Menteri Basuki Luncurkan SIMANTU, Aplikasi Manajemen Pengetahuan Soal PUPR

Suara.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meluncurkan secara resmi aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SIMANTU) yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR dalam acara PUPR 4.0 Expo hari Kamis (28/2/2019).

SIMANTU didesain untuk manajemen pengetahuan (knowledge management) yang berisikan aset intelektual khususnya dalam bidang PUPR yang dapat diakses di http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui ponsel android.

“Sistem ini menjadi alat untuk mengatur seluruh pengetahuan bidang PUPR yang terakumulasi selama ini. Hal ini menandakan organisasi Kementerian PUPR harus menjadi organisasi yang selalu belajar, karena semua akan berubah. Seperti kata pepatah “We have to change. If you don’t change you will die”. Semoga dengan SIMANTU bisa selalu menyajikan informasi-informasi yang baru dalam perkembangan pengetahuan bidang PUPR,” kata Menteri Basuki.

Untuk memberikan motivasi kepada generasi muda PUPR, Menteri Basuki mengajak dua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke atas panggung untuk turut serta meresmikan peluncuran sistem tersebut dengan menekan tombol.

Menteri Basuki mengatakan, SIMANTU merupakan salah satu inovasi untuk menjawab tantangan era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

“Inovasi-inovasi yang ditampilkan dalam expo ini merupakan langkah awal untuk selanjutnya yang lebih besar. Kita ingin menunjukan industri konstruksi yang berbasis 4.0, sehingga masyarakat tidak hanya melihat karya infrastruktur bangunan gedung PUPR yang sudah bagus, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM)-nya semakin handal dalam mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi era industri 4.0,” ujar Menteri Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pengembangan SDM Indonesia menjadi fokus Pemerintah disamping pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief mengatakan, ide pembuatan sistem tersebut berawal sejak tahun 2017 bersama dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) yang kala itu masih dijabat oleh Danis H. Sumadilaga yang saat ini menjadi Dirjen Cipta Karya.

“Semuanya berawal dari keinginan untuk membuat sebuah sistem manajemen pengetahuan. Namun untuk penamaannya Pak Menteri berpesan untuk lebih sederhana dengan bahasa Indonesia, akhirnya disepakati aplikasi bernama SIMANTU,” tutur Lolly.

Lolly mengatakan, sistem tersebut dibuat sebagai sarana manajemen aset intelektual agar terjaga dan dapat digunakan kembali oleh SDM PUPR dan masyarakat umum.

Diharapkan sistem tersebut menjadi portal penghubung antara seluruh pegawai dan para ahli di Kementerian PUPR, untuk saling bertukar informasi pengetahuan bidang PUPR.

Selain itu, SIMANTU didesain sebagai perpustakan dunia maya (library 3.0), sebagai dokumentasi tentang keilmuan yang ada di Kementerian PUPR dan menjadi sumber pengetahuan dan solusi atas berbagai permasalahan teknis dan non-teknis di bidang PUPR.

Salah satu inovator yang mengembangkan sistem tersebut, Kepala Subbag Pengembangan Sistem Sekretariat BPSDM Kementerian PUPR Satya Raharja mengungkapkan, selain terdapat fitur informasi tertulis dan video, fitur ruang diskusi interaktif dengan para tenaga ahli diharapkan berjalan interaktif. Selain itu juga terkoneksi modul-modul pelatihan yang dimiliki di BPSDM.

Prabowo : Banyak Orang Tidak Suka dengan Saya, Ujung-ujungnya Duit

Suara.com – Prabowo Subianto menyadari jika banyak pihak yang tidak menyukainya. Hal tersebut lantaran Prabowo sering membicarakan soal kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri.

Prabowo mengatakan, seringkali dirinya mengungkapkan pandangan-pandangannya kepada publik terkait dengan persoalan yang dialami Indonesia.

“Banyak orang tidak suka dengan saya, karena saya bicarakan ini, tapi ini harus dibicarakan oleh semua kalangan. Inti masalah Indonesia adalah bahwa kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia,” kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Prabowo kemudian menyebut ketidaksukaan itu dikarenakan mantan Danjen Kopassus tersebut kerap menyebut adanya kebocoran dana anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun per tahunnya.

Karena kebocoran itulah kemudian negara tidak memiliki tabungan karena hasil kekayaannya ternyata lari ke luar negeri.

“Saya tidak mau asal bicara, saya bicara berdasarkan fakta. Saya melihat ini karena saya menganalisa. Bagaimana sistem ekonomi macam mana mengizinkan kekayaan negara mengalir terus keluar,” katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyebut kalau analisis-analisisnya sudah disampaikan melalui buku yang ditulisnya dengan judul Paradoks Indonesia dan Indonesia Menang.

Prabowo kemudian mengklaim kalau persoalan tersebut sudah terjadi bahkan sejak puluhan tahun lalu.

“Banyak orang tidak suka, karena Prabowo yang bicara ini. Saya juga tidak suka tapi saya harus bicara kalau tidak ujung-ujungnya adalah duit urusannya adalah semua uang,” pungkasnya.

Bangun Infrastruktur Persampahan, KemenPUPR Dukung Gerakan Indonesia Bersih

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah baik melalui upaya struktural dengan membangun infrastruktur persampahan maupun upaya non struktural yakni mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sangat mendukung Gerakan Indonesia Bersih yang baru dilaunching minggu lalu, karena tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun bagian dari gaya hidup bersih dan sehat.

Untuk itu disamping edukasi dan imbauan, tetapi juga perlu peraturan dan penegakannya yang tegas mengenai larangan membuang sampah sembarangan.

Menurut Menteri Basuki, pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia dipengaruhi empat komponen utama yaitu 40% dari kondisi lingkungan, 30% dari perilaku hidup, 20% pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan.

Kementerian PUPR turut berperan aktif dalam pengurangan dan pengolahan sampah baik melalui program reguler dan program khusus.

Program reguler yang dilakukan seperti Pembangunan infrastruktur berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional, TPS-3R, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) merupakan program reguler.

Sementara program khusus diantaranya Program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF).

Kementerian PUPR memanfaatkan sampah plastik kresek untuk campuran aspal.

“Saat ini sudah ada alat pencacah plastik. Tahun 2018, Kementerian PUPR telah memesan sebanyak 187 unit alat tersebut dan tahun 2019 kita tambah 800 unit. Alat ini kita akan berikan di tempat pengumpulan sampah dan pemulung, dan hasilnya dijual kepada kami untuk kami gunakan sebagai campuran aspal. Dengan demikian akan memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat,” jelas Menteri Basuki.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dodi Krispratmadi mengatakan, Kementerian PUPR memberikan dukungan berupa pembangunan infrastruktur persampahan di berbagai daerah dengan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan yang siap bangun.

Pemerintah telah menetapkan undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu di dalam setiap pengelolaan persampahan memiliki acuan sanitary land fill dan control land fill.

Dengan metode sanitary landfill, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk, mencegah berkembangnya bibit penyakit serta ramah lingkungan.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tangerang melalui pengelolaan tempat wisata edukasi tentang pengelolaan sampah oleh para pelajar dan mahasiswa di TPA Rawa Kucing.

Di sana pelajar dan mahasiswa belajar mengenai pembuatan pupuk kompos, pembuatan gas metana yang dibagi menjadi energi panas maupun energi listrik, dan pembibitan pohon.

TPA Rawa Kucing semakin menarik dikunjungi dengan kehadiran berbagai fasilitas seperti Taman, Kolam Penangkaran Ikan, Green House, Kebun Binatang Mini, hingga Lapangan Sepak Bola.

TPA Rawa Kucing menjadi salah satu contoh tempat pemrosesan sampah yang disambut baik kehadirannya oleh warga sekitar.

Rekomendasi Munas Alim Ulama NU: Bisnis MLM Haram

Suara.com – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat, merekomendasikan fatwa haram untuk bisnis multilevel marketing (MLM).

“Haram karena terdapat gharar atau penipuan. Bisnis money game model MLM mengandung unsur gharar,” kata pemimpin sidang Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyah Ustadz Asnawi Ridwan di Banjar, Kamis (28/2/2019).

Selain itu, dia mengatakan MLM menyalahi prinsip akad transaksi jual beli sekaligus motivasi (ba’its) transaksi tersebut adalah bonus bukan barang.

Menurut dia, terdapat pelanggaran terselubung yang berujung korban dari bisnis tersebut, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun digital, mendapatkan legalitas dari pemerintah atau tidak.

Asnawi mengatakan MLM biasanya menggunakan skema piramida atau matahari. Dua skema tersebut mensyaratkan adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk.

Kemudian penjualan ala MLM berjenjang mencari mitra dan dalam pendaftaran atau pembelian tersebut menghasilkan komisi atau bonus.

Bonus tersebut, kata dia, didapatkan ketika jaringan semakin banyak ke bawah hingga membentuk skema piramida. Hal serupa mirip dengan skema matahari yang memicu ketergantungan pada setoran dari anggota baru agar bisnis berjalan untuk menguntungkan anggota lama.

Bahkan, lanjut dia, bonus hasil upaya perekrutan jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat produk itu sendiri.

“Seseorang bayar Rp 3 juta bisa pergi umrah, seperti melalui travel Arminareka, dengan syarat orang tersebut mendapatkan 10 jamaah. Kalau dia tidak bisa mendapatkan 10 jamaah, maka uangnya terpendam di perusahaan,” kata dia.

Soal produk, Asnawi mengatakan pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis, harga lebih murah atau manfaat produk tidak sesuai dengan yang diiklankan. [Antara]

Indonesia Siap Nikmati Panen Bawang Putih dari 700 Ha Lahan di Jawa Tengah

Suara.com – Indonesia Siap Nikmati Panen Bawang Putih dari 700 Ha Lahan di Jawa Tengah.

Kewajiban tanam 5 persen dari kuota import yang dijalankan para importir untuk menciptakan swasembada komoditas bawang putih kini menuai hasil.

Nur, Petugas lapangan CV Berkat Putih Abadi, mengatakan hasil tanam bawang putih dari importir kini sudah siap panen. Sekitar 700 hektar lahan di Jawa Tengah akan panen bawang putih besok, Rabu (1/3/2019).

“(Panen) bawang putih besok terjadi dari 700 hektar lahan di wilayah Jawa Tengah, seperti Wonosobo, Boyolali dan Semarang,” ujar Nur.

Nur memaparkan, menurutnya produksi bawang putih kini bisa menghasilkan 9 ton dari lahan 1 hektare, hasil itu disebut sudah melebihi target yang ditentukan Kementerian Pertanian sebanyak 6 ton.

“Satu hektare itu paling sedikit kini 9 ton dan paling banyak bisa hasilkan 19 ton bawang putih. Ini tergantung petaninya, rajin merawatnya atau tidak,” kata Petugas lapangan CV Berkat, Nur, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Untuk diwilayah Wonosobo sendiri ada beberapa importir yang memiliki lahan bawang putih, seperti Berkat Outih Abadi, PT Royal Jaya Sempurna dan PT Tunas Maju Mandiri

“Lahan 350 hektar di Wonosobo punya banyak perusahaan yang melakukan kewajiban tanam bawang putih,” tambah Nur.

Seperti diketahui pemerintah sebelumnya mengeluarkan aturan dimana mewajibkan importir menanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume permohonan (RIPH) per tahun, kebijakan ini bisa mendorong tercapainya swasembada bawang putih.

Banyak Impor buat Infrastruktur, Neraca Perdagangan RI Defisit

Suara.com – Neraca perdagangan yang defisit masih menghantui Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Januari 2019, neraca perdagangan masih defisit USD 1,16 miliar. Artinya, Indonesia masih banyak melakukan impor dibandingkan ekspor. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, defisitnya neraca perdagangan itu disebabkan oleh pembangunan infrastruktur.

Karena, bahan pembangunan infrastruktur tidak semuanya tersedia di Indonesia, sehingga harus mengimpor untuk kelanjutan pembangunan, semisal besi dan baja.

“Kenaikan impornya adalah untuk barang modal dan barang penolong. Barang konsumsi sekitar 8 persen. Itu konsekuensi pembangunan infrastruktur,” ujar Oke Nurwan dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Oke menuturkan, impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur itu berbanding terbalik dengan impor bahan konsumsi.

Dia memaparkan, impor bahan modal dan bahan baku penolong masing-masing mencapai 20 persen dan 70 persen, tetapi impor bahan konsumsi hanya 8 persen.

Oke melanjutkan, bahan modal itu, tidak hanya digunakan untuk infrastruktur tetapi juga untuk bahan baku pertambangan.

“Jadi untuk penuhi kebutuhan dalam negeri dalam rangka pembangunan infrastruktur, pertambangan dan industri seperti alat berat dan permesinan,” ucapnya.

Selain itu, Oke menambahkan, defisitnya neraca perdagangan juga masih karena impor minyak dan gas (migas).

“Terjadi lonjakan defisit migas karena penurunan produksi minyak dalam negeri, impor solar untuk industri, dan dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia.”

Sri Mulyani Akui APBN 2019 Cenderung Populistik

Suara.com – Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.

Misalnya dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada APBN 2019 uangnya mendapat penambahan.

Menteri Keungan Sri Mulyani mengakui struktur alokasi belanja APBN tahun ini cenderung populistik. Baginya, hal itu bukan persoalan.

“Jadi populis juga sebenarnya enggak salah. Karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat,” ujarnya dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemimpin yang terpilih juga pastinya akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Maka dari itu, para pemimpin itu menggunakan APBN untuk merealisasikan janji-janji kampanye

Namun, Sri Mulyani mengakui kebijakan populistik yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak akan membuat APBN jebol. Karena, kebijakan itu bisa dikolaborasikan dengan dana swasta.

“Yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di lain sisi, program-program itu dalam APBN bisa berkelanjutan.”

Bank Indonesia: Rupiah Bisa Bergerak di Bawah Rp 14.000

Suara.com – Bank Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah bisa bergerak di bawah Rp 14.000. BI juga mengakui, nilai tukar rupiah kekinian terbilang kemurahan alias undervalued.

Meski masih terlalu murah, Gubernur BI Perry Warjiyo meyakini pergerakan nilai tukar rupiah bakal bergerak stabil.

Berdasarkan Kurs Tengah BI, rupiah pada Kamis (28/2/2019) berada di level Rp 14.062. Posisi itu melemah dibandingkan Rabu (27/2), yakni pada level Rp 14.004.

“Kurs dari  Rp 14.500 sekarang alhamdulillah Rp 14.000, dan kemudian ini juga bisa di bawah Rp 14.000,” kata Perry dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Perry menuturkan, terdapat beberapa faktor yang bisa menggerakkan rupiah menjadi stabil. Salah satunya, modal asing yang terus masuk pada kuartal I 2019 ini.

Dia mencatat, pada kuartal IV 2018 arus modal asing yang masuk hanya Rp 15 triliun. Akan tetapi, dari Januari 2019 hingga kini, arus modal asing yang masuk mencapai Rp 45 triliun.

“Faktor lain kondisi fundamental baik dan pasar valas semakin berkembang, tidak hanya swap DNDF. Nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat,” imbuh dia.

Dirut Bank BCA Targetkan Kredit Tahun 2019 Tumbuh 10 Persen

Suara.com – Presiden Direktur Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja menargetkan pertumbuhan kredit BCA pada tahun 2019 bisa mencapai 10 persen.

“Targetnya BCA naik kreditnya tahun ini antara 8 persen sampai 10 persen,” ujar Jahja di Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, (28/2/2019).

