometer. Tentu serapan karet masyarakat lebih tinggi lagi,” ucapnya.

Melalui program ini, Kementerian PUPR dan PTPN membeli karet dari petani melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) atau UPPB dengan harga di atas Rp 9.000 per kilogram. Harga tersebut berpotensi naik sesuai dengan kualitas karet yang dihasilkan.

“Saya lihat di Sarolangun, belum ada UPPB. Kami minta Dinas Perkebunan untuk segera membentuk UPPB, karena pemerintah akan menyerap karet rakyat ini melalui UPPB,” tambahnya.

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan serapan karet oleh dunia Industri. Data dari Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menyebutkan, baru 60 persen dari kapasitas produksi crumb rubber yang dimanfaatkan.

“Jadi ada 40 persen kapasitas produksi yang iddle. Jika bisa dimaksimalkan, tentu serapan karet dalam negeri akan leboh banyak lagi,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga telah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara penghasil karet dunia untuk melakukan pengendalian pasokan karet di dunia, agar ketersediaan karet dunia tidak berlebih dan menyebabkan harga jatuh. Belum lama ini, pemerintah telah menginisiasi pertemuan dengan Thailand dan Malaysia untuk membahas pengendalian ekspor.

“Produksi tiga negara ini sama dengan produksi 70 persen karet dunia. Jadi kita membuat kesepakatan untuk membatasi ekspor, agar karet dunia berkurang. Jika barang di pasar langka, maka harga akan meningkat,” paparnya.

Dalam pertemuan itu disepakati untuk mengurangi ekspor sebesar 240 ribu ton per tahun. Hal tersebut, menurut Kasdi, cukup efektif untuk menaikkan harga.

“Baru mau berangkat ke Bangkok saja harganya sudah naik, apalagi jika beritanya di-release. Sebelum berangkat harganya hanya 1,2 dolar AS per kilogram, sekarang sudah 1,46 dolar AS per kilogram,” jelas Kasdi.

Lewat Santri Tani Milenial, Kementan Kembangkan Pertanian Sumenep

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong peran kaum milenial dalam pembangunan pertanian Indonesia. Salah satu strategi yang ditempuh adalah program “Kelompok Santri Tani Milenial (KSTN)”. Program ini dimaksudkan untuk mendorong kaum santri dan generasi milenial di pondok-pondok pesantren untuk aktif dan berkontribusi di bidang pertanian. 

Untuk mentransformasi pengetahuan, terutama dalam hal teknologi pertanian, Kementan mengadakan bimbingan teknis peningkatan kompetensi KSTM secara serentak di 4 kabupaten di wilayah Madura. Kegiatan ini akan menjangkau 40 KSTM, sekitar 400 santri tani milenial. 

Bupati Sumenep, Busyro Karim mengapresiasi semangat para santri untuk terjun dan ikut membangun pertanian Indonesia. Sebanyak 13 KSTM atau 130 santri tani milenial dari pesantren di wilayah Sumenep telah siap berpartisipasi menjadi bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan selama dua hari, 27 – 28 Maret 2019. 

“Ini adalah awal dari total 44 pondok pesantren yang akan dilatih menjadi KSTM. Saya berharap para santri fokus untuk meningkatkan keterampilan pemeliharaan ayam dan mampu menghadapi tantangan era digital,” kata Busyro, saat membuka Bimtek KSTM di Pondok Pesantren Mahasinul Akhlaq, Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Gading, Sumenep, Jawa Timur. 

Busyro juga mengajak para santri untuk meneladani Rasulullah yang terus bekerja dan giat bekerja, serta menyisihkan waktu paginya untuk merawat ayam, sehingga mendapat manfaat dari ternaknya. 

“Bagi para santri yang sudah berhasil beternak ayam dan memasarkan telur, nantinya tidak perlu khawatir, mengingat telur masih dibutuhkan di Kota Sumenep, yang selama ini disuplai dari luar kota,” ujarnya.

Santri Tani Milenial merupakan upaya pemerintah terhadap anak muda, agar memiliki kemampuan usaha bertani maupun beternak, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian bangsa. Busyro yakin para santri mampu menguasai teknologi dan menghadapi era digital dengan optimistis dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Kementan juga memberikan bahan praktik mandiri berupa bantuan 500 ekor ayam, 1000 kilogram pakan ayam (untuk masa 2 bulan), serta vaksin (obat dan vitamin). Khusus Kabupaten Sumenep, bantuan adalah 6.500 ekor ayam, 13 ton pakan ayam dan 13 paket vaksin atau obat hewan. 