Ia meyakini target itu tercapai meski tahun ini adalah tahun politik, yakni publik bakal menghadapi dua momen krusial Pemilu serta Pilpres 2019.

Jahja menjelaskan, pemilu dan pilpres tak bakal terlalu berpengaruh pada pertumbuhan kredit. Ia mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia stabil.

Jahja menerangkan, pada tahun 2018 target pertumbuhan kredit BCA sekitar 9 persen. Tapi pada tingkat realisasinya, kredit BCA bisa tembus pada angka 15 persen.

Pada tahun 2018, portofolio kredit meningkat mencapai Rp 538 triliun. Kredit tersebut didominasi oleh tingginya kebutuhan kredit usaha. Kredit Korporasi tumbuh 20,4 persen menjadi Rp 213,3 triliun pada tahun yang sama.

Sementara Kredit UKM dan komersial tahun 2018 meningkat 13,4 persen, yaitu Rp 183,8 triliun. Ia menegaskan pertumbuhan kredit usaha kekinian semakin tinggi, baik kredit investasi atau modal kerja.

Layanan Berbasis Digital, Laba Bersih BCA Tahun 2018 Capai Rp 25,9 triliun

Suara.com – PT Bank Central AsiaTbk mencatatkan laba bersih naik sebesar 10,9 persen atau mencapai Rp 25,9 triliun sepanjang tahun 2018.

Setahun sebelumnya, 2017, laba bersih yang didapat BCA Rp 23,3 triliun. Kenaikan laba berasal dari pendapatan operasional.

Pertumbuhan pendapatan operasional meningkat 10,6 persen, yaitu Rp 63 triliun pada tahun 2018. Sedangkan pendapatan operasional lainnya naik 17 persen menjadi Rp 17,7 triliun.

“Pertumbuhan kinerja keuangan positif pada tahun 2018 ditengah kondisi likuiditas sektor perbankan yang mengetat dan tren kenaikan suku bunga,” ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja di Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Peningkatan laba BCA itu, kata dia, dikarenakan pengembangan bisnis transaksi perbankan melalui teknologi digital.

Ia menambahkan, penyaluran dana kredit juga mengalami kenaikan karen permintaannya cukup besar pada tahun lalu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BCA terus mengembangkan berbagai produk layanan berbasis teknologi digital.

Menurutnya, pengembangan jaringan digital di kantor-kantor cabang bisa meningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Hati-hati! Ini 5 Kesalahan yang Bikin Investasimu Menuai Kegagalan

Suara.com – Investasi menjadi salah satu cara meningkatkan penghasilan yang kekinian mulai banyak digandrungi. Namun, jika salah dalam bersikap maka bisa jadi investasi yang seharusnya mendatangkan keuntungan justru berakhir menjadi kegagalan.

Berbagai bentuk investasi dapat dilakukan. Bahkan kini pun kamu tak perlu mengeluarkan modal besar untuk memulai investasi. Namun tetap saja, ada rambu-rambu yang perlu kamu patuhi agar investasimu tak berakhir gagal.

Berikut Suara.com merangkum beberapa kesalahan yang bisa membuat investasimu malah gagal seperti dikutip dari Moneysmart.id.

1.   Nggak Sabar

Bila kamu memiliki sifat tak sabaran, ada baiknya jangan melakukan investasi. Karena dapat dipastikan investasi yang kamu lakukan hanya akan menuai kegagalan.

Kok bisa? Ya, karena keberhasilan investasi tidak bisa dicapai dengan instan alias butuh kesabaran ekstra. Perlu waktu agar modal investasimu bisa kembali dan mendapatkan keuntunga. Jika tidak, kamu akan kehilangan peluang mendapatkan keuntungan besar.

2.   Investasi Tanpa Riset

Berinvestasi tanpa melakukan riset terlebih dahulu juga memiliki resiko besar mengalami kegagalan. Sebab, kekinian tak sedikit penipuan berkedok investasi mengintai para awam.

Bila hendak melakukan investasi, pastikan pengelola investasi yang kamu pilih adalah investasi terpercaya. Kamu juga bisa memeriksanya apakah produk investasi sudah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bisa terhindar dari investasi bodong.

3.   Ambil Resiko Besar

Dalam dunia investasi memang diperlukan keberanian untuk mengambil keputusan beresiko tinggi. Sebab, bila ragu-ragu dalam mengambil keputusan maka keuntungan yang didapatkan pun tidak akan bisa maksimal.

Meski demikian, bukan berarti kamu mengambil resiko terlalu tinggi. Semua keputusan haruslah dipertimbangkan dengan masak. Diperlukan kejelian dalam melakukan perhitungan agar investasimu tak mengalami kerugian besar.

4.   Tak Paham Timing

Memahami kondisi dan waktu menjadi pertimbangan yang harus kamu perhatikan juga. Jangan sampai kamu tidak mengerti waktu kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti melakukan investasi.

Bila kamu mendapati perusahaan tempatmu berinvestasi mulai menunjukkan tanda-tanda tak menyehatkan bahkan terancam bangkrut, segeralah keluar dan cabut semua investasimu. Ketepatan waktu sangat mempengaruhi keberhasilan atau malah kerugian yang akan kamu dapatkan.

5.   Tidak Diversifikasi

Dalam memulai investasi, ada baiknya kamu memikirkan untuk melakukan diversifikasi atau investasi di beberapa instrument investasi. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir resiko kegagalan yang bisa saja mengintaimu.

Dengan cara ini, bila salah satu investasimu menuai kegagalan maka kamu masih memiiki cadangan yang lain. Sehingga, kamu masih bisa mendapatkan keuntungan dari produk investasi lainnya.

Dukung Program Pemerintah, Bank Mandiri Berdayakan Para Petani

Suara.com – Bank Mandiri berkomitmen mendukung program pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk tujuan tersebut, Bank Mandiri terus mensosialisasikan konsep mewirausahakan petani dan memberikan pendampingan kepada petani padi di Ciamis, Jawa Barat.

Konsep ini meliputi empat kegiatan petani, yaitu pratanam, tanam, panen, dan pascapanen, yang disinkronkan oleh sebuah entitas bisnis berbentuk PT, yang dikelola secara profesional dan dimiliki oleh rakyat setempat, yaitu Gabungan Kelompok Petani/Gapoktan dan BUMDesa) dan BUMN. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Adapun sasaran program ini adalah para petani dan penggarap yang memiliki akses permodalan minim, pengetahuan budi daya dan pascapanen yang terbatas, dan latar belakang pendidikan yang relatif rendah.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, pihaknya bersinergi dengan PT Mitra Bumdes Nusantara dan BUMN lainnya, mengimplementasikan konsep program yang telah dimulai sejak 2017 kepada 6.200 petani dari 258 kelompok tani di Kecamatan Pamarican. Lokasi ini merupakan percontohan program, yang dikoordinasi Bank Mandiri.

Salah satu hasilnya adalah pembentukan PT Mitra Desa Pamarican (MDP) yang telah menjalankan program tersebut di Kecamatan Pamarican.

“Selain sosialisasi dan pendampingan, Bank Mandiri juga menyalurkan CSR untuk pembangunan infrastruktur fisik Integrated Rice Center (IRC), yang menjadi pusat pengolahan gabah dan beras kepada Gapoktan, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh PT MDP. Selain itu, Bank Mandiri turut serta memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani, bekerja sama dengan PT MDP dan akademisi sejak proses persiapan bibit, pupuk, pestisida, proses pengolahan gabah hasil panen, hingga pengepakan dan pemasaran beras,” kata Kartika, saat mendampingi Menteri BUMN, Rini Soemarno, di Pamarican, Rabu, (27/2/2019).

Menurutnya, IRC yang telah selesai dibangun pada Oktober 2018 telah memproduksi lebih dari 700 ton beras. Adapun beras produksi PT MDP dengan brand “Si Geulis” telah dipasarkan secara online di Blanja.com, Tokopedia, Bukalapak, jd.id, dan Shopee.

Pada konsep ini, tambah Kartika, kemandirian petani mendapat fokus utama, karena Gapoktan sebagai pemilik PT Mitra Desa Pamarican akan memperoleh laba dari dari produksi dan operasional PT MDP

“Inilah bentuk kemandirian petani yang diharapkan akan semakin memperkuat keberadaan sektor pertanian sebagai soko guru perekonomian bangsa,” katanya.

Dalam penguatan peran petani, Kartika menjelaskan, Bank Mandiri juga telah mensosialisasikan penggunaan kartu tani untuk pembelian pupuk bersubsidi. Caranya, petani cukup membawa kartu tani ke kios pupuk yang sudah menjadi agen Branchless Banking Bank Mandiri untuk membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan.

Per akhir 2018, jumlah Kartu Tani Mandiri yang telah didistribusikan lebih dari 850.000 kartu, dengan jumlah kios  yang tersebar di Jawa Barat mencapai lebih dari 2.600 unit.

Jika program ini memberikan hasil optimal, tutur Kartika, pihaknya optimistis, para petani akan dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan perbankan, misalnya melalui kredit usaha rakyat (KUR), yang memungkinkan petani merambah sektor lain untuk meningkatkan pendapatan.

Sepanjang tahun lalu, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 17,58 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak lebih dari 1,25 juta pelaku UMKM.

LPS Kaji Rencana Jamin Dana Nasabah di Dompet Digital

Suara.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana menjamin dana nasabah yang disimpan di dompet digital seperti Go-Pay, OVO, Dana, dan lainnya. Akan tetapi rencana LPS tersebut masih dalam tahap kajian bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Dewan Komisioner LPS, Destri Damayanti mengatakan, LPS bisa menjamin dana nasabah di dompet digital, jika definisi dana nasabah tersebut dirubah menjadi simpanan atau tabungan.

Pasalnya, dalam undang-undang, LPS hanya bisa menjamin dana nasabah berupa, tabungan, giro dan deposito.

“Nah apakah ini nanti bisa masuk sebagai definisi simpanan. Kalau masuk definis simpanan, tentunya ada implikasi pada Undang-undang LPS kita, bahwa itu juga termasuk jaminan,” kata Destry dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

“Memang yang menjadi banyak pertanyaan itu terkait e-money, kita tahu sekarang sudah banyak beredar, contohnya Go-Pay. Tapi karena sifatnya bukan tabungan kami belum bisa masuk ke ranah sana,” tambah dia.

Meski demikian, menurut Destri, LPS tidak bisa menjamin dana nasabah di dalam perusahaan teknologi finansial atau financial technology (Fintech) jasa pinjam meminjam. Itu dikarenakan, dalam Undang-undang LPS, pinjaman bukan termasuk simpanan.

“Kalau LPS sudah jelas bahwa yang kita jamin adalah DPK-nya. Kalau fintech sekarang lebih kepada peer-to-peer lending kemudian e-commerce. peer-to-peer kan sifatnya bukan simpanan,” katanya.

Ketidakpastian Ekonomi Picu Penurunan Optimisme Bisnis Global

Suara.com – Tingkat optimisme pelaku bisnis di Indonesia menurun di semester II 2018 dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini diungkap dari laporan Grant Thornton International Business Report (IBR).

Laporan itu mengungkapkan, optimisme bisnis pelaku usaha Indonesia berada di level 61 persen dari total responden atau turun 38 persen dari periode sebelumnya kuartal II/semester I 2018. Pada periode itu Indonesia berada di peringkat ranking teratas secara global.

Penurunan itu disebabkan faktor ketidakpastian ekonomi global dan sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal IV 2018.

Data tingkat optimisme pelaku bisnis ini diperoleh melalui wawancara dengan lebih dari 5.000 responden di level eksekutif, managing director, chairman atau eksekutif senior lain dari seluruh sektor industri yang dilakukan pada November 2018.

Johanna Gani, Managing Partner Grant Thornton Indonesia, menjelaskan meski optimisme pelaku bisnis Indonesia turun, secara umum iklim bisnisnya masih cukup kondusif.

“Survei kami mencatat 65 persen pelaku bisnis di Indonesia melaporkan kenaikan revenue lebih dari 5 perse pada 2018,” ujar Johanna dalam keterangan resminya.

Tidak hanya di Indonesia, penurunan optimisme bisnis juga dirasakan serentak secara global. Tercatat optimisme pelaku bisnis global sekarang berada di 39 persen, level tersebut turun signifikan sebanyak 15 poin dari periode sebelumnya dan merupakan rekor terendah sejak kuartal IV 2016.

Optimisme bisnis di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) tercatat masih di bawah Indonesia, yaitu di level 42 persen, turun dari periode sebelumnya yang mencapai level 64 persen.

Ketidakpastian ekonomi diidentifikasi para pemimpin bisnis sebagai faktor pendorong penurunan terbesar, yakni 50 persen dari total responden. Hal ini disebabkan ketegangan geopolitik, seperti perang dagang Amerika Serikat – China dan meningkatnya sentimen populis di sebagian besar negara ekonomi Barat, seperti Italia dan Spanyol.

Lepas dari prospek global yang terlihat muram dan perlambatan pertumbuhan PDB di sebagian besar negara maju, negara-negara ekonomi berkembang di Asia Pasifik dan Amerika Latin menunjukkan proyeksi pendapatan pelaku bisnis terhitung stabil dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan peningkatan integrasi ekonomi regional dan kolaborasi bisnis yang lebih efektif antarnegara-negara ASEAN.

Selain berkurangnya ketergantungan perdagangan pada China yang mulai mengalami perlambatan ekonomi.

“Meski pasar keuangan global bergejolak, para pemimpin bisnis tetap optimistis, karena PDB global diperkirakan terus tumbuh dan bisnis mereka ikut tumbuh bersama. Risiko tetap ada, tapi fundamental ekonomi masih tetap kuat dan masih terbuka berbagai peluang bisnis,” ujar David Peneycad, Global Leader Grant Thornton International.

Secara umum, saat ketidakpastian ekonomi, peningkatan investasi bukan menjadi pilihan favorit para pelaku bisnis yang cenderung mengurangi atau bahkan menghentikan investasi. Namun, inilah saat yang tepat berinvestasi untuk meningkatkan kemampuan dan infrastruktur pendukung. Sehingga saat kondisi ekonomi membaik, pelaku bisnis yang bijak akan mampu bereaksi cepat untuk memanfaatkan momentum dan mengambil keuntungan.

Beda dengan Soeharto yang Jarang Rapat, Era Jokowi Sampah Saja Dirapatkan

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bercerita soal gaya pemerintahan Presiden Soeharto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, gaya pemerintahan kedua Presiden itu sangat jauh berbeda.

Disebutkannya, JK yang pada saat era Presiden Soeharto masih menjadi pengusaha, melihat pemerintahan Soeharto terlalu otoriter dan banyak nepotisme.

Bahkan, dalam menyelesaikan masalah nasional Soeharto hanya satu kali dalam sebulan mengadakan rapat dengan para menterinya.

“Tapi saya jamin pengalaman 4 tahun dengan Jokowi, beliau tidak kepikiran otoriternya, yang repot kita apa saja dirapatkan. Sampah saja dirapatkan, rapat dua-tiga kali, apalagi soal pertumbuhan, kadang-kadang Menteri Keuangan sibuk mencatat sampai lupa,” kata Wapres JK di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Selain itu, pemerintahan Soeharto juga selalu membawa anak-anaknya ke tatanan pemerintah. Berbeda dengan Jokowi yang tidak membawa anak-anaknya ke ranah pemerintahan.