Di berbagai kesempatan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, Santri Tani Milenial merupakan program pemerintah dalam memperkenalkan dunia pertanian dan sejumlah alsintan kepada para santri, agar para santri bisa menjadi santri yang andal di masyarakat.

“Program ini merupakan bagian dari pembentukan karakter santri masa depan. Santri adalah generasi masa depan bangsa yang berkarakter, berintegritas dan bermoral,” kata Amran.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Februari 2019), jumlah pesantren di Indonesia mencapai 24.525 pondok pesantren, dengan 3.598.950 santri.  

Potensi tersebut, dinilai Amran dapat mendorong kontribusi kaum muda pesantren dan memberi energi baru bagi pertanian Indonesia.

Tarif MRT Rp 14.000, Anies Baswedan Bakal Digugat

Suara.com – Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan berencana akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerapan tarif MRT sebesar Rp 14.000.

Tigor menyebutkan, pada Senin 25 Maret 2019 dalam Rapimgab bersama antara gubernur, DPRD dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) telah sepakat menetapkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sebesar Rp 8.500.

Tetapi kemudian pada Selasa 26 Maret 2019 Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan secara sepihak tarif baru MRT sebesar Rp 14.000.

Menurut Tigor, perubahan penetapan tarif MRT tersebut sebagai keputusan sepihak yang bisa dikatakan melanggar hukum.

“Tindakan Anies Baswedan menetapkan sepihak tarif baru di luar kesepatan dalam Rapimda itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH),” kata Tigor dalam keterangannya, Kamis (28/3/2019).

Akibat dari keputusan sepihak itu, pihaknya menilai, dampaknya akan sangat merugikan bagi masyarakat pengguna jasa MRT.

“Akibat perbuatannya sepihak itu, akan mempersulit rakyat kecil mengakses MRT.

Atas dasar pertimbangan dan kepentingan hukum tersebut di atas, kami Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) meminta Anies Baswedan membatalkan tarif sepihak sebelum 1 April 2019 dan mengembalikan tarif MRT kepada tarif Rp 8.500 seperti ketetapan dalam Rapimgab,” tutur Tigor.

28 Maret 2019: Harga Jual Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis (28/3/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 665.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 3.000 dibandingkan dengan harga jual Rabu (27/3/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 593.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga terpantau turun Rp 2.000 dibandingkan dengan harga buyback Rabu kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 357.000.

– emas 2 gram Rp 1.279.000.

– emas 3 gram Rp 1.897.000.

– emas 5 gram Rp 3.145.000.

– emas 10 gram Rp 6.225.000.

– emas 25 gram Rp 15.455.000.

– emas 50 gram Rp 30.835.000.

– emas 100 gram Rp 61.600.000.

– emas 250 gram Rp 153.750.000.

– emas 500 gram Rp 307.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 614.600.000.

Perlambatan Ekonomi Dunia Masih Akan Menekan Nilai Tukar Rupiah

Suara.com – Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah masih bakal tertekan oleh dolar AS.

Menurut pengamatan Ariston, sentimen perlambatan ekonomi juga masih menjadi faktor utama yang menekan mata uang di seluruh dunia.

Kali ini Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi mengeluarkan pernyataannya, bahwa perekonomian zona euro berpotensi melambat.

Kekhawatiran pelambatan ekonomi ini bisa menekan rupiah terhadap Dollar AS hari ini.

“Rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 14.150 – Rp 14.240,” kata Ariston di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan nilai tukar rupiah pada Rabu (27/3/2019) berada di level Rp 14.217 per dolar AS.

Level itu melemah bila dibandingkan dengan perge‎rakan nilai tukar rupiah di hari sebelumnya di level Rp 14.205 per dolar AS.

Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada Rabu Kemarin berada di level Rp 14.202 per dolar AS.

Posisi itu melemah bila dibandingkan pada hari sebelumnya yang berada di level Rp 14.171 per dolar AS.