“Zaman dulu kalau anak menteri anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah itu enggak benar kan. Sekarang anak kita muncul ke kantor sudah dibicarakan ‘ada urusan apa itu?’ Apalagi yang anak pak Jokowi, satu jual martabak satu jual pisang goreng,” imbuh dia.

Ketua Umum PMI ini pun menambahkan, sikap otoriter itulah yang membuat Soeharto jatuh dari kursi Presiden.

“Kenapa Soeharto jatuh, karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Otoriter Pak Harto 30 tahun, kemudian ekonomi banyak dikuasai orang terbatas. Maka jatuhlah Pak Harto,” pungkas dia.

Pengusaha Diminta Tak Lari ke Singapura, Wapres JK Jamin Pilpres Aman

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pada tahun politik ini para pengusaha tidak pergi dari Indonesia. Pasalnya, JK menjamin suasana ekonomi tidak berdampak dari Pemilu dan Pilpres.

Sambil berkelakar, JK pun menjamin jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali terpilih lagi, kondisi ekonomi akan normal seperti biasa. Bahkan, perekonomian bisa kembali tumbuh.

Mendengar ucapan JK itu, para hadirin pun langsung tertawa.

“Saya jamin Anda di sini. Apabila Pak Jokowi menang tentu akan terus saja begini, enggak usah khawatir, (pengusaha) enggak usah ke Singapura. Kalau yang sebelah saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara apa yang kita tidak tahu kan. Kan bahaya,” ujar Wapres JK di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).

Menurut JK, tahun politik malah membuat untung para pengusaha. Karena, di tengah ketidakpastian ini membuat investasi jadi serba murah.

“Justru pengusaha untung kalau dalam ketidakpastian kita investasi lebih murah. Kalau suasana baik, ya harga tanah naik, barang naik. Sekarang mumpung beton murah ya investasi sekarang,” terang JK.

Selain itu, Ketua Umum PMI ini memperkirakan, tahun pemilu, konsumsi masyarakat makin meningkat.

“Bulan depan boleh jadi untung, perusahaan tekstil, TV juga bagus lah pasti,” tutup dia.

Untuk Generasi Milenial, BRI Luncurkan Aplikasi m-Banking BRImo

Suara.com – PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) kembali meluncurkan terobosan digital banking terbarunya untuk memberikan kemudahan dan keamanan layanan transaksi perbankan. Aplikasi tersebut bernama BRImo dan ditujukan kepada generasi milenial.

Aplikasi berbasis data dengan UI/UX ini merupakan pengembangan terbaru dari aplikasi BRI Mobile yang telah ada sebelumnya.

“BRImo menggabungkan fungsi mobile banking, internet banking dan uang elektronik ke dalam satu aplikasi BRImo dengan transaksi lebih lengkap dan menarik,” kata Direktur Konsumer Bank BRI, Handayani, dalam acara peluncuran BRImo di Bank BRI, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019). 

Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 13 juta pengguna BRl Mobile, dengan jumlah transaksi mencapai Rp 575 juta di sepanjang 2018. Handayani menyatakan, secara bertahap BRImo akan mengantikan BRI Mobile.

Ia menambahkan, nasabah BRI tidak perlu datang ke kantor cabang BRI untuk dapat menggunakan aplikasi BRImo, cukup login menggunakan user ID dan password internet banking nasabah.

Sementara untuk non nasabah dapat melakukan registrasi melalui aplikasi untuk mendapatkan user ID dan password dengan sumber dana T-bank untuk dapat bertransaksi menggunakan BRImo. 

“Di Playstore, aplikasi bisa diunduh dengan kata kunci ‘BRImo’, sedangkan di App Store, aplikasi bisa diunduh dengan kata kunci ‘BRImo BRI’,” ujarnya. 

Kementan Berupaya Terus Agar Harga Jagung Tetap Stabil

Suara.com – Harga jagung di tengah panen raya memang tengah meluncur turun. Sebenarnya ada upaya yang bisa dilakukan untuk stabilisasi harga di tingkat petani.

Seminggu terakhir ini, harga jagung di Banyuwangi anjlok di kisaran Rp 3.200- Rp 3.300 per kg. Hitung-hitungannya sudah tidak untung bagi petani, sebab biaya operasional jagung makin lama makin tinggi.

Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Rahmanto, menuturkan, harga turun karena produksi tengah tren dan petani tidak bisa menyimpan lama. Pedagang juga memiliki keterbatasan untuk menyimpan, sehingga beli dengan jumlah terbatas, atau bahkan menyewa gudang sehingga menambah biaya produksi.

Kini pemerintah terus mengupayakan berbagai cara mengenai permasalahan harga, supaya tidak anjlok dan petani aman.

“Keluhan-keluhan dari para petani akan kami respons dan kami bicarakan terus di tingkat pusat, supaya harga ini bisa menguntungkan dan ada semangat dari petani untuk tetap berbu didaya jagung,” tutur Rahmanto, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan tunda jual, yaitu produksi jagung tidak langsung dijual tapi disimpan, demi menjaga produksi dan stabilitas harga.

“Bisa kita buatkan gudang gudang penyimpanan dan pengolahan. Kita bantu mesin pengering dan mesin pemipil,” beber Rahmanto.

Dengan begitu, petani dirancang untuk bisa mengolah produksi dahulu, terus disimpan dan dikeluarkan sedikit sedikit.

“Kita upayakan untuk fasilitasi mesin pengolahan gudangnya dan sebagainya,” tutur Rahmanto.

Menurutnya, upaya jangka pendek yang tengah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melibatkan Bulog dalam penyerapan jagung. Meski demikian, langkah tersebut belum bisa dilakukan sepenuhnya, karena gudang Bulog sudah penuh dengan penyerapan padi dari petani.

“Masih diproses untuk aksi cepat tanggap untuk hal tersebut,” tutur Rahmanto.

Upaya lanjutan adalah dengan membentuk korporasi petani, karena luasan hamparan di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, yang bisa mencapai 2.000 ha sehingga sudah mencapai skala ekonomi.

Sistem korporasi ini terus diupayakan pemerintah, supaya masyarakat punya kekuatan tawar yang baik,  termasuk harga, agar bisa ditentukan sendiri oleh petani.

“Kalau harga tidak cocok, kita punya gudang dan sarana pengolahan hasil. Kita simpan,” tuturnya.

Rahmanto mencontohkan LMDH di Lebak Banten, yang sudah menjadi percontohan korporasi petani, dimana produktivitas jagung meningkat menjadi 8 ton per ha dan sistem usaha tani teratur secara utuh dalam satu manajemen kawasan.

Korporasi petani juga bisa memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Hal ini termasuk kerja sama dengan Perum BULOG dan industri pakan untuk menjaga stabilitas harga jagung, agar minat petani untuk terus budi daya jagung terus terpelihara.

“Bantuan untuk korporasi petani juga ada berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), sehingga pertanaman jagung nantinya tidak hanya saat musim hujan saja. Mungkin bisa nanti dibuat embung atau air permukaan sehingga bisa mengubah waktu pertanaman (off season),” tutup Rahmanto.

Utang Para Petani di AS Capai Rp 5.726 Triliun

Suara.com – Industri pertanian di Amerika Serikat (AS) sedang mengalami tekanan. Salah satunya, tertekan dengan utang petani yang sangat tinggi.

Sekretaris Pertanian AS, Sonny Perdue mencatat, utang seluruh petani di AS mencapai 409 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 5.726 triliun (1 dolar AS = Rp 14.000).

Angka itu, kata Perdue, persis seperti masa krisis pertanian pada 1980.

“Utang pertanian telah meningkat lebih cepat selama lima tahun terakhir, meningkat 30 persen sejak 2013 naik dari 315 miliar dolar AS menjadi 409 miliar dolar AS dan naik dari 385 miliar dolar AS hanya di tahun lalu,” kata Perdue seperti dilansir dari Reuters, Kamis (28/2/2019).

Utang petani yang terus meningkat itu didorong dari melemahnya harga komoditas, badai yang merusak pertanian dan hilangnya pasar ekspor utama yaitu China karena perang dagang.

Namun begitu, lanjut Perdue, harga tanah yang melambung tinggi dan bunga pinjaman yang rendah turut meringankan para petani untuk menjual atau menggadaikan lahannya dan mengembalikan utang tersebut.

Pada tahun 1980-an, ribuan koperasi pertanian ambruk secara finansial setelah para produsen mendapatkan harga panen yang rendah, padahal pinjaman tanah dan peralatan berbunga tinggi.

Pemerintahan Trump dalam hal ini telah menjanjikan hingga 12 miliar dolar AS untuk membantu petani mengimbangi kerugian mereka dari perkelahian perdagangan.

Perdue mengatakan, hingga saat ini lebih dari 8 miliar dolar AS telah dibayarkan sebagai bagian dari program-program tersebut.

Sandiaga Cetuskan Program Unicorn Koperasi

Suara.com – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Sandiaga Uno mencanangkan program Unikop (unicorn koperasi).

Sandiaga memaparkan, program Unikop merupakan konsep sebuah koperasi yang bisa menembus keuntungan hingga Rp 1 triliun.

“Unikop itu adalah sebuah koperasi yang sudah menembus skala Rp 1 triliun,” kata Sandiaga di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).

Di samping merangsang pergerakan ekonomi Indonesia, konsep Unikop itu menurut Sandiaga akan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Bahkan Sandiaga menyebut, kalau konsep tersebut mendapatkan respon yang positif dari Profesor Sri Edi Swasono, guru besar ekonomi Universitas Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota MPR RI.

Sebagai informasi, Sandiaga sempat menemui Profesor Sri Edi untuk menerima sejumlah masukan menjelang debat ketiga Pilpres 2019.

“Beliau sangat tertarik dengan konsep unikop yang kami kemukakan,” ujarnya.

Sandiaga juga mengatakan kalau konsep Unikop itu akan diterima di kalangan masyarakat lantaran berdampak langsung dengan lapangan pekerjaan sekaligus mendorong perekonomian di Indonesia.

“Fokus dari Prabowo – Sandiaga ini membuka lapangan kerja ini bisa kita konkritkan dengan program OK OCE, koperasi, Unikop dan program-program yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkasnya.

Siti Nurbaya Bangga dengan Capaian Koperasi Kementerian LHK

Suara.com – Koperasi Karyawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kopkarhutan) semakin inovatif dalam usianya ke 49 tahun. Saat ini, total anggotanya mencapai 5.000-an orang, dengan aset Rp 70-an miliar dan simpanan anggota mencapai Rp 56 miliar.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyatakan bangga pada capaian Kopkarhutan. Ia berharap, Kopkarhutan terus berinovasi mengembangkan rencana bisnis dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

“Saya turut bangga, Kopkarhutan semakin berjaya di usia 49 tahun. Di saat Kementerian Koperasi dan UKM membubarkan 40.013 koperasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir karena alasan tidak aktif, Kopkarhutan tetap eksis dan terus tumbuh,” ujarnya, dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkarhutan ke-49, di Jakarta, Rabu (27/2/2018).

Pada kesempatan itu dia berpesan agar modernisasi pengelolaan koperasi terus didorong, seperti pemanfaatan teknologi informasi, yang saat ini  menunjang kinerja dan menjadikan pengelolaan koperasi dapat dibuat seperti pengelolaan sebuah korporasi.

Siti juga minta seluruh ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), baik di pusat maupun di UPT, honorer/tenaga upah agar menjadi anggota Kopkarhutan. Dengan menjadi anggota koperasi, maka perekonomian bangsa pun akan bergerak maju.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kopkarhutan, Awriya Ibrahim menyatakan terimakasih atas perhatian yang besar dari Menteri LHK terhadap perkembangan Kopkarhutan.

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkarhutan ke-49, di Jakarta, Rabu (27/2/2018). (Dok: KLHK)Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkarhutan ke-49, di Jakarta, Rabu (27/2/2018). (Dok: KLHK)

“Kehadiran Ibu dalam acara ini menunjukkan kepedulian pada Kopkarhutan. Kami sudah melakukan beberapa arahan Ibu yang merupakan terobosan strategis untuk mengembangkan Kopkarhutan, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan pelayanan, perluasan cakupan keanggotaan, menaikan plafon pinjaman anggota, membuat program pinjaman darurat, pengelolaan aset dan lain sebagainya, namun masih banyak yang harus disempurnakan, ini yang akan menjadi pekerjaan rumah pengurus selanjutnya,” ujarnya.

Selama ini Kopkarhutan telah menerima beberapa penghargaan. Pada 2014, Kopkarhutan berhasil mendapat Koperasi Terbaik Berprestasi Tingkat Nasional, pada kegiatan Tahun Buku 2017, Kopkarhutan meraih Koperasi Terbaik dalam penilaian Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tingkat DKI Jakarta.

Beberapa penghargaan ini mengamini Kopkarhutan sebagai koperasi terbaik dari seluruh kantor kementerian di Jakarta.

Saat ini, Kopkarhutan dmemiliki 10 unit usaha, yaitu Usaha Simpan Pinjam, Perparkiran, Penjaminan, Aneka Usaha, Toko, Pengelolaan Aset, Ekowisata, Even Organizer, Perbengkelan dan Arborea Cafe. Arborea Kafe, Ekowisata dan Perbengkelan merupakan inovasi bisnis yang baru dikembangkan oleh Kopkarhutan.

Arborea Kafe sendiri telah memberikan keuntungan sekitar Rp 190 juta sejak didirikan sekitar enam bulan lalu.

RAT kali diadakan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban kerja pengurus masa bakti 2014-2018, yang dilanjutkan dengan pemilihan pengurus baru masa bakti 2019-2023.  Acara juga dihadiri Asisten deputi keanggotaan, Kementerian Koperasi dan UKM, para pembina Kopkarhutan, Kepala Suku Dinas KUKM dan Perdagangan Jakarta Pusat, ketua, penasihat, para mitra, pengurus, pengawas dan anggota Kopkarhutan.

Bank Mandiri Luncurkan Mini ATM di Pedesaan

Suara.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mengembangkan teknologi Mini ATM untuk tingkatkan transaksi keuangan masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank Mandiri, Hery Gunardi menjelaskan, pelayanan yang ditawarkan dari Mini ATM, masyarakat di desa bisa menabung, tarik tunai, bayar listrik, asuransi dan membayar iuran BPJS.

“Sekarang Bank Mandiri sudah punya teknologi bernama Mini ATM pengelolaan generasi baru ini bekerja sama dengan agen-agen yang ada di desa,” ujar Hery Gunardi.

Dengan adanya Mini ATM, Hery menargetkan tahun ini paling tidak Bank Mandiri bisa mencatatkan 40 ribu hingga 60 ribu transaksi di pedesaan.

Hery berharap, masyarakat yang tinggal di desa yang jauh dari kantor cabang bisa menggunakan fasilitas Mini ATM.

“Dengan adanya agen-agen Bank Mandiri di desa bisa memudahkan dan mempercepat proses transaksi masyarakat di desa yang sekarang ini serba online,” pungkasnya.

4 Ruas Tol Trans Sumatera Siap Beroperasi Pertengahan 2019

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendorong penyelesaian ruas-ruas tol baru di berbagai wilayah.

Pembangunan jalan tol yang masif dilakukan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai amanat Nawa Cita.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa pembangunan jalan tol adalah untuk menurunkan biaya logistik dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

Pemerintah telah memulai pengoperasian ruas-ruas jalan tol sepanjang 782 Km dalam kurun waktu empat tahun (2015-2018).

Tol Trans Jawa telah tersambung dari Merak hingga Grati, Pasuruan sepanjang 913 Km. Secara keseluruhan, pada tahun 2019, ditargetkan pembangunan sepanjang 1.070 Km termasuk beberapa ruas tol Trans Sumatera sehingga total menjadi 1.852 Km.

Kehadiran Tol Trans Sumatera bertujuan untuk menurunkan biaya logistik nasional serta menjadi jalan alternatif Jalan Lintas Timur Sumatera yang sudah ada.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimis Jalan Tol Trans Sumatera ruas utama sepanjang 2.000 Km akan dapat tersambung pada tahun 2024.

“Jika melihat capaian selama empat tahun terakhir maka Tol Trans Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh dengan panjang sekitar 2.000 Km, akan tersambung secara bertahap hingga tahun 2024,” ujar Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Pegatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, terdapat empat ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dalam waktu dekat secara bertahap siap diresmikan dan beroperasi.

Empat ruas tol itu diantaranya ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) (140,93 Km), Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) (2,75 Km), Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7 (9,1 Km), dan Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189,2 Km).

“Dua diantaranya sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi yaitu Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar dan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi Seksi 7. Sedangkan untuk Jalan Tol Medan – Binjai (Segmen Helvetia – Veteran) masih dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung dalam proses penyelesaian konstruksi,” jelas Danang.

Tol Bakter memiliki empat buah seksi yakni Seksi 1 Bakauheni – Sidomulyo (39,4 Km) dimana Segmen Pelabuhan Bakauheni – SS Bakauheni (8,9 Km) sudah beroperasi Januari 2018.

Seksi 2 Sidomulyo – Kotabaru (40,6 Km) dengan Segmen SS Kotabaru – SS Lematang (5 Km) juga sudah beroperasi Januari 2018. Seksi 3 Kotabaru-Metro (29 Km) dan Seksi 4 Metro-Terbanggi Besar (31,93 Km).

Kemudian Jalan tol Medan – Binjai (16,73 Km) terdiri atas 3 seksi yakni Seksi 1 ruas Tanjung Mulia – Helvetia (6,27 Km), Seksi 2 ruas Helvetia – Semayang (6,18 Km) dan Seksi 3 ruas Semayang – Binjai (4,28 Km) sudah beroperasi penuh pada Oktober 2017.

Sementara untuk Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (MKTT) secara keseluruhan memiliki Panjang 61,7 km.

Pengusahaannya dilaksanakan oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan investasi sebesar Rp 4,96 triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Jalan tol MKTT Seksi 2-6 Parbarakan hingga Sei Rampah (41,65 Km) telah diresmikan Oktober 2017 dan Seksi 1 Tanjung Morawa – Perbarakan termasuk Simpang Susun Kemiri (10,75 Km) telah beroperasi pada Juni 2018.

Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai investasi Rp 21,95 triliun dan ditargetkan akan beroperasi pada Juni 2019.

Tol ini terdiri atas dua seksi yakni Seksi 1 Terbanggi Besar – Pematang Panggang (112,2 Km) dengan progres konstruksi 89,06 % dan Seksi 2 Pematang Panggang – Kayu Agung (77 Km) dengan progres konstruksi 90,80 %.

Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket Jakarta – Padang, Coba Cek

Suara.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) menurunkan tarif tiket pesawat untuk rute Jakarta – Padang dan sebaliknya.

Tiket pesawat Jakarta – Padang akan dijual mulai dari harga Rp 999.000 atau lebih rendah 40 persen dari harga normal.

Harga tersebut belum termasuk ppn, psc, asuransi dan akan berlaku hingga 12 April.

Direktur Human Capital Garuda Indonesia, Heri Akhyar mengatakan, bahwa penurunan harga tiket tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang ada serta bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk mendukung perekonomian daerah.

“Sebagai national flag carrier, kami menyadari sepenuhnya akan peran penting maskapai penerbangan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata daerah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat khususnya melalui penyediaan akses konektivitas udara yang terjangkau,” kata Heri dalam keterangannya, Kamis (28/2/2019).

Dengan penurunan harga tiket pesawat tersebut, diharapkan perekonomian Sumatera Barat khususnya bisa kembali membaik.

“Kiranya penurunan harga tiket ini dapat mendukung peningkatan sektor perekonomian Sumatera Barat baik dari sektor pariwisata, UMKM, hingga industri logistik nasional meningkat, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan infrastruktur perekonomian,” ucap Heri.

Penurunan harga tiket pesawat ini juga akan terus dipantau oleh pihak Garuda Indonesia untuk memastikan penurunan tiket pesawat terealisasi dengan baik.

“Kami akan terus memastikan bahwa penurunan harga menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menyediakan pelayanan maskapai bintang 5 dengan tarif yang kompetitif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Heri.

Aset Disita Sepihak, Nasabah Bakal Adukan J Trust Investment

Suara.com – Sengketa antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan kembali terjadi. Kali ini, nasabah yang bernama Priscillia Georgia yang berseteru dengan J Trust Investment Indonesia.

Menurut Priscillia Georgia, J Trust Investment sudah semena-mena dalam menyita aset rumah. Padahal, dia mengaku sudah mempunyai itikad baik untuk merestrukturisasi utangnya dengan cara mencicil.

“Akan mengadukan pada DPR sebagai wakil rakyat, Ombudsman untuk meneliti perkara mala praktik, dan OJK yang menindaklanjuti perilaku bank dan nonbank atas sikap J Trust yang tidak menerima itikad baik,” ujarnya saat ditemui di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Untuk diketahui, perseteruan ini dimulai dari, Priscillia pada 2011 mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) ke J Trust yang saat itu bernama Bank Mutiara sebesar Rp 1,8 miliar di mana pembayaran kredit sebesar Rp 21 juta per bulan.

Di tengah jalan Priscillia sempat menunggak pembayaran KPR. Akan tetapi, Priscillia dengan pihak J Trust sudah bersepakat untuk restrukturisasi.

Namun, saat proses restrukturisasi, J Trust Investment secara sepihak langsung meminta aset rumah yang di KPR-kan dan memberikan uang kerahiman sebesar Rp 50 juta.

Dalam menyita aset rumah itu, J Trust menggunakan penyitaan 09/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018.PN.Cbi.

“Seharusnya J Trust tidak semena-mena terhadap nasabah WNI. Sengketa yang saya alami juga dirasakan beberapa nasabah lain, bahkan nilainya lebih besar hingga puluhan miliar dari pada nilai sengketa kami yang diagunkan Rp 1,8 miliar,” jelas dia.

Priscillia menambahkan, pengusutan masalah ini bukan semata-mata untuk dirinya, tetapi ini untuk nasabah dari J Trust lainnya agar tidak menjadi korban pengambilan aset secara semena-mena.

“Karena itu kami menuntut keadilan agar tidak ada korban dari nasabah lain senasib seperti saya. Sementara langkah hukum saat ini adalah menggugat sita eksekusi itu pada tahap banding, kami akan terus melawan memakai instrumen hukum,” tutup dia.

Waskita Karya Catatkan Laba Bersih Rp 4,6 Triliun di 2018

Suara.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) pada tahun 2018 mencatatkan laba bersih (audited) sebesar Rp 4,6 triliun atau meningkat 9,9% dari tahun 2017 yang sebesar Rp 4,2 triliun.

Selain itu, Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 7,9% dari Rp 45,2 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 48,7 triliun pada tahun 2018.

SVP Corporate Secretary WSKT Shastia Hadiarti mengatakan, semakin membaiknya kinerja Perseroan merupakan bukti bahwa Waskita Karya sebagai agen pembangunan senantiasa memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders.

“Kinerja Perseroan pun semakin membaik ketika pada tahun 2018 menerima pembayaran atas proyek dan dana talangan tanah sebesar Rp 36,75 triliun,” kata Shastia dalam keterangannya, Kamis (28/2/2019).

Pembayaran proyek tersebut diterima atas pembayaran proyek jalan tol Batang – Semarang sebesar Rp 5,75 triliun, proyek Light Rail Transit (LRT) Palembang sebesar Rp 3,9 triliun, proyek tol Pasuruan – Probolinggo sebesar Rp 2,1 triliun.

Proyek tol Salatiga – Kartasura sebesar Rp 2 triliun, proyek ruas tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (porsi VGF Tol Semarang – Batang) senilai Rp 1,96 triliun, penerimaan proyek lainnya sebesar Rp 18,23 triliun serta adanya pengembalian dana talangan tanah sebesar Rp 2,8 triliun.

Hal ini dibarengi juga dengan produktivitas perusahaan, di mana sepanjang tahun 2018 Waskita Karya telah menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur seperti Proyek LRT Sumatera Selatan, Proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta.

Bendungan Raknamo Nusa Tenggara Timur, proyek jalan tol Pejagan – Pemalang Seksi 3 dan 4, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, Salatiga – Kartasura, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono.

Proyek Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, proyek Bandar Udara Kertajati dan proyek runway Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Tertekan Aksi Jual, IHSG Bakal Kembali Masuk Fase Konsolidasi

Suara.com – Analis KGI Sekuritas Yuganur Wijanarko memprediksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal kembali masuk fase konsolidasi setelah kemarin ditutup melemah 0,23 persen ke level 6.525.

Menurut pengamatannya, saham-saham dengan kapitalisasi besar tertekan oleh aksi jual.

“Kami melihat konsolidasi sideways di atas di IHSG di antara level 6.480-6.550 berpotensi untuk breakout dan membuat range perdagangan IHSG naik kelas ke 6.550-6.650, rekomen akumulasi saham big cap index driver yang cukup tertekan oleh aksi jual kaum beruang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji memprediksi IHSG bakal bergerak melemah.

Secara teknikal, MACD masih membentuk pola dead cross di area positif. Selain itu, Stochastic telah membentuk pola dead cross di area overbought.

Di sisi lain, terlihat pola bearish inside bar yang mengindikasikan adanya potensi koreksi wajar sehingga indeks berpeluang menguji ke area support.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.503 hingga 6.482. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.543 hingga 6.561,” pungkas dia.

KemenPUPR Manfaatkan Big Data Dalam Penyelenggaraan Jalan Jembatan

Suara.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pesat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan dalam penyelenggaraan infrastruktur salah satunya di bidang jalan dan jembatan.

“Untuk memenangkan kompetisi, kita harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam penyelengaraan jalan nasional sepanjang 47.017 Km dan jembatan 496.080 meter jembatan, Ditjen Bina Marga menggunakan teknologi pada setiap tahapan penyelenggaraan jaringan jalan.

Diantaranya pada tahap perencanaan dan pemrograman digunakan aplikasi SiTIA (Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel) dan IRMS v.3 (Indonesia Road Management System).

Tahap konstruksi, akan dikembangkan tahun 2019 Sistem Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

Dalam tahap operasi dan pemeliharaan, sejumlah sistem informasi digunakan salah satunya informasi dari pengguna jalan yang melaporkan kondisi jalan melalui aplikasi Jalan Kita (Jaki) yang dapat diunduh pengguna ponsel berbasis Android maupun IOS.

Aplikasi lainnya yang digunakan yakni Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (Sindila) yang memberikan informasi kondisi lalu lintas (volume, kecepatan, dan okupansi).

Dalam monitoring jembatan digunakan WIM Bridge dengan sensor yang dipasang di Jembatan untuk memantau volume dan beban kendaraan yang melintas, sehingga dapat diketahui volume dan kelebihan beban kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) yang melintas.

Banyaknya kendaraan ODOL dengan daya rusak masif tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi jembatan dan penanganannya.

Untuk jembatan bentang panjang juga digunakan Structural Health Monitoring System (SHMS) yang mengumpulkan data dari sensor-sensor yang terpasang.

Dengan teknologi ini apabila terjadi gempa atau tertabraknya pilar jembatan dapat diketahui kondisi jembatan secara real time yang akan membantu keputusan dalam penanganannya.

Disamping data yang dikumpulkan melalui berbagai aplikasi, Kementerian PUPR juga memanfaatkan data yang tersedia di Kementerian/Lembaga lainnya seperti data curah hujan dari BMKG, data tingkat kecelakaan lalu lintas dari Kepolisian, dan data kepelabuhan dan kebandaraan dari Kementerian Perhubungan.

Data yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam cloud services di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR.

“Big data tersebut kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan agar pemeliharaan maupun peningkatan kinerja jalan bisa lebih tepat waktu, tepat penanganan dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna jalan,” jelas Dirjen Bina Marga Sugiyartanto.

Sugiyartanto mengatakan, Ditjen Bina Marga terus mengembangkan big data untuk pemeliharaan dan peningkatan kinerja jaringan jalan secara bertahap.

Tahapan tersebut yakni dengan mulai melakukan digitalisasi dokumen dan disimpan dalam cloud services di Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian PUPR, memperbaiki kualitas pengumpulan data dari visual manual dengan otomatisasi , merintis data real time terkait volume dan beban lalu lintas serta kondisi jalan dan jembatan dengan pemasangan sensor hingga nantinya tahap memanfaatkan artificial intelegent untuk mendukung pengambilan keputusan.

Mandiri KPR Serius Garap Pasar Milenial

Suara.com – Bank Mandiri terus memperkuat penetrasi bisnis ke segmen milenial. Salah satunya dengan menggelar Mandiri Youth Fest bertajuk Spirits of Millenials yang berlangsung pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Menara Mandiri Jakarta.

Pada acara ini, pengunjung bisa membeli rumah dari 25 pengembang perumahan dengan kredit yang murah melalui fasilitas Mandiri KPR dengan harga rumah mulai dari Rp 140 juta.

Executive Vice President Consumer Loans Group Bank Mandiri, Ignatius Susatyo Wijoyo mengungkapkan generasi milenial merupakan generasi yang dinamis. “Lewat program ini kami sekaligus ingin mengedukasi mereka untuk menggunakan uangnya secara bijak,” kata Susatyo.

Pada ajang Mandiri Youth Fest, developer terkemuka seperti Ciputra, Sinarmas Land, Jaya Real Property, Summarecon, Adhi Karya, PP Property, Gapura Prima serta beberapa developer lainnya akan menawarkan produk dengan konsep yang sesuai dengan generasi milenial yang harganya mulai dari Rp 100 juta-an.

Mandiri KPR Milenial, lanjut Susatyo, merupakan salah satu upaya perseroan untuk merealisasikan target pertumbuhan bisnis KPR sebanyak dua digit pada tahun ini. Pada 2018, portfolio KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp 43,05 triliun, tumbuh 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada event Mandiri Youth Fest diluncurkan juga program unggulan dari Mandiri KPR yaitu Program Suku Bunga KPR Flat 0,54% flat selama 10 tahun serta Program Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Milenial yang menawarkan skema angsuran berjenjang selama 5 tahun.

Selain itu pengunjung Mandiri Youth Fest juga bisa mendapatkan penawaran-penawaran menarik lain dari merchant kartu kredit serta produk Retail Banking lainnya. Pengunjung juga dapat mengikuti turnamen e-sport di ajang Mandiri Youth Fest tersebut.

Ini Solusi Pengusaha ke Pemerintah untuk Turunkan Biaya Logistik

Suara.com – Ketua umum Indonesia National Shipowners Association, Carmelia Hartoto berharap pemerintah bisa menurunkan biaya distribusi logistik. Pernyataan itu disampaikan Carmelia dalam diskusi dengan tema “Membangun infrastruktur yang tepat sasaran” di Hotel Milenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Carmelia menuturkan, biaya distribusi yang tinggi dipengaruhi oleh infrastruktur dan regulasi yang ada. Ia mengatakan infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi saat ini dinilai sudah memadai, hanya tata kelola perlu dibenahi.