Kemenkop dan UKM : Indonesia Perlu Fokus untuk Pasar Ekspor

Suara.com – Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Victoria Br. Simanungkalit, mengatakan, saat ini Indonesia perlu fokus pada apa yang akan diangkat untuk mendongkrak ekspor. Pernyataannya ini dikemukakannya setelah berkaca pada negara lain yang mampu melakukan pengembangan usaha fokus pada satu produk.

Menurutnya, globalisasi ekonomi yang kini diikuti revolusi industri 4.0 dan demografi yang akan dirasakan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, akan menjadi faktor pendorong  untuk mampu melesat menjadi sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Namun Indonesia perlu melihat potensi-potensi yang dimiliki, terutama dalam perspektif ekonomi dimana peran UMKM menjadi salah satu faktor penentu majunya perekonomian Indonesia.

“UKM di Indonesia perlu didorong untuk menghasilkan produk yang unik dan spesifik, yang kualitasnya berbeda dari yang lain dan dapat menyasar pasar tertentu, khususnya di tingkat internasional,” kata Victoria, saat membuka “Training of Mentors ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN)”, di Mercure Bandung City Center, Bandung, Jawa Barat..

Untuk mendorong UKM fokus pada pemanfaatan sumber daya unggulan lokal, dinilai perlu adanya pendamping-pendamping andal untuk membantu mendorong nilai tambah produk dan mengedukasi UMKM agar bisa masuk pasar global.

“Sehingga produk yang diekspor sudah memiliki nilai tambah, tidak hanya berupa komoditas dan bahan baku,” papar Victoria.

Kegiatan Training of Mentors (TOM) Dalam Rangka Peningkatan Ekspor dan Internasionalisasi UKM kali ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan mentor di 4  kota, yang dilaksanakan pada  27 – 28 Maret 2019 di Bandung, setelah sebelumnya di Surabaya, Surakarta, dan Makassar.

Kegiatan ini terselenggara atas sinergi Kemenkop dan UKM, Dirjen Beacukai, FTA Center Kementerian Perdagangan serta Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI). TOM di Bandung diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari 14 kabupaten dan kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan tercatat peserta yang berasal dari Kalimantan Utara.

Para peserta berasal dari ABDSI, kalangan akademisi, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), komunitas/asosiasi pendamping UKM, PNM, dan pelaku UKM itu sendiri.

Kegiatan ini diarahkan pada pelatihan bisnis bagi pelaku usaha dan pendamping/konsultan UKM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bisnis, mensosialisasikan modul kurikulum AMEN bagi pelaku usaha dan pendamping, atau konsultan UMKM agar mampu berdaya saing di tingkat ASEAN.

Begitu juga pelatihan terkait ekspor dan pemanfaatan FTA bagi pendamping UKM dan pelaku UKM yang telah berorientasi ekspor, membentuk jaringan mentor UKM Indonesia yang berkualifikasi dan bersertifikasi dengan standar pelatihan mentor ASEAN.

“Ini upaya kami menginternasionalisasikan UKM di tengah tantangan pasar global, bagaimana menyasar ceruk pasar dengan fokus pada produk unggulan yang memiliki keunikan dan memiliki nilai jual tinggi,” ujar Victoria.

Menurutnya, permasalahan UKM umumnya tidak punya kemampuan market intelligence ke pasar yang dituju, tidak punya pengetahuan spesifikasi produk yang dibutuhkan pasar, pengetahuan peraturan untuk masuk pasar kurang, serta minimnya pengetahuan pesaing bisnis.

“Kegiatan ini merupakan wujud bahwa pemerintah tidak hanya membina UKM dengan hal-hal yang sifatnya teori, sudah seharusnya ditambah pengetahuan lainnya. Tinggal di sini bagaimana membangun moral dan mental UKMnya,” tandasnya.

Pelatihan ini berisi strategi UMKM Go Global melalui 3M AMEN, menggali peran bea cukai dalam mendukung ekspor UMKM, menggali peluang pasar global UMKM, tata cara mencari potensial buyer, hingga penyusunan rencana kerja, implementasi, pelaporan mentorship, dan mentoring Melalui Platform Layanan UKM Naik Kelas (LUNAS).