“Mungkin ada tambahan dari regulasi atau sertifikasi tarif-tarif yang perlu dikurangi kalau ingin menurunkan biaya logistik,” ujar Carmelia.

Menurut Carmelia, biaya logistik yang tinggi dipengaruhi banyaknya mata rantai yang belum terurai. Hal tersebut membuat biaya logistik dinilai sulit untuk dikendalikan.

“Mereka ada oknumnya, selama ini usaha bisnisnya di situ pada saat barang sudah sampai di daerah, mereka tetap menjual dengan harga itu,’ tambahnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya tengah mendorong penurunan biaya distribusi logistik. Danis menilai biaya distribusi logistik saat ini masih cukup besar sekitar 24 persen dari Gross Domestic Product atau GDP.

Danis menjelaskan, jumlah tersebut masih terbilang cukup besar dibanding negara lain. Pendistribusian logistik di Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen menggunakan jalur laut dan sisanya menggunakan jalur darat.

“Upaya kita dalam biaya transportasi darat, laut, dan udara menurunkan biaya logistik,” ujar Danis di tempat yang sama.

Lebih jauh Denis mengatakan, upaya Kementerian PUPR untuk menekan biaya distribusi membuat jalan nasional seperti tol ataupun non-tol untuk mendukung akses kepelabuhan.

“Pemerintah saat ini sedang berfokus untuk membangun akses darat yaitu jalan tol. Tujuannya diharap bisa berdampak pada menurunnya biaya distribusi logistik,” kata dia. (Muslimin Trisyuliono)

Tekan Biaya Distribusi Logistik, Kementerian PUPR Fokus Bangun Akses Darat

Suara.com – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya tengah mendorong penurunan biaya distribusi logistik. Danis menilai biaya distribusi logistik saat ini masih cukup besar sekitar 24 persen dari Gross Domestic Product atau GDP.

Danis menjelaskan, jumlah tersebut masih terbilang cukup besar dibanding negara lain. Pendistribusian logistik di Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen menggunakan jalur laut dan sisanya menggunakan jalur darat.

“Upaya kita dalam biaya transportasi darat, laut, dan udara menurunkan biaya logistik,” ujar Danis di Diskusi Pas FM, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Lebih jauh Denis mengatakan, upaya Kementerian PUPR untuk menekan biaya distribusi membuat jalan nasional seperti tol ataupun non-tol untuk mendukung akses kepelabuhan.

“Pemerintah saat ini sedang berfokus untuk membangun akses darat yaitu jalan tol. Tujuannya diharap bisa berdampak pada menurunnya biaya distribusi logistik,” kata dia.

“Dalam diskusi infrastruktur didalamnya ada pendukung yang terkait dengan regulasi biaya penanganan dan sebagainya yang perlu ditingkatkan,” Danis menambahkan. (Muslimin Trisyuliono)

Prediksi BI: Digitalisasi Ekonomi Bakal Serap 3,7 Juta Tenaga Kerja

Suara.com – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara memandang, peran digital saat ini cukup besar bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, digitalisasi perbankan merupakan inovasi dari pihak bank untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan.

Selain mampu meningkatkan perekonomian, Mirza juga mengatakan, ekonomi digital juga semakin menumbuhkan lapangan kerja baru.

“Peran ekonomi digital terhadap perekonomian di Indonesia diproyeksikan menyumbang 155 miliar dolar AS ke Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia dan 3,7 juta pertumbuhan tenaga kerja pada tahun 2025,” ujar Mirza Adityaswara di Auditorium Perbanas Institute, Rabu (27/2/2019).

Menurut Mirza, untuk saat ini digital bank yang paling terkemuka ialah Bank DBS.

“Transformasi digital DBS sudah dimulai sejak tahun 2009 mengubah DBS menjadi lembaga yang mengedepankan konsumen dengan kemampuan talent starup,” tambahnya.

Adapun peran Bank Indonesia untuk menuju ekonomi digital yaitu dengan mendukung integritas ekonomi keuangan digital nasional, serta mendukung digitalisasi perbankan dengan teknologi finansial atau Fintech.

Selain itu peran yang mendukung ekonomi digital yaitu manajemen antara inovasi dengan perlindungan konsumen yang tetap harus dikedepankan.

(Muslimin)

Data AAJI: Pendapatan Premi Asuransi Jiwa Kuartal IV 2018 Turun 5 Persen

Suara.com – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan kinerja asuransi jiwa pada 2018 yang belum gemilang. Hal ini bisa dilihat dari total pendapatan industri asuransi di 2018 yang mengalami perlambatan 19,4 persen dibandingkan tahun lalu.

Ketua Bersama AAJI, Maryoso Sumaryono mengatakan, perlambatan kinerja ini dikarenakan turunnya pendapatan premi sebesar 5 persen atau senilai Rp 185,88 triliun di kuartal IV 2018.

“Penurunan total premi dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan premi dari saluran distribusi bancassurance sebesar 11,2 persen serta berkontribusi sebesar 42,9 persen dari keseluruhan total pendapatan premi industri asuransi jiwa,” ujarnya dalam konferensi pers di Rumah AAJI, Jalan Talang Betutu, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Maryoso menjabarkan, pendapatan premi tersebut didapat dari pendapatan premi bisnis baru sebesar Rp 117,38 triliun atau turun 8,2 persen dibandingkan tahun 2017 dan pendapatan premi lanjutan Rp 68,5 triliun atau naik 1 persen dibandingkan tahun lalu.

“Tercatat pendapatan premi bisnis baru yang berasal dari produk asuransi kesehatan memiliki kontribusi sebesar 4,8 persen dari keseluruhan total pendapatan premi bisnis baru pada Kuartal IV-2018,” jelas dia.

Maryoso menuturkan, penurunan kinerja industri ini juga dapat dilihat dari hasil investasi industri asuransi jiwa pada kuartal IV yang mengalami penurunan. Tercatat, hasil investasi pada kuartal IV 2018 sebesar Rp 7,83 triliun atau turun 84,5 persen.

“Penurunan kinerja hasil investasi asuransi jiwa disebabkan penurunan harga pasar pada investasi saham dan reksadana,” jelas dia.

Meski begitu, tambah Maryoso, jika dibandingkan kuartal III 2018, hasil investasi pada kuartal IV 2018 mengalami kenaikan 509,8 persen. Sehingga, dengan raihan itu Maryoso optimis kinerja industri asuransi jiwa akan membaik.

“Hal tersebut menunjukan bahwa IHSG sudah menguat dan industri asuransi jiwa optimis untuk hasil investasi akan semakin membaik,” pungkas dia.

Wapres JK Banggakan Layanan BCA dan BRI di Perbanas Institute

Suara.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya teknologi dalam dunia perbankan. Menurutnya, saat ini dunia perbankan sudah mengarah kepada ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan saat ia menjadi pembicara di acara Diesnatalis ke-50 Perbanas. Peran perbankan dalam dunia digital menurutnya sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan.

“Tanpa teknologi agak sulit untuk berkembang secara tepat. Ini yang kita sebut revolusi teknologi 4.0 sudah berjalan,” ujarnya di Auditorium Perbanas Institute, Rabu (27/2/2019).

Ia menjelaskan sistem teknologi saat ini biayanya cukup mahal. Namun, dampaknya cukup besar bagi kemudahan dan kecepatan layanan untuk masyarakat.

Dalam sambutannya ia membagikan cerita mengenai sistem perbankan milik PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang dinilainya cukup baik.

Jusuf Kalla menyebutkan, dengan kemudahan layanan yang diberikan BCA, masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan yang dimiliki BCA.

Selain BCA, Jusuf Kalla juga membanggakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang sudah memakai satelit sendiri untuk menjangkau masyarakat di daerah.

“Kalau dahulu perbankan hanya bisnis kepercayaan, tetapi sekarang bisnis kepercayaan dan teknologi,” tambahnya.

(Muslimin)

OJK Beberkan Pentingnya e-KYC Bagi Lembaga Keuangan Terlebih Fintech

Suara.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar lembaga keuangan merubah sistem pengenalan nasabah atau Know Your Customer (KYC) menjadi digital e-KYC. Terutama pada lembaga teknologi finansial (financial technology/fintech).

Direktur Pengaturan Pengawasan Perizinan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, dengan e-KYC fintech bisa lebih efisien.

Selain itu, pengenaan e-KYC bisa menghindari pencucian uang. Karena, nasabah tidak bisa memalsukan data dalam pengenaan e-KYC.

“Pengenalan nasabah pada elektronik atau KYC menjadi penting untuk kepentingan nasional juga seperti pencucian uang, menghindari pendanaan terorisme,” ujar Hendrikus dalam sebuah Seminar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Meski begitu, Hendrikus melanjutkan, untuk mengenakan sistem e-KYC dibutuhkan suatu sistem yang bisa memverifikasi data nasabah.

Dia menjelaskan, verifikasi data bukan hanya berdasarkan data dari Kependudukan dan Catatan Sipil saja, tapi verifikasi dari latar belakang nasabah, misalnya pembayaran pajak.

“Perlu ada verifikasi kebenaran perusahaan, benar membayar kewajiban pajak bukan hanya Dukcapil. Hal ini perlu dipahami bersama, maka berbicara industri 4.0 adalah penting verifikasi,” kata dia.

“Kami harapkan ada pihak yang bisa menyediakan verifikasi mengenal nasabah secara elektronik, maka tanda tangan digital bisa terbentuk. Ini adalah kompenen dasarnya. Verifikasi bukan akses,” tambah dia.

Di tempat yang sama Direktur Utama PT Bank Sinar Mas Tbk (BSIM) Frenky Tirtowijoyo mendukung penerapan e-KYC di lembaga keuangan.

Saat ini, Frenky menggandeng PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI) menyediakan layanan e-KYC untuk perusahaan teknologi finansial (Financial Technology/Fintech) agar bisa mengenal nasabahnya secara digital.

“Sehingga perusahaan fintech dapat mengenal baik dari sisi nasabah, investor maupun peminjam dengan lebih cepat, efisien, dan akurat,” pungkas dia.

Kementan Ekspor 3.000 Ton Manggis Asal Purwakarta ke Cina

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali melepas ekspor buah manggis. Kali ini manggis yang diekspor berasal dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ke Cina, sebanyak 3.010 ton.

Pelepasan ekspor dilakukan Sekretaris Jenderal Kemetan, Syukur Iwantoro, dalam “Temu Teknis Penyuluh dan Petani Andalan”, di Tajug Gede Cilodong, Desa Cibungur, Bungursari, Purwakarta, Rabu (27/2/2019).

Temu teknis ini mengusung tema “Temu Teknis Penyuluh dan Petani untuk Mewujudkan Petani Hebat, Maju dan Makmur”, yang menghadirkan 10 ribu petani, penyuluh, santri tani, siswa SMK Pertanian dan mahasiswa perguruan tinggi pertanian yang berasal dari lima Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Subang, Cianjur, Karawang, dan Indramayu.

Acara tersebut juga dihadiri Dirjen Hortikulttura Kementan, Suwandi, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Hendi Jatnika, Sekretaris Daerah Purwakarta, Ius Permana, dan Kepala Dinas Pertanian Purwakarta, Agus R Suherlan.

Syukur mengatakan, manggis merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Di era pemerintahan Jokowi-JK, budi daya manggis menunjukkan kinerja yang membanggakan, yang mana ekspor dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan yang tajam.

“Ekspor manggis kita luar biasa. Di tahun 2013, eksporya hanya 7.000 ton, namun di 2018 naik menjadi 39 ribu ton, naik 400,2 persen. Sebanyak 40 persen total ekspor manggisnya berasal dari Jawa Barat. Sentra produksi manggis Jawa Barat diantaranya Purwakarta, Subang, Sukabumi dan Tasikmalaya dan Kabupaten lainnya,” ujar Syukur.

Ia menyebut, tujuan ekspor manggis Indonesia telah menembus banyak negara, yakni Cina, Hongkong, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara ASEAN lainnya.

“Target ekspor ke depan terus kami tingatkan. Kalau bisa, kita kalahkan Thailand, karena lahan kita luas. Tinggal kita tingkatkan intensifikasi dan peningkatan produksi juga re-planting,” katanya.

Lebih lanjut Syukur menjelaskan, langkah nyata program re-planting pohon manggis adalah Kementan memberikan bantuan bibit unggul yang dihasilkan Badan Litbang Kementan. Untuk Kabupaten Purwakarta bantuan bibit manggis disediakan 3.500 pohon.

“Kita akan bagikan kepada petani, terutama petani milenial, sehingga mereka tidak hanya ekspor, tetapi juga menanam. Ke depan, kami merubah secara bertahap. Hutan manggis menjadi kebun manggis,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi, menambahkan, berbagai kebijakan dan kemudahan perizinan telah mendongkrak ekspor hortikuktura. Berdasarkan data BPS, pada 2018, ekspor manggis naik 29 persen dibandingkan 2017.

“Khusus untuk ekspor manggis pada 2018 sebesar 38.830 ton, atau naik 324 persen dari 2017 sebesar 9.167 ton. Bahkan nilai ekspor manggis 2018, Rp 474 miliar atau naik 778 persen dari 2017,” ujarnya.

Menurut Suwandi, kunci peningkatan ekspor manggis adalah peningkatan mutu produk hortikultura dan perluasan pasar. Sebanyak 24 persen dari total produksi manggis Indonesia sudah diekspor, sentranya terdapat di Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur dan lainnya.

“Ini dilakukan dengan cara pembinaan kebun kebun, meningkatkan kualitas manggis, pengendalian OPT, serta penanganan pasca panen dan packaging yang memenuhi standar,” kata Suwandi.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian Purwakarta, Agus R Suherlan, mengatakan, Kabupaten Purwakarta memiliki topografi yang bervariasi dengan lima kecamatan sentra sayuran dan buah-buahan, yakni Wanayasa, Pondok Salam, Kiara Pedes, Bojong dan Darandang.

“Di Purwakarta sudah ada beberapa eksportir. Ini yang akan memberikan kemudahan bagi petani, contohnya manggis. Pada Februari akan panen sekitar 50 ribu ton,” kata Agus.

Adapun luas lahan manggis di Purwakarta mencapai 1400 ha, yang tersebar di lima kecamatan. Harga saat ini semakin bagus seiring dengan adanya dua eksportir peserta dua unit packaging house di Kecamatan Darandang dan Purwakarta.

“Bila dulu harganya maksimal Rp 12 ribu per kg, sekarang untuk diekspor menjadi Rp 28 ribu per kg,” ungkap Agus.

Seperti diketahui, manggis yang diekspor ini merupakan hasil budi daya dari petani milenial. Satu petani milenial yang sukses hingga ekspor yakni Dede Mulyana.

Ia merupakan petani dari Kelompok Tani Tirta Surya Pertiwi, Desa Pasirangin, Kecamatan Darangdan, Purwakarta. Ada juga Wawan Juhyar dari Kelompok Tani Wargi Mukti, Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa.

Dede mengatakan, Temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan diharapkan menginspirasi petani dan santri tani milenial untuk meningkatkan daya saing dan keberhasilan sumber daya manusia pertanian.

“Semangat saya. Petani semakin sudah bisa kerja sama dengan perusahan untuk ekspor. Alhamdulilah,” ucapnya.

18 Perusahaan Sinar Mas Group Diduga Ngemplang Pajak Rp 400 Miliar

Suara.com – Sebanyak 18 perusahaan Sinar Mas Group diduga melakukan pengemplangan pajak yang merugikan daerah Riau sekitar Rp 400 miliar pada tahun 2018 lalu.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby menuturkan, pihaknya sudah melakukan hitungan terhadap kekurangan bayar pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Berdasarkan laporan dari pihak Sinar Mas dan Pemprov Riau, Sinar Mas hanya menyetorkan sebesar Rp 84 miliar sepanjang 2018.

“Kita hitung potensinya sesuai p16, dimana besaran pajak adalah Rp 8.400/ton, sedangkan kapasitas ton kayu di pabrik Indah Kiat adalah 12 juta ton pertahunnya, berarti potensi pajaknya Rp 1,8 T,” jelasnya.

Apabila dihitung dengan mensimulasikan kayu di pabrik dari Riau sebanyak 50 persen, pihaknya menemukan angka sebesar Rp 540 miliar.

Sesuai dengan P64, pembagian pajak ini dibagi menjadi 80 persen untuk Riau dan 20 persen untuk pemerintah pusat sehingga hak Riau atas pajak tersebut digelapkan oleh pihak perusahaan.

“Berarti hak Riau atas pajak itu adalah Rp 400 miliar, tapi pengakuan Direkturnya pak Edi Haris, mereka hanya menyetor Rp 84 miliar, berarti ada penggelapan pajak sebesar Rp 400 miliar lebih,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Sinar Mas Group Edi Hasan saat dikonfirmasi terkait temuan ini enggan menanggapi hal tersebut.

“Sebentar sedang rapat,” singkatnya.

Berita ini sebelumnya dimuat Riauonline.co.id jaringan Suara.com dengan judul berita “Sinar Mas Group Diduga Kemplang Pajak Rp 400 Miliar Lebih”

Berantas Korupsi dan Pungli, Jurus Jokowi Ciptakan Iklim Investasi Kondusif

Suara.com – Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menilai dengan tidak ada korupsi dan pungutan liar atau pungli, iklim investasi menjadi kondusif. Itu juga akan membuat ekonomi Indonesia membaik.

Satu cara yang dilakukan ialah dengan mewujudkan kepastian dalam bidang hukum. Kepastian dalam bidang hukum sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Sebab selama ini, kata Jokowi, Indonesia belum optimal dalam mendayagunakan kekayaan yang dimilikinya lantaran masih adanya permasalahan hukum yang menjadi penghambat.

“Sebagai negara besar Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa. Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satu penyebabnya adalah berbagai permasalahan di bidang hukum,” kata Jokowi saat sambutan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Jokowi mengatakan selama empat tahun kepemimpinannya berjalan, pemerintah telah melakukan penegakan hukum mulai dari pemberantasan korupsi dan pungli. Serta penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.

“Ini semua dalam upaya menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi ekonomi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa,” kata Jokowi.

Namun ia menilai, semua upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut tidak berarti apa-apa jika tanpa adanya dukungan dari lembaga-lembaga peradilan.

“Namun yang dilakukan pemerintah tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh dukungan lembaga peradilan. Sebab keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan berbagai terobosan turut menjadi kunci keberhasilan Indonesia melakukan berbagai lompatan kemajuan,” ujar Jokowi. (Novian)

Kementan Dongkrak Produksi Jagung, Panen di Jatim Melimpah

Suara.com – Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendongkrak produksi padi, jagung, dan kedelai (pajale). Upaya itu dilakukan mulai dari memberikan bantuan sarana maupun prasarana sampai pendampingan pada para petani untuk menghasilkan produksi dengan baik.

Salah satu keberhasilan program pemerintah terlihat saat panen jagung di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (25/2/2019) pagi. Panen ini disambut dengan rasa syukur dan suka cita oleh masyarakat setempat.

Panen jagung di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin (25/2/2019) pagi. (Dok: Kementan)Panen jagung di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin (25/2/2019) pagi. (Dok: Kementan)

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Mulyadi Hendiawan, Wakil Bupati Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Abdul Rachman, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar, perwakilan Dandim 0818, Kepala Desa Sindurejo dan warga masyarakat sekitar.

Berdasarkan data, lahan panen perdana jagung di Desa Sindurejo seluas 200 ha, sedangkan lahan yang ditanami jagung di Kecamatan Gedangan seluas 2000 ha. Pada panen jagung ini, Ditjen PSP memberi bantuan berupa hand traktor, hand sprayer dan ganclong.

Pada kesempatan tersebut, Mulyadi mengatakan bersyukur, walaupun lahannya tidak begitu subur, tetapi petani jagung di sini bisa menanam jagung dengan baik. Produksinya juga bagus, sehingga hampir seluruh wilayah di pegunungan yang ditanami bisa dipanen.

“Artinya, kita harus mengapresiasi mereka, bahwa mereka luar biasa. Bertanam dengan bagus, produksi dengan bagus dan hasilnya juga luar biasa bagus,” kata Mulyadi.

“Harga juga tidak jadi persoalan. Hampir seluruhnya di atas harga inpres dan pasarnya juga banyak. Saya lihat petani di sini sudah bekerja dengan bagus. Pemerintah berterima kasih atas kehebatan petani Jawa Timur, sehingga kawasan ini menjadi salah satu lumbung jagung terbesar di Indonesia,” tambahnya.

Ketika ditanya bantuan apa saja yang sudah diberikan pemerintah kepada petani di Desa Sindurejo, Mulyadi menuturkan, bantuan dari Ditjen PSP sudah banyak disalurkan lewat rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu ada juga traktor, pompa, tranplater, hand sprayer dan kompliter sudah disalurkan dengan baik.

“Tinggal sekarang, kita melakukan pendampingan dan pengawalan supaya harga tidak jatuh. Dengan demikian, petani mendapatkan harga yang bagus dan bisa bertanam dengan baik,” kata Mulyadi.

Ditanya tentang target pemerintah, khususnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap komoditas jagung, Mulyadi menuturkan, target tahun 2018 mencapai hampir 3 juta ton untuk seluruh Indonesia.

“Tahun 2019 ini mungkin kita targetkan sekitar 3,3 juta ton, dan itu sekarang meliputi daerah Gorontalo, Sulawesi Utara, daerah daerah sentral Jawa Tengah, Jawa Timur,” kata Mulyadi.

“Kita berharap bisa memenuhi seluruh kebutuhan, dan bahkan kita bisa ekspor. Pak Menteri sudah mencanangkan akan ekspor ke Filipina dan Malaysia. Sekarang ini panen luar biasa serentak di daerah Jawa dan luar Jawa,” ujar Mulyadi

Sri Mulyani Kaji Kerja Sama Antar BLU

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mengkaji soal aturan pinjam-meminjam antar Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini dimaksudkan agar BLU yang keuangannya tidak sehat, bisa meminjam ke BLU yang keuangannya sehat.

Dia mencontohkan, BLU ‎di bidang kesehatan yang sedang terganggu yaitu, BPJS Kesehatan bisa meminjam dana ke BLU lain yang mempunyai modal atau likuiditas yang berlebih.

Untuk diketahui BLU merupakan suatu instansi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi melayani masyarakat.

“Ini masih di dalam tahap evaluasi dan pertimbangan, sehingga nanti kita lihat perundang-undangannya untuk mendukung itu,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Ani ini meminta BLU juga melakukan optimalisasi aset. Artinya, aset yang ada bisa dibuat produktif, misalnya jika memiliki aset gedung bisa disewakan ke BLU atau pihak lain.

“‎Banyak pengelolaan asetnya belum optimal banyak kalau aset itu dikekepin dikuasain aja yang penting ada. Sekarang kami terus mengingatkan seluruh aset harus produktif termasuk penggunaan dan kolaborasi dengan BLU seperti LPDP pinjam aset LMAN,” tutur dia.

Dengan makin likuiditas keuangannya dan mengoptimalisasi asetnya, maka BLU bisa melayani masyarakat dengan optimal, tanpa harus memikirkan keadaan keuangannya.

“Dan juga kita akan melihat bagaimana para BLU bisa meningkatkan kinerjanya dan pelayanannya kepada masyarakat,” imbuh Sri Mulyani.

Asal tahu saja, pada tahun 2018 Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan BLU mencapai Rp 55,4 triliun atau mengalami peningkatan dari target sebesar Rp 47,3 triliun.

Menjahit Rezeki Dari Jalanan

Suara.com – Ketika melintas di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan nampak berjejer tukang jahit jalanan. Dengan menggunakan gerobak sepeda, terlihat tukang jahit menjajakan jasa vermak baju dan celana.

Pantauan Suara.com di sepanjang jalan Pasar Lenteng Agung, beberapa tukang jahit jalanan sibuk melayani orderan pelanggan.

Salah satu tukang jahit jalanan Tohir (23) mengaku sudah dua tahun menjajakan jasanya di lokasi ini.

Harga yang dibanderol untuk vermak cukup murah mulai dari Rp 4 ribu sampai Rp 40 ribu tergantung tingkat kesulitan.

Menurutnya, pelanggan yang datang bukan hanya dari sekitar Jakarta saja melainkan dari daerah pun ada.

“Awalnya kursus menjahit dulu di Garut, jadi tukang jahit di sini sudah ada dua tahun,” ujar Tohir.

Berbeda dengan harga jasa vermak, untuk menjahit celana baru atau kemeja, jasa yang ditawarkan dimulai dari harga Rp 40 ribu sampai Rp 100 ribu. Pelanggan tidak perlu membayar bila terjadi kesalahan.

Kelebihan menggunakan jasa tukang jahit jalanan, pelanggan bisa menunggu sampai jahitannya selesai. Tak perlu menunggu waktu lama, dari pantauan Suara.com untuk merapihkan celana sekolah yang robek, penjahit hanya membutuhkan waktu kurang dari sepuluh menit.

“Banyak yang ke sini karena bisa ditungguin tidak seperti tukang jahit rumahan harus ditinggal biasanya setengah jam bisa jadi,” tambahnya.

Jika kamu ingin coba menjahit di sini, biasanya para tukang jahit jalanan ini sudah buka setiap harinya dari pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.

(Muslimin)

IHSG Diprediksi Bakal Masuk Fase Konsolidasi

Suara.com – Analis dari KGI Sekuritas, Yuganur Wijanarko memprediksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal masuk fase konsolidasi. Hal ini setelah IHSG kemarin ditutup menguat 0,24 persen ke level 6.540.

Meski begitu, sambung Yuganur, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk membeli saham lapis dua.

“Kami melihat konsolidasi IHSG di level atas untuk meredakan keadaan jenuh beli (overbought) dapat menjadi kesempatan untuk trading beberapa saham lapis dua yang cenderung aktif dalam kondisi market sideways,” ujar Yuganur di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji justru memprediksi IHSG bakal bergerak menguat.

Secara teknikal, Nafan mengamati, MACD masih membentuk pola dead cross di area positif. Namun demikian, Stochastic dan RSI bergerak ke atas menuju ke area overbought.

Di sisi lain, pergerakan index masih konsisten bertahan di atas garis MA 20 sehingga potensi terjadinya reli penguatan lanjutan akan terbuka lebar.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.512 hingga 6.483. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.555 hingga 6.569,” pungkas dia.

Negara-negara Penghasil Minyak Akan Mengurangi Produksinya 6 Bulan ke Depan

Suara.com – Negara-negara produsen minyak mentah yang tergabung dalam OPEC akan tetap mengurangi produksi minyak, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berupaya meningkatkan harga minyak mentah.

Menurut data pasar, OPEC akan melanjutkan pengurangan produksi sampai akhir tahun. Dan kemudian, pada April negara-negara OPEC akan melakukan pertemuan untuk menentukan kebijakan outputnya.

“Tidak ada keraguan kami akan melanjutkan pengurangan kami seperti yang direncanakan dan kami akan mendorong untuk mencapai kepatuhan tertinggi pada pemotongan seperti yang telah kami putuskan sebelumnya,” kata sumber OPEC seperti dikutip Reuters, Rabu (27/2/2019).

Presiden Trump, dalam serangkaian tweet terbaru tentang harga minyak sejak April 2018, menulis pada hari Senin, bahwa harga minyak terlalu tinggi.

“OPEC, silakan bersantai dan santai saja. Dunia tidak bisa menerima kenaikan harga,” kata Trump dalam tweetnya.

Setelah tweet tersebut, harga minyak mencatatkan penurunan persentase harian terbesar mereka tahun ini, dengan minyak mentah Brent turun 3,5 persen pada hari Senin.

Sumber itu juga mengatakan, OPEC akan melanjutkan perjanjian pemotongan pasokan untuk menyeimbangkan pasar sampai persediaan minyak mentah turun.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak, Rusia dan produsen non-OPEC lainnya sepakat pada Desember untuk mengurangi pasokan sebesar 1,2 juta barel per hari dari 1 Januari selama enam bulan.

Sebuah komite yang dibentuk untuk memantau kepatuhan negara-negara peserta terhadap kesepakatan tersebut menemukan kepatuhan sebesar 83 persen pada Januari, menurut sumber-sumber OPEC.

Stok minyak mentah AS terlihat 3,6 juta barel lebih tinggi dalam laporan persediaan mingguan.

Bangun Bendungan Leuwikeris KemenPUPR Gelontorkan Anggaran Rp 1,94 Triliun

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung Provinsi Jawa Barat untuk terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional.

Untuk meningkatkan produktivitas petani, Kementerian PUPR membangun bendungan untuk menjamin suplai air irigasi yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan.

“Pembangunan bendungan akan meningkatkan kapasitas tampungan air sehingga kontinuitas suplai air irigasi ke sawah terjaga. Saat ini dari 7,3 juta hektar lahan irigasi, hanya 11% yang mendapatkan jaminan air dari bendungan. Melalui program pembangunan 65 bendungan maka akan bertambah menjadi 19-20%,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Salah satu bendungan yang tengah dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy, Ditjen Sumber Daya Air adalah Bendungan Leuwikeris yang terletak di dua kabupaten yakni Ciamis dan Tasikmalaya.

Bendungan multifungsi ini memiliki kapasitas tampung 81,44 juta m3.

Bertindak sebagai kontraktor pelaksana yakni untuk Paket I PT. PP dan PT. Bahagia Bangun Nusa (Kerjasama Operasi/KSO), Paket II PT. Waskita Karya – PT. Adhi Karya KSO dan Paket III dikerjakan oleh PT. Hutama Karya.

Manfaatnya yakni mengairi jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Lakbok Utara Seluas 6.600 Ha dan DI Manganti seluas 4.616 Ha.

Air yang ditampung juga menjadi sumber air baku Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis sebesar 845 Liter/Detik.

Keberadaan Bendungan Leuwikeris juga akan mereduksi banjir periode 25 Tahunan sebesar 11%, dari semula 509 m3/det menjadi 450 m3/det.

Selain itu memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 20 MW, konservasi air tanah dan pariwisata.

Pembangunan Bendungan Leuwikeris membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,94 triliun yang pekerjaannya telah dimulai tahun 2016 dan ditargetkan selesai tahun 2021. Progres konstruksinya hingga Februari 2019 sudah mencapai 36,7%.

Kementerian PUPR juga memulai Program Padat Karya Tunai P3TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) di Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.

Melalui program ini, masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberdayakan untuk melakukan pembangunan jaringan irigasi tersier sepanjang 402 meter yang dikerjakan oleh 20 orang/hari.