Di sisi lain, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong jiwa sociopreneur para pendamping UMKM untuk mengabdikan diri tanpa pamrih, namun dapat menggali potensi bisnis bersama-sama dengan pelaku UKM. Kegiatan ini diharapkan juga dapat mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan industri 4.0, agar dapat bersaing di pasar global.

Menurutnya, perlu forum sharing dan komunikasi untuk menjadi partner pemerintah dalam memberikan informasi, agar kebijakan dan program yang digagas ke depan sesuai dengan yang dibutuhkan UMKM di lapangan.

Adapun target AMEN adalah ekspor langsung dengan memanfaatkan fasilitasi pendampingan, pemanfaatan FTA Center hingga informasi Bea Cukai. Dampak jangka panjang, UKM ditargetkan mampu berkontribusi pada pada Global Value Chain.

“Dengan keterlibatan dari para konsultan dari PLUT dukungan Internasional Council for Small Business (ICSB) Indonesia, Bea Cukai, serta FTA Center Bandung diharapkan adanya keberlanjutan sinergitas yang aktif demi mewujudkan UMKM Go-Global,” tutup Victoria.

Usai Jatuh, Boeing Selesaikan Perbaikan Perangkat Lunak 737 MAX 8

Suara.com – Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing Co akhirnya memperbaiki perangkat lunak pada pesawat 737 MAX 8 terutama pada perbaikan sistem kontrol otomatisnya.

Seorang pejabat Boeing di Seattle mengatakan, perusahaan mengambil langkah-langkah untuk membuat sistem lebih kuat.

“Kami akan melakukan segala yang dapat kami lakukan untuk memastikan bahwa kecelakaan seperti ini tidak pernah terjadi lagi,” kata Mike Sinnett, Wakil Presiden untuk Strategi Produk dan Pengembangan Pesawat Terbang Masa Depan Boeing seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3/2019).

Terkait hal tersebut, FAA belum meninjau atau mensertifikasi peningkatan perangkat lunak. FAA AS juga mengatakan belum memberikan persetujuan awal untuk pemutakhiran Boeing 737 MAX 8.

Kendati demikian, Sekretaris Transportasi AS Elaine Chao dan beberapa anggota parlemen lainnya mempertanyakan mengapa Boeing tidak memerlukan fitur keselamatan pada pesawat terlarisnya yang mungkin dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

“Sangat dipertanyakan apakah ini merupakan tambahan yang berorientasi pada keselamatan, mengapa itu bukan bagian dari tindakan yang diperlukan yang harus masuk ke pesawat terbang,” imbuh dia.

Meski masih dipertanyakan oleh otoritas setempat, namun beberapa pilot airlines sudah mulai mendukung upaya Boeing melakukan pemutakhiran perangkat lunaknya.

“Pembaruan perangkat lunak Boeing tampaknya menambah lapisan keselamatan lain untuk pengoperasian pesawat MAX,” kata kepala pilot tersertifikasi Southwest, Bob Waltz.

Asosiasi pilot yang mewakili pilot American Airlines Group Inc juga mengaku senang dengan kemajuan Boeing. Namun mereka memperingatkan proses sertifikasi tidak boleh terburu-buru.

Perbaikan tersebut harus sepenuhnya diperiksa dan memperhitungkan informasi lebih lanjut dari penyelidikan atas kecelakaan Ethiopian Airlines.

Tersandung Aksi Jual, IHSG Bakal Alami Koreksi Lanjutan

Suara.com – Analis KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko memprediksi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi mengalami koreksi lanjutan setelah kemarin ditutup melemah 0,39 persen ke level 6.444.

Yuganur mengamati, koreksi lanjutan ini akibat dari aksi jual.

“Kami melihat secara teknikal konsolidasi sideways short term IHSG yang terjadi akibat aksi jual kaum beruang dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi saham big cap index driver dan lapis dua untuk kontinuasi kenaikan berikutnya ke resistance atas di 6.480-6.510,” kata Yuganur di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Senada dengan Yuganur, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji juga memprediksi IHSG akan mengalami koreksi.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD telah membentuk pola golden cross di area negatif. Selain itu, Stochastic dan RSI berada di area netral.

Meski demikian, terlihat pola bearish piercing candlestick pattern yang mengindikasikan adanya potensi koreksi lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.430 hingga 6.416. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.472 hingga 6.499,” tutup Nafan.