Saat ini sudah selesai dikerjakan 139,5 meter atau sekitar 30%.

Ada SIMBG, Pengajuan IMB dan SLF Jadi Lebih Rapih dan Transparan

Suara.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengembangkan Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan bangunan gedung yakni dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) yang lebih tertib dan transparan.

Sesuai amanat UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (BG), Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, khususnya aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, kemudahan serta keserasian bangunan dan lingkungan, melalui pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun Perda tentang Bangunan Gedung.

“Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan seluruh bangunan gedung secara tertib dan terjamin keselamatan penggunanya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang telah mengikuti ketentuan persyaratan teknis bangunan gedung (building codes),” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Kepala Subdit Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Wahyu Kusumosutanto mengatakan, SIMBG ini merupakan sistem berbasis website yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam permohonan IMB dan SLF kepada Pemerintah Daerah.

“Selain itu juga dipergunakan untuk mengajukan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, untuk perijinan pembongkaran dan renovasi, dan juga untuk kepentingan pendataan bangunan,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, SIMBG merupakan perangkat yang dapat digunakan bagi pemohon, perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu serta perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan gedung.

“Dengan adanya SIMBG diharapkan proses penyelenggaraan bangunan gedung juga menjadi lebih efektif dan koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Dikatakan Wahyu, jika dibandingkan dengan pengajuan IMB secara manual, SIMBG memungkinkan semua proses pengajuan teradministrasi dengan baik sehingga dapat dikontrol secara terbuka pada setiap tahapan progresnya.

“Jika dahulu saat masih manual, setiap prosesnya dibutuhkan tanda terima atau berita acara, maka dengan SIMBG semuanya otomatis didokumentasikan ke dalam sistem,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun Harum Kusumawati menyampaikan, sebagai salah satu pengguna SIMBG mengakui sangat terbantu dengan adanya sistem tersebut.

Sebab menurutnya, dengan sistem digital tersebut telah mengurangi penumpukan dokumen perijinan di kantor yang selama ini terjadi saat masih menggunakan pengajuan manual.

“Dengan adanya SIMBG tidak hanya memberikan ijin tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan keandalan bangunan gedung, karena dengan sistem semua dokumen terkait harus dipenuhi tanpa kecuali. Jika dokumen tidak lengkap dan benar tidak akan keluar ijin itu, karena yang menolak sistem, sehingga petugas juga terlindungi karena tidak dicurigai bermain-main dalam mengeluarkan perijinan,” ujar Harum.

Menkominfo: Investasi Unicorn Hadir untuk Selesaikan Masalah di Masyarakat

Suara.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menanggapi keresahan sebagian masyarakat tentang investasi Unicorn di Indonesia.

“Jadi kalau ditanyakan Unicorn untuk siapa maka yang jelas adalah untuk masyarakat kita. Baik itu yang memudahkan aktifitas sehari-hari, menciptakan lapangan pekerjaan serta memanfaatkan teknologi digital,” ungkapnya dalam Forum Merdeka Barat 9 bertema “Investasi Unicorn untuk Siapa?” di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, (26/02/2019).

Menurut Rudiantara kehadiran Unicorn justru menjadi bagian penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

“Karena mereka (Startup dan Unicorn) mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Contoh Gojek, kenapa tidak ditutup? Karena mempermudah transportasi di Indonesia. Atau, apa mau Traveloka ditutup? Kan tidak,” beber Rudiantara

Menteri Rudiantara mencontohkan, salah satu Unicorn di Indonesia yaitu Traveloka yang memudahkan masyarakat untuk memesan tiket pesawat, kamar hotel atau lain sebagainya hanya dengan aplikasi di gadget.

Menteri Rudiantara menjelaskan pertumbuhan startup digital dan Unicorn di Indonesia sangat cepat, karena sejalan dengan perkembangan teknologi yang juga sangat cepat.

Rudiantara mengaku pastinya akan memberikan kemudahan untuk perusahaan startup terdaftar di Indonesia.

“Pemerintah justru dari sisi regulasi mempermudah masyarakat, kalau ada yang sudah siap menjadi Startup di Indonesia tidak perlu minta izin ke Kominfo, ke Kominfo hanya registrasi, registrasinya pun online. Jadi kalau tidak perlu ijin ya tidak perlu ijin, ijinnya nanti di sektor. Contohnya fintech, ijinnya ya ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” lanjut Rudiantara.

Selain itu, Menteri Rudiantara juga menjelaskan Pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus berupaya memberikan fasilitas di bidang teknologi untuk masyarakat. Salah satunya melalui Program 1000 Startup Digital. Program itu ditujukan untuk menyiapkan pelaku-pelaku bisnis yang ingin menjadi Startup dan Unicorn.

“Kita fasilitasi masyarakat agar bagaimana mereka diinkubasi dan diakselerasi. Jadi, pemerintah saat ini melakukan akselerasi seperti banyaknya Startup yang bagus-bagus dan berkualitas tapi masih minim pendanaan. Sehingga, program 1000 Startup merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat,” pungkasnya. [Muslimin]

Bekerjasama dengan Tokopedia, Home Credit Beri Promo Cicilan 0 Persen

Suara.com – Home Credit Indonesia jalin kerja sama dengan Tokopedia untuk pembiayaan online. Maraknya transaksi online menjadi alasan utama Home Credit menjalin kerja sama.

Home Credit menawarkan Cicilan mulai dari Rp 1,5 juta – Rp 10 juta dengan tenor 3-12 bulan. Pelanggan bisa menikmati promo khusus biaya admin dan DP 0 persen di setiap pembelian barang melalui aplikasi Tokopedia. Promo ini bisa dinikmati mulai dari tanggal 1 Februari – 30 Maret 2019.

Hal tersebut disampaikan Chief External Affairs Home Credit Indonesia Andy Nahil Gultom nilai transaksi cicilan tersebut berlaku untuk semua pelanggan baru atau yang sudah pernah melakukan transaksi dengan Home Credit melalui gerai Point Of Sale atau POS Home Credit.

“Kami berkomitmen untuk menyediakan akses pembiayaan yang cepat, mudah dan terpercaya bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan non bank ataupun kartu kredit,” ujar Andy Nahil Gultom di Argo Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Jenis barang yang bisa dipilih cukup beragam mulai dari elektronik, smartphone sampai produk fashion.

Untuk menikmati layanan pembiayaan Home Credit bisa melalui aplikasi Tokopedia iOS mulai dari Februari 2019 dan Android Maret 2019. Dengan pengguna aktif Tokopedia sebanyak 90 juta diharap semua orang bisa memiliki barang impiannya.

Namun ditahun ini Andy menegaskan tidak menetapkan target. Untuk setahun ini ia berusaha untuk meningkatkan pembayaran kredit dalam setahun ke depan.

Sementara itu, Home Credit juga memberikan kemudahan pengguna e-commerce Tokopedia hanya 30 menit pembiayaan online bisa disetujui. Hal itu untuk memudahkan pembiayaan secaran online pihaknya bekerja sama dengan beberapa partner salah satunya Home Credit.

“Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan dengan 90 juta pengguna aktif Tokopedia setiap bulannya. Kami terus berinovasi demi mempermudah pengguna,” ujar Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison di Argo Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Cara belanja untuk melakukan permohonan pembiayaan kredit dengan Home Credit pengguna cukup mengakses aplikasi Tokopedia. Memilih barang untuk dipilih dan pembayaran Home Credit untuk opsi yang dipilih.

Pengguna cukup menunggu sekitar 30 menit untuk mengecek disetujui atau tidak. Pembiayaan yang dipilih mulai dari Rp 1,5 juta – Rp 10 juta dengan tenor 3 -12 bulan. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan mengisi identas kartu tanda penduduk dan informasi rekening bank.

Pemerintah memproyeksikan nilai transaksi e-commerce di Indonesia akan mencapai Rp 130 miliar di tahun 2020.

(Muslimin)

Minyak Kelapa Sawit Ditolak, Pengusaha Indonesia Bakal Lawan Uni Eropa

Suara.com – Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bakal melawan Uni Eropa‎. Pasalnya, minyak kelapa sawit tidak lolos pasar Uni Eropa.

Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengatakan, tidak lolosnya minyak kelapa sawit Indonesia karena uni eropa membuat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Dalam kebijakan itu, Uni Eropa menganggap kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap deforestasi. Seh‎ingga, minyak kelapa sawit Indonesia sulit masuk ke pasar Uni Eropa.

“‎Kita fight lah. kan di postpone 2030. kan ada berbagai regulasi dan termasuk kan ini baru semacam draft studi. tapi pas ini disetujui kan jadi dasar. kita harus kompak untuk bilang nggak setuju,” ujar Joko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Meski begitu, Joko bakal menyiapkan strategi ‎terlebih dahulu untuk melawan kebijakan Uni Eropa tersebut. Dalam hal ini, kata Joko, para pengusaha akan berkoordinasi dengan pemerintah.

“Kami perlu formulasikan nanti dengan berbagai pihak supaya bisa kita ini nanti. Sebagai respon Indonesia yang tidak menyatakan tidak setuju dan kami juga harus siap-siap jika nanti terjadi dispute bagaimana kami menghadapinya,” jelas dia.

Joko menambahkan, pasar minyak ekpor kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa sangat besar. Sehingga, jika memang minyak kelapa sawit ditolak masuk maka dampaknya akan besar bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

“‎Pasar kita cukup besar. meskipun beberapa tahun ini turun. tapi kan kita bisa masuk dalam biodiesel atau CPO lalu mereka orang. dampaknya jadi sangat penting,” pungkas dia.

Commonwealth Bank Pasarkan Tiga Program Investasi untuk Generasi Milenial

Suara.com – Pentingnya investasi bagi generasi milenial, Bank Commonwealth pasarkan tiga program bernama Simuda Investasiku. Ketiga program yang ditawarkan dalam bentuk tabungan, investasi dan reksa dana.

Head of Wealth Management Commonwealth Bank, Ivan Jaya menjelaskan menabung dan berinvestasi penting untuk generasi melenial. Investasi akan terus berkembang dan tidak tergerus oleh inflasi.

“Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda atau Simuda untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya generasi muda,” ujar Ivan Jaya di Kaca Cafe, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Produk Simuda Investasiku bisa dimulai dari Rp 100 ribu. Caranya dengan mendaftarkan di kantor cabang Commonwealth Bank.

Investasi bisa dilakukan oleh generasi milenial dengan perencanaan jangka pendek dan panjang. Resiko untuk investasi bagi generasi milenial kini cukup kecil karena dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar.

“Investasi tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk mewujudkan kemapanan finansial harus menerapkan prinsip keuangan rencana jangka pendek dan jangka panjang,” tambahnya.

Ia menambahkan perencanaan keuangan ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu dana darurat, asuransi dan investasi.

Gairah Investasi Milenial Masih Lemah

Suara.com – Milenial belum terlalu bergairah untuk berinvestasi. Hal tersebut disampaikan oleh Head of Wealth Management Commonwealth Bank, Ivan Jaya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hanya 1,6 juta orang yang memiliki investasi di pasar modal Indonesia. Investasi yang tercatat baik berupa saham maupun reksa dana.

Indonesia sendiri generasi milenial dengan umur 16 – 30 tahun tercatat berkisar 64,3 juta orang.

“Ini memperlihatkan bahwa kesadaran berinvestasi di kalangan milenial masih belum terlalu besar,” ujar Ivan Jaya di Kaca Caffe, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Generasi milenial untuk saat ini lebih memprioritaskan kebutuhan gaya hidup dibanding kebutuhan jangka panjang.

Dari survei oleh IDN Research Institute yang bekerja sama dengan Alvara Research Center sekitar 10,7 persen pendapatan yang ditabung oleh generasi milenial. Sekitar 51,1 persen pendapatan habis untuk berbagai macam kebutuhan bulanan.

Jenis investasi yang aman untuk generasi milenial yaitu saham dan reksa dana. Menurutnya resiko yang diambil tidak terlalu besar mengingat dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar. (Muslimin)

Cerita Jonan Saat Jadi Dirut KAI, Pendapatan Pegawai Naik 10 Kali

Suara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sangat memuji skema Badan Layanan Umum (BLU). Skema itu dinilainya sangat membantu dalam upaya meningkatkan pendapatan karyawan serta perusahaan.

Hal itu diceritakan Jonan saat menghadiri‎ Rakor Kinerja BLU di Gedung Dhanapala di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Jonan lantas menceritakan ketika ia menjadi bos di PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI (Persero) yang saat itu penghasilan para pegawainya masih terbilang rendah. Ia mengungkapkan, sekelas kepala stasiun saja gajinya hanya Rp 2,75 juta per bulan.

“Waktu saya mulai masuk, 10 tahun yang lalu, saya ke Stasiun Gambir, kepala stasiun yang senior, saya tanya take home pay-nya berapa, beliau jawab, total penghasilan Rp 2,75 juta,” kata Jonan.

“Apa cukup? Enggak cukup katanya. Kalau enggak cukup kiri-kanan cari sampingan ini. Katanya kalau enggak sampingan, enggak pak. Anak tiga penempatan di Gambir,” lanjut Jonan.

Menurut dia, kepala stasiun tersebut pun mencari sampingan dari karcis parkir di Stasiun Gambir. Melihat hal itu, Jonan pun langsung merubah skema bisnis di PT KAI.

Perubahan skema tersebut menyer‎upai BLU. Artinya, tetap mengedepankan layanan dan tetap mencari pendapatan.

“‎Kita mau rubah enggak? saya bilang. Struktur kompensasi membaik, cukup untuk hidup. Singkat kata bapak dan ibu bisa lihat sendiri layanan stasiun sekarang. Sekarang take home pay-nya Rp 27,5 juta sampai Rp 30 juta, naik 10 kali,” ujar Jonan.

“Yang ingin saya sharing, bagaimana kita melayani masyarakat lebih baik, hidup kita lebih sejahtera. Pesannya bu Menkeu, layanan saya tambahin penghasilan,” pungkas Jonan.

Soal Mekanisme Pembayaran THR PNS, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah menghitung jumlah pegawai negeri sipil (PNS) (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang akan mendapatkan Tunjangan Hari ‎Raya (THR). Penghitungan itu untuk merumuskan peraturan turunan terkait pencairan tunjangan hari raya itu.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, THR telah masuk ke dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, diperlukan peraturan turunan seperti peraturan pemerintah agar bisa mencairkan ‎dana THR di dalam APBN.

“Dan oleh karena itu, PP-nya disiapkan mulai sekarang, sehingga PMK, Menteri PAN RB akan mengidentifikasi berapa jumlahl ASN yang masuk di dalam hak mendapatkan THR dan gaji ke-13, termasuk di pemda yang sudah kita sampaikan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Meski begitu, Sri Mulyani lagi-lagi menegaskan, pembayaran THR akan dibayarkan sebelum libur bersama Lebaran 2019.

“Namanya THR dan gaji ke-13 sudah dibayarkan setiap tahun, kita sudah tahu ada siklusnya. Undang-undang ini baru bisa dijalankan kalau ada PP di bawahnya, dan PMK untuk otorisasi pembayaran,” Sri menjelaskan.

“Karena, THR hari raya 1 Juni, dan libur bersama 1 sampai 7 Juni, maka pembayaran THR harus sebelum libur bersama itu, bulan Mei,” imbuh dia.

Tak Hanya Cari Untung, Menkeu Jamin BLU Jadi Pelayan Masyarakat

Suara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin masyarakat akan terlayani dengan adanya Badan Layanan Umum (BLU). Pasalnya, BLU tidak mengejar keuntungan, tetapi hanya untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.

Untuk diketahui, BLU merupakan suatu instansi yang dimiliki pemerintah yang berfungsi melayani masyarakat sama halnya seperti Rumah Sakit Negeri, Perguruan Tinggi Negeri, hingga Bandara.

“BLU bukan entitias mencari keuntungan meski pendapatan kita di 2018 BLU mencapai 128 persen dari targetnya. Walaupun dapat, itu tidak berarti BLU kejar-kejaran cari keuntungan karena BLU didesain untuk pelayanan,” katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, BLU harus memiliki kriteria antara korporasi dan entrepreneurial. Artinya, BLU ‎tetap mencari pendapatan, tetapi harus melayani masyarakat dengan pelayanan yang tinggi.

“Jadi tingkah lakunya seperti korporat tetapi tujuan utama sebesar-besarnya adalah melayani masyarakat,” terang dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menambahkan, BLU-BLU juga bisa kolaborasi antar kementerian. Misalnya, saat ini ada pengembangan kolaborasi antara BLU telekomunikasi dengan BLU kesehatan, yang disebut Telemedicine.

Dengan kolaborasi tersebut, para dokter bisa saling berkomunikasi dengan dokter lainnya lewat telekomunikasi untuk mencari tahu pengo‎batan yang sesuai bagi pasien. Sehingga, dokter tidak salah melayani para pasiennya.

“Nanti BLU bagaimana buat satu sistem tata kelola yang berdasarkan digital, sehingga menteri teknis bisa mendapatkan data yang setiap waktu. Sehingga ada masalah BLU tak perlu nunggu akhir tahun. Ada manajemen yang sifatnya tepat waktu dan tepat fasilitas,” pungkas dia.

Dampak Perang Dagang AS – China, Harga Properti di Hong Kong Turun

Suara.com – Perang dagang antara Amerika Serikat dan China berdampak pada menurunnya harga properti di Hong Kong. Berdasarkan laporan Bloomberg, rata-rata harga properti di Hong Kong turun sekitar sembilan persen.

Bahkan, dalam laporan tersebut diperkirakan nilai properti di Hong Kong akan merosot sekitar 15 persen lebih di tahun ini.

Seperti diketahui, jual beli properti merupakan salah satu bisnis terbesar di Hong Kong. Namun, dengan adanya penurunan tersebut, diperkirakan bisa merusak kepercayaan konsumen dan merusak iklim ekonomi.

“Penurunan harga properti akan membebani ekonomi yang lebih luas untuk pemilik dan penyewa karena nilai rumah mereka menurun,” ujar Ekonom Senior Oxford Tommy Wu, Selasa (26/2/2019).

Akibat penurunan harga properti, dilaporkan kinerja pasar saham pun mengalami penurunan. Imbas dari penurunan harga properti indeks Hang Seng turun sekitar sepuluh persen.

Selain itu, penurunan harga properti yang berdampak ke kinerja pasar saham juga berdampak ke keuangan negara. Dilaporkan Hong Kong mengalami defisit anggaran lebih dari 40 miliar dolar Hong Kong.

(Muslimin)

Menteri Pertanian Ikut Panen Jagung di Kalimantan Selatan

Suara.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, melakukan panen jagung di Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Di areal seluas 1200 ha ini, jagung yang dipanen adalah varietas Bisi 18.

Dalam kegiatan ini, Amran didampingi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Bupati Tanah Laut, Sukamta, dan pejabat daerah lainnya, serta sejumlah pemangku kepentingan.

“Hari ini sungguh merupakan hari yang membahagiakan bagi kita semua, khususnya bagi para petani. Kita baru saja melaksanakan panen jagung yang merupakan hasil jerih payah yang dilakukan para petani selama beberapa bulan ini,” ujar Mentan.

Produksi jagung nasional hingga saat ini mampu mencukupi kebutuhan domestik dan sudah diekspor 372 ribu ton. Dengan peningkatan produksi jagung melalui Upsus, pemerintah berhasil menghemat devisa sekitar Rp 31 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, panen jagung. (Dok: Kementan)Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, panen jagung. (Dok: Kementan)

“Keberhasilan yang dicapai dalam meningkatkan produktivitas jagung seperti yang kita saksikan hari ini, semoga tetap bisa kita kawal pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Bahkan kita akan upayakan, lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Amran.

Selain berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan jagung nasional, Mentan berharap, hasil panen ini juga akan meningkatkan pendapatan petani.

Keberhasilan yang dicapai petani jagung di tempat ini juga telah dirasakan oleh para petani di daerah lain. Belum lama, panen juga terjadi di Lebak Banten, Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Gunungkidul di Yogyakarta, Tuban Jawa Timur dan banyak lokasi lainnya.

Mentan telah meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan penyerapan hasil panen. Dengan menyerap hasil panen jagung, maka Bulog telah menyiapkan buffer stock (persediaan ekstra), yang sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama ketika terjadi kekurangan pasokan di pasaran.

“Selain itu, kami juga telah minta perusahaan jagung dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) untuk ikut serta dalam menyerap hasil panen petani, sehingga petani langsung dapat merasakan hasil panennya dengan harga yang memuaskan,” ujarnya lagi.

Amran berharap, komitmen serapan 1 juta ton jagung per bulan oleh GMPT dapat segera terealisasi. Menurutnya, agar jagung yang diserap oleh off taker tetap terjaga kualitasnya, Mentan juga minta Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) mengoptimalkan pemanfaatan dryer yang telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian.

“Kami perlu tegaskan, dryer tersebut adalah untuk digunakan oleh petani, bukan oleh tengkulak”, tegas Amran.

Amran menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan ekspor hasil produksi jagung di sejumlah daerah, termasuk hasil panen dari Kalimantan yang memiliki potensi mampu mensuplai jagung secara nasional.

“Dalam waktu 1-2 bulan ini, kita sudah ekspor lagi, misalnya dari Gorontalo, rencana ekspor 113 ribu ton. Belum lagi dari Jawa Timur, NTB, dan menyusul dari Kalimantan yang memiliki potensi besar karena lahannya bagus,” katanya.

Amran berharap, para petani langsung melakukan cocok tanam saat paska panen ini berlangsung. Selain itu, Kementan juga sudah minta jajaran dirjen agar memanggil seluruh pengusaha dan memastikan harga pakan ternak turun.

“Saya kira harga sudah bagus. Ini tinggal kita imbau saja, seluruh perusahaan besar dan minta mereka menurunkan harga pakan ternak,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menambahkan, Kementan akan memberikan bantuan kepada petani jagung, apapun yang dibutuhkan.

“Kita sediakan benih, pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan) sesuai kebutuhan. Hal ini agar petani makin semangat dan meningkatan produksinya,” ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, panen padi. (Dok: Kementan)Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, panen padi. (Dok: Kementan)

Adapun bantuan alsintan yang diberikan tahun ini sebanyak 66 unit, yaitu cirn sheller 10 unit, power thresher 8 unit, power thresher multiguna 8 unit, dryer UV 1 unit, UPH jagung 1 paket, traktor roda dua 2 unit, dan rice transplater 2 unit.

“Semua bantuan, termasuk alsintan senilai Rp 200 miliar. Selain itu, Kementan juga menyediakan benih jagung hibrida untuk luas lahan 7.500 ha,” sebut Sarwo Edhy.

Pada kesempatan yang sama, Sahbirin Noor menjelaskan,  luas panen di Desa Tajau kali ini diperkirakan seluas 1.200 ha, Kecamatan Batu Ampat seluas 4.000 ha, dan Kabupaten Tanah Laut diperkirakan mencapai 32.000 ha.

Sementara luas tanam di Provinsi Kalimantan Selatan untuk musim tanam Oktober 2018-24 Februari 2019, tercatat untuk padi seluas 252.032 ha, jagung seluas 77.039 ha, dan kedelai seluas 3.880 ha.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian, yang telah memperhatikan pertanian di Kalsel. Semoga Kalsel akan turut menjadi partisipasi dalam mewujudkan upaya menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia,” ujarnya.

26 Februari 2019 : Harga Jual Emas Antam Turun Rp 3.000 Per Gram

Suara.com – Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa (26/2/2019) untuk ukuran satu gram dibanderol di harga Rp 671.000.

Harga jual tersebut terpantau turun Rp 3.000 dibandingkan dengan harga Senin (25/2/2019) kemarin.

Sementara itu, harga Buyback (beli kembali) emas Antam dibanderol di harga Rp 596.000 per gram.

‎Harga buyback tersebut juga turun Rp 3.000 dibandingkan dengan harga buyback Senin kemarin.

Seperti dilansir dari laman resmi Logam Mulia Antam, berikut adalah harga jual emas batangan pada hari ini.

-‎ emas 0,5 gram Rp 360.000.

– emas 2 gram Rp 1.291.000.

– emas 3 gram Rp 1.915.000.

– emas 5 gram Rp 3.175.000.

– emas 10 gram Rp 6.285.000.

– emas 25 gram Rp 15.605.000.

– emas 50 gram Rp 31.135.000.

– emas 100 gram Rp 62.200.000.

– emas 250 gram Rp 155.250.000.

– emas 500 gram Rp 310.300.000.

– emas 1.000 gram Rp 620.600.000.

Jokowi Tak Lagi Mendengar Keluhan Pemadaman Listrik, Benarkah?

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, saat dirinya berkunjung ke daerah-daerah di awal masa kepemimpinannya kerap mendengar keluhan seringnya pemadaman listrik.

Namun, setelah dirinya menjabat selama 4 tahun, dirinya mengaku tak mendengar lagi keluhan tersebut dari masyarakat.

“Sekarang kalau kita ke daerah, enggak ada lagi yang namanya keluhan byar pet, keluhan pemadaman, enggak ada. Dulu kita di 2015, setiap ke provinsi, setiap ke kabupaten, ke kota, ke daerah, isinya keluhan mengenai listrik yang byar pet, listrik yang pemadaman,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mencontohkan, keluhan-keluhan tersebut terutama dari industri pariwisata karena ada hotel yang listriknya mati selama enam jam.

“Banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Sekarang, alhamdulillah sudah tidak ada keluhan-keluhan pemadaman listrik, tetapi kita tetap ingin membangun pembangkit listrik agar juga mengikuti pertumbuhan ekonomi yang ada sehingga investasi apa pun ke Indonesia, listriknya siap,” kata Presiden.

Presiden Jokowi menyebut, pasokan listrik yang masuk ke rumah-rumah di berbagai daerah sudah mencapai 98,2 persen. Sehingga tak ada lagi keluhan pemadaman lisrik bergilir.

“Sekarang ini sudah 98,2 persen listrik di Indonesia sudah masuk ke rumah-rumah, tinggal 1,8 persen yang belum,” pungkasnya. (Antara)

Archandra Tahar Bantah Pertamina Rugi Karena Program BBM Satu Harga

Suara.com – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang digagas pemerintah disebut-sebut membuat rugi PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah yang menjalankan program tersebut.

Namun, anggapan Pertamina rugi karena menjalankan program BBM Satu Harga tersebut ditepis oleh Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar.

“Banyak saya temukan ada isu Pertamina mengalami kerugian karena terbebani dana pengangkutan minyak ke seluruh Indonesia namun menjual dengan harga yang sama,” kata Archandra Tahar.

Menurut Archandra Tahar, isu ruginya Pertamina sengaja disebar melalui aplikasi grup-grup whatsapp sehingga membuat masyarakat percaya akan hal tersebut.

Padahal, kata Archandra, dari satu blok saja seperti Blok Rokan, Pertamina bisa meraup keuntungan hingga Rp 800 triliun selama 20 tahun atau menghasilkan Rp 40 tahun setiap tahunnya.

Blok Rokan yakni blok yang dulunya diolah oleh PT Chevron di Provinsi Riau yang kini pengelolaannya sudah jatuh ke tangan Pertamina.

Keuntungan tersebut dirasa cukup besar bila dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan untuk membangun SPBU di 131 titik pada 2017 dan akan bertambah menjadi sekitar 170 titik pada 2019 sekitar Rp 800 miliar.

“Jadi tentu tidak benar Pertamina merugi dengan program tersebut karena keuntungan dari satu blok saja cukup besar,” kata dia.

Ia mengatakan, selain menjadi Wakil Menteri ESDM, dirinya juga merupakan Wakil Komisaris Utama Pertamina, sehingga dirinya mendapatkan laporan keuangan Pertamina dan sangat mengetahui jika mengalami kerugian.

Dia mengatakan program BBM Satu Harga merupakan program Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Presiden memberikan penugasan kepada Pertamina untuk menjual bahan bakar secara satu harga kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Ini yang sedang dilaksanakan dan sejauh ini program terus berjalan dengan baik dan Pertamina tidak ada mengalami kerugian,” katanya. (Antara)

Sri Mulyani Klaim 3 Kartu Sakti Jokowi Tak Akan Bebani APBN

Suara.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan meluncurkan 3 kartu sakti baru yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja.

Ketiga kartu ini disebut Jokowi akan melengkapi tiga kartu sebelumnya yang sudah dijalankan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tersebut tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.

Menurut Sri Mulyani, tiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi, karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut.

Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mencontohkan, selama ini di sektor pendidikan terdapat bantuan dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, beasiswa dari Kementerian Agama, hingga melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Begitu juga di sektor kesehatan, selama ini ada bantuan melalui PAUD dalam rangka pemenuhan gizi dan bantuan pangan, bantuan imunisasi lewat PKH, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Maka ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya,” ujar Sri Mulyani.

Mengenai postur anggaran yang akan disalurkan melalui tiga kartu baru tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan belanja fiskal negara dalam tahun penganggaran bantuan sosial tersebut.

“Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh komprehensif dan akuntabel,” ujarnya.

Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN secara keseluruhan dan anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun dalam APBN 2019. (Antara)

IHSG Diprediksi Bakal Berlanjut Menguat di Kisaran 6.418 – 6.585

Suara.com – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi bakal melanjutkan penguatan setelah pada Senin kemarin ditutup menguat 0,37 persen ke level 6.526.

Analis Indosurya Bersinar Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, rentang gerak IHSG dalam jangka pendek masih menunjukan pola konsolidasi sebelum kembali melanjutkan kenaikan, mengingat dalam jangka menengah dan panjang pola uptrend masih terlihat cukup kuat.

Hal ini, kata dia, tentunya ditopang oleh beberapa faktor diantaranya fundamental perekonomian yang masih kuat, terlihat dari kinerja emiten-emiten di pasar modal Indonesia yang masih menunjukan pertumbuhan yang cukup baik.

“Hari ini IHSG berpotensi menguat di kisaran 6.418 – 6.585,” kata William di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Senada dengan William, Analis Binaartha Sekuritas, Muhammad Nafan Aji juga memprediksi IHSG bakal bergerak menguat.

Menurut pengamatannya, secara teknikal MACD masih membentuk pola dead cross di area positif. Namun demikian, Stochastic dan RSI bergerak ke atas menuju ke area overbought.

Di sisi lain, terlihat pola upward bar yang mengindikasikan adanya potensi penguatan lanjutan pada pergerakan IHSG sehingga berpeluang menuju ke area resistance.

“Berdasarkan daily pivot dari Bloomberg, support pertama maupun kedua memiliki range pada 6.509 hingga 6.493. Sementara itu, resistance pertama maupun kedua memiliki range 6.539 hingga 6.549,” pungkas Nafan